Beranda blog

Lapas Curup Perkuat Kinerja Jajaran melalui Pengarahan Kakanwil Ditjenpas Bengkulu

0

Warta.in-Curup,RejangLebong.  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Bengkulu, Aris Munandar, memberikan pengarahan dan penguatan kepada jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Curup usai meninjau sejumlah area di lingkungan Lapas, Sabtu (3/10).

Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum bagi jajaran Lapas Curup untuk mendapatkan arahan secara langsung terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Penguatan diberikan sebagai upaya mendorong peningkatan kedisiplinan, profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab seluruh petugas dalam menjalankan tugas.

Dalam arahannya, Aris Munandar menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban (kamtib) sebagai salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Setiap petugas diingatkan untuk memahami tugas dan fungsi masing-masing serta melaksanakannya secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, jajaran Lapas Curup juga didorong untuk memperkuat koordinasi dan menjaga kekompakan dalam bekerja. Sinergi antarpetugas dinilai penting untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan optimal sekaligus mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Penguatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk membangun kesamaan pemahaman di antara jajaran dalam menjalankan tugas sehari-hari.  Dengan kedisiplinan, kewaspa daan,dan komunikasi yang baik, pelaksanaan tugas diharapkan dapat berjalan secara efektif dan bertanggung jawab.

Kepala Lapas Kelas IIA Curup, Untung Cahyo Sidharto, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan arahan yang diberikan Kakanwil Ditjenpas Bengkulu beserta jajaran.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan penguatan yang diberikan. Arahan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Lapas Curup untuk semakin meningkatkan kedisiplinan, integritas, dan kualitas pelaksanaan tugas,” ujar Kalapas.

Sebagai tindak lanjut, Lapas Kelas IIA Curup akan terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan pelaksanaan tugas pada masing-masing bidang. Penguatan internal secara berkelanjutan diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman dan tertib sekaligus menunjang pelaksanaan pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan.

Lapas Kelas IIA Curup berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan melalui kedisiplinan, integritas, koordinasi, serta profesionalisme seluruh jajaran.

(TimRedaksi)

Pahala Tua Simbolon, Tokoh Masyarakat yang Tetap Dekat dengan Warga Pangururan Samosir

0
Pangururan, warta.in – Nama Pahala Tua Simbolon bukan nama yang asing dalam dinamika sosial dan kemasyarakatan di Kabupaten Samosir. Sosok yang dikenal sebagai tokoh masyarakat ini pernah terlibat dalam berbagai kegiatan publik dan politik di Samosir, khususnya di kawasan Pangururan.

Pahala Tua Simbolon hadir di acara pernikahan boru Simbolon dan Sihombing yang diadakan di areal Terminal Onan Baru Pangururan pada Sabtu 3/10/2026, bersama rombongan hula hula pengantin yaitu keluarga besar Simbolon. Pahala Tua Simbolon mengenakan stola ulos yang disampirkan di leher, sebuah penampilan yang memperlihatkan kuatnya suasana adat dan kebersamaan masyarakat Batak dalam kegiatan tersebut.
Pernah menjadi anggota DPRD Samosir
Catatan publik Pahala Tua Simbolon pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Samosir periode 2009–2014 dari daerah pemilihan Samosir 1 melalui PDI Perjuangan.Jejak tersebut menunjukkan bahwa kiprah Pahala Tua Simbolon tidak hanya berada dalam ruang sosial, tetapi juga pernah bersentuhan langsung dengan institusi pemerintahan dan politik daerah.
Dari Pangururan, aktif dalam dinamika pembangunan Samosir
Nama Pahala Tua Simbolon juga muncul dalam pemberitaan mengenai perjalanan politik Kabupaten Samosir.
Pada Pilkada Samosir 2020, ia diberitakan sebagai ketua tim pemenangan pasangan Vandiko Timotius Gultom–Martua Sitanggang di Kabupaten Samosir. Dalam pemberitaan tersebut, Pahala Tua menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya generasi muda mengambil peran dalam pembangunan daerah.

Pada Pilkada Samosir 2024, Pahala Tua Simbolon kembali diberitakan sebagai ketua tim pemenangan Vandiko-Ariston. ANTARA mencatat keterangannya ketika pasangan tersebut mendaftar ke KPU Samosir.

