Warta In | Palembang,- Dalam upaya sinergitas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumsel dari Sektor restribusi daerah dan penyerahan Q-RIS kepada OPD pemungut retribusi, Badan Pendapatan Daerah melaunching Transformasi Payment System dan Realtime Report

Acara Louncing tersebut diadakan di Aula Lantai 3 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Kapten A. rivai Palembang, Senin (16/12/2024).

Kepala Bidang PDLL, Bapenda Provinsi Sumsel, H. Derga Karenza, S.P., M.M., Kepada awak media menyampaikan bahwa Louncing Transformasi Payment System dan Realtime Report untuk sektor retribusi di Provinsi Sumsel.

“Jadi program ini untuk mengurangi transaksi konvensional di retribusi yang pada output nya akan meningkatkan PAD di Sumsel”, ujarnya

Derga Karenza juga mengatakan bahwa pelaporan di Samsat yaitu di objek pajak saat ini sudah serba digital namun di retribusi sendiri belum karena ada 13 OPD.

“Dari 13 OPD ini akhirnya kita konfirmasi satu persatu dan semuanya sudah OK, dan sudah memenuhi UU 1 tahun 2022 dan sudah ada turunannya Pergub 28 tahun 2024 dan mulai berlaku sejak 2 Desember 2024″, paparnya.

Lebih lanjut Derga mengungkapkan bahwa dari program ini, semua Dinas akan melaksanakan pembayaran non tunai di objek retribusinya dan secara langsung akan masuk laporan nya ke Bapenda, BPKAD, Bank Sumsel dan ke OPD terkait, jadi transaksinya lebih transparan, akuntabel dan tepat waktu,” jelasnya.

Untuk support dari Anggota DPRD RI Perwakilan Sumsel dr. Ratu Tenny Leriva, M.M, Derga mengatakan, Ratu Tenny Leriva sendiri merupakan perwakilan milenial gen Z, dari usia itu transaksi serbaguna digital, dan beliau sendiri sangat mendukung projek perubahan ini, mudah mudahan di tahun depan bisa terlaksana untuk semua transaksi non tunai.

“Untuk pendapatan pajak sendiri, kami fokus di retribusi, dengan pencapaian target sudah mencapai kurang lebih 7 miliarann sekitar 104 persen pada bulan ini dan Targetnya sudah finis.Harapan kami kedepan retribusi semakin menyala,” pungkasnya. (DM).

Warta In | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE yang diwakili oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel H Achmad Rizwan, S.STP., M.M menghadiri serta membuka dengan pemukulan gong pada acara launching transformasi payment system dan real-time report dalam usaha sinergitas peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi Sumsel dari sektor retrebusi daerah dan penyerahan Q-Ris kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retrebusi provinsi Sumsel, Senin (16/12/2024).

Turut hadir didalam kegiatan ini Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain Bappenda Sumsel sekaligus Ketua Panitia H Derga Karenza, SP., M.M, Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Sumsel Dr Ratu Tenny Leriva, M.M, Pimpinan Cabang Utama Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Fahmi, Direktur Keuangan Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Samiludin, Perwakilan Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Sumsel Eva, Perwakilan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumsel yakni Ahmad Fauzi, Pimpinan Kreasi Institued, Pimpinan Gibran Center, dan undangan lainnya. Adapun kegiatan ini sendiri dipusatkan di aula lantai tiga Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Cabang Utama yang beralamatkan di Jalan Kapten A Rivai Palembang.

Dikatakan Kepala Bappenda Provinsi Sumsel H Achmad Rizwan, S.STP., M.M, di mana acara hari ini launching transformasi payment system dan real-time report yang inovasi ini adalah salah satu upaya dari kita untuk meningkatkan PAD. Satu tahun ke belakang kami diskusi dengan kepala bidang pendapatan lain-lain Bapenda, di mana kami melihat celah bahwa kita ini bisa meningkatkan, tetapi pendapatan ini harus kita dorong salah satunya dilakukan secara digital, biar apa biar, transparansi dan akuntable. Sehingga ke depan kita harapkan tidak ada lagi retribusi ini dilakukan secara tunai.

