Beranda blog

SATUAN BRIMOB REJANG LEBONG LAKSANAKAN PENGAMANAN DI POLRES REJANG LEBONG SEBAGAI BENTUK ANTISIPASI.

Penulis
Hari
-
0
oplus_0

Warta.in-RejangLebong,Bengkulu.

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, Satuan Brimob Polda Bengkulu Kompi 2 Batalyon A Pelopor Brimob Rejang Lebong melaksanakan kegiatan pengamanan di Markas Polres Rejang Lebong, Jumat (10/7/26).

Kegiatan pengamanan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap segala potensi gangguan keamanan, baik di lingkungan internal maupun eksternal Mako Polres Rejang Lebong. Personel Brimob disiagakan di beberapa titik strategis meliputi pintu gerbang masuk, area perkantoran, serta lokasi pelayanan publik.

Danton 5 Kompi 2 Batalyon A Pelopor Brimob Rejang Lebong, Aiptu, Harman, menyampaikan bahwa kehadiran personel Brimob merupakan wujud sinergitas dan dukungan penuh terhadap Polres Rejang Lebong dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Kami menempatkan personel untuk melakukan pengamanan dan patroli di sekitar Mako Polres Rejang Lebong. Ini merupakan langkah preventif dan bentuk kesiap siagaan kami dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang datang untuk mengurus keperluan di Polres,” ujar Aiptu, Harman,

Selain pengamanan statis, personel juga melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan dan tamu yang keluar masuk Mako Polres Rejang Lebong. Sikap humanis tetap dikedepankan dengan tetap mengedepankan protokol pelayanan yang ramah.

Kapolres Rejang Lebong AKBP .Syahrul Hariady, S.IK,.MH, mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Satuan Brimob Rejang Lebong. Menurutnya, kolaborasi antar satuan ini sangat penting untuk menciptakan rasa aman, terutama di tengah dinamika situasi saat ini.

“Kami berterima kasih kepada rekan-rekan Brimob yang telah membantu pengamanan. Sinergi ini akan terus kami jaga agar Polres Rejang Lebong dan seluruh jajarannya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan rasa aman,” kata Pak Kapolres.

Kegiatan pengamanan oleh Satuan Brimob Rejang Lebong akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

(Tim Red)

Kebakaran Limbah Kayu Somil Hebohkan Warga Penimbung, Polsek Gunungsari Turun Tangan

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Kebakaran Limbah Kayu Somil Hebohkan Warga Penimbung, Polsek Gunungsari Turun Tangan

Warta.in
Lombok Barat,NTB – Kebakaran tumpukan limbah kayu sempat menggegerkan warga Dusun Penimbung Gubuk Baru, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kamis (9/7/2026) sekitar pukul 19.00 Wita. Beruntung, kobaran api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke gudang pemotongan kayu (somel) milik Samwil.

Kapolsek Gunungsari Iptu Ida Bagus Adnyana Putra langsung memimpin personel piket bersama Bhabinkamtibmas Desa Penimbung menuju lokasi usai menerima laporan warga. Personel mengamankan area, membantu proses evakuasi, sekaligus memastikan situasi tetap kondusif selama pemadaman berlangsung.

Berdasarkan keterangan saksi, kepulan asap pertama kali terlihat usai salat Magrib. Warga kemudian berteriak meminta bantuan sambil menghubungi pemilik gudang dan petugas pemadam kebakaran. Warga bahu-membahu menyiram api memakai air selokan, agar kobaran tidak merembet ke bangunan utama.

Sekitar pukul 19.40 Wita, dua unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Barat tiba di lokasi. Petugas langsung melakukan pemadaman dan pendinginan hingga api sepenuhnya padam sekitar pukul 20.15 Wita. Insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material.

Kapolsek Gunungsari Iptu Ida Bagus Adnyana Putra mengapresiasi respons cepat warga saat menghadapi kebakaran tersebut. “Sinergi warga, petugas pemadam, dan personel kepolisian membuat api cepat dikendalikan sehingga tidak merembet ke bangunan gudang. Kami juga mengimbau masyarakat lebih berhati-hati saat membuang puntung rokok, terutama di area yang banyak menyimpan material mudah terbakar,” ujarnya.

