JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diterima. Hasilnya, tercatat sebanyak 70 persen penyelenggara negara memiliki harta yang kian berlimpah.
Selain di lembaga legislatif, harta para pejabat di eksekutif dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah naungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama pandemi Covid-19 juga bertambah. (Merdeka Com).
Sangat ironi dan memprihatinkan ditengah rakyat sedang susah, ekonomi terpuruk akibat pandemi, para pejabat penyelenggara negara malah naik hartanya melimpah, sebuah pemandangan yang melukai hati rakyat. Presiden Jokowi sosok yang sederhana, merakyat malah para menterinya menumpuk harta kekayaan, kata Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98, Minggu (12/09/2021).
Selanjutnya Anto mengatakan “Allah Tuhan YME telah membukakan siapa saja pejabat penyelenggara negara yang kerjaannya menumpuk harta kekayaan, bukannya peduli membantu dan berbagi pada rakyat yang sedang susah, bicara harus peduli ditengah pandemi, malah mereka sendiri hampir 70 % penyelenggara negara harta melimpah selama pandemi, ungkap Anto Ketum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional 98.
Pertanyaannya kenaikan harta itu dari mana ? KPK harus menelusurinya. Apakah dari gajih sampai naik 77 Milyar, atau sampai naik 400 Milyar. Alasan dari usaha. Pertanyaannya kalau penyelenggara negara, para menteri boleh berbisnis ? Pemandangan ini mencederai dan melukai hati rakyat yang sedang kembang kempis dalam kesusahan akibat pandemi, ujar Anto.
Ketum PPJNA 98 Anto menegaskan “Sebaiknya Presiden Jokowi mengevaluasi copot saja dari kabinet para menteri yang kerjaannya hanya menumpuk harta tidak peka dan peduli pada kondisi rakyat yang sedang mengalami kesusahan. Kalau dibiarkan rakyat akan marah mengadili mereka para pejabat menteri yang menumpuk harta kekayaan, pungkas Anto Kusumayuda.
#ReshufleKabinet
#CopotMenteriPenumpukHarta
(Redaksi)