Beranda blog

Pelaku Keliling Cari Motor Terparkir, Lalu Dibawa dengan Cara Distep, Polres Purwakarta Ungkap Dua TKP

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Berbagai modus pencurian kendaraan bermotor terus berkembang dan perlu diwaspadai masyarakat. Kali ini, Polres Purwakarta mengungkap dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) dengan modus pelaku berkeliling mencari sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga, kemudian membawa kendaraan tersebut dengan cara distep atau didorong menggunakan kendaraan lain.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan Tim Gabungan Unit Jatanras dan Unit Resmob Satreskrim Polres Purwakarta. Petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial M (21), warga Purwakarta, pada Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 23.00 WIB di wilayah Jatiragas, Kabupaten Karawang.

Informasi pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kaurbinops Satreskrim Polres Purwakarta, IPTU Rangga Gunira, Kasi Humas Polres Purwakarta, IPTU Tini Yutini, serta Kanit Jatanras Satreskrim, IPDA Omad Abdullah di Lobby Gedung Satreskrim Polres Purwakarta, Senin (9/11/2026) pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan kasus, terduga pelaku diduga menjalankan aksinya dengan berkeliling mencari sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga, baik dalam kondisi terkunci stang maupun tidak. Setelah menemukan kendaraan yang menjadi sasaran, pelaku diduga membawa sepeda motor tersebut dengan cara distep.

Dari hasil pengembangan tersebut, petugas mengaitkan terduga pelaku dengan dua peristiwa pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Peristiwa pertama terjadi pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 05.00 WIB di Kampung Pasirnangka, Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao. Sementara peristiwa kedua terjadi pada Minggu (19/7/2026) sekitar pukul 03.44 WIB di Kampung Sridadi, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru, satu unit sepeda motor Yamaha Mio 125, dua buah kunci sepeda motor, serta satu buah korek api.

Atas dugaan perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 477 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kapolres Purwakarta, AKBP Febri Nurzam, menegaskan bahwa Polres Purwakarta terus berkomitmen meningkatkan upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminalitas guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Purwakarta, IPTU Tini Yutini, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap modus pencurian kendaraan bermotor yang menyasar kendaraan di halaman rumah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan kunci stang. Gunakan kunci pengaman tambahan, parkir kendaraan di tempat yang aman dan mudah terpantau, serta pastikan lingkungan rumah memiliki pengamanan yang memadai. Apabila melihat aktivitas mencurigakan, segera laporkan kepada kepolisian melalui layanan 110,” imbaunya.

Polres Purwakarta juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Kewaspadaan pemilik kendaraan, pengawasan lingkungan, serta komunikasi aktif dengan Bhabinkamtibmas menjadi langkah penting dalam mencegah tindak pencurian.

Melalui penegakan hukum dan edukasi kepada masyarakat, Polres Purwakarta terus menghadirkan upaya perlindungan yang nyata demi menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Polisi Bersama Masyarakat – Melindungi, Mengayomi dan Melayani. Salam Polisi!

Purwakarta, Senin, 9 November 2026.

Dikeluarkan oleh Si Humas Polres Purwakarta
Jl. Veteran No.408, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118 .

Polres Purwakarta Kembali Ungkap Kasus Curanmor, Satu Pelaku DPO Dibekuk, Total Enam Pelaku Diamankan

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Purwakarta kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Dalam pengembangan perkara sebelumnya, polisi berhasil mengamankan satu orang pelaku tambahan berinisial M (21), warga Kabupaten Purwakarta.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolres Purwakarta, Senin (9/11/2026), oleh KBO Satreskrim Polres Purwakarta, Iptu Rangga Gunira, S.H.

Iptu Rangga menjelaskan, sebelum penangkapan M, pihaknya telah mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam perkara curanmor tersebut. Selanjutnya, pada Jumat (6/11/2026), penyidik kembali mengamankan satu pelaku melalui hasil pengembangan kasus.

“Dalam pengembangan perkara yang sebelumnya sudah kami tangani, pada Jumat, 6 November, kami berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial M,” jelasnya.

Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat dan satu unit Yamaha Mio.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku diduga menggunakan modus operandi berbeda dari pencurian kendaraan bermotor pada umumnya. Pelaku memanfaatkan dua buah kunci sepeda motor untuk melancarkan aksinya.

Selain itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers, pelaku juga menggunakan cara merusak bagian kunci stang kendaraan, kemudian mendorong sepeda motor menjauh dari lokasi kejadian sebelum berupaya menghidupkan kendaraan dengan memanfaatkan alat pemantik api atau korek api untuk menangani bagian kabel kontak.

