Beranda blog

10 Dapur SPPG Operasional Di Bojong Layani 20 Ribu Lebih Penerima Manfaat

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, pengawasan penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta evaluasi rutin di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Kecamatan Bojong, Wildan, mengatakan dirinya memiliki tanggung jawab membantu melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program di seluruh dapur SPPG yang berada di wilayah Kecamatan Bojong.

Saat ini, tercatat 10 dapur SPPG telah beroperasional dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 20.400 orang.

Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena pendataan ulang penerima manfaat terus dilakukan, khususnya menyusul adanya penerimaan siswa baru di sejumlah satuan pendidikan.

“Sebagai Korcam, kami membantu melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program di seluruh dapur SPPG yang ada di Kecamatan Bojong,” kata Wildan.

“Sesuai arahan Korwil, pengawasan dilakukan terhadap penerapan SOP di masing-masing dapur. Para relawan juga wajib mengikuti SOP yang sudah ditetapkan,” jelas Wildan menegaskan.

Perkuat Ekonomi Lokal, KDMP dan BUMDes Didorong Terlibat

Menurut Wildan, pelaksanaan MBG juga diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi mampu menjadi salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di tingkat lokal.

Karena itu, berbagai potensi ekonomi yang tersedia di Kecamatan Bojong diharapkan dapat dilibatkan, termasuk pelaku usaha lokal, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta berbagai potensi lainnya yang dapat mendukung kebutuhan dapur SPPG.

Pengadaan bahan baku diupayakan mengutamakan potensi yang tersedia di wilayah setempat sebagai prioritas, dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan pangan dan standar yang telah ditetapkan dalam SOP.

“Potensi ekonomi lokal diharapkan dapat ikut bergerak. KDMP, BUMDes dan seluruh potensi yang tersedia di wilayah Kecamatan Bojong dapat mengambil peran dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat. Bahan baku mengutamakan potensi yang tersedia di tingkat wilayah sebagai prioritas, dengan tetap memperhatikan standar kualitas sesuai SOP,” ujar Wildan.

Dengan demikian, keberadaan MBG diharapkan menciptakan efek berganda bagi masyarakat, mulai dari pemenuhan kebutuhan gizi hingga membuka ruang bagi pelaku ekonomi lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program.

Evaluasi Internal Menjadi Kunci Perbaikan

Bagi pengelola SPPG di Kecamatan Bojong, evaluasi internal menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program terus mengalami perbaikan.

Para pengelola SPPG se-Kecamatan Bojong secara rutin melakukan evaluasi bersama setiap hari Jumat setelah kegiatan pengajian malam Jumat.

Forum tersebut menjadi ruang bersama untuk mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari ketersediaan dan kualitas bahan baku, proses produksi, pelayanan, kedisiplinan relawan hingga kepatuhan terhadap SOP.

Hasil evaluasi kemudian dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

“Evaluasi dilakukan secara intens, melakukan komunikasi horizontal dan vertikal, serta akselerasi koordinasi lintas sektoral supaya terbangun hubungan komunikasi yang baik,” kata Wildan.

Menurutnya, evaluasi bukan sekadar mencari kekurangan, melainkan menjadi instrumen untuk memastikan setiap persoalan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti.

Libatkan Forkopimcam dalam Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan MBG di Kecamatan Bojong juga terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Wildan mengatakan, sesuai petunjuk Korwil, pihaknya mengagendakan kunjungan bersama Forkopimcam, terutama Camat Bojong dan para kepala desa, untuk melihat secara langsung kondisi penerima manfaat di lapangan.

Kunjungan tersebut tidak hanya bersifat seremonial. Pengelola SPPG juga memanfaatkannya untuk menerima masukan secara langsung dari penerima manfaat serta melihat sejauh mana keberadaan program MBG memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami melakukan pengawasan bersama Forkopimcam dengan mengagendakan kunjungan bersama, terutama Bapak Camat dan kepala desa, kepada penerima manfaat. Sekaligus menerima masukan dari penerima manfaat dan melihat sejauh mana program ini bermanfaat bagi warga sekitar wilayah Bojong,” ungkapnya.

Selain berkoordinasi dengan Forkopimcam, pihaknya juga tengah melakukan safari komunikasi dengan sejumlah tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Bojong.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas komunikasi sekaligus membangun dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG.

Komunikasi Lintas Sektor Berjalan Baik

Wildan menyampaikan, komunikasi dan koordinasi dengan unsur pemerintahan serta aparat kewilayahan sejauh ini berjalan dengan baik.

Ia menyebut komunikasi dengan Camat Bojong berlangsung sangat baik dan mendapat dukungan terhadap pelaksanaan program MBG. Koordinasi dengan unsur TNI dan Polri di tingkat kecamatan juga terus dilakukan.

“Komunikasi dengan Bapak Camat berjalan sangat baik dan beliau selalu support. Komunikasi dengan Danramil dan Kapolsek juga berjalan dengan baik,” kata Korcam.

Selain kegiatan operasional, seluruh pengelola MBG dari dapur yang telah beroperasi juga melaksanakan kegiatan pengajian rutin dan kajian Islam yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi bersama.

Para pengelola juga mengadakan kegiatan Jumat Berkah bersama Forkopimcam sebagai salah satu bentuk penguatan kebersamaan sekaligus kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Dapur Goes to School dan Edukasi Gizi

Upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG tidak berhenti pada penyediaan dan pendistribusian makanan.

SPPG di Kecamatan Bojong, Purwakarta juga menyiapkan program Dapur Goes to School serta kelompok B3 sebagai bagian dari edukasi dan penguatan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan gizi.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala SPPG bersama ahli gizi dan bagian akunting melakukan kunjungan kepada penerima manfaat sebanyak empat kali dalam satu bulan di wilayah kerja masing-masing.

Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi, sekaligus memberikan kesempatan kepada pengelola SPPG untuk melihat secara langsung kondisi penerima manfaat serta memperoleh masukan dari lapangan.

Program ini diharapkan semakin memperkuat pemahaman bahwa MBG bukan hanya mengenai penyediaan dan pendistribusian makanan, tetapi juga bagian dari upaya membangun kesadaran mengenai pentingnya gizi bagi tumbuh kembang anak.

Kendala Dijadikan Bahan Evaluasi dan Perbaikan

Dalam menjalankan tugas sebagai Kepala SPPG sekaligus Korcam, Wildan mengakui bahwa dinamika dan berbagai kendala di lapangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program.

Namun, setiap persoalan yang muncul tidak semestinya menjadi penghambat. Sebaliknya, persoalan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan.

Komunikasi intensif antara pengelola SPPG, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat kewilayahan, tokoh masyarakat dan berbagai pihak terkait menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Koordinasi lintas sektor pun terus diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan semakin efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang semakin luas.

“Kerja Ikhlas dan Kerja Tuntas”

Menutup keterangannya, Wildan menyampaikan pesan kepada seluruh Kepala SPPG dan jajaran yang terlibat agar menjalankan amanah program tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Bismillah, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Saya selalu berpesan kepada semua rekan-rekan Kepala SPPG, program ini bukan hanya sekadar memberikan makan bergizi, tetapi ada nilai ibadahnya,” tuturnya.

“Berikan sajian dan menu yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan tidak lupa, selalu libatkan Allah SWT dalam setiap langkahnya,” imbuh Wildan.