“Seperti kantor pajak sekarang, di mana pajak itu sekarang online seluruhnya yakni cashplus dia, retribusi juga, makanya kalau di pajak itu murni dari tiga institusi, yakni dari Pemprov, Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel, dan Jasa Raharja, tapi kalau retribusi ini lebih rumit lagi, ada beberapa belas OPD, retribusi jasanya berbeda-beda, kemudian juga lokasinya jauh, misalnya Q-Ris butuh sinyal, dan kadang-kadang gangguan sinyal,” ujarnya.

Kemudian, sebagaimana kita ketahui PAD memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan didierah kita ini. Dalam rangka menghadapi tantangan era digital ini diperlukan inovasi, serta adaptasi, untuk memastikan pengelolaan keuangan lebih transparan, akuntable dan efektif. Sektor penikmat PAD salah satunya bersumber dari penerima retribusi yang saat ini OPD pemungut retribusi di provinsi Sumsel berjumlah 13 OPD.

“Dimana dengan berbagai jenis pemungutan retribusi, seperti retribusi jasa umum, jasa besar, dan jasa perizinan, dan saat ini Pemprov Sumsel melalui Bappenda Provinsi Sumsel telah membangun tranformasi payment system dan real-time report dalam usaha sinergitas peningkatan pendapatan asli daerah di provinsi Sumsel dari sektor retrebusi daerah sehingga dalam pemungutan retribusi diharapkan dapat dilaksanakan secara online atau non tunai,” ungkapnya.

Menurut Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain Bappenda Sumsel sekaligus Ketua Panitia H Derga Karenza, SP., M.M, penggunaan aplikasi ini yang disebut ROSS, Retrebusi Online Sumatera Selatan merupakan sistem pembayaran baru untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bappenda Provinsi Sumsel terhadap retrebusi daerah provinsi Sumsel sesuai dengan ketentuan bahwa per Januari 2025 ke depan ini walaupun masih menggunakan sistem tunai tapi sudah menerima penerimaan secara non tunai melalui aplikasi yang telah diterbitkan oleh PT Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (Sumsel Babel) dan Bank Indonesia (BI) dan berharap semuanya bertahapenhhunakan pembayaran non tunai ke depannya.

“Sesuatu yang baru itu sulit, tapi mau tidak mau harus tetap dilaksanakan walaupun bertahap, dengan dibangunnya sistem aplikasi ini, harapannya mampu meminimalisir tingkat kebocoran dari PAD, mengurangi pembayaran secara tunai, meningkatkan transparansi retrebusi daerah provinsi Sumsel serta proses pembuatan laporan dan pembayaran menjadi efektif dan efisien dengan metode pembayaran melalui Q-Ris, Virtual Account, manual/cash),” katanya.

Dilanjutkannya, adapun latar belakang kegiatan ini yakni dimana retrebusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam era modern digitalisasi dan transparansi kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dalam mempermudah serta keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan pemerintah, sehingga diperlukannya inovasi yang dapat menunjang kegiatan pemerintah dibidang retrebusi tersebut. Untuk mengembangkan rencana tersebut maka kita harus memiliki Goals yaitu dengan membuat sebuah aplikasi seperti ROSS, Peto yakni portal retrebusi online atau Elektonik Retrebusi.

“Tahapan pelaksanaan sistem terdiri dari membuat analisis SWOT, yakni Strengths (kekuatan, Weakness (kelemahan), Oppurtunitiez (peluang), dan Threats (ancaman). Membuat team efektif yang terdiri dari bidang PDLL, bidang Puslia, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Bank Sumatera Selatan, OPD terkait dan OJK. Selain itu juga melakukan pelatihan dan uji coba sistem untuk team, serta melakukan kunjungan OJK, konsultasi hasil penerapan,” ucapnya.

Warta In | Palembang – Massa Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia Sumatera Selatan (DPW MSK Indonesia Provinsi Sumsel) dan PB. Front Pemuda Merah Putih Sumatera Selatan (PB.FPBM Sumsel ) sambangi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP ) Kelas I Palembang dan Polisi Daerah Sumatera Selatan ( Polda Sumsel ) untuk melakukan aksi unjuk rasa damai terkait Pembangunan dan Operasional Terminal Khusus ( TERSUS ) di Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Diduga tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ).

