Wartain Banten | Pemerintahan | 11 Desember 2025 — Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyalurkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Jaminan Sosial Keluarga senilai lebih dari Rp24,3 miliar kepada masyarakat Banten. Penyaluran berlangsung di Graha Bank Banten, Kamis (11/12/2025), melalui skema non-tunai untuk memastikan transparansi serta ketepatan sasaran penerima.
Dalam sambutannya, Wagub Dimyati menjelaskan bahwa program UEP dan Jaminan Sosial Keluarga merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial, serta menurunkan risiko kemiskinan, gizi buruk, dan stunting.
“Bantuan sosial ini merupakan bagian dari amal kebaikan pemerintah kepada masyarakat. Ini instrumen penting untuk menciptakan peluang usaha dan mengurangi risiko sosial ekonomi pada tingkat keluarga,” ujar Wagub Dimyati.
Anggaran dan Sasaran Program
Program UEP tahun ini diberikan kepada 2.450 keluarga dengan bantuan Rp2 juta per KK, sementara Jaminan Sosial Keluarga menjangkau 33.000 keluarga dengan total anggaran Rp19 miliar.
Wagub Dimyati menegaskan agar dana UEP digunakan sebagai modal usaha, bukan untuk konsumsi, agar dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Bantuan ini untuk kemandirian ekonomi masyarakat. Dua juta rupiah ini jangan dipakai membeli sepeda atau telepon genggam, tetapi jadikan modal usaha, bikin kue, kerajinan, jualan bakso, sate, donat. Kalau diputar, manfaatnya besar,” tegasnya.
Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Keluarga
Dimyati menjelaskan bahwa 95 persen penerima bantuan UEP adalah perempuan dan ibu rumah tangga karena dinilai lebih amanah dalam mengelola dana usaha dan lebih siap menghadapi risiko ekonomi keluarga.
“Kalau ibu-ibu kuat dan mandiri, keluarga tidak stres. Ibu-ibu yang memegang ekonomi rumah tangga justru memperkuat ketahanan keluarga,” ucapnya. Menekankan peran sentral perempuan dalam ketahanan ekonomi rumah tangga.
Selain itu, Jaminan Sosial Keluarga juga berperan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak guna mencegah stunting dan gizi buruk.
Larangan Pungutan dan Penegasan Transparansi
Wagub Dimyati menegaskan bahwa bantuan tidak boleh dipotong dalam bentuk apa pun dan harus diterima penuh oleh masyarakat tanpa pungli. Penyaluran melalui Bank Banten dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan memastikan bantuan tepat sasaran.
“Bantuan sudah kecil, kalau dipotong lagi itu zalim. Tidak boleh ada pungli. Bantuan harus sampai penuh ke tangan penerima manfaat,” tegasnya.
Wagub berharap program UEP dapat berkembang layaknya “bola salju” yang mendorong lahirnya pelaku usaha baru di Banten. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada sejumlah penerima, termasuk Depi Khairaini, Manawiyah, Yumiati, Androi, Abdul Hayi, dan Sutariah.(WartainBanten)
