Catatan Kritis:
Dr. Suriyanto, S.H.,M.H.,M.Kn

Warta.in, Bogor – Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak lahir dari hadiah. Negara ini lahir dari keringat, darah, dan air mata para pejuang Bangsa. Dari rahim perjuangan itulah lahir Era orde lama dengan semangat revolusi dan nasionalisme yang menggelegar, lalu Era orde baru dengan stabilitas dan pembangunan yang sentralistik, dan kemudian Era reformasi yang mengklaim diri sebagai era penyelamat dengan jargon demokrasi dan otonomi daerah.

Setiap zaman punya gayanya, punya logikanya, punya cara memerintah yang bisa diperdebatkan. Namun setidaknya pada zamannya masing-masing, arah kemudi negara masih bisa dibaca. Rakyat masih tahu negara ini mau dibawa ke mana, meskipun dengan cara yang keras dan penuh kontroversi.

Paling aneh adalah zaman reformasi ini. Era yang katanya melahirkan demokrasi paling murni, kebebasan paling luas, dan otonomi daerah paling berkeadilan. Di atas kertas, reformasi adalah mahakarya. Di lapangan, reformasi semakin lama semakin tidak jelas arahnya. Kompasnya rusak, peta jalannya sobek, dan nahkodanya mabuk kuasa.

Lihatlah dari tingkat yang paling bawah hingga yang paling atas. Dari kota, kabupaten, provinsi, hingga pusat, kita tidak lagi melihat sistem kaderisasi kepemimpinan yang sehat. Yang kita lihat adalah sistem kerajaan yang dibungkus dengan baju demokrasi. Sistem pemimpin turun-temurun yang dipertontonkan secara vulgar di depan mata rakyat.

Contohnya sudah menjadi rahasia umum yang dibisikkan di warung kopi hingga digunjingkan di media sosial. Bapak menjadi presiden, maka anak harus menjadi calon wakil presiden. Sebuah lompatan karir yang tidak masuk akal sehat, yang melompati semua tangga kaderisasi, kompetensi, dan etika. Jika ini bukan sistem kerajaan, lalu apa namanya?

Tidak berhenti di situ. Ketika kakak menjadi presiden, maka adik dan ponakan pun harus mendapatkan bagian di lini pemerintahan. Kekuasaan dibagi-bagi seperti warisan tanah leluhur. Satu keluarga menguasai eksekutif, yudikatif ikut dirangkul, legislatif menjadi pelengkap. Inilah kerajaan yang sesungguhnya, hanya saja mahkotanya diganti dengan kotak suara pemilu.

Dan yang paling mencolok, yang membuat dahi rakyat berkerut menahan amarah, adalah berita yang belakangan ramai beredar. Beredar kabar Menteri Agama mengangkat dua anaknya sendiri menjadi staf ahli menteri. Jika jabatan staf ahli yang seharusnya diisi oleh orang-orang terbaik dengan keahlian agama, akademis, dan integritas moral, kini diisi berdasarkan ikatan darah, maka habislah marwah kementerian itu.

Jika memang jabatan bisa diwariskan seperti kerajaan, jika kementerian bisa dikapling seperti tanah keluarga, jika kursi kekuasaan bisa dioper dari bapak ke anak, dari paman ke ponakan, lalu untuk apa kita berdarah-darah merebut kemerdekaan dari kerajaan kolonial dulu? Untuk apa para pahlawan mati di medan perang?

Pertanyaan yang kini muncul di benak rakyat jelata adalah pertanyaan yang sinis namun jujur: kenapa negeri ini tidak dirubah sekalian saja menjadi kerajaan? Agar jelas. Agar transparan. Agar tidak perlu lagi ada sandiwara pemilu yang mahal, sandiwara demokrasi yang melelahkan, jika hasilnya sudah ditentukan oleh garis keturunan.