Hal tersebut di sampaikan oleh Koordinator aksi Mukri A Syukur, S.Sos.I., M.Si di dampingi oleh Koordinator Lapangan Reza Fahlevi dan R. Saleh A. Rasyjidi, S.Ag usai melakukan aksi di Markas Besar Polisi Daerah Sumatera Selatan (Mapolda Sumsel), Senin (16/12/24).

Koordinator aksi Mukri A Syukur, S.Sos.I., M.Si mengatakan hari ini kami gabungan DPW MSK Indonesia Sumsel dan PB FPMP Sumsel sambangi KSOP Kelas I Palembang dan di lanjutkan ke Polda Sumsel untuk melakukan aksi damai terkait Pembangunan dan Operasional Tersus di Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Diduga tidak mengantongi IPPKH.

“Terminal Khusus itu dibangun di kawasan kepemilikan lahan Pribadi dengan menunjukkan Surat Sah kepemilikan lahan, Problemnya Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) yang terletak di Desa Pinang Banjar, Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Posisnya diduga Terletak di Kawasan Hutan Produksi Konversi, yang jika dibagun harus mengantongi Sarat Mutlak IPPKH (Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan),”ujar Mukri.

Lebih lanjut, Pembangunan Tersus (Terminal Khusus) Tersebut diduga tidak Mengantongi IPPKH yang bertentangan dengan UU No: 18 Tentang Kehutanan Sebagai Berikut:

1.Memasukkan Alat Berat

2.Merambah

3.Menduduki Kawasan Tanpa Izin

4.Merubah Status lahan

5.Diduga Lahan Terminal Khusus (Tersus) adalah Kawasan Hutan Produksi, Konversi.

Maka dari itu, kami Dewan Pimpinan Wilayah MSK- Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dan PB.Front Pemuda Merah Putih, Dengan tegas menyatakan Petitum, Sebagai berikut :

1 Mendesak Kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, Untuk Segera Menghentikan Pembangunan dan Operasional yang terkait di TERSUS Desa Pinang Banjar, Kec: Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Karena Diduga Tidak Mengantongi IPPKΗ.

2.Mendesak Kepada Polda Provinsi Sumatera Selatan Untuk Tangkap Dugaan Indikasi Perambahan Kawasan Hutan Produksi dalam Proyek Pembangunan Terminal Khusus yang terletak di Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin yang diduga tidak Mengantongi IPPKH:

“Dan kami berharap kepada Polda Sumsel dan KSOP Kelas I Palembang untuk bisa melakukan tugas dan fungsinya,”pungkasnya.

Aksi massa gabungan DPW MSK Indonesia Sumsel dan PB FPMP Sumsel di Polda Sumsel di terima oleh Polda Sumsel yang di Wakili oleh Yan. P Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel dan di KSOP Kelas I Palembang di terima oleh Fathir Kepala Bagian Tata Usaha KSOP Kelas I Palembang, aksi berjalan dengan damai dan lancar.

Warta.in, Jakarta | (14 Desember 2024) – Mukernas APSI (Asosiasi Properti Syariah Indonesia sukses digelar dengan tema “Sehat Propertinya, Benar Syariahnya” yang mana mengundang seluruh pelaku properti syariah dan juga DPP APSI di Jakarta. Agenda yang dihadiri juga oleh mantan Ketua Himpera dan juga dibuka langsung oleh Ir. M. Abubakar membahas beberapa hal penting dan juga dilaksanakan PPSD bagi para peserta yang hadir di Mukernas APSI yang juga menjadi sebuah sertifikasi bagi para pengembang properti syariah Indonesia.

Ir. M. Abubakar menyampaikan, APSI itu satu diantara dua puluh empat perkumpulan atau asosiasi pengembang ataupun developer salah satunya adalah apsi dan kami sudah terdaftar di kementrian pupr. Dan ppsd ini adalah pintu masuk untuk menjadi anggota apsi, jadi setiap developer yang ingin menjadi anggota apsi wajib mengikuti yang namanya ppsd ini.

