Beranda blog

Jadikan Pelajar dan Mahasiswa Garda Depan Pencegahan Terorisme dan Radikalisme di Ruang Digital

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Jadikan Pelajar dan Mahasiswa Garda Depan Pencegahan Terorisme dan Radikalisme di Ruang Digital

Warta.in
Mataram,NTB — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., mengajak pelajar dan mahasiswa mengambil peran sebagai garda depan pencegahan radikalisme dan terorisme di ruang digital. Melalui kecakapan literasi digital, kreativitas, dan komunikasi yang bertanggung jawab, generasi muda diharapkan mampu menangkal propaganda, melawan narasi kebencian, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi.

Ajakan tersebut disampaikan Aka, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Penguatan Literasi Digital melalui Pembuatan Konten Kreatif dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme yang diselenggarakan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI di Auditorium Kampus 2 UIN Mataram, Kamis (5/11/2026).

Dalam paparannya bertajuk Mahasiswa sebagai Digital Peace Creator di Era Algoritma, Aka menegaskan bahwa pelajar dan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi harus mampu menjadi kreator konten yang menghadirkan informasi berkualitas, membangun kesadaran kritis, dan menyebarkan pesan positif yang berlandaskan Pancasila.

“Adik-adik harus kreatif berkarya, cerdas berkomunikasi, dan hasilnya harus luas berdampak. Kreatif dalam menghasilkan konten, tetapi bukan sekadar membuat konten yang justru menimbulkan persoalan bagi diri sendiri maupun orang lain,” tegas Aka.

Menurutnya, ruang digital kini telah menjadi arena pembentukan opini, persepsi, bahkan penyebaran ideologi. Fenomena post-truth, ketika emosi dan keyakinan lebih dominan daripada fakta, serta hyperreality, yakni realitas semu yang terbentuk melalui media, menjadikan masyarakat semakin rentan terhadap manipulasi informasi.

Kerentanan tersebut diperkuat oleh algoritma media sosial yang membentuk filter bubble dan echo chamber. Pengguna cenderung menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya sendiri, sehingga ruang dialog dan kemampuan berpikir kritis dapat menyempit. Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda, mengeksploitasi emosi, dan memengaruhi generasi muda secara bertahap.

Aka mengingatkan pelajar dan mahasiswa untuk membangun kebiasaan memeriksa sumber informasi, memahami konteks, dan tidak mudah terprovokasi. Ketika menghadapi narasi ekstrem maupun ujaran kebencian, mereka perlu menghadirkan counterspeech atau narasi tandingan yang berbasis fakta, santun, dan argumentatif. Konten berbahaya juga harus dilaporkan melalui mekanisme yang tersedia.

“Jadilah pembela kebenaran tanpa kehilangan kesantunan. Jadilah berani tanpa mengabaikan keselamatan,” pesannya.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi BNPT RI, Muhammad Lutfi, S.IP., M.Si., menekankan bahwa pencegahan terorisme membutuhkan pendekatan edukatif, kreatif, dan berkelanjutan.

“Mencegah terorisme tidak akan cukup dengan ajakan. Kita perlu melakukan pencegahan secara edukatif, kreatif, dan terus-menerus,” ujarnya.

Lutfi mengajak generasi muda untuk berpikir kritis sebelum membagikan informasi, melawan kebencian dengan gagasan dan konten positif yang berlandaskan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika, dan menjadi kreator yang bertanggung jawab dengan memperhatikan etika, hak cipta, serta dampak setiap konten.

Lebih lanjut Aka menegaskan, kemampuan memanfaatkan teknologi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial dan kesadaran kebangsaan. Pelajar dan mahasiswa memiliki posisi strategis dalam mengisi ruang digital dengan gagasan yang mencerahkan, memperkuat persatuan, dan mencegah berkembangnya paham radikal.

Pencegahan radikalisme dan terorisme tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi juga pada penguatan daya tahan masyarakat terhadap pengaruh ideologi kekerasan. Karena itu, keterlibatan aktif generasi muda menjadi kekuatan penting untuk menjaga ruang digital tetap sehat, aman, dan produktif sekaligus merawat persatuan serta keutuhan bangsa.(sr/dkisntb)

Ops Patuh Rinjani 2026, Polda NTB Gelar Penindakan dan Edukasi Pengendara di Mataram

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Ops Patuh Rinjani 2026, Polda NTB Gelar Penindakan dan Edukasi Pengendara di Mataram

Warta.in
Mataram, NTB – Polda NTB terus menggencarkan upaya meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas melalui Operasi Patuh Rinjani 2026. Kali ini, Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) dan Satgas Preventif menyasar sejumlah titik strategis di Kota Mataram, Selasa (03/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Satgas Gakkum melaksanakan penertiban terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas di Jalan TGH Faesal, Kecamatan Sandubaya. Sementara itu, Satgas Preventif menyasar kawasan Simpang Empat Kantor Gubernur NTB dengan mengedepankan edukasi dan imbauan langsung kepada para pengguna jalan.

Di lokasi penindakan, personel Satgas Gakkum tidak hanya memberikan edukasi dan teguran kepada pengendara yang melakukan pelanggaran, tetapi juga menerapkan tindakan tegas berupa tilang terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Sementara di Simpang Empat Kantor Gubernur NTB, personel Satgas Preventif aktif menyampaikan imbauan keselamatan kepada pengendara yang melintas. Petugas juga memberikan teguran kepada pengendara yang menggunakan bahu jalan serta sejumlah pengguna jalan yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Operasi Patuh Rinjani 2026 yang bertujuan menciptakan Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamtibselcar Lantas) di wilayah NTB.

Menurutnya, operasi ini menjadi salah satu langkah kepolisian untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan yang berpotensi mengakibatkan korban luka berat maupun meninggal dunia.

Dalam pelaksanaannya, Polda NTB mengombinasikan langkah preemtif melalui edukasi, preventif melalui imbauan dan pencegahan, serta represif berupa penindakan terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran.

“Operasi Patuh ini pada intinya merupakan upaya kita menciptakan Kamtibselcar Lantas sekaligus mencegah berbagai potensi kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan fatalitas,” ungkap Kombes Pol. Mohammad Kholid.

Ia berharap melalui kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut, masyarakat semakin memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan tidak hanya tertib ketika ada petugas kepolisian.

Polda NTB juga mengajak seluruh pengguna jalan untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam berkendara, karena kepatuhan terhadap aturan bukan sekadar menghindari sanksi, melainkan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan orang lain.(sr/hpntb)

 

Bongkar Muat Rokok Ilegal Terang-terangan, Profesionalitas Bea Cukai dan Polres Kubu Raya Diuji

Penulis
Pardansyah .
-
0

Kubu Raya, WARTA IN KALBAR. Profesional tugas Bea Dan Cukai maupun Aparat Polres Kubu Raya jadi sorotan tajam masyarakat. Pasalnya aktivitas bongkar muat rokok ilegal merk Trend Bold sebanyak 450 dus di pergudangan Parit Sembin, Jalan Ahmad Yani II Kubu Raya, bisa berjalan aman, lancar dan sukses.

” Kami heran, padahal aktivitas bongkar barang gelap tersebut dilokasi ramai, umum bahkan mudah dilihat mata, tetapi kok Aparat Polres maupun Polsek Sungai Raya II bisa tidak tahu. Ini tergolong aneh, mustahil dan penuh tanda tanya, ” ungkap warga Kota Pontianak.

Meskipun tidak menuduh, ia menuding jurus jatah dan sorong kiri kanan yang diterapkan oleh pemilik rokok siluman merk Trend Bold, terbukti berhasil menciptakan situasi kondusif dan terkendali

” Tauke Gendut yang terkenal dermawan terhadap siapapun sepertinya tahu betul kelemahan para petugas kita. Makanya dia tidak pernah kuatir dan takut terhadap Aparat Polres maupun Bea Dan Cukai Kalbar. Jadi pantas kalau rokok liar ciptaan pabrik siluman tersebut begitu mudah masuk dan membanjiri pasaran Kalimantan Barat, ” singgungnya.

Warga tadi juga bingung melihat mandat dan amanah tugas yang diberikan negara selalu mantul dihadapan pemilik rokok illegal. Alhasil rasa ketidak percayaan publik terhadap profesional petugas semakin merosot, turun drastis dan perlu dirombak sampai ke akar-akarnya.

Sebagai info, Rokok Trend Bold menggunakan Jasa angkutan PT. Lintas Samudra Jaya Xpres. Alamat Jalan Raya Bebek No.46 Turipinggir Kecamatan Waru Sidoarjo Jawa Timur. Pengirim PR Sumber Berkah Gunadhya Jalan Tanggulangin Sidoarjo. Selanjutnya surat tanda terima titipan nomor 02.261008700. Penerimanya Pak Edi.

R Wendeilyna Simarmata, Yuk Simak! WARISAN SAHAM 20 PERSEN BERUJUNG SENGKETA: Dari Kasus Tamara Bleszynski

Penulis
Benny Juniver
-
0

Lumban Suhi Suhi Toruan, warta.in – Warisan yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan bagi anak-anak dan keturunan justru dapat berubah menjadi persoalan hukum berkepanjangan apabila tidak dikelola secara transparan, tidak disertai administrasi yang tertib, dan tidak dipahami hak serta kewajiban masing-masing ahli waris.

Salah satu perkara yang menarik untuk dipelajari masyarakat adalah sengketa keluarga artis Tamara Bleszynski dengan saudara kandungnya, Ryszard Bleszynski, terkait persoalan biaya pengobatan almarhum ayah mereka, kepemilikan saham di PT Hotel Bukit Indah Puncak, serta persoalan pengelolaan aset peninggalan keluarga.