Pesan tersebut menjadi semangat bagi para pengelola SPPG di Kecamatan Bojong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Sebab, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari seberapa banyak makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, penerapan SOP, pemberdayaan ekonomi lokal serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Dengan pengawasan yang berkelanjutan, evaluasi rutin, dukungan Forkopimcam, pemberdayaan pemasok lokal dan komunikasi lintas sektor, pelaksanaan program MBG di Kecamatan Bojong diharapkan semakin baik.

Pada akhirnya, program tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Kecamatan Bojong serta berkontribusi dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas.

“Perkenankanlah kami para pengelola SPPG beserta seluruh relawan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, sehingga program MBG di Kecamatan Bojong dapat berjalan dengan baik,” pungkas Wildan. (ds)

SPPG Bojong Sukamanah 2, Perkuat Pengawasan & Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, terus diperkuat melalui pengawasan, evaluasi rutin, serta koordinasi lintas sektor.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, mulai dari ketersediaan bahan baku, proses pengolahan makanan hingga pendistribusiannya kepada penerima manfaat.

Salah satu dapur yang terus melakukan penguatan dalam pelaksanaan program tersebut adalah SPPG Purwakarta Bojong Sukamanah 2. Dapur ini dipimpin Wildan, yang juga dipercaya mengemban amanah sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta.

Wildan menjelaskan, saat ini SPPG Purwakarta Bojong Sukamanah 2 melayani sebanyak 1.827 penerima manfaat (PM). Penerima manfaat tersebut terdiri dari penerima manfaat di lingkungan sekolah serta kelompok B3.

Menurut Wildan, jumlah penerima manfaat yang cukup besar tersebut membutuhkan pengelolaan dapur yang terukur dan disiplin.

Karena itu, pihaknya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan jumlah makanan yang harus disalurkan, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap kualitas bahan baku, proses produksi, kebersihan, hingga pendistribusian makanan.

“Dalam menjalankan operasional dapur SPPG, kami tidak hanya berfokus pada pemenuhan jumlah makanan yang harus disalurkan, tetapi juga memastikan kualitas bahan baku, proses pengolahan sampai pendistribusian berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP),” ujar Wildan kepada awak media, Senin (10/8).

Berdayakan Potensi Ekonomi Masyarakat Bojong

Selain menjalankan fungsi utama pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, SPPG Purwakarta Bojong Sukamanah 2 juga berupaya agar pelaksanaan MBG memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Bojong.

Salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan bahan baku dari pemasok dan pelaku usaha lokal.

“Kebutuhan bahan baku sudah memberdayakan KDMP Sukamanah, peternak wilayah Bojong, beras dari wilayah Bojong, tahu dan tempe dari wilayah Bojong, serta sayuran,” ungkap Wildan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG merupakan bagian penting yang perlu terus dikembangkan.

Dengan memanfaatkan potensi yang tersedia di wilayah sekitar dapur, program MBG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat berupa pemenuhan kebutuhan gizi bagi penerima manfaat, tetapi juga mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.

Peternak, petani, pengusaha tahu dan tempe, pemasok beras, hingga pelaku usaha penyedia sayuran dapat ikut mengambil peran dalam mendukung keberlangsungan program.

Dengan demikian, keberadaan dapur SPPG diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, baik dari aspek gizi maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kualitas Bahan Baku Menjadi Perhatian Utama

Untuk menjaga mutu makanan yang disalurkan, pengawasan terhadap bahan baku dilakukan sejak bahan pangan tiba di dapur.

Wildan mengatakan, setiap bahan baku yang datang harus mendapatkan perhatian dan pemantauan agar kualitasnya tetap terjaga sebelum masuk ke dalam proses produksi.

“Kami mengawasi dan memonitoring kualitas bahan baku yang datang, sehingga tetap terjaga kualitasnya dan hasilnya bisa dirasakan dengan baik. Selain itu, kami juga memastikan dapur berjalan sesuai SOP yang diterapkan,” katanya.

Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas makanan yang nantinya dikonsumsi oleh para penerima manfaat.

Menurutnya, konsistensi dalam menjalankan SOP harus menjadi perhatian seluruh unsur yang terlibat dalam operasional dapur, sehingga setiap tahapan pelaksanaan MBG dapat berjalan secara tertib dan terkontrol.

Evaluasi Internal Dilakukan Setiap Pekan

Untuk memastikan berbagai kegiatan berjalan sesuai target, SPPG Purwakarta Bojong Sukamanah 2 juga melaksanakan evaluasi internal secara rutin.

Evaluasi tersebut dilaksanakan setiap hari Jumat setelah kegiatan pengajian malam Jumat. Forum evaluasi menjadi momentum bagi pengelola dapur untuk melihat berbagai hal yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki.

Pembahasan evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas bahan baku, proses produksi, pelayanan, kedisiplinan relawan, hingga penerapan SOP di lingkungan dapur.

Hasil evaluasi selanjutnya dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Wildan menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bagian dari upaya membangun sistem kerja yang semakin baik.

“Evaluasi dilakukan secara intens, melakukan komunikasi horizontal dan vertikal, serta akselerasi koordinasi lintas sektoral supaya terbangun hubungan komunikasi yang baik,” ujar Wildan.

Koordinasi Lintas Sektor Terus Diperkuat

Sebagai Kepala SPPG sekaligus Korcam SPPG Kecamatan Bojong, Wildan juga menilai komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu kunci dalam menjaga keberlangsungan program MBG.

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di lapangan perlu dikomunikasikan dan dicarikan solusi secara bersama-sama. Dengan koordinasi yang baik, setiap unsur yang terlibat dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Penguatan komunikasi secara horizontal maupun vertikal juga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG di Kecamatan Bojong.

“Yang terpenting adalah membangun hubungan komunikasi yang baik, sehingga setiap persoalan dapat segera dikoordinasikan dan dicari solusi bersama,” tambahnya.

Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai 1.827 orang, SPPG Purwakarta Bojong Sukamanah 2 terus berupaya menjaga kualitas pelayanan.

Pengawasan bahan baku, penerapan SOP, evaluasi rutin, pemberdayaan pemasok lokal serta koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari upaya memastikan program MBG dapat berjalan secara optimal.

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat.

Yang terpenting adalah bagaimana seluruh prosesnya dikelola secara tertib, berkualitas, berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar. (ds)

*MERDEKA UNTUK SIAPA?* ” *Ketika Rakyat Berdiri di Bawah Terik, Pejabat Duduk di Bawah Tenda*.”

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*MERDEKA UNTUK SIAPA?*

” *Ketika Rakyat Berdiri di Bawah Terik, Pejabat Duduk di Bawah Tenda*.”

Oleh: Jurnalis PPWI

Di setiap upacara bendera, setiap kali Sang Merah Putih dikibarkan ke angkasa, dan setiap kali kita menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh rasa haru dan bangga, terlintaslah sebuah pertanyaan sederhana namun sangat mendalam, yang layak direnungkan oleh kita semua, tanpa terkecuali: kemerdekaan yang begitu mahal harganya ini, sesungguhnya dirasakan dan dinikmati oleh siapa?

Pertanyaan itu seakan terlukis dengan begitu nyata dalam sebuah gambar yang kini menjadi renungan bersama. Di satu sisi, terlihat rakyat, para siswa, dan para pendidik berdiri tegak menahan panasnya terik matahari, berkeringat, namun tetap menjaga sikap dan kesungguhan. Di sisi lain, terlihat sejumlah pejabat duduk dengan tenang, terlindungi di bawah atap tenda yang sejuk, menikmati hidangan dan kenyamanan di tengah suasana seremonial yang berjalan.