Dugaan sementara, api berasal dari puntung rokok yang tertiup angin lalu menyulut tumpukan limbah kayu kering di sekitar gudang. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian, meminta keterangan saksi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penyebab kebakaran.

“Peristiwa ini menjadi pengingat agar setiap pemilik usaha dan masyarakat lebih memperhatikan potensi kebakaran di lingkungan kerja. Pencegahan jauh lebih baik dibanding harus menghadapi risiko kebakaran yang lebih besar,” tutup Iptu Ida Bagus Adnyana Putra.(sr/h pm)

Prabowo Berpesan, Pemerintah Harus Berpihak kepada Rakyat

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Prabowo Berpesan, Pemerintah Harus Berpihak kepada Rakyat

Warta.in
MENINTING, Lombok Barat,NTB – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada peresmian Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Di hadapan jajaran pemerintah pusat dan daerah serta ribuan masyarakat yang hadir, Presiden menekankan bahwa seluruh penyelenggara negara memikul amanah besar untuk mengabdi kepada rakyat. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan bangsa.

Presiden mengingatkan bahwa seluruh aparatur negara, mulai dari birokrasi, TNI, Polri hingga aparat penegak hukum, pada hakikatnya adalah pelayan rakyat. Seluruh kewenangan, jabatan, dan fasilitas yang dimiliki merupakan amanah yang bersumber dari rakyat sehingga harus digunakan secara bertanggung jawab.

Presiden juga menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan seseorang. Menurutnya, supremasi hukum harus menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan tekad pemerintah untuk memberantas korupsi dan menutup berbagai kebocoran keuangan negara yang selama ini menghambat pembangunan nasional.

Menurut Presiden, setiap rupiah uang negara harus dikelola secara efektif dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, serta program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan maupun mengalami kesulitan memperoleh pangan. Ketahanan pangan, menurutnya, merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa yang harus terus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas pertanian, serta keberpihakan kepada para petani sebagai produsen pangan nasional.

Selain ketahanan pangan, Presiden menyampaikan optimisme terhadap upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional. Salah satu langkah strategis yang disampaikan adalah pengembangan bahan bakar nabati B50 yang dinilai mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.

Presiden menjelaskan bahwa pengembangan B50 berpotensi menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp170 triliun. Penghematan tersebut, menurutnya, dapat dialihkan untuk mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur strategis, termasuk bendungan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan pembangunan lainnya yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Presiden juga mengingatkan bahwa berbagai kebijakan strategis pemerintah tidak selalu berjalan mudah. Namun, pemerintah akan tetap konsisten mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan nasional, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan maupun kepentingan yang menghambat upaya mewujudkan kemandirian bangsa.

Presiden menegaskan bahwa seluruh ikhtiar pemerintah diarahkan untuk membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Melalui pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang berkeadilan, pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, serta pembangunan yang berpihak kepada rakyat, Presiden menyatakan optimistis Indonesia mampu mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang maju dan memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.(sr/hpntb)

Presiden Prabowo Merasa Berhutang kepada Rakyat NTB

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Presiden Prabowo Merasa Berhutang kepada Rakyat NTB

Warta.in
MENINTING, Lombok Barat ,NTB – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan kepadanya selama perjalanan politik nasional. Di hadapan ribuan masyarakat yang menghadiri peresmian Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Jumat (10/7/2026), Presiden menyatakan dirinya masih memiliki utang budi kepada masyarakat NTB yang akan dibalas melalui kerja nyata untuk kepentingan rakyat.

Presiden mengatakan, hubungan emosional dengan masyarakat NTB telah terjalin sejak lama. Menurutnya, dukungan yang terus diberikan masyarakat NTB, yang secara konsisten memberikan kepercayaan kepadanya dalam setiap pemilihan presiden yang diikutinya, merupakan kepercayaan yang tidak pernah dilupakan dan menjadi amanah besar dalam menjalankan pemerintahan.

“Saya merasa masih punya utang kepada rakyat Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas kesetiaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada saya,” ujar Presiden.

Bagi Presiden, dukungan masyarakat NTB bukan sekadar catatan kemenangan dalam kontestasi politik. Kepercayaan tersebut merupakan amanah yang harus dijawab melalui kerja keras, pengabdian, dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Karena itu, Presiden menegaskan akan mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, dan kemampuannya untuk memenuhi amanah yang telah diberikan masyarakat.

Presiden menegaskan bahwa seluruh pengabdiannya sebagai Kepala Negara diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Baginya, kepercayaan yang diberikan masyarakat harus dibalas dengan hasil nyata melalui pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, dan pelayanan yang semakin baik kepada seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan sebagai modal utama membangun Indonesia. Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang besar dan maju adalah bangsa yang mampu bersatu, memiliki jiwa besar, serta meninggalkan rasa dendam, curiga, dan perpecahan.

Presiden mengingatkan bahwa tidak ada bangsa lain yang akan lebih peduli terhadap Indonesia selain rakyat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, seluruh anak bangsa harus menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan bersama-sama melanjutkan pembangunan demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Presiden kembali menegaskan bahwa kepercayaan rakyat merupakan kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga. Bagi Presiden Prabowo, dukungan masyarakat NTB akan terus menjadi pengingat untuk bekerja lebih keras, mengabdi dengan sepenuh hati, dan memastikan setiap kebijakan pemerintah bermuara pada kesejahteraan rakyat.(sr/dkisntb)

Presiden Prabowo Resmikan Bendungan Meninting : Air Harus Sampai kepada Petani

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Presiden Prabowo Resmikan Bendungan Meninting : Air Harus Sampai kepada Petani

Warta.in
MENINTING, Lombok Barat –NTB Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, bersama empat bendungan lainnya yang berada di Bali, Jawa Tengah, dan Aceh secara serentak dari Bendungan Meninting, Jumat (10/7/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wakil Gubernur beserta Forkopimda NTB, para bupati dan wali kota se-NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan petani yang akan menerima manfaat langsung dari Bendungan Meninting.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan bendungan bukan sekadar membangun infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk menjamin ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Presiden mengingatkan agar manfaat bendungan benar-benar dirasakan oleh para petani.

“Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai kepada petani. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara,” tegas Presiden.

Presiden mengatakan, pembangunan bangsa merupakan proses panjang yang membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan. Menurutnya, sebuah proyek pembangunan dapat dimulai oleh satu pemerintahan dan diselesaikan oleh pemerintahan berikutnya. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari kerja besar membangun Indonesia yang harus dihargai sebagai wujud persatuan dalam pembangunan nasional.

“Pemerintah yang investasi pertama, pemerintah yang groundbreaking, pemerintah yang mulai membangun mungkin bukan pemerintah yang meresmikan. Inilah pembangunan bangsa. Inilah kebangkitan bangsa,” ujar Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya sebuah infrastruktur, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bendungan harus mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, mengurangi risiko banjir, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Presiden mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar menjaga integritas dalam mengelola amanah rakyat. Menurutnya, seluruh anggaran pembangunan harus digunakan secara bertanggung jawab dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia,” katanya.

Kepada para kepala daerah dan seluruh pemimpin, Presiden juga berpesan agar memimpin dengan ketulusan dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

“Pimpinlah dengan cinta kepada rakyat. Hindari niat menjadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Pemimpin yang suka berbohong adalah bencana bagi rakyat,” pesan Presiden.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa lima bendungan yang diresmikan merupakan bagian dari pembangunan bendungan nasional periode 2015–2025 yang mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi.

Lima bendungan tersebut meliputi Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah; Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali; Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara; dan Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh.

Kelima bendungan tersebut memiliki total kapasitas tampung sekitar 371 juta meter kubik, didukung jaringan irigasi sepanjang 280 kilometer yang melayani sekitar 40.000 hektare lahan pertanian. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan produksi padi hingga sekitar 720.000 ton per tahun, menyediakan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, mereduksi risiko banjir pada kawasan seluas sekitar 932 hektare, serta mendukung pengembangan energi baru terbarukan melalui potensi PLTA sebesar 9,6 megawatt dan PLTS terapung sebesar 346 megawatt.

Khusus Bendungan Meninting, bendungan ini mengairi sekitar 1.600 hektare lahan pertanian, meningkatkan intensitas tanam dari satu kali menjadi tiga kali panen setiap tahun, menyediakan air baku bagi sekitar 100.000 jiwa, serta membantu mengurangi potensi banjir di wilayah Lombok Barat dan sebagian Kota Mataram. Kehadirannya juga mengakhiri konflik perebutan air antarpetani yang selama bertahun-tahun terjadi pada musim kemarau.

