warta.in Bekasi ◊ Kamis, 05 November 2026

*KOTA BEKASI * – Penggunaan ID Card kategori PERS dalam penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi menjadi sorotan. Pasalnya, kartu berlabel PERS tersebut juga diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan petugas pengelola media sosial organisasi perangkat daerah (OPD).

Polemik mencuat dalam Dialog Pers yang digelar PWI Bekasi Raya setelah ditemukan ID Card kategori PERS dengan keterangan “Media Sosial OPD”.

Praktisi hukum pers, H. Hendrayana, S.H., M.H., menilai penggunaan nomenklatur PERS harus dibedakan secara jelas dari fungsi kehumasan pemerintah.

“Keliru besar kalau ID Card Porprov ditulis PERS, tetapi yang memegang bukan dari entitas pers. Mereka itu menjalankan fungsi kehumasan, bukan fungsi jurnalistik,” tegas Hendrayana, Kamis (6/11/2026).

Menurutnya, wartawan menjalankan kegiatan jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan terikat Kode Etik Jurnalistik. Sementara ASN pengelola media sosial OPD menjalankan fungsi komunikasi dan kehumasan pemerintah.

“Pers itu bukan sekadar tempelan label di kartu. Ada fungsi, ada tanggung jawab, ada aturan mainnya. Jangan sampai label PERS malah mengaburkan batas antara wartawan dan petugas humas,” tambahnya.

*PWI: IDENTITAS WARTAWAN JANGAN DIKABURKAN*

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan ASN maupun petugas humas mendapatkan akses untuk mendukung publikasi Porprov. Namun, identitas dan kategori penerima harus dibedakan secara jelas.

“Ini bukan semata-mata persoalan administrasi masuk venue. Ini menyangkut pengakuan dan penghormatan terhadap profesi wartawan. Jangan sampai identitas PERS digunakan tanpa klasifikasi yang jelas,” tegas Ade.

Ia menyarankan petugas pemerintah menggunakan kategori HUMAS, MEDIA CENTER, atau MEDIA SOSIAL OPD. Sementara wartawan diberikan identitas PERS dengan mencantumkan nama media yang diwakilinya.

“Kalau humas, ya tulis HUMAS atau MEDIA CENTER. Kalau wartawan, tulis jelas medianya apa. Jangan dicampuraduk. Dua fungsi ini berbeda,” ujarnya.

*IKA: PERS HANYA KATEGORI PENGELOMPOKAN*

Sementara itu, Ika dari Tim Media Center Humas menjelaskan bahwa tulisan PERS pada ID Card merupakan kategori pengelompokan, bukan penegasan bahwa seluruh penerimanya berprofesi sebagai wartawan.

“Bukan sama dengan pers adalah wartawan, bukan. Jadi itu masuk ke dalam kategori pengelompokannya,” jelas Ika saat dikonfirmasi awak media.

Ia mencontohkan ASN yang ditugaskan mengelola media sosial Porprov dapat memperoleh ID Card tersebut untuk mendokumentasikan pertandingan dan membuat konten publikasi OPD.

Terkait penerbitan kartu, Ika menegaskan Media Center Humas bukan pihak yang mengeluarkan ID Card. Proses tersebut, menurutnya, berada di bawah divisi tersendiri pada sekretariat penyelenggara.

“Iya, dari sekretariat,” ujarnya.

Ika juga mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah wartawan yang mengajukan ID Card maupun melakukan validasi menyeluruh terhadap identitas pemohon.

“Kami juga tidak tahu jumlah total wartawan di Bekasi itu berapa. Yang datang ke kami juga sudah banyak. Apakah orang yang sama datang tiga kali juga kami tidak tahu,” katanya.

*PWI SOROTI PELIBATAN MEDIA LOKAL*

Selain persoalan ID Card, Ade Muksin turut menyoroti belum jelasnya mekanisme pelibatan media lokal dalam publikasi Porprov, mulai dari kriteria kerja sama, persyaratan administrasi hingga kebijakan anggaran publikasi.

“Jangan sampai media lokal hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri. Kami meminta keterbukaan, kesempatan yang setara, dan kerja sama yang profesional. Pers lokal juga ikut menyukseskan Porprov, maka hargai keberadaannya,” tandasnya.

PWI Bekasi Raya menegaskan kritik tersebut bukan untuk menghambat penyelenggaraan Porprov, melainkan mendorong tata kelola informasi yang transparan dan profesional.

PWI meminta Sekretariat PB Porprov memberikan penjelasan resmi mengenai dasar penggunaan kategori PERS bagi ASN pengelola media sosial OPD, mekanisme verifikasi wartawan, serta kebijakan pelibatan media lokal.

Sebab, keberhasilan Porprov bukan hanya diukur dari kelancaran pertandingan dan perolehan medali, tetapi juga dari keterbukaan informasi, profesionalisme penyelenggaraan, dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers.

