Beranda blog

Pemkab Sukabumi Genjot PAD dan Pelayanan Publik Jelang HJKS, Publik Nantikan Realisasi Konkret

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

KAB.SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mematangkan langkah strategis untuk memicu lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengoptimalkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini ditekankan langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, dalam Rapat Dinas yang digelar di Pendopo Sukabumi, Jumat (21/8/2026).

Langkah integratif tersebut diselaraskan dengan persiapan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) 2026 yang dirancang berbasis kegiatan sosial dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dorong Kinerja Internal hingga Appreciation Reward

Dalam pengarahannya, Bupati H. Asep Japar menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bergerak lebih aktif mengeksplorasi potensi pendapatan daerah tanpa mengabaikan pendekatan humanis kepada masyarakat.

> “Kami ingin meningkatkan PAD dari berbagai sumber. Salah satu yang kami lakukan ialah menggenjot internal agar lebih aktif dan memberikan hadiah kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu,” ujar Bupati Asep Japar.

Selain urusan penerimaan daerah, ia menegaskan pentingnya perubahan pola pikir para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat. Momen perayaan HJKS tahun ini diinstruksikan untuk tidak sekadar seremonial, melainkan berfokus pada bakti sosial dan pelayanan publik.

“Layani masyarakat sebaik mungkin. Jangan sampai masyarakat kecewa oleh kita. HJKS harus difokuskan terhadap pelayanan masyarakat, perbanyak baksos. Intinya harus melayani,” tegasnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, sejumlah perangkat daerah telah menyiapkan berbagai agenda menyambut HJKS, seperti *sekar budaya*, pameran kopi lokal, serta beragam aksi sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

Catatan dan Harapan Masyarakat: Jangan Sekadar Seremonial

Di sisi lain, respons dan harapan bernada kritis muncul dari kalangan masyarakat serta pengamat kebijakan publik di Sukabumi. Langkah pemkab dalam menggenjot PAD dan memperbanyak baksos dinilai positif, namun membutuhkan transparansi dan eksekusi yang konsisten di lapangan.

Beberapa poin yang menjadi perhatian publik antara lain:

* **Efektivitas Stimulus Pajak:** Warga mengapresiasi skema apresiasi/hadiah bagi pembayar pajak tepat waktu. Namun, masyarakat berharap adanya kemudahan akses serta efisiensi sistem pembayaran pajak hingga ke wilayah pelosok desa, bukan sekadar pemberian *reward*.
* **Orientasi Acara HJKS:** Warga mengingatkan agar kegiatan seperti pameran dan perayaan budaya benar-benar membawa dampak ekonomi nyata bagi pelaku UMKM lokal serta tidak menghamburkan anggaran daerah (*efisiensi anggaran*).
* **Kualitas Pelayanan Dasar:** Penekanan Bupati agar ASN tidak mengecewakan warga diharapkan tercermin pada pelayanan administrasi publik harian—seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, dan fasilitas kesehatan—yang sering kali masih dikeluhkan terkait kelajuan dan kerumitan prosedurnya.

#### Menjaga Keseimbangan Target dan Pelayanan

Kebijakan menggenjot PAD yang dibarengi dengan peningkatan standar pelayanan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Sukabumi. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada bagaimana koordinasi antar-SKPD berjalan di lapangan, sehingga target penerimaan daerah dapat tercapai tanpa memberi beban berlebih atau mengurangi kenyamanan pelayanan bagi masyarakat ,Sumber berita Facebook pemerintah daerah kabupaten sukabumi.(Alfi yonimar)

*AMBRUKNYA JEMBATAN LUBUK SELANDAK MURNI DISEBABKAN BENCANA ALAM, BUKAN KELALAIAN PEMBANGUNAN*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*KADIS PUPR MUKOMUKO TEGASKAN: “AMBRUKNYA JEMBATAN LUBUK SELANDAK MURNI DISEBABKAN BENCANA ALAM, BUKAN KELALAIAN PEMBANGUNAN”*

MUKOMUKO, 27 AGUSTUS 2026 — Sebuah rekaman video yang merekam peristiwa ambruknya kerangka Jembatan Lubuk Selandak di wilayah Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, menyebar luas dan menjadi sorotan publik di berbagai platform media sosial pada Rabu malam, 26 Agustus 2026. Kejadian yang menimpa struktur jembatan yang masih dalam tahap pembangunan tersebut segera menarik perhatian masyarakat luas, sehingga pihak berwenang merasa perlu untuk segera memberikan penjelasan resmi dan terperinci guna meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, Ir. Apriansyah, ST, MT, memberikan keterangan pers yang tegas, lugas, dan berwibawa pada Kamis, 27 Agustus 2026. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan dengan sangat jelas bahwa peristiwa ambruknya kerangka jembatan tersebut murni disebabkan oleh bencana alam semata, dan sama sekali bukan akibat kelalaian dalam proses pembangunan maupun kesalahan teknis pada desain dan pelaksanaan konstruksi yang telah direncanakan.

