Beranda blog

*Wilson Lalengke Ingatkan Publik Terkait Perusahaan Leasing Nakal*

Penulis
H D
-
0

*Lelang Gelap Aset Nasabah, PT BAF Digugat ke PN Jakarta Timur, Wilson Lalengke Ingatkan Publik Terkait Perusahaan Leasing Nakal*

Jakarta – Dunia pembiayaan konsumen (leasing) di Indonesia kembali diuji integritas dan transparansinya. Kasus hukum yang melibatkan seorang ibu rumah tangga bernama Novi Puspitasari sebagai Penggugat melawan raksasa pembiayaan PT Bussan Auto Finance (BAF) selaku Tergugat I, beserta Rizky Nurfyanza (Tergugat II) dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Turut Tergugat), telah resmi didaftarkan di PN Jakarta Timur.

Kasus tersebut bukan sekadar sengketa perdata biasa mengenai wanprestasi. Ini merupakan sebuah cermin buram adanya dugaan praktik sewenang-wenang yang mencederai rasa keadilan masyarakat kecil dan melanggar prinsip-prinsip dasar bernegara yang bersumber dari Pancasila.

Wilson Lalengke, seorang aktivis yang dikenal luas sebagai pembela warga terzolimi di Indonesia, mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap perusahaan leasing BAF yang dinilainya dapat dijerat pasal pidana, baik yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Saya sempat mendampingi korban ke kantor BAF di daerah Jakarta Timur dan mendapatkan fakta bahwa perusahaan ini patut diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan atas asset yang sempat hilang dirampas perampok,” jelas Wilson Lalengke, Jumat, 30 Oktober 2026.

*Kronologi Kasus: Dari Perampasan Kendaraan hingga Lelang Gelap*

Berdasarkan berkas gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang didaftarkan oleh Firma Hukum Ujang Kosasih, S.H. & Partners, akar permasalahan bermula ketika Novi Puspitasari mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan BAF untuk satu unit kendaraan roda empat merek Daihatsu New Ayla tahun 2018 dengan nomor polisi B 2390 BYN. Selama masa kontrak, Penggugat telah menunjukkan iktikad baik dengan membayar cicilan hingga 38 kali sebelum kendaraan tersebut mengalami peristiwa perampasan di jalan umum, tepatnya di SPBU Pesing, Jakarta Barat, pada tanggal 2 Agustus 2022.

Setelah proses hukum di Polres Jakarta terkatung-katung selama 3 tahun, korban Novi mengadukan nasibnya ke Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, pada Maret 2025. Sekira dua bulan kemudian, kendaraan yang sudah sempat berpindah tangan ke oknum Polisi di Jawa Tengah tersebut dijemput oleh Polres Jakarta Barat bersama pelaku perampasan mobilnya. Kendaraan itu selanjutnya dijadikan barang bukti dalam proses hukum di PN Jakarta Barat.

Menariknya, di tengah proses hukum yang berjalan, Novi tetap melanjutkan kewajiban angsurannya selama 6 bulan, menjadikan total cicilan yang telah dibayarkan mencapai 44 kali. Namun, ironi terjadi ketika Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan pengembalian barang bukti kendaraan tersebut bukan kepada debitur selaku pemilik sah secara hukum, melainkan diserahkan langsung kepada pihak BAF melalui perwakilannya pada 1 September 2025.

Alih-alih menyelesaikan kewajiban dengan transparan, pihak BAF melalui oknum karyawannya bernama Rizky Nurfyanza justru mengambil kendaraan itu dari tangan Kejari Jakarta Barat dan melakukan pelelangan kendaraan secara sembunyi-sembunyi tanpa pemberitahuan yang layak kepada pemilik. Selama hampir delapan bulan, Penggugat dibuat bingung tanpa kejelasan informasi.

Korban didampingi oleh Wilson Lalengke akhirnya mendatangi kantor BAF di Ceger, Jakarta Timur, pada 9 September 2026. Bukannya mendapatkan kejelasan sisa utang yang wajar, Novi justru dikejutkan dengan klaim sepihak manajemen BAF bahwa nilai utangnya membengkak secara tidak masuk akal hingga mencapai sekitar Rp156.000.000, sementara kendaraan miliknya dikabarkan telah dilelang murah senilai Rp43.000.000.

Jika ditotal, seluruh dana dari nasabah Novi Puspitasari yang masuk ke perusahaan BAF itu tidak kurang dari: Rp118.800.000,- (44 kali cicilan) ditambah Rp23.900.000,- (uang muka) ditambah Rp43.000.000,- (hasil lelang), jumlah totalnya Rp 185.700.000,- “Anda bayangkan, mobil hilang, mereka sudah membayar total 185.700.000,- rupiah, namun masih ditagih 156.000.000,- rupiah. Memang benar-benar gila dan rakus perusahaan leasing BAF ini!” tukas Wilson Lalengke tidak mampu menyembunyikan amarahnya.

*Indikasi Kuat Penggelapan dan Aksi Arogansi Korporasi*

Dalam keterangannya, Wilson Lalengke, yang telah mengawal kasus ini sejak investigasi mandek di Polres Metro Jakarta Barat pada Maret 2025 atas pengaduan korban, lebih jauh mengatakan bahwa ada indikasi pelanggaran pidana dalam kasus ini. Menurut Petisioner HAM PBB tahun 2025 itu, tindakan PT Bussan Auto Finance (BAF) yang mengambil alih kendaraan dari Kejaksaan dan langsung melelangnya secara sepihak tanpa pengetahuan serta persetujuan pemilik merupakan bentuk tindak kejahatan yang mencederai hukum.

Perilaku mengambil alih asset, yang sebagian besarnya merupakan milik orang lain, menunjukkan indikasi kuat adanya tindak pidana penggelapan terhadap aset yang di dalamnya melekat hak milik dan hak tagih pihak lain (konsumen). Ia menilai bahwa praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan hidup subur di Indonesia.

“Pelaku bisa dijerat dengan Pasal 488 KUHP, penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda kategori V, Rp500 juta, dan/atau Pasal 486 yakni penggelapan biasa yang ancaman hukumannya 4 tahun penjara atau denda Kategori IV, Rp200 juta,” tambah alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Lebih lanjut, Wilson Lalengke mengimbau dan mendesak seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa waspada terhadap taktik licik dan arogansi korporasi pembiayaan yang diduga kuat telah merugikan ribuan nasabah kecil di berbagai daerah. Perlindungan terhadap konsumen harus ditegakkan di atas segalanya, dan aparat penegak hukum diminta untuk tidak menutup mata terhadap modus operandi terselubung berkedok pembiayaan komersial ini.

*Tinjauan Filosofis dan Nilai-Nilai Pancasila*

Jika ditinjau dari sudut pandang filosofis hukum dan nilai-nilai luhur Pancasila, tindakan yang dilakukan oleh korporasi pembiayaan seperti BAF bertolak belakang secara diametral dengan cita-cita bernegara Indonesia. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa tindakan mengambil alih aset dan melelangnya secara sepihak tanpa transparansi informasi mencerminkan hilangnya nilai kemanusiaan dan keadaban dalam relasi bisnis. Konsumen diperlakukan sekadar objek pemerasan ekonomi, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan.

Selain itu, tindakan PT. BAF juga secara telak telah mencederai Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Inti dari keadilan sosial adalah perlindungan bagi golongan lemah terhadap kesewenang-wenangan pihak yang secara ekonomi lebih kuat (power asymmetry). Lonjakan utang yang tidak rasional serta ketertutupan informasi lelang jelas merampas hak keadilan ekonomi warga negara kecil seperti Novi Puspitasari.

Melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang diajukan oleh tim kuasa hukumnya, korban Novi Puspitasari memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Kasus ini harus menjadi momentum penting pembenahan industri leasing di tanah air agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan konsumen yang berkeadilan. (TIM/Red)

Kunjungan Kedukaan ke Personil Manggala Agni yang Gugur Saat Bertugas, ini Janji Bupati

Penulis
Wildan
-
0

Budi Firmansyah jadi korban penyalahgunaan data pribadi

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

Warga bernama Budi Firmansyah RT 001/10 kelurahan Cisarua kecamatan cikole jadi korban penyalahgunaan data pribadi ,meminjamkan uang 25 juta rupiah pada tahun 2024 .

Sebut saja panggilannya Sandy dan udeng Kebonjati juga warga gang zaeniti kelurahan Cisarua diduga menyalahgunakan data pribadi bapak Budi alias sudeng di manfaatkan untuk meminjam uang ke BPR Supra .Dengan cicilan 1,4 juta rupiah yang harus di bayarkan oleh bapak Budi Firmansyah ini menuntut keadilan

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Pasal 67 ayat (3), setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Karna tidak ada itikad baik dari sodara Shandy Budi akan melaporkan langsung kepada pihak berwajib bilamana unit KIA Picanto tidak di kembalikan ke bank bpr supra tipar ,Budi yang merasa di rugikan akan mengadukan kepada pihak berwajib.(Alfi yonimar)

OPERASI SARANG NARKOBA DI PINANG BANJAR! POLISI AMANKAN PRIA 43 TAHUN, SABU 6,33 GRAM DISITA

Penulis
Zulkifli
-
0

Warta In.

“MUARA ENIM – Komitmen Polres Muara Enim Polda Sumatera Selatan dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika kembali dibuktikan melalui pelaksanaan Operasi Sarang Narkoba (OSN). Kali ini, penggerebekan dilakukan di sebuah pondok di Desa Pinang Banjar, Kecamatan.,. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.

Operasi tersebut melibatkan 75 personel gabungan Polres Muara Enim dan Polsek Gelumbang sebagai tindak lanjut laporan masyarakat melalui layanan Bantuan Polisi terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah tersebut.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H. melalui Kasat Resnarkoba Polres Muara Enim Iptu A. Yurico, S.E., M.Si. mengatakan, sebelum melakukan penggerebekan, petugas terlebih dahulu melaksanakan penyelidikan untuk memastikan informasi yang diterima dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan operasi, petugas mendapati lima orang laki-laki berada di pondok tersebut. Saat petugas melakukan penggerebekan, empat orang melarikan diri, masing-masing berinisial I. yang diduga berperan sebagai bandar, U., P., serta seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya. Sementara satu orang berinisial I.B. (43), seorang petani/pekebun asal Kecamatan Gelumbang, berhasil diamankan petugas.

Dari hasil penggeledahan di lokasi, polisi menemukan satu paket narkotika jenis sabu dengan berat 6,33 gram, satu kotak permen warna putih yang dibalut lakban hitam, tiga plastik klip bening kosong, satu alat hisap sabu atau bong, satu bilah pisau, serta dua korek api gas berwarna merah dan ungu.

Petugas juga mengamankan satu unit handphone Vivo warna silver dan satu helai kaos warna biru yang berdasarkan keterangan terduga pelaku I.B. merupakan milik I. yang diduga berperan sebagai bandar. Pengembangan kemudian dilakukan dengan menggeledah rumah I. di Desa Pinang Banjar. Dari lokasi tersebut, petugas kembali mengamankan tiga unit telepon genggam, masing-masing merek Vivo warna biru, Infinix warna abu-abu, dan Vivo warna hitam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Selain mengamankan barang bukti, petugas juga melakukan interogasi dan pemeriksaan urine terhadap I.B. Hasil pemeriksaan menunjukkan urine yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Dalam pemeriksaan awal, I.B. juga mengakui telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya, terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Muara Enim Kompol RTM. Situmorang menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan Polri dalam menindaklanjuti informasi masyarakat. Ia mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Jangan memberikan ruang bagi peredaran narkotika karena dampaknya dapat merusak generasi muda, menghancurkan keluarga, serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Segera laporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkotika,” tegasnya.

Polres Muara Enim menegaskan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, diharapkan Kabupaten Muara Enim semakin aman, sehat, dan terbebas dari ancaman narkotika.

