Warta.in//PALI – 09 November 2026, Pembangunan infrastruktur yang dibiayai uang negara sejatinya bertujuan untuk memberikan asas manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru. Hal inilah yang kini memicu polemik di Desa Pengabuan Timur, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Proyek pembangunan drainase lingkungan yang menelan anggaran ratusan juta rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2026, kini menuai protes keras dan keluhan dari warga setempat. Pasalnya, saluran air yang baru saja selesai dikerjakan tersebut dinilai gagal total dalam menjalankan fungsi utamanya untuk mengalirkan limbah rumah tangga.
Keluhan tersebut disuarakan secara tegas oleh warga setempat, Wawan dan Dino, kepada awak media pada Senin (9/11/2026). Mereka mempertanyakan kompetensi perencanaan proyek tersebut karena arah aliran air dinilai sama sekali tidak mempertimbangkan kontur tanah maupun keberadaan saluran pembuangan akhir yang ada di sekitar lokasi.
Perencanaan Teknis Diduga Asal-Asalan. Menurut penuturan warga, terdapat kekeliruan fatal dalam penentuan titik elevasi dan arah pembuangan. Warga membeberkan ada dua titik krusial yang menjadi sorotan tajam di lapangan.
Pada “Sudut A”, kondisi topografi tanah secara alami memang mengarah ke lokasi tersebut. Namun ironisnya, jalur akhir drainase yang dibangun justru buntu dan tidak tersambung ke saluran lanjutan manapun. Akibatnya, air tidak mengalir melainkan mandek dan menggenang.
Sementara pada “Sudut B”, di mana sudah tersedia parit lama yang seharusnya bisa dimanfaatkan dan diintegrasikan sebagai jalur pembuangan akhir, justru diabaikan dalam perencanaan proyek ini.
Kondisi ini memicu kritik pedas di tengah masyarakat. Warga menilai dinas terkait dan kontraktor pelaksana hanya mengejar target penyelesaian fisik tanpa melakukan survei topografi yang matang. Elevasi yang salah dan jalur yang buntu membuat infrastruktur baru ini beralih fungsi dari pengalir air menjadi tempat penampungan air limbah yang berpotensi menjadi sarang penyakit.
“Kami sangat kecewa. Harapan kami parit yang baru dibangun dengan biaya besar ini bisa menyalurkan air limbah rumah tangga agar lingkungan bersih, bukan justru menampung air kotor di titik yang buntu,” ujar perwakilan warga dengan nada kesal.
Kontrak Ratusan Juta di Bawah Sorotan. Berdasarkan data otentik yang tercantum pada papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan ini digarap oleh pihak ketiga, yakni CV Sukses Karya Bersaudara. Nilai anggaran yang digelontorkan tidak main-main, mencapai Rp198.457.000.
Pelaksanaan proyek fisik ini mengacu pada dokumen kontrak resmi dengan Nomor: 028/062/SPK/PDLDP/DPKP/X/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.
Merespons keresahan warga yang kian memuncak, tim dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten PALI dikabarkan telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi fisik drainase. Namun sangat disayangkan, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perkim masih bungkam dan belum memberikan penjelasan resmi mengenai hasil pemeriksaan lapangan maupun langkah konkret yang akan diambil.
Tuntut Transparansi dan Tanggapan Tegas Pihak Terkait. Masyarakat menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan drainase tidak boleh hanya diukur dari selesainya bangunan fisik di atas kertas atau serah terima kunci (PHO). Aspek teknis mendasar seperti derajat kemiringan (elevasi), arah aliran, hingga kepastian outlet (pembuangan akhir) adalah harga mati yang menentukan berfungsi atau tidaknya proyek bernilai ratusan juta ini.
Oleh karena itu, warga menuntut Dinas Perkim Kabupaten PALI untuk bersikap transparan dan segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait dasar perencanaan proyek tersebut.
Tidak hanya dinas, desakan juga diarahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), konsultan perencana, serta konsultan pengawas. Mereka diminta bertanggung jawab penuh untuk menjelaskan pertimbangan desain teknis serta sejauh mana pengawasan lapangan dilakukan selama masa kontrak berjalan. Jika fungsi pengawasan berjalan optimal, kesalahan fatal seperti aliran air yang buntu seharusnya bisa dicegah sejak awal.
Wawan, Dino, dan warga Desa Pengabuan Timur lainnya berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten PALI dan CV Sukses Karya Bersaudara selaku pelaksana untuk segera melakukan evaluasi teknis dan pembongkaran atau perbaikan jalur jika terbukti ada kesalahan elevasi.
Warga memperingatkan, jika hasil audit atau pemeriksaan mendalam nantinya membuktikan adanya ketidaksesuaian volume, kesalahan spesifikasi, atau kelalaian perencanaan yang merugikan keuangan daerah, maka aparat penegak hukum harus turun tangan dan pihak-pihak terkait wajib bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan ketentuan kontrak yang berlaku.
Hingga saat ini, media terus berupaya meminta konfirmasi dan hak jawab resmi dari pihak Dinas Perkim, PPTK, manajemen CV Sukses Karya Bersaudara, serta pihak konsultan pengawas guna keberimbangan informasi. (Tim/Red)
