Wartain Banten | Pemerintahan | 16 September 2025 — Gubernur Banten Andra Soni menerima kunjungan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas) Republik Indonesia, R. Andika Dwi Prasetya, beserta jajaran, di Ruang Kerja Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, pada Selasa (16/9/2025).
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM), termasuk sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan terkait hukum, imigrasi, dan pemasyarakatan di Provinsi Banten.
Dalam sambutannya, Gubernur Andra Soni menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan atensi dari Kemenko Kumham Imipas terhadap kondisi hukum dan HAM di daerah. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat.
“Pemprov Banten berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
“Kehadiran Sesmenko hari ini menjadi langkah awal yang baik untuk memperkuat koordinasi, terutama dalam isu-isu strategis di bidang hukum, HAM, imigrasi, maupun pemasyarakatan di wilayah Provinsi Banten,” ungkap Andra Soni.
Andika Dwi Prasetya memberi tahu wartawan bahwa dia mengunjungi gubernur Banten untuk menunjukkan eksistensi kementerian sebagai unit kementerian baru.
“Kami adalah pecahan dari Kemenko Polhukam (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan). Menaungi tiga kementerian. Perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian hukum, HAM, dan imigrasi pemasyarakatan,” ujar Andika.
Andika menyatakan bahwa sebagai kementerian koordinator, dia berharap gubernur, bupati, dan wali kota Provinsi Banten mendukungnya sepenuhnya. khususnya dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab tiga kementerian di bawah bimbingan Kemenko Kumham Imipas demi kepentingan rakyat Banten.
Diharapkan bahwa kunjungan ini akan memulai kerja sama yang berkelanjutan antara Kemenko Kumham Imipas dan Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan sistem hukum dan perlindungan HAM di tingkat daerah.(WartainBanten)
