Beranda blog

Usai MotoGP Mandalika, Polda NTB Kawal 26 Kontainer Logistik ke BIZAM

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Usai MotoGP Mandalika, Polda NTB Kawal 26 Kontainer Logistik ke BIZAM

Warta.in
Mataram,NTB — Sebanyak 26 kontainer logistik MotoGP 2026, Senin (12/10/2026), bergeser menuju bandara dengan pengawalan personel Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda NTB. Pengawalan berlangsung dalam dua gelombang.

Dalam kegiatan tersebut, enam personel PJR mengerahkan tiga unit mobil dinas double cabin Isuzu D-Max serta satu unit Isuzu MU-X untuk mengawal pergerakan logistik. Setiap gelombang membawa 13 kontainer.

Dirlantas Polda NTB Kombes Pol. Iman Pribadi Santoso, S.I.K., M.Si. mengatakan, pengawalan dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi logistik, setelah rangkaian MotoGP Mandalika 2026.

“Pengawalan ini kami lakukan untuk memastikan pergerakan logistik menuju bandara berjalan aman, tertib, serta lancar. Personel di lapangan juga memantau situasi lalu lintas sepanjang perjalanan,” ujar Kombes Iman.

Disebutkan, pengiriman berikutnya dijadwalkan menyusul pada sore hari. Polisi tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemindahan logistik berlangsung. Kombes Iman turut mengimbau pengguna jalan tetap tertib saat melintas di jalur pengawalan.

“Pengguna jalan kami minta mematuhi aturan lalu lintas, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas. Jangan memaksakan diri mendahului iring-iringan pengawalan, karena keselamatan harus menjadi prioritas,” tegasnya.(sr/hpntb)

Gubernur NTB Tekankan Soliditas KONI, Mohan Roliskana Terpilih

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Gubernur NTB Tekankan Soliditas KONI, Mohan Roliskana Terpilih

Warta.in
Mataram,NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan soliditas dan kebersamaan seluruh insan olahraga menjadi kunci menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 yang akan digelar bersama NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia meminta seluruh elemen olahraga mengesampingkan perbedaan dan memusatkan perhatian pada persiapan penyelenggaraan serta peningkatan prestasi atlet.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) KONI NTB 2026 di Mataram, Selasa (13/10/26). Menurutnya, musyawarah ini bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan, melainkan momentum konsolidasi untuk memperkuat kesiapan olahraga NTB menghadapi agenda nasional tersebut.

“Kita tidak punya waktu lagi untuk menunda-nunda. Kita harus segera mempersiapkan diri, segera fokus ke penyelenggaraan PON 2028. Apa yang kita lakukan hari ini adalah komitmen kecil yang akan menumbuhkan nanti kesuksesan PON 2028,” tegas Iqbal.

Ia mengatakan, kesempatan menjadi tuan rumah PON merupakan momentum bersejarah bagi NTB dan NTT. Karena itu, keberhasilan harus dipersiapkan melalui kerja bersama, koordinasi yang kuat, dan pembinaan atlet yang berkelanjutan. Kesuksesan PON, menurutnya, tidak hanya ditentukan oleh kelancaran penyelenggaraan, tetapi juga oleh prestasi yang mampu diraih atlet.

Gubernur juga mengingatkan bahwa perbedaan pilihan dalam Musprovlub merupakan bagian dari dinamika organisasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh mengalahkan kepentingan yang lebih besar, yakni kemajuan olahraga daerah dan kesiapan NTB menjadi tuan rumah PON 2028.

Untuk menggambarkan pentingnya kebersamaan, Iqbal mengangkat kisah Putri Mandalika yang mengajarkan nilai kepentingan bersama. Ia berharap proses pemilihan kepemimpinan KONI NTB menghasilkan keputusan terbaik dan menjadi awal penguatan organisasi.

“Kesuksesan satu orang adalah kesuksesan yang lainnya. Kesuksesan satu orang adalah kesuksesan kita bersama-sama,” ujarnya.

