warta.in
Mataram ,NTB – Isu dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan Masker tahun 2020 oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB kembali muncul dari berbagai pihak. Banyak pihak maupun masyarakat yang ingin kejelasan terkait pengadaan Masker di masa Covid tersebut, bahkan oleh beberapa kelompok masyarakat diklaim adanya kerugian negara terkait proyek pengadaan Masker tersebut.

Menjawab isu tersebut, sebagail no lembaga yang pernah menangani dari awal laporan dugaan tersebut, Kepolisian Resor Kota Mataram melalui Sat Reskrim Polresta Mataram menjelaskan hal ini kepada media

Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama SE SIK MH., dalam penjelasannya memaparkan beberapa hal terkait dugaan kasus tersebut.

Pertama, Berdasarkan surat resmi dari Kepolisian Resor Kota Mataram tertanggal 7 September 2023 perihal ekspose perkara yang ditindaklanjuti dengan surat Kepala Perwakilan BPKP NTB tertanggal 13 September 2023 perihal ekspos gelar perkara, bahwa telah dilaksanakan ekspos dugaan kasus tindak pidana Pengadaan Masker pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi NTB tahun 2020.

Dalam keterangan tersebut Ekspos dipimpin langsung oleh Anom Bajirat Suta yang saat itu sebagai koordinator pengawasan kelompok jabatan fungsional auditor bidang investasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTB dengan penyaji, penyidik Kepolisian Resor Kota Mataram yang dihadiri 8 pejabat fungsional auditor bertempat di ruang bidang investigasi Perwakilan BPKP Provinsi NTB dengan Kesimpulan, “Bahwa atas dasar kasus tersebut terdapat penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara”.

“Itu sudah jelas kesimpulannya bahwa ada kerugian negara dalam pengadaan masker tersebut. Itu dasar pertama, ”kata Yogi.

Kemudian dasar Kedua, berdasarkan fakta – fakta yang disampaikan penyidik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Masker pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi NTB dapat disimpulkan sebagai berikut :

Satu, lingkup kegiatan pengadaan masker pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB merupakan keuangan negara

Dua, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan potensi kerugian negara, berdasarkan hitungan sementara kerugian negara sebesar Rp. 1.945.772.669 (Satu Miliar, Sembilan ratus Empat puluh Lima juta, Tujuh ratus Tujuh puluh Dua Ribu, Enam ratus Enam puluh Sembilan Rupiah).

Tiga, terhadap kasus ini akan ditelaah terlebih dahulu untuk menentukan apakah terdapat hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan indikasi kerugian negara yang tervalidasi dengan jelas, bukti yang diperoleh sudah cukup andal dan relevan.

Keputusan diatas ditandatangani pada 19 Februari 2024 oleh semua yang hadir termasuk Perwakilan BPKP Provinsi NTB saat itu Anom Bajirat Suta, ”ucapnya.

Sesuai dengan kesimpulan tersebut Bahwa BPKP NTB telah menyimpulkan adanya kerugian negara pada pengadaan masker tersebut. Pihaknya (Sat Reskrim Polresta Mataram) telah menyerahkan seluruh berkas perkara tersebut kepada BPKP NTB sebagai bahan untuk melakukan tindak lanjut yang dilakukan lembaga tersebut.

Namun, Pria yang kerap disapa Yogi ini mengaku hingga saat ini belum ada laporan perkembangan yang diterima dari BPKP Provinsi NTB.

“Kami belum menerima informasi apapun terkait kasus ini dari BPKP NTB. Sudah sejauh mana tindak lanjutnya belum kami ketahui, ”kata Yogi.

Menurutnya bila perkara tersebut tidak ditindaklanjuti maka kerja keras selama satu tahun ini terlihat sia-sia.

“Ya kesannya tidak ada guna upaya yang kita lakukan selama ini untuk mengumpulkan bukti-bukti termasuk memeriksa ratusan saksi. Ini kan butuh konsentrasi, tenaga dan waktu. Kalau tidak ditindaklanjuti kan sia-sia, ”pungkasnya.

Saat awal melakukan konfirmasi ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTB, beberapa pejabat yang menangani kasus tersebut sedang tidak berada ditempat.

Beberapa pejabat yang dicari sedang berada di lapangan. Kalau bulan Mei / Juni itu biasanya pejabat BPKP NTB ini sibuk menyelesaikan tugas di lapangan, jadi jarang di Kantor, ”ucap salah seorang Pegawai BPKP NTB kepada awak mediam.(sr/hpm)

warta.in
Mataram, NTB – Polda Nusa Tenggara Barat, menggelar pemusnahan barang bukti narkotika dan minuman keras (Miras) yang berhasil disita selama periode Maret hingga Mei 2024. Acara ini berlangsung di Tribun Bharadaksa Polda NTB pada Rabu 5/6/2024.

Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. R.Umar Faroq SH.M.HUM menyatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian memerangi peredaran narkotika dan miras di wilayah NTB.

Pihaknya berharap pemusnahan ini memberikan pesan kuat kepada para pelaku kejahatan bahwa Kepolisian tidak akan pernah berhenti. Dalam upaya memberantas peredaran narkotika dan miras yang merusak mental generasi muda.

Selain itu Kapolda NTB juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penangkapan dan penyitaan barang bukti ini.

Kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat ,ungkapnya, sangat penting dalam pemberantasan narkoba.
“Tanpa dukungan mereka, upaya kami tidak akan berhasil,” ujarnya.

Kapolda mengajak masyarakat untuk terus aktif memberikan informasi kepada pihak berwenang mengenai aktivitas mencurigakan yang terkait dengan peredaran narkotika dan miras.

Sebab Peran serta masyarakat sangat vital. Diimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika mengetahui adanya peredaran narkotika dan miras di lingkungannya. Bersama-sama, menciptakan NTB yang bersih dari narkoba dan miras, imbuhnya.

Pemusnahan barang bukti ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Dan menjadi bukti nyata keseriusan Polda NTB dalam memerangi peredaran narkotika dan miras. Kapolda Faroq menutup acara dengan menegaskan komitmen kepolisian untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba demi masa depan generasi muda yang lebih baik.

Adapun Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan berupa 710,417 gram shabu.
Sejumlah 4.130,12 gram (4,1 kg) ganja.
Serta 7.917 botol minuman beralkohol golongan A.
Selanjutnya 1.270 botol minuman beralkohol golongan B.
Dan 59 botol minuman beralkohol golongan C.
Shabu dan ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara miras ditumpahkan ke dalam gentong-gentong biru yang disediakan disertai pemecahan botol wadah miras tersebut.

Konferensi Pers ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari berbagai instansi terkait, termasuk Kajati Provinsi NTB, Dandrem 162 Wira Bhakti, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi NTB, Kepala BNN Provinsi NTB, Dirresnarkoba, Kabidhumas Polda NTB, Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, Kepala Balai POM Mataram, pengacara tersangka, para tersangka serta segenap awak Media Hukrim NTB (sr).