SUKABUMI — Polemik pemberitaan yang melibatkan penggiat media sosial Jonimar dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi masih menjadi perhatian publik. Persoalan tersebut bermula dari beredarnya sebuah rumor yang kemudian disampaikan Jonimar melalui akun media sosialnya dan mendapat perhatian luas dari masyarakat maupun sejumlah influencer.
Setelah persoalan tersebut ramai diperbincangkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memberikan klarifikasi dan menyebut informasi yang beredar sebagai informasi yang tidak benar. Klarifikasi tersebut kemudian turut menjadi sorotan karena munculnya perdebatan mengenai penggunaan istilah hoaks terhadap unggahan Jonimar.
Jonimar kemudian menyampaikan permohonan maaf atas unggahan dan narasi yang sebelumnya dibuatnya. Ia mengakui bahwa informasi tersebut masih sebatas rumor dan menyatakan telah menghapus postingan yang dimaksud.
“Saya Jonimar terutama memohon maaf sebesar-besarnya karena membuat gempar perihal rumor dan postingan saya di Facebook. Akun Jonimar mengiring narasi yang lumayan keras, namun ini hanya rumor belaka,” ujar Jonimar dalam keterangannya.
Jonimar juga menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menuduh ataupun menyudutkan pihak tertentu. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan klarifikasi.
Ia menyampaikan bahwa dirinya telah berupaya menunjukkan iktikad baik dengan menghapus unggahan serta meminta maaf. Ia juga menyebut proses tersebut telah ditengahi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan.
“Bahwa kami tidak menuduh atau menyudutkan perihal tersebut. Saya merasa persoalan ini selesai. Namun dalam postingan Dinas Pendidikan ada tertulis dan melabeli saya hoaks. Seharusnya bukan seperti itu. Dinas pendidikan harusnya merangkul, bukan memukul dalam persoalan ini,” katanya.
Pengingat dari Pimpinan Redaksi
Di tengah polemik tersebut, muncul pula sejumlah pihak yang mengingatkan agar informasi yang belum terverifikasi tidak langsung dipublikasikan, terlebih apabila seseorang membawa identitas atau profesi jurnalistik.
Salah satu pengingat datang dari Pimpinan Redaksi Beritau Sukabumi. Dalam pesannya, ia meminta agar informasi berupa rumor maupun isu terlebih dahulu diverifikasi sebelum dipublikasikan.
“Kang ini terakhir ya, saya belum kenal jauh akang, pun sebaliknya. Maaf bukan menggurui. Ke depan kalau akang merasa seorang jurnalis, kalau dapat rumor, isu atau apa pun yang belum tervalidasi, apalagi memenuhi unsur kaidah jurnalistik, baiknya jangan dulu main posting,” demikian pesan tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap profesi jurnalistik. Menurutnya, kesalahan dalam menyampaikan informasi dapat berdampak bukan hanya kepada individu yang bersangkutan, tetapi juga terhadap jurnalis lain yang selama ini membangun kepercayaan masyarakat.
Pesan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa di tengah polemik ini terdapat pihak-pihak yang memilih memberikan teguran sekaligus mengingatkan Jonimar agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Muncul Sorotan terhadap Klarifikasi Dinas Pendidikan
Di sisi lain, polemik kembali berkembang setelah sejumlah pihak menyoroti cara Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menyampaikan klarifikasi.
Nama influencer Kipli turut muncul dalam perbincangan tersebut. Dalam pemberitaan dan percakapan publik yang berkembang, muncul dugaan adanya pihak-pihak yang memiliki persoalan pribadi atau kepentingan tertentu terhadap Jonimar.
Namun, dugaan mengenai adanya pihak yang mengoordinasikan serangan dari belakang layar tersebut belum disertai bukti yang dapat memastikan kebenarannya.
Jonimar sendiri meminta agar pihak-pihak terkait dapat dikumpulkan sehingga persoalan tersebut bisa dibicarakan secara terbuka dan tidak berkembang menjadi spekulasi di ruang publik.
“Saya tidak menganggap di posisi benar dan salah. Namun kami ingin menjelaskan perihal ini yang ditengahi oleh Sekdis Pendidikan agar menghapus postingan dan saya pun sudah meminta maaf perihal postingan tersebut,” ujarnya.
Jonimar mengaku persoalan tersebut menjadi pembelajaran bagi dirinya. Namun ia juga mempertanyakan mengapa polemik masih terus berkembang meskipun unggahan yang menjadi sumber persoalan telah dihapus dan dirinya telah menyampaikan permintaan maaf.
Dua Sisi Persoalan
Jika dilihat dari dua sisi, terdapat dua persoalan yang berkembang dalam kasus ini.
Pertama, persoalan mengenai penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Jonimar telah mengakui bahwa informasi yang disampaikannya masih berupa rumor dan telah meminta maaf serta menghapus unggahan tersebut.
Kedua, persoalan mengenai cara klarifikasi dilakukan oleh institusi pemerintah. Jonimar dan sejumlah pihak mempertanyakan penggunaan istilah “hoaks” serta berharap penyelesaian persoalan dilakukan melalui komunikasi dan pembinaan.
Sementara itu, kritik terhadap Jonimar mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum dipublikasikan juga menjadi bagian penting dalam polemik tersebut. Sejumlah pihak mengingatkan bahwa penggiat media sosial maupun jurnalis memiliki tanggung jawab berbeda ketika menyampaikan informasi kepada publik.
Dengan demikian, polemik ini tidak hanya berbicara mengenai satu unggahan, tetapi juga menyentuh persoalan lebih luas mengenai verifikasi informasi, etika publikasi, hak memberikan klarifikasi, serta cara institusi pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat.
Sampai saat ini, dugaan adanya pihak yang mengoordinasikan serangan terhadap Jonimar masih sebatas pertanyaan dan dugaan yang disampaikan di ruang publik. Belum terdapat keterangan atau bukti yang dapat memastikan adanya koordinasi tersebut.
Jonimar berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara terbuka dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkaitan agar tidak semakin berkembang menjadi polemik maupun saling tuding di media sosial.
Terimakasih kang semoga kedepannya komunikasi lebih terjalin dengan baik yah memanjangkan silaturahmi Dan perihal ini agar lebih bijak lagi Dalam menggunakan media social terkait setiap postingannya., ucap herdi sekdis pendidikan (Tim)
