Warta.in JAMBI, 6 September 2026 — Transformasi penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur terpusat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuju sistem dapur berbasis sekolah mulai mengemuka sebagai salah satu opsi dalam penguatan pelaksanaan program nasional tersebut.

Namun, gagasan itu mendapat catatan kritis dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPEMBI) Jambi. Organisasi tersebut menilai penerapan dapur berbasis sekolah tidak dapat dilakukan hanya dengan mengalihkan fungsi penyediaan makanan kepada kantin sekolah. Diperlukan kajian komprehensif, standar yang ketat, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia agar tujuan program MBG tetap tercapai.

Ketua GAPEMBI Jambi, Arkani Hilmie, menyatakan masih pesimistis apabila transformasi tersebut dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Perubahan skema penyediaan MBG harus mempertimbangkan aspek kualitas gizi, keamanan pangan, kapasitas produksi, pengawasan, hingga efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Kami melihat gagasan dapur berbasis sekolah perlu dikaji lebih mendalam. Jangan sampai perubahan sistem justru menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi mutu makanan, kebersihan, kapasitas produksi maupun pengawasan anggaran,” ujar Arkani Hilmie.

Menurut Arkani, salah satu persoalan utama yang harus dihitung secara presisi adalah kapasitas produksi kantin sekolah. Selama ini, sebagian besar kantin sekolah tidak dirancang untuk menyediakan makanan bagi seluruh siswa. Kantin pada umumnya hanya melayani siswa yang memilih membeli makanan atau minuman pada jam sekolah.

Kondisi tersebut tentu berbeda apabila kantin diberikan tanggung jawab untuk menyediakan makanan bergizi bagi seluruh siswa setiap hari.

“Kalau sebelumnya kantin hanya melayani sebagian siswa, kemudian harus menyediakan makanan untuk seluruh siswa, tentu skala kebutuhannya berubah total. Kapasitas dapur, peralatan, tenaga kerja, bahan baku, penyimpanan, distribusi sampai pengelolaan limbah harus dihitung secara detail,” tegas Arkani.

GAPEMBI Jambi menilai pemerintah tidak boleh mengasumsikan bahwa seluruh kantin sekolah memiliki kemampuan yang sama. Kondisi sekolah di setiap daerah sangat beragam, termasuk dari sisi luas bangunan, fasilitas sanitasi, ketersediaan air bersih, peralatan memasak, tempat penyimpanan bahan pangan, hingga sumber daya manusia yang mengelola makanan.

Selain aspek teknis, Arkani juga mengingatkan pemerintah agar perubahan skema MBG tidak membuka ruang baru bagi kebocoran anggaran.

Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, sistem pengadaan dan distribusi makanan membutuhkan mekanisme pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin banyak titik penyediaan makanan, semakin kompleks pula rantai pengawasan yang harus dibangun.

“Jangan sampai niatnya melakukan efisiensi dan mendekatkan pelayanan kepada sekolah, tetapi pada akhirnya justru menciptakan titik-titik baru yang sulit diawasi. Potensi kebocoran anggaran harus menjadi bagian dari kajian sejak awal,” kata Arkani.

Menurut GAPEMBI Jambi, SPPG dengan sistem terpusat masih dapat menjadi pilihan bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai. Skema tersebut dinilai dapat dipertahankan dengan melakukan evaluasi dan penguatan terhadap aspek distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan serta pengawasan.

Arkani menegaskan bahwa apa pun skema yang nantinya dipilih pemerintah, kepentingan utama harus tetap berada pada kualitas makanan yang diterima peserta didik serta memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, transparan dan tepat sasaran.

“Yang terpenting bukan sekadar mengubah model dapurnya, tetapi bagaimana MBG dapat berjalan dengan standar gizi dan keamanan pangan yang baik, distribusi yang efektif, serta sistem pengawasan yang kuat. Jangan sampai perubahan skema justru menimbulkan persoalan baru,” pungkas Arkani Hilmie, Ketua GAPEMBI Jambi.

Warta.in JAMBI — Wacana transformasi penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur terpusat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuju dapur berbasis sekolah mulai mengemuka. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Jambi menyatakan terbuka terhadap gagasan tersebut, namun meminta pemerintah melakukan kajian secara menyeluruh sebelum menerapkannya secara luas.

Ketua DPW GAPEMBI Provinsi Jambi, Arkani, mengatakan perubahan skema MBG harus dibarengi dengan standar yang ketat untuk memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan kebersihan makanan tetap terjaga.

Menurut Arkani, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah kapasitas produksi kantin sekolah. Selama ini, kantin umumnya hanya melayani sebagian siswa yang memilih membeli makanan, bukan seluruh siswa di sekolah.

“Kalau kantin ditugaskan menyediakan makanan bergizi untuk seluruh siswa, tentu kapasitas produksi harus dikalkulasi secara presisi. Tidak bisa disamakan dengan kondisi kantin saat ini,” ujar Arkani tertulis, Minggu (6/9/2026).

Ia mengatakan, peningkatan kapasitas tersebut juga akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja, sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan. Seluruh komponen itu harus dipastikan siap agar perubahan skema tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan program MBG.

“Jangan sampai kapasitasnya tidak mencukupi, kemudian kualitas makanan menjadi persoalan. Kita juga harus memastikan perubahan skema ini tidak membuka celah kebocoran atau penyelewengan anggaran yang lebih besar,” katanya.

Arkani menilai kesiapan setiap sekolah juga berbeda. Tidak seluruh sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan dapur atau produksi makanan dalam skala besar.

Karena itu, pemerintah pusat dinilai perlu memetakan kondisi sekolah secara lebih detail sebelum menentukan model penerapan MBG berbasis sekolah.

“Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur yang memadai. Pemerintah harus mengkaji lebih detail sekolah mana yang siap dan seperti apa ekosistem pendukung yang harus disiapkan,” ujarnya.

Menurut Arkani, ekosistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kantin, tetapi juga mencakup ketersediaan dapur, peralatan pengolahan makanan, tenaga kerja, pasokan bahan pangan, standar kebersihan dan keamanan pangan, hingga mekanisme pengawasan.

“Ekosistem pendukungnya harus jelas. Jangan sekadar bicara soal pelibatan kantin, tetapi juga harus disiapkan sistem pendukung yang baik,” tuturnya.

Arkani menegaskan, perubahan mekanisme penyediaan MBG pada prinsipnya dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efektivitas program. Namun, penerapannya harus didasarkan pada kajian yang matang dan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.

“Yang paling penting, tujuan program MBG harus tetap tercapai, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi, aman, dan berkualitas. Jangan sampai perubahan sistem justru membuat standar tersebut sulit dikendalikan,” pungkasnya.