Sementara itu, motif ekonomi diduga menjadi salah satu alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Satreskrim Polres Purwakarta menyatakan masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun keterkaitan pelaku dengan kasus pencurian kendaraan bermotor lainnya.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menekan angka kejahatan curanmor di wilayah hukum Polres Purwakarta.

Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. (DS)

 

Satreskrim Polres Jember Ungkap Kasus Asusila terhadap Mahasiswi PKL, Terduga Pelaku Diamankan

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Warta.in, Jember – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jember bersama jajaran Polsek berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa seorang mahasiswi saat menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Jember. Dalam pengungkapan tersebut, terduga pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Aula Rupatama Mapolres Jember, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Jember Kompol Anthonio Effan Sulaiman, S.I.K., M.A., Kasat Reskrim AKP Ario Senopati Joyonegoro, S.Tr.K., S.I.K., CPRH., serta Kasi Humas Ipda Firmansyah, S.H.

Berawal dari Niat Pencurian

Berdasarkan kronologi yang disampaikan kepolisian, peristiwa tersebut bermula ketika korban, seorang mahasiswi yang tengah menjalani kegiatan PKL, sedang beristirahat di kamar kostnya. Saat itu, kondisi pintu kamar korban diketahui tidak terkunci secara rapat.

Terduga pelaku awalnya diduga masuk ke kamar korban dengan niat mengambil telepon genggam milik korban. Namun, dalam perkembangannya, pelaku justru melakukan dugaan tindak pidana asusila terhadap mahasiswi tersebut.

Menindaklanjuti laporan dan kejadian tersebut, Satreskrim Polres Jember bersama jajaran terkait segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku. Saat ini, perkara tersebut telah ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sejumlah Barang Bukti Diamankan

Dalam proses penanganan perkara, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Di antaranya pakaian korban, seprai yang terdapat bercak darah, serta barang bukti biologis berupa sperma.

Barang bukti tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung proses penyidikan dan kepentingan pembuktian perkara.

Terancam Hukuman Pidana

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan terkait tindak pidana pemerkosaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta Pasal 478 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berdasarkan ketentuan pasal yang disampaikan, ancaman pidana yang dikenakan dapat mencapai maksimal 12 tahun penjara.

Kapolres Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Jember AKBP Alaiddin mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan faktor keamanan, termasuk memastikan pintu rumah maupun kamar dalam kondisi terkunci saat ditinggalkan ataupun ketika sedang beristirahat.

Ia menegaskan, kelalaian kecil dalam menjaga keamanan lingkungan pribadi dapat membuka peluang terjadinya tindak kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jember AKP Ario Senopati Joyonegoro menyampaikan bahwa kepolisian terus berupaya menekan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Jember. Namun, menurutnya, upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.

Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan sejumlah langkah pencegahan, antara lain membiasakan diri bersikap waspada di mana pun berada, menggunakan kunci pengaman tambahan pada kendaraan serta memilih lokasi parkir yang terang dan ramai.

Selain itu, masyarakat diminta memastikan pintu dan jendela rumah terkunci dengan baik, khususnya saat malam hari atau ketika beristirahat. Warga juga diingatkan agar tidak sembarangan memberikan maupun memperjualbelikan akses data pribadi kepada orang yang tidak dikenal, termasuk barcode pembelian BBM.

Apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar, masyarakat diimbau segera melaporkannya kepada pihak berwajib agar dapat segera ditindaklanjuti.

Melalui upaya bersama antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jember tetap terjaga, sehingga seluruh warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Satresnarkoba Polres Jember Ungkap 44 Kasus, Sita Lebih dari 1 Kg Sabu dan 26 Batang Pohon Ganja

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Warta.in, Jember – Upaya pemberantasan peredaran narkotika dan obat keras berbahaya (okerbaya) di Kabupaten Jember terus digencarkan jajaran Polres Jember. Hasilnya, selama periode Oktober hingga 8 November 2026, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) berhasil mengungkap sebanyak 44 perkara dengan puluhan tersangka dan sejumlah barang bukti narkotika dalam jumlah cukup besar.

Capaian pengungkapan tersebut disampaikan Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., dalam konferensi pers yang digelar di Aula Rupatama Mapolres Jember, Senin (9/11/2026).

