*Beda Sikap Soal Pajak Kendaraan: Jabar Permudah Tanpa KTP, Banten Utamakan Keabsahan Data*
Subang, Warta In, Gebrakan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi yang memperbolehkan pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik pertama menuai banyak pujian. Namun, tidak semua daerah sepakat dengan kebijakan tersebut, salah satunya Provinsi Banten.
Alih-alih mengikuti langkah serupa, Pemprov Banten justru mengungkap sisi lain yang jarang dibahas publik. Mereka menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan persoalan terkait keabsahan data kendaraan.
Menurut pertimbangan Banten, identitas pemilik awal tetap penting untuk memastikan tidak ada celah dalam administrasi serta mencegah potensi penyalahgunaan dokumen kendaraan.
Perbedaan sikap kedua provinsi ini langsung menjadi sorotan. Sebagian warga Subang membandingkan efektivitas dua pendekatan tersebut, antara kemudahan layanan yang ditawarkan Jawa Barat dan kehati-hatian dalam regulasi yang diterapkan Banten.
Situasi ini menegaskan bahwa inovasi kebijakan tidak selalu bisa diterapkan seragam di semua daerah. Setiap wilayah memiliki tantangan, pertimbangan hukum, dan prioritas berbeda dalam mengelola sistem perpajakan.
@papap firmansyah