Tokoh masyarakat yang tetap hadir di tengah warga

Pada kegiatan launching Galeri UMKM HKBP Distrik VII Samosir di Pangururan pada Desember 2022, Pahala Tua Simbolon tercatat sebagai salah satu tokoh masyarakat yang hadir bersama jajaran pemerintah daerah dan pelaku UMKM. Berbagai usaha yang dimiliki berada di Pangururan, antara lain toko bangunan, kafe, pencucian mobil

Stola Ulos, kebersamaan dan identitas masyarakat Batak

Stola Ulos yang dikenakan Pahala Tua Simbolon pada acara adat pernikahan Sihombing dan boru Simbolon, menjadi bagian dari simbol budaya Batak
Di situlah seorang tokoh masyarakat tidak hanya dilihat dari jabatan atau masa lalunya, tetapi juga dari kehadiran dan relasinya dengan masyarakat.
Pahala Tua Simbolon sendiri memiliki rekam jejak publik yang cukup panjang: pernah duduk di DPRD Samosir, terlibat dalam kegiatan politik daerah, disebut sebagai tokoh masyarakat, dan tetap muncul dalam berbagai kegiatan sosial di Pangururan.
Pangururan sebagai ruang pengabdian
Bagi masyarakat Samosir, khususnya Pangururan, perjalanan seorang tokoh lokal selalu menjadi bagian dari perjalanan daerah itu sendiri.
Pahala Tua Simbolon merupakan salah satu nama yang tercatat dalam perjalanan tersebut. Dari ruang politik hingga kegiatan kemasyarakatan, namanya beberapa kali muncul dalam catatan publik yang berkaitan dengan Kabupaten Samosir (red)

AKP Rosyadi Pimpin Patroli Imbangan Ops Mandalika Rinjani, 25 Botol Tuak Diamankan

0

AKP Rosyadi Pimpin Patroli Imbangan Ops Mandalika Rinjani, 25 Botol Tuak Diamankan

Warta.in
Lombok Barat,NTB – Polsek Gunungsari menggelar patroli imbangan Operasi Mandalika Rinjani 2026, menjelang event MotoGP Mandalika. Sebanyak 25 botol tuak diamankan, Jumat (2/10/2026) malam, dari tiga cafe atau warung di Dusun Lilir, Desa Mekarsari, Gunungsari.

Patroli dimulai dengan apel persiapan di Mako Polsek Gunungsari pukul 21.00 Wita. Kapolsek Gunungsari AKP Imran Rosyadi, S.H. memimpin langsung kegiatan bersama Wakapolsek Iptu Ramli, S.H., para Kanit, serta personel gabungan.

“Kami tekankan anggota bertindak tegas, profesional, namun tetap humanis. Keselamatan personel dan masyarakat harus menjadi perhatian utama,” ujar AKP Rosyadi.

Personel kemudian menyisir sejumlah cafe dan warung tuak di Dusun Lilir, Desa Mekarsari, serta Desa Mambalan. Pemeriksaan menyasar peredaran tuak, kondisi pengunjung, jam operasional, serta potensi keributan dan gangguan suara.

“Patroli ini kami lakukan untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas, sekaligus mendukung Operasi Mandalika Rinjani 2026 dalam rangka pengamanan rangkaian MotoGP Mandalika,” ungkap AKP Rosyadi.

Di Warung Tenggo, petugas mengamankan lima botol ukuran Narmada besar berisi tuak. Pemeriksaan berlanjut ke Warung Selemor dengan temuan empat botol ukuran Narmada besar serta empat botol ukuran Narmada kecil.

“Kami mengingatkan pengelola agar tidak menyajikan tuak kepada pengunjung yang sudah mabuk berat, karena kondisi tersebut bisa memicu keributan,” kata AKP Rosyadi.

Sementara di Warung Jepun, polisi kembali mengamankan 12 botol ukuran Narmada besar berisi tuak. Total ada 25 botol tuak yang diamankan dari tiga lokasi. “Kami juga meminta para pengunjung tidak mengendarai kendaraan, setelah mengonsumsi alkohol karena risikonya sangat besar bagi keselamatan diri maupun pengguna jalan lain,” tutur AKP Rosyadi.

Polisi turut mengingatkan pengelola, agar menghentikan aktivitas kafe atau warung serta musik pada pukul 22.00 Wita. Pengunjung diminta meninggalkan lokasi secara tertib dan kembali ke rumah masing-masing.

“Kami meminta pemilik usaha ikut menjaga kenyamanan warga sekitar. Jangan sampai aktivitas cafe menimbulkan kebisingan atau memicu persoalan dengan masyarakat,” kata AKP Rosyadi.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas tidak menemukan senjata tajam, narkoba, maupun kejadian keributan menonjol. Para pemilik usaha dan pengunjung juga kooperatif mengikuti arahan petugas.

