Oleh: Wilson Lalengke
JAKARTA – Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei menjadi momen yang sarat makna untuk mengingatkan kembali betapa vitalnya peran pers yang bebas dan independen bagi kesehatan kehidupan masyarakat global. Hari tersebut—khususnya hari ini, 3 Mei 2026—adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi kondisi kebebasan pers di seluruh dunia, membela kemandirian media dari berbagai serangan, serta memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para jurnalis yang telah gugur dalam menjalankan tugas mulianya.
Sejarah penetapan hari penting ini bermula sejak tahun 1991, saat diselenggarakan seminar UNESCO di Windhoek, Namibia. Para wartawan dari benua Afrika berkumpul untuk mendiskusikan upaya pengembangan pers yang bebas, mandiri, dan majemuk. Hasil pertemuan tersebut melahirkan sebuah dokumen bersejarah yang dikenal sebagai “Deklarasi Windhoek”, yang kemudian menjadi tonggak perjuangan bagi kemandirian media di seluruh dunia.
Pada tahun 1993, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berdasarkan rekomendasi dari Konferensi Umum UNESCO, secara resmi menetapkan tanggal 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. Penetapan ini dimaksudkan sebagai pengingat bagi seluruh pemerintah dunia untuk senantiasa menghormati dan menegakkan hak kebebasan berekspresi sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948.
DASAR FILOSOFIS: PASAR GAGASAN
Prinsip-prinsip kebebasan pers berakar dari pemikiran filosofis yang telah berkembang berabad-abad lamanya. Seorang tokoh pemikir besar, John Milton (1608–1674), dalam karyanya yang berjudul Areopagitica pada tahun 1644, menentang keras praktik perizinan pers oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menang dalam sebuah “pertemuan yang bebas dan terbuka”.
Kemudian, pemikiran tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill (1808–1873) dalam bukunya On Liberty. Ia berpendapat bahwa bahkan pendapat yang tidak populer sekalipun atau yang dianggap “keliru” tetap harus didengar, karena hal itu justru memaksa masyarakat untuk menelaah kembali dan memperkuat fondasi kebenaran itu sendiri. Para pemikir inilah yang mencetuskan konsep “Marketplace of Ideas” atau Pasar Gagasan, sebuah keyakinan bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan pers adalah instrumen paling utama bagi kemajuan peradaban dan penemuan hakikat kebenaran.
Kebebasan pers bukan sekadar hak istimewa profesional bagi para wartawan semata, melainkan merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Hak ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak masyarakat untuk mengetahui. Tanpa adanya pers yang bebas, maka hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pengadilan yang adil, kebebasan berkumpul, hingga hak atas kesehatan dan pendidikan, akan menjadi rapuh dan rentan terganggu.
Pers berperan sebagai “anjing penjaga” (watchdog) yang mengawasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan, serta mengungkap segala bentuk pelanggaran wewenang. Dalam setiap sistem demokrasi, pers menyediakan “oksigen informasi” yang sangat diperlukan oleh setiap warga negara untuk mengambil keputusan secara bijak dan terinformasi dengan baik.
TANTANGAN GLOBAL: RUANG UNTUK KEBENARAN YANG SEMAKIN SEMPIT
Meskipun memiliki arti yang sangat penting, kebebasan pers saat ini justru tengah menghadapi krisis eksistensial. Munculnya fenomena otoritarianisme digital, di mana pemerintah menggunakan teknologi canggih untuk mengawasi, menyensor, dan melecehkan jurnalis, telah sangat membatasi ruang gerak dan kemandirian media.
Lebih dari itu, maraknya berita bohong (fake news) dan kampanye disinformasi yang didukung oleh kekuasaan telah mengikis kepercayaan publik terhadap jurnalisme konvensional. Tekanan ekonomi yang semakin berat, diperparah dengan perpindahan pendapatan iklan ke perusahaan-perusahaan teknologi raksasa, memaksa banyak lembaga berita independen harus gulung tikar. Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai “gurun informasi” (news deserts), di mana praktik korupsi lokal dapat berjalan tanpa ada yang mengawasi.
Keselamatan fisik para jurnalis pun masih menjadi perhatian yang sangat serius. Di wilayah-wilayah konflik, mulai dari Ukraina, Gaza, hingga Sudan, para wartawan bukan lagi sekadar korban yang tidak sengaja terlibat, melainkan seringkali menjadi sasaran empuk agar dunia tidak dapat melihat realita perang yang sebenarnya.
Menurut data dari Komite Perlindungan Wartawan (Committee to Protect Journalists/CPJ), beberapa tahun terakhir mencatat angka yang mengkhawatirkan, di mana banyak pekerja media yang tewas, diculik, atau bahkan hilang tanpa jejak. Selain di medan pertempuran fisik, “medan perang hukum” pun tak kalah berbahaya. Tindakan hukum yang bertujuan membungkam kritik publik atau yang dikenal sebagai Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs), semakin sering digunakan oleh kalangan elit dan korporasi untuk memiskinkan dan membungkam para wartawan investigasi.
PELANGGARAN DI SELURUH DUNIA DAN DI INDONESIA
Pelanggaran terhadap kebebasan pers terjadi di berbagai sistem pemerintahan. Di rezim yang otoriter, wartawan kerap menghadapi hukuman penjara yang panjang hanya karena dianggap melakukan “kegiatan yang menentang negara”. Namun, ironisnya, bahkan di negara-negara yang telah mapan demokrasinya, kita juga menyaksikan meningkatnya retorika permusuhan dari para pemimpin politik yang justru memicu kekerasan terhadap insan pers.
Di Indonesia, meskipun telah terjadi kemajuan yang signifikan pasca-era Reformasi, kondisi kebebasan pers masih belum sepenuhnya kokoh dan masih rentan. Masih terdapat kekhawatiran yang mendalam terkait penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis maupun warga negara yang berani menyampaikan kritik.
Kekerasan fisik terhadap wartawan daerah serta minimnya transparansi di wilayah-wilayah yang rawan konflik, seperti di Papua, terus menjadi sorotan tajam dari berbagai organisasi pers, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Penulis dan Wartawan Indonesia (PPWI). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tertulis di atas kertas belum tentu menjamin keselamatan dan kebebasan yang nyata di lapangan.
SERUAN UNTUK PENGHORMATAN GLOBAL
Menatap masa depan, harapan kita adalah agar seluruh negara menyadari bahwa pers yang bebas bukanlah musuh, melainkan mitra sejati dalam kemajuan. Penghormatan terhadap kebebasan pers adalah cerminan dari sebuah negara yang percaya diri, stabil, dan beradab.
Hal ini tidak hanya berarti tidak adanya sensor, tetapi juga membutuhkan terciptanya lingkungan di mana para jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut akan balas dendam, di mana pelapor kebenaran (whistleblower) dilindungi, serta di mana masyarakat menghargai kerja keras mereka yang berani menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa.
Hari Kebebasan Pers Sedunia adalah sebuah seruan untuk bertindak. Ini adalah panggilan bagi pemerintah untuk membebaskan wartawan yang dipenjara, bagi perusahaan teknologi untuk melindungi keamanan digital para pewarta, serta bagi masyarakat dunia untuk terus mendukung jurnalisme yang independen.
Hanya melalui komitmen kolektif terhadap prinsip-prinsip mulia inilah, kita dapat memastikan bahwa “pasar gagasan” tetap terbuka lebar, dan nyala api kebenaran akan terus menyala terang di setiap penjuru dunia.
Dilaporkan: Hidayat
Penulis adalah Ketua Umum Persatuan pewarta warga Indonesia (PPWI)
