“WARGA PETANI SUNGAI RUMBAI GELAR AKSI DAMAI: DUKUNG PEMBANGUNAN YONIF TP, TEGASKAN HAK ATAS KEPASTIAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN.
Mukomuko, Kamis, 23 Juli 2026 – Suasana penuh ketertiban namun penuh keteguhan hati menyelimuti halaman Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapelida) Kabupaten Mukomuko pada hari ini. Sejumlah warga masyarakat petani yang merupakan kelompok terdampak dari rencana Pembangunan Strategis Nasional (PSN) Batalyon Infanteri (Yonif) Tempur, melaksanakan aksi damai yang tertib dan bermartabat. Langkah ini bukanlah bentuk penolakan terhadap kemajuan pembangunan daerah, melainkan wujud penyampaian aspirasi yang jernih dan beradab demi keadilan bagi masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari tanah garapannya.
Dalam gelaran pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan dan keterbukaan bersama perwakilan warga, Komandan Kodim 0428/Mukomuko, Letkol Inf Yokki Firmansyah, hadir mendengarkan sekaligus menegaskan pemahaman yang mendalam mengenai sikap masyarakat Kecamatan Sungai Rumbai. Beliau menyampaikan dengan tegas bahwa fakta di lapangan membuktikan: rakyat tidak sedang menolak kehadiran pembangunan strategis tersebut. Justru sebaliknya, di dalam hati sanubari mereka tumbuh dukungan yang tulus dan rasa bangga atas rencana pembangunan yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pertahanan dan kemajuan wilayah Mukomuko ke depan.
Namun, di samping rasa bangga dan dukungan yang tak tergoyahkan tersebut, terdapat satu hal krusial yang menjadi perhatian utama dan kecemasan mendalam para petani: kepastian hukum dan keberlanjutan hidup atas lahan pertanian yang telah lama mereka garap dan jadikan sumber penghidupan keluarga dari generasi ke generasi. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Mukomuko dapat hadir dengan jiwa besar dan kebijaksanaan yang luhur, memberikan kejelasan yang transparan serta solusi yang adil dan beradab. Apabila rencana pembangunan Yonif TP tersebut kelak benar-benar direalisasikan, maka masyarakat sangat mendambakan adanya jaminan penyediaan lahan pengganti yang layak, atau penyelesaian hak atas tanah yang tidak merugikan kepentingan kaum lemah dan tidak berdaya ini.
Lebih lanjut disampaikan oleh Komandan Kodim, bahwa aspirasi yang dilontarkan oleh warga bukanlah bentuk penghambat atau perlawanan terhadap program strategis pemerintah pusat maupun daerah. Gerakan ini murni merupakan upaya mencari kebenaran dan kepastian agar warga yang terdampak tidak terlempar ke dalam ketidakpastian masa depan, serta tidak kehilangan sumber mata pencaharian yang menjadi tumpuan hidup sehari-hari demi menghidupi istri dan anak-anak. Masyarakat memegang teguh prinsip bahwa kemajuan negara tidak boleh dibangun di atas penderitaan dan hilangnya hak-hak dasar warga negara yang taat hukum.
Oleh karena itu, suara hati masyarakat yang terangkum dalam aksi damai ini menuntut agar pemerintah senantiasa mengedepankan prinsip musyawarah, dialog yang terbuka, serta menghadirkan solusi yang menyeluruh dan adil. Pembangunan fisik dan kekuatan pertahanan harus tetap berjalan dinamis dan berkelanjutan, namun tidak boleh mengabaikan hak-hak warga yang telah lama mengabdi dan menggantungkan hidup dari tanah yang subur di wilayah tersebut.
Pemerintah diharapkan mampu menjadi pelindung dan penengah yang bijaksana, menjembatani kepentingan strategis negara dengan kesejahteraan rakyatnya sendiri, sehingga tercipta harmoni yang abadi antara kemajuan struktur negara dan kesejahteraan lahir batin masyarakat petani yang jujur dan rajin ini. Pihak terkait diharapkan segera menyikapi dengan sigap, profesional, dan penuh tanggung jawab, demi menjaga kepercayaan publik serta mewujudkan cita-cita bersama dalam keadilan dan kesejahteraan yang nyata.
(HD/Laporan Khusus)