Jika sistem kerajaan, rakyat tahu diri. Rakyat tahu bahwa yang berhak memimpin adalah darah biru. Tidak perlu ada harapan palsu bahwa anak petani bisa menjadi presiden, bahwa anak buruh bisa menjadi menteri. Jelas, tegas, dan tidak munafik. Daripada seperti sekarang, mengaku republik demokrasi tapi prakteknya feodalisme dinasti.

Reformasi yang dulu diperjuangkan oleh mahasiswa dengan darah dan nyawa, kini telah dibajak oleh para pemilik modal dan pemilik trah. Otonomi daerah yang dulu diharapkan melahirkan raja-raja kecil yang inovatif di daerah, kini benar-benar melahirkan raja-raja kecil yang sesungguhnya. Di banyak kabupaten dan kota, bupati adalah bapak, wakil bupati adalah anak, ketua DPRD adalah menantu, dan kepala dinas adalah keponakan.

Inilah wajah reformasi yang paling aneh. Demokrasi proseduralnya ada, tetapi substansi demokrasinya mati. Kita memilih setiap lima tahun, tetapi yang kita pilih adalah wajah yang itu-itu saja, marga yang itu-itu saja, keluarga yang itu-itu saja. Sirkulasi elit tidak terjadi, yang terjadi adalah sirkulasi keluarga.

Akibatnya, apapun yang terjadi di istana, apapun drama politik yang dipertontonkan di televisi, apapun manuver kekuasaan yang mereka lakukan di Senayan, yang tetap tertekan adalah rakyat. Rakyat yang tertekan dengan harga beras yang naik, dengan lapangan kerja yang sulit, dengan pajak yang mencekik, dan dengan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas.

Rakyat dipaksa untuk bekerja semakin keras untuk membayar gaya hidup kerajaan para pejabatnya. Rakyat diminta untuk sabar, untuk legowo, untuk memahami, sementara mereka melihat anak-anak pejabat yang baru lulus kuliah tiba-tiba menjadi staf ahli, menjadi komisaris BUMN, menjadi juru bicara dengan gaji puluhan juta.

Negara kerajaan yang tidak jelas ini harus segera diakhiri. Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa reformasi adalah era paling munafik dalam sejarah Indonesia, era di mana kita mengaku membenci kerajaan tetapi kita membangun kerajaan-kerajaan kecil di setiap sudut republik ini.

*) Akademisi/Ketum PWRI

Catatan Kritis:
Dr. Suriyanto, S.H.,M.H.,M.Kn.*)

Warta.in, Bogor – Karhutla di Kalimantan dan Riau kembali membakar paru-paru Indonesia. Asap pekat menyelimuti Sumatera, Kalimantan, sekolah diliburkan, ribuan warga sesak napas, dan hutan yang menjadi kebanggaan bangsa hangus menjadi abu. Di tengah penderitaan rakyat inilah, suara lantang datang dari seberang Selat Malaka. Pemerintah Singapura dengan gagah berani menyatakan akan menindak tegas perusahaan yang melakukan pembakaran hutan.

Pernyataan yang terdengar heroik di media internasional. Pernyataan yang dijual kepada dunia sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Namun bagi rakyat Indonesia yang waras dan melek sejarah, suara itu tidak lebih dari tong kosong yang nyaring bunyinya.

Singapura, negara sekelumit seluas Jakarta, tiba-tiba tampil sebagai pahlawan lingkungan. Menteri-menterinya berpidato, parlemennya bersidang, dan ancaman hukum mereka lontarkan. Mereka menyebut akan menyeret perusahaan-perusahaan pembakar hutan ke pengadilan di bawah Transboundary Haze Pollution Act. Retorika yang keras, yang menggelegar, yang seolah-olah mereka adalah polisi hutan Asia Tenggara.

Pertanyaannya sederhana, yang selama puluhan tahun tidak pernah dijawab dengan jujur oleh Pemerintah Singapura: di mana para penjahat itu bersembunyi setelah merampok dan membakar Indonesia?

Semua orang tahu jawabannya. Singapura adalah cangkang. Singapura adalah brankas. Singapura adalah tempat persembunyian paling aman bagi oknum mafia Indonesia, perampok uang rakyat, perampok hasil dagang, dan perampok kekayaan alam Indonesia.

Jangan bicara tentang perusahaan pembakar hutan seolah-olah Singapura tidak tahu siapa pemiliknya. Pemilik-pemilik konsesi raksasa di Riau dan Kalimantan itu, yang lahannya terbakar ribuan hektare setiap tahun, rumah mewahnya ada di Orchard Road, di Nassim Road, di Sentosa Cove. Anak-anak mereka sekolah di Singapura, uang hasil pembakaran itu parkir di bank-bank Singapura, dan mereka memegang Permanent Resident Singapura.

Pemerintah Singapura tahu persis siapa mereka. Otoritas Moneter Singapura tahu aliran dananya. Urban Redevelopment Authority tahu aset propertinya. Namun tidak pernah sekalipun daftar nama itu dibuka ke publik. Tidak pernah sekalipun rekening mereka dibekukan atas nama keadilan bagi korban asap di Riau.

Inilah kemunafikan yang telanjang. Di satu sisi, mereka berteriak akan menindak perusahaan pembakar. Di sisi lain, mereka menutup rapat pintu brankas yang menyimpan hasil kejahatan para pembakar itu. Mereka ingin terlihat sebagai korban asap, padahal mereka adalah penjaga gerbang bagi pelaku asap.

Sudah berapa triliun uang hasil curian rakyat Indonesia yang lari ke Singapura? Kasus BLBI, kasus Century, kasus Jiwasraya, kasus Asabri, kasus korupsi hutan, kasus illegal logging, kasus tambang ilegal. Semua jejaknya bermuara di satu titik, negara kota yang mengaku bersih dan taat hukum itu.

Singapura selalu berdalih dengan prinsip kerahasiaan bank dan supremasi hukum. Mereka bilang tidak bisa membuka data tanpa bukti hukum yang kuat dari Indonesia. Sebuah alasan klasik negara cangkang. Mereka meminta bukti yang sempurna, sementara mereka sendiri yang menyembunyikan bukti itu di dalam sistem perbankannya yang tertutup.

Jika Singapura memang serius ingin menindak perusahaan pembakar hutan, langkahnya bukan dengan konferensi pers di Kementerian Lingkungan. Langkahnya adalah dengan membuka daftar hitam. Buka siapa pemilik-pemilik konsesi yang menjadi Permanent Resident Singapura. Buka berapa nilai properti mereka di Singapura. Buka aliran dana dari perusahaan di Riau dan Kalimantan ke rekening di DBS, OCBC, dan UOB.

Jangan hanya bicara lantang menindak perusahaan, tetapi bungkam seribu bahasa ketika ditanya di mana para penjahat kerah biru itu bersembunyi.

Rakyat di Pekanbaru, di Palangkaraya, di Pontianak tidak butuh pidato keras dari Menteri Singapura. Mereka butuh keadilan. Mereka butuh agar uang hasil pembakaran hutan yang kini menjadi apartemen mewah di Marina Bay Sands itu dikembalikan dan digunakan untuk merehabilitasi paru-paru anak-anak mereka.

Selama Singapura masih menjadi surga aman bagi mafia perampok kekayaan alam Indonesia, maka setiap ancaman untuk menindak perusahaan pembakar hutan hanyalah sandiwara politik untuk konsumsi domestik.

Asap dari Kalimantan mungkin akan hilang tertiup angin dalam dua bulan. Tetapi asap kebohongan dari negara cangkang itu akan terus menyelimuti hubungan kedua negara selama mereka tidak pernah jujur membuka siapa yang mereka lindungi.

Indonesia tidak boleh lagi tertipu dengan suara tong kosong yang nyaring bunyinya itu.!

*) Praktisi Hukum/Ketum PWRI