Warta.in//PALI – Langkah taktis dan respons cepat ditunjukkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, dalam menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya. Di tengah meningkatnya grafik titik api (hotspot), orang nomor satu di Bumi Sriwijaya tersebut melakukan kunjungan mendadak (sidak) ke Posko Karhutla Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada Rabu (21/10/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan seluruh personel dan instrumen pemadaman berada dalam kondisi siaga penuh, khususnya di kawasan Kecamatan Penukal yang kini menyandang status objek vital rawan api.
Kedatangan Gubernur Herman Deru disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Ibu Kartika Yanti, SH., MH., yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten PALI. Selain jajaran eksekutif daerah, sidak ini juga dihadiri secara lengkap oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para kepala instansi teknis yang menjadi lini depan garda penanggulangan bencana di PALI.
Di lokasi posko, tampak hadir Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) PALI Rizal Pahlefi, AP., M.Si., Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PALI Ir. Ahmad Hidayat, S.T., M.M., Kapolres PALI AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K., Danramil PALI Kapten Czi Sujarwo, Kepala Dinas Perhubungan Kartika Sari, S.Kom., M.M., serta Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Syahrulludin, S.T., M.Si.
Menolak Reaktif, Gubernur Instruksikan Pemetaan Komando Satu Pintu
Dalam arahannya yang berlangsung tegas di hadapan para personel gabungan, Gubernur Herman Deru mengingatkan bahwa pola penanganan karhutla harus diubah secara mendasar. Pemerintah dan aparat tidak boleh lagi terjebak dalam pola penanganan yang bersifat reaktif—atau baru bergerak setelah api membesar dan asap mulai mengepung wilayah.
Sebaliknya, mitigasi harus bertumpu pada kekuatan deteksi dini dan intensitas patroli pencegahan.
“Kecamatan Penukal ini memiliki karakteristik lahan yang sangat rentan memicu kebakaran skala besar. Jika kita terlambat memitigasi, taruhannya adalah stabilitas lingkungan dan ekonomi lokal masyarakat. Kita tidak boleh lengah sedikit pun,” ujar Herman Deru dengan nada bicara lugas.
Gubernur juga menginstruksikan agar seluruh unsur—mulai dari TNI, Polri, BPBD, Damkar, hingga Satpol PP—menyatukan komando pergerakan. Pemetaan berkala harus terus diperbarui agar tim pemadam darat mampu menjangkau titik-titik tersulit dan memadamkan api sebelum meluas secara masif.
Apresiasi tinggi turut disampaikan Gubernur atas sinergi lintas sektor yang solid di PALI, khususnya peran aktif Kapolres dan Danramil dalam memberikan edukasi serta melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan secara ilegal.
Strategi BPBD PALI: Atasi Krisis Air dengan Embung Buatan dan Kolaborasi MPA
Merespons instruksi langsung dari Gubernur, Pemerintah Kabupaten PALI menyatakan komitmen penuhnya. Sekda PALI, Ibu Kartika Yanti., SH.,MH. menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian besar yang diberikan oleh pihak provinsi. Pemkab PALI dipastikan akan mengoptimalkan operasional Dinas Perhubungan dan Satpol PP guna menyokong kelancaran arus logistik serta pengamanan ketat di sekitar area terdampak.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD PALI, Ir. Ahmad Hidayat, S.T., M.M., memaparkan bahwa pihaknya telah mengunci seluruh koordinat rawan kebakaran di Kecamatan Penukal. Pengawasan intensif dilakukan selama 24 jam penuh demi memperkecil ruang gerak munculnya titik api baru.
Ahmad Hidayat mengakui bahwa wilayah Penukal memiliki tantangan geografis yang cukup berat, terutama terkait minimnya akses sumber air dan kondisi vegetasi lahan yang sangat kering pada periode ini.
Lebih lanjut, BPBD PALI juga mengedepankan strategi non-struktural dengan menggandeng relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa. Kolaborasi ini dinilai efektif sebagai “mata dan telinga” tim satgas di lapangan. Begitu radar mendeteksi indikasi asap atau ada laporan visual dari warga, Tim Reaksi Cepat (TRC) bersama Damkar, TNI, dan Polri akan langsung diterjunkan untuk mengesekusi pemadaman dini.
Melalui sidak dan penguatan koordinasi satu komando ini, pemerintah berharap dampak buruk karhutla—baik berupa kerusakan ekologi yang masif hingga polusi asap yang mengancam kesehatan masyarakat—dapat ditekan seminimal mungkin.