Menteri PU menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bendungan tidak diukur dari selesainya konstruksi semata, melainkan dari kemampuannya mengalirkan air hingga ke lahan pertanian dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Peresmian Bendungan Meninting bersama empat bendungan lainnya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan infrastruktur sumber daya air sebagai fondasi ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional. Dengan memastikan air benar-benar sampai kepada petani, pembangunan bendungan diharapkan menjadi penggerak peningkatan produktivitas pertanian, kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya swasembada pangan Indonesia.(sr/dkisntb)

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Penulis
Alpin Andreas Simbolon
-
0

warta.in Bekasi ◊ Jumat, 10 Juli 2026

Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menetapkan kebijakan reaktivasi keanggotaan hingga 31 Desember 2026 sebagai bagian dari penataan administrasi organisasi sekaligus penguatan kualitas keanggotaan serta sebagai konsolidasi organisasi secara menyeluruh.

Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat pembahasan Kartu Tanda Anggota (KTA) Biasa dan peningkatan status keanggotaan yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Kamis (9/7). Rapat berlangsung secara hybrid dan diikuti jajaran Pengurus PWI Pusat, Dewan Kehormatan, serta perwakilan PWI Provinsi dari seluruh Indonesia.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi organisasi selama enam bulan terakhir terhadap tata kelola keanggotaan.

“Melalui kebijakan ini kami ingin memastikan bahwa keanggotaan PWI benar-benar tertib, profesional, dan sesuai dengan AD/ART. KTA PWI hanya diberikan kepada wartawan yang masih aktif menjalankan profesinya dengan memenuhi persyaratan administrasi, termasuk masih bekerja di perusahaan pers berbadan hukum, sehingga organisasi memiliki data keanggotaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Munir.

Menurutnya, evaluasi organisasi menemukan sejumlah persoalan yang masih perlu dibenahi. Di antaranya masih adanya calon peserta konferensi yang baru mengurus KTA menjelang pemilihan namun tetap dapat mencalonkan diri bahkan terpilih, banyak anggota yang tidak memperpanjang KTA, serta masih terdapat pengurus provinsi yang belum optimal melakukan pembinaan dan peningkatan status keanggotaan.

Karena itu, PWI Pusat menetapkan masa reaktivasi keanggotaan berlaku hingga 31 Desember 2026. Setelah batas waktu tersebut, tidak akan ada lagi kebijakan diskresi Ketua Umum terkait reaktivasi keanggotaan.

Munir menjelaskan, kebijakan reaktivasi merupakan kebijakan diskresi terakhir Ketua Umum PWI Pusat untuk menyelesaikan berbagai persoalan administrasi keanggotaan yang masih tersisa sekaligus memperkuat semangat persatuan organisasi pasca konflik dualisme yang sempat terjadi di tubuh PWI.

“Diskresi ini kami berikan sebagai kesempatan terakhir untuk menuntaskan persoalan keanggotaan secara menyeluruh. Tujuannya bukan hanya menata administrasi organisasi, tetapi juga memastikan seluruh wartawan yang masih aktif memiliki kesempatan yang sama untuk kembali menjadi bagian dari PWI dalam semangat persatuan dan rekonsiliasi. Setelah 31 Desember 2026, tidak akan ada lagi kebijakan diskresi terkait reaktivasi keanggotaan dan seluruh ketentuan akan diberlakukan sepenuhnya sesuai AD/ART,” tegasnya.

Munir kembali menegaskan bahwa perpanjangan KTA hanya dapat dilakukan bagi anggota yang masih aktif menjalankan profesi wartawan di perusahaan media masing-masing. Anggota yang sudah tidak lagi berprofesi sebagai wartawan tidak dapat diperpanjang status keanggotaannya oleh PWI daerah. Adapun proses seleksi dan verifikasi keanggotaan di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab utama PWI Provinsi.

Bentuk Tim Khusus Verifikasi

Dalam rapat tersebut juga disepakati pembentukan Tim Khusus yang terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, Bidang Organisasi, Tim Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK), Sekretaris Jenderal, Bidang Pembina Daerah, serta Bidang Pembinaan dan Pembelaan Hukum.

Tim tersebut bertugas melakukan monitoring dan verifikasi terhadap seluruh KTA yang diterbitkan pada masa kepengurusan sebelumnya.

