Anggaran Makan Bergizi Gratis di Subang Bocor? Paket Makanan Disunat, Akuntabilitas Cikaum Dipertanyakan

​Warta In Jabar | SUBANG – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi pengentasan stunting nasional justru menuai sorotan tajam di lapangan. Di Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, program yang menyasar kelompok rentan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (B3) ini diduga kuat diwarnai praktik “penyunatan” anggaran paket makanan dan minimnya akuntabilitas pengelolaan.Selasa 2/6/2026

​Titik merah persoalan ini mengarah pada Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sindangsari Cikaum 2. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 758 warga penerima manfaat di wilayah tersebut yang kini terancam menerima asupan nutrisi di bawah standar kelayakan akibat adanya selisih harga (disparitas) yang signifikan antara pagu anggaran resmi dengan realisasi fisik di lapangan.

​Matematika Lapangan: Pagu Rp10.000, Realisasi Hanya Rp8.400

​Penelusuran mendalam terhadap paket makanan kering yang dibagikan memicu tanda tanya besar. Secara administratif, paket untuk balita dianggarkan sebesar Rp8.000, sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui dialokasikan Rp10.000 per paket.

​Namun, pengakuan mengejutkan datang dari Fahri, Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Sindangsari Cikaum 2 pada Selasa (02/06/2026). Rincian harga riil belanjaan yang dibongkar Fahri justru menunjukkan angka yang jauh mencekik:

​Paket Balita: Berisi susu kotak 115 ml (±Rp3.200) dan buah pisang Cavendish (±Rp2.857). Total nilai riil hanya ±Rp6.057 (Ada selisih hampir Rp2.000 per paket).

​Paket Ibu Hamil/Menyusui: Berisi susu kotak 200 ml (±Rp5.600) dan buah pisang Cavendish (±Rp2.857). Total nilai riil hanya ±Rp8.457 (Ada selisih lebih dari Rp1.500 per paket).

​Jika selisih ribuan rupiah ini dikalikan dengan 758 penerima manfaat secara berkelanjutan, akumulasi dana “gelap” yang tidak jelas rimbanya berpotensi mencapai angka yang sangat fantastis.

​Pertanyaan mendasarnya: ke mana larinya uang selisih tersebut? Apakah ini bentuk efisiensi sepihak, atau justru aroma busuk korupsi anggaran gizi rakyat?

​Misteri pemangkasan nilai paket ini semakin diperparah dengan bobroknya manajemen pengawasan di lapangan. Saat awak media mencoba meminta klarifikasi langsung di lokasi, Kepala Dapur SPPG Sindangsari Cikaum 2, Hadyan Riski, sedang tidak berada di tempat karena bepergian ke Bogor.

​Ketidakhadiran penanggung jawab utama di saat program krusial ini berjalan mencerminkan lemahnya komitmen dan transparansi terhadap pelayanan publik.

​Di sisi lain, pembelaan normatif datang dari Sidik, yang mengklaim diri sebagai ahli gizi program tersebut. Ia berkilah bahwa jenis makanan yang disalurkan sudah sesuai aturan kelompok kerja ahli gizi. Namun, pernyataan Sidik ini justru blunder dan memperlebar celah kecurigaan. Jika memang standar menunya terkoordinasi dengan baik, mengapa kalkulasi nilai rupiahnya bisa jeblok jauh di bawah pagu anggaran?

​Menantang Ketegasan Surat Edaran Badan Gizi Nasional

​Dugaan pelanggaran di Cikaum ini jelas-jelas menabrak benteng regulasi yang ada. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 115 Tahun 2025, tata kelola nilai pagu dan standar gizi bersifat mutlak dan tidak boleh dikurangi sepeser pun.

​Bagaimanapun, temuan ini menjadi tamparan keras bagi Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2026 yang baru saja berlaku efektif per 2 Juni 2026. Aturan teranyar tersebut menyatakan dengan tegas:

​Setiap SPPG wajib menjamin nilai paket sama persis dengan pagu.

​Penanggung jawab wajib hadir dan dapat dimintai pertanggungjawaban kapan saja.

​Sanksi tegas hingga penghentian total operasional menanti dapur yang nekat melakukan penyimpangan.

​Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi maupun pembelaan tertulis dari instansi terkait maupun pengelola pusat program MBG Kabupaten Subang.

​Masyarakat kini mendesak Dinas Kesehatan, Badan Gizi Nasional, dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif ke Cikaum. Jangan sampai program mulia negara untuk memotong rantai stunting justru dijadikan ajang bancakan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan di atas piring makan balita dan ibu mengandung.