Dalam Musprovlub tersebut, H. Mohan Roliskana terpilih sebagai Ketua Umum KONI NTB periode 2026–2030. Wali Kota Mataram itu memperoleh 45 suara, mengungguli petahana Mori Hanafi yang meraih 29 suara. Dua pemilik suara menyatakan abstain dari total 76 suara yang diperebutkan.

Pemilihan berlangsung dinamis sejak pembahasan mekanisme pemungutan suara. Kubu Mori Hanafi menghendaki sistem tertutup, sedangkan kubu Mohan mengusulkan sistem terbuka. Dalam pemungutan suara untuk menentukan mekanisme, 43 suara memilih sistem terbuka dan 30 suara menghendaki sistem tertutup. Hasil tersebut menetapkan pemilihan ketua dilakukan secara terbuka.

Pimpinan sidang Musprovlub, Baiq Isvie Rupaers, kemudian membacakan hasil pemilihan yang menetapkan Mohan sebagai ketua umum terpilih.

“Dengan hasil ini, Saudara Dr. H. Mohan Roliskana terpilih sebagai Ketua KONI NTB dengan perolehan 45 suara,” kata Baiq Isvie.

Mohan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia mengakui dinamika pemilihan cukup menyita waktu dan menegaskan bahwa memajukan olahraga NTB membutuhkan dukungan banyak pihak.

“Saya butuh bantuan dari banyak pihak untuk membangun olahraga di NTB. Terima kasih kepada Pak Mori Hanafi, sahabat saya, atas wejangan-nya,” kata Mohan saat menyampaikan visi dan misi.

Wakil Ketua Umum II KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, mengapresiasi kerja pengurus KONI NTB periode 2022–2026 di bawah kepemimpinan Mori Hanafi, terutama dalam membangun koordinasi dengan KONI Pusat terkait persiapan PON 2028. Ia berharap Musprovlub menghasilkan kepemimpinan yang mendapat kepercayaan masyarakat olahraga dan mampu menjaga keberlanjutan persiapan daerah.

Sementara itu, Caretaker Ketua KONI NTB, Josef Adreanus Nae Soi, mengajak seluruh peserta menjaga persatuan dan marwah daerah. Menurutnya, perbedaan pendapat harus disikapi secara dewasa, dengan tetap menghormati pilihan masing-masing dan menjaga hubungan baik antarpengurus olahraga.

Menutup pesannya, Gubernur Iqbal kembali menekankan bahwa kepentingan bersama harus menjadi landasan seluruh insan olahraga NTB setelah proses pemilihan selesai. Ia berharap kepemimpinan baru KONI NTB mampu merangkul seluruh elemen olahraga, memperkuat konsolidasi, dan memastikan persiapan penyelenggaraan berjalan seiring dengan pembinaan prestasi atlet.

“Di tengah perbedaan-perbedaan itu, satu yang mempertemukan kita adalah semangat untuk menyukseskan PON 2028. Dan semangat untuk menunjukkan bahwa NTB pantas bersama NTT menjadi tuan rumah PON 2028,” ungkapnya.(sr/dkisntb)

Gubernur NTB Tekankan Tata Kelola dan Keamanan Digital Bank NTB Syariah

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Gubernur NTB Tekankan Tata Kelola dan Keamanan Digital Bank NTB

SyariahWarta.in
Mataram,NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya penguatan tata kelola, pengawasan internal, dan keamanan digital Bank NTB Syariah untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memperkuat daya saing bank milik daerah.

Penegasan itu disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan silaturahmi sekaligus pamitan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rudi Sulistyo, didampingi Sekretaris Daerah NTB Abul Chair, di ruang kerja Gubernur, Mataram, Selasa (13/10/26).

Miq Iqbal menilai pembenahan Bank NTB Syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama pada aspek manajemen, pengawasan internal, dan sistem teknologi informasi. Menurutnya, bank membutuhkan arsitektur digital yang kuat dan terarah untuk mengantisipasi risiko keamanan siber yang semakin kompleks.

Penguatan teknologi tersebut perlu berjalan beriringan dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang efektif. Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan dana pada entitas daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kewenangan pengawasan masing-masing lembaga.

Dari sisi bisnis, Pemerintah Provinsi NTB mendorong optimalisasi pemanfaatan layanan Bank NTB Syariah oleh entitas daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini diharapkan memperkuat peran bank daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Bank NTB Syariah juga didorong memperbesar penghimpunan dana murah melalui tabungan dan sumber dana berbiaya rendah lainnya. Strategi tersebut penting untuk memperkuat struktur pendanaan serta mengurangi ketergantungan pada deposito yang umumnya memiliki biaya dana lebih tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Rudi Sulistyo atas sinergi dan pengabdian OJK selama bertugas di NTB. Rudi melanjutkan penugasan di OJK Pusat terhitung sejak 5 Oktober 2026.

Sinergi pemerintah daerah dan OJK menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan bank milik daerah juga membutuhkan konsistensi dalam penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan pengelolaan risiko yang memadai.

Pada akhirnya, penguatan Bank NTB Syariah tidak cukup hanya melalui pembaruan teknologi dan perluasan bisnis. Keduanya harus ditopang tata kelola yang kuat, pengawasan yang efektif, serta pengelolaan risiko yang disiplin agar bank daerah semakin sehat, aman, dan tepercaya dalam mendukung perekonomian NTB.(sr/dkisntb)

Panas!!! Advokat Jordan Sitepu keberatan kliennya Terdakwa YH dituntut Hukuman Mati

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Langkat 13/10/26 – Advokat Yordan Ven Yuken, SH yang dikenal juga dengan nama Jordan Sitepu keberatan dengan tuntutan mati yang dibacakan pada tanggal 24 Septeber 2026 oleh Jaksa Penuntut Umum kejari Langkat dipengadilan negeri Stabat terhadap kliennya YH.

YH didakwa dengan dakwaan berlapis pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1, subsidair pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) uu Narkotika, dakwaan lebih subsidair pasal 115 ayat 2 jo. 132 ayat 1 uu narkotika jo. UU RI no. 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana, lebih lanjut advokat Jordan Sitepu mengatakan bahwa kliennya YH ditangkap pada tanggal 3 Februari 2026 diperbatasan Aceh – Langkat didesa Halaban, Kecamatan Besitang oleh TIM BNN Prov. SUMUT Bersama temannya yang berinisial DS diparkiran minimarket ketika hendak keluar dari parkiran Minimarket dengan mengendarai Toyota Innova Reborn BK 1915 ACJ.

YH dan DS dituduh mengawal kendaraan temannya RA yang ditangkap dengan mobil Toyota Hillux dan ditemukan ganja dengan berat 204 Kilogram di jalan lintas Aceh – Langkat.

Masih dengan hal yang sama Advokat merasa kecewa terhaadap tuntutan Jaksa yang menuntut kliennya dengan hukuman Mati padahal jika kita cermati bahwa tak ada satu pun bukti yang mengarahkan ke kliennya yang dianggap mengetahui tentang ganja yang dibawa oleh oleh Terdakwa R.A.

Memang benar klien kami berangkat dari medan karena dimintakan R.A menjadi supir Cadangan di mobil yang berbeda Bersama terdakwa D.S.

Terdakwa YH tidak mengetahui maksud dan rencana R.A ingin menjemput barang haram itu di daerah Takengon Aceh, dan ketika barang itu diambil YH dan D.S pun berada dihotel mereka hanya mengetahui bahwa Terdakwa R.A pergi melihat Lokasi proyek seperti alasannya semula ketika mengajak YH dan DS.

Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa klien saya terbukti dalam permufakatan jahat dalam menguasai dan mengangkut Ganja, terdakwa YH ditipu oleh terdakwa. Kalau memang Terdakwa YH dituduh mengawal Terdakwa R.A kenapa klien saya Terdakwa YH dan DS singgah tanpa perintah R.A ke minimarket?.

Jika memang klien saya YH itu dituduhkan mengawal semestinya tugas mengawal itu selalu melekat dengan orang yang dikawal atau satu iring – iringan, kenapa tidak berhenti Bersama sama di minimarket? Hal ini menurut kami tim advokat YH janggal.

Karena Tim BNN Provinsi SUMUT melalui kesaksian anggotanya menyatakan bahwa hal tersebut merupakan praktik yang lumrah dilakukan didalam peredaran narkotika, selalu ada mobil pengawal dalam perjalanan menjemput narkotika sebut saksi dari Pihak BNN Provinsi Sumut dalam memberikan kesaksian.

Dalam pembelaanya pun pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, Advokat Jordan Sitepu memintakan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar membebaskan Kliennya dari semua dakwaan, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terlebih Terdakwa YH merupakan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan sosial, salah satunya menjadi inisiator membuka perpustakaan yang dikenal dengan kegiatan Lapak Baca di salah satu universitas swasta di Kota Medan.

Selanjutnya sidang akan diadakan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 di pengadilan negeri stabat. (RN)

Dukung Pembiayaan Kesehatan Berkelanjutan, BRI Life Resmikan Kerja Sama KAPJ dan Rumah Sakit

Penulis
INDAH HAMZAH
-
0

Warta.in Jakarta- PT Asuransi BRI Life (BRI Life) melangkah di garis depan era baru integrasi kesehatan Indonesia melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) bersama BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Kolaborasi strategis ini menyatukan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) dalam satu alur layanan yang lebih mudah, lebih pasti, dan tentunya mengutamakan peserta.

Penandatanganan berlangsung pada Selasa (6/10/2026) di Bogor, dalam forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) Triwulan III 2026, dan disaksikan langsung oleh Menteri Kesehatan RI serta pimpinan KKSK dan OJK. Momen ini menjadi bagian dari rangkaian langkah proaktif BRI Life dalam mengawal KAPJ.

Momentum tersebut diawali pada 3 September 2026, dimana BRI Life telah menandatangani PKS dengan beberapa rumah sakit dalam Rapat Koordinasi Task Force Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan melalui KAPJ di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Jakarta. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan RI tersebut membahas laporan progres Task Force KAPJ dan dihadiri jajaran BPJS Kesehatan, OJK, serta asosiasi perasuransian dan perumahsakitan nasional. Langkah ini berlanjut pada 15 September 2026, ketika BRI Life turut serta dalam Penandatanganan PKS KAPJ dengan Asuransi Kesehatan Tambahan yang digelar BPJS Kesehatan di Jakarta, sebagai upaya memperkuat implementasi KAPJ antara BPJS Kesehatan dan perusahaan AKT.

“Implementasi KAPJ merupakan bentuk nyata kolaborasi antarpelaku dalam ekosistem kesehatan nasional. BRI Life berkomitmen mendukung mekanisme koordinasi yang transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan peserta. Melalui sinergi ini, kami berharap dapat turut mendorong pengelolaan pembiayaan kesehatan yang lebih efektif dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan kualitas layanan dan perlindungan kepada peserta,” ujar Direktur Utama BRI Life Kicky Andrie.

KAPJ hadir sebagai wujud nyata Peraturan OJK Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1117 Tahun 2025. KAPJ ditopang tiga pilar kunci: koordinasi kepesertaan aktif JKN, sistem tagihan satu pintu, dan koordinasi penjaminan biaya perawatan yang lebih optimal bagi peserta.

Peserta mendapatkan akses ke kelas perawatan yang lebih baik, dengan biaya perawatan yang lebih transparan dan efisien bagi rumah sakit maupun pasien. BRI Life berkomitmen untuk terus memperluas kolaborasi dengan rumah sakit dan para pemangku kepentingan, agar manfaat KAPJ menjangkau semakin banyak masyarakat Indonesia.
“Melalui implementasi KAPJ, BRI Life meyakini koordinasi antara Asuransi Kesehatan Tambahan, rumah sakit dan Program JKN, dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang lebih transparan, efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” tutup Kicky.