Seluruh KTA hasil kepengurusan sebelumnya akan diverifikasi sesuai AD/ART dengan persyaratan telah mengikuti OKK, lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW), tidak pernah mendapatkan sanksi organisasi, serta memperoleh rekomendasi dari PWI Provinsi. Dewan Kehormatan Provinsi juga akan dilibatkan dalam proses verifikasi dan setiap pengajuan wajib disertai persetujuan Dewan Kehormatan Provinsi.

Beragam Masukan dari PWI Daerah

Rapat juga membahas berbagai masukan dari PWI Provinsi.

PWI DKI Jakarta mengusulkan mekanisme penggantian KTA yang hilang akibat dinamika organisasi. Kalimantan Tengah meminta kejelasan mengenai anggota senior yang sudah tidak aktif. Maluku mempertanyakan status anggota yang memiliki KTA sebelum tahun 2012, sedangkan Banten mengusulkan agar anggota yang terlambat mengaktifkan KTA tetap memiliki hak memilih namun belum memiliki hak dipilih dalam konferensi.

Jawa Barat mengingatkan agar penerapan diskresi menjelang Konferensi Provinsi tidak menimbulkan persoalan baru. Sumatera Barat menanyakan mekanisme penerimaan anggota yang telah memiliki UKW tetapi belum menjadi anggota PWI, sedangkan Lampung meminta kejelasan mengenai anggota yang sempat tidak aktif dan ingin kembali bergabung melalui mekanisme reaktivasi.

Masukan juga datang dari Bangka Belitung yang mengusulkan agar data keanggotaan hasil verifikasi ditetapkan secara permanen dan ditampilkan pada website PWI. Sulawesi Utara meminta penjelasan mengenai anggota yang telah membayar kepada pengurus lama namun belum menerima KTA, sementara Riau mempertanyakan mekanisme penyelesaian apabila terjadi konflik pribadi antara anggota dan Ketua PWI Provinsi.

Sementara itu, DI Yogyakarta meminta penegasan mengenai status anggota sebelum tahun 2012. Papua menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan di sejumlah provinsi baru yang hingga kini belum memenuhi persyaratan organisasi.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, PWI Pusat menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan definitif di provinsi baru minimal harus memiliki enam anggota biasa dan kepengurusan di dua kabupaten/kota. Apabila syarat tersebut belum terpenuhi, kepengurusan tetap berstatus pelaksana tugas (Plt).

Rapat juga menegaskan bahwa anggota yang telah memiliki UKW tetapi belum mengikuti OKK tetap berstatus Anggota Muda. Untuk menjadi Anggota Biasa, yang bersangkutan wajib mengikuti OKK sesuai ketentuan AD/ART. Adapun anggota yang mengalami perubahan identitas cukup melakukan pembaruan data dengan melampirkan KTP terbaru.

Selain itu, PWI menegaskan bahwa anggota yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib cuti atau nonaktif dari keanggotaan PWI. Sementara Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat diterbitkan KTA sebagai anggota aktif sesuai ketentuan organisasi.

Konferensi Wajib Mengacu SKEP Reaktivasi

Sebagai keputusan rapat, seluruh konferensi PWI Provinsi maupun kabupaten/kota yang diselenggarakan setelah Hari Pers Nasional (HPN) 2026 wajib mengacu pada ketentuan dalam Surat Keputusan (SKEP) Reaktivasi Keanggotaan.

Penerbitan KTA hasil reaktivasi direncanakan dilakukan pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2027. Khusus bagi Anggota Biasa yang diusulkan menjadi pengurus hasil konferensi provinsi maupun kabupaten/kota pada tahun 2026, KTA akan diterbitkan paling lambat tujuh hari sebelum Surat Keputusan kepengurusan diterbitkan.

“Kami ingin seluruh proses konferensi di daerah berjalan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berlandaskan aturan organisasi. Penataan keanggotaan ini merupakan fondasi penting untuk memperkuat PWI ke depan,” kata Akhmad Munir.

Untuk mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut, PWI Pusat juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang beranggotakan Atal S. Depari, Zulkifli Gani Ottoh, Mirza Zulhadi, Suprapto Sastro Atmojo, M. Selamet Susanto, Djoko Tetuko Abdul Latif, Anrico Pasaribu, dan Sumber Rajasa Ginting.