Adapun terkait dengan pergantian Pimpinan Negara, ini menbawa cahaya baru buat kita serta semangat baru di properti dikarenakan Presiden sebelumnya, Bapak Jokowi mencanangkan namanya program sejuta rumah dan di era Kepemimpinan Presiden Prabowo, untuk programnya dilipat tigakan menjadi tiga juta rumah, tentunya yang paling banyak berkiprah adalah para pengembang atau penyedia dari rumah itu sendiri.

“Jadi, kita bersemangat dan kita harus mempersiapkan diri, maka dari itu kita menyelenggarakan murkernas ini untuk mempersiapkan diri kita dalam menyongsong era tersebut.

Dan mudah mudahan Bapak Presiden Prabowo dimudahkan untuk melaksanakan program tiga juta rumah itu. Dikarenakan tiga juta rumah tersebut memang untuk kebutuhan masyarakat serta kebutuhan umat islam pada umumnya  Dan kami sebagai penyedia properti itu juga, ada peluang bisnis disitunya,”ucapnya.

Ir.M.Abubakar melanjutkan, Properti itu salah satu bidang usaha yang mengangkat tidak kurang dari 187 sektor lainnya, tidak hanya itu bahkan bisa lebih. Dengan berkembangnya properti akan mengangkat bermacam macam seperti akan mengangkat sektor umkm, akan mengangkat daya beli masyarakat, semua itu akan terangkat dengan properti.

“Karena properti itu rumah yang terdiri dari komponen yang bermacam macam, semuanya itu akan menjadi peluang seperti produsen genteng dan akan produsen lagi seperti bata serta segala macam jenisnya hingga sampai tenaga kerja pun diuntungkan dengan bangkitnya properti.

Seperti kita lihat kemarin ini dengan menurunnya daya beli masyarakat terutama dikalangan menengah tentunya akan menekan penjualan properti. Ketika penjualan properti itu tertekan, ya umkm pun ikut tertekan, bukan hanya umkm dan pabrik pabrik pun banyak yang turut kesusahan,”ujarnya.

Ir.M.Abubakar menambahkan, dalam segi pembiayaan, kami bekerjasama dengan beberapa lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun non bank, akan tetapi memang yang punya power ini adalah perbankan syariah.

“Kita berharap dengan adanya program pemerintahan yang baru ini, mudah mudahan kita bisa memaksimalkan diri untuk menyongsong di era itu dan ikut berkontribusi semaksimal mungkin serta tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri dan kami juga perlu didukung oleh para stakeholder stakeholder itu.

Dan kami punya harapan besar juga terhadap kementrian yang sekarang jadi khusus, yang sebelumnya jadi satu yaitu pupr dan sekarang sendiri. Untuk perumahan itu ada mentrinya sendiri serta ada dilengkapi dengan wakil menterinya juga. Semoga kami bisa ikut berkontribusi semaksimal mungkin untuk itu,”tutupnya.

Warta In | PALEMBANG – Dandim 0418/Palembang Ikuti Upacara Peringatan Hari Juang TNI AD Ke-79 Tahun 2024 yang dipimpin langsung Pangdam II/swj Mayjen TNI M. Naudi Nurdika,S.I.P M. Si M. Tr (Han) selaku Inspektur Upacara bertempat
di Jasdam II/Sriwijaya, Jl. Harun Sohar, Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, Minggu (15/12/2024)

Selaku Inspektur Upacara Pangdan II Sriwijaya Mayjend TNI M.Naudi Nurdika membacakan amanat Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menilai, semangat perjuangan itu tercermin dalam tema Hari Juang TNI AD tahun ini, yaitu “TNI AD Berjuang Bersama Rakyat”. Tema itu mencerminkan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Serta mengandung makna bahwa kekuatan TNI AD salah satunya berasal dari sinergi yang kokoh dengan rakyat.

“Kekuatan TNI AD tidak hanya berasal dari kedisiplinan dan kemampuan militernya, tetapi juga dari sinergi yang kokoh dengan rakyat. Dari rakyat kita berasal, bersama rakyat kita berjuang, dan untuk rakyat kita mengabdikan diri. Prinsip inilah yang menjadi jiwa perjuangan kita dalam menjalankan amanah sebagai pelindung bangsa,” Ucap Pangdam.