Menurut penjelasan mendalam yang disampaikan oleh Kadis PUPR Mukomuko, pada hari terjadinya peristiwa, wilayah tersebut diguyuri hujan dengan intensitas yang sangat tinggi dan berlangsung terus-menerus dalam kurun waktu satu hari penuh. Curah hujan yang tergolong ekstrem tersebut menyebabkan debit air sungai di lokasi pembangunan jembatan meningkat secara drastis dan tiba-tiba, jauh melampaui kapasitas aliran air pada kondisi normal. Arus air yang sangat deras tersebut turut membawa berbagai material hanyut, termasuk batang kayu, batu-batu besar, serta puing-puing alam lainnya yang terbawa arus dengan kekuatan yang cukup besar. Material-material inilah yang kemudian menghantam kerangka jembatan yang sedang dalam proses pemasangan, sehingga menimbulkan tekanan yang tidak terduga pada struktur bangunan yang belum selesai dibangun secara utuh. Tekanan kuat dari arus air yang tinggi serta benturan material yang terbawa arus secara bersamaan akhirnya menyebabkan struktur jembatan tidak mampu menahan beban yang diterimanya dan ambruk seketika.

“Kerusakan ini sepenuhnya berada di luar kendali kita. Ini adalah bencana alam yang terjadi akibat hujan ekstrem yang turun dengan intensitas tinggi, sehingga debit air sungai naik secara tiba-tiba dan membawa berbagai material yang menghantam rangka jembatan yang sedang dipasang. Semua itu terjadi di luar perhitungan teknis yang telah kita susun dan rencanakan,” ujar Ir. Apriansyah, ST, MT, dengan nada yang tegas dan penuh tanggung jawab.

Hingga saat ini, jajaran Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko masih melakukan pendataan yang menyeluruh dan cermat untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan yang terjadi serta menghitung besaran kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Tim teknis yang berkompeten terus melakukan pemantauan kondisi di lokasi kejadian guna menilai sejauh mana dampak yang dialami oleh struktur jembatan yang tersisa, sekaligus mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menyusun rencana perbaikan dan pembangunan kembali yang tepat sasaran.

Pihak Dinas PUPR juga menyampaikan bahwa proses perbaikan dan pembangunan kembali jembatan akan segera direncanakan dan dilaksanakan setelah kondisi cuaca membaik dan debit air sungai kembali ke tingkat normal. Langkah ini diambil secara hati-hati untuk menjamin keselamatan seluruh tenaga kerja yang akan terlibat dalam proses pembangunan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tepat sesuai dengan rencana serta standar teknis yang berlaku.

Kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga yang berdomisili di sekitar lokasi kejadian, pihak Dinas PUPR Mukomuko menghimbau agar tetap waspada dan menjauhi area jembatan yang ambruk demi keselamatan bersama. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat potensi kenaikan air sungai susulan yang masih dapat terjadi mengingat kondisi cuaca di wilayah tersebut belum sepenuhnya stabil dan kondusif. Masyarakat juga diharapkan senantiasa mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan oleh pihak berwenang guna mendapatkan keterangan yang akurat, terpercaya, dan terhindar dari berita yang belum tentu kebenarannya.
(Tim Redaksi)

*AMBRUKNYA JEMBATAN LUBUK SELANDAK MURNI DISEBABKAN BENCANA ALAM, BUKAN KELALAIAN PEMBANGUNAN*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

“KADIS PUPR MUKOMUKO TEGASKAN: AMBRUKNYA JEMBATAN LUBUK SELANDAK MURNI DISEBABKAN BENCANA ALAM, BUKAN KELALAIAN PEMBANGUNAN”.