Dalam rapat lanjutan pengurus harian, ditetapkan bahwa bagi PWI Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan konferensi pemilihan ketua/pengurus tahun 2026 atau sebelum tgl 9 Februari 2027, reaktivasi belum berlaku. Reaktivasi efektif berlaku setelah tanggal 9 Februari 2027.

Setelah 9 Februari 2027, anggota yang kartunya diaktifkan kembali, hanya mempunyai hak memilih tetapi tidak punya hak dipilih.

“Hak dipilih tidak berlaku untuk konferensi dalam waktu terdekat tetapi pada konferensi berikutnya atau sesudahnya,” kata Munir.

(Alpin A.S)

Pelindo Regional 1 Hadiri Undangan Walikota Medan

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Medan, 9 Juli 2026 – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menghadiri undangan Wali Kota Medan yang diselenggarakan di Grand City Hall Medan, Rabu (8/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Medan dan para pemangku kepentingan strategis dalam mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Medan.

Kehadiran Pelindo Regional 1 menjadi wujud komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja. Acara tersebut turut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Medan.

Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, mengatakan bahwa Pelindo Regional 1 menyambut baik kolaborasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Medan dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Pelindo Regional 1 mendukung setiap upaya kolaboratif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan dunia usaha menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan,” ujar Fadillah.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pelindo Regional 1 berharap kerja sama yang telah terjalin dengan Pemerintah Kota Medan dapat terus diperkuat, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung tercapainya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh.

Sebagai BUMN yang berperan dalam sektor kepelabuhanan dan logistik nasional, Pelindo Regional 1 akan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah melalui kolaborasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (RN)

Respon Cepat Laporan 110, Polres Lamongan Bantu Tangani Kebakaran Gudang di Sukodadi

Penulis
Rohmat .
-
0

Respon Cepat Laporan 110, Polres Lamongan Bantu Tangani Kebakaran Gudang di Sukodadi

LAMONGAN//Warta.in, 10/07/2026 – Respons cepat ditunjukkan jajaran Polsek Sukodadi Polres Lamongan setelah menerima laporan masyarakat melalui Layanan Polisi 110 terkait kebakaran sebuah gudang besi tua (rosokan) di Dusun Cuping, Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jumat (10/7) sekitar pukul 03.21 WIB.

Mendapatkan laporan tersebut, Kapolsek Sukodadi AKP Joshua Peter Krisnawan, S.Tr.K., S.I.K., M.Sc. bersama anggota segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan, pengamanan, serta membantu proses pemadaman api.

Setibanya di lokasi, petugas memastikan kebakaran terjadi di gudang rosokan milik Saipul, warga Dusun Cuping, Desa Madulegi.

Personel Polsek Sukodadi bersama dengan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamongan, perangkat desa, dan warga sekitar berupaya untuk memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan maupun permukiman di sekitar lokasi.

Selain itu petugas juga membantu evakuasi barang-barang milik korban yang masih dapat diselamatkan serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi guna mendukung proses penyelidikan.

Akibat kejadian tersebut, bangunan gudang beserta barang-barang yang berada di dalamnya mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kerugian materiil.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak terkait.

Kasihumas Polres Lamongan IPDA M. Hamzaid, S.Pd. mengatakan bahwa respons cepat terhadap setiap laporan masyarakat merupakan komitmen Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan terbaik.

Laporan yang diterima melalui Layanan Polisi 110 langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan personel ke lokasi untuk melakukan penanganan awal bersama instansi terkait.

“Layanan Polisi 110 hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan setiap kejadian yang membutuhkan kehadiran kepolisian. Polres Lamongan berkomitmen merespons setiap laporan secara cepat agar penanganan di lapangan dapat segera dilakukan dan dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir.” tegasnya.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memastikan instalasi listrik maupun sumber api berada dalam kondisi aman.” imbaunya.

Setelah upaya pemadaman yang dilakukan bersama petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamongan, personel Polsek Sukodadi, dan warga sekitar, api akhirnya berhasil dipadamkan.

