Beranda blog

Nobar Final Piala Dunia 2026, Andra Soni Ajak Bangun Semangat Juara untuk Banten

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | Olahraga | 20 Juli 2026  — Ribuan warga dari berbagai daerah di Provinsi Banten memadati halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, pada Senin (20/7/2026) dini hari untuk mengikuti nonton bareng (nobar) babak final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol. Momentum tersebut dimanfaatkan Gubernur Banten Andra Soni untuk mengajak masyarakat membangun semangat juara demi kemajuan Provinsi Banten.

Masyarakat yang hadir berasal dari berbagai wilayah, mulai dari Labuan, Kabupaten Pandeglang, hingga Kota Cilegon. Antusiasme warga terlihat sejak malam hari dengan suasana nobar yang semakin semarak berkat penampilan band lokal, pembagian doorprize, serta penyediaan makanan dan minuman gratis.

Keramaian itu juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membuka stan di sekitar lokasi. Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan momentum tersebut untuk memasarkan berbagai produk kuliner dan kerajinan kepada ribuan pengunjung.

Dalam kegiatan itu, Gubernur Andra Soni didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten, pimpinan instansi vertikal, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Di hadapan masyarakat, Andra Soni mengatakan keberhasilan Argentina dan Spanyol menembus partai final merupakan hasil dari proses panjang yang dibangun melalui kerja keras, disiplin, dan kekompakan.

“Menjadi juara itu perlu proses, bukan satu atau dua tahun,” ujarnya.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus menjadi inspirasi bagi masyarakat Banten dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju.

“Kalau ingin Banten maju, kita harus bekerja sama dan kompak,” kata Andra Soni menambahkan.

Andra Soni juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya acara nobar hingga dini hari. Ia memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tetap berjalan normal meskipun final Piala Dunia digelar pada malam hingga dini hari.

Selain menjadi ajang kebersamaan masyarakat, nobar final Piala Dunia 2026 juga dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Banten untuk menyampaikan arah pengembangan olahraga daerah. Andra Soni menegaskan bahwa Banten bersama Provinsi Lampung telah ditetapkan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032.

Untuk mendukung penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut, Pemprov Banten mulai menyiapkan berbagai fasilitas olahraga di kawasan Banten International Stadium (BIS). Sarana yang akan dibangun meliputi lapangan terbuka, fasilitas olahraga dalam ruangan (indoor), stadion atletik, hingga berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

“Target kita bukan hanya sukses sebagai penyelenggara PON 2032, tetapi juga sukses dalam prestasi,” tegasnya.

Sebagai bagian dari pengembangan kawasan sport center, Pemprov Banten juga telah mengusulkan pelebaran ruas Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto yang menghubungkan Simpang Palima di Kota Serang hingga Pasar Baros, Kabupaten Serang, kepada pemerintah pusat guna meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan Banten International Stadium.

Pada kesempatan tersebut, Andra Soni juga mengingatkan masyarakat bahwa seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dapat dinikmati secara gratis melalui siaran Televisi Republik Indonesia (TVRI), pemegang hak siar resmi turnamen tersebut.

“Kita menikmati euforia Piala Dunia karena seluruh masyarakat bisa menyaksikannya secara gratis. Ini merupakan fasilitas negara yang bisa dinikmati bersama,” tutur Andra Soni

Ia berharap kemudahan akses siaran Piala Dunia tidak hanya mempererat kebersamaan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui berbagai kegiatan nonton bareng yang melibatkan pelaku UMKM.

Melalui semangat sportivitas dan kebersamaan yang tercermin dalam perhelatan Piala Dunia 2026, Andra Soni mengajak seluruh masyarakat Banten untuk terus bersatu, bekerja sama, dan menumbuhkan semangat juara sebagai modal utama dalam mewujudkan Banten yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.(WartainBanten)

Polda Sumsel Jadikan Nobar Final Piala Dunia 2026 Momentum Perkuat Sinergi dan Kebersamaan dengan Masyarakat

Penulis
Susantoplaju
-
0

Warta.In | PALEMBANG — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kembali menghadirkan pendekatan humanis kepada masyarakat melalui kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Caffe Oriental Rajawali, Kota Palembang, Senin (20/7/2026) dini hari. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam suasana penuh kebersamaan, sekaligus menghadirkan kepedulian sosial melalui pembagian sembako dan doorprize kepada komunitas ojek online (ojol).

Ribuan pasang mata di seluruh dunia menyaksikan partai puncak Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Tim Nasional Spanyol melawan Argentina. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Spanyol berhasil keluar sebagai juara dunia setelah meraih kemenangan dengan skor 1-0. Di Sumatera Selatan, euforia kemenangan tersebut dirayakan dalam suasana aman, tertib, dan penuh keakraban bersama jajaran Polda Sumsel serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kegiatan Nobar dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., didampingi para Pejabat Utama Polda Sumatera Selatan. Turut hadir Kadispora Provinsi Sumatera Selatan, Danrem 044/Gapo, Pamen Ahli Bidang Hukum dan Humaniter Kodam II/Sriwijaya, Danlanud, Danlanal, perwakilan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Kabag Ops Binda Sumatera Selatan, serta berbagai elemen masyarakat dan komunitas ojek online.

Sejak sebelum pertandingan dimulai, suasana keakraban sudah terasa di lokasi kegiatan. Para peserta menikmati jalannya pertandingan sambil berdialog santai dengan unsur Forkopimda dan jajaran Polda Sumsel. Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi yang hangat untuk mempererat sinergi lintas sektor sekaligus memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Di sela-sela kegiatan, Polda Sumsel membagikan puluhan paket sembako kepada para pengemudi ojek online sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang setiap hari memberikan pelayanan kepada publik. Tidak hanya itu, berbagai hadiah doorprize juga dibagikan sehingga semakin menambah semarak suasana kebersamaan.

Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan bahwa kegiatan Nobar Final Piala Dunia bukan sekadar menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi menjadi media mempererat persaudaraan serta memperkuat sinergi seluruh elemen masyarakat.

“Olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai kalangan. Melalui kegiatan nonton bareng ini kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pembagian sembako maupun doorprize merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi kepada saudara-saudara kita, khususnya rekan-rekan pengemudi ojek online yang setiap hari bekerja melayani masyarakat. Semoga kebersamaan seperti ini semakin mempererat persaudaraan dan mendukung terpeliharanya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Sumatera Selatan,” ujar Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Polri Presisi melalui pendekatan yang humanis, inklusif, dan dekat dengan masyarakat.

“Kami ingin menjadikan berbagai momentum yang diminati masyarakat sebagai sarana memperkuat komunikasi dan membangun kepercayaan publik. Nobar Final Piala Dunia 2026 ini menjadi media cooling system yang efektif karena menghadirkan kebersamaan dalam suasana penuh kegembiraan. Dengan komunikasi yang terjalin secara langsung, kami berharap sinergi antara Polri dan masyarakat akan semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Selatan,” ujar Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Kegiatan Nobar Final Piala Dunia 2026 berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh antusiasme hingga pertandingan berakhir. Raut bahagia masyarakat, khususnya para pengