Wartain Banten | Pemerintahan | 20 Desember 2025 — Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya penataan kebijakan bagi sekolah unggulan agar memiliki status kekhususan yang jelas, berkeadilan, serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai. Hal tersebut disampaikan saat melakukan peninjauan dan dialog lapangan di SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS), Jalan Raya Labuan–Pandeglang Km 03, Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Jumat (19/12/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Andra Soni didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin serta Kepala SMAN CMBBS Edi Supriyanto. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi sekolah sekaligus mendengar masukan terkait pengelolaan sekolah unggulan di Provinsi Banten.
Andra Soni menjelaskan, sejak kewenangan pengelolaan SMA berada di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Banten telah menjamin akses pendidikan menengah yang adil melalui program sekolah gratis. Namun demikian, sekolah dengan konsep unggulan membutuhkan perlakuan yang lebih spesifik agar keunggulan dan daya saingnya tetap terjaga.
“Sekolah unggulan memang membutuhkan perlakuan lebih spesifik baik dari sisi kebijakan, kurikulum, maupun metode pembinaan. Semata-mata untuk mendukung anak-anak berprestasi di Banten semakin berdaya saing dan unggul,” tegas Andra.
Andra menilai lembaga pendidikan seperti CMBBS memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai pusat pembinaan bagi peserta didik dengan kecerdasan dan bakat istimewa. Dengan adanya penetapan status kekhususan, perencanaan pembiayaan, tata kelola, serta pembinaan prestasi dapat dilakukan secara lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Prioritas Perbaikan Infrastruktur Dasar
Gubernur Andra Soni menekankan pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas dasar dan penunjang pembelajaran, sebagai prioritas untuk mengoptimalkan kegiatan pendidikan di sekolah unggulan.
“Infrastruktur dasar harus menjadi prioritas. Kegiatan pendidikan akan berjalan lebih optimal apabila kebutuhan dasar, seperti air bersih dan fasilitas penunjang pembelajaran terpenuhi dengan lebih baik,” ujarnya.
Pemprov Banten akan menyusun kebijakan terarah, dimulai dengan rehabilitasi aula, rumah dinas, dan laboratorium komputer, agar sekolah unggulan dapat menjadi motor peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
“Kuncinya adalah kesepakatan mengenai arah pengelolaan sekolah ini. Dengan perencanaan matang dan kebijakan tepat, sekolah unggulan di Banten dapat menjadi motor peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan,” pungkas Andra.
Tantangan Regulasi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Jamaluddin, menekankan perlunya regulasi afirmatif yang memberikan kekhususan bagi sekolah unggulan untuk meningkatkan daya saing SDM di tengah kompetisi global.
“Kebijakan agar sekolah unggulan memiliki kekhususan yang tegas ini juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, sistem insentif guru, serta pembinaan prestasi agar selaras dengan arahan Bapak Gubernur,” jelas Jamaluddin.
Sementara itu, Kepala SMAN CMBBS, Edi Supriyanto, menyatakan pihak sekolah terus menjaga kualitas pembelajaran di era modernisasi dan digitalisasi, dengan dukungan kebijakan, infrastruktur, dan skema pembinaan berkelanjutan agar potensi siswa dapat berkembang optimal.(WartainBanten)