“Kami mengapresiasi sikap kooperatif para pengelola dan pengunjung. Ini yang kami harapkan, sehingga situasi tetap aman tanpa perlu tindakan yang lebih jauh,” ucap AKP Rosyadi.

Patroli berakhir sekitar pukul 23.00 Wits. Personel kembali ke Mako Polsek Gunungsari untuk mengikuti apel konsolidasi, sekaligus mengecek kondisi anggota serta mendata hasil kegiatan.

“Patroli seperti ini akan terus kami lakukan sebagai langkah pencegahan. Kami ingin potensi gangguan bisa diantisipasi sejak awal, terutama menjelang agenda besar di Mandalika dan tahapan Pilkades Serentak,” jelas AKP Rosyadi.

Polsek Gunungsari juga mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan. Warga dapat melaporkan potensi gangguan kamtibmas melalui Bhabinkamtibmas atau Call Center Polri 110 yang tersedia 24 jam.

“Kalau melihat potensi keributan atau tindak kriminal, segera laporkan. Jangan menunggu situasi menjadi lebih besar,” pungkas AKP Rosyadi.(srhpm)

Jelang MotoGP Mandalika 2026, Ditlantas Polda NTB Siapkan 350 Personel dan 50 Kendaraan Pengamanan

0

Jelang MotoGP Mandalika 2026, Ditlantas Polda NTB Siapkan 350 Personel dan 50 Kendaraan Pengamanan

Warta.in
Mataram,NTB – Ditlantas Polda NTB Siapkan Ratusan Personel dan Puluhan Kendaraan Untuk Pengamanan MotoGP

Mataram, NTB — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda NTB memastikan kesiapan pengamanan arus lalu lintas menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Berbagai persiapan dimatangkan, mulai dari personel, kendaraan operasional, hingga skema pengaturan dan rekayasa lalu lintas.

Direktur Lalu Lintas Polda NTB Kombes Pol. Iman Pribadi Santoso, S.I.K.,M.Si. mengatakan seluruh persiapan dilakukan untuk memastikan mobilitas masyarakat, penonton, maupun pengguna jalan umum selama event internasional tersebut tetap aman dan lancar.

Hal itu disampaikannya saat melakukan pengecekan armada operasional pengamanan MotoGP di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB, Jumat (02/10/2026).

“Alhamdulillah, persiapan Ditlantas Polda NTB dalam pengamanan lalu lintas selama penyelenggaraan MotoGP telah maksimal. Berbagai persiapan telah kami lakukan,” ungkapnya.

Untuk mendukung pengamanan, Ditlantas Polda NTB menyiapkan 350 personel lalu lintas, ditambah 30 personel BKO dari Kakorlantas.

Sementara dari sisi sarana dan prasarana, sebanyak 50 unit kendaraan roda empat telah dipersiapkan. Armada tersebut terdiri dari 25 unit yang disiapkan Polda NTB, 10 unit BKO dari Polres jajaran, serta 15 unit bantuan dari Kakorlantas Mabes Polri.

Selain menyiapkan kekuatan personel dan armada, Ditlantas Polda NTB juga telah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder, khususnya Dinas Perhubungan, untuk mendukung pengaturan arus, kanalisasi, maupun penerapan rekayasa lalu lintas apabila kondisi di lapangan membutuhkan.

“Kami sudah mempersiapkan beberapa alternatif tentang pengaturan arus ataupun rekayasa lalu lintas jika memang situasi saat itu sangat diperlukan. Semuanya telah kami siapkan dan dalam pelaksanaannya kami berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan,” jelasnya.

Kombes Iman menegaskan, kelancaran arus lalu lintas selama MotoGP tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan arahan petugas juga menjadi bagian penting dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan event tersebut.

Ia mengimbau masyarakat maupun penonton untuk mengikuti seluruh petunjuk yang telah disiapkan, termasuk terkait pembagian jalur kendaraan di kawasan KEK Mandalika.

“Kita berharap masyarakat patuh dengan apa yang telah kita terapkan demi kelancaran arus lalu lintas, terutama di kawasan KEK Mandalika. Di sana sudah ada jalur-jalur bagi pengendara dan penonton sesuai warna gelang, maupun jalur bagi pengendara umum lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, kerja sama antara petugas dan masyarakat akan sangat menentukan kelancaran pergerakan kendaraan selama MotoGP berlangsung.

Karena itu, Ditlantas Polda NTB kembali meminta seluruh pengguna jalan untuk tidak menerobos jalur yang telah ditentukan serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

“Kami mohon kerja sama seluruh masyarakat agar mematuhi seluruh arahan dari petugas kami di lapangan demi kelancaran arus lalu lintas,” pungkasnya.(sr/hpntb)

Wagub NTB Hadiri Sidang DPD RI, Aspirasi Daerah Diperkuat di Tingkat Nasional

0

Wagub NTB Hadiri Sidang DPD RI, Aspirasi Daerah Diperkuat di Tingkat Nasional

Warta.in
Jakarts.NTB — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.Si, menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-3 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Kehadiran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan lembaga perwakilan daerah dalam mengawal kepentingan pembangunan daerah di tingkat nasional.

Sidang yang berlangsung dalam rangkaian peringatan HUT ke-22 DPD RI tersebut membahas sejumlah agenda kelembagaan, termasuk penyampaian laporan kinerja tahunan DPD RI serta pengambilan keputusan atas hasil kerja alat kelengkapan dewan. Salah satu keputusan penting adalah penetapan pertimbangan DPD RI terhadap 10 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2026–2031 untuk disampaikan kepada DPR RI.

Bagi daerah, Wagub NTB menilai forum DPD RI memiliki arti penting karena menjadi salah satu ruang yang mempertemukan kepentingan daerah dengan agenda kebijakan nasional.

“Bagi kami di daerah, kehadiran dalam forum seperti ini penting karena pembangunan nasional pada akhirnya harus kembali menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. DPD RI memiliki posisi strategis untuk membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional, sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan para senator perlu terus diperkuat. Kita ingin berbagai kebutuhan pembangunan NTB dapat terus tersampaikan, dikomunikasikan, dan menjadi bagian dari perhatian dalam perumusan kebijakan nasional,” ujar Umi Dinda.

Menurutnya, hubungan pemerintah daerah dengan lembaga perwakilan daerah tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi perlu diterjemahkan menjadi komunikasi dan koordinasi yang konstruktif agar kebijakan nasional semakin mampu merespons keragaman persoalan serta potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

“Kita juga berharap penguatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara berjalan semakin baik, karena setiap kebijakan dan anggaran pada akhirnya harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Daerah membutuhkan kebijakan nasional yang mampu memperkuat pemerataan pembangunan, memperluas akses pelayanan dasar, membuka ruang pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kepastian bagi daerah untuk bergerak lebih cepat sesuai dengan potensi dan kebutuhannya,” lanjutnya.

Salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam sidang tersebut adalah penetapan pertimbangan terhadap 10 calon anggota BPK RI. Sebelumnya, Komite IV DPD RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota BPK sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI.

Agenda tersebut memiliki relevansi langsung bagi daerah karena pengelolaan keuangan negara dan daerah membutuhkan tata kelola, pengawasan, serta akuntabilitas yang kuat. Pemeriksaan keuangan negara juga berkaitan dengan bagaimana anggaran pembangunan, termasuk transfer pemerintah pusat kepada daerah, dikelola dan dipertanggungjawabkan.

Sidang tersebut juga menjadi bagian dari peringatan HUT ke-22 DPD RI dengan tema “Dari Daerah untuk Indonesia”. Peringatan ditandai antara lain dengan kehadiran para anggota DPD RI mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing.

Representasi tersebut menjadi gambaran keberagaman daerah yang menjadi basis keberadaan DPD RI. Setiap provinsi memiliki karakteristik, potensi, sekaligus kebutuhan pembangunan yang berbeda, sehingga kebijakan nasional membutuhkan perspektif daerah agar pelaksanaannya semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dalam konteks NTB, penguatan komunikasi dengan lembaga perwakilan daerah menjadi bagian dari upaya memastikan berbagai kebutuhan pembangunan daerah terus tersampaikan di tingkat nasional. Hal tersebut mencakup kepentingan pemerataan pembangunan, penguatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan potensi ekonomi daerah.

Kehadiran Wagub Umi Dinda dalam forum tersebut sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPD RI sebagai representasi daerah di tingkat nasional.

Pada akhirnya, pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kekuatan daerah. Ketika aspirasi daerah tersampaikan dengan baik dan kebijakan nasional mampu membaca kebutuhan setiap wilayah, maka hubungan pusat dan daerah tidak hanya menjadi hubungan administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama memastikan pembangunan benar-benar hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat.(sr/dkisntb)

Qariah NTB Khairunnisa Wakili Indonesia di MTQ Internasional Malaysia

0

Qariah NTB Khairunnisa Wakili Indonesia di MTQ Internasional Malaysia

Warta.in
Matatam,NTB — Qariah asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Khairunnisa, dipercaya mewakili Indonesia pada ajang Musabaqah Internasional Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Qur’an Peringkat Antar Bangsa (MTHQA) ke-66 Tahun 1448 H/2026 M di Kuala Lumpur, Malaysia, yang dijadwalkan berlangsung 4–10 Oktober 2026.