Perkara ini memberikan pelajaran penting bahwa persoalan warisan bukan hanya mengenai siapa yang memperoleh tanah, rumah, perusahaan, atau saham. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut keabsahan dokumen, tanggung jawab terhadap utang, hak pemegang saham, keterbukaan pengelolaan perusahaan, dan ketepatan dalam menyusun gugatan di pengadilan.

1. Berawal dari Warisan Saham 20 Persen

Berdasarkan informasi perkara yang tercantum dalam dokumen pengadilan dan pemberitaan media, setelah ayah mereka, Zbigniew Bleszynski, meninggal dunia pada 28 November 2001, Tamara disebut memiliki 20 persen saham di PT Hotel Bukit Indah Puncak.

Kepemilikan tersebut menjadi salah satu persoalan dalam hubungan keluarga dan pengelolaan perusahaan.

Dalam perkembangannya, Tamara pernah menyampaikan keberatan terkait permintaan tanda tangan persetujuan penggunaan sertifikat hotel sebagai jaminan pinjaman atau utang baru.

Tamara mempertanyakan dasar utang, nilai pinjaman, serta alasan aset hotel yang merupakan bagian dari persoalan warisan keluarga hendak dijadikan jaminan.

Persoalan ini kemudian berkembang menjadi laporan dugaan penggelapan aset kepada kepolisian.

Penting dipahami, laporan atau dugaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana. Pembuktiannya tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

2. Persoalan Utang Pengobatan Ayah Berujung Gugatan Rp34 Miliar

Persoalan keluarga tersebut kemudian berkembang menjadi gugatan perdata.

Ryszard Bleszynski menggugat Tamara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Gugatan tersebut berkaitan dengan biaya pengobatan ayah mereka di Amerika Serikat.

Dalam dalil gugatannya, Ryszard menyebut telah mengeluarkan biaya pengobatan sebesar USD103.051,83. Ia mendalilkan terdapat surat pernyataan tertanggal 26 Desember 2001 yang menyepakati pembagian biaya pengobatan masing-masing sebesar 50 persen.

Dengan demikian, menurut dalil penggugat, bagian yang harus dibayarkan Tamara adalah USD51.525,92.

Ryszard juga mengajukan tuntutan kerugian materiil sekitar Rp4,02 miliar dan kerugian immateriil sebesar USD2 juta atau sekitar Rp30 miliar berdasarkan perhitungan dalam gugatannya.

Selain itu, penggugat meminta sita jaminan terhadap 20 persen saham Tamara di PT Hotel Bukit Indah Puncak.

Perlu ditegaskan, angka tersebut merupakan nilai tuntutan penggugat, bukan jumlah kerugian yang telah ditetapkan sebagai kewajiban Tamara oleh pengadilan.

3. Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena Kurang Pihak

Inilah bagian penting yang harus dipahami masyarakat.

Dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Salah satu pertimbangan penting pengadilan adalah gugatan dinilai kurang pihak atau dikenal dengan istilah plurium litis consortium.

Dalam pertimbangan putusan, pengadilan mencermati bahwa almarhum Zbigniew Bleszynski memiliki lima orang anak. Tiga di antaranya telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan keturunan.

Karena persoalan biaya pengobatan yang disengketakan berkaitan dengan kewajiban terhadap orang tua, majelis hakim menilai persoalan tersebut semestinya melibatkan seluruh ahli waris yang relevan.

Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang hanya ditujukan kepada salah satu ahli waris tidak sempurna.

Akibatnya, pengadilan tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 791/PDT/2024/PT DKI tanggal 17 Juli 2024.

Artinya, perkara ini memberikan pelajaran bahwa dalam menyusun gugatan warisan, penggugat harus benar-benar mengidentifikasi seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan langsung terhadap objek sengketa.

Namun, perlu dibedakan: putusan NO bukan berarti pengadilan telah menyatakan seluruh dalil penggugat tidak benar. Putusan tersebut berkaitan dengan cacat formal gugatan, dalam perkara ini karena kurang pihak.

4. Apakah Pemilik Saham 20 Persen Berhak Mengikuti RUPS?

Pertanyaan berikutnya sangat penting.

Apabila seseorang memiliki 20 persen saham dalam sebuah perseroan terbatas, apakah ia berhak mengetahui perkembangan perusahaan, mengikuti rapat pemegang saham, dan memperoleh dividen?

Jawabannya, pada prinsipnya, YA.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hak-hak pemegang saham.

Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

Namun, hak tersebut berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2).

Dengan demikian, kepemilikan saham bukan sekadar nama yang tercantum dalam dokumen. Ada hak hukum yang harus dihormati oleh perseroan.

Pasal 75 juga memberikan kewenangan kepada RUPS untuk mengambil keputusan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas undang-undang dan anggaran dasar.

Pemegang saham juga berhak memperoleh keterangan mengenai perseroan dalam forum RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Apakah Pemegang Saham Otomatis Berhak Menerima Dividen?

Ini juga sering disalahpahami.