(zulkifli/hms)

Kapolda NTB Imbau Orang Tua Awasi Anak Usai Kasus Penganiayaan Udayana, dan Manfaatkan Layanan 110

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Kapolda NTB Imbau Orang Tua Awasi Anak Usai Kasus Penganiayaan Udayana, dan Manfaatkan Layanan 110

Warta.in

Mataram, NTB – Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap anak-anak serta anggota keluarga. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana, baik sebagai korban maupun pelaku.

Kapolda juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan informasi terkait potensi gangguan keamanan maupun tindak kriminal kepada kepolisian melalui layanan darurat 110.

Imbauan tersebut disampaikan Kapolda NTB saat memimpin konferensi pers pengungkapan kasus dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang ditangani Polresta Mataram, di Gedung Wira Pratama Polresta Mataram, Kamis (29/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda didampingi Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, S.I.K., M.H. Kapolda juga menyapa dan berdialog dengan tiga terduga pelaku dewasa yang disebut terlibat dalam kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam di kawasan Udayana beberapa hari sebelumnya. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang korban meninggal dunia.

Kapolda menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang melibatkan korban berusia anak-anak, sementara sebagian besar terduga pelaku juga masih berusia anak.

“Kami turut prihatin kepada para korban yang masih berstatus anak. Demikian pula terhadap para terduga yang sebagian besar usia anak. Ini tentu menjadi pukulan bagi kita sebagai orang tua,” tegasnya.

Menurut Kapolda, peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi semua pihak mengenai pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter dan mengawasi pergaulan anak. Perhatian orang tua, komunikasi yang baik, serta pembinaan sejak dini diharapkan dapat mencegah anak terjerumus dalam perilaku menyimpang maupun tindak kekerasan.

Selain mengajak keluarga meningkatkan pengawasan, Kapolda menegaskan bahwa kepolisian akan memperkuat langkah-langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan segera menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya potensi tindak kejahatan.

Polresta Mataram Perkuat Patroli Antisipasi Kejahatan Jalanan

Sementara itu, Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko menegaskan bahwa jajarannya akan meningkatkan upaya pencegahan melalui penerapan pola patroli yang lebih terarah, terutama di jalur dan kawasan yang teridentifikasi rawan kejahatan jalanan atau *street crime*.

Patroli tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktivitas, khususnya pada waktu dan lokasi yang dinilai berisiko.

Terkait kasus penganiayaan di kawasan Udayana, Hendro memastikan proses hukum terhadap para terduga pelaku akan dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga menegaskan bahwa penanganan terhadap terduga pelaku yang masih berstatus anak akan tetap memperhatikan hak-hak mereka serta aturan khusus yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak.

“Kami akan proses perkara ini sesuai aturan yang berlaku dan profesional. Hak dan aturan yang berlaku kepada terduga berstatus anak tetap akan diutamakan,” tegasnya.

Kapolresta mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan penanganan perkara tersebut kepada Polresta Mataram. Ia memastikan kepolisian akan menangani kasus ini sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Melalui peningkatan patroli, keterlibatan masyarakat, serta penguatan peran keluarga, Polda NTB dan Polresta Mataram berharap potensi kejahatan jalanan dapat ditekan dan keamanan masyarakat semakin terjaga.

Kapolda juga mengingatkan bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas

sr/hpntb

Gelar Jumat Curhat, Personil Polsek Bunut Ajak Pemuda Hindari Judi Online dan Narkoba

Penulis
Eddy Gunawan
-
0

BUNUT — Polsek Bunut kembali menggelar kegiatan rutin mingguan bertajuk Jumat Curhat pada Jumat, 30 Oktober 2026. Kegiatan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi serta menjaga kondusifitas ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) ini dipimpin langsung oleh Kanit Binmas Polsek Bunut, Aipda S.E. Pardosi.

Dalam Kegiatan Sosialisasi ini Kanit Binmas Polsek Bunut Menyampaikan, Agar para pemuda terhindar dari Bahaya Judi Online dan Narkoba, karena dapat merusak masa depan dan mengganggu Ekonomi kita

“Kami mengajak masyarakat,terutama pemuda agar menghindari Transaksi ilegal dan Judi Online, dan juga agar menjauhi narkoba karena sangat merusak masa depan kita” kata Beliau.

​Dalam pertemuan bersama warga tersebut, Aipda S.E. Pardosi memberikan imbauan khusus terkait maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mengingat kondisi wilayah Kabupaten Pelalawan yang saat ini diselimuti kabut asap akibat kebakaran lahan, pihak kepolisian meminta masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.
​Selain masalah karhutla, Polsek Bunut juga mengingatkan warga untuk membentengi keluarga dan lingkungan dari berbagai ancaman penyewenang-wenangan sosial maupun hukum.
​Poin Utama Imbauan Kamtibmas Polsek Bunut:
​Waspada Karhutla: Stop pembakaran lahan dan segera laporkan ke pihak berwajib jika menemukan titik api.
​Bahaya Judi Online (Judol): Mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur perjudian digital yang merusak ekonomi dan keharmonisan keluarga.
​Penyalahgunaan Narkoba & Miras: Menolak keras peredaran serta konsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang di lingkungan permukiman.
​Antisipasi Kenakalan Remaja & LGBT: Mengajak para orang tua untuk lebih ketat memantau pergaulan anak guna mencegah kenakalan remaja, perilaku seks bebas, maupun dampak pergaulan menyimpang (LGBT).

Pelantikan Pengurus GOW Sukabumi: Di Antara Harapan Bupati dan Tantangan Realisasi di Lapangan

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

SUKABUMI – Bupati Sukabumi H. Asep Japar resmi melantik pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sukabumi masa bakti 2026–2031 di Pendopo Sukabumi, Jumat (30/10/2026). Dalam kepengurusan baru yang dipimpin oleh Hj. Rina Rosmaniar Japar tersebut, pemerintah daerah menekankan pentingnya menjaga soliditas dan efektivitas program pemberdayaan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati H. Asep Japar menegaskan bahwa GOW merupakan mitra strategis pemerintah daerah sekaligus rumah besar bagi 43 organisasi wanita di Kabupaten Sukabumi.

“Di sini, kekuatan perempuan-perempuan hebat berkumpul dan menjadi motor penggerak keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah,” ujar Asep.

Ia meminta pengurus baru tidak hanya menjaga persatuan dan integritas, tetapi juga memastikan program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Pemerintah Kabupaten Sukabumi pun menyatakan komitmennya untuk terus mendukung peran GOW dalam pembangunan daerah.

Senada dengan Bupati, Ketua GOW Kabupaten Sukabumi terpilih, Hj. Rina Rosmaniar Japar, menyikapi keragaman latar belakang anggota sebagai modal sosial untuk saling menguatkan. Ia mengajak seluruh jajaran pengurus untuk bekerja secara profesional, terbuka, dan beretika.

“Dengan kebersamaan, sinergi, dan komitmen yang kuat, kita pasti mampu menjalankan amanah ini dengan baik. Mari kita jadikan masa kepengurusan GOW 5 tahun ke depan sebagai masa kebangkitan perempuan Sukabumi,” ungkap Rina.

Catatan Kritis: Mendorong GOW Lepas dari Kesan Seremonial
Di sisi lain, publik dan kalangan pengamat sosial mengingatkan agar kepengurusan baru ini mampu menjawab tantangan riil perempuan di Kabupaten Sukabumi, seperti masalah kesejahteraan ekonomi keluarga, tingginya angka pernikahan anak, hingga akses kesehatan ibu dan anak di wilayah pelosok.

Aktivis pemberdayaan perempuan daerah menilai, tantangan terbesar GOW selama ini adalah konsistensi program pasca-pelantikan. Sering kali organisasi kewanitaan terjebak pada kegiatan yang bersifat seremonial dan kurang memiliki dampak terukur bagi masyarakat di tingkat akar rumput (grassroots).