GMNI Karawang Kecewa, Forkopimda dan Bupati Tak Hadir Langsung dalam RDP Aspirasi Mahasiswa

Warta In Jabar | KARAWANG – Ruang dialog yang diharapkan menjadi jembatan antara mahasiswa dan pemangku kebijakan di Kabupaten Karawang justru menyisakan kekecewaan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar antara Aliansi Cipayung Plus Karawang dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Karawang pada Selasa (2/6/2026) dinilai tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun sejak aksi mahasiswa pada 21 Mei 2026 lalu.

RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi yang digelar Aliansi Cipayung Plus Karawang yang terdiri dari GMNI, HMI, PMII, dan IMM. Saat itu, mahasiswa bersama pemerintah daerah dan unsur Forkopimda sepakat untuk melanjutkan pembahasan berbagai aspirasi masyarakat melalui forum resmi yang dijadwalkan pada 2 Juni 2026.

Bagi kalangan mahasiswa, forum tersebut bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang strategis untuk menghadirkan dialog langsung antara pengambil kebijakan dengan elemen masyarakat sipil yang selama ini menyuarakan berbagai persoalan daerah.

Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah pimpinan daerah tidak hadir secara langsung. Dandim Karawang diwakili Kasdim, Kapolres Karawang diwakili Wakapolres, Kajari Karawang diwakili Kasi Pidsus, sementara Bupati Karawang diwakili oleh Sekretaris Daerah.

Kondisi tersebut memicu kritik dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Karawang. Organisasi mahasiswa itu menilai kehadiran perwakilan tidak mencerminkan komitmen yang sebelumnya telah disepakati bersama.

Ketua DPC GMNI Karawang, Alfani Husen, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran langsung para pimpinan daerah dalam forum yang dianggap penting tersebut.

“Kami menyayangkan RDP ini tidak berjalan sesuai kesepakatan. Sejak awal sudah jelas bahwa forum ini harus dihadiri langsung oleh unsur Forkopimda, bukan diwakilkan. Karena yang kami bawa adalah persoalan serius yang membutuhkan keputusan dan komitmen langsung dari pimpinan daerah,” tegas Alfani.

Menurutnya, substansi dialog tidak akan berjalan maksimal apabila pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan tidak hadir secara langsung dalam forum pembahasan.

Alfani menambahkan, forum yang lahir dari hasil kesepakatan pasca aksi mahasiswa tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.

GMNI Karawang juga memberikan sorotan khusus terhadap ketidakhadiran Bupati Karawang. Sebagai kepala daerah, Bupati dinilai memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk hadir, mendengarkan, serta memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang telah disampaikan mahasiswa sejak aksi berlangsung pada 21 Mei lalu.

“Ketidakhadiran Bupati Karawang tentu menjadi catatan serius. Forum ini lahir dari kesepakatan aksi, bukan sekadar undangan biasa. Maka sudah semestinya Bupati hadir langsung sebagai bentuk tanggung jawab politik dan moral kepada masyarakat Karawang,” lanjutnya.

Bagi GMNI, persoalan ini bukan hanya menyangkut aspek protokoler atau formalitas kehadiran pejabat. Lebih dari itu, kehadiran pimpinan daerah dalam forum yang telah disepakati bersama merupakan bentuk penghormatan terhadap komitmen dialog dan keseriusan dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik.

Organisasi mahasiswa tersebut menilai, apabila ruang dialog yang telah disepakati bersama tidak dihormati secara penuh, maka kepercayaan masyarakat sipil terhadap pemerintah berpotensi menurun. Mereka mengingatkan bahwa dialog publik tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi wadah lahirnya kebijakan dan keputusan yang bertanggung jawab.

“Kami tidak ingin RDP hanya dijadikan formalitas. Mahasiswa datang membawa aspirasi rakyat, bukan sekadar hadir untuk mengisi kursi forum. Kalau kesepakatan saja tidak dihormati, maka pemerintah jangan menyalahkan mahasiswa ketika kembali turun ke jalan,” ujar Alfani.

Atas dasar itu, DPC GMNI Karawang mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang dan seluruh unsur Forkopimda untuk menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam membangun komunikasi dengan mahasiswa maupun masyarakat sipil.

Mereka menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang telah dibuat harus dihormati, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Bagi kami, ini adalah soal etika politik, konsistensi, dan tanggung jawab kekuasaan. Forkopimda tidak boleh hadir hanya ketika membutuhkan legitimasi, tetapi absen ketika harus mendengar kritik. GMNI Karawang akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa,” tutup Alfani Husen.