Oleh, DR. Suriyanto., S.H ., M.H., M.Kn
Warta.in, Bandung – Ada apa dengan negara kita? Pertanyaan itu kini bukan lagi retorika kosong di warung kopi, tapi jeritan kolektif yang menggema di ruang keluarga, di pabrik yang sepi, di pasar yang lesu. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rupiah menyentuh Rp18.000, IHSG ambles seperti kehilangan pijakan, gelombang PHK mengintai di depan mata, dan daya beli rakyat tergerus setiap hari.
Pasar itu brutal dan jujur. Pasar tidak bisa dibohongi dengan baliho, tidak peduli dengan pidato optimis berapi-api, dan tidak butuh pencitraan. Pasar adalah cermin paling telanjang dari dua hal: fundamental ekonomi dan kepercayaan. Ketika keduanya rapuh, tidak ada narasi besar yang bisa menyelamatkannya. Dan inilah yang sedang terjadi.
Ironi terbesar bangsa ini adalah paradoks sumber daya alam. Kita duduk di atas harta karun yang membuat negara lain iri. Kita adalah produsen nikel terbesar di dunia, timah terbesar kedua, punya cadangan batubara, bauksit, tembaga, emas, sawit, dan gas yang melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, perut bumi kita muntah kekayaan.
Lalu pertanyaannya, dengan kekayaan selangit itu, mengapa mata uang kita menjadi salah satu yang paling terpuruk di Asia? Mengapa negara yang menguasai 55% cadangan nikel dunia harus melihat Rupiahnya kalah jauh dari negara yang tidak punya tambang sama sekali? Jawabannya bukan di alam, tapi di tata kelola.
Kita menderita penyakit klasik kutukan sumber daya alam. SDA kita dijual mentah, diolah di luar negeri, dan kita hanya dapat remah-remahnya. Hilirisasi digembar-gemborkan sebagai visi besar, tapi di lapangan, yang terjadi adalah penguasaan asing atas smelter, insentif jor-joran yang tidak kembali ke rakyat, dan kerusakan lingkungan yang ditanggung anak cucu. Kita kaya di atas kertas statistik ekspor, tapi miskin di dalam negeri.
Masalah terbesar hari ini adalah pemerintah yang terlalu sibuk membangun mimpi, bukan membangun fondasi. Kita kebanjiran proyek mercusuar. Pidato besar, visi besar, proyek besar, narasi besar tentang Indonesia Emas 2045. Tapi fondasi ekonomi mikro yang menopang 280 juta jiwa justru dibiarkan keropos. Investor tidak butuh mimpi, investor butuh kepastian hukum, logistik murah, dan pajak yang waras.
Lihatlah bagaimana komunikasi pemerintah menjadi sumber ketidakpastian itu sendiri. Kasus anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh telanjang kekacauan itu. Satu pejabat mengumumkan angka triliunan, beberapa jam kemudian Kepala Badan Gizi Nasional membantahnya. Publik dibuat bingung: siapa yang benar? Apakah mereka rapat atau hanya saling berbalas klarifikasi di media?
Dan ini bukan insiden tunggal. Ini adalah pola. Menteri A bilang harga tidak naik, Menteri B bilang harus naik. Juru bicara bilang program jalan, teknis di lapangan bilang belum ada juknis. Ketika sesama pejabat tidak satu suara, bagaimana pasar dan investor bisa percaya? Pasar mencintai kepastian. Yang kita sajikan justru drama harian yang melelahkan.
Ketidakpercayaan inilah mata uang yang paling mahal. Ketika Rupiah jatuh, itu bukan sekadar angka di running text televisi. Itu adalah vonis atas hilangnya kepercayaan. Ketika IHSG ambles, itu adalah modal asing yang angkat kaki karena mereka melihat pemerintahan yang inkonsisten. PHK meningkat bukan karena rakyat malas, tapi karena pengusaha tidak berani ekspansi di tengah negara yang arah kebijakannya berubah setiap pekan.