Dalam keterangannya, AKBP Alaiddin menjelaskan bahwa dari total 44 perkara yang berhasil diungkap, sebanyak 40 perkara merupakan kasus tindak pidana narkotika, sedangkan empat perkara lainnya berkaitan dengan peredaran obat keras berbahaya tanpa izin.

Dari keseluruhan pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 53 orang tersangka. Mereka terdiri dari 49 laki-laki dan tiga perempuan dalam perkara narkotika, serta empat laki-laki dalam kasus peredaran okerbaya. Selain itu, terdapat lima tersangka yang diketahui merupakan residivis atau pernah tersangkut perkara pidana sebelumnya.

“Selama periode tersebut, kami berhasil mengungkap 44 perkara dengan total 53 tersangka. Dari jumlah itu, terdapat lima orang yang merupakan residivis,” terang AKBP Alaiddin.

Dari hasil penindakan terhadap jaringan narkotika, petugas menyita sabu dengan berat total mencapai 1.035,47 gram atau lebih dari satu kilogram. Selain itu, turut diamankan 25 butir ekstasi, ganja kering seberat 23,26 gram, serta 26 batang tanaman ganja.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas peredaran narkotika, di antaranya 10 unit timbangan digital dan 44 telepon genggam. Seluruh barang bukti tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan lebih lanjut.

Sementara itu, Kasatnarkoba Polres Jember Iptu Bagus Dwi Setyawan menjelaskan, dalam pengungkapan perkara obat keras berbahaya, petugas turut menyita 1.118 butir trihexyphenidyl dan 462 butir dextromethorphan. Selain obat-obatan tersebut, tiga unit telepon genggam juga diamankan sebagai barang bukti.

Ia kemudian memaparkan sejumlah pengungkapan menonjol yang dilakukan anggotanya. Salah satunya berlangsung di depan Café TWNTY, Jalan PB Sudirman, Kecamatan Patrang. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka yang kedapatan membawa sabu dengan berat bersih mencapai 37,99 gram.

Pengembangan kasus juga dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Sumbersari. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan mengamankan tersangka berinisial BSG.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan lanjutan di sebuah rumah yang berada di Perumahan Nadzira Residence, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang. Dari rangkaian penyelidikan tersebut, polisi menemukan sabu dengan total berat mencapai 775,29 gram.

Penyidikan lebih lanjut turut mengarah kepada tersangka berinisial DSN yang diduga memiliki peran dalam penyediaan pasokan narkotika tersebut.

Pengungkapan lainnya berkaitan dengan peredaran ganja di wilayah Kecamatan Sukorambi. Berawal dari penangkapan tersangka CY di Jalan Brawijaya, Desa Jubung, dengan barang bukti ganja kering seberat 8,72 gram, polisi kemudian melakukan pengembangan ke rumah tersangka MTA di Jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari.

Dari hasil pengembangan itu, petugas menemukan dugaan jalur pasokan ganja yang berasal dari Kabupaten Situbondo. Polisi selanjutnya bergerak ke lokasi dan mengamankan tersangka berinisial JW.

Dalam penindakan tersebut, petugas menyita 26 batang pohon ganja, ganja kering seberat 10,20 gram, serta sejumlah barang bukti lainnya. JW diduga terlibat dalam aktivitas peredaran narkotika yang menjangkau lintas wilayah.

Selain itu, jaringan peredaran sabu lainnya berhasil dibongkar di Kecamatan Sumbersari. Setelah melakukan pemantauan, petugas menangkap tersangka AAP di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Karangrejo. Dari tangan tersangka, ditemukan sabu seberat 114,32 gram.

Pengembangan penyidikan kemudian mengarah kepada tersangka FYZ yang diduga memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika antarprovinsi. Jaringan tersebut diketahui memiliki wilayah aktivitas yang meliputi Kecamatan Sumbersari, Sukorambi, dan Patrang.

Dalam menjalankan aktivitasnya, para pelaku diduga menggunakan berbagai pola untuk menghindari pantauan aparat. Beberapa di antaranya dengan menjadikan peredaran narkotika sebagai sumber penghasilan, menggunakan sistem ranjau dalam transaksi, hingga menerapkan pola jaringan terputus untuk menyulitkan pelacakan komunikasi maupun distribusi barang.

Menurut Iptu Bagus Dwi Setyawan, peredaran obat keras berbahaya tanpa izin juga menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Transaksi obat-obatan tersebut diduga dilakukan secara langsung maupun melalui sistem ranjau, tanpa dilengkapi izin edar ataupun resep dokter.

Atas dugaan tindak pidana yang dilakukan, para tersangka terancam dijerat ketentuan hukum sesuai perbuatannya. Untuk perkara narkotika, penyidik menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana yang dapat mencapai 20 tahun penjara serta denda hingga Rp10 miliar.

Sedangkan dalam perkara peredaran obat keras berbahaya, para tersangka dapat dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Lebih lanjut, Iptu Bagus menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga dengan memperkuat langkah pencegahan. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kalangan pelajar maupun masyarakat luas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Ia juga mengakui bahwa perkembangan pola peredaran narkotika menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian. Penggunaan jasa ekspedisi, transaksi melalui jaringan daring, serta sistem ranjau merupakan sejumlah modus yang membutuhkan pengawasan dan kemampuan penyelidikan lebih lanjut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Satresnarkoba Polres Jember berencana memperkuat koordinasi dengan perusahaan jasa pengiriman, Bidang Teknologi Informasi (TI) Polda Jawa Timur, serta meningkatkan kapasitas personel dalam melakukan penyelidikan.

“Kami tidak akan lengah. Peredaran narkoba di Jember akan terus kami buru, mulai dari tingkat pengguna hingga bandar teratas. Kami juga mengharapkan partisipasi masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing,” tegasnya.

Dengan pengungkapan puluhan perkara tersebut, Polres Jember menegaskan komitmennya untuk terus menekan peredaran narkotika dan obat keras berbahaya, sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Kejari Purwakarta Musnahkan Barang Bukti dari 61 Perkara, Narkotika hingga Uang Palsu

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 61 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Kejari Purwakarta, Senin (9/11/2026).

Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Dr. Yudhi Kurniawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus bentuk tanggung jawab kejaksaan dalam menuntaskan penanganan perkara.

“Setiap barang bukti yang berdasarkan putusan hakim harus dimusnahkan wajib dieksekusi sebagaimana mestinya. Tujuannya agar perkara benar-benar tuntas, barang bukti tidak kembali beredar, serta mencegah potensi penyalahgunaan,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum kepada masyarakat. Karena itu, pemusnahan dilaksanakan secara terbuka dengan disaksikan unsur Forkopimda, instansi terkait, dan insan pers agar prosesnya dapat diketahui serta dipertanggungjawabkan kepada publik.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 61 perkara, meliputi:

1. Narkotika: sabu seberat 161,0134 gram, ganja 117,5703 gram, dan tembakau sintetis 42,4813 gram.

2. Obat-obatan: tramadol sebanyak 14.118 butir, hexymer 2.297 butir, serta 50 butir obat jenis Double Y.

3. Uang palsu: 300 lembar pecahan Rp100.000 emisi 1999, 99 lembar pecahan US$100, serta 57 lembar pecahan Rp100.000, berikut printer rakitan dan peralatan yang digunakan untuk pembuatannya.

4. Barang lainnya: alat hisap sabu (bong), senjata tajam, timbangan digital, serta sejumlah barang pendukung tindak pidana lainnya.

Seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan sesuai ketentuan dan dituangkan dalam berita acara secara terperinci.

Sementara itu, Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah peredaran narkoba, uang palsu, dan praktik perjudian online di wilayah Purwakarta.

Ia menekankan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga, terutama melalui pengawasan orang tua terhadap anak-anak.

“Pengawasan keluarga sangat penting. Pemerintah daerah juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan kejaksaan, kepolisian, TNI, dan instansi terkait untuk mencegah berbagai bentuk tindak pidana tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, pemberantasan kejahatan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Melalui pemusnahan barang bukti ini, Kejari Purwakarta menegaskan komitmennya dalam melaksanakan putusan pengadilan, sekaligus mengingatkan bahwa pencegahan kejahatan membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. (DS)

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti di Kejari Purwakarta, Abang Ijo Tekankan Kepastian Hukum dan Sinergitas

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, menegaskan pentingnya kepastian hukum, profesionalisme, transparansi, serta sinergitas antarlembaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Abang Ijo Hapidin saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, Senin (9/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia hadir mewakili Bupati Purwakarta.

Mengawali sambutannya, Abang Ijo menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian penting dari rangkaian penegakan hukum sekaligus wujud nyata komitmen aparat penegak hukum dalam melaksanakan putusan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Atas nama Bupati dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan kegiatan ini,” ujar Abang Ijo.

Ia menegaskan, pemusnahan barang bukti bukan sekadar kegiatan seremonial ataupun proses menghilangkan barang hasil tindak pidana.

Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur.

Barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, lanjutnya, harus ditindaklanjuti sesuai amar putusan pengadilan.

Hal tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti yang berpotensi kembali menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Abang Ijo juga mengingatkan bahwa berbagai bentuk tindak pidana dapat mengganggu keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat.

Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan profesional, bukan hanya pada tahap penindakan dan penyelesaian perkara, tetapi hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam sambutannya, ia turut menyampaikan sejumlah pesan dan arahan Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait penguatan penegakan hukum.

Pertama, memperkuat kepastian dan penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, tegasnya, mendukung seluruh upaya aparat penegak hukum dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Ia berharap setiap proses penegakan hukum senantiasa mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, transparansi, serta tidak diskriminatif.

Kedua, memperkuat sinergitas dan koordinasi antarlembaga. Menurut Abang Ijo, kolaborasi antara kejaksaan, kepolisian, TNI, pengadilan, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait menjadi faktor penting dalam menangani berbagai persoalan hukum dan gangguan ketertiban masyarakat.

“Sinergi yang telah terbangun selama ini harus terus diperkuat, sehingga berbagai persoalan hukum dan gangguan ketertiban masyarakat di Kabupaten Purwakarta dapat ditangani secara optimal,” tegasnya.

Ketiga, membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ia menilai, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting dalam mewujudkan kehidupan pemerintahan dan masyarakat yang tertib serta berkeadilan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkomitmen terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.

Di akhir sambutannya, Abang Ijo berharap kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut tidak hanya menjadi bagian dari penyelesaian proses hukum, tetapi juga memberikan pesan kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

Ia pun mengajak seluruh unsur aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan sinergitas, profesionalisme, dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Semoga seluruh upaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Kabupaten Purwakarta,” pungkasnya. (DS)

 

Kapolres Tanjung Perak Surabaya, “Stop Perundungan dan Penyuluhan Bahaya Narkoba” di SMK KAL-2

Penulis
Admin Redaksi
-
0

Kapolres Tanjung Perak Surabaya, “Stop Perundungan dan Penyuluhan Bahaya Narkoba” di SMK KAL-2

Surabaya,(09/11/26)
248 Murid SMK KAL-2 Surabaya mengikuti sosialisasi anti perundungan dan penyuluhan bahaya narkoba yang di laksanakan oleh Polres Tanjung Perak berlangsung di lapangan apel SMK KAL-2,(09/11/26).

Disampaikan oleh Kasatdik SMK KAL-2 Sri Retno Pudjiwahyuni, S.Pd., M.M bahwa murid-murid SMK KAL-2 yang mengikuti sosialisasi terdiri dari 125 murid kelas X dan 123 murid kelas XI dari jurusan TPK, KKB, TKR, NKN, TKN serta hadir para guru dan karyawan.

Waka Polres Tanjung Perak Surabaya
Kompol Anindita Harcahyaningdyah, S.IK mewakili Kapolres Tajung Perak AKBP Irwan Kurniawa, S.IK.,M.Si pada kesempatan dalam rangka mendukung Program Kapolri quick Wins Polisi Bersama Masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bentuk Polisi Peduli pada dunia Pendidikan untuk membangun generasi muda / pelajar yang cerdas, berkarakter dan bebas dari perundungan (Bullying).

Beberapa hal yang di sampaikan dalam sosialisasi tersebut meliputi :
1. Stop bulying dilingkungan sekolah. Kakak kelas agar memberikn contoh kepada adik-adik kelasnya dengan lrogram asah asih asuh, jangan melakukan bulliying secara verbal atau fisik.
2. Jangan hanya sebagai penonton jika menemukan kejadian bullying
3. Berani membela teman yang jadi korban bullyino.
4. Gunakan medsos secara bijak.
5. Jadilah pelajar yang disiplin dan saling menghormati sesama teman.
6. Jika ada korban bulliying agar segara melaporkan diri.
7. Kepada guru ciptakan rasa aman dilingkungan sekolah.
8. Masa depan bangsa di tangan adik-adik semua.

Selanjutkan penyuluhan yang dibuka oleh Kasat Reskrim Polres Tg Perak AKP Margono Suhendra, S. Trk., S.IK., M.Si, secara detail penyuluhan bahaya narkoba disampaikan oleh Aiptu Amin dari Satres Narkoba Polres Tanjung Perak Surabaya.

