Warta In | Baturaja, – Sebanyak 27 warga dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, secara resmi mengajukan gugatan perdata terhadap PT PLN (Persero) ke Pengadilan Negeri Baturaja, Jum’at (13/12/24).

Gugatan ini terkait kerugian yang mereka alami akibat pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di atas lahan milik warga tanpa kompensasi yang memadai.

Menurut keterangan dari kuasa hukum para warga, Suwito Winoto, SH, MH, SUTET milik PT PLN (Persero) membentang di atas tanah warga sejak tahun 1992, tanpa ada pemberitahuan atau kesepakatan terkait kompensasi.

Tanah-tanah tersebut tersebar di Desa Seleman, Desa Pengaringan, Desa Pandan Dulang, dan Desa Karang Endah.
Suryansyah, salah satu penggugat yang berasal dari Desa Pengaringan, mengungkapkan bahwa tindakan PT PLN (Persero) telah merugikan mereka selama bertahun-tahun.

Ia menyoroti dampak negatif yang dialami warga, termasuk penurunan nilai tanah, kerusakan tanaman, serta hilangnya potensi pendapatan dari hasil perkebunan.
Kejadian ini mencakup wilayah Kabupaten OKU, dengan jalur SUTET yang membentang dari tower T177 hingga T209. Jalur ini melintasi lahan milik warga yang selama ini digunakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan karet.

Gugatan resmi diajukan pada 13 Desember 2024 setelah warga mengaku tidak menerima tanggapan dari PT PLN (Persero) terkait beberapa kali somasi yang mereka layangkan sebelumnya.
Kuasa hukum warga menyebutkan bahwa kerugian material yang dialami warga mencapai Rp 19,4 miliar.

Selain itu, warga menuntut adanya kompensasi tahunan atas pembatasan penggunaan lahan akibat jalur SUTET.

Gugatan ini mendasarkan argumennya pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum.
Dalam petitumnya, warga meminta agar PT PLN (Persero) dihukum untuk membayar ganti rugi secara penuh, memberikan kompensasi tahunan, serta melakukan koordinasi dengan warga terkait aktivitas di lahan tersebut.

Menurut Suryansyah, warga Desa Pengaringan yang menjadi salah satu penggugat, menyatakan, “Kami hanya ingin keadilan. Tanah kami adalah sumber penghidupan, tetapi sekarang kami justru dirugikan tanpa ada tanggung jawab dari PT PLN,”ujarnya.

Sementara itu, Kuasa hukum para penggugat, Suwito Winoto, menegaskan bahwa langkah hukum ini adalah upaya terakhir setelah berbagai usaha mediasi tidak mendapatkan tanggapan dari pihak PT PLN (Persero).
Sidang perdana kasus ini dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Baturaja dalam waktu dekat.

Warga berharap Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang adil demi melindungi hak-hak mereka sebagai pemilik tanah.by andy. (*)

Warta In | Palembang,- Penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kakanwil Kemenag RI) Provinsi Sumsel dan Forum Pondok Pesantren (Forpess) Provinsi Sumsel tentang penyelenggaraan bantuan hibah pondok pesantren di provinsi Sumsel sebagai implementasi proyek perubahan peserta PKN TK II atas nama Dr Drs H Sunarto, M.Si.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan disela-sela kegiatan Tabligh Akbar Akhir Tahun 2024 dan Penyerahan Bonus Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Tahun 2024 di Samarinda Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE, dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda)Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, M.H, dengan disaksikan oleh ribuan jamaah yang hadir di Griya Agung Palembang, Rabu Malam (11/12/2024).

Dikatakan PLT Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Dr Drs H Sunarto, M.Si, bahwa didalam acara kemarin kita juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Sumsel dengan Kanwil Kemenag RI Provinsi Sumsel dan Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumsel.

“Adapun isinya sndiri tentang penyelenggaraan bantuan hibah pondok pesantren di provinsi Sumsel. Dimana Penjabat Gubernur Sumsel sendiri berkedudukan di Jalan Kapten A Rivai yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemprov Sumsel selanjutnya di sebut Pihak Kesatu,” ujarnya.

Kemudian, Kanwil Kemenag RI Provinsi Sumsel sendiri berkedudukan di Jalan Ade Irma Nasution Nomor 8 Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumsel, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kanwil Kemenag RI Provinsi Sumsel, selanjutnya di sebut Pihak Kedua.

“Dengan harapan telah dilakukannya Penandatanganan Kesepakatam Bersama yang dituangkan dalam bentuk MoU ini maka akan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik dari Pemprov Sumsel sendiri ataupun dari pihak Kanwil Kemenag RI Sumsel dan Forpess Sumsel,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, maksud dan tujuan bahwa agar Kanwil Kemenag dan Forpess Sumsel membantu Pemprov Sumsel didalam penyaluran bantuan hibah terutama untuk memberikan data-data pondok pesantren yang ada di provinsi Sumsel karena keterbatasan kami.

