Warta.in – Rejang Lebong, Bengkulu.

Pembangunan Jembatan Sungai Beliti Desa Lubuk Alai, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, yang rampung pada 2024 kini disorot. Setahun setelah selesai, muncul dugaan temuan keretakan struktur dan tumpang tindih pondasi dengan jaringan PDAM.

Jembatan penghubung Desa Lubuk Alai menuju Desa Palembang Kecil ini sebelumnya hanya berupa jembatan kayu yang rusak parah akibat banjir bandang. Pembangunan di mulai 2023 dan di nyatakan selesai pada 2024 oleh Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong.

Salah seorang warga setempat berinisial AH membenarkan hal itu saat ditemui di lokasi, Rabu (08/07/2026).

“Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong melalui Kepala Dinas Drs. Rektor Vanda Armada beserta Kepala Bidang Bina Marga Roni sudah meninjau langsung lokasi. Insya Allah sudah ditender,” ujar AH.

AH juga menyampaikan apresiasi atas selesainya pembangunan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Dengan adanya jembatan ini akses masyarakat menjadi lebih mudah dan benar-benar bermanfaat,” katanya.

Namun apresiasi itu tidak berlangsung lama. Pada 2025, warga menerima laporan dan dugaan temuan di lapangan terkait kondisi teknis jembatan.

Berdasarkan pantauan awal, ada dua persoalan utama.

Pertama: Pondasi jembatan diduga tumpang tindih dengan pondasi jaringan PDAM yang sudah lebih dulu dibangun.

Kedua: Struktur pondasi jembatan dilaporkan sudah mengalami keretakan yang cukup parah.

Kondisi ini memicu kekhawatiran warga. Pasalnya, jika benar terjadi kesalahan perencanaan dan benturan dengan infrastruktur PDAM, maka usia pakai jembatan yang baru dibangun bisa terancam.

Warga mendesak Dinas PUPRPKP Rejang Lebong segera bertanggung jawab. Koordinasi dengan PDAM diminta dilakukan secepatnya. Aparat penegak hukum juga diminta turun melakukan penyelidikan terkait dugaan tumpang tindih pondasi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong terkait dugaan temuan tersebut.

(Tim Redaksi)

Pemprov NTB dan Unram Kolaborasikan Program Desa Berdaya dan Profesor Berdampak

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi NTB resmi menjalin kolaborasi strategis bersama Universitas Mataram (Unram). Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, bersama Rektor Universitas Mataram, Prof. Sukardi yang berlangsung di Ruang Sidang Senat Unram, Kamis (9/7/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam menyukseskan program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi NTB yang dipadukan dengan program unggulan Profesor Berdampak Universitas Mataram tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri puluhan guru besar dan profesor lingkungan Universitas Mataram.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam membangun hubungan erat dengan para profesor dan guru besar dalam mensukseskan berbagai program pembangunan NTB, sehingga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat ke depannya.

“Dengan ilmu para guru besar dan profesor, Kami berharap dapat membantu mensukseskan program-program pembangunan pemerintah terutama program Desa Berdaya yang sedang kami gencarkan saat ini,” harap Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal di hadapan para Guru Besar dan profesor Universitas Mataram.

Miq Iqbal menyampaikan bahwa masalah kemiskinan ekstrem yang dialami masyarakat di berbagai desa di NTB masih menjadi PR bersama. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTB melalui program Desa Berdaya difokuskan pada pengembangan desa mandiri sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi melalui optimalisasi potensi dan icon (tematik) lokal.

“Satu tahun terakhir, saya melihat kemiskinan tidak lagi hanya sekadar angka di atas kertas. Saat kita turun ke desa dan bertemu langsung dengan warga, kita menyadari bahwa mereka butuh lebih dari sekadar jaring pengaman sosial seperti asuransi kesehatan atau bantuan PKH untuk sekadar meneruskan hidup,” ujar Gubernur Iqbal.

Gubernur menaruh harapan besar agar para profesor dapat menghadirkan inovasi baru. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi yang paling krusial adalah pendampingan dan inspirasi untuk mengembangkan potensi ekonomi di desa mereka.

“Selain pendamping desa berdaya yang sudah direkrut, Kita butuh inovasi dari para guru besar untuk menggerakkan perkembangan bisnis di tingkat desa,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unram, Prof. Sukardi, menyatakan kesiapan penuh civitas akademika Unram dalam mendukung pembangunan daerah. Program Profesor Berdampak Unram adalah inisiatif akademik dari Universitas Mataram yang mewajibkan para guru besar (profesor) agar riset dan keilmuannya tidak hanya berhenti pada publikasi, melainkan memberikan solusi nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat, industri, dan pemerintah daerah.