Tentu saja, kita tidak boleh serta-merta menjadikan satu lembar gambar sebagai bukti mutlak bahwa seluruh pejabat hidup dalam kemewahan sementara rakyat senantiasa menderita. Gambar itu jauh lebih bermakna apabila kita baca sebagai sebuah cermin, sebuah kritik sosial yang tulus, sekaligus simbol yang menyentuh hati tentang jarak yang kerap tercipta antara mereka yang memegang tampuk kekuasaan dengan rakyat yang sejatinya adalah sumber dari segala kekuasaan tersebut. Dan justru di sanalah pertanyaan tentang makna kemerdekaan menjadi begitu penting, begitu relevan, dan begitu mendesak untuk dijawab dengan jujur.

 

Kemerdekaan Bukan Sekadar Upacara dan Seremoni

Tahun 2026 ini, Bangsa Indonesia memasuki peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, dengan tema yang begitu indah dan penuh harapan: Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tiga kata yang tertulis dalam tema tersebut bukanlah sekadar rangkaian kata-kata indah yang dipajang di atas baliho, spanduk, atau panggung upacara. Di dalamnya tersimpan tiga tuntutan luhur yang menjadi janji sekaligus kewajiban negara kepada seluruh rakyatnya: kedaulatan yang teguh, keadilan yang nyata, dan kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, peringatan kemerdekaan sejatinya tidak boleh berhenti hanya pada barisan upacara, perlombaan yang meriah, pidato yang berapi-api, pemasangan bendera di tiang, maupun seremoni pemerintahan yang tertata rapi. Kemerdekaan baru benar-benar terasa dan bermakna ketika anak-anak bangsa mendapatkan pendidikan yang layak dan terjangkau; ketika para pendidik memperoleh penghargaan dan kesejahteraan yang pantas atas pengabdiannya; ketika para petani mendapatkan kepastian atas tanah dan hasil usahanya; ketika para pekerja memperoleh perlindungan yang menjamin kehidupannya; ketika seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang adil dan merata; serta ketika setiap warga negara dapat menyampaikan pendapat dan kritiknya tanpa rasa takut diperlakukan sebagai musuh negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan dengan tegas tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dari itu, ukuran keberhasilan kemerdekaan kita bukanlah seberapa megah panggung upacara yang kita bangun atau seberapa meriah perayaan yang kita gelar, melainkan seberapa jauh negara ini mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang sesungguhnya bagi rakyatnya.

 

Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat, Jabatan Adalah Amanah

Terdapat satu kalimat dalam konstitusi negara yang seharusnya senantiasa terngiang dan tertanam di dalam hati setiap orang yang memegang jabatan publik di negeri ini: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Demikian bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat yang begitu pendek namun mengandung konsekuensi moral dan tanggung jawab yang sedemikian besarnya.

Artinya, jabatan publik bukanlah sebuah hak istimewa untuk menikmati kemewahan, kehormatan, dan kenyamanan semata. Jabatan adalah amanah suci yang dipercayakan oleh rakyat melalui mekanisme konstitusional, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengurus kepentingan rakyat itu sendiri. Maka, semakin tinggi kedudukan seseorang di dalam pemerintahan, seharusnya semakin besar pula tanggung jawabnya untuk merasakan kesulitan, memahami kebutuhan, dan memperjuangkan harapan rakyat yang telah mempercayainya.

Seorang pemimpin yang sejati tidak hanya hadir di tengah-tengah rakyat ketika kamera menyala dan upacara dimulai, melainkan hadir pula ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan dan kesusahan. Ia tidak hanya berdiri di atas panggung yang megah ketika menerima penghormatan, melainkan bersedia turun ke tengah-tengah masyarakat ketika bantuan dan pertolongan dibutuhkan. Ia tidak hanya berbicara dengan lantang tentang kesejahteraan rakyat, melainkan memastikan setiap kebijakan yang dibuatnya benar-benar melahirkan kesejahteraan yang nyata bagi rakyatnya.

 

Demokrasi Kerakyatan: Rakyat Bukan Sekadar Objek Pemilu

Pemikiran luhur Bapak Proklamator Kemerdekaan, Mohammad Hatta, tentang demokrasi kerakyatan kiranya sangat relevan untuk kita renungkan kembali di masa kini. Dalam pandangan Bung Hatta, demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi yang berpihak kepada rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang berhak menentukan bagaimana negara ini diperintah dan diurus. Namun kedaulatan itu juga harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab, kepatuhan kepada hukum, budaya musyawarah untuk mufakat, serta terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Artinya, demokrasi tidaklah cukup hanya dimaknai sebagai datang ke tempat pemungutan suara setiap lima tahun sekali. Demokrasi berarti pemerintah bersedia mendengarkan suara rakyat. Demokrasi berarti pejabat bersedia dikritik dan diperbaiki kesalahannya. Demokrasi berarti setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan jujur. Dan demokrasi yang sehat berarti rakyat tidak boleh hanya dijadikan objek sanjungan ketika masa pemilihan umum tiba, lalu dilupakan begitu saja setelah kekuasaan berhasil diraih.

 

Berteduh Boleh, Namun Jangan Kehilangan Kepekaan Hati

Tentu saja, berteduh di bawah atap, menikmati hidangan, dan memperoleh kenyamanan bukanlah sebuah kesalahan yang patut dikutuk. Pejabat adalah manusia biasa seperti kita semua, yang juga membutuhkan perlindungan dari panas dan hujan, makanan yang layak, serta tempat yang nyaman untuk beristirahat. Persoalannya bukanlah pada tenda yang berdiri atau hidangan yang tersaji. Persoalannya terletak pada kepekaan hati.

Ketika seorang pemimpin duduk di tempat yang sejuk dan nyaman, apakah hatinya masih mampu merasakan kepanasan yang dirasakan rakyat yang berdiri di bawah terik matahari? Ketika ia menikmati segala fasilitas yang disediakan oleh negara, apakah pikirannya masih tertuju pada warga yang masih bersusah payah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Ketika ia menerima penghormatan dalam setiap langkahnya, apakah ia masih ingat sepenuhnya bahwa kedudukannya itu berasal dari mandat rakyat yang telah mempercayainya?

Pertanyaan-pertanyaan tadi bukanlah tuduhan kepada perseorangan atau kelompok tertentu. Pertanyaan itu adalah pantulan cermin bagi seluruh kita yang memegang kekuasaan publik, agar senantiasa menjaga hati dan menjaga jarak agar tidak terlalu jauh dari rakyat. Sebab, kekuasaan yang tidak disertai kepekaan sosial perlahan-lahan akan menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar. Dan apabila jarak antara penguasa dengan rakyat semakin menjauh, maka benih-benih ketidakpercayaan pun perlahan-lahan akan tumbuh dan berkembang.

 

Kekuasaan Tanpa Etika Akan Menjauh dari Rakyat

Pemikiran mendalam dari almarhum Franz Magnis-Suseno, seorang filsuf dan pemikir besar bangsa ini, juga sangat layak kita perhatikan kembali. Beliau menegaskan bahwa sebaik apa pun struktur pemerintahan yang kita bangun, kualitas moral orang-orang yang menjalankan kekuasaan itu tetap menjadi hal yang paling menentukan. Aturan yang sempurna saja tidak akan berarti apabila dijalankan oleh mereka yang tidak memiliki integritas dan kejujuran.