MUKOMUKO, 27 AGUSTUS 2026 — Sebuah rekaman video yang merekam peristiwa ambruknya kerangka Jembatan Lubuk Selandak di wilayah Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, menyebar luas dan menjadi sorotan publik di berbagai platform media sosial pada Rabu malam, 26 Agustus 2026. Kejadian yang menimpa struktur jembatan yang masih dalam tahap pembangunan tersebut segera menarik perhatian masyarakat luas, sehingga pihak berwenang merasa perlu untuk segera memberikan penjelasan resmi dan terperinci guna meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, Ir. Apriansyah, ST, MT, memberikan keterangan pers yang tegas, lugas, dan berwibawa pada Kamis, 27 Agustus 2026. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan dengan sangat jelas bahwa peristiwa ambruknya kerangka jembatan tersebut murni disebabkan oleh bencana alam semata, dan sama sekali bukan akibat kelalaian dalam proses pembangunan maupun kesalahan teknis pada desain dan pelaksanaan konstruksi yang telah direncanakan.

Menurut penjelasan mendalam yang disampaikan oleh Kadis PUPR Mukomuko, pada hari terjadinya peristiwa, wilayah tersebut diguyuri hujan dengan intensitas yang sangat tinggi dan berlangsung terus-menerus dalam kurun waktu satu hari penuh. Curah hujan yang tergolong ekstrem tersebut menyebabkan debit air sungai di lokasi pembangunan jembatan meningkat secara drastis dan tiba-tiba, jauh melampaui kapasitas aliran air pada kondisi normal. Arus air yang sangat deras tersebut turut membawa berbagai material hanyut, termasuk batang kayu, batu-batu besar, serta puing-puing alam lainnya yang terbawa arus dengan kekuatan yang cukup besar. Material-material inilah yang kemudian menghantam kerangka jembatan yang sedang dalam proses pemasangan, sehingga menimbulkan tekanan yang tidak terduga pada struktur bangunan yang belum selesai dibangun secara utuh. Tekanan kuat dari arus air yang tinggi serta benturan material yang terbawa arus secara bersamaan akhirnya menyebabkan struktur jembatan tidak mampu menahan beban yang diterimanya dan ambruk seketika.

“Kerusakan ini sepenuhnya berada di luar kendali kita. Ini adalah bencana alam yang terjadi akibat hujan ekstrem yang turun dengan intensitas tinggi, sehingga debit air sungai naik secara tiba-tiba dan membawa berbagai material yang menghantam rangka jembatan yang sedang dipasang. Semua itu terjadi di luar perhitungan teknis yang telah kita susun dan rencanakan,” ujar Ir. Apriansyah, ST, MT, dengan nada yang tegas dan penuh tanggung jawab.

Hingga saat ini, jajaran Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko masih melakukan pendataan yang menyeluruh dan cermat untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan yang terjadi serta menghitung besaran kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Tim teknis yang berkompeten terus melakukan pemantauan kondisi di lokasi kejadian guna menilai sejauh mana dampak yang dialami oleh struktur jembatan yang tersisa, sekaligus mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menyusun rencana perbaikan dan pembangunan kembali yang tepat sasaran.

Pihak Dinas PUPR juga menyampaikan bahwa proses perbaikan dan pembangunan kembali jembatan akan segera direncanakan dan dilaksanakan setelah kondisi cuaca membaik dan debit air sungai kembali ke tingkat normal. Langkah ini diambil secara hati-hati untuk menjamin keselamatan seluruh tenaga kerja yang akan terlibat dalam proses pembangunan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tepat sesuai dengan rencana serta standar teknis yang berlaku.

Kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga yang berdomisili di sekitar lokasi kejadian, pihak Dinas PUPR Mukomuko menghimbau agar tetap waspada dan menjauhi area jembatan yang ambruk demi keselamatan bersama. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat potensi kenaikan air sungai susulan yang masih dapat terjadi mengingat kondisi cuaca di wilayah tersebut belum sepenuhnya stabil dan kondusif. Masyarakat juga diharapkan senantiasa mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan oleh pihak berwenang guna mendapatkan keterangan yang akurat, terpercaya, dan terhindar dari berita yang belum tentu kebenarannya.

(Tim Redaksi)

Sumber video: https://youtu.be/ZmSEb-7hwzY

*Kasus Penganiayaan Anak di Nias Mandul 8 Bulan, Publik Desak Kapolri Evaluasi Polres Nias*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Kasus Penganiayaan Anak di Nias Mandul 8 Bulan, Publik Desak Kapolri Evaluasi Polres Nias*

Gunung Sitoli– Perkara penganiayaan terhadap anak dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/28/I/2026/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMUT, tanggal 15 Januari 2026 atas nama pelapor Afdika Permata Lase hingga kini belum memasuki tahap penyidikan.

