27.1 C
Jakarta
Senin, Juni 9, 2025

Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

Perangkat Desa Melayani Masyarakat Dengan Optimal, Ini Ditekankan Kepada Perangkat Desa

Warta In | Palembang, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, SH.,MSE yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel menghadiri serta membuka cara pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (Pemdes) dan kelembagaan desa program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Adapun kegiatan ini sendiri dihadiri oleh Pelaksana Tugas Dinas PMD Provinsi Sumsel Deva Octavianus, SE., MSi, dan para kepala desa (kades) atau Sekretaris Desa (Sekdes) yang ada di 17 kabupaten/dan kota yang ada di Sumsel, dan juga peserta melalui virtual zoom dari berbagai Provinsi yang ada di Sumsel. Dan kegiatan ini sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumsel, Kamis (22/8/2024).

Dikatakan PLT Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Dr Drs H Sunarto, MSi, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa ini sangat baik sekali, Pemprov Sumsel sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan ini.

Karena diharapkan para Kades dan Sekretaris Desa (Sekdes), Ketua PKK ini didalam melayani masyarakat mempunyai kemampuan, dia sebagai apa, dan dia sebagai apa.

“Sehingga didalam menghadap masyarakat tidak canggung lagi, dia mempunyai keberanian dan bisa melayani masyarakat banyak,” ujarnya.

Kemudian, intinya mudah-mudahan setalah mendapat ini akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena sekarang kita harus melayani di tingkatkan. Seluruh aktifitas yang ada di desa harus kita layani, seluruh apa yang di terutama yang selama mangku kepala desa melayani.

Kalau apabila tidak bisa menyelesaikan ya disampaikan kepada tingkat kecamatan, nanti kecamatan menghadap kepada kabupaten/kota dan provinsi.

“Apabila ada permasalahan, karena bahwa kita selaku pemerintah desa banyak warga yang menghadap minta selesaikan ini dan selesaikan ini, harus kita sebagai kades harus kita siap untuk melayani,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, makanya jadi Kades, jadi Sekdes di mana Sekdes ujung tombaknya di sekretariat, kita jangan gaptek, atau kita tidak tahu dengan digital. Tapi dengan digital ini juga, kalau kita tidak bisa menyerap teknologi ini kita juga akan menjadi masalah.

Terutama judi online, takutnya yang dibuka judi online, tapi harus kita buka informasi-informasi yang untuk bagaimana meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Diharapkan mudah-mudahan Bupati, dan Walikota yang ada di provinsi Sumsel untuk memfasilitasi dan memberikan terutama infrastruktur wifi, dan di mana wifi ini kan kendalanya disana,” katanya.

Masih dilanjutkannya, maka dalam satu perahu jangan sampai perahu itu bocor, cukup pecah diperut tapi jangan di mulut, kalau ada masalah jangan kemana-mana, jangan bawa keluar, cukup didalam, supaya apa supaya barang kita jangan sampai karam (tenggelam).

Karena untuk menjaga desa kita adalah kita bersama-sama, apalagi menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) ini hati-hati, karena ada Undang-undang bagaimana Kades harus netral.

“Jangan sampai kita di bawa kemana-mana, kita harus bagaimana menempatkan posisi kita yang terbaik, jangan sampai terjerumus. Jadi memang pengalaman waktu pemilihan umum atau pilkada memang berat tantangannya,” ucapnya.

Masih diungkapkannya, bagaimana tantangan kepemimpinan di desa, di mana pengelolaan pemerintah desa dan keuangan desa semakin komplek, memang permasalahan di desa itu sangat kompleks. Dan di mana bapak/ibu bisa merasakan bagaimana masalah yang ada di sana.

Tapi kita harus terima, bagaimana kita ya mereka berikan solusi, ya kalau tidak bisa tetap dicarikan solusi-solusi yang baik. Kemudian dana desa (DD) yang cukup besar membutuhkan pengelolaan yang bertanggung jawab.

“Hati-hati dengan DD banyak Kades yang terjerumus karena ini adalah uang rakyat yang harus benar-benar dipertanggung jawabkan, di mana Badan Pemeriksa Keuangan dan lainnya turun, dan segala macamnya, yang penting jangan fiktif, kalau fiktif maka selesailah semuanya,” imbuhnya.

Masih disampaikannya, pengembangan teknologi informasi membawa dampak positif bagi desa, kadang IT atau informasi yang kita terima itu kadang-kadang ya menguntungkan, kadang juga berdampak jelek bagi kita.

Dan tapi kalau kita gaptek tidak tahu Informasi ketinggalan kita, yakni ketinggalan zaman kita. Terus juga ini masalah kepemimpinan desa, di mana pemahaman tentang pengelolaan Pemdes dan pembangunan desa lepas serta yang kurang inovatif.

“Jadi kita sebagai Kades, Sekdes dan sebagainya, kita harus meningkatkan kemampuan, sehingga kita memahami, apa bagaimana tata kelola tentang pemerintah, dan bagaimana untuk membangun masyarakat di desa ini masing kurang inovatif,” bebernya.

Berita Terkait