Turut hadir dalam kesempatan kali ini Kapolsek Pabean Cantian Kompol Eko Adi Wibawo, S.H.,M.H, Kanit dan Panit Polsek Pabean Cantian, para Waka Sekolah serta guru dan karyawan SMK KAL-2 Surabaya (yht/dar).

Polda NTB Tangkap 57 Tersangka, Bongkar Sindikat Pemalsu Nomor Mesin

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Polda NTB Tangkap 57 Tersangka, Bongkar Sindikat Pemalsu Nomor Mesin

Warta.in
Mataram,NTB — Beragam modus kejahatan kendaraan bermotor terungkap di Nusa Tenggara Barat (NTB). Mulai dari pencurian bermodus gendam, penggelapan belasan sepeda motor dengan kedok bisnis rental saat MotoGP Mandalika 2026, hingga pemalsuan nomor rangka dan mesin kendaraan.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB bersama Satreskrim Polres dan Polresta jajaran, berhasil mengungkap 44 laporan polisi selama operasi 27 Oktober hingga 7 November 2026. Sebanyak 57 tersangka diamankan dengan barang bukti 54 unit kendaraan bermotor.

Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol. Arisandi, S.H., S.I.K., M.Si., Senin (9/11/2026), saat konferensi pers mengatakan, pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian memutus mata rantai kejahatan kendaraan bermotor di NTB.

“Ini sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional, transparan dan berkeadilan,” kata Kombes Arisandi.

Disebutkan, dari 57 tersangka, sebanyak 54 orang tercatat berperan sebagai pemetik atau terduga pencurian, sedangkan tiga lainnya diduga sebagai penadah. Pengungkapan tersebut melibatkan 11 satuan kerja, mulai Ditreskrimum Polda NTB hingga Polres jajaran.

Salah satu kasus yang menarik perhatian yakni pencurian sepeda motor menggunakan modus gendam. Terduga inisial AMRAA (24) diduga memanfaatkan kemampuan komunikasi dan tipu daya, untuk memengaruhi korban hingga menyerahkan kunci kendaraan tanpa sadar.

Diungkapkan, dalam salah satu kejadian di kawasan Terara, Lombok Timur, terduga berkenalan dengan korban lalu meminta diantar menuju Masbagik. Di tengah perjalanan, keduanya berhenti di sebuah warung lalapan untuk makan.

Saat berada di lokasi, lanjutnya, terduga meminta kunci motor dengan alasan hendak membeli rokok. Korban kemudian menyerahkan kunci tersebut tanpa menyadari tindakan yang dilakukannya. Setelah terduga pergi beberapa meter, korban baru tersadar sepeda motornya sudah tidak ada.

Kombes Arisandi menjelaskan, korban mengaku kehilangan kendali ketika menyerahkan kunci kendaraan kepada tersangka.

“Korban menyampaikan saat diminta menyerahkan kunci, dirinya seperti tidak sadar dan tidak dalam kontrol normal. Setelah pelaku pergi beberapa meter, korban baru tersadar dan bertanya, motor saya ke mana?” tutur Kombes Arisandi.

Polisi masih mendalami dugaan penggunaan modus gendam tersebut, termasuk meminta keterangan ahli untuk memperjelas perbuatan tersangka.

Tak hanya modus gendam, AMRAA juga diduga melakukan penggelapan kendaraan bermotor secara berulang, dengan kedok bisnis penyewaan motor untuk kebutuhan MotoGP Mandalika 2026.

Dalam kasus ini, terduga awalnya menawarkan penyewaan motor dengan harga Rp 250 ribu per hari. Pembayaran yang berjalan lancar pada awal transaksi membuat korban percaya.

Kepercayaan tersebut kemudian dimanfaatkan terduga untuk meminta korban mencarikan motor tambahan dari teman-temannya. Total 13 unit sepeda motor diserahkan untuk disewakan selama event MotoGP.

Namun, ketika korban meminta seluruh kendaraan dikembalikan pada 19 Oktober 2026, terduga justru sulit dihubungi. Belakangan diketahui motor-motor tersebut diduga telah digadaikan kepada sejumlah orang.

Dirreskrimum Polda NTB menegaskan, penggelapan tersebut tidak terjadi sekali, melainkan berulang terhadap beberapa korban.

“Untuk penggelapannya ini sifatnya berturut-turut. Jadi bukan sekali melakukan, tetapi berkali-kali terhadap beberapa orang. Sementara dari hasil penyelidikan, pelaku melakukan aksinya sendiri, bukan komplotan,” jelasnya.