Artinya, undang-undang dan peraturan saja tidak cukup untuk menjamin keadilan. Diperlukan kejujuran hati. Diperlukan rasa malu apabila melakukan kesalahan. Diperlukan keberanian untuk mengakui kekeliruan dan memperbaikinya. Dan yang tidak kalah penting, diperlukan kesediaan untuk menempatkan kepentingan rakyat dan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun golongan. Inilah yang sering kali terlupakan dalam perbincangan kita tentang pemerintahan: kita terlalu banyak berbicara tentang jabatan dan kekuasaan, namun terlalu jarang berbicara tentang watak, karakter, dan kejujuran orang yang memegang kekuasaan tersebut.

 

Kemerdekaan Adalah Milik Seluruh Rakyat, Bukan Milik Penguasa Saja

Kemerdekaan yang kini kita rayakan setiap tahun ini tidaklah diperjuangkan hanya oleh para pejabat atau penguasa semata. Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan dengan darah, air mata, dan pengorbanan oleh rakyat dari segala lapisan kehidupan: petani yang mencangkul di ladang, nelayan yang mengarungi samudra, buruh yang bekerja keras, guru yang mendidik dengan tulus, pemuda yang berjuang dengan pena dan senjata, para ulama yang mendoakan dan membimbing, para perempuan yang berjuang di garis belakang, serta jutaan rakyat biasa yang namanya mungkin tidak tercatat dalam lembaran buku sejarah, namun menjadi tiang penyangga tegaknya kemerdekaan ini.

Oleh karena itu, tidak boleh muncul kesan bahwa hasil kemerdekaan ini hanya dinikmati oleh segelintir orang yang berkuasa. Kemerdekaan harus terasa kehadirannya di desa maupun di kota. Di gedung pemerintahan yang megah maupun di pasar yang ramai. Di ruang kelas sekolah maupun di hamparan sawah yang hijau. Di ruang rapat para pejabat maupun di rumah-rumah sederhana rakyat kecil. Apabila rakyat masih merasa bahwa negara ini terasa jauh dari kehidupannya sehari-hari, maka sesungguhnya tugas dan perjuangan kemerdekaan kita belum selesai sepenuhnya.

 

Seremoni Boleh Megah, Namun Substansi Jangan Hilang

Pemerintah pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini juga telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memilih logo resmi kemerdekaan. Berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan, pemilihan logo tersebut dilakukan melalui jajak pendapat pada tanggal 24 hingga 28 Juni 2026, yang diikuti oleh sebanyak 68.569 suara dari masyarakat yang tersebar di berbagai daerah maupun perantau Indonesia di luar negeri. Langkah tersebut patut kita apresiasi sebagai bukti bahwa hal-hal yang berkaitan dengan simbol kenegaraan pun dapat melibatkan suara dan kehendak rakyat.

Namun demikian, semangat partisipasi rakyat itu seharusnya tidak berhenti hanya pada pemilihan gambar atau lambang semata. Semangat yang sama harus hadir pula dalam setiap langkah pembuatan kebijakan publik: rakyat didengar suaranya, dilibatkan pikirannya, diberi ruang untuk mengawasi jalannya pemerintahan, serta memperoleh informasi yang jujur, terbuka, dan transparan. Sebab, kemerdekaan yang sejati bukan hanya berarti rakyat ikut memilih lambang negara, melainkan rakyat juga memiliki ruang yang luas untuk ikut menjaga, mengawal, dan menentukan arah perjalanan bangsa ini ke masa depan.

 

Pemimpin Harus Merasakan, Bukan Hanya Berpidato

Ada sebuah kalimat yang begitu sederhana namun sangat dalam maknanya, yang layak kita jadikan bahan renungan bersama: Pemimpin bukan hanya pandai berpidato di atas panggung, melainkan harus mampu merasakan dan bersedia berdiri bersama rakyat.

Kalimat itu bukan bermaksud menyuruh setiap pemimpin untuk selalu berdiri di bawah terik matahari hingga kepanasan. Maknanya jauh lebih dalam dan luas daripada itu. Seorang pemimpin harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Ia harus memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat, memahami harapan yang dipendamkan di dalam hati rakyat, dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan rakyat yang paling luas. Seorang pemimpin boleh saja menempati rumah dinas yang layak, boleh menggunakan kendaraan dinas sesuai ketentuan, dan boleh menerima penghormatan dalam acara kenegaraan. Namun semua itu hendaknya dipahami sebagai kebutuhan jabatan dan amanah negara, bukan sebagai hak istimewa yang boleh dinikmati tanpa rasa syukur dan tanggung jawab.

 

Kemerdekaan Lebih dari Sekadar Bebas Penjajahan

Makna kemerdekaan di masa kini telah berkembang jauh melampaui sekadar terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan yang sesungguhnya berarti terbebas dari belenggu kemiskinan yang ekstrem, terbebas dari kebodohan dan ketidaktahuan, terbebas dari ketidakadilan dan perlakuan yang tidak adil, terbebas dari diskriminasi, terbebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta terbebas dari rasa takut untuk menyampaikan kebenaran dan pendapat yang jujur.

Oleh karena itu, pertanyaan “Merdeka untuk siapa?” yang kita ajukan di awal tulisan ini, tidak boleh dianggap sebagai pertanyaan yang mengganggu atau tidak pada tempatnya. Pertanyaan itu justru perlu senantiasa kita pelihara dan kita tanyakan kepada diri kita sendiri, agar semangat kemerdekaan tidak menjadi tumpul dan luntur. Sebab, bangsa yang sehat dan kuat bukanlah bangsa yang hanya pandai memuji pemerintah dan penguasanya, melainkan bangsa yang tetap mencintai tanah airnya sekaligus berani mengingatkan dan mengoreksi jalannya pemerintahan apabila terjadi penyimpangan dari jalan yang benar.

 

Penutup: Kemerdekaan Harus Benar-Benar Terasa oleh Seluruh Rakyat

Pada akhirnya, gambaran rakyat berdiri di bawah terik matahari sementara pejabat duduk di bawah atap yang teduh itu, sebaiknya tidak kita baca sebagai kebencian atau permusuhan antara rakyat dan pemerintah. Kita tidak membutuhkan pertentangan semacam itu. Yang kita butuhkan justru sebaliknya: kita membutuhkan jembatan yang kokoh menghubungkan penguasa dengan rakyat. Pejabat membutuhkan dukungan rakyat agar pemerintahan berjalan lancar. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang baik agar kehidupannya tertata aman dan sejahtera. Negara membutuhkan keduanya berjalan beriringan dalam harmoni agar cita-cita kemerdekaan dapat tercapai.

Maka, pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, barangkali pertanyaan yang jauh lebih penting dan mendesak untuk kita jawab bersama bukanlah seberapa meriah perayaan yang kita gelar, melainkan: Seberapa jauh kemerdekaan ini telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia?

Apabila anak-anak dapat bersekolah dengan tenang dan layak, apabila para pendidik mengajar dengan sejahtera dan dihargai, apabila petani memperoleh penghasilan yang pantas dari hasil kerjanya, apabila pekerja terlindungi hak-haknya, apabila masyarakat memperoleh pelayanan yang adil, dan apabila setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut, maka kemerdekaan itu telah menemukan maknanya yang sejati.