Kepercayaan tersebut menjadi kebanggaan bagi NTB sekaligus membawa nama daerah ke panggung tilawah Al-Qur’an tingkat internasional. Menjelang keberangkatannya, Khairunnisa mendapat dukungan dan doa dari Pemerintah Provinsi NTB dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) NTB dalam acara pelepasan yang berlangsung di Sekretariat LPTQ NTB, Jumat (2/10).

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB, H. Amir, S.Pd., M.M., menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi NTB kepada Khairunnisa yang dipercaya membawa nama Indonesia pada ajang tilawah Al-Qur’an tingkat internasional tersebut.

“Pemerintah Provinsi NTB mendoakan agar Khairunnisa senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam menjalani setiap proses kompetisi,” ujar Amir.

Ia berharap Khairunnisa dapat mempersiapkan diri dengan baik dan tampil maksimal selama kompetisi, termasuk menjaga ketepatan bacaan, fashohah, dan tajwid.

Bagi NTB, keikutsertaan Khairunnisa tidak hanya menjadi kesempatan untuk berkompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk membawa hasil pembinaan tilawah Al-Qur’an di daerah ke tingkat internasional.

Kebanggaan NTB pada ajang tersebut semakin lengkap dengan kepercayaan kepada tokoh qari daerah, Dr. TGH. Sabaruddin, sebagai salah satu Delegasi Dewan Hakim pada MTHQA ke-66. Dengan demikian, NTB hadir dalam dua kapasitas, yakni melalui Khairunnisa sebagai peserta yang mewakili Indonesia dan TGH. Sabaruddin sebagai bagian dari Dewan Hakim.

Dalam sambutannya, TGH. Sabaruddin menekankan bahwa keberangkatan Khairunnisa merupakan amanah yang perlu dijalankan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Ia berpesan agar Khairunnisa senantiasa menjaga niat, menjauhi sifat ria maupun takabur, serta berkonsentrasi menampilkan kemampuan terbaik dalam melantunkan ayat suci Al-Qur’an.

Pesan tersebut disampaikan dalam suasana doa bersama yang diikuti jajaran pengurus LPTQ NTB, Dewan Hakim, Pemerintah Provinsi NTB, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Rangkaian pelepasan kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin TGH. Muhammad Zaini. Doa tersebut dipanjatkan agar Khairunnisa diberikan kesehatan, ketenangan, kekuatan, dan kelancaran dalam mengikuti seluruh rangkaian kompetisi di Malaysia.

MTHQA ke-66 menjadi kesempatan bagi Khairunnisa untuk membawa kemampuan yang telah dipersiapkan di NTB ke panggung internasional sekaligus mengemban kepercayaan sebagai wakil Indonesia.

Pemerintah Provinsi NTB berharap Khairunnisa dapat menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan tampil maksimal dalam kompetisi.

Dari NTB, Khairunnisa berangkat membawa suara tilawah dan nama Indonesia ke panggung internasional.(sr/dkisntb)

KRIYANUSA 2026 Membawa Wagub NTB Optimistis Produk Daerah Menembus Pasar Global

0

KRIYANUSA 2026 Membawa Wagub NTB Optimistis Produk Daerah Menembus Pasar Global

Warta.in
Jakarta,NTB – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, berharap keikutsertaan NTB dalam KRIYANUSA 2026 menjadi momentum untuk memperluas pasar berbagai produk unggulan dari 10 kabupaten/kota hingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Harapan tersebut disampaikan usai penutupan KRIYANUSA 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2026).

Menurut Umi Dinda, keikutsertaan NTB dalam KRIYANUSA bukan sekadar menghadirkan produk untuk dipamerkan, tetapi juga menjadi upaya membangun jejaring pemasaran, memperkuat identitas budaya daerah, serta meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompetitif.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap semakin banyak potensi yang dimiliki 10 kabupaten/kota, baik tenun, kerajinan maupun produk lainnya, yang memiliki pasar lebih luas. Tidak hanya di Nusa Tenggara Barat, tetapi juga nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, KRIYANUSA juga menjadi ruang bagi para pelaku UMKM untuk saling belajar, bertukar pengalaman, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya NTB kepada masyarakat luas.