Setelah bungkam selama berbulan-bulan, Kasat Reskrim Polres Nias AKP Soni Z. akhirnya memberikan tanggapan tertulis melalui WhatsApp pada Kamis (27/8/2026) pukul 16.19 WIB. Namun jawaban tersebut justru memunculkan kritik tajam karena perkara sudah 253 hari atau 8 bulan lebih masih berstatus penyelidikan.

Berdasarkan data dari Kasat Reskrim, sejumlah langkah telah dilakukan: pemeriksaan korban, saksi-saksi, terlapor, cek TKP, visum et repertum, pemeriksaan dokter, hingga gelar perkara.

Dari hasil visum ditemukan luka lebam pada kepala dan pipi kanan ukuran 3 cm x 3 cm. Namun dalam gelar perkara disimpulkan saksi-saksi belum dapat menerangkan peran para terlapor. Rekomendasi gelar perkara adalah memeriksa saksi tambahan atas nama Monika Telaumbanua.

“Visum sudah membuktikan adanya kekerasan fisik. Kalau 8 bulan belum ada tersangka, publik berhak bertanya ada apa dengan proses ini,” ujar keluarga korban.

*Desakan ke Kapolri dan Kapolda Sumut*
Keluarga dan publik menyoroti jangka waktu penanganan yang dinilai melampaui ketentuan. Perkapolri No. 6 Tahun 2019 Pasal 18 menyebut penyelidikan maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Total maksimal 60 hari.

Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan penanganan kasus anak diprioritaskan dan dipercepat.

Kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumut diminta melakukan evaluasi kinerja Polres Nias. Keluarga juga meminta penetapan jadwal pasti kapan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.

*Catatan Redaksi*
Media ini menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun dengan adanya visum, keterangan pelapor, dan pemeriksaan terlapor, publik menunggu kepastian hukum. Keterlambatan penanganan kasus yang melibatkan anak menjadi perhatian serius Komisi III DPR RI.

Di Balik Selebaran Yang Menggelisahkan, Kodaeral I Percayakan Fakta Kepada Hukum

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Belawan — Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I menempuh jalur hukum menyikapi ditemukannya selebaran yang ditempelkan di rumah warga dan mencantumkan nama Kodaeral I terkait kegiatan di atas lahan PT Perkebunan Nusantara I Regional I. Laporan Polisi terhadap Sdr. Umar Samosir dibuat di SPKT Polresta Deli Serdang. Rabu (26/8/2026)
‎
‎Dalam selebaran tersebut tercantum kalimat yang meminta pengosongan bangunan dan penghentian kegiatan penanaman dengan mengatasnamakan Kodaeral I Belawan. Laporan tersebut dibuat atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait pencemaran tertulis melalui tulisan atau gambar yang ditempelkan di tempat umum.
‎
‎Kodaeral I menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, mengungkap fakta, serta memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan dan penyebaran selebaran tersebut. Kodaeral I menegaskan bahwa laporan ini merupakan langkah awal dan proses penanganannya akan terus dikembangkan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di lapangan.
‎
‎Selain dugaan pencemaran nama baik, aparat juga akan mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain, termasuk terkait surat atau dokumen yang digunakan dalam perkara tersebut. Kodaeral I mengajak seluruh pihak tetap menjaga ketertiban dan mengedepankan penyelesaian secara hukum, sehingga persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (RN)

(Dispen Kodaeral I)
‎

Jalin Keakraban Warga, Kapolsek Lingsar dan Bhabinkamtibmas Berbagi 32 Paket Sembako untuk Lansia

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Jalin Keakraban Warga, Kapolsek Lingsar dan Bhabinkamtibmas Berbagi 32 Paket Sembako untuk Lansia

Warta.in
Lombok Barat,NTB – Kapolsek Lingsar AKP Wiwin Widarti bersama jajaran, Kamis (27/8/2026), turun langsung menyapa warga lanjut usia (lansia) kurang mampu di Desa Sigerongan, Lombok Barat. Sebanyak 32 paket sembako dibagikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus sarana kontak Polri dengan masyarakat.

Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 Wita di Kantor Desa Sigerongan. Kapolsek Lingsar memimpin langsung kegiatan tersebut, didampingi Wakapolsek, Bhabinkamtibmas Desa Sigerongan Aipda Miftahul Ahyar, Babinsa Sigerongan serta para kepala dusun.

Kapolsek Lingsar AKP Wiwin Widarti mengatakan, pemberian sembako menjadi salah satu cara Polri mendekatkan diri dengan masyarakat, sekaligus membantu warga yang membutuhkan.

“Kami ingin kehadiran polisi bisa dirasakan langsung masyarakat, bukan hanya saat menjaga keamanan. Bantuan ini semoga bisa sedikit meringankan kebutuhan para lansia yang menerima,” kata AKP Wiwin.

Sebanyak 32 paket sembako dibagikan kepada lansia kurang mampu dari sejumlah dusun di Desa Sigerongan. Paket tersebut berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, 15 butir telur dan mie instan.

Penerima bantuan berasal dari Dusun Sigerongan, Embung Pas Timur, Embung Pas Barat, Berembeng Barat, Jati Mekar dan Dusun Repok Pancor. Masing-masing dusun mendapat perhatian dalam pembagian bantuan tersebut.

“Kegiatan seperti ini kami harapkan bisa memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Bhabinkamtibmas juga kami dorong terus hadir untuk mengetahui kondisi warga, sekaligus membangun komunikasi yang baik,” ujarnya.

AKP Wiwin menambahkan, kepedulian terhadap warga tidak hanya dilakukan melalui bantuan sosial. Jajaran Polsek Lingsar juga terus mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan dan membangun kepedulian antarwarga.

“Harkamtibmas menjadi tanggung jawab bersama. Kami mengajak masyarakat saling peduli, saling membantu dan segera menyampaikan kepada Bhabinkamtibmas jika ada persoalan di lingkungan,” tegasnya.(sr/hpm)

Kapolda NTB Terima Kunjungan Silaturahmi Anggota DPR RI Muazzim Akbar, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Kapolda NTB Terima Kunjungan Silaturahmi Anggota DPR RI Muazzim Akbar, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Warta.in
Mataram, NTB – Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., menerima kunjungan silaturahmi tokoh masyarakat NTB yang juga anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, di ruang kerja Kapolda NTB, Rabu (26/08/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Silaturahmi menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara kepolisian dengan tokoh masyarakat, sekaligus bertukar informasi mengenai perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Nusa Tenggara Barat.

Kehadiran Muazzim Akbar diharapkan semakin membuka ruang komunikasi dan kolaborasi antara Polri dengan berbagai elemen masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting dalam mendukung terciptanya situasi NTB yang aman, damai, dan kondusif.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., mengatakan silaturahmi dengan para tokoh merupakan bagian dari upaya pimpinan Polda NTB membangun sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat.

“Kegiatan silaturahmi dengan para tokoh yang dilakukan pimpinan Polda NTB merupakan langkah untuk membangun sinergitas. Ke depan, sinergi ini diharapkan dapat membantu bersama-sama mengupayakan Harkamtibmas di wilayah NTB,” ujar Kombes Pol. Mohammad Kholid.

Menurutnya, tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam membantu kepolisian menjaga keamanan. Selain memiliki pengaruh dalam menyampaikan imbauan kepada masyarakat, para tokoh juga memiliki kedekatan dan kepercayaan dari kelompok masyarakat yang dibinanya.

“Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam terciptanya Harkamtibmas. Selain dapat membantu memberikan imbauan kepada masyarakat, mereka juga sangat disegani, terutama oleh anggota atau kelompok masyarakat yang dibinanya,” jelasnya.

Polda NTB berharap komunikasi dan kemitraan dengan para tokoh masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan kolaborasi yang baik, berbagai potensi gangguan Kamtibmas diharapkan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini, sehingga keamanan dan ketertiban di wilayah NTB tetap terjaga.(sr/hpntb)

Sambut Puncak HKG PKK ke-54 , TP PKK NTB Gelar Berbagai Aksi Sosial Bagi Masyarakat

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Sambut Puncak HKG PKK ke-54 , TP PKK NTB Gelar Berbagai Aksi Sosial Bagi Masyarakat

Warta.in
Mataram,NTB – TP PKK NTB menggelar berbagai aksi sosial dalam rangka menyambut Puncak Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), Pemeriksaan Keamanan Pangan dan Layanan Kesehatan Gratis bagi masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor TP PKK Provinsi NTB, Kamis (27/8), mengusung tema “Kuatkan Kolaborasi dan Kepedulian untuk Bergerak Bersama Menuju NTB Makmur Mendunia.”