Memiliki saham 20 persen tidak otomatis berarti seseorang setiap tahun harus menerima uang dividen.

Berdasarkan Pasal 71 UU Perseroan Terbatas:

– Penggunaan laba bersih dan penentuan cadangan diputuskan melalui RUPS.
– Laba bersih setelah dikurangi penyisihan cadangan pada prinsipnya dibagikan sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
– Dividen hanya dapat dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba positif.

Artinya, apabila perusahaan benar-benar mengalami kerugian atau tidak mempunyai saldo laba positif, tidak serta-merta terdapat kewajiban membayar dividen.

Akan tetapi, alasan perusahaan mengalami kerugian juga harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan dan administrasi perusahaan.

Pemegang saham berhak memperoleh informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, persoalan tidak boleh berhenti pada pernyataan sepihak bahwa perusahaan untung atau rugi.

Harus ada transparansi dan bukti administrasi yang dapat diperiksa.

6. Bolehkah Sertifikat Hotel Warisan Dijadikan Jaminan Utang Baru?

Persoalan ini harus dilihat secara hati-hati.

Pertama, harus dibedakan antara sertifikat tanah atau bangunan milik pribadi dengan aset yang tercatat sebagai kekayaan perseroan.

Apabila sertifikat merupakan milik pribadi seseorang, pihak yang berhak atas tanah tersebut harus memberikan persetujuan sesuai ketentuan hukum untuk membebaninya dengan hak tanggungan.

Dasar hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Apabila aset merupakan kekayaan perseroan, kewenangan Direksi, Komisaris, dan RUPS harus diperiksa berdasarkan UU Perseroan Terbatas serta anggaran dasar perusahaan.

Pasal 102 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 persen jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Jadi, tidak benar apabila setiap aset perusahaan otomatis dapat dijaminkan tanpa memperhatikan ketentuan tersebut.

Sebaliknya, tidak benar pula apabila setiap tindakan menjaminkan aset perusahaan harus selalu memperoleh persetujuan seluruh pemegang saham.

Harus diperiksa siapa pemilik aset, nilai kekayaan perseroan, besarnya aset yang dijaminkan, kewenangan pengurus, serta ketentuan anggaran dasar.

Inilah sebabnya dokumen kepemilikan dan administrasi perusahaan sangat menentukan.

7. Mengapa Sengketa Warisan Bisa Berlangsung Puluhan Tahun?

Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan warisan dapat berkembang menjadi konflik panjang ketika beberapa persoalan bercampur menjadi satu.

Di antaranya:

– Pembagian harta peninggalan yang tidak diselesaikan secara transparan.
– Ketidakjelasan hak dan kewajiban para ahli waris.
– Pengelolaan perusahaan keluarga yang tidak terbuka.
– Persoalan utang pewaris maupun utang yang dibuat setelah pewaris meninggal.
– Tidak adanya komunikasi dan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
– Dokumen kepemilikan dan perjanjian yang tidak dipahami seluruh pihak.
– Kesalahan menentukan pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam gugatan.

Satu hal yang harus dipahami: hubungan persaudaraan tidak menghapus hak hukum seseorang.

Demikian pula, status sebagai kakak atau adik tidak memberikan kewenangan untuk mengabaikan hak ahli waris atau pemegang saham lainnya.

8. Pelajaran Hukum: Jangan Sampai Warisan Berubah Menjadi Sumber Permusuhan

Dari pengalaman perkara seperti ini, masyarakat perlu memahami bahwa harta warisan sebaiknya diselesaikan dengan administrasi yang jelas sejak awal.

Jangan menunggu orang tua meninggal dunia, perusahaan mengalami masalah, atau salah satu ahli waris merasa dirugikan baru kemudian mencari dokumen kepemilikan.

Perlu ada keterbukaan mengenai aset, utang, saham, sertifikat, surat wasiat, perjanjian, dan pengelolaan usaha keluarga.

Sebab, ketika persoalan sudah masuk ke pengadilan, masing-masing pihak harus membuktikan dalilnya berdasarkan alat bukti yang sah.

SARAN HUKUM Dr drh R WENDEILYNA SIMARMATA MSi (CMed CPP CIJ CPW)

Dr drh R Wendeilyna Simarmata, MSi (CMed CPP CIJ CPW), paralegal, mediator non hakim, sekaligus Pembina Yayasan Tarombo Dalihan Natolu, menekankan pentingnya masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum sebelum mengambil keputusan terkait harta peninggalan keluarga.

Beberapa langkah hukum yang patut diperhatikan dari pembelajaran kasus tersebut adalah:

1. Inventarisasi seluruh harta peninggalan.

Catat seluruh aset pewaris, baik berupa tanah, rumah, kebun, bangunan, deposito, saham, maupun kepemilikan perusahaan.

Periksa dokumen asli dan pastikan status kepemilikannya.

2. Periksa seluruh utang pewaris.

Jangan langsung membebankan utang kepada salah satu anak tanpa memeriksa dasar perjanjian, bukti utang, serta kedudukan hukum masing-masing ahli waris.