Sejarah telah memberi peringatan keras. Zimbabwe pernah berada di posisi ini, dengan tanah subur dan tambang berlian, tapi hancur karena pemerintahnya sibuk membangun narasi kejayaan sambil mencetak uang tanpa fundamental. Argentina, negara kaya gandum dan daging, jatuh berulang kali karena populisme fiskal dan denial terhadap inflasi. Venezuela, dengan cadangan minyak terbesar di dunia, rakyatnya harus mengantre untuk roti.
Pola kehancurannya selalu sama: awalnya denial. Pemerintah bilang ekonomi baik-baik saja, data dibantah, kritik dianggap makar, dan pengkritik dilabeli pembenci. Sementara itu, fundamental terus membusuk di dalam. Jika denial ini terus dipelihara sambil terus membangun mimpi-mimpi besar yang tidak berakar pada penguatan industri nasional dan daya beli, maka 2030 bukan akan menjadi Indonesia Emas, tapi Indonesia Cemas.
Kita tidak kekurangan uang, kita kekurangan keberanian untuk jujur. Kita tidak kekurangan SDA, kita kekurangan tata kelola SDA yang berpihak pada nilai tambah di dalam negeri, bukan hanya pada setoran royalti dan foto peresmian smelter milik konglomerat. Kekayaan alam seharusnya menjadi jangkar yang memperkuat Rupiah, bukan sekadar komoditas yang dijual murah saat harga global bagus, lalu kita impor kembali dengan harga mahal.
Rakyat sebenarnya tidak menuntut yang muluk-muluk. Rakyat hanya ingin kepastian. Kepastian bahwa harga sembako tidak naik gila-gilaan besok pagi, kepastian bahwa anaknya tidak di-PHK karena pabrik tutup, kepastian bahwa usaha kecilnya tidak mati karena daya beli ambruk dan pungli merajalela. Tapi kepastian itu tidak bisa lahir dari pemerintah yang komunikasinya saja masih berantakan.
Rakyat cinta Indonesia, justru karena cinta itulah rakyat bersuara. Suara yang Anda dengar hari ini di media sosial, di warung, di kampus, bukan suara kebencian, tapi suara kekhawatiran yang mendalam. Mereka melihat rumahnya bocor, tapi pemerintah malah sibuk mengecat gerbang depan agar terlihat megah dari luar.
Syarat pertama untuk memperbaiki negara adalah berhenti denial. Berhenti menyalahkan pasar, berhenti menyalahkan sentimen global, berhenti menyalahkan rakyat yang dianggap tidak optimis. Hadapi realita bahwa daya beli turun, Rupiah terpuruk, dan kepercayaan investor sedang di titik nadir. Hanya dengan kejujuran, kebijakan yang tepat bisa lahir.
Kita harus kembali ke fondasi. Perkuat industri padat karya, bukan hanya industri padat modal milik segelintir orang. Perkuat UMKM dengan kredit murah dan pasar yang pasti, bukan dengan seminar dan pelatihan seremonial. Kelola SDA dengan hilirisasi yang benar-benar menghasilkan produk akhir di Indonesia, yang menyerap tenaga kerja Indonesia, dan yang memperkuat cadangan devisa, bukan sekadar mengeruk dan mengirim mentah.
Diamnya rakyat hari ini bukan berarti pasrah. Rakyat sedang mengelola lukanya sendiri, mengatur napasnya sendiri, dan mempersiapkan hidupnya masing-masing di tengah badai. Tapi ingatlah sebuah adagium pahit yang hidup di benak mereka: “Sekuat apapun kita bersuara tidak akan didengar, apalagi dengan aksi, justru hanya akan dibalas dengan kekejaman.” Jika negara terus membiarkan rasa itu tumbuh, maka yang runtuh bukan hanya ekonomi, tapi juga legitimasi itu sendiri.
*) Praktisi Hukum/Ketum PWRI