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta Agathia M. Iqbal, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin menunjukkan bahwa PKK bukan sekadar program atau rencana di atas kertas, melainkan gerakan bersama masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan,” tegas Sinta.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar program pemberdayaan yang dijalankan PKK dapat memberikan dampak yang lebih luas. Karena itu, TP PKK NTB terus membuka ruang kerja sama dengan pemerintah, fasilitas kesehatan, pelaku usaha, serta masyarakat.

“Kolaborasi itu yang diperlukan. Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Mata, Rumah Sakit Mutiara Sukma, dan seluruh masyarakat yang sangat antusias hadir,” katanya.

Sinta menilai pelaksanaan GPM juga menunjukkan kepekaan PKK terhadap kondisi masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.

“Di zaman ekonomi seperti saat ini, kehadiran pangan murah adalah kehadiran yang sangat tepat. Kondisi saat ini sedang cukup struggling untuk teman-teman semua. Jadi kehadiran PKK dengan ide ini adalah salah satu wujud bahwa kami ada bersama masyarakat,” tuturnya.

Ia juga mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi turut memberikan masukan terhadap berbagai program PKK agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran.

“Beri kami masukan jika ada kegiatan yang memang tidak tepat sasaran dan arahkan kami jika ada kegiatan-kegiatan yang perlu kami lakukan yang mungkin selama ini belum tersentuh,” ujarnya.

Sementara itu, layanan kesehatan gratis yang diberikan dalam kegiatan tersebut sejalan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pemerintah pusat dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan sejak dini.

Rangkaian kegiatan sosial tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda menuju puncak peringatan HKG PKK ke-54 tingkat Provinsi NTB yang dijadwalkan berlangsung pada 4–5 September 2026.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, TP PKK NTB menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dan memperluas gerakan pemberdayaan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan lebih luas, sejalan dengan semangat mewujudkan NTB Makmur Mendunia.

Mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan, Irine Silviani, S.P., M.M., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB dengan TP PKK Provinsi NTB.

“GPM ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan menjelang HBKN. Khusus hari ini, kami dari bidang keamanan dan mutu pangan juga melakukan uji kadar pestisida pada produk sayuran dan buah segar,” ujar Irine.

Ia memastikan hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh komoditas yang dijual berada dalam batas aman untuk dikonsumsi, termasuk sayuran yang didatangkan dari Sembalun.

“Alhamdulillah, seluruh komoditas yang dijual, termasuk pasokan sayur dari Sembalun, dipastikan berada pada kadar yang aman untuk dikonsumsi masyarakat,” katanya.

GPM tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari BUMN seperti Bulog dan ID Food, Pelaku Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), pelaku UKM pertanian, hingga distributor grosir dari Kota Mataram.
Ke depan, kegiatan serupa direncanakan diperluas ke sejumlah wilayah lainnya, di antaranya Kelurahan Berdaya Mandalika dan Desa Batu Mekar.

Selain memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat yang hadir juga mendapat akses pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan Rumah Sakit Mata Provinsi NTB dan Rumah Sakit Mutiara Sukma. Layanan tersebut meliputi pemeriksaan fisik, kesehatan mata, hingga pemeriksaan kesehatan jiwa.

Tidak hanya menyediakan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, kegiatan tersebut juga dilengkapi pemeriksaan keamanan produk hortikultura. Tim dari bidang keamanan dan mutu pangan melakukan pengujian terhadap kadar pestisida pada sejumlah komoditas sayuran dan buah segar yang dijual kepada masyarakat.(sr/dkisntb)

Putri Mahkota Swedia ke Lombok, NTB Bawa Cerita Lokal ke Percakapan Global

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Putri Mahkota Swedia ke Lombok, NTB Bawa Cerita Lokal ke Percakapan Global

Warta. in
Mataram,NTB – Sebelum memimpin Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menghabiskan perjalanan panjangnya di dunia diplomasi. Pernah menjadi Duta Besar Indonesia, ia terbiasa membawa Indonesia ke ruang-ruang perjumpaan internasional. Kini, sebagai Gubernur NTB, ia berada pada sisi yang berbeda: dunia datang ke Lombok.