Pasal 1045 KUHPerdata memberikan hak kepada seseorang untuk tidak diwajibkan menerima warisan.

Pasal 1100 KUHPerdata mengatur kewajiban ahli waris yang menerima warisan untuk memikul pembayaran utang dan beban warisan sesuai bagian yang diterimanya.

KUHPerdata juga mengenal penerimaan warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan atau penerimaan secara beneficiair. Pilihan bentuk penerimaan warisan ini perlu dikonsultasikan sebelum mengambil tindakan karena konsekuensi hukumnya berbeda.

3. Jangan menandatangani perjanjian utang atau jaminan tanpa pemeriksaan.

Sebelum menandatangani dokumen yang berkaitan dengan utang baru, periksa nilai pinjaman, tujuan penggunaan dana, siapa debiturnya, siapa pemilik jaminan, serta akibat hukumnya.

Jangan menjaminkan sertifikat tanah atau bangunan yang status kepemilikannya masih disengketakan tanpa kejelasan kewenangan dan persetujuan pihak yang berhak.

4. Apabila memiliki saham perusahaan keluarga, gunakan hak sebagai pemegang saham.

Mintalah informasi daftar pemegang saham, laporan keuangan, risalah RUPS, keputusan pembagian dividen, serta dokumen pengelolaan perusahaan melalui mekanisme yang diatur undang-undang.

Jangan hanya mengandalkan komunikasi lisan atau kepercayaan keluarga.

5. Libatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum sebelum menggugat.

Identifikasi seluruh ahli waris, termasuk kedudukan keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dunia apabila relevan.

Pastikan siapa yang harus menjadi penggugat, tergugat, atau turut tergugat berdasarkan hubungan hukum dan objek sengketa.

Kasus Tamara Bleszynski memberikan pelajaran bahwa gugatan yang tidak tepat dalam menentukan pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.

6. Bedakan persoalan perdata dengan dugaan tindak pidana.

Tidak semua perselisihan warisan merupakan tindak pidana.

Persoalan pembagian warisan, keabsahan perjanjian, kepemilikan saham, dan wanprestasi pada dasarnya dapat menjadi ranah perdata.

Namun, apabila ditemukan bukti adanya pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, persoalan tersebut dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Jangan membuat laporan pidana hanya karena tidak puas terhadap pembagian warisan. Sebaliknya, jangan pula menganggap semua dugaan kejahatan sebagai persoalan keluarga biasa.

7. Utamakan mediasi sebelum konflik semakin membesar.

Apabila masih memungkinkan, penyelesaian melalui mediasi dapat menjadi pilihan untuk mempertemukan kepentingan para ahli waris.

Kesepakatan harus dituangkan secara tertulis, jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum.

Jika mediasi tidak berhasil, setiap pihak tetap memiliki hak untuk menempuh jalur hukum.

Kasus Tamara Bleszynski menjadi pengingat bahwa harta peninggalan orang tua bukan hanya persoalan siapa mendapatkan berapa persen.

Ada hak kepemilikan, kewajiban terhadap utang, hak memperoleh informasi, tanggung jawab pengelolaan perusahaan, dan prosedur hukum yang harus dihormati.

Jangan sampai sertifikat, saham, hotel, tanah, dan rumah yang diperoleh dari perjuangan orang tua justru menjadi alasan anak-anak saling menggugat dan kehilangan hubungan persaudaraan.

Warisan seharusnya menjadi sumber kesejahteraan bagi keturunan, bukan menjadi awal kehancuran hubungan keluarga.

Karena itu, pahami hukumnya, periksa dokumennya, lindungi hak setiap ahli waris, dan selesaikan persoalan dengan cara yang benar sebelum konflik berkembang menjadi perkara hukum berkepanjangan (red)

Puteri Anetta Komarudin Dorong Penguatan Keluarga Berkualitas Melalui Sosialisasi Bangga Kencana

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin, mendorong penguatan pembangunan keluarga berkualitas melalui kegiatan sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bersama mitra kerja di GOR Pamidangan, Desa Darangdan, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, pengelolaan kependudukan, pola pengasuhan anak, serta upaya mempersiapkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Dalam kegiatan tersebut, Puteri Anetta Komarudin hadir bersama Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Andina Dewi Lestari, S.I.Kom., M.M.; Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, Aan, S.Pd., M.Si.; Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Dias Rukmana Praja, S.E.; serta Kepala Desa Darangdan, Robiul Umam, S.Sos.

Dalam pemaparannya, Puteri menegaskan bahwa pembangunan keluarga berkualitas tidak boleh dipandang sebatas persoalan pengaturan jumlah anak, tetapi harus dimaknai sebagai upaya menyeluruh dalam mempersiapkan generasi masa depan yang memiliki kesehatan, pendidikan, karakter, dan daya saing.

Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian anak. Karena itu, kualitas sebuah keluarga sangat menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi penerus pembangunan bangsa.

