Tak Boleh Ada yang Tertinggal, Gubernur NTB Dongkrak Desa Berdaya dan Tangani Kekeringan

Warta.in
Lombok Tengah ,NTB – “Tak boleh ada yang tertinggal.” Kalimat itu menjadi penegasan Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), saat meninjau Desa Pandan Indah, Desa Mangkung, dan Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7/2026). Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan Program Desa Berdaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang dibarengi penguatan layanan kesehatan, penanganan kekeringan, perbaikan infrastruktur, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Miq Iqbal, pembangunan kawasan selatan yang berkembang pesat, terutama dengan hadirnya kawasan pariwisata Mandalika, harus menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan justru meninggalkan mereka.

“Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat. Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama,” tegas Miq Iqbal.

Ia menegaskan, prinsip no one left behind menjadi pijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama menikmati hasil pembangunan.

Sebagai langkah nyata, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan hampir Rp3 miliar melalui Program Desa Berdaya Transformatif untuk memberdayakan sekitar 350 kepala keluarga penerima manfaat di Desa Mangkung dan Desa Sengkol.

Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha yang disesuaikan dengan potensi masing-masing keluarga, mulai dari perdagangan, pengolahan pangan, hingga peternakan unggas. Penyaluran dilakukan secara fleksibel melalui pemerintah desa maupun langsung kepada keluarga penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran dan mampu mendorong lahirnya usaha-usaha produktif.

Khusus di Desa Mangkung, sebanyak 380 calon keluarga penerima manfaat juga menerima paket kebutuhan dasar berupa kasur, selimut, pakaian, beras, gula, minyak goreng, dan mi instan.

Untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat, Miq Iqbal bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendatangi langsung rumah sejumlah warga penerima manfaat, di antaranya Lalu Asli di Dusun Mangkung Lauk, serta Lalu Adnan, Lalu Dani, dan Maujud di Dusun Batu Samban.

Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya Sarap, mengatakan sepanjang 2026 desanya menerima tiga bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB, yakni bantuan CSR Bank NTB Syariah sebesar Rp100 juta untuk Masjid Raudhatul Maujud, revitalisasi Pasar Tradisional Sengkol senilai Rp400 juta, serta Rp300 juta melalui Program Desa Berdaya.

Dana Program Desa Berdaya dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur yang dikelola 55 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Dusun Bonglanda.

“Program ini kami arahkan untuk usaha yang berkelanjutan. Pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani karena dinilai lebih akuntabel dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkesinambungan bagi masyarakat,” ujar Satria.

Selain memperkuat ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB juga bergerak cepat mengantisipasi ancaman kekeringan yang setiap tahun melanda sebagian wilayah Lombok Selatan.

Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi NTB tengah melakukan asesmen pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah rawan kekeringan di Lombok Selatan dan Sumbawa Selatan. Sementara proses tersebut berlangsung, armada mobil tangki milik Dinas Sosial, BPBD, dan Biro Umum telah disiagakan untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak.

Perhatian pemerintah juga diarahkan pada penanganan infrastruktur pengendali banjir. Bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemerintah Provinsi NTB mempercepat perbaikan check dam yang rusak, disertai rencana peninggian elevasi jembatan lama dan pembangunan tanggul pengaman sungai guna mengurangi risiko banjir yang setiap tahun mengancam permukiman warga.

Di sektor permukiman, rehabilitasi rumah tidak layak huni juga dipercepat dengan target sedikitnya enam unit rumah selesai diperbaiki dalam waktu satu minggu.

Untuk mendukung pertumbuhan kawasan Mandalika, Pemerintah Provinsi NTB turut mengalokasikan anggaran bagi revitalisasi Pasar Kuta dan penguatan layanan RS Mandalika sebagai rumah sakit penunjang kawasan pariwisata.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Desa Sengkol juga mengusulkan peningkatan sejumlah infrastruktur desa, antara lain perbaikan lapangan olahraga seluas satu hektare dan renovasi gedung serbaguna desa.

Menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Kepala Desa Sengkol menyampaikan komitmen masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan. Ia berharap proses rekrutmen tenaga kerja oleh ITDC dan MGPA dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat lokal yang memiliki kompetensi memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan kawasan.