Pada 5–6 September 2026, Putri Mahkota Swedia Victoria dijadwalkan berkunjung ke Lombok. Kunjungan ini tidak sekadar menjadi agenda menerima seorang tokoh penting dari Eropa. Bagi Pemerintah Provinsi NTB, perjumpaan tersebut menjadi kesempatan membawa cerita yang tumbuh di masyarakat lokal ke dalam percakapan global.

Pengalaman Miq Iqbal sebagai diplomat ikut memberi cara pandang tersendiri dalam mempersiapkan kunjungan tersebut. Sebuah kunjungan internasional, baginya, tidak berhenti pada seremoni penyambutan atau agenda protokoler. Yang lebih penting adalah pengalaman apa yang dibawa pulang dan hubungan apa yang dapat tumbuh setelah pertemuan berakhir.

Karena itu, Putri Mahkota Victoria tidak hanya akan diperkenalkan kepada keindahan Lombok.

Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan sejumlah agenda yang membawa Victoria bertemu langsung dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari perempuan yang menggerakkan komunitas, kader Posyandu, masyarakat adat yang menjaga lingkungan, hingga pelaku UMKM dan komunitas pesisir.

“Kita ingin Princess melihat langsung kondisi dan kehidupan masyarakat di lapangan,” kata Iqbal dalam persiapan kunjungan bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan United Nations Development Programme (UNDP).

Penekanan itu sekaligus menjelaskan arah kunjungan. Lombok tidak ingin sekadar menjadi latar sebuah agenda internasional. NTB ingin menghadirkan pengalaman.

Salah satu yang mendapat perhatian adalah Posyandu. Di balik pelayanan kesehatan ibu dan anak, terdapat ribuan kader yang sebagian besar merupakan perempuan dan bekerja langsung di tengah keluarga serta komunitas. Bagi NTB, kerja-kerja seperti inilah yang penting diperlihatkan kepada dunia: pembangunan yang hidup dalam keseharian masyarakat.

Agenda kunjungan juga akan membawa Putri Mahkota Victoria melihat hubungan masyarakat dengan lingkungan. Melalui komunitas dan kawasan berbasis budaya serta alam, NTB ingin memperlihatkan bahwa keberlanjutan tidak selalu dimulai dari kebijakan besar. Ia juga tumbuh dari pengetahuan lokal dan cara masyarakat menjaga ruang hidupnya.

Victoria sendiri datang ke Indonesia tidak hanya sebagai Putri Mahkota Swedia, tetapi juga dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP. Titik temu itulah yang membuat kunjungan ke Lombok memiliki makna lebih luas.

Isu tentang perempuan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan komunitas dan lingkungan yang akan diperlihatkan NTB merupakan bagian dari percakapan global tentang pembangunan berkelanjutan.

Di sinilah hubungan Swedia dan Lombok menemukan konteks barunya.

Mungkin tidak ada jejak panjang hubungan sejarah antara kerajaan Swedia dan kerajaan-kerajaan di Lombok. Namun perjumpaan dua wilayah yang berjauhan secara geografis itu justru dapat dimulai dari persoalan masa depan yang sama.

Swedia datang melalui Putri Mahkotanya. Lombok menyambutnya dengan cerita masyarakatnya.

Bagi Miq Iqbal, pengalaman diplomasi mengajarkan bahwa hubungan sering kali tumbuh dari perjumpaan yang berkesan. Karena itu, ia berharap agenda kunjungan tidak terlalu padat dan memberikan ruang bagi Putri Mahkota Victoria untuk merasakan Lombok secara langsung.

Harapannya, ketika Victoria kembali ke Swedia, yang tersisa bukan hanya dokumentasi kegiatan dan daftar agenda resmi.

Ada pengalaman. Ada perjumpaan. Dan ada cerita tentang Lombok yang dibawa pulang.

Di titik itulah visi NTB Mendunia menemukan maknanya.

NTB Mendunia bukan hanya tentang membawa nama daerah ke luar negeri atau menghadirkan tokoh internasional ke Lombok. Yang lebih penting adalah membangun keterhubungan, ketika cerita dari masyarakat lokal dapat menemukan tempat dalam percakapan dunia.

