Warta In | Palembang. – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) terus dilakukan secara masif, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Dalam dialog interaktif bertema “OMC sebagai Langkah Strategis Cegah Karhutla di Musim Kemarau”, hadir Kepala Stasiun Meteorologi SMB II Palembang Siswanto, S.T., M.Si dan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Sumsel Sudirman, S.K.M., M.Si sebagai narasumber.

Siswanto menjelaskan bahwa OMC merupakan bagian dari mitigasi bencana karhutla di Sumsel, dilakukan dengan merekayasa dinamika atmosfer agar awan berpotensi hujan. “Tujuan OMC di musim kemarau adalah menyemai garam ke awan untuk memicu hujan, khususnya di daerah rawan karhutla seperti lahan gambut,” katanya, Selasa (30/7/2025).

Menurutnya, istilah populer “hujan buatan” lebih tepat disebut modifikasi cuaca karena tetap bergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan awan cumulus, kelembaban relatif (RH), dan arah angin. “BMKG mendukung secara teknis dengan data dari radar cuaca dan satelit untuk menentukan wilayah yang memungkinkan penyemaian,” jelasnya.

Pelaksanaan OMC sesi pertama telah dilakukan pada 13–18 Juli 2025 berdasarkan SK Gubernur Sumsel tentang status siaga darurat kabut asap tertanggal 17 Juni 2025. Target OMC difokuskan di empat kabupaten: OKI, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin (Muba). Daerah tersebut dinilai memiliki tingkat kekeringan tinggi, lahan gambut luas, dan potensi hotspot terbanyak.

“Setiap hari dilakukan 1–3 kali penerbangan dengan membawa 800 kg hingga 1 ton garam yang disemai dari ketinggian tertentu,” beber Siswanto.

Ia juga menyampaikan, pelaksanaan sesi kedua tengah direncanakan karena potensi awan masih memungkinkan, terlebih puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus–September.

“OMC ini melibatkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk BNPB, BPBD, TNI/Polri, KLHK, dan perusahaan swasta. Ini upaya strategis agar Sumsel tak kembali mengalami krisis kabut asap seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Sudirman menambahkan bahwa kolaborasi antarinstansi sangat penting karena keberhasilan OMC sangat ditentukan oleh potensi awan di wilayah target. “Semakin banyak awan, semakin besar peluang hujan dan karhutla bisa dicegah,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa beberapa hotspot sudah terdeteksi di OKI, Ogan Ilir, dan sekitar Tol Palembang–Prabumulih. Berdasarkan data, 99% karhutla disebabkan oleh faktor manusia dan sisanya oleh alam seperti angin kencang.

“Oleh karena itu, sosialisasi ke masyarakat sangat penting. Terutama di wilayah gambut, karena jika terbakar sulit dipadamkan kecuali dengan hujan intensitas tinggi,” tambahnya.

Sudirman juga menyarankan peningkatan patroli udara, sistem peringatan dini melalui BMKG, dan pengelolaan lahan terlantar agar memiliki nilai ekonomi. “Kami imbau masyarakat segera melapor jika melihat tanda-tanda kebakaran ke aparat desa, kecamatan, hingga kabupaten untuk ditindaklanjuti secepatnya,” pungkasnya. (*)

Warta In | Palembang – Massa yang tergabung dalam aliansi Garda Prabowo Sumsel, Garda Prabowo Muba, Garda Prabowo Muratara, Gempita Sumsel,
serta Ikatan Keluarga Serasan Sekate hari ini menggelar aksi damai di depan Kantor
Gubernur Sumatera Selatan Jalan Kapten Arivai, Sungai Pangeran Ilir Timur I pukul 10.00 Wib.Palembang, (30/2025).

Aksi ini di komandoi Rahmad Sandi Satgasus DKD Garda Prabowo, sebagai bentuk protes terhadap belum tuntasnya persoalan batas
wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Kabupaten Musi Rawas Utara
(Muratara). Para demonstran menuntut kejelasan status beberapa wilayah yang secara
historis dan administratif masuk wilayah Muba namun kini tercatat sebagai bagian
Muratara berdasarkan Permendagri No. 76 Tahun 2014 yang bertentangan dengan
Permendagri No. 50 Tahun 2014.

Wilayah-wilayah tersebut antara lain:
Desa Sako Suban, Kecamatan Batanghari Leko
Desa Ulak Macan dan Munang, Kecamatan Sanga Desa
Total luas lahan yang berpindah klaim mencapai 12.860 hektare. Hal ini dinilai
menimbulkan keresahan dan potensi konflik sosial antarwarga.
Koordinator Lapangan, menyampaikan bahwa “Presiden harus segera turun tangan!
Gubernur Sumsel jangan diam. Jika tidak ada solusi konkret, maka yang terjadi adalah
perpecahan sosial dan hancurnya tata kelola pemerintahan daerah.”