Kasus lainnya berkaitan dengan pemalsuan identitas kendaraan bermotor. Polisi mengamankan BS (47), terduga yang diduga menerima pesanan untuk mengubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan.

Berbeda dengan pengungkapan pemalsuan STNK sebelumnya, kali ini polisi menemukan praktik penggantian identitas fisik kendaraan menggunakan sejumlah peralatan khusus.

Modusnya, pemesan datang membawa sepeda motor atau mobil beserta catatan nomor rangka dan nomor mesin yang diinginkan. Terduga kemudian menghapus identitas asli kendaraan dan menggantinya sesuai pesanan. Untuk setiap sepeda motor, BS diduga menerima upah Rp 1 juta. Sementara perubahan nomor rangka dan mesin mobil dipatok Rp 2 juta.

Penyelidikan kasus tersebut berlangsung lebih dari enam bulan. Polisi juga mengamankan sejumlah peralatan, seperti mesin gerinda, palu, amplas, besi, mal nomor mesin, hingga kendaraan yang diduga telah mengalami perubahan identitas.

Kombes Arisandi menjelaskan. lokasi praktik tersebut bukan bengkel, melainkan sebuah rumah sewaan yang digunakan tersangka untuk menjalankan aksinya.

“Tempatnya bukan bengkel, tetapi rumah yang disewa. Di sana pelaku melakukan perubahan nomor rangka dan nomor mesin menggunakan peralatan yang sudah kami amankan. Kami juga masih menelusuri para pemesan yang diduga terlibat dalam praktik ini,” ungkapnya.

Polisi kini terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan pemesan kendaraan yang menggunakan jasa tersangka.

Selain tiga perkara yang ditangani langsung Ditreskrimum Polda NTB, pengungkapan curanmor Polres/ta jajaran turut mencakup kasus di sejumlah wilayah NTB. Lokasi kejadian di antaranya Lombok Barat, Lombok Timur, Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, hingga Kota Bima.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan MF (26) dan F (32) terkait perkara pencurian dan penadahan. Sementara AMRAA diproses dalam perkara penggelapan sekaligus pencurian dengan modus yang berbeda.

Para terduga dijerat pasal sesuai peran masing-masing. Tersangka pemalsuan identitas kendaraan diproses menggunakan Pasal 391 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

Untuk perkara penipuan dan penggelapan, tersangka diproses menggunakan ketentuan Pasal 492 dan Pasal 486 KUHP. Sementara perkara pencurian dikenakan Pasal 476 KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Adapun penadahan diproses menggunakan Pasal 591 KUHP dengan ancaman maksimal empat tahun penjara atau denda kategori V.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M. mengingatkan masyarakat, agar lebih waspada terhadap orang maupun aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

“Kami mengimbau masyarakat segera melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan. Bisa datang ke kantor polisi, menghubungi Bhabinkamtibmas di desa, atau memanfaatkan layanan Polisi 110 melalui telepon seluler,” kata Kombes Kholid.

Dia juga meminta masyarakat lebih teliti saat membeli kendaraan bekas, terutama memeriksa keaslian dokumen serta kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin dengan dokumen resmi.

“Jangan sampai kita menjadi korban curanmor, penipuan maupun penggelapan. Jika menemukan hal-hal mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar bisa ditindaklanjuti,” tutupnya.(sr/hpntb)

Wagub NTB Tegaskan APBD 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Wagub NTB Tegaskan APBD 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat

Warta.in
Mataram,NTB — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.Si., menegaskan bahwa arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi produktif, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar. Penegasan tersebut menjadi pesan utama Pemerintah Provinsi NTB dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (9/11/2026), yang turut dihadiri unsur TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan jajaran pejabat Pemprov NTB.

Dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027, Pemerintah Provinsi NTB mengajukan rencana pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun, meningkat 10,69 persen dibandingkan APBD Murni 2026. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,06 triliun, meningkat 5,70 persen.

Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda, menekankan bahwa peningkatan anggaran harus diikuti ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan. Kebijakan fiskal tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya alokasi, tetapi harus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, hasil terukur, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam penjelasan resmi pemerintah daerah, kebijakan fiskal 2027 bertumpu pada empat prinsip, yakni realistis dan sehat, berorientasi hasil, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan program, sekaligus menjaga agar belanja daerah tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.

“Anggaran mengikuti program, bukan program mengikuti anggaran,” demikian salah satu penegasan dalam Nota Keuangan APBD 2027.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan program pengentasan kemiskinan dengan alokasi sekitar Rp745,25 miliar. Intervensi difokuskan pada 106 desa kantong kemiskinan ekstrem, melalui penguatan usaha produktif keluarga miskin, perlindungan sosial, serta peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan bagi kelompok rentan.