Dulu, sebagai diplomat, Lalu Muhamad Iqbal membawa Indonesia ke ruang-ruang internasional. Kini, sebagai Gubernur NTB, ia memiliki ruang berbeda untuk melakukan hal yang sama: membawa cerita tentang masyarakat NTB kepada dunia.

Kunjungan Putri Mahkota Swedia Victoria menjadi salah satu perjumpaan penting dalam perjalanan itu.

Dunia datang ke Lombok. Dan NTB bersiap memastikan, dunia tidak hanya melihat keindahannya, tetapi juga membawa pulang cerita tentang masyarakat yang hidup di dalamnya.(sr/dkisntb)

Kolaborasi Pemprov NTB – UMM Malang Perkuat Program Pemberdayaan Berbasis Potensi Daerah

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Kolaborasi Pemprov NTB – UMM Malang Perkuat Program Pemberdayaan Berbasis Potensi Daerah

Warta.in
Mataram,NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah kolaboratif bersama berbagai stakeholder demi menyukseskan program-program pembangunan strategis di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal–Dinda.

Pemprov NTB resmi menggandeng Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah. Fokus utama kerja sama ini meliputi pendampingan desa berdaya guna menekan angka kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, hingga pengembangan sektor pariwisata yang berkualitas di Bumi Gora.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Sekda NTB, Abul Chair, jajaran pejabat tinggi Pemprov NTB dengan Wakil Rektor IV UMM, Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi., Ph.D., beserta para guru besar dan rombongan di Ruang Kerja Kantor Gubernur NTB, Rabu (26/8/2026).

Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini menyambut baik kehadiran para akademisi UMM. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran vital melalui keahlian para profesor dan guru besar dalam mengurai problem sosial secara ilmiah dan aplikatif.

“Kami harap kerja sama ini akan terus dipertahankan. Karena kami yakin universitas akan memberikan dan memikirkan solusinya,” ungkap Miq Iqbal di hadapan para guru besar UMM.

Miq Iqbal menyoroti tantangan klasik penanganan kemiskinan di wilayah NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, meskipun banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional masuk ke wilayah ini, angka kemiskinan kerap masih menjadi yang tertinggi di Indonesia akibat minimnya investasi terarah dan alokasi dana yang tepat sasaran per desa.

Oleh karena itu, Pemprov NTB menetapkan tiga prioritas utama pembangunan: pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas.

Sebagai langkah konkret, Miq Iqbal bahkan mengajak UMM untuk menjadikan sejumlah wilayah—seperti proses rekonstruksi Desa Sade—sebagai laboratorium sosial untuk mengembalikan pesona desa adat tersebut ke versi terbaiknya, sekaligus mendorong masyarakat agar memiliki kemandirian ekonomi dan penghasilan sendiri melalui “super eksperimen sosial.”

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor IV UMM, Muhamad Salis Yuniardi, memaparkan sejumlah aspek krusial yang akan menjadi fokus tindak lanjut kerja sama. UMM membawa rekam jejak (track record) dan praktik baik dari berbagai wilayah lain sebagai modal adaptasi di NTB, antara lain
Pendampingan Desa Berdaya: Mengoptimalkan potensi lokal melalui konsep desa berdampak yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketahanan Pangan & Pertanian: Mengadopsi pengalaman sukses UMM dalam pengembangan padi organik—seperti yang telah diterapkan di Bondowoso dan Tabanan—serta berkontribusi dalam penanganan stunting, pengalaman yang turut mengantarkan UMM meraih penghargaan dari Kemendukbangga.

Sektor Perikanan & Perudangan: Memanfaatkan Center of Excellence (CoE) Kelas Profesional Udang milik UMM guna mendukung peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia di NTB. Pengembangan Pariwisata: Memetakan potensi wisata berbasis masyarakat (community-based tourism) di berbagai wilayah NTB.

Sebagai langkah awal, tim UMM akan menurunkan tim untuk melakukan survei dan pemetaan potensi serta kebutuhan di sejumlah wilayah prioritas di NTB. Hasil survei ini akan menjadi landasan penyusunan perencanaan program yang paling relevan dengan karakteristik lokal.

Melalui sinergi erat antara pemerintah daerah dan kaum akademisi ini, kolaborasi Pemprov NTB dan UMM diharapkan tidak berhenti pada meja kesepakatan, melainkan menjelma menjadi aksi nyata yang efektif mendongkrak kesejahteraan masyarakat NTB. (sr/dkisntb)

123...1,614Halaman 1 dari 1,614