26.5 C
Jakarta
Senin, Februari 23, 2026

Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

Lalat Vs Citra Medsos : Warga Babakan ‘kepung’ Desa, Tuntut Kandang Ayam BUMDes Angkat Kaki

Lalat Vs Citra Medsos : Warga Babakan ‘kepung’ Desa, Tuntut Kandang Ayam BUMDes Angkat Kaki

SUBANG – Warta In Jabar – Gelombang protes yang kedua kalinya, kembali menghantam Kantor Desa Ciasem Baru, Senin (23/02/2026). Aksi yang dilakukan warga dusun babakan didominasi emak-emak, menuntut relokasi kandang ayam yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Proyek yang awalnya diperkenalkan sebagai motor penggerak ekonomi desa kini dinilai sebagai “pabrik lalat” yang mengganggu kenyamanan dan membahayakan kesehatan warga sekitar.

Warga mengkritik kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa. Fitri, salah satu perwakilan warga, mengungkapkan kekesalan akibat polusi lalat yang tak kunjung terselesaikan. Mereka juga menyentil gaya kepemimpinan Kepala Desa yang dianggap lebih fokus pada citra di media sosial ketimbang menangani masalah krusial di lapangan.

“Pembangunan kandang ini sejak awal cacat prosedur karena tidak melalui musyawarah dan tanpa izin lingkungan dari kami yang terdampak langsung. Kami butuh langkah konkret, bukan sekadar konten atau citra di media sosial,” tegas salah satu warga di lokasi aksi.

Melihat situasi yang memanas, Camat Ciasem, Eza Zaithon Thowi Anshari, didampingi Kapolsek dan Danramil, turut hadir untuk meredam amarah massa. Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Subang juga menyaksikan prosesi tersebut.

Camat menjanjikan akan membuka ruang diskusi, namun mengingatkan agar aksi tetap berjalan dalam koridor hukum. Sementara itu, Kepala Desa Ciasem Baru, Indah Aprianti, S.H., menyatakan bahwa masih memerlukan koordinasi dengan dinas terkait sebelum mengambil keputusan.

Pada akhir aksi, pihak desa berjanji akan memberikan jawaban resmi terkait tuntutan relokasi pada Rabu (25/02/2026) mendatang. Warga memberikan ultimatum bahwa mereka tidak akan menerima janji kosong atau mediasi yang tidak menghasilkan solusi nyata.

Aksi kedua ini menjadi bukti bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sedang terganggu. Jika tuntutan tidak dikabulkan, warga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar untuk menuntut pemulihan kesehatan dan kenyamanan lingkungan yang hilang.

Berita Terkait