“Harapan kami, 43 organisasi yang tergabung di GOW tidak hanya aktif saat ada acara resmi pemerintah. GOW periode 2026–2031 harus membuktikan transparansi program dan berani turun langsung menyentuh isu-isu krusial perempuan pedesaan, seperti pelatihan literasi keuangan dan pendampingan korban kekerasan,” ujar salah satu perwakilan lembaga swadaya masyarakat lokal.

Dengan adanya dorongan dari pemerintah daerah dan pengawalan kritis dari masyarakat, kepengurusan GOW Kabupaten Sukabumi 2026–2031 diharapkan dapat membuktikan kinerjanya secara nyata selama lima tahun ke depan.

Pemprov NTB Dorong Pembenahan Tata Niaga Tembakau dan Perlindungan Kesehatan

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Pemprov NTB Dorong Pembenahan Tata Niaga Tembakau dan Perlindungan Kesehatan

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pembenahan tata niaga tembakau, penguatan posisi tawar petani, serta perlindungan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari upaya menyikapi persoalan industri tembakau secara menyeluruh. Besarnya produksi tembakau perlu diimbangi dengan kepastian pasar dan harga yang lebih transparan bagi petani, sekaligus langkah nyata untuk mengurangi risiko kesehatan akibat konsumsi rokok.

Persoalan tersebut mengemuka dalam pemutaran film dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau dan diskusi publik yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Universitas Mataram, Kamis (29/10). Mataram menjadi kota kelima dalam rangkaian kegiatan yang membahas dampak industri tembakau terhadap kehidupan petani, pekerja, keluarga, dan kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa persoalan tembakau tidak cukup dilihat hanya dari kontribusi ekonominya maupun dampak kesehatannya. Keduanya perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berpijak pada kondisi nyata masyarakat.

“Produksi yang besar belum tentu membuat petani sejahtera. Karena itu, kita perlu memastikan petani mendapatkan perlindungan, kepastian harga, dan posisi tawar yang lebih baik,” ujarnya.

Menurut Aka, pembenahan tata niaga perlu mencakup penguatan data produksi dan harga, transparansi penilaian mutu dan penimbangan, kepastian penyerapan hasil panen, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses petani. Langkah tersebut penting agar petani memperoleh informasi yang memadai dan tidak selalu berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan pembeli.

Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga perlu dievaluasi secara berkala agar penggunaannya sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, diversifikasi usaha pertanian perlu diperkuat untuk membuka sumber pendapatan alternatif sehingga rumah tangga petani tidak sepenuhnya bergantung pada tembakau.

Dari perspektif petani, Sri Rinjani dari Organisasi Pengurus Petani Tembakau Lombok mengungkapkan bahwa tingginya produksi tembakau di NTB belum otomatis menjamin kesejahteraan. Petani masih menghadapi tingginya biaya produksi dan sewa lahan, ketergantungan pada pinjaman modal, ketidakpastian harga jual, serta risiko gagal panen akibat perubahan cuaca.

Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, beban ekonomi petani semakin berat karena biaya produksi dan kewajiban pembayaran pinjaman tetap harus dipenuhi. Karena itu, penguatan posisi tawar, akses terhadap pasar, perlindungan terhadap risiko usaha tani, serta peluang mengembangkan sumber penghasilan lain menjadi bagian penting dalam menjawab persoalan tersebut.

Sementara itu, Ketua AJI, Irsyan Hasyim, menjelaskan bahwa film Di Balik Ilusi Tembakau bertujuan membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat sisi lain industri rokok yang kerap dikaitkan dengan kesejahteraan dan kontribusi ekonomi. Film tersebut mengangkat pengalaman petani, penyintas penyakit akibat rokok, serta keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Dokumenter ini juga menyoroti strategi pemasaran industri rokok dan pentingnya melindungi anak-anak serta generasi muda dari pengaruh promosi produk tembakau.

Dari sisi kesehatan, akademisi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Dr. Marisa Syavitri Dilaga, MPH menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok, terutama anak-anak dan ibu hamil. Edukasi sejak dini, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta dukungan bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok perlu terus diperkuat melalui keluarga, lingkungan sosial, dan layanan kesehatan, termasuk puskesmas.

Ia juga mengingatkan bahwa pengeluaran untuk rokok dapat mengurangi kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan penting lainnya, seperti pangan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Berbagai perspektif tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tembakau memerlukan kebijakan yang tidak mengabaikan nasib petani maupun risiko kesehatan masyarakat. Pembenahan tata niaga, pemanfaatan DBHCHT yang tepat sasaran, edukasi kesehatan, dan diversifikasi usaha perlu berjalan sebagai agenda yang saling melengkapi.

Ukuran keberhasilan tata kelola tembakau bukan semata-mata besarnya produksi, melainkan terciptanya tata niaga yang lebih adil bagi petani, penggunaan anggaran yang memberi manfaat nyata, serta perlindungan kesehatan masyarakat yang dijalankan secara konsisten.(sr/dkisntb)

 

“Turun Langsung ke Penukal, Ketua TP PKK PALI Dwi Septaria Serahkan Bantuan Sarana Dagang”

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in//PALI – 29 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus bergerak nyata dalam memperkuat pilar ekonomi masyarakat pasca-pandemi dan menyongsong era Indonesia Emas. Sebagai wujud komitmen terhadap penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemkab PALI menyalurkan puluhan paket bantuan sarana distribusi perdagangan yang dipusatkan di Kecamatan Penukal, Kabupaten PALI.

Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari stimulus ekonomi daerah untuk memastikan para pelaku usaha akar rumput memiliki fasilitas yang layak guna meningkatkan produktivitas harian mereka. Bantuan yang disalurkan kali ini menyasar langsung para pedagang kecil yang menjadi penggerak utama perputaran uang di tingkat kecamatan.

Kehadiran Ketua TP PKK PALI Bakar Semangat Pelaku Usaha, Kegiatan yang berlangsung tertib dan penuh antusiasme ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten PALI, Dwi Septaria, S.E. Kehadiran tokoh perempuan nomor satu di Bumi Serepat Serasan ini menjadi bukti bahwa pembinaan terhadap ekonomi keluarga dan pelaku usaha mikro menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Dalam sela-sela penyerahan, Dwi Septaria menyampaikan pesan motivasi kepada para penerima manfaat agar bantuan yang diberikan dapat dijaga dan dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan skala usaha mereka. Pemerintah berharap bantuan stimulus seperti ini dapat menjadi batu loncatan bagi para pedagang kecil untuk naik kelas.

Sinergi Provinsi dan Daerah: Geliat 36 Paket Sarana Perdagangan, Aksi nyata ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang solid antara Pemerintah Kabupaten PALI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Sebanyak 36 paket bantuan sarana distribusi perdagangan diserahkan secara simbolis dan langsung kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.

Adapun rincian bantuan yang disalurkan difokuskan pada alat penunjang usaha praktis yang sangat dibutuhkan di lapangan, antara lain:

• Mesin Penyegel Gelas (Cup Sealer): Alat ini diberikan untuk membantu para pedagang minuman kekinian atau kuliner cair agar kemasan produk mereka lebih higienis, rapi, dan memiliki nilai jual lebih tinggi.

• Payung Lapak Pedagang: Sarana pelindung ini diberikan untuk memastikan aktivitas berdagang masyarakat tetap berjalan lancar tanpa terganggu oleh faktor cuaca, baik terik matahari maupun hujan.

Komitmen Menuju PALI Maju dan Indonesia Emas, Dengan adanya bantuan sarana penunjang ini, Pemkab PALI berharap struktur ekonomi kerakyatan di Kecamatan Penukal semakin kokoh. Kemasan produk yang lebih baik dan tempat jualan yang lebih nyaman diproyeksikan mampu mendongkrak omzet harian para pedagang lokal.