Untuk itu, Rektor menegaskan bahwa sebanyak 22 kelompok yang melibatkan 120 Profesor telah disiapkan untuk diterjunkan langsung dalam mendukung program Desa Berdaya. Menurutnya, Kedua program ini sangat sejalan dalam mendukung penguatan ekonomi lokal masyarakat desa. Dengan keilmuan, riset dan pengalaman dari para guru besar diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

“Hari ini kami menunjukkan komitmen. Saya percaya dengan para profesor senior kita. Program ini direncanakan berjalan selama tiga tahun dengan target utama menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat,” jelas Prof. Sukardi.

Tidak berhenti di situ, Rektor Unram juga memaparkan rencana perluasan program ke depan. “Harapan kami tentu pendampingan ini semakin intensif. Selain para profesor, tahun depan kami akan melibatkan para dosen serta mahasiswa KKN untuk memperkuat ekosistem Desa Berdaya ini,” ujarnya.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi katalisator bagi akselerasi kesejahteraan masyarakat NTB, di mana ilmu pengetahuan dari menara gading kampus benar-benar menyentuh dan memberikan solusi nyata dalam menghadapi tantangan di lapangan. (sr/dkisntb)

Warta.in, Jember – Senyum dan harapan baru mulai terlihat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Jember. Melalui pembangunan Sekolah Rakyat (SR), pemerintah berupaya menghadirkan pendidikan berkualitas yang dapat diakses secara gratis oleh mereka yang selama ini terkendala persoalan ekonomi.

Komitmen itu ditunjukkan Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait saat meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat, Kamis (9/7/2026). Di lokasi, ia menyaksikan pembangunan fasilitas pendidikan yang nantinya akan menjadi tempat belajar sekaligus tempat tinggal bagi para siswa.

Gus Fawait mengaku bangga karena Sekolah Rakyat yang dibangun di Jember memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, gedung sekolah yang representatif, dua lapangan basket, hingga lapangan sepak bola berstandar FIFA.

“Hari ini di Jember dibangun sebuah sekolah yang sangat megah, bahkan mungkin bisa dikatakan paling megah dan terlengkap. Mulai asrama yang representatif, gedung bertaraf tinggi, dua lapangan basket, hingga lapangan sepak bola berstandar FIFA,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh fasilitas tersebut disiapkan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2. Mereka akan memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita tanpa harus dibayangi keterbatasan biaya pendidikan.

Tak hanya mendapatkan pendidikan gratis mulai jenjang SD, SMP hingga SMA, para siswa juga akan memperoleh berbagai fasilitas penunjang, seperti laptop untuk setiap anak, seragam dan perlengkapan sekolah, tempat tinggal di asrama, makan tiga kali sehari ditambah dua kali makanan ringan. Bahkan, pemerintah juga menyiapkan program renovasi rumah bagi orang tua siswa yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Bagi Gus Fawait, Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung sekolah, tetapi membangun masa depan anak-anak Jember. Ia meyakini pendidikan menjadi jalan terbaik untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember siap bersinergi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta berbagai pihak agar pembangunan dapat selesai sesuai target pada akhir Juli 2026.

Di sisi lain, Gus Fawait juga meminta seluruh camat dan lurah di Kabupaten Jember lebih aktif mendata anak-anak yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi anak di Jember yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena orang tuanya tidak mampu.

“Saya sudah perintahkan camat dan lurah untuk memastikan hal ini. Jika nanti masih ditemukan ada anak yang tidak bisa sekolah karena masalah biaya, maka orang pertama yang akan saya salahkan adalah camat dan lurahnya,” tegasnya.

Melalui Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Jember berharap semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera yang dapat mengenyam pendidikan berkualitas, tumbuh menjadi generasi yang berprestasi, serta memiliki kesempatan mengubah masa depan mereka dan keluarganya menjadi lebih baik.

Warta.in-Talangratu,Lebong,Bengkulu.

Sepanjang tahun 2026, Desa Talang Ratu menjadi perhatian utama di Kabupaten Lebong karena kondisi infrastruktur jalan provinsi yang mengalami kerusakan berat.

Berikut rangkuman kegiatan paling ramai diberitakan di Desa Talang Ratu:

1. Penanganan Jalan Amblas dan Longsor Jadi Prioritas.

Ruas jalan provinsi penghubung Lebong – Rejang Lebong yang melintasi Desa Talang Ratu mengalami amblas dan longsor berulang kali, sehingga mengganggu aktivitas warga.

• 31 Maret 2026

Sebuah truk bermuatan beras terguling di titik jalan amblas. Kejadian sekitar pukul 14.45 WIB menyebabkan arus lalu lintas sempat lumpuh total. Warga sudah lama mengeluhkan kondisi jalan yang membahayakan.