DANIEL: PENGAWASAN ASET REVITALISASI PENDIDIKAN JADI PERHATIAN, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERLU DIJAGA

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

KOTA SUKABUMI– Pengelolaan aset hasil kegiatan revitalisasi satuan pendidikan di Kota Sukabumi menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Proses pengamanan aset di lapangan membutuhkan ketelitian, koordinasi, serta pengawasan agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Daniel, yang bertugas di bagian aset pendidikan, menyampaikan bahwa dirinya berupaya menangani berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Menurutnya, pekerjaan tersebut membutuhkan kesabaran dan tanggung jawab agar program revitalisasi dapat berjalan sesuai harapan.

 

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengharapkan pujian atas pekerjaan yang dilakukan. Baginya, hal terpenting adalah menjalankan tugas sesuai arahan pimpinan dan memastikan pekerjaan dilaksanakan dengan baik.

 

“Yang terpenting, pekerjaan ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita harus sabar menjalankannya karena di lapangan selalu ada berbagai kemungkinan yang harus dihadapi,” demikian keterangan Daniel.

 

Ia berharap, melalui penanganan dan pengamanan aset yang baik, pelaksanaan program revitalisasi pendidikan di Kota Sukabumi dapat berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

 

Meski demikian, upaya pengamanan aset tidak terlepas dari pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban administrasi. Aset hasil pembongkaran bangunan sekolah, termasuk besi, kusen, dan material lainnya yang masih memiliki nilai ekonomis, perlu didata serta ditangani sesuai mekanisme pengelolaan barang milik daerah yang berlaku.

 

### Transparansi dan Pengawasan Tetap Diperlukan

 

Di sisi lain, pelaksanaan revitalisasi pendidikan juga membutuhkan pengawasan agar seluruh proses, mulai dari pembongkaran, pendataan, penyimpanan, hingga penetapan status dan pemanfaatan material bekas, dapat dipertanggungjawabkan.

 

Kejelasan mengenai jumlah aset yang diamankan, lokasi penyimpanan, kondisi barang, serta tindak lanjut terhadap material hasil pembongkaran menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola aset berjalan secara transparan.

 

Pengawasan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan petugas di lapangan, melainkan juga untuk memberikan kepastian bahwa setiap aset yang berasal dari kegiatan pemerintah telah dikelola sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Dalam prinsip *cover both sides*, penjelasan dari pihak yang menangani aset perlu diimbangi dengan keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Sukabumi mengenai mekanisme pendataan, pengamanan, dan pengelolaan material hasil revitalisasi.

 

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Sukabumi mengenai keseluruhan mekanisme pengelolaan aset hasil revitalisasi tersebut masih perlu dikonfirmasi.

 

Masyarakat pun berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan aset pendidikan, sementara petugas yang menjalankan tugasnya perlu diberikan ruang untuk menjelaskan proses dan kendala yang dihadapi.

 

Dengan koordinasi, keterbukaan, serta pengawasan yang proporsional, program revitalisasi pendidikan di Kota Sukabumi diharapkan tidak hanya menghasilkan fasilitas sekolah yang lebih baik, tetapi juga menjamin pengelolaan aset yang tertib,transparan, dan akuntabel.

 

PARIPURNA DPRD SUKABUMI BAHAS PERUBAHAN APBD 2026 DAN APBD 2027, TRANSPARANSI ANGGARAN JADI PERHATIAN

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

KAB SUKABUMI – Bupati Sukabumi H. Asep Japar menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (13/10/2026), dengan agenda penyampaian pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta persetujuan bersama Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.

 

Dalam rapat tersebut, Bupati juga menyampaikan nota pengantar Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.

 

Bupati H. Asep Japar mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran perangkat daerah yang telah terlibat dalam pembahasan anggaran. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

 

Ia menjelaskan, penyusunan APBD 2027 telah diselaraskan dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat agar perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah lebih terukur serta realistis.