“Pembangunan keluarga bukan hanya berkaitan dengan perencanaan jumlah anak, tetapi juga bagaimana kita mempersiapkan generasi yang berkualitas. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk karakter, memberikan pendidikan, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak,” ujar Puteri.

Ia menambahkan, pemahaman mengenai pola asuh yang tepat, pemenuhan kebutuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta keharmonisan rumah tangga harus menjadi perhatian bersama. Hal tersebut penting agar setiap keluarga mampu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Puteri juga menekankan bahwa keberhasilan Program Bangga Kencana tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen, mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, BKKBN hingga pemerintah pusat.

Ia berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan mampu memberikan dampak nyata melalui perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam membangun kehidupan keluarga yang lebih terencana, sehat, harmonis, dan sejahtera.

“Kesadaran membangun keluarga berkualitas harus dimulai dari lingkungan keluarga itu sendiri. Ketika keluarga mampu memberikan pengasuhan, pendidikan, dan perhatian yang baik kepada anak-anaknya, maka kita sedang menyiapkan fondasi bagi lahirnya generasi unggul di masa mendatang,” tegasnya dan hal ini menjadi pesan penting dalam penguatan program tersebut.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, BKKBN, pemerintah daerah, unsur legislatif, dan pemerintah desa dalam memperluas edukasi serta menyukseskan program pembangunan keluarga di tengah masyarakat.

Antusiasme warga terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Masyarakat menyambut positif sosialisasi tersebut karena memberikan edukasi secara langsung mengenai pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga, kesehatan, pola pengasuhan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Melalui sosialisasi Bangga Kencana ini, diharapkan semakin tumbuh kesadaran masyarakat bahwa keluarga berkualitas merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing, sekaligus menjadi modal penting bagi terwujudnya Indonesia yang lebih maju. (ds)

 

Lepas 415 Atlet ke Porprov XV Jabar 2026, Purwakarta Bidik 18 Medali Emas

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Kontingen Kabupaten Purwakarta siap mengukir prestasi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat Tahun 2026. Sebanyak 415 atlet terbaik daerah diterjunkan untuk berlaga di 42 cabang olahraga (cabor), dengan target meningkatkan perolehan medali dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

Optimisme tersebut ditandai dengan pelepasan resmi kontingen Kabupaten Purwakarta oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein, Kamis (5/11/2026).

Dalam menghadapi pesta olahraga terbesar tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut, kekuatan kontingen Purwakarta tidak hanya bertumpu pada 415 atlet, tetapi juga didukung 83 pelatih dan 102 official yang akan mendampingi serta memastikan kesiapan atlet selama kompetisi berlangsung.

Porprov XV Jawa Barat 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung di sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok.

Bupati Purwakarta Om Zein menegaskan, keikutsertaan kontingen Purwakarta bukan sekadar untuk meramaikan kompetisi, melainkan membawa misi meningkatkan prestasi sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi.

Menurutnya, target peningkatan medali menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan olahraga serta mengoptimalkan potensi atlet-atlet lokal.

Pada Porprov sebelumnya, Purwakarta berhasil mengoleksi 14 medali emas, 29 medali perak, dan 25 medali perunggu. Sementara untuk Porprov XV tahun 2026, Pemkab Purwakarta memasang target lebih tinggi, yakni 18 medali emas.

“Kalau tahun kemarin kita memperoleh 14 medali emas, 29 medali perak, dan 25 medali perunggu. Untuk Porprov tahun ini kita targetkan 18 medali emas. Mudah-mudahan target tersebut bisa tercapai,” ungkap Om Zein.

Pemkab Purwakarta Siapkan Bonus Hingga Rp40 Juta

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perjuangan para atlet, Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga menyiapkan apresiasi berupa bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali.

Untuk kategori perorangan, atlet peraih medali emas akan mendapatkan bonus sebesar Rp40 juta, medali perak Rp30 juta, dan medali perunggu Rp20 juta. Sementara pemberian bonus untuk nomor beregu akan mengikuti ketentuan tersendiri.

Kebijakan tersebut menjadi bentuk penghargaan pemerintah daerah atas kerja keras, kedisiplinan, pengorbanan, serta proses panjang yang telah dijalani para atlet dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.

Di hadapan seluruh atlet dan jajaran kontingen, Om Zein juga menekankan pentingnya menjaga semangat juang, kekompakan, disiplin, serta menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.

Ia berharap seluruh atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik, bertanding secara maksimal, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap persaingan.

“Saya berharap seluruh atlet dapat bertanding dengan penuh semangat, menjaga kekompakan, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas. Kalian semua adalah duta Kabupaten Purwakarta yang membawa harapan dan kebanggaan masyarakat,” ujarnya.

Dengan kekuatan 415 atlet, 83 pelatih, dan 102 official, kontingen Purwakarta kini mengemban harapan besar masyarakat untuk membawa pulang prestasi membanggakan dari Porprov XV Jawa Barat 2026.