Melalui program berkelanjutan seperti ini, Pemerintah Kabupaten PALI menegaskan kembali komitmennya untuk tidak sekadar memberikan bantuan instan, melainkan membangun infrastruktur pendukung usaha yang berdampak jangka panjang. Upaya penguatan sektor perdagangan hilir ini menjadi salah satu langkah nyata daerah dalam mendukung visi besar mewujudkan PALI Menuju Indonesia Emas.

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Polda NTB Bongkar Pengoplosan Beras SPHP, 2 Pengusaha Penggilingan Padi Jadi Tersangka

Warta in
Mataram, NTB — Polda NTB menetapkan 2 orang pengusaha penggilingan padi berinisial HM dan Z sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog. Keduanya diduga mengemas ulang beras bersubsidi ke dalam karung berukuran lebih besar untuk dijual kembali.

Dua kasus tersebut terungkap di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dan Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Polisi menyita ratusan karung beras, ribuan lembar kemasan bekas, timbangan digital, serta mesin jahit karung dari kedua lokasi.

Kasus ini dipaparkan dalam konferensi pers di Mapolda NTB, Kamis (29/10/2026), yang dipimpin Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Kholid bersama Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Ade Zamrah.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Kholid menjelaskan, pada kasus pertama, HM diduga membeli dua ton beras SPHP kemasan 5 kilogram dengan harga Rp12.000 per kilogram. Beras tersebut dikeluarkan dari kemasan aslinya, dicampur dengan beras gilingan lokal, kemudian dikemas ulang ke dalam karung 50 kilogram untuk dijual seharga Rp13.000 per kilogram.

Sementara, tersangka Z diduga membeli 1,5 ton beras SPHP dengan harga Rp12.000 per kilogram. Beras tersebut kemudian dikemas ulang ke dalam karung 25 kilogram dan dijual ke sampai wilayah Bali seharga Rp12.500 per kilogram. Berdasarkan hasil penyelidikan, praktik tersebut telah dilakukan empat kali sejak awal Agustus 2026.

“ Polda NTB tidak akan membiarkan program pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan melalui praktik perdagangan yang melanggar hukum,” tandas Kholid.

Ade Zamrah mengatakan, pengungkapan kedua kasus berawal dari temuan di dua tempat kejadian perkara (TKP) ,lalu ditindaklanjuti dengan penyidikan berdasarkan dua laporan polisi, masing-masing tertanggal 5 Mei 2026 dan 27 Agustus 2026.

Menurut Ade, kedua tersangka yang merupakan pengusaha penggilingan padi di wilayah Ungga, Lombok Tengah, menggunakan modus serupa, yakni memindahkan beras SPHP dari kemasan asli 5 kilogram ke karung polos berukuran lebih besar.

Selanjutnya, Pelaku membuka kemasan SPHP Bulog ukuran 5 kg, kemudian melakukan pencampuran dan repacking ulang ke dalam karung polos berukuran 25 kilogram dan 50 kilogram untuk diperdagangkan kembali,” ujarnya.

Dia menguraikan, Dari lokasi pertama di Dusun Bermi, Lombok Barat polisi menyita 440 karung beras SPHP kemasan 5 kilogram, 396 lembar kemasan kosong SPHP ukuran 5 kilogram, 165 lembar karung putih berlabel UD Sri Ayu, serta 99 karung berisi beras ukuran 50 kilogram yang berlabel Mitra UD Sri Ayu dengan keterangan komoditas beras HPL produksi 2026. Petugas juga mengamankan satu timbangan digital dan satu mesin jahit karung.

Sementara dari lokasi kedua di Dusun Dasan Ketapang, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, polisi menyita 51 karung bermotif garis merah berukuran 25 kilogram berisi beras SPHP, 45 karung beras SPHP kemasan 5 kilogram, 200 lembar karung putih polos berlist merah ukuran 25 kilogram, serta 1.600 lembar bekas karung SPHP ukuran 5 kilogram. Barang bukti lainnya berupa timbangan digital bermerek General, mesin jahit karung bermerek New Long, serta sebilah gunting.(sr)

123...1,704Halaman 1 dari 1,704