Sebaliknya, apabila kemerdekaan ini hanya dirayakan di atas panggung yang megah, sementara sebagian rakyat masih harus berdiri menahan panasnya matahari, dan sebagian kecil orang yang berkuasa terus menikmati segala kenyamanan tanpa peduli keadaan rakyat di sekelilingnya, maka marilah kita bertanya kembali kepada diri kita sendiri dengan jujur: Untuk apa kemerdekaan ini diperjuangkan oleh para pahlawan terdahulu, apabila hasilnya belum dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia?

Kemerdekaan ini bukanlah milik para pejabat semata. Kemerdekaan ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dan tugas berat para pemimpin dan penguasa negeri ini bukanlah sekadar merayakan kemerdekaan dengan penuh kemegahan, melainkan memastikan bahwa kemerdekaan itu benar-benar terasa manfaatnya oleh setiap anak bangsa, tanpa ada satu pun yang tertinggal.

Merdeka! Merdeka! Merdeka!

(Tim Redaksi)

*KELAM RENGGANGNYA HUBUNGAN: MANTAN SUAMI TEMBAK MANTAN ISTRI DI JALAN POROS MESUJI, KORBAN TEWAS DI TEMPAT*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*KELAM RENGGANGNYA HUBUNGAN: MANTAN SUAMI TEMBAK MANTAN ISTRI DI JALAN POROS MESUJI, KORBAN TEWAS DI TEMPAT*

MESUJI, LAMPUNG – Kabar duka sekaligus peristiwa kekerasan yang mengguncang hati masyarakat terjadi di wilayah Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Seorang perempuan yang baru saja hendak melangkah pulang ke rumah orang tuanya, berakhir meninggal dunia secara tragis di bawah terik pagi yang masih menyisakan kesegaran udara, akibat tembakan yang dilepaskan oleh mantan suaminya sendiri. Peristiwa kelam ini terjadi di Jalan Poros, kawasan sekitar Pasar Wiralaga I, tepatnya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, sekitar pukul 06.00 Waktu Indonesia Barat.

Korban yang kehilangan nyawanya secara sia-sia tersebut telah diidentifikasi sebagai seorang perempuan berinisial YB, berusia 36 tahun, warga Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Sementara pelaku penembakan yang kini melarikan diri dan sedang dikejar secara intensif oleh kepolisian adalah mantan suami korban, berinisial AR, berusia 35 tahun, yang beralamat di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Kepolisian Resor Mesuji, AKBP Dr. Muhammad Firdaus, S.I.K., M.H., secara resmi telah membenarkan terjadinya peristiwa yang penuh duka tersebut dan memberikan keterangan kronologis peristiwa berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan.

 

DILENGKAPI PENOLAKAN RUJUK, ANCAMAN SENJATA API MULAI MENYERTAI

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari tempat kejadian perkara dan keterangan saksi-saksi yang hadir, benang merah yang melatarbelakangi penembakan bermula dari keinginan pelaku untuk kembali merajut kebersamaan yang telah putus. Pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, sekitar pukul 23.00 WIB, pelaku mendatangi kediaman orang tua korban dengan maksud mengajak korban untuk kembali bersatu atau merujuk. Namun keinginan tersebut tidak disetujui oleh korban.

Penolakan itu ternyata tidak diterima dengan lapang dada oleh pelaku. Hati yang diliputi amarah kemudian melahirkan ancaman yang sungguh-sungguh mengerikan. Pelaku diketahui mengancam keselamatan nyawa korban beserta keluarga yang ada di rumah itu dengan senjata api, bahkan mengancam akan membakar kediaman orang tua korban apabila keinginannya tidak dituruti. Di bawah tekanan dan ketakutan yang luar biasa akan keselamatan keluarga, korban akhirnya terpaksa mengikuti pelaku pergi menuju tempat tinggal pelaku.

 

ANCAMAN TETAP BERLANJUT, LANGKAH PULANG BERAKIBAT FATAL

Kira-kira pukul 04.00 dini hari, korban terbangun dan menyampaikan keinginannya untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya. Namun keinginan yang wajar itu justru disambut dengan ancaman tegas dari pelaku: ia akan menembak apabila korban berani melangkah keluar dari rumah. Ancaman itu seakan menjadi peringatan yang tak boleh diabaikan, namun hati korban tetap berkehendak untuk pulang.

Dua jam berselang, tepatnya pukul 06.00 WIB di pagi hari itu, korban tetap melangkah meninggalkan tempat tersebut dan berjalan pulang menuju rumah orang tuanya. Keputusan itu ternyata berujung pada malapetaka. Pelaku segera mengikuti langkah korban dari belakang, lalu melepaskan satu butir peluru senjata api yang menghantam paha sebelah kiri korban dengan kekuatan dahsyat. Peluru itu menembus tubuh dan keluar dari sisi paha sebelah kanan. Korban ambruk seketika dan jatuh tak berdaya di pinggir jalan poros yang ramai dilalui warga.

Usai melepaskan tembakan yang merenggut nyawa mantan istrinya sendiri, pelaku tidak menunggu keadaan dan segera melarikan diri meninggalkan korban yang terbaring bersimbah darah di aspal jalan. Sang anak yang kebetulan menyaksikan peristiwa mengerikan itu langsung berlari memeluk ibunya yang terkapar tak berdaya, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan lagi. Korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian akibat luka tembak yang fatal.

Jenazah korban kemudian dibawa ke Puskesmas Wiralaga I untuk pemeriksaan awal dan identifikasi sebelum selanjutnya diserahkan kepada keluarga untuk ditangani lebih lanjut.

 

KELUARGA SUDAH LAPOR, PENYELIDIKAN DAN PENGEJARAN TERUS DIINTENSIFKAN

“Keluarga korban telah melapor kepada perangkat desa dan juga telah melaporkan peristiwa ini secara resmi kepada pihak kepolisian,” tegas Kapolres Mesuji, AKBP Dr. Muhammad Firdaus, S.I.K., M.H. kepada awak media.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal dan fungsi terkait Polres Mesuji masih tetap berada di lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan, pemeriksaan tempat kejadian perkara secara teliti dan menyeluruh, serta mengumpulkan segala barang bukti yang diperlukan untuk memperjelas peristiwa dan menegakkan keadilan. Penyelidikan secara mendalam serta pengejaran terhadap pelaku yang masih melarikan diri terus dilakukan secara intensif dan menyeluruh.

Pihak Kepolisian Resor Mesuji pun menyampaikan imbauan yang sangat penting kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Mesuji dan sekitarnya, agar tidak menyebarkan foto maupun rekaman video peristiwa kekerasan tersebut di media sosial atau kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Hal itu dilakukan demi menghormati kesucian jenazah, menjaga kesusilaan, serta tidak menimbulkan keresahan yang berlebihan di tengah masyarakat. Kepolisian memohon kepada seluruh warga agar menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan penanganan perkara ini kepada pihak berwenang agar dapat berjalan lancar, transparan, dan menghasilkan keadilan yang nyata.

Peristiwa ini kembali menjadi pelajaran berharga bagi kita semua: bahwa perpisahan yang tidak diiringi dengan keikhlasan dan kedewasaan hati, dapat berubah menjadi bencana yang merenggut nyawa secara tragis dan mendatangkan petaka yang tak akan pernah terbayar lunas. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga kesabaran, menjaga lisan, dan menjaga tangan, agar tidak ada lagi nyawa yang melayang sia-sia akibat amarah yang tak terkendali.

Sumber: Humas Polres Mesuji, Polda Lampung.

