Wartain Banten | Pemerintahan | 20 Desember 2025 — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah Provinsi Banten harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penegasan tersebut disampaikan saat ia memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Banjir di wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Sabtu (20/12/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh Wali Kota Serang Budi Rustandi, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Banten, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) Dedi Yudha Lesmana, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Dalam arahannya, Andra Soni menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Serang dan Kota Serang. Menurutnya, setiap instansi memiliki kewenangan yang berbeda, namun tetap harus bersinergi demi hasil penanganan yang optimal.
“Koordinasi ini kita lakukan lintas sektor. Kita paham setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing, namun penanganan banjir tetap menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Andra Soni.
Aksi Konkret dan Penanganan Darurat
Gubernur Andra Soni menginstruksikan agar hasil koordinasi penanganan banjir segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan. Pemprov Banten akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan balai teknis untuk mengerahkan alat berat ke titik-titik rawan banjir.
“Malam ini, atau paling lambat besok pagi, alat berat akan dikirimkan ke beberapa lokasi banjir untuk penanganan darurat, sehingga masyarakat bisa segera merasakan dampak penanganan,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya mitigasi banjir secara komprehensif dari hulu hingga hilir serta perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan, agar kejadian banjir tidak terus berulang dan masyarakat dapat segera merasakan dampak penanganan yang cepat dan nyata.
“Harapan kita, jangan sampai masyarakat mengalami kejadian yang sama secara berulang. Ini tantangan bagi kita yang diberi amanah, dan hari ini kita bersungguh-sungguh melakukan koordinasi agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat,” tambahnya.
Dukungan Teknis BBWSC3 dan Dinas PUPR
Menindaklanjuti arahan Gubernur, Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana menyatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas penanganan banjir.
“Saat ini sudah diturunkan dua unit ekskavator, satu unit pompa mobile, serta material penanganan berupa bronjong dan geobag untuk menutup tanggul-tanggul yang jebol,” jelas Dedi.
Ke depan, pada tahun 2026 BBWSC3 bersama Pemprov Banten menargetkan penanganan seluruh ruas sungai berpotensi banjir dengan dukungan pemerintah daerah. Sementara itu, Dinas PUPR Provinsi Banten juga merespons cepat dengan menurunkan alat berat, termasuk dua ekskavator amfibi di Kota Serang guna mempercepat penanganan banjir.
“Untuk Kota Serang, hari ini sudah diturunkan satu alat dan malam ini akan dikirim satu lagi ekskavator amfibi. Mudah-mudahan dengan dua alat ini penanganan bisa lebih cepat,” ungkap Arlan.
Kesiapsiagaan Bencana
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Banten mendirikan posko siaga bencana di lima lokasi strategis, yakni Serang, Lebak, Pandeglang, Tangerang, dan Malingping, dengan dukungan 760 personel siap mobilisasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Kolaborasi lintas pihak ini diharapkan dapat segera mengurangi dampak banjir yang dirasakan masyarakat, khususnya di Kota Serang dan Kabupaten Serang.(WartainBanten)