Dalam aksi tersebut, massa juga menyerukan agar:

1.Presiden RI segera memimpin penyelesaian konflik batas Muba-Muratara.

2.Mendagri mencabut Permendagri No. 76 Tahun 2014 atau merevisi batas
berdasarkan musyawarah daerah.

3.Gubernur Sumsel memfasilitasi mediasi langsung antara kedua kabupaten dan
melibatkan masyarakat terdampak.

Aksi damai ini akan terus dilakukan hingga pemerintah benar-benar menanggapi
dan menyelesaikan polemik ini dengan adil dan transparan.

Warta In | Palembang, – Menyongsong musim kemarau yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), berbagai unsur pemerintah dan aparat keamanan di Sumatera Selatan menggelar Apel Gelar Pasukan, Peralatan, dan Simulasi Penanggulangan Karhutla di Lapangan Griya Agung, Palembang, Selasa pagi.

Acara strategis ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, SH, M.Hum, serta dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs. Andi Rian R. Djajadi, S.I.K., M.H., Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dan unsur Forkopimda lainnya.

Tujuan dari apel ini adalah untuk memastikan kesiapan seluruh pihak terkait—baik personel maupun peralatan—dalam menghadapi potensi karhutla yang kerap mengancam wilayah Sumsel di musim kemarau. Dalam kesempatan tersebut, ditampilkan berbagai jenis peralatan pemadaman, termasuk mobil pemadam, alat semprot portabel, drone pemantau titik panas, serta alat berat untuk membuka akses ke titik-titik rawan api.

Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa Sumsel menjadi salah satu provinsi yang mengalami penurunan signifikan dalam jumlah kejadian karhutla dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini, menurutnya, berkat pengelolaan lahan gambut secara aktif dan koordinasi lintas sektoral yang semakin kuat.

“Sumatera Selatan memiliki 2,1 juta hektar lahan gambut, dan selama ini relatif stabil. Kebakaran hanya bisa terjadi jika ada aktivitas pembakaran disengaja. Kita apresiasi kerja keras semua pihak, tapi kita tetap tidak boleh lengah,” kata Hanif.

Hanif juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap para pemegang konsesi atau pemilik lahan yang lalai atau dengan sengaja melakukan pembakaran. Ia mendorong kepolisian untuk tidak ragu dalam mengambil tindakan hukum sebagai bentuk efek jera.

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi melalui Kabid Humas Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menekankan pentingnya sinergi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengantisipasi kebakaran.

“Kami dari Polda Sumsel siap mendukung penuh upaya penanggulangan karhutla. Personel dan peralatan sudah kami siapkan, patroli dan sosialisasi terus kami gencarkan,” ujarnya.

Menurut mantan Kapolresta Pekanbaru ini, tindakan pembakaran hutan untuk membuka lahan baru atau membersihkan sisa panen tidak boleh dilakukan lagi, karena dampaknya bisa berskala regional bahkan internasional, terutama dari sisi kesehatan dan transportasi udara akibat kabut asap.

“Kami imbau kepada para pemilik lahan, khususnya perusahaan, agar siaga menghadapi musim kemarau. Sediakan sumber air, kanal isolasi api, serta peralatan pemadam yang mudah dijangkau,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan simulasi penanggulangan karhutla, mulai dari deteksi titik api menggunakan drone, evakuasi warga, hingga proses pemadaman api oleh tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan relawan. Simulasi tersebut menggambarkan kesiapan taktis seluruh elemen dalam menghadapi skenario terburuk.

Adapun wilayah-wilayah rawan karhutla seperti Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir kembali menjadi fokus perhatian pada tahun ini. Kepolisian menegaskan akan bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi, guna menekan potensi bencana sejak dini.

Melalui kegiatan ini, Sumatera Selatan meneguhkan komitmennya untuk tidak lagi menjadi langganan kabut asap. Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat diharapkan bahu-membahu dalam menciptakan musim kemarau yang bebas dari karhutla.

“Kalau semua pihak bergerak bersama dan patuh terhadap aturan, kami optimis tahun ini bisa dilewati tanpa tragedi asap,” pungkas Nandang.

Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :

Call Center : 110

NO BANTUAN POLISI, WA : 081370002110

“KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM”. (rilis)