Bantuan Abrasi Rp148 Juta Mangkrak, Warga Jayamukti Desak Camat Tindak Kades
Blanakan | Warta In Jabar – Mangkraknya bantuan penanganan abrasi senilai Rp148 juta dari BPBD memicu kemarahan warga Desa Jayamukti. Mereka menilai Kepala Desa Surjaya tidak responsif sehingga dana yang sangat dibutuhkan para petani tambak tak kunjung terserap. Merasa diabaikan, warga akhirnya mendatangi Camat Blanakan Cucu Wahyu, S.Pd., M.Si. untuk meminta tindakan tegas terhadap pemerintah desa.
Kelompok perwakilan masyarakat Jayamukti menyebut bahwa pada masa awal kepemimpinan Surjaya, roda pemerintahan berjalan normatif. Namun, setelah lebih dari tiga tahun menjabat, mereka menilai pelayanan publik di desa terus menurun dan kerap tersendat.
Warga menyoroti buruknya pelayanan administrasi, terutama dokumen yang wajib ditandatangani Kepala Desa seperti SKTM, surat waris, PPAT desa, dan administrasi lainnya. Mereka mengaku sering mendapati kepala desa tidak berada di kantor pada jam pelayanan.
“Banyak warga yang butuh cepat, tapi tidak bisa dilayani karena kepala desa tidak ada. Beberapa kali kami datang, tetap saja kosong,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat dalam audensi.
Disebutkan pula bahwa Kepala Desa Surjaya kerap tidak hadir dalam rapat mingguan desa—agenda penting untuk menyampaikan hasil rapat kecamatan dan mengoordinasikan pelayanan publik. Ketidakhadiran itu dinilai berpengaruh terhadap lemahnya respons desa terhadap kebutuhan masyarakat.
Keluhan paling krusial datang dari para petani tambak yang tergabung dalam KUD Karya Bukti Sejati. Tambak mereka mengalami kerusakan berat akibat abrasi yang dipicu oleh hilir-mudik perahu di wilayah perairan Blanakan. Para petani telah lama meminta penanganan darurat.
Upaya melalui BPBD sebenarnya sudah dilakukan. Bahkan BPBD telah menyiapkan anggaran Rp148 juta untuk perbaikan tanggul, namun dana hanya bisa disalurkan apabila ditransitkan melalui rekening desa sesuai prosedur.
Masalah muncul ketika Kepala Desa Jayamukti dinilai tidak bersedia menerima anggaran tersebut ke rekening desa, sehingga proses penyaluran bantuan terhenti.
“Ini mematahkan semangat petani. Sudah bertahun-tahun mereka tidak produksi. Ketika ada solusi, justru desa tidak mau terima anggaran itu,” tegas warga.
Ketua KUD Karya Bukti Sejati, Cartimudin, bersama BPD dan tokoh masyarakat, sebelumnya telah bertemu dengan BPBD untuk memperkuat permohonan penanganan abrasi, namun semua upaya tetap mandek di tingkat desa.
Karena merasa diabaikan oleh pemerintah desa, warga akhirnya meminta Camat Blanakan Cucu Wahyu, S.Pd., M.Si. untuk turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami mohon Pak Camat tidak membiarkan ini berlarut. Ini bukan hanya soal pelayanan, tapi soal penghidupan petani tambak,” ujar Dartim perwakilan warga.
Camat Blanakan Cucu Wahyu, S.Pd., M.Si. menerima seluruh aspirasi dan berjanji akan menindaklanjuti sesuai kewenangannya untuk memastikan pemerintah desa dapat menjalankan pelayanan dan respons atas kebutuhan masyarakat.