Selain pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah memprioritaskan ketahanan pangan dan energi, termasuk dukungan irigasi, pertanian, peternakan, perikanan, serta pemanfaatan energi terbarukan. Pengembangan industri agromaritim melalui hilirisasi juga menjadi perhatian agar hasil produksi daerah memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Pada sektor lainnya, APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat pariwisata berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas konektivitas digital, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pemprov NTB juga menegaskan pentingnya menjaga kesehatan fiskal daerah. Rancangan APBD 2027 mencatat surplus sekitar Rp162,7 miliar, yang direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban jatuh tempo dan penyertaan modal.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah akan memperkuat pendapatan asli daerah melalui modernisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengharapkan pembahasan bersama DPRD berlangsung secara cermat, kritis, dan konstruktif, sehingga Ranperda APBD 2027 dapat memperoleh persetujuan bersama paling lambat 30 November 2026.

Sebagaimana ditegaskan dalam Nota Keuangan, APBD 2027 harus dikelola secara jujur, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dari desa-desa di Pulau Lombok hingga pelosok Pulau Sumbawa.

Bagi Pemprov NTB, keberhasilan APBD 2027 bukan terletak pada besarnya angka yang disahkan, melainkan pada kemampuannya mengurangi kemiskinan, membuka peluang ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi masyarakat NTB.(sr/dkisntb)

Polres Jember Ungkap Dugaan Penyelewengan Pertalite di Silo, Dua Orang Diamankan

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Warta.in, Jember – Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite kembali terungkap di Kabupaten Jember. Kali ini, pengungkapan dilakukan jajaran Satreskrim Polres Jember di wilayah Kecamatan Silo, dengan mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam praktik pengumpulan dan penjualan kembali BBM bersubsidi.

Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., mengungkapkan bahwa penindakan tersebut dilakukan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Jember pada Rabu (4/11/2026), sekitar pukul 15.30 WIB.

Pengungkapan bermula dari kegiatan penyelidikan petugas terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah pekarangan yang berada di Dusun Onjur, Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Menurut AKBP Alaiddin, dalam perkara tersebut petugas mengamankan dua orang berinisial SD dan HR. Keduanya diduga memiliki peran dalam aktivitas pembelian dan pengumpulan Pertalite yang kemudian direncanakan untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan.

“Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku diduga menggunakan kendaraan roda empat jenis Daihatsu yang telah dimodifikasi untuk membeli dan mengangkut Pertalite dalam jumlah lebih banyak dari kapasitas penggunaan kendaraan pada umumnya,” jelas AKBP Alaiddin saat memberikan keterangan, Senin (9/11/2026).

Kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut diduga digunakan untuk menunjang aktivitas pengangkutan BBM. Modus ini disinyalir bertujuan mempermudah pengumpulan Pertalite sekaligus menghindari pengawasan dalam proses pembelian di SPBU.

Dalam pengungkapan itu, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut. Di antaranya satu unit mobil Daihatsu, satu lembar STNK, serta 14 jeriken berkapasitas masing-masing 35 liter.

Selain itu, polisi juga menyita dua buah selang dengan panjang sekitar satu meter, satu unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp250 ribu. Seluruh barang bukti kini telah diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kapolres menegaskan, penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena dapat menghambat distribusi energi yang semestinya dinikmati masyarakat sesuai ketentuan. Praktik pengumpulan dan penjualan kembali BBM subsidi secara tidak sesuai peruntukannya juga berpotensi merugikan negara maupun masyarakat.

Pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari langkah Polres Jember dalam menindak berbagai bentuk penyimpangan distribusi BBM bersubsidi, sekaligus menindaklanjuti atensi Kapolri terkait pemberantasan penyalahgunaan BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah.

Saat ini, penyidik Satreskrim Polres Jember masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Selain memeriksa kedua orang yang telah diamankan, polisi juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aktivitas dugaan penyelewengan BBM bersubsidi tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka terancam dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Dalam ketentuan tersebut, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi pemerintah maupun BBM yang pendistribusiannya mendapat penugasan pemerintah dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama enam tahun serta denda paling banyak Rp60 miliar.

Kapolres menegaskan, proses hukum terhadap perkara ini akan terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai upaya menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan aturan.

123...1,696Halaman 1 dari 1,696