Kasad menambahkan, tema itu juga dilandasi semangat perjuangan Jenderal Sudirman yang menempatkan rakyat sebagai elemen utama dalam strategi perjuangan. Hal ini sejalan dengan sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh potensi bangsa, termasuk rakyat sebagai kekuatan inti. Kolaborasi antara TNI AD dan rakyat adalah kekuatan besar yang menjadi benteng kokoh untuk menjadi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lanjut, dijelaskannya, saat ini peran TNI bukan hanya menjaga kedaulatan dan keamanan, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kontribusi nyata. Hal itu sejalan dengan tantangan bangsa yang semakin kompleks, termasuk krisis pangan, air, dan bencana Alam.

Berangkat dari kondisi itu, sebut Kasad, TNI AD dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Seperti di tahun 2024 yang telah menunjukkan perjuangan bersama rakyat melalui program-program seperti Manunggal Air, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.

Diakuinya, program-program itu telah berhasil membawa perubahan besar bagi masyarakat dan menjadi bukti nyata keberadaan TNI AD sebagai bagian dari solusi bangsa.

Dalam amanat tertulisnya itu, Kasad pun memerintahkan seluruh prajurit TNI AD untuk terus berinovasi, bekerja keras, dan berbuat baik dalam setiap pengabdian.

Tak ketinggalan, Jenderal Maruli juga berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah dan semua pihak yang telah mendukung tugas-tugas TNI AD. Serta mengajak untuk bersatu, saling mendukung dan bersama-sama mewujudkan visi besar Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045 secara gemilang.

Warta In | Jakarta- Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M.Nueullah RS, siap Laporkan
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Riau (Kepri) ke Presiden dan KPK RI.

Selain itu, Ketum PWDPI juga akan melaporkan BPN Kepri ke Kejagung, Menkumham, DPR RI, Kapolri, Mendagri serta Kejaksaan Agung RI. Hal ini disampaikannya laporkan oknum yang bernama Magdalena dan Tri Sugiharto yang diduga telah merampas tanah milik ketua saya PWDPI Kepri, Hatik Hidayati Setiyowati.

“Ketua DPW Kepri telah memberikan kuasa terhadap saya selaku Ketum PWDPI untuk mengurus menyelesaikan permasalahan
sengketa tanah yang berlokasi di jalan, Brigjend katamso RT.002 RW.003 Desa Pongkar Kecamatan Tebing
Kabupaten karimun, Provinsi Kepulauan Riau(Kepri),”tegas Ketum PWDPI pada Sabtu (14/12/2024).

Nurullah menjelaskan, jika tanah milik ketua PWDPI Kepri saat ini muncul kembali sertifikat baru. Diduga sertifikat tersebut berdasarkan hasil investigasi ada kerjasama Anatar oknum pelaku dengan pihak BPN Kepri.

“Bahkan kecurigaan itu diperkuat atas hasil pemeriksaan dari pihak Ombudsman RI Perwakilan Kepri, yang telah mennyatakan tanah tersebut milik Syah ketua DPW PWDPI Kepri. Ombudsman sudah memerintahkan BPN Kepri untuk membatalkan sertifikat atasnama Magdalena dan Tri Sugiharto,”ungkap Ketum PWDPI.

Namun anehnya lanjut Ketum PWDPI, pihak BPN hingga kini belum juga membatalkan sertifikat tersebut. Saya yakin ini ada permainan mafia tanah oleh sejumlah oknum petinggi BPN Kepri. Pasalnya sengketa tanah ini juga bannyak dialami oleh warga setempat.

“Oleh karena itu, dalam waktu dekat saya akan laporkan persoalan ini kepusat, untuk perjuangkan pengurus saya, Bila perlu saya akan laporkan para mavia tanah di Kepri kepada presiden Prabowo. Kebetulan saat beliau mencalonkan presiden saya ada dibarisan Prabowo. Sudah saatnya para mavia tanah yang ada ditanah air ini dimusnahkan,”pungkas Ketum PWDPI. (Tim).