(Tim/Red)

Cegah Kemacetan , Polda NTB dan Dishub Sosialisasi Rekayasa Lalu Lintas di Dakota-Rembiga

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Cegah Kemacetan , Polda NTB dan Dishub Sosialisasi Rekayasa Lalu Lintas di Dakota-Rembiga

Warta.in
Mataram, NTB – Polda NTB bersama Dinas Perhubungan Kota Mataram mulai menyosialisasikan rencana rekayasa lalu lintas di Simpang 3 Dakota dan Simpang 4 Rembiga, Senin (10/08/2026). Langkah ini dilakukan sebagai persiapan sebelum rekayasa diberlakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang kerap terjadi di dua titik tersebut.

Sosialisasi dilaksanakan oleh personel Subdit Kamsel Ditlantas Polda NTB bersama petugas Dinas Perhubungan Kota Mataram dengan menyasar langsung para pengendara yang melintas. Masyarakat diberikan penjelasan mengenai perubahan arah perjalanan agar tidak kebingungan ketika rekayasa lalu lintas mulai diterapkan.

Dalam skema rekayasa yang disosialisasikan, pengendara dari arah utara yang menuju Simpang 3 Dakota tidak diperbolehkan langsung berbelok ke kanan.

Pengendara harus melanjutkan perjalanan lurus menuju Simpang 4 Rembiga, kemudian memilih arah sesuai tujuan, baik berbelok ke kanan maupun kiri.

Sementara bagi pengendara yang hendak menuju arah selatan, harus mengambil jalur kiri kemudian melakukan putar balik di U-turn yang telah disiapkan.

Perubahan arus juga berlaku bagi kendaraan yang melintas di Simpang 4 Rembiga.

Kendaraan dari arah selatan diwajibkan berbelok ke kiri. Sementara pengendara yang hendak menuju arah utara dapat mengambil jalur melalui pertigaan di depan Lanud dengan melewati jalur Dakota.

Begitu pula kendaraan dari arah barat akan diarahkan berbelok ke kiri menuju Dakota. Setibanya di Simpang 3 Dakota, pengendara dapat memilih jalur sesuai arah perjalanan yang dituju.

Pola tersebut diharapkan mampu mengurangi penumpukan kendaraan di titik-titik persimpangan sekaligus membuat pergerakan arus lalu lintas menjadi lebih teratur.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., mengatakan sosialisasi menjadi bagian penting sebelum rekayasa lalu lintas diberlakukan. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui lebih awal perubahan jalur agar penerapannya tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

“Sosialisasi terkait rekayasa arus lalu lintas di Simpang 3 Dakota dan Simpang 4 Rembiga ini untuk memastikan seluruh pengendara yang biasa melalui jalur tersebut mengetahui arah dan jalur yang boleh dilalui,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rekayasa lalu lintas tersebut merupakan langkah antisipatif untuk mengurangi potensi kemacetan sekaligus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Kota Mataram.

“Rekayasa ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan serta dalam rangka mewujudkan Kamseltibcarlantas di wilayah Kota Mataram,” jelasnya.

Polda NTB bersama Dishub Kota Mataram pun mengajak seluruh pengguna jalan untuk mengikuti petunjuk petugas dan rambu-rambu yang telah disiapkan. Dengan pemahaman masyarakat terhadap pola rekayasa tersebut, diharapkan perubahan arus dapat berjalan lancar dan tujuan utama mengurai kemacetan di kawasan Dakota-Rembiga dapat tercapai.(sr/hpntb)

Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis

Warta.in
Mataram,NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memperketat belanja daerah dan menata kembali prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.

Hal ini dilakukan menyusul perubahan kemampuan pendapatan daerah, terutama belum terealisasinya Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur sesuai asumsi yang diperhitungkan sebelumnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Dr. H. Ahsanul Halik mengatakan, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah menjaga kesehatan APBD. Sekaligus memastikan anggaran tetap diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Aka, sapaan Ahsanul Khalik menjawab pertanyaan media di sela kegiatan Kahf Own The Way Run Mataram 2026 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Minggu (9/8).

Penegasan tersebut juga dilontarkan menyusul pernyataan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Dr. Nursalim mengenai kondisi fiskal dalam pembahasan APBD Perubahan.

Menurut Dr. Aka, ketika APBD 2026 disusun pada 2025, Pemprov NTB telah mengantisipasi kemungkinan penurunan transfer dari pemerintah pusat.

Meski kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) saat itu belum ditetapkan secara resmi, pemerintah daerah telah memasukkan asumsi penurunan DAU dalam perencanaan.

“DAU sudah kita antisipasi. Yang kemudian berada di luar asumsi awal kita adalah perkembangan DBH kurang salur,” katanya.

DBH yang menjadi perhatian Pemprov NTB merupakan kurang bayar DBH tahun 2023 dan 2024 yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025 menetapkan rincian Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2024.

“Regulasi tersebut juga menyatakan bahwa penetapan kurang bayar DBH merupakan pengakuan atas utang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,” tegas Dr. Aka.

Bagi NTB, nilai kurang bayar yang menjadi perhatian sekitar Rp616 miliar. Namun, perkembangan penyaluran yang kita perkirakan 50 persen atau Rp300 miliar sesuai kebiasaan pusat.

“Info yang kita terima, kita akan mendapat kan transfer hanya sekitar Rp13,3 miliar, dan ini membuat ruang fiskal daerah harus dihitung kembali secara cermat,” katanya.

“Ini bukan sekadar angka yang kita harapkan. Kurang bayar DBH sudah ditetapkan pemerintah pusat dan secara regulasi diakui sebagai kewajiban pemerintah pusat kepada daerah. Tetapi dalam menyusun APBD, kita tetap harus membedakan antara hak yang sudah ditetapkan dengan penerimaan yang sudah tersedia untuk dibelanjakan,” tambahnya.

PMK 120/2025 mengatur bahwa penyaluran kurang bayar DBH dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Penetapan kurang bayar tersebut juga tidak menjadi dasar langsung bagi daerah untuk menganggarkan tambahan pendapatan sebelum ada keputusan mengenai penyalurannya.

Karena itu, Pemprov NTB memilih menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam menyusun APBD perubahan.

“Kalau penerimaan belum dapat dipastikan masuk, kita tidak boleh membangun belanja berdasarkan penerimaan tersebut. APBD harus disusun dengan asumsi yang realistis,” ujarnya.

Menurut Dr. Aka, kondisi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Pemprov NTB akan memastikan perencanaan APBD ke depan menggunakan asumsi pendapatan yang semakin realistis. Belanja kemudian disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang benar-benar tersedia.

“Prinsipnya, pendapatan harus realistis dan belanja harus mengikuti kemampuan fiskal. Kita tidak ingin membangun belanja di atas asumsi penerimaan yang belum pasti,” katanya.

Pembenahan juga diarahkan untuk menjaga agar APBD tidak kembali membawa beban kewajiban ke tahun berikutnya. Salah satu prioritas yang telah dilakukan adalah penyelesaian pembayaran utang.

Dr. Aka menyebut, 2026 menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya NTB memasuki tahun anggaran baru tanpa membawa beban utang dari tahun sebelumnya.

“Ini harus kita jaga. Kita sudah memprioritaskan pembayaran utang. Jangan sampai karena ingin mempertahankan semua program, kita justru menciptakan beban baru untuk tahun berikutnya,” tegasnya.

Menurut Dr. Aka, kesehatan APBD tidak ditentukan semata-mata oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, kewajiban, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Dalam kondisi ruang fiskal yang lebih ketat, Pemprov NTB tidak akan melakukan efisiensi dengan mengorbankan kebutuhan masyarakat.