“Karena pondok pesantren itu ada di Kementerian Agama, dan Forum harus tahu, sehingga proposal-proposal yang masuk bisa dibantu lewat Forpess Sumsel, dan Kanwil Kemenag, karena kita sudah Peraturan Daerah Pondok Pesantren, dan ada Peraturan Gubernur tentang Pondok Pesantren,” katanya.

Masih dilanjutkannya, sehingga kita menyalurkan bantuan hibah terbantu oleh Kanwil Kemenag maupun Pondok Pesantren, dan kita harapkan pada para kiai, para ustad, dan para ustadzah, yang akan dapat bantuan hibah pondok pesantren kita harapkan untuk pro aktif dengan forum pondok-pondok pesantren yang di kabupaten/kota yang ada di Sumsel.

“Sehingga prosesnya tidak berbelit-belit, kita harapkan lebih transparan lagi, dan kita harapkan ke depan agar akuntable, sehingga bisa dipertanggung jawabkan, karena ini uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan,” ucapnya.

Masih dilanjutkannya, oleh karena itu inilah tujuan kita melaksanakn MoU atau kesepakatan bersama antara Pemprov Sumsel antara Kakanwil Kemenag Provinsi Sumsel dan Forpess Provinsi Sumsel. Di mana Pondok Pesantren yang ada di provinsi saat ini yang terdaftar di Kemenag ada 520 pondok pesantren, tapi untuk tahun ini kita bantu 452 pondok pesantren itu yang proposalnya memenuhi syarat.

“Karena kadang-kadang ada proposal yang tidak memenuhi syarat, oleh karena itu dengan adanya MoU bisa dibantu oleh Kakanwil Kemenag maupun oleh Forpess juga, dan mudah-mudahan untuk tahun depan juga akan kita diberikan bantuan juga,” imbuhnya.

Masih disampaikannya, kita 492 untuk tahun ini, kita ada dua tahap, karena kemarin ada beberapa 132 pondok pesantren yang kelengkapannya ada beberapa antara rekening dengan NPWP berbeda sehingga untuk diperbaiki, tapi sebagian sudah di cairkan. Tapi ini yang transfer 132 menyusul, yang 300 san sudah di transfer ke pondok pesantren masing-masing, jadi kita lewat transfer.

“Jadi kita betul-betul kita salurkan untuk membantu betul, bahkan kami sudah bekerja, staf saya kadang Sabtu dan Minggu harus dilemburkan, karena harus banyak yang harus kita kerjakan, bahkan hari biasa juga lembur. Dimana kita memberikan hibah berupa uang, semoga tahun depan akan dinaikkan untuk setiap pondok pesantren, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) membaik dan meningkat,” bebernya.

Warta | Palembang – Setelah sempat menjadi buruan para netizen, ‘abang jago’ yang telah melakukan pemukulan terhadap dokter koas yang video viral di media sosial (medsos) Instagram beberapa hari terakhir mendatangi Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel, Jum’at (13/12/2024) pagi sekitar pukul 10.45 WIB.

Pria berinisial Dt ini datang didampingi oleh kuasa hukumnya advokat Hj Titis Rachmawati,SH,MH,CLA.
Pria bertubuh tinggi ini datang dengan wajah yang ditutupi masker dan mengenakan kemeja lengan pendek warna biru.

Begitu tiba, tanpa bicara si pria ini diarahkan masyj ke dalam ruang penyidik unit 5 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel. Disana, mereka sudah ditunggu oleh penyidik termasuk Kanit 5, AKP Novel Siswandi,SH,MH dan Panit 5 Iptu Teddy Bharata,SE. “Kami adalah kuasa hukum dari ibu Lina selaku orang tua dari anaknya yang berinisial Ly, serta kuasa hukum dari saudara berinisial D selaku supir dari Klien Kami yang telah melakukan dugaan tindak Pidana sebagaimana Video yang saat ini beredar,” sebut Titis.

Seperti yang kita ketahui dari berita-berita yang ada di akun-akun media sosial, jika telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh supir klien kami berinisial D kepada seorang mahasiswa kedokteran yang kita ketahui adalah chief atau ketua kelompok koas yang bernama lutfi.

Atas pemberitaan tersebut mewakili klien kami akan meluruskan berita tersebut yang simpang siur tanpa arah yang beredar di media sosial.

“Klien kami ibu Lina berinisiatif sendiri tanpa diketahui anaknya yang berinisial L yang saat itu sedang menjalani koas, bertemu dengan saudara Lutfi.

Bahwa sebelum terjadinya pertemuan tersebut, klien kami ibu Lina mencoba mencari nomor telp saudara lutfi dari teman anaknya,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, terduga pelaku bersama tim hukumnya masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik unit 5 Subdit III Ditreskrimum Polda Sumsel.(*)