Lebih dari sekadar mengejar medali, ajang ini menjadi momentum penting untuk mengukur keberhasilan pembinaan olahraga di Kabupaten Purwakarta sekaligus membuktikan bahwa atlet-atlet daerah memiliki kemampuan dan daya saing untuk berkompetisi di tingkat Jawa Barat.

Kini, perjuangan para atlet menjadi taruhan kehormatan dan kebanggaan daerah. Masyarakat Purwakarta tentu berharap target 18 medali emas bukan sekadar angka, melainkan dapat diwujudkan melalui kerja keras, semangat pantang menyerah, dan prestasi nyata di arena pertandingan. (ds)

Puteri Komarudin Dorong Penguatan Keluarga Berkualitas, Sosialisasikan Bangga Kencana di Karawang

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Karawang – Anggota DPR RI Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin, mendorong penguatan pembangunan keluarga berkualitas sebagai fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan,
dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bersama mitra kerja di GOR PGRI Rawamerta, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Dr. Dadi Ahmad Roswandi, S.Si., M.Si., Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang Drs. Imam Al Husaeri Bahanan, M.M., Camat Rawamerta Dadan Nurdiansyah, S.I.P., M.Kesos., serta Kepala Desa Sukamerta Ahmad Holidin, S.Pd.

Hadir pula masyarakat dan unsur aparatur pemerintahan desa yang mengikuti sosialisasi terkait pembangunan keluarga, pengelolaan kependudukan, kesehatan ibu dan anak, serta pentingnya perencanaan keluarga melalui program keluarga berencana.

Dalam pemaparannya, Puteri Komarudin menegaskan bahwa pembangunan keluarga tidak boleh dipandang sebatas persoalan kependudukan dan pengendalian angka kelahiran. Lebih dari itu, pembangunan keluarga merupakan investasi jangka panjang dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berkualitas.

Menurutnya, keluarga menjadi lingkungan pertama sekaligus fondasi utama dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kehidupan, memberikan pendidikan, serta membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan.

“Melalui program Bangga Kencana, kita ingin mendorong masyarakat agar semakin memahami pentingnya membangun keluarga yang berkualitas. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk karakter, pendidikan, kesehatan, dan masa depan generasi penerus bangsa,” ungkap Puteri dalam materi pernyataannya.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program Bangga Kencana tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah pusat maupun BKKBN. Diperlukan sinergi dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga pendamping, hingga masyarakat.

Puteri menilai, kesadaran membangun keluarga berkualitas harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga itu sendiri. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui perencanaan keluarga yang matang, perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak, pemenuhan kebutuhan gizi, serta penerapan pola asuh yang baik.

Berbagai aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi masa depan agar tumbuh sehat, memperoleh pendidikan yang layak, memiliki karakter kuat, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Lebih lanjut, Puteri berharap sosialisasi Bangga Kencana tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial atau penyampaian informasi. Namun, harus mampu mendorong perubahan pola pikir dan meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga nilai-nilai pembangunan keluarga dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Harapannya, melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat semakin memahami pentingnya perencanaan keluarga dan bersama-sama membangun keluarga yang sehat, harmonis, serta sejahtera,” demikian pesan yang disampaikan dalam materi pidatonya.

Melalui kegiatan tersebut, kolaborasi antara pemerintah pusat, BKKBN, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam memperluas pemahaman serta pelaksanaan program Bangga Kencana.

Penguatan program hingga tingkat desa menjadi langkah strategis agar pembangunan keluarga tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga tumbuh sebagai kesadaran bersama di tengah masyarakat.

Sebab, kualitas sebuah bangsa berawal dari kualitas keluarganya. Dari keluarga yang sehat, harmonis, terencana, dan memiliki pola pengasuhan yang baik, diharapkan lahir generasi penerus yang mampu menjadi kekuatan bagi masa depan Indonesia. (ds)

Guna Maksimalkan Pelayanan, Kapolsek Ngimbang Gelar Commanderwish Pagi di Daerah Titik Rawan Kemacetan

Penulis
Rohmat .
-
0

Guna Maksimalkan Pelayanan, Kapolsek Ngimbang Gelar Commanderwish Pagi di Daerah Titik Rawan Kemacetan

LAMONGAN//Warta.In – Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. P, dalam rangka melayani masyarakat melalui kegiatan Commander Wish dipagi hari, dengan beberapa personel untuk hadir memberikan pelayanan di tengah masyarakat pada jam-jam sibuk pagi hari.

Kegiatan Commander Wish di pimpin langsung Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. K, bersama Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, dan personil Polsek Ngimbang Aiptu Djudi Aiptu Muji, Brigadir Rohmadi dan Brigadir Bayu

Sasaran di 2 Titik rawan kemacetan yaitu perempatan Pasar Ngimbang dan SMA Negeri 1 Ngimbang di Kecamatan Ngimbang pada Hari Kamis (05/11/2026) pukul 06.30 WIB

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K. S.I.K, menjelaskan “Bahwa Commander Wish Layanan Pagi merupakan program prioritas sekaligus kebijakan utama dari Kapolres Lamongan yang bertujuan menghadirkan personel Polri secara maksimal pada pagi hari untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat”.