Rangkaian kunjungan kerja ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup dilakukan melalui bantuan sosial semata. Pemerintah Provinsi NTB memilih pendekatan yang menyeluruh dengan mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi melalui Program Desa Berdaya, penyediaan air bersih, peningkatan layanan kesehatan, rehabilitasi rumah layak huni, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Komitmen “tak boleh ada yang tertinggal” bukan sekadar slogan. Melalui langkah-langkah nyata tersebut, Pemerintah Provinsi NTB memastikan bahwa setiap desa memiliki kesempatan untuk berkembang, setiap keluarga memiliki peluang untuk bangkit, dan setiap warga dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.(sr/dkisntb)

Gubernur NTB Atensi Hidrosefalus, Tinjau Penanganan Pasien Desa Berdaya di Pandan Indah

Warta.in

Lombok Tengah,NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal, memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus hidrosefalus dengan mengunjungi dua warga penderita penyakit tersebut di Dusun Kreak, Desa Pandan Indah, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan setiap warga memperoleh layanan kesehatan, pendampingan sosial, dan penanganan yang berkelanjutan, sekaligus meninjau pelaksanaan Program Desa Berdaya di wilayah tersebut.

Dalam kunjungan itu, Gubernur Miq Iqbal didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Direktur RSUP Provinsi NTB, Kepala Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Baznas, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Kunjungan pertama dilakukan ke rumah Ahmad Yani, pria berusia lebih dari 40 tahun yang menderita hidrosefalus sejak kecil. Akibat penyakit tersebut, Ahmad Yani tidak pernah mengenyam pendidikan formal dan hingga kini hanya dapat berbaring karena tidak mampu berdiri maupun berjalan.

Miq Iqbal berdialog langsung dengan keluarga pasien untuk mendengar kondisi yang dihadapi sekaligus memastikan langkah penanganan yang dapat dilakukan pemerintah.

Ayah Ahmad Yani, Safi’i, mengaku terharu atas perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah datang langsung melihat kondisi anak kami. Ini merupakan pertama kalinya seorang gubernur berkunjung ke rumah kami. Semoga perhatian ini menjadi jalan agar Ahmad Yani mendapatkan penanganan yang lebih baik,” ujar Safi’i.

Selanjutnya, Miq Iqbal mengunjungi Nadira Oktavany Putri, bayi berusia delapan bulan yang juga menjalani pengobatan akibat hidrosefalus. Setelah menjalani operasi di RSUP Provinsi NTB, kondisi Nadira menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan saat ini rutin menjalani kontrol sebanyak dua kali setiap pekan.

Sambil menggendong Nadira, Gubernur memberikan semangat kepada keluarga agar terus menjaga kesehatan dan asupan gizi selama masa pemulihan.

“Alhamdulillah, kondisi Nadira sudah jauh lebih baik. Kepalanya tidak lagi membesar seperti sebelumnya. Tetap dijaga makanannya, harus bergizi. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap senyum,” pesan Miq Iqbal.

Dalam kesempatan tersebut, Miq Iqbal menegaskan bahwa meningkatnya temuan kasus hidrosefalus di sejumlah wilayah menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi NTB. Berdasarkan data yang dihimpun, dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir ditemukan sedikitnya 15 kasus hidrosefalus di beberapa daerah, termasuk di kawasan Lombok bagian selatan.

Menurut Miq Iqbal, kondisi tersebut memerlukan kajian ilmiah yang komprehensif untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi munculnya kasus hidrosefalus sehingga langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Ini menjadi atensi khusus kami. Kami akan berkoordinasi dengan para ahli dan Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian secara menyeluruh sehingga kita mengetahui penyebabnya dan dapat menyusun langkah penanganan yang tepat,” tegasnya.

Direktur RSUP Provinsi NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes., menjelaskan bahwa kasus Ahmad Yani telah berlangsung lebih dari empat dekade. Pada masa itu, fasilitas kesehatan dan layanan bedah saraf di NTB masih sangat terbatas sehingga peluang penanganan optimal belum tersedia.

“Untuk kasus yang telah berlangsung puluhan tahun, tindakan operasi memiliki risiko yang sangat tinggi dan tidak banyak mengembalikan fungsi tubuh. Karena itu, penanganan difokuskan pada perawatan suportif atau palliative care untuk menjaga kualitas kesehatan dan kenyamanan hidup pasien,” jelasnya.

Ia menambahkan, RSUP Provinsi NTB akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dan puskesmas setempat untuk melakukan pemantauan kesehatan secara berkala.

“Tim medis akan melakukan kunjungan rutin ke rumah pasien agar kondisi kesehatannya terus terpantau,” katanya.

Menurut dr. Asrul, RSUP Provinsi NTB kini telah memiliki dokter spesialis bedah saraf beserta fasilitas yang memadai untuk menangani kasus hidrosefalus. Karena itu, deteksi dini dan penanganan segera setelah bayi lahir menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan terapi dan tumbuh kembang anak.

Selain meninjau pelayanan kesehatan, Gubernur juga melihat perkembangan pelaksanaan Program Desa Berdaya di Desa Pandan Indah.

Kepala Desa Pandan Indah, Maksum, S.Pd.I, menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Berdaya dari Pemerintah Provinsi NTB telah direalisasikan untuk mendukung pengembangan peternakan melalui program penggemukan 10 ekor sapi dan budidaya 525 ekor ayam petelur yang dikelola masyarakat.

“BKK Desa Berdaya sudah kami cairkan. Saat ini kandang sedang dibangun dan nantinya dikelola oleh masyarakat dengan pendampingan pemerintah ldesa. Kami berharap program ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Maksum juga berharap Pemerintah Provinsi NTB terus memberikan pendampingan terhadap pengembangan desa, termasuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan perbaikan jalan lingkungan.

Kunjungan Gubernur ke Desa Pandan Indah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi melalui Program Desa Berdaya. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.(Sr/dkisntb)

Warta.in-Rejang Lebong.

Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, khususnya para pengguna jalan, mulai mempertanyakan kejelasan anggaran program Tebas Bayang Jalan Kabupaten tahun anggaran 2025 hingga 2026. Pasalnya, selama dua tahun berjalan, ruas-ruas jalan yang seharusnya mendapatkan pemeliharaan rutin tersebut tak kunjung tersentuh pengerjaan.

Akibat pembiaran tersebut, warga setempat akhirnya mengambil tindakan mandiri. Pada Minggu (26/7/2026), sekitar 30 warga Desa Simpang Beliti menggelar aksi gotong royong membabat semak belukar di sepanjang pinggir jalan. Menggunakan peralatan seadanya tanpa mesin, aksi swadaya ini dilakukan karena rumput liar telah menutupi badan jalan dan membahayakan keselamatan pengendara, baik yang hendak keluar maupun masuk ke arah Desa Apur.

Menurut M, warga Desa Simpang Beliti, aksi gotong royong tersebut murni merupakan inisiatif masyarakat akibat kekhawatiran atas kondisi jalan yang kian rawan.

“Aksi ini kami lakukan atas inisiatif bersama karena belum lama ini sudah terjadi kecelakaan beruntun akibat pandangan pengendara terhalang oleh rumput yang sudah sangat tinggi,” ungkap M.

Berdasarkan data yang dihimpun, program Tebas Bayang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten tahun anggaran 2025 dan berlanjut pada 2026 untuk memelihara serta mencegah kerusakan jalan agar tidak meluas. Namun, kenyataannya kondisi jalan di lapangan makin memburuk, berlubang dalam, dan rawan kecelakaan tanpa ada tanda-tanda pelaksanaan pekerjaan sesuai perencanaan.

“Sangat aneh, anggarannya tercantum dalam dokumen APBD, tetapi sampai sekarang tidak ada pengerjaan di lapangan. Kami mempertanyakan, ke mana perginya anggaran yang disiapkan untuk kepentingan publik ini?” ujar salah satu perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya, Senin (27/7/2026).

Ketiadaan transparansi dan kejelasan pelaksanaan pekerjaan ini memicu dugaan kuat adanya penyimpangan hingga penyelewengan anggaran. Masyarakat menduga proses perencanaan hingga pelaksanaan tidak terbuka, atau bahkan ada penyalahgunaan alokasi anggaran yang tidak sesuai peruntukannya.

Warga mendesak DPRD selaku fungsi pengawasan anggaran, Inspektorat Daerah, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan mendalam. Pihak eksekutif juga diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan penundaan atau ketiadaan pelaksanaan program tersebut.

“Jangan sampai anggaran rakyat yang seharusnya untuk keselamatan bersama justru dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami minta ini ditelusuri sampai tuntas, dan jika terbukti ada pelanggaran, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari dinas terkait maupun Pemerintah Kabupaten setempat mengenai keterlambatan pelaksanaan program Tebas Bayang tersebut. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar memberikan janji yang tak kunjung terealisasi.

(Tim Redaksi)