Program yang berkaitan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas. Kebutuhan infrastruktur penting juga tetap diperhatikan, tetapi pelaksanaannya akan lebih selektif dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, dan kemampuan pendanaan.

“Program yang menyentuh masyarakat tetap kita prioritaskan. Infrastruktur penting juga tetap kita perhatikan, tetapi harus sangat selektif. Perangkat daerah harus menahan diri terhadap belanja yang tidak mendesak, terutama belanja operasional yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya.

Dr. Aka meminta seluruh perangkat daerah memiliki disiplin yang sama dalam menentukan prioritas. Ketika kemampuan fiskal berubah, setiap program harus kembali dilihat berdasarkan urgensi, manfaat dan kesiapan pendanaannya. Tidak semua kegiatan harus dipaksakan berjalan bersamaan.

“Kalau ruang fiskal terbatas, prioritas harus semakin tajam. Jangan ada ego untuk mempertahankan program yang tidak terlalu penting, sementara kita melupakan bagaimana menjaga APBD tetap sehat,” katanya.

Pemprov NTB, lanjut Dr. Aka, terus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan DPRD NTB dalam pembahasan APBD perubahan.

Dr. Aka meyakini eksekutif dan legislatif memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga APBD tetap sehat sekaligus memastikan anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Eksekutif dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga APBD NTB. Karena itu, pembahasan TAPD dan Banggar harus bertumpu pada data, kemampuan fiskal, dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dr. Aka, kondisi fiskal saat ini justru membutuhkan pembahasan yang semakin cermat. Setiap usulan belanja perlu dilihat dari urgensi, manfaat, kemampuan pendanaan, dan konsekuensinya terhadap kesehatan APBD.

Pembahasan APBD perubahan bukan semata-mata soal menambah atau mengurangi anggaran, tetapi memastikan seluruh rencana belanja dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan sumber pendapatan yang realistis.

“Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah. Kita semua ingin APBD NTB sehat, realistis, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.

Pada akhirnya, penataan APBD perubahan menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB membangun disiplin fiskal yang lebih kuat. Yakni tidak membelanjakan penerimaan yang belum pasti, tidak mengorbankan kebutuhan masyarakat, dan tidak meninggalkan beban bagi tahun berikutnya.

“Yang kita jaga bukan sekadar angka APBD, tetapi kemampuan pemerintah untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap rupiah harus ditempatkan pada kebutuhan yang paling penting, memberikan manfaat yang nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Dr. Aka. (sr/dkisntb)

Kejar Potensi Pajak, Pemprov NTB Ajak Puluhan Ribu Kendaraan Pelat Luar Segera Balik Nama

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Kejar Potensi Pajak, Pemprov NTB Ajak Puluhan Ribu Kendaraan Pelat Luar Segera Balik Nama

Warta.in

Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mencatatkan hasil positif melalui kebijakan strategis relaksasi fiskal di sektor pajak daerah. Kebijakan berupa diskon dan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di wilayah NTB, yang diberlakukan sejak tahun 2025 hingga 2026, terbukti efektif menarik minat masyarakat untuk melakukan mutasi kendaraan.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, antusiasme pemilik kendaraan luar daerah cukup tinggi. Tercatat pada sepanjang tahun 2025, jumlah mutasi masuk mencapai 10.161 objek kendaraan. Sementara itu, tren positif ini berlanjut hingga tahun 2026 dengan perolehan sebanyak 4.072 objek kendaraan yang telah memindahkan administrasinya ke NTB.

Kebijakan pemberian diskon dan keringanan ini dihadirkan sebagai stimulus untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sekaligus mewujudkan tertib administrasi kendaraan bermotor.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar instrumen pendongkrak pendapatan semata, melainkan wujud keadilan dan kepedulian bersama dalam merawat fasilitas publik.

“Fasilitas infrastruktur jalan yang kita pakai dapat kita nikmati dan harus kita jaga bersama. Begitu juga kontribusinya harus sama bagi semua pengguna jalan. Makanya kendaraan luar daerah yang dipakai di NTB juga harus bisa ikut berkontribusi. Untuk itu, pemberian keringanan ini diharapkan dapat menjadi stimulus yang menarik,” ujar Baiq Nelly, di Kantornya, Senin (10/8).

Di sisi lain, potensi perluasan objek pajak dinilai masih sangat terbuka lebar. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda NTB, Sena Puja, mengungkapkan bahwa masih terdapat puluhan ribu kendaraan luar daerah yang lalu-lalang dan beroperasional di wilayah NTB namun belum melakukan proses balik nama menjadi pelat lokal (pelat DR atau EA).

“Diperkirakan masih sekitar 20.300 objek kendaraan dengan pelat luar daerah yang ada di NTB belum balik nama menjadi pelat DR atau EA,” ungkap Sena Puja.

Dengan sisa waktu pemberlakuan kebijakan keringanan ini (sampai dengan 19 Desember 2026 berupa dsikon 50 persen PKB bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk), Pemprov NTB mengimbau kepada seluruh masyarakat yang masih menggunakan kendaraan berpelat luar daerah untuk segera memanfaatkan fasilitas mutasi masuk. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD, tetapi juga untuk menjamin legalitas serta kemudahan pendataan kepemilikan kendaraan demi keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.(sr/dkisnb)

Dihadiri Warga di Dapilnya, Robi Barus S.E M.A.P Kembali Lakukan Wasbang

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Medan – Untuk terus memberikan wawasan kebangsaan kepada warga di dapilnya, maka pada Sabtu (8/8/2026) Anggota DPRD Kota Medan yang juga sekaligus Ketua Fraksi PDIP di DPRD Kota Medan Robi Barus S.E M.A.P kembali melakukan kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan Wasbang.

Kegiatan yang dilaksanakan di Jalan Laboratorium III Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat ini dihadiri oleh OPD Kecamatan Medan Barat serta Lurah Kesawan Afandi dan Ribuan Warga Masyarakat yang berada di dapil Robi Barus S.E M.A.P itu.

Dalam kegiatan Wasbang tersebut, Robi Barus S.E M.A.P tampak sangat antusias memberikan wawasan tentang kebangsaan dan ideologi Pancasila kepada warga yang hadir. Tampak juga warga mendengarkan setiap materi tentang Wasbang yang diberikan oleh anggota DPRD Kota Medan yang dikenal santun itu.

Warga yang hadir juga tampak bertanya kepada Robi Barus S.E M.A.P tentang Ideologi Pancasila yang saat ini mulai berkurang dikalangan warga, untuk itu Robi Barus S.E M.A.P pun mengatakan agar kita selalu warga masyarakat dapat mempertahankan agar idelogi itu tidak hilang.

Acara itu pun berjalan aman dan kondusif, diakhir acara Robi Barus S.E M.A.P pun memberikan bingkisan kepada sejumlah warga. (RN)

Jelang Patroli Karhutla Kapolda Riau, Kapolres Meranti Perkuat Pencegahan hingga Tingkat Desa

Penulis
Zulfikar .
-
0

MERANTI – Menjelang kunjungan Kapolda Riau dalam rangka patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kepulauan Meranti, jajaran Polres Kepulauan Meranti diminta memperkuat langkah antisipasi di seluruh wilayah hukum.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., meminta seluruh Kapolsek dan Bhabinkamtibmas bersama personel masing-masing bergerak aktif melakukan pemantauan dan pencegahan karhutla selama sepekan ke depan.