• 10 Mei 2026

Dua unit mobil Carry mengalami kecelakaan di tanjakan jalan retak dini hari. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kerugian ditaksir Rp15 juta. Proses evakuasi dilakukan bersama warga dan Babinsa setempat.

• 19 Mei 2026

Longsor kembali terjadi. BPBD Provinsi Bengkulu menurunkan 3 alat berat untuk membabat tebing dan membuka akses jalan darurat. Pada malam harinya kendaraan roda 2 sudah bisa melintas, sementara roda 4 masih ditutup selama 1-2 hari.

• 13 Mei 2026

Babinsa Koramil 409-08/Rimbo Pengadang, Serda Ade Prima Jang Jaya, berjaga dari pagi hingga malam untuk membantu pengendara melintas di jalan ambruk. Kapolsek Rimbo Pengadang juga turut mengatur arus. Komandan Kodim 0409/RL, Letkol Inf Agung Lewis Oktorada, mengapresiasi kepedulian TNI di tengah masyarakat.

2. Percepatan Pembangunan Jalan Baru Melalui Program TMMD.

Mengantisipasi kerusakan jalan lama yang rawan longsor, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Lebong menyiapkan pembangunan jalan alternatif.

• 31 Mei 2026

Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, bersama Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, dan Dandim 0409/RL, Letkol Inf Agung Lewis Oktorada, meninjau titik nol pembangunan jalan baru di Desa Talang Ratu. Jalan baru akan dikerjakan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa / TMMD dan ditargetkan mulai dalam 2-3 hari ke depan.

• Awal Juni 2026

Dandim 0409/RL menegaskan TNI siap mengawal percepatan pembangunan. Menurutnya, jalan yang baik sangat penting untuk menunjang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga.

• Pendampingan Teknis

Babinsa juga mendampingi tim konsultan untuk pengecekan lapangan guna melengkapi data teknis rencana pembangunan jalan. Saat ini lebar lahan yang dibebaskan 10 meter. Wagub meminta Pemkab Lebong untuk mempersiapkan pelebaran bahu jalan jika diperlukan.

3. Sinergi TNI, Polri, dan Masyarakat.

Selama masa darurat, kekompakan antara TNI, Polri, dan masyarakat Desa Talang Ratu terlihat nyata. Bersama-sama mereka mengatur lalu lintas, membersihkan material longsor, dan mengevakuasi kendaraan yang mengalami kendala.

Warga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Babinsa dan Kapolsek yang terus berjaga, terutama pada malam hari, demi keselamatan pengguna jalan.

(Tim Red)

Warta.in – Lebong,Bengkulu.

Dugaan kelalaian pengelolaan aset negara kembali mencuat di Kabupaten Lebong. Alat Pengolahan Jeruk Gerga yang berada di Rumah Pabrik Pengolahan Jeruk Gerga, wilayah hukum Polsek Rimbo Pengadang, diduga hilang. Aset tersebut diketahui memiliki nilai anggaran hingga miliaran rupiah, Rabu, 8 Juli 2026.

Yang mengganjal, hingga saat ini Laporan Kehilangan resmi atas alat tersebut belum diterbitkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak dinas terkait hanya menyampaikan laporan secara lisan kepada Polsek Rimbo Pengadang.

Selain masalah aset, ditemukan pula kejanggalan pada data kelompok pengelola. Dari 15 kelompok yang terdaftar sebagai Kelompok Pengelola Rumah Pabrik Jeruk Gerga, 14 di antaranya diduga fiktif. Hanya 1 kelompok yang keberadaannya bisa ditelusuri.

Temuan Tim Media di Lapangan

1. Nilai Aset.

Alat Pengolahan Jeruk Gerga merupakan aset negara dengan anggaran mencapai miliaran rupiah.

2. Status Laporan.

Tidak ada dokumen Laporan Kehilangan yang diterbitkan. Pelaporan ke Polsek Rimbo Pengadang dilakukan secara lisan.

3. Data Kelompok Pengelola.

Dari 15 kelompok yang terdata, 14 kelompok diduga tidak nyata atau tidak aktif.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap aset serta program bantuan pemerintah di daerah.

Masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum segera menindaklanjuti kasus ini:

• Kejari Lebong agar segera melakukan penyelidikan dan verifikasi langsung ke lapangan.

• Instansi terkait agar segera membuat Laporan Kehilangan secara administrasi dan hukum.

• Dilakukan audit menyeluruh terhadap data kelompok pengelola agar tidak disalahgunakan.

Kami mendorong agar kasus ini ditangani secara terbuka dan tegas. Pengelolaan aset negara senilai miliaran rupiah wajib akuntabel agar tidak merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejari Lebong.

(Tim Red)