 

Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel agar program pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

 

“Saya minta pengelolaan anggaran daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

 

### Pengawasan dan keterbukaan anggaran perlu diperkuat

 

Di sisi lain, pembahasan anggaran daerah tidak hanya berkaitan dengan persetujuan antara pemerintah daerah dan DPRD, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.

 

Karena itu, proses perencanaan hingga pelaksanaan APBD perlu disertai keterbukaan informasi, pengawasan yang memadai, serta evaluasi terhadap realisasi program dan penggunaan anggaran.

 

Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai prioritas belanja daerah, program yang akan dilaksanakan, serta capaian pembangunan yang dihasilkan dari penggunaan anggaran publik.

 

Dalam konteks tersebut, DPRD memiliki peran penting untuk menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.

 

Meski demikian, penilaian mengenai efektivitas APBD 2026 dan perencanaan APBD 2027 tetap perlu didasarkan pada dokumen anggaran, rincian alokasi belanja, target pendapatan, serta perkembangan realisasi program di lapangan.

 

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai rincian perubahan alokasi anggaran, sektor yang mengalami penyesuaian terbesar, maupun tanggapan dari unsur DPRD terkait prioritas belanja dan mekanisme pengawasan APBD 2027.

 

Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan tidak berhenti pada persetujuan anggaran, tetapi juga diwujudkan melalui pelaksanaan program yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan demi mendukung visi Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah, yakni maju, unggul, berbudaya, dan berkah.

 

Catatan redaksi: Naskah ini disusun dengan pendekatan cover both side melalui penyajian keterangan pemerintah sekaligus menyoroti aspek transparansi dan pengawasan anggaran. Agar lebih berimbang secara jurnalistik, sebelum diterbitkan sebaiknya redaksi meminta tanggapan pimpinan atau anggota DPRD mengenai prioritas APBD 2027, serta meminta data resmi pemerintah daerah terkait rincian perubahan APBD 2026 dan rencana belanja 2027. Pertanyaan dan catatan pengawasan di atas merupakan konteks jurnalistik, bukan tuduhan adanya penyimpangan. (Alfi yonimar)

Polres Meranti Bersama Masyarakat Jalan Ibrahim Gelar Sosialisasi Perlinsos, 80 Warga Antusias Ikuti Kegiatan

Penulis
Zulfikar .
-
0

Meranti – Polres Kepulauan Meranti terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Kali ini, sosialisasi menyasar warga Jalan Ibrahim, Kampung Baru, Kota Selatpanjang, yang disambut antusias oleh sekitar 80 orang warga.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tampak serius menyimak penjelasan yang disampaikan oleh personel Polres Kepulauan Meranti. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada warga mengenai pentingnya kelengkapan data dalam mendukung proses pendaftaran Perlinsos agar dapat berjalan dengan mudah, tertib, dan lancar.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Meranti, IPTU Iskandar Novianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memahami proses pendaftaran program Perlindungan Sosial.

Menurutnya, pemahaman mengenai persyaratan administrasi sangat penting agar masyarakat dapat mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP, data rekening listrik (PLN), serta informasi rekening bank apabila dipersyaratkan dalam proses pendaftaran.

“Pada hari ini, kami melaksanakan sosialisasi Perlinsos kepada masyarakat Jalan Ibrahim, Kampung Baru, Kota Selatpanjang. Kami berharap masyarakat dapat memahami informasi yang disampaikan serta mempersiapkan data yang diperlukan sehingga proses pendaftaran dapat berjalan dengan baik,” ujar Kapolres melalui Kasi Humas Polres Meranti, Selasa (13/10/2026).

Ia menegaskan bahwa kehadiran personel Polres Kepulauan Meranti di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga untuk memberikan edukasi serta membantu masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan benar.

