Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

Pidato Kenegaraan Prabowo Soroti Kemandirian Ekonomi, Andra Soni: Selaras dengan Pembangunan Banten

Wartain Banten | Pemerintahan | 16 Agustus 2026  — Gubernur Banten Andra Soni menilai arah kebijakan pembangunan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan sejalan dengan program pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Hal tersebut disampaikan Andra Soni usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang dipengaruhi konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia.

Menurut Andra Soni, sejumlah kebijakan yang disampaikan Presiden memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan di Provinsi Banten, terutama dalam upaya mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan yang dimulai dari desa dan masyarakat lapisan bawah.

“Tadi disampaikan capaian-capaian yang telah diraih oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden juga sinkron dengan apa yang kita lakukan di daerah,” ungkap Andra Soni.

Ia menjelaskan, keselarasan tersebut antara lain terlihat dalam pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas wilayah. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melakukan pembangunan jalan, termasuk konektivitas jalan desa, sebagai bagian dari upaya memperlancar mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.

Selain infrastruktur jalan, pembangunan sektor pertanian melalui penyediaan dan peningkatan jaringan irigasi juga menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Banyak capaian-capaian yang telah dilaksanakan, salah satunya adalah pembangunan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, dan juga pembangunan konektivitas jalan desa,” katanya.

Andra Soni menegaskan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar pembangunan memberikan manfaat yang lebih luas dan merata kepada masyarakat.

“Alhamdulillah ini linier atau sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat,” ucapnya.

Prabowo Tekankan Kemandirian Ekonomi

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri menghadapi berbagai perubahan situasi global.

Kemandirian tersebut, menurut Presiden, diperlukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri. Dengan demikian, ketika terjadi perubahan kondisi global secara tiba-tiba, Indonesia tetap memiliki kemampuan untuk bertahan.

Di tengah tekanan ekonomi global, Presiden menyebut perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja positif. Realisasi investasi sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.

Sementara pada semester pertama 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.

Presiden juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61 persen, sedangkan pertumbuhan pada semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen.

“Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini,” kata Prabowo.

Dengan capaian tersebut, Presiden optimistis pertumbuhan ekonomi nasional masih dapat ditingkatkan hingga akhir 2026. Bahkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen diyakini dapat dicapai melalui kebijakan yang tepat dan rasional.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak pada Rakyat

Meski menyoroti pertumbuhan ekonomi dan investasi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedua indikator tersebut bukan merupakan tujuan akhir pembangunan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus dilihat dari seberapa besar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat, terutama kelompok masyarakat paling bawah.

“Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita,” kata Presiden Prabowo

Arah tersebut sejalan dengan komitmen Pemprov Banten untuk mendorong pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk melalui penguatan pembangunan dari desa, peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas, serta sektor pertanian.

Dorong Kemandirian Pangan

Selain kemandirian ekonomi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya membangun ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Pemerintah didorong untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi petani, termasuk akses terhadap pupuk, harga gabah, serta berbagai aturan yang dinilai dapat menghambat produktivitas.

Presiden menegaskan pemerintah harus hadir memberikan solusi dan memastikan birokrasi tidak menjadi penghambat bagi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Pembenahan birokrasi juga menjadi perhatian. Pemerintah dituntut bekerja secara efisien dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan sehingga pelayanan publik benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengatakan, Rapat Paripurna Istimewa tersebut merupakan bagian dari agenda DPRD Provinsi Banten dalam mengikuti rangkaian kegiatan kenegaraan menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Tadi kita melaksanakan kegiatan rapat paripurna, yakni mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia di hari kemerdekaan,” ujar Fahmi.

Melalui momentum tersebut, sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin kuat sehingga berbagai kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang konkret dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten.(WartainBanten)

Berita Terkait

Iskandar Z Sitanggang
Iskandar Z Sitanggang
Pakar Bisnis, Pendidikan dan Hukum