Warta.in | Jakarta – Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 1 dari Partai Perindo, Herwanto Nurmansyah, menggelar jumpa pers pasca pemilihan legislatif 2024 di bilangan Jakarta pusat pada hari Senin (4/3/2024).

Dalam jumpa pers tersebut ia mengungkapkan kepada awak media bahwa perolehan suara Partai Perindo dalam Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu mengalami kemerosotan bahkan dipastikan tidak lolos ambang batas Parlementary Threshold 4 %.

Hal tersebut direspon oleh Sekjend Partai Perindo, Ahmad Rofiq yang menginstruksikan para Caleg Partai untuk terus mengawal perolehan suara Partai Perindo terutama formulir C1 dari setiap TPS agar suara Perindo tidak hilang.

Tak hanya itu Sekjend Perindo juga diberitakan meminta agar Pemilu diulang. Menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan karena sampai dengan saat ini perolehan partai Perindo nampaknya belum memenuhi ambang batas parlementary threshold.

Ia sempat bercerita perihal waktu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Herwanto terus bersosialisasi, menjelaskan tentang pencalegan sekaligus program-program termasuk Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi.

Bahkan menurutnya ketua umum partai Perindo Harry Tanoesoedibjo juga pernah berkampanye di daerah Jakarta pusat.

Ia menilai anjloknya suara partai Perindo karena kurang baiknya manajemen partai Perindo dan bahkan ada beberapa program yang telah instruksikan atau direncanakan tetapi belum di jalankan.

Bahkan Herwanto juga menjadi tandem istri ketua umum partai Perindo di wilayahnya ia juga sudah all out mengkampanyekan Bu Liliana Tanoesoedibjo dan dirinya di dapilnya.

Menurutnya, Sekjend kurang etis mengatakan di sana kita caleg disuruh mengawal suara padahal yang lebih parahnya lagi C1 yang tadinya kita dijanjikan akan diberikan 1saksi dalam dan 19 saksi luar tapi ternyata pada dua hari menjelang pencoblosan, satu TPS hanya 1 orang saksi saja dan padahal awalnya dia mengatakan H-1 akan diberikan DP untuk saksi namun sampai hari ini belum dibayarkan,”ungkapnya.

Herwanto menambahkan, Saya sudah berkirim pesan/ berkomunikasi via aplikasi WhatsApp kepada Sekjen partai Perindo terkait kampanye sebelum pemilihan umum dan saksi kemarin tetapi belum ada respon.

Setelah mendapatkan dukungan dari beberapa calon anggota legislatif lainnya yang juga dari partai Perindo akhirnya ia angkat bicara pada acara jumpa pers ini,”pungkasnya.(*)

warta.in
Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi NTB menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi NTB yang diberikan oleh Managemen Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas komitmen dan tercapainya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan Nasional bagi masyarakat NTB, berlangsung di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin (04/03).

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim S. H., M. Si, CGCAE mewakili PJ Gubernur NTB mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Provinsi NTB atas komitmen dan konsistensi tercapainya cakupan kepesertaan BPJS Nasional bagi masyarakat NTB.

“Semoga apa yang telah dicapai dapat menjadi ikhtiar bersama dalam meningkatkan pelayanan dan jaminan kesehatan seluruh masyarakat di NTB,” ungkap PJ Sekda NTB.

Cakupan Kepersertaan ini adalah bentuk sistem penjaminan untuk memastikan tiap warga memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, bermutu dan terrjangkau.

“Alhamdulillah, Provinsi NTB sudah mencapai 95,70 persen, pada sisi ketidak aktifan dan tentunya ini menjadi PR bagi Pemerintah Daerah untuk terus meningkatan upaya – upaya dalam rangka validasi data, pembenahan, penganggaran baik Kabupaten/Kota dan sebagainya,” jelasnya.

PJ Sekda NTB menuturkan bahwa apresiasi ayng diraih Pemprov NTB sebagai momentum untuk melihat hasil dari upaya, dan kerja keras serius kita dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Cakupan Kepesertaan ini merupakan sebuah visi yang kita wujudkan melalui kerja keras,kolaborasi dan komitmen yang kuat, apa yang menjadi apresiasi pemerintah melalui BPJS Kesehatan RI kepada Pemerintah Daerah adalah momentum untuk melihat hasil dari upaya, dan kerja keras serius kita dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, DR. dr. Mahlil Ruby , M.Kes mengucapkan bahwa apresiasi yang diberikan kepada Pemprov NTB dikarenakan telah menjaminkan sekitar 95 persen lebih masyarakatnya terjamin didalam jaminan kesehatan nasional.

“Ini merupakan apresiasi atas komitmen Pemerintah Daerah dan diperlukannya upaya seluruh stakeholder untuk terus bersama, berkolaborasi, bersinergi untuk mengatasi persoalan kesehatan, dengan cakupan yang memenuhi standar akan berdampak pada layanan kesehatan,” ungnkapnya.

Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS , Direktur RSUD Provinsi NTB “dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes, MH, Direktur RSUD Kota Mataram, dr.Hj. NK. Eka Nurhayati., Sp.OG.,Subsp.,FER.,M dan seluruh jajaran Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB. (sr/dkintb)