(Alpin A.S)

warta.in Bekasi ◊ Kamis 05 November 2026

*KOTA BEKASI* — Menjadi tuan rumah Porprov XV Jawa Barat 2026 merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Kota Bekasi. Namun, kesuksesan sebuah perhelatan olahraga tidak cukup hanya diukur dari kelancaran pertandingan dan perolehan medali. Transparansi anggaran, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dan pers lokal juga harus menjadi perhatian.

Sejumlah persoalan tersebut mengemuka dalam Dialog Pers yang diselenggarakan PWI Bekasi Raya, Rabu (4/11/2026), di Aula Sekretariat PWI Bekasi Raya, Jalan Rawa Tembaga II, Margajaya, Bekasi Selatan.

Mengusung tema “Pers Lokal Berdaya, Porprov Berjaya”, dialog tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus evaluasi terhadap kesiapan Kota Bekasi sebagai tuan rumah Porprov XV Jawa Barat 2026.

Salah satu sorotan adalah belum terurainya secara detail penjelasan mengenai anggaran penyelenggaraan Porprov. Dalam forum tersebut, peserta mempertanyakan besaran, peruntukan, serta mekanisme penggunaan anggaran. Namun, penjelasan narasumber belum memberikan gambaran menyeluruh.

Informasi mengenai anggaran yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah turut menjadi perhatian. Meski demikian, besaran dan rincian penggunaannya masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak penyelenggara maupun pemerintah daerah.

Persoalan lain menyangkut kepastian pelibatan perusahaan media dan wartawan lokal.

Ika dari Sekretariat PB Porprov XV Jawa Barat 2026 menyampaikan bahwa wartawan dapat mendatangi Media Center untuk memperoleh siaran pers dan foto original kegiatan. Sementara itu, mekanisme kerja sama publikasi masih dalam proses penawaran yang selanjutnya akan diserahkan kepada bagian Barang dan Jasa (Barjas).

Penjelasan tersebut menjadi informasi awal. Namun, media lokal masih membutuhkan kepastian mengenai persyaratan, tahapan penawaran, kriteria seleksi, dan mekanisme kerja sama publikasi.

Dalam dialog itu, beredarnya ID Card kategori “PERS” dengan keterangan “Media Sosial OPD” juga menjadi pembahasan. Ika menjelaskan bahwa penerbitan ID Card bagi pihak nonwartawan diperbolehkan. Karena itu, hal yang perlu diperjelas adalah standar kategori, fungsi, dan akses peliputan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan insan pers.

*Gaung Bekasi sebagai Tuan Rumah Dipertanyakan*

Sorotan lain disampaikan tokoh masyarakat Bekasi, Baba Damin Sada. Ia menilai gaung Kota Bekasi sebagai tuan rumah Porprov belum terasa maksimal di tengah masyarakat.

Minimnya sosialisasi melalui baliho, spanduk, maupun media informasi publik lainnya menjadi catatan yang perlu dievaluasi. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui dan ikut merasakan kebanggaan bahwa Kota Bekasi menjadi tuan rumah perhelatan olahraga tingkat provinsi.

Damin Sada juga menyinggung informasi anggaran yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah. Ia berharap pemanfaatan anggaran dapat memberikan dampak nyata, termasuk memperkuat sosialisasi dan promosi kegiatan.

Selain itu, ia berharap budaya dan kearifan lokal Bekasi lebih ditonjolkan. Porprov seharusnya menjadi momentum memperkenalkan identitas daerah, tradisi, kesenian, serta potensi UMKM kepada masyarakat Jawa Barat.

*Pers Lokal Bukan Penonton*

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menegaskan bahwa pers lokal memiliki peran strategis dalam menyukseskan Porprov, bukan sekadar pelengkap publikasi.

“PWI tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya ingin memastikan pers lokal mendapatkan ruang, akses, kesempatan, dan penghargaan yang proporsional. Wartawan lokal bukan penonton di rumahnya sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, dukungan pers terhadap kesuksesan Porprov harus berjalan seiring dengan keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap independensi jurnalistik.

Dialog tersebut juga mencatat harapan agar para pengambil kebijakan dapat memberikan penjelasan langsung dalam forum lanjutan, terutama mengenai anggaran, akses peliputan, dan mekanisme kemitraan media.

Pada akhirnya, Porprov bukan hanya tentang pertandingan, medali, dan seremoni. Kesuksesan juga harus tercermin dari transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, penghargaan terhadap pers lokal, serta kemampuan Kota Bekasi memperkenalkan identitas budayanya.

Bekasi boleh menjadi tuan rumah Porprov, tetapi keterbukaan tidak boleh hanya menjadi slogan. Publik berhak tahu, pers berhak memperoleh akses, dan masyarakat berhak merasakan manfaatnya.

(Alpin A.S)