Sementara itu, IPTU Iskandar Novianto mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pendaftaran Perlinsos dengan mengikuti prosedur resmi dan memastikan data yang disampaikan benar serta sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program Perlinsos ini. Semoga proses pendaftaran dapat berjalan cepat, lancar, dan sukses. Polri akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat karena polisi adalah mitra masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut dipimpin oleh Kasi Humas Polres Meranti, IPTU Iskandar Novianto, bersama Kasat Binmas IPTU Roni, S.H., KBO Intel IPTU Mada Surya, serta personel Satuan Samapta dan Bhabinkamtibmas Kota Selatpanjang.

Melalui kegiatan ini, Polres Kepulauan Meranti berharap masyarakat semakin memahami informasi mengenai Perlindungan Sosial dan dapat mengikuti proses pendaftaran sesuai ketentuan. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan terus terjalin demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

( Rilis: Humas Polres Meranti).

Kau Daop II Berencana Aktifkan Kembali Jalur Ciwidey

Penulis
Ibnu Siswoyo SH
-
0

Bandung, Selasa, 13 Oktober 2026.WARTA. IN

KAI Daop II Bandung,

Didi: Apresiasi Pelayanan Prima PKM Pondoksalam, Lingkungan Bersih dan Petugas Ramah

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Pelayanan kesehatan yang ramah, tertib, dan mengutamakan kenyamanan pasien menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Hal tersebut dirasakan langsung oleh Didi Supriady saat mendampingi anaknya menjalani pemeriksaan kesehatan gigi di Puskesmas (PKM) Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Selasa (13/10/2026).

Pengalaman pertamanya mendapatkan pelayanan di PKM Pondoksalam itu meninggalkan kesan positif. Didi menilai, pelayanan yang diberikan petugas berjalan dengan baik, didukung lingkungan puskesmas yang bersih serta ketertiban pasien dalam menunggu giliran pemeriksaan.

“Begitu memasuki lingkungan puskesmas, kita bisa melihat suasana yang bersih dan tertata. Pasien juga duduk menunggu dengan tertib sesuai antrean,” ujar Didi.

Menurutnya, suasana pelayanan yang tertib dan nyaman menjadi nilai positif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Terlebih, keramahan petugas turut memberikan rasa tenang kepada pasien maupun keluarga yang mendampingi.

Didi mengaku tidak hanya dirinya yang merasakan pelayanan tersebut. Ia juga melihat pasien lain yang sedang mengantre memberikan tanggapan positif terhadap pelayanan di puskesmas tersebut.

“Pelayanannya baik dan ramah, Pak. Saya sering rutin berobat ke sini,” ujar salah seorang pasien yang ditemui saat menunggu giliran pemeriksaan.

Apresiasi tersebut menjadi gambaran pengalaman pasien dalam mengakses pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Pelayanan yang baik, lingkungan yang bersih, serta sistem antrean yang tertib diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala PKM Pondoksalam, dr. Mia Nurdini, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status kepesertaan, baik pasien peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum.

“Standar kami sangat jelas, yaitu memberikan pelayanan prima kepada semua pasien. Kepuasan pasien menjadi salah satu tolok ukur dalam menjalankan tugas kami sebagai pelayan masyarakat,” jelas dr. Mia.

Ia menambahkan, seluruh jajaran PKM Pondoksalam akan terus berupaya menjaga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Evaluasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang semakin baik, ramah, dan nyaman.

Bagi Didi, pengalaman tersebut menjadi alasan untuk menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas PKM Pondoksalam yang telah melayani anaknya dengan baik. Ia juga menyampaikan penghargaan serupa atas nama pasien lain yang merasakan pelayanan positif di fasilitas kesehatan tersebut.

Pengalaman ini diharapkan menjadi motivasi bagi PKM Pondoksalam untuk terus menjaga kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

Sebab, pelayanan kesehatan yang baik bukan hanya tentang tindakan medis, tetapi juga menyangkut keramahan, ketertiban, kebersihan, dan kepedulian terhadap setiap pasien. (ds)

123...1,666Halaman 1 dari 1,666