Wartain Banten | Pemerintahan | 16 Desember 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali meraih predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Republik Indonesia. Penghargaan ini menegaskan konsistensi Pemprov Banten dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 sekaligus peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam penilaian tersebut, Provinsi Banten meraih predikat Informatif dengan skor 96,45 dan menempati peringkat delapan dari 21 provinsi yang berhasil memperoleh predikat informatif secara nasional.

Anugerah tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten, Beni Ismail. Penilaian dilakukan melalui proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Pusat dengan prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Beni Ismail menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Banten dalam menjalankan keterbukaan informasi publik secara konsisten.

“Predikat Informatif ini adalah bentuk pengakuan atas komitmen Pemprov Banten dalam memenuhi hak masyarakat terhadap informasi publik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat memahami berbagai kebijakan serta program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

“Melalui informasi yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat memahami kebijakan serta program pembangunan yang dijalankan pemerintah,” katanya.

Beni menegaskan bahwa keterbukaan informasi berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik karena mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat.

“Masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga dapat berpartisipasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.

Ke depan, Pemprov Banten berkomitmen terus memperkuat sistem dan sumber daya agar layanan informasi semakin optimal dan manfaat keterbukaan informasi dapat dirasakan luas oleh masyarakat.

“Kami akan terus melakukan penguatan sistem dan sumber daya agar keterbukaan informasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Ketua Komisi Informasi Donny Yoesgiantoro mengapresiasi komitmen pimpinan badan publik dalam mewujudkan transparansi informasi dan berharap capaian predikat Informatif dapat memotivasi badan publik lainnya.

Ia menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 serta bagian dari target RPJMN. Pada 2025, Komisi Informasi memantau 387 badan publik, dengan 197 di antaranya atau 50,9 persen meraih kualifikasi Informatif, melampaui target RPJMN.

Ke depan, Komisi Informasi mendorong penguatan komitmen melalui kolaborasi dengan masyarakat sipil dan media guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 16 Desember 2025  — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menyalurkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita kurang gizi di Kota Cilegon. Bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen TP PKK Provinsi Banten dalam mendukung percepatan penurunan angka gizi kurang dan stunting.

Penyaluran PMT dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Senin (15/12/2025). Tinawati menyampaikan bahwa pemenuhan gizi balita menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

“Balita adalah aset masa depan bangsa. Kita harus memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang agar tumbuh sehat, cerdas, dan kuat,” ungkap Tinawati.

Ia menegaskan, upaya penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan peran keluarga serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pendampingan dan edukasi kepada orang tua terkait pola asuh dan pemenuhan gizi anak menjadi kunci penting dalam menekan angka stunting.

Tinawati juga menambahkan bahwa penanganan masalah gizi tidak hanya berfokus pada pemenuhan makanan, tetapi juga harus dibarengi dengan perubahan perilaku dan peningkatan pengetahuan keluarga.

“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Tinawati mengapresiasi sinergi TP PKK, pemerintah daerah, puskesmas, dan kader yang aktif melakukan pendataan, pemantauan, serta pendampingan balita kurang gizi. Salah satu penerima bantuan, Nadira, menyampaikan terima kasih atas perhatian TP PKK Provinsi Banten dalam membantu pemenuhan gizi anaknya.

“Alhamdulillah dan terima kasih ataa bantuannya, semoga ini dapat bermanfaat bagi anak saya,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Tinawati menyalurkan 28 paket PMT yang terdiri dari 5 kg beras fortifikasi dan 1 kg telur omega untuk balita kurang gizi.(WartainBanten)

Warta.in Jabar ◊ Selasa, 16 Desember 2025.

Kota Bekasi – Dalam upaya mengurangi sampah plastik sekaligus sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air minum di ruang terbuka publik, Pemerintah Kota Bekasi bersama Perumda Tirta Patriot meluncurkan _Spot Air Minum Keren_ di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bekasi Jl. A. Yani, pada Senin (15/12)

Sebelumnya, _Spot Air Minum Keren_ telah hadir di Plaza Patriot Candrabhaga yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh warga masyarakat.

Air minum yang disediakan di _Spot Air Minum Keren_ bersumber dari bawah permukaan yang melalui proses sterilisasi sehingga bisa langsung diminum dan saat ini sudah terdapat 2 unit di Lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menjelaskan bahwa kehadiran _Spot Air Minum Keren_ dimulai dari inisasi Pemerintah Kota Bekasi yang tidak lagi menggunakan minuman kemasan plastik dan para aparaturnya diwajibkan memakai tumbler, maka dari itu kehadiran _Spot Air Minum Keren_ dapat memenuhi kebutuhan air minum.

“Di setiap rapat dan di setiap pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kota Bekasi tidak lagi menyiapkan air minum kemasan plastik, dan seluruh aparatur harus membawa tumbler, sekarang atas ide inovasi dari Perumda Tirta Patriot, _Spot Air Minum Keren_ bisa memenuhi kebutuhan air minum para aparatur dengan harga murah,” jelas Tri Adhianto.

Tri Adhianto pun menambahkan, “ke depannya, program _Spot Air Minum Keren_ ini bisa hadir di setiap sekolah, sehingga anak-anak sudah bisa mendapatkan air minum yang tentunya bersih dan aman, sehingga budaya mengurangi sampah plastik bisa ditanamkan sejak dini mulai dari lingkungan sekolahnya masing-masing,” imbuhnya.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto juga menjelaskan mengapa _Spot Air Minum Keren_ ini tidak digratiskan, hal itu, bukan mencari keuntungan semata, tetapi agar operasional Perumda Tirta Patriot tetap berjalan.

“Tidak digratiskan karena ada operasional dan perawatan mesin di _Spot Air Minum Keren_ ini agar mesin ini bisa terus digunakan dengan baik, tapi tentunya kita tetapkan harganya sangat murah dan mudah-mudahan program ini terus berkembang dan berkelanjutan,” pungkas Tri.

(Jefry. Smk)