“Tempat ini menjadi ajang bagi kita semua untuk menghadirkan produk-produk UMKM sekaligus menjadi ruang untuk saling belajar. Saya berharap masyarakat semakin mengenal Nusa Tenggara Barat beserta seluruh potensi dan keunggulan yang dimilikinya, baik wastra, mutiara, maupun produk unggulan lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, Umi Dinda mengajak seluruh perajin dan pelaku UMKM NTB untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas daerah. Menurutnya, kualitas produk, konsistensi, dan kemampuan membaca kebutuhan pasar menjadi kunci agar produk-produk NTB mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami ingin para perajin terus bersemangat menghasilkan karya terbaik. Dengan menjaga kualitas, berinovasi, dan tetap mempertahankan ciri khas budaya NTB, saya yakin produk-produk daerah kita akan semakin diminati dan memiliki daya saing yang kuat di pasar nasional maupun global,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang secara resmi menutup rangkaian KRIYANUSA 2026 menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi kerajinan yang sangat besar. Menurutnya, keberagaman budaya dan kekayaan kriya nusantara harus terus dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah, Dekranas, Dekranasda, dunia usaha, dan para perajin agar mampu memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.

“Hampir setiap daerah memiliki kekayaan budaya dan kerajinan yang bernilai tinggi. Ini merupakan potensi besar yang harus terus dikembangkan,” ujar Tito.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, menyampaikan rasa syukur atas capaian NTB dalam ajang KRIYANUSA 2026. Pada keikutsertaan tahun ini, NTB berhasil meraih penghargaan Stand Terfavorit dan Juara I Kriya Berbahan Kayu melalui produk kerajinan cukli.

“Alhamdulillah, senang sekali. Ini merupakan keikutsertaan pertama dalam kepengurusan kami saat ini, dan kita mendapat prestasi sebagai Stand Terfavorit serta Juara I Kriya Berbahan Kayu, khususnya cukli,” ujarnya.

Bunda Sinta menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan 10 kabupaten/kota di NTB. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam memperkenalkan dan mengembangkan potensi kerajinan daerah agar semakin dikenal luas. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengrajin dan pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi dalam KRIYANUSA 2026.

Ia mengajak para pengrajin untuk terus meningkatkan kualitas produk agar semakin mampu bersaing dan diterima di pasar yang lebih luas.

“Hasil karya kita sudah mulai dikenal. Ayo kita sama-sama memperbaiki kualitas kerajinan kita supaya ke depannya semakin bisa diterima. Insyaallah tahun depan kolaborasi kita akan menjadi lebih kuat lagi. Ingat, kolaborasi adalah kunci,” pungkasnya.(sr/dkisntb)

Laysia Latifah Raih Gelar Women Grand Master, Percasi DKI Beri Apresiasi Rp50 Juta

0

Warta.in | Jakarta — Prestasi pecatur muda Indonesia, Laysia Latifah, mendapat apresiasi dari Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) DKI Jakarta setelah berhasil meraih gelar Women Grand Master (WGM). Laysia menerima apresiasi prestasi sebesar Rp50 juta dalam ajang Kejuaraan Daerah (Kejurda) Catur Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 yang digelar di Jakarta.

Kejurda tersebut mengusung tema “Mewujudkan Pecatur Jakarta yang Berprestasi dan Berdaya Saing Nasional serta Internasional.”

Bagi Laysia, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi yang sangat berarti setelah melalui perjalanan panjang untuk mendapatkan gelar WGM.

“Prosesnya cukup panjang. Untuk mendapatkan gelar Women Grand Master ini membutuhkan tiga norma dan juga mencapai rating 2.300,” ujar Laysia.

Ia mengatakan, dua norma WGM telah diraihnya pada 2024. Pada tahun yang sama, dirinya juga telah mencapai rating 2.300. Namun, untuk melengkapi persyaratan dan memastikan gelar tersebut, Laysia masih harus menunggu hingga akhirnya berhasil mendapatkannya pada 2026.

“Norma pertama dan kedua saya dapat pada 2024, kemudian rating 2.300 juga sudah tercapai pada 2024. Setelah menunggu sekitar dua tahun perjalanan, akhirnya pada 2026 ini gelarnya bisa didapatkan,” katanya.

Menurut Laysia, apresiasi Rp50 juta yang diberikan Percasi DKI Jakarta menjadi bentuk penghargaan yang sangat berarti bagi perjuangannya sebagai atlet.

“Alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari Percasi Jakarta. Sebelumnya memang belum pernah ada apresiasi seperti ini untuk prestasi tertinggi yang saya raih, yaitu mendapatkan gelar Women Grand Master,” ujarnya.

Selain mengukir prestasi di tingkat nasional dan internasional, Laysia juga tercatat pernah membawa nama Indonesia dalam ajang SEA Games.

Ia mengungkapkan, persiapan menghadapi kompetisi internasional dilakukan melalui rangkaian latihan, try in, dan try out bersama para atlet.

