Warta.in
Mataram, NTB – Aksi sigap dan respons cepat diperlihatkan Direktorat Polairud Polda NTB saat mengevakuasi lima nelayan yang menjadi korban tenggelamnya kapal / perahu nelayan di Perairan Selat Alas – Kayangan, Lombok Timur, Minggu (03/08/2025).

Begitu menerima laporan darurat, personel Ditpolairud langsung mengerahkan dua unit kapal patroli, KP XXI-2012 dan KP XXI-1002, menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyelamatan.

“Memang benar, kami menerima laporan kapal / perahu nelayan tenggelam di Selat Alas – Kayangan. Personel kami langsung bergerak ke lokasi begitu mendapat informasi tersebut,” ungkap Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K.

Dari hasil penyelidikan awal, diketahui terdapat lima orang nelayan di atas kapal yang tengah memancing saat perahu mereka tiba-tiba terbalik akibat gelombang.

Satu korban berhasil dievakuasi lebih dulu oleh personel Polairud Polres Lombok Timur, sementara empat lainnya diselamatkan oleh tim dari Ditpolairud Polda NTB. Seluruh korban kemudian dibawa ke Marmit Polairud Kayangan untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Menariknya, perahu nelayan yang terbalik juga berhasil dievakuasi dengan cara digeret menggunakan KP XXI-2012 milik Ditpolairud.

Ditangani dengan Cepat, Korban Menunggu Jemputan Keluarga

Setelah mendapatkan perawatan awal, kelima korban menunggu penjemputan oleh pihak keluarga. Seluruh proses evakuasi berjalan lancar berkat kerja sama yang baik antara personel Ditpolairud Polda NTB dan jajaran Polres Lombok Timur.

“Alhamdulillah, seluruh korban dalam keadaan selamat dan sudah berada dalam penanganan kami. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk selalu hadir dan cepat tanggap dalam situasi darurat di wilayah perairan,” tutup Kombes Pol. Mohammad Kholid.

Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat melaut dan pentingnya sinergi aparat keamanan dalam menjamin keselamatan warga di perairan NTB.(sr,/hpntb)

Gardu Listrik PLN Terbakar, Polsek Selaparang Gerak Cepat Amankan Lokasi

warta.in
Mataram, NTB – Sebuah gardu listrik milik PLN yang berada di Jl. Langko, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, mengalami kebakaran pada Minggu siang (03/08/2025) sekitar pukul 11.30 WITA. Mendapat laporan dari warga, personel piket fungsi Polsek Selaparang bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengawasan situasi.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), personel langsung berkoordinasi dengan petugas PLN yang telah lebih dulu tiba dan menangani insiden tersebut.

“Setelah menerima laporan, personel langsung kami turunkan ke lokasi. Syukurnya, petugas PLN sudah berada di TKP dan sedang melakukan penanganan. Anggota kami bertugas mengamankan lokasi agar warga tidak terlalu dekat, guna menghindari risiko berbahaya,” ujar Kapolsek Selaparang Ipda Zulharman Lutfi, SH.

Kapolsek juga menjelaskan bahwa pengamanan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi gangguan kamtibmas di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat yang melibatkan fasilitas vital seperti kelistrikan.

“Ini langkah antisipatif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti korsleting susulan atau ledakan kecil yang bisa membahayakan warga di sekitar,” tambahnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas PLN pun bergerak cepat melakukan pemadaman dan pengecekan terhadap penyebab kebakaran.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke pihak berwenang apabila melihat potensi bahaya atau insiden serupa, agar bisa segera ditangani dan tidak menimbulkan dampak lebih besar.(sr/hpm)

Warta In | Palembang – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang kembali mengingatkan masyarakat terkait ketentuan perjalanan menggunakan kereta api, khususnya tiket untuk anak-anak, agar perjalanan ini menjadi pengalaman yang menyenangkan dan nyaman serta sebagai komitmen perusahaan dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh pelanggan.

Manager Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti menjelaskan bahwa anak-anak yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api wajib memiliki tiket, dengan ketentuan usia dan identitas yang harus diperhatikan sejak tahap pemesanan.

“Anak-anak berusia di atas 3 tahun wajib memiliki tiket dan tempat duduk sendiri. Sedangkan anak usia di bawah 3 tahun tidak dikenakan biaya tarif tiket dan dapat melakukan perjalanan dengan tiket infant, harus didampingi orang dewasa dan tidak memiliki tempat duduk sendiri, namun apabila ingin memiliki tempat duduk sendiri, penumpang anak-anak dibawah 3 tahun harus membeli tiket sesuai aturan.Pemesanan tiket infant dapat diperoleh melalui aplikasi Acces By KAI maupun langsung di loket pada hari keberangkatan” ujar Aida.

Aida juga mengatakan, semua penumpang termasuk bayi dan anak di bawah usia 3 tahun wajib tercatat karena menyangkut aspek keselamatan dan pendataan manifest penumpang terkait asuransi perjalanan. Selain itu juga, orang tua agar membawa dokumen identitas anak saat bepergian, seperti Kartu Identitas Anak (KIA) atau fotokopi Kartu Keluarga. Hal ini bertujuan untuk keperluan verifikasi saat boarding dan memastikan kesesuaian data dengan tiket.

“Kami ingin memastikan bahwa perjalanan seluruh pelanggan, termasuk anak-anak aman dan sesuai aturan. Karena itu, kami meminta para orang tua atau pendamping anak untuk mematuhi ketentuan ini,” tambahnya.

