*SMSI Dukung Langkah Strategis ADI di MK: Perjuangkan Gaji Dosen Minimal Dua Kali UMR Demi Masa Depan Pendidikan Bangsa*
Ketua Umum SMSI Firdaus Tegaskan: Kesejahteraan Dosen Adalah Kunci Mutu Pendidikan; Standar Upah Indonesia Paling Rendah di Asia Tenggara, Tak Layak Bagi Penopang Peradaban
JAKARTA – Gelombang perjuangan memartabatkan dunia pendidikan tinggi Indonesia kini bergerak lantang dan tegas menuju pintu keadilan konstitusi. Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), selaku wadah persatuan yang menaungi para tenaga pendidik dan akademisi di seluruh tanah air, saat ini sedang berjuang habis-habisan memperjuangkan hak dan kesejahteraan para anggotanya di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui mekanisme uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ADI menempuh jalur hukum guna menuntut perubahan mendasar yang dinilai sangat mendesak dan krusial: menetapkan aturan hukum yang menjamin gaji pokok dosen minimal sebesar dua kali lipat dari besaran Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di masing-masing daerah. Langkah ini menjadi titik balik harapan bagi ribuan intelektual yang selama ini mengabdi, namun belum mendapatkan penghargaan yang setimpal dari negara.
Dalam sidang uji materi yang digelar belum lama ini, tepatnya pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia, Mohammed Ali Berawi, mengungkapkan fakta pahit yang menjadi realitas kehidupan para dosen di Indonesia saat ini. Dengan nada suara yang sarat keprihatinan namun penuh ketegasan, Ali memaparkan bahwa kondisi kesejahteraan yang belum memadai memaksa banyak tenaga pendidik di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar lingkungan kampus. Hal ini dilakukan semata-mata sebagai jalan keluar agar mampu menutupi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta kebutuhan dasar keluarga mereka, yang nyatanya tidak sebanding dengan beban kerja, tanggung jawab, dan kontribusi besar yang mereka berikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan generasi bangsa.
Menurut pandangan mendalam yang disampaikan oleh Mohammed Ali Berawi, kondisi yang serba sulit dan memprihatinkan tersebut tidak hanya berdampak pada sisi ekonomi pribadi dosen semata, melainkan memiliki dampak langsung, nyata, dan sangat merugikan terhadap kemampuan, kualitas, dan fokus para dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi—tiga pilar utama yang menjadi ruh pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. Ketika pikiran dan tenaga seorang pendidik terbagi karena beban kebutuhan hidup yang belum terjamin, maka sudah dapat dipastikan bahwa kualitas pengajaran, kedalaman penelitian, dan manfaat pengabdian yang disampaikan kepada masyarakat tidak akan dapat mencapai standar optimal yang sesungguhnya diharapkan dan dibutuhkan oleh bangsa ini.
“Bagaimana mungkin seorang dosen dapat menjalankan tugas akademik yang berat, kompleks, dan penuh tanggung jawab secara maksimal, berkualitas tinggi, dan berdedikasi penuh, jika di saat yang sama pikirannya masih harus terus berputar memikirkan cara memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, membiayai pendidikan anak, atau sekadar menjamin kehidupan yang layak? Hal ini adalah sebuah ketimpangan yang sangat fundamental dan harus segera dibenahi oleh negara,” tegas Mohammed Ali Berawi dalam keterangannya yang menohok kesadaran publik dan negara.
Oleh karena itu, sebagai bentuk solusi strategis dan langkah nyata, Asosiasi Dosen Indonesia secara resmi dan tegas meminta kepada negara, melalui lembaga peradilan konstitusi, untuk segera lebih berpihak pada kesejahteraan para dosen. Hal ini harus menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi besar sistem pendidikan tinggi nasional yang bertujuan melahirkan sumber daya manusia unggul, cerdas, dan berdaya saing tinggi di kancah global.
Gerakan mulia dan strategis yang digagas oleh ADI ini mendapatkan sambutan hangat, dukungan penuh, dan apresiasi tinggi dari berbagai elemen bangsa, salah satunya adalah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Sebagai organisasi pers yang tercatat secara sah sebagai konstituen Dewan Pers, SMSI—yang senantiasa peduli terhadap kemajuan pendidikan dan kualitas informasi di Indonesia—turut menyatakan dukungannya secara resmi, terbuka, dan tegas terhadap usulan serta perjuangan Asosiasi Dosen Indonesia dalam memperjuangkan standar kesejahteraan dan kelayakan gaji para dosen di seluruh tanah air.
Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, dalam keterangan pers yang disampaikan kepada awak media pada hari Jumat, 29 Mei 2026, menegaskan pendirian organisasinya. Menurut beliau, adalah sebuah keniscayaan, tuntutan keadilan sosial, dan hal yang sudah sangat selayaknya apabila para intelektual, pengajar, dan ilmuwan yang berdiri di barisan terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa di lingkungan universitas mendapatkan peningkatan kesejahteraan berupa kenaikan gaji atau upah yang layak, wajar, dan bermartabat.
“Masalah ini jauh melampaui sekadar urusan peningkatan kesejahteraan individu para dosen semata. Hal ini menyangkut masa depan pendidikan nasional, menyangkut kualitas generasi penerus bangsa, serta menyangkut harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Jika dosennya sejahtera, fokusnya utuh, dan pikirannya tenang, maka kualitas pendidikan akan meningkat, kualitas riset akan bertambah, dan kemajuan bangsa akan terjamin. Ini adalah investasi masa depan yang tak ternilai harganya,” ujar Firdaus dengan pandangan jauh ke depan yang berwawasan luas.
Lebih memprihatinkan lagi, Firdaus mengungkapkan data perbandingan yang menjadi catatan kelam bagi dunia pendidikan kita. Berdasarkan pemantauan dan kajian yang dilakukan, di kawasan Asia Tenggara ini, Indonesia justru menempati posisi paling bawah atau “paling buncit” jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya dalam hal standar upah dan penghasilan para dosennya.
“Rata-rata gaji dosen di Indonesia saat ini hanya berkisar di angka Rp 3,36 juta rupiah per bulan. Angka ini sangat jauh dari kata layak, sangat jauh dari standar kehidupan bermartabat, dan sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Thailand, atau Vietnam yang telah memberikan standar gaji yang sangat layak, tinggi, dan sepadan bagi para dosen selaku garda terdepan ilmu pengetahuan. Untuk itu, SMSI memberikan dukungan penuh, suara bulat, dan kekuatan bersama demi perjuangan kawan-kawan dari ADI dalam memperjuangkan standar gaji yang layak, adil, dan bermartabat di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentunya juga memiliki makna strategis bagi kami, karena peningkatan kualitas pendidikan tinggi adalah fondasi utama bagi lahirnya sumber daya manusia yang cerdas, kritis, dan berkualitas; yang kelak akan menjadi aset berharga serta tenaga profesional yang akan memperkuat sumber daya manusia di lingkungan SMSI maupun berbagai sektor kehidupan di masa mendatang,” pungkas Firdaus mengakhiri pernyataannya dengan penuh harap dan optimisme.
Langkah ADI dan dukungan penuh dari SMSI ini kini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat sipil dan elemen pers bersatu padu menuntut keadilan bagi dunia pendidikan, demi terciptanya ekosistem akademik yang sehat, bermutu, dan sejahtera di Indonesia tercinta.
(HD/Redaksi)