“Pastinya berlatih. Sebelum Olimpiade juga ada try out dan try in. Kami beberapa hari melakukan persiapan dan berlatih bersama. Saat try out kami juga bertanding bersama di Malaysia,” kata Laysia.

Dari rangkaian persiapan tersebut, Laysia menyebut para atlet Indonesia juga mendapat pengalaman bertanding yang penting sebagai bekal menghadapi kompetisi internasional.

Ia pun berpesan kepada generasi muda yang ingin menekuni olahraga catur agar tidak hanya fokus berlatih, tetapi juga memperbanyak pengalaman bertanding.

“Terus berlatih dan jangan lupa untuk bertanding. Menurut saya, kalau hanya berlatih tanpa bertanding, itu tidak akan berjalan seimbang dan hasilnya tidak akan maksimal,” tuturnya.

Di sisi lain, Laysia berharap pembinaan atlet catur di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, dapat terus diperkuat. Ia berharap semakin banyak atlet junior yang mendapat dukungan untuk mengejar gelar internasional sejak usia muda.

“Saya berharap Percasi bisa mengirim lebih banyak atlet supaya mereka bisa lebih cepat mendapatkan gelar Grand Master dibanding saya,” ujarnya.

Laysia yang kini berusia 20 tahun berharap akan semakin banyak pecatur muda Indonesia yang mampu mencapai gelar Grand Master di usia belia.

Ia mencontohkan sejumlah pecatur muda Indonesia yang berhasil meraih gelar internasional pada usia yang relatif muda.
“Harapannya lebih banyak junior yang bisa mendapatkan Grand Master di bawah usia 20 tahun. Seperti misalnya Irene dan Kak Medina yang sudah mendapatkan gelar pada usia 16 tahun,” katanya.

Karena itu, Laysia berharap organisasi catur dapat memberikan dukungan lebih besar kepada para atlet, baik dalam pembinaan maupun kesempatan mengikuti berbagai turnamen nasional dan internasional.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Percasi DKI Jakarta yang dinilainya telah memberikan dukungan selama perjalanan kariernya.

“Saya sangat berterima kasih, terutama kepada ketua umum kami. Banyak sekali support yang beliau berikan, baik secara material maupun dukungan mental. Saya banyak dibantu oleh beliau,” ucapnya.

Meski telah meraih gelar Women Grand Master, Laysia belum berhenti mengejar prestasi. Ia kini membidik gelar International Master (IM).

Karena itu, rencana untuk terjun langsung melatih pecatur junior belum menjadi prioritas dalam waktu dekat.

“Untuk saat ini belum karena saya masih punya goal lain, yaitu menjadi International Master. Kalau itu sudah tercapai, mungkin saya akan mulai mengajar junior,” kata Laysia.

Perjalanan Laysia menjadi WGM sekaligus apresiasi yang diterimanya diharapkan dapat menjadi pemacu bagi lahirnya lebih banyak pecatur muda Jakarta yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Skandal Dana Dinas Permukiman Kab.Nias Barat Anggaran 2025 Rp16,6 Miliar Diduga Tabrak UU Tipikor

0

Nias Barat,Warta.in — Skandal pengelolaan anggaran kembali mengguncang Kabupaten Nias Barat. Realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Ta 2025 sebesar Rp16.631.355.285 atau 98,10 persen dari total pagu Rp16,9 Miliar, kini menjadi sorotan tajam karena diduga menabrak *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Ironisnya, di tengah sorotan publik yang begitu keras, *Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu beserta jajaran dinas terkait memilih bungkam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada transparansi fisik, dan tidak ada keberanian untuk membuka data kepada publik. Sikap bungkam ini justru memicu gelombang sinisme dari masyarakat dan warganet.

Padahal, dua pos anggaran raksasa menjadi inti dari skandal ini, yakni Program Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) senilai Rp15,5 Miliar dan Belanja Modal Persampahan Rp3,98 Miliar. Publik mempertanyakan, di mana Wujud fisik dari belasan miliar rupiah tersebut? Mengapa laporan di atas kertas begitu sempurna 98 persen, namun gentar saat ditantang uji fisik di lapangan?

Jika tidak ada sinkronisasi fisik yang transparan, maka ada indikasi kuat terjadinya manipulasi laporan yang berpotensi melanggar hukum berlapis.

Diduga Tabrak UU Tipikor, Perpres Dan Uu Asn

Keheningan yang dipertontonkan Pemkab Nias Barat bukan sekadar persoalan etika, melainkan potensi pelanggaran terhadap tiga regulasi fundamental negara.

1. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Uu Tipikor)
Jika hasil uji petik membuktikan bahwa realisasi Rp15,5 Miliar PSU tidak berbanding lurus dengan volume fisik, maka terpenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Uu Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 Juta dan paling banyak Rp1 Miliar.

2. Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa
Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 6 Dan Pasal 7 mewajibkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Realisasi 98 persen tanpa membuka data lelang dan tanpa membuka daftar penerima manfaat RTLH Rp512 Juta yang diklaim 100 persen, diduga kuat melanggar prinsip ini.

3. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)
*Uu Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, Pasal 4 menegaskan bahwa ASN wajib transparan dan akuntabel. Sikap bungkam Bupati dan Kepala Dinas saat dimintai klarifikasi adalah pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Kini, desakan publik mengeras. Warganet mendesak KPK, Kejaksaan Agung, Dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera melakukan audit investigatif, uji petik lapangan, dan memanggil Bupati Nias Barat beserta Kepala Dinas terkait untuk mencocokkan LPJ dengan fakta fisik di lapangan.

Jika Pemkab Nias Barat merasa bersih, mengapa harus risih dan bungkam? Keheningan itu sendiri adalah bukti awal bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan.

Editor : Warta.in.

Resmi Jadi Wakil Ketua Wantimpres, Hatta Rajasa Siap Kawal Pemerintahan Prabowo dengan Nasihat Strategis.

0

Warta.in//pali – Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Muhammad Hatta Rajasa, resmi mengemban amanah baru di pucuk lembaga penasihat negara. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik politisi senior tersebut sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Pengangkatan Hatta Rajasa didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Dalam struktur baru lembaga penasihat ini, Hatta Rajasa mendampingi mantan Menko PMK, Pratikno, yang dipercaya menjabat sebagai Ketua Wantimpres. Pelantikan strategis ini juga diikuti oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk pakar politik Muhammad Qodari yang diangkat sebagai Sekretaris Wantimpres.

Mengalir Ucapan Selamat dari Daerah Momentum pelantikan ini langsung memicu respons positif dan kebanggaan dari berbagai kepengurusan daerah di Indonesia. Salah satunya datang dari struktur internal Partai Amanat Nasional (PAN) di wilayah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan.

Melalui media sosialisasi resminya, H. Ubaidillah, SH, yang menjabat sebagai Ketua DPD PAN PALI sekaligus Ketua DPRD PALI, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas penunjukan Hatta Rajasa. Ucapan tersebut diiringi doa agar Hatta Rajasa senantiasa diberikan kelancaran, kesehatan, serta tetap amanah dalam mengabdi bagi kemajuan bangsa dan negara di tingkat pusat.

Komitmen Jaga Rahasia dan Beri Nasihat Berkualitas Usai menjalani prosesi pengambilan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo, Hatta Rajasa menegaskan komitmen seluruh jajaran anggota Wantimpres yang baru dilantik. Ia menyatakan kesiapannya untuk mencurahkan segenap pengetahuan dan pengalaman guna memberikan masukan, saran, serta pertimbangan terbaik bagi jalannya roda pemerintahan.

Meski demikian,pak Hatta Rajasa mengingatkan bahwa berdasarkan regulasi dan undang-undang yang berlaku, seluruh substansi nasihat yang dialirkan kepada kepala negara bersifat rahasia.

“Berdasarkan undang-undang, kami dilarang untuk menyampaikan itu ke publik. Jadi, kami tentu akan menjaga kerahasiaan (silence) atas apa pun yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden,” tegas Hatta Rajasa saat memberikan keterangan pers kepada awak media di istana negara.

Ditelepon Dua Hari Sebelum Pelantikan Menariknya, Hatta sempat membagikan cerita singkat di balik penunjukan dirinya ke jajaran pimpinan Wantimpres. Tokoh yang pernah mendampingi Prabowo Subianto sebagai Cawapres pada Pemilu 2014 ini mengaku baru dihubungi secara mendadak oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sekitar dua hari sebelum jadwal pelantikan digelar.

“Saya sebetulnya ditelepon Pak Mensesneg dua hari lalu menyampaikan pesan Presiden, apakah bersedia menjadi Wakil Ketua Wantimpres,” ungkap Hatta. Komunikasi formal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan konfirmasi jadwal protokoler dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, pada Jumat pagi harinya.

Masuknya figur berpengalaman seperti Hatta Rajasa ke dalam Wantimpres 2026 diharapkan mampu memperkuat perumusan kebijakan strategis nasional. Kombinasi latar belakangnya di bidang ekonomi, birokrasi pemerintahan, dan peta politik dinilai banyak pihak sebagai aset berharga untuk mendukung target-target besar Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.