Situasi di lokasi kini telah aman dan kondusif, sedangkan penyebab pasti kebakaran masih didalami oleh pihak berwenang.(**)

Akhirnya, Indomaret Pangururan Sediakan Kantong Plastik Untuk Barang Belanjaan Konsumen

Penulis
Benny Juniver
-
0

Samosir, Setelah berbulan bulan tak menyediakan kantong plastin untukmtempat belanjaan konsumen Indomaret Pangururan Samosir, akhirnya kantong plastik bersablon Indomaret muncul kembali dan digunakan untuk tempat barang barang yang dibeli konsumen. Seorang ibu yang sudah biasa belanja di swalayan tersebut mengaku sangat sangat direpotkan dengan kebijakan Indomaret yang tidak menyediakan kantong plastik. Sebelum membayar, kasir sudah sampaikan ke konsumen bahwa tidak menyediakan kantong plastik. Sudah terlanjur antri di kasir dan enggan untuk berdebat, ya sudah diam saja. Kadang ada juga konsumen yang menggerutu. Makanya jika tidak sangat terpaksa, saya pilih belanja di Alfamidi, ujar konsumen lainnya. Disitu disediakan kantong plastik. Kenaren sore, kejutan, saya hanya beli roti tawar yang harganya tidak sampai dua puluh ribu rupiah, ternyata sudah ada kantong plastik. Saya pernah belanja ratusan ribu di Indomaret, saya lupa tidak disediakan kantong plastik, rasanya menyesal sekali belanja di Indomaret, timpal yang lainnya lagi. Seharusnya Dinas Perdagangan Kab Samosir lakukan pengecekan rutin ke swalayan swalayan yang sudah menjamur di sekitaran Pangururan ini. Diutamakan pelayanan prima kepada pembeli. Jangan karena sudah dapat ijin dari Dinas PTSP & PM Kab Samosir, lantas Indomaret nengabaikan hak hak komsumen. Ada Undang Undang Perlindungan Konsumen. Wajib dipatuhi, ungkap Dr drh Rotua Wendeilyna Simarmata MSi (CMed CPP CIJ CPW), warga Desa Lumban Suhi Suhi Toruan, yang berprofesi sebagai Mediator Non Hakim & Paralegal (red)

Program Presiden RI Kembali Wujudkan Harapan Warga, Jembatan Komposit di Bakau Besar Darat Rampung Dibangun

Penulis
ARIANSYAH
-
0

Mempawah – Program pembangunan infrastruktur yang digagas Presiden Republik Indonesia kembali memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mempawah. Kali ini, jembatan komposit di Desa Bakau Besar Darat, Kecamatan Sungai Pinyuh, telah rampung dibangun dan kini resmi dapat dimanfaatkan oleh warga untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

Jembatan komposit dengan lebar 2 meter dan panjang 15 meter tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat dalam memperlancar mobilitas, menghubungkan antarwilayah, serta mendukung kegiatan ekonomi warga. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih aman, nyaman, dan efisien.

Sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya pembangunan, masyarakat Desa Bakau Besar Darat menggelar acara syukuran sederhana di lokasi jembatan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh personel Kodim 1201/Mempawah, Pemerintah Desa Bakau Besar Darat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat. Suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan mewarnai kegiatan yang menjadi simbol terwujudnya harapan masyarakat akan infrastruktur yang lebih baik.

Dandim 1201/Mempawah, Letkol Czi Ali Isnaini, S.E., M.Han., mengatakan bahwa rampungnya pembangunan jembatan merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

«”Alhamdulillah, pembangunan jembatan komposit di Desa Bakau Besar Darat telah selesai dan kini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah melalui program Presiden Republik Indonesia dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Kami berharap jembatan ini dapat dijaga dan dirawat bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta menjadi penunjang peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.”»

Sementara itu, Kepala Desa Bakau Besar Darat menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas selesainya pembangunan jembatan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.

«”Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, TNI, dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan ini. Kehadiran jembatan komposit ini menjadi kebahagiaan bagi masyarakat karena akan mempermudah aktivitas sehari-hari, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta memberikan akses yang lebih aman bagi warga. Semoga jembatan ini menjadi manfaat yang berkelanjutan bagi kemajuan Desa Bakau Besar Darat.”»

Dengan rampungnya pembangunan jembatan komposit tersebut, masyarakat kini memiliki sarana penghubung yang lebih representatif untuk menunjang berbagai aktivitas. Sinergi antara pemerintah, TNI, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan terus terjalin dalam menjaga serta memanfaatkan hasil pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

123...1,493Halaman 1 dari 1,493