Arahan tersebut disampaikan Kapolres kepada jajaran, Senin (10/8/2026), sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi wilayah tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai daerah.

Kapolres menekankan, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika titik api sudah muncul. Upaya deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dari tingkat desa hingga lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian.

Salah satu langkah yang diminta adalah mengintensifkan sosialisasi secara langsung. Bhabinkamtibmas dan personel Polsek diminta memanfaatkan kendaraan dinas yang dilengkapi pengeras suara maupun membawa toa untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat.

Sosialisasi tersebut dapat dilakukan di berbagai titik keramaian, termasuk saat berlangsungnya kegiatan masyarakat seperti pertandingan mini soccer dan kegiatan lainnya. Pesan yang disampaikan diarahkan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Selain pendekatan persuasif, Kapolres juga meminta jajarannya kembali menggencarkan pemasangan spanduk dan banner berisi imbauan pencegahan karhutla. Informasi mengenai ancaman sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan juga harus disampaikan secara jelas.

Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum menjadi salah satu bagian penting dalam membangun efek pencegahan atau deterrence effect, sehingga praktik pembakaran lahan tidak lagi dianggap sebagai cara yang biasa dilakukan dalam membuka atau membersihkan lahan.

Di tingkat desa, patroli juga diminta dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Kapolsek dan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat menggandeng pemerintah desa serta Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap lokasi-lokasi yang memiliki potensi terjadinya karhutla.

Kapolres juga mendorong para kepala desa memberikan perhatian terhadap keberadaan MPA, termasuk menyiapkan insentif bagi anggota yang aktif dan konsisten melaksanakan patroli pencegahan karhutla.

“Seluruh bhabin dan kapolsek bersama anggotanya seminggu kedepan memastikan tidak ada karhutla di wilkumnya masing masing,” ujar AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Ia juga meminta seluruh rangkaian kegiatan pencegahan tersebut didokumentasikan dengan baik dalam bentuk foto maupun video. Dokumentasi itu nantinya akan ditampilkan pada Kamis sebagai bagian dari upaya memperlihatkan langkah nyata jajaran kepolisian dalam mencegah karhutla.

Menurut Gede Adi, publikasi kegiatan bukan sekadar dokumentasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat pesan pencegahan kepada masyarakat. Langkah-langkah preemtif dan preventif yang selama ini dilakukan perlu diketahui publik agar kesadaran bersama terhadap bahaya karhutla semakin kuat.

“Semoga upaya dan kinerja kita menjadi ladang ibadah untuk kita semua dan biarkan Tuhan yg membalasnya berkali kali lipat rekan rekan,” pesannya.

Kapolres kemudian meminta seluruh personel tetap menjaga semangat dan kekompakan dalam menjalankan tugas. Pencegahan karhutla, menurutnya, membutuhkan kerja bersama antara kepolisian, pemerintah desa, masyarakat, MPA, serta seluruh pemangku kepentingan.

Rilis Humas Polres Kepulauan Meranti

Bangun Budaya Hidup Sehat, Kapolres Muara Enim Resmikan Nutrition Corner Powerfit

Penulis
Zulkifli
-
0

Warta In

Kapolres Muara Enim Resmikan Nutrition Corner Powerfit, Berlangsung Cukup Meriah

MUARAENIM – Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., meresmikan Nutrition Corner Powerfit Polres Muara Enim dalam suasana cukup meriah di Mapolres Muara Enim, Senin (10/8/2026).

Peresmian Nutrition Corner Powerfit tersebut dihadiri Plt. Bupati Muara Enim yang diwakili Asisten I Pemkab Muara Enim Drs. Andi Wijaya, M.M, unsur Forkopimda, para Kepala OPD atau yang mewakili, Wakapolres Muara Enim Kompol Toni Arman, S.H., Camat Muara Enim, Danramil Muara Enim, Ketua KONI, Ketua FORMI, tokoh olahraga, Pejabat Utama Polres Muara Enim, Ketua Bhayangkari Cabang Muara Enim beserta pengurus, serta personel Polres Muara Enim.

Dalam sambutannya, Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa program kesehatan dan kebugaran tersebut bukan sekadar kegiatan olahraga maupun program menurunkan berat badan, melainkan sebagai komitmen bersama dalam membangun personel Polres Muara Enim yang sehat, bugar, dan memiliki semangat yang baik guna mendukung peningkatan kinerja serta pelayanan prima kepada masyarakat.

“Program ini merupakan salah satu inisiatif yang lahir dari perhatian dan arahan pimpinan, termasuk gagasan dari Bapak Wakapolda Sumsel. Tugas kepolisian membutuhkan fisik yang prima. Dengan tubuh yang sehat dan kuat, kita dapat bekerja lebih optimal dalam melayani dan melindungi masyarakat,” ujar Kapolres.

Kapolres menjelaskan, program tersebut sebelumnya telah dilaksanakan pada gelombang pertama yang diikuti sekitar 52 peserta dan telah menunjukkan hasil positif. Para peserta mendapatkan pendampingan terkait pola nutrisi, aktivitas, serta olahraga yang terukur dan terarah.

Kapolres juga mengungkapkan dirinya turut merasakan manfaat dari program tersebut. Berat badannya yang sebelumnya sekitar 105 kilogram kini telah turun menjadi kurang lebih 99,3 kilogram.

“Ini membuktikan bahwa dengan kemauan, disiplin, dan konsistensi, perubahan ke arah yang lebih sehat dapat kita lakukan. Kami berharap peserta gelombang kedua tetap semangat dan menjadikan keberhasilan gelombang pertama sebagai motivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut, AKBP Hendri Syaputra berharap program Nutrition Corner Powerfit dapat terus berkelanjutan dan menjadi sarana bagi personel Polres Muara Enim maupun masyarakat untuk bersama-sama membangun pola hidup sehat.

“Jangan menunggu sakit untuk mulai hidup sehat. Mari kita mulai dari langkah sederhana, dengan mengatur pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, dan berolahraga secara teratur. Karena dengan fisik yang sehat, jiwa yang baik, dan semangat yang tinggi, kita akan mampu memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tua itu pasti, tetapi sehat adalah pilihan,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Muara Enim yang diwakili Asisten I Pemkab Muara Enim, Andi Wijaya, menyampaikan apresiasi atas program kesehatan dan kebugaran yang dilaksanakan Polres Muara Enim.

Menurutnya, program tersebut bukan sekadar peresmian fasilitas, melainkan wujud komitmen bersama untuk menciptakan personel yang sehat dan bugar. Kondisi fisik yang prima dinilai sangat penting dalam mendukung kinerja, meningkatkan produktivitas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami berharap program positif ini dapat terus berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi instansi lain serta masyarakat untuk membangun budaya hidup sehat. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kerja, karena dengan tubuh yang sehat dan fisik yang bugar, kita dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Andi Wijaya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi pengguntingan pita oleh Kapolres Muara Enim sebagai tanda diresmikannya Nutrition Corner Powerfit Polres Muara Enim. Kegiatan juga ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas hadirnya fasilitas yang diharapkan dapat menjadi sarana dalam mendukung program kesehatan dan kebugaran personel serta masyarakat.

Dengan diresmikannya Nutrition Corner Powerfit, Polres Muara Enim berharap semangat hidup sehat dapat terus tumbuh di lingkungan kepolisian dan masyarakat, sehingga tercipta sumber daya manusia yang sehat, bugar, produktif, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(Zulkifli//hms)

123...1,570Halaman 1 dari 1,570