Wartain Banten | Pemerintahan | 08 Maret 2026 — Gubernur Banten Andra Soni menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang digelar di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Dalam forum tersebut, Andra Soni memaparkan praktik baik yang dilakukan Pemprov Banten dalam program pengentasan kemiskinan, yang kini tidak hanya fokus pada bantuan sosial tetapi juga pemberdayaan masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menilai Pemprov Banten sebagai salah satu daerah terbaik dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Beberapa program unggulan yang dipaparkan Andra Soni antara lain Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dan Program Sekolah Gratis, yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam pemaparannya, Andra Soni menekankan letak strategis Banten yang dekat dengan Jakarta sebagai salah satu faktor pendukung pembangunan. Ia juga membagikan pengalaman pribadinya terkait pemberdayaan melalui pendidikan, yang kemudian mendorong pemberdayaan masyarakat secara lebih luas.
“Apa yang kami lakukan adalah arahan dari pemerintah. Salah satunya melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, merupakan prinsip yang harus kita kerjakan bersama,” tegasnya.
Gubernur Banten menjelaskan bahwa sebelumnya perhatian terhadap desa masih kurang dan aksesnya terbatas, sehingga mempengaruhi perlambatan di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pendidikan. Oleh karena itu, Pemprov Banten juga bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan desa, untuk mendukung kehidupan masyarakat.
“Sehingga Pemprov Banten juga bertanggung jawab dalam pembangunan jalan desa. Membantu infrastruktur kehidupan desa,” tambah Andra Soni.
Harapan gubernur, Program Bang Andra dapat meningkatkan perekonomian dan produktivitas desa, khususnya di sektor pertanian, sehingga mendorong naiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten. Dengan posisi strategis dan potensi yang dimiliki, ia optimis PDRB Banten dapat terus ditingkatkan.
“Perekonomian Provinsi Banten tahun 2025 tumbuh solid sebesar 5,37 persen (y-on-y), dengan PDRB atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp936,20 triliun,” ucapnya.
Andra Soni menyampaikan bahwa Pemprov Banten saat ini fokus melaksanakan program Sekolah Gratis untuk tingkat SMA, SMK, dan SKh, dan pada 2026 program ini akan dikembangkan ke Madrasah Aliyah setingkat SMA/SMK.
Ia menjelaskan bahwa meski ada keraguan terkait kewenangan, pemerintah provinsi dapat berperan sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk mendukung sekolah madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
“Mudah-mudahan BPK, pemeriksa dan sebagainya juga punya pemahaman yang sama,” ungkap Andra Soni.
Program Sekolah Gratis Pemprov Banten saat ini membiayai 60.705 anak yang tidak diterima di sekolah negeri, bekerja sama dengan 801 sekolah swasta tingkat SMA, SMK, dan SKh. Andra Soni menyebutkan anggarannya sekitar Rp 165 miliar per angkatan dan akan ditingkatkan pada tahun ini.
“Bahwa keberpihakan kepada pengentasan kemiskinan salah satunya melalui pembangunan jalan-jalan desa dan sekolah gratis. Harapan kami kolaborasi dengan Pemerintah Pusat bisa berjalan dengan baik, kita mengoptimalkan pemberdayaan,” pungkasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan utama, ditandai menurunnya kelas menengah dan meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin.
Ia menyoroti perlunya pemberdayaan sosial selain perlindungan sosial, mengingat kelas menengah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mengingatkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, dan target angka kemiskinan 5 persen pada 2029.
“Pemerintah daerah berperan strategis sebagai motor penggerak pengentasan kemiskinan daerah. Pemda yang berhasil menurunkan kemiskinan akan mendapatkan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan,” tambahnya.
Cak Imin memaparkan delapan langkah paket kebijakan pemberdayaan masyarakat, antara lain: program kerja bagi miskin ekstrem, 10 ribu hunian pekerja, penghapusan piutang iuran jaminan kesehatan, SMK go global, pasar 101 malam, renovasi dan rehabilitasi pesantren, reformasi agraria untuk masyarakat miskin, serta percepatan pemulihan pasca bencana Aceh dan Sumatera.
Diskusi panel dipandu Prisca Clarissa dengan narasumber Andra Soni, Deputi Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK Leontinus Alpha Edison, Sekretaris Satgas Konvergensi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Niken Ariati, dan Andri Manongko dari Yayasan Tsu Tji.(WartainBanten)