KAI juga terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai kanal informasi, baik di stasiun, media sosial, maupun melalui layanan pelanggan 121, agar informasi ini dapat dipahami dengan baik oleh seluruh penumpang dan mengajak seluruh pelanggan untuk selalu mempersiapkan perjalanan dengan cermat, termasuk memastikan dokumen dan tiket anak- anak sesuai ketentuan untuk kenyamanan bersama selama dalam perjalanan , tutup Aida.

Warta In | Palembang – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang kembali mengingatkan masyarakat terkait ketentuan perjalanan menggunakan kereta api, khususnya tiket untuk anak-anak, agar perjalanan ini menjadi pengalaman yang menyenangkan dan nyaman serta sebagai komitmen perusahaan dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh pelanggan.

Manager Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti menjelaskan bahwa anak-anak yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api wajib memiliki tiket, dengan ketentuan usia dan identitas yang harus diperhatikan sejak tahap pemesanan.

“Anak-anak berusia di atas 3 tahun wajib memiliki tiket dan tempat duduk sendiri. Sedangkan anak usia di bawah 3 tahun tidak dikenakan biaya tarif tiket dan dapat melakukan perjalanan dengan tiket infant, harus didampingi orang dewasa dan tidak memiliki tempat duduk sendiri, namun apabila ingin memiliki tempat duduk sendiri, penumpang anak-anak dibawah 3 tahun harus membeli tiket sesuai aturan.Pemesanan tiket infant dapat diperoleh melalui aplikasi Acces By KAI maupun langsung di loket pada hari keberangkatan” ujar Aida.

Aida juga mengatakan, semua penumpang termasuk bayi dan anak di bawah usia 3 tahun wajib tercatat karena menyangkut aspek keselamatan dan pendataan manifest penumpang terkait asuransi perjalanan. Selain itu juga, orang tua agar membawa dokumen identitas anak saat bepergian, seperti Kartu Identitas Anak (KIA) atau fotokopi Kartu Keluarga. Hal ini bertujuan untuk keperluan verifikasi saat boarding dan memastikan kesesuaian data dengan tiket.

“Kami ingin memastikan bahwa perjalanan seluruh pelanggan, termasuk anak-anak aman dan sesuai aturan. Karena itu, kami meminta para orang tua atau pendamping anak untuk mematuhi ketentuan ini,” tambahnya.

KAI juga terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai kanal informasi, baik di stasiun, media sosial, maupun melalui layanan pelanggan 121, agar informasi ini dapat dipahami dengan baik oleh seluruh penumpang dan mengajak seluruh pelanggan untuk selalu mempersiapkan perjalanan dengan cermat, termasuk memastikan dokumen dan tiket anak- anak sesuai ketentuan untuk kenyamanan bersama selama dalam perjalanan , tutup Aida.

Kubu Raya, Kalbar 03 Agustus 2025 —

Proyek pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Ambawang New 60 MVA dan 2 PHI Siantan–Tayan milik PT PLN (Persero) yang berlokasi di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menuai sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (LSM MAUNG).

Investigasi di lapangan menemukan indikasi pelanggaran serius, mulai dari tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi proyek, hingga adanya dugaan keterlibatan oknum wartawan atau oknum yang mengaku wartawan? dalam membekingi pelaksanaan proyek yang kini dipertanyakan publik integritasnya. Papan proyek yang minim informasi dianggap bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Di lokasi proyek, ditemukan pula penutupan saluran air masyarakat tanpa pemberitahuan atau sosialisasi yang memadai. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan dampak lingkungan dan pelanggaran teknis terhadap tata ruang dan izin bangunan. Proyek juga diduga belum memenuhi persyaratan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), yang menjadi standar baru pengganti IMB.

Ketua DPD LSM MAUNG Kalbar, Andri Mayudi menegaskan lima poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti:

1. Transparansi Proyek
PT PLN (Persero) didesak untuk membuka informasi lengkap mengenai nilai kontrak, metode pengadaan, dan pelaksana proyek guna mencegah spekulasi dan dugaan penyimpangan.

2. Tindak Tegas Pelanggaran Etik Jurnalistik
Tindakan oknum wartawan yang membela pelaksana proyek dan menghalangi kerja jurnalis lain dinilai mencederai profesi dan harus menjadi perhatian Dewan Pers serta organisasi profesi pers.

3. Audit Forensik Menyeluruh
BPKP dan Inspektorat PLN perlu melakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini guna memastikan tidak terjadi kolusi, mark-up, atau praktik penyimpangan keuangan lainnya.

4. Evaluasi Dampak Lingkungan dan Sosial
Pemerintah daerah diminta segera mengevaluasi izin proyek dan memulihkan akses masyarakat terhadap fasilitas umum yang terdampak.

5. Pemanggilan Kontraktor dan Pengawas Lapangan
Pelaksana proyek, yakni KSO Indisi–Hasta, serta pengawas proyek diminta untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.

“Proyek publik tidak boleh menjadi ruang gelap yang tertutup dari pengawasan warga. Ketika papan proyek disembunyikan dan suara masyarakat diredam, maka fungsi negara sebagai penjamin keterbukaan dan keadilan sedang dipertaruhkan,” Tutup Andri Mayudi

Hingga berita ini dirilis, PT PLN (Persero) UPP Kitring Kalbagbar 1 dan kontraktor pelaksana belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai pertanyaan media terkait proyek ini. Publik menanti langkah konkret dari para pihak terkait untuk memastikan bahwa proyek strategis ini berjalan sesuai prinsip tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab.

Penulis : TIM LSM MAUNG
Sumber : DPD LSM MAUNG Kalbar
Ket Foto : Istimewa