Dalam pelaksanaannya, personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, di antaranya kawasan rawan kemacetan, penyeberangan anak sekolah, pasar atau pusat kegiatan ekonomi, serta kawasan perkantoran.jelasnya

Kehadiran personel di lokasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan keamanan, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memulai aktivitas dan di laporkan situasi Perempatan Pasar Ngimbang dan SMP Negeri 1 Ngimbang dalam keadaan lancar

Kapolsek Ngimbang menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel.

Program Commander Wish Layanan Pagi menjadi langkah awal dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang responsif, cepat, dan Presisi melalui kehadiran nyata anggota Polri di tengah masyarakat sejak pagi hari.

Kami harap pelayanan terhadap masyarakat harus lebih maksimal. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan kegiatan layanan pagi ini.” ujarnya.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan jadikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”pungkasnya ( roy)

Guna Dukung Program Ketahanan Pangan P2B Polsek Ngimbang Monitoring Tanaman Jagung di Desa Girik

Penulis
Rohmat .
-
0

Guna Dukung Program Ketahanan Pangan P2B Polsek Ngimbang Monitoring Tanaman Jagung di Desa Girik

LAMONGAN//Warta.in- Komitmen Polri dalam mendukung program strategis nasional kembali ditunjukkan oleh Polsek Ngimbang Pada Hari Rabu (04/11/2026), pukul 09.00 wib

Personil Polsek Ngimbang turun langsung ke lahan baku Ladang (LBL) milik warga di Desa Girik Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, untuk melakukan pengecekan kondisi tanaman Jagung sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.50 hingga 10.00 WIB tersebut dilaksanakan oleh Personil Polsek Ngimbang Apda Ahmat Zaini bersama Bhabinkamtibmas Desa Girik

Pengecekan dilakukan di lahan Tanaman Jaging milik P Wasis seluas 0.500 meter persegi yang berada di Dukuh Cerme RT 05 Dari hasil pengecekan di lapangan, tanaman Jagung menunjukkan pertumbuhan sangat sempurna dengan tinggi rata-rata sudab mencapai sekitar 150 sentimeter, daun berwarna hijau segar tanam sekitar 70 hari, serta tidak ditemukan serangan hama maupun penyakit yang signifikan.

Selain itu, ketersediaan air dinilai cukup karena menggunakan Pengairan sumur bor, Proses pemupukan telah dilakukan sebanyak dua kali, dengan distribusi pupuk yang berjalan lancar dan mudah diperoleh oleh petani.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. K, melalui Wakapolsek Ipda Istiono, S.H, “Dalam keterangannya menyampaikan “Bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut perintah Kapolri dalam rangka mendukung Implementasi 8 Program Prioritas Polri yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada sektor ketahanan dan swasembada pangan”.

Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga aktif mendampingi dan memastikan program pemerintah berjalan optimal hingga ke tingkat desa, Ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan pengecekan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

Kehadiran Polri di tengah lahan pertanian diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus motivasi bagi para petani untuk terus produktif, demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan.

Jurnalis (roy)

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light Guna Cegah Dan Daya Tangkal 4C di Malam Hari

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light Guna Cegah Dan Daya Tangkal 4C di Malam Hari

LAMONGAN//Warta.In –Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) terus dilakukan jajaran Polsek Ngimbang. Kali ini, Personil Polsek Ngimbang Aiptu Djudi dan Aiptu Deni melaksanakan kegiatan sambang da Patroli Blue Light kewilayahan dengan menyambangi beberapa Obyek Vital yaitu Jalan Raya poros Jombang – Babat, SPBU Ngimbang dan Gudang Tembakau yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Ngimbang, Rabu (04/11/2026).

Dalam kegiatan Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana. S. Tr. K. S. I. K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono,,S.H, bahwa Personil Polsek Djudi dan Aiptu Deni berdialog langsung dengan petugas satpam yang sedang bertugas. Suasana komunikasi berlangsung santai dan penuh keakraban. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sekaligus mengajak petugas keamanan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan di lingkungan kerja.

Ipda Istiono, S.H,mengimbau agar petugas satpam selalu memperhatikan situasi di sekitar lokasi, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keluar masuk orang maupun kendaraan, serta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan.

Menurutnya, menjaga keamanan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk petugas satuan pengamanan yang berada di garis terdepan dalam pengawasan lingkungan kerja.ujarnya

Melalui kegiatan sambang dan Patroli Blue Light tersebut, diharapkan terjalin komunikasi dan sinergi yang semakin baik antara kepolisian dengan Petugas dan Karyawan Tersebut

Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian untuk menciptakan situasi wilayah Ngimbang yang aman, tertib, dan kondusif, pungkasnya (Roy)

123...1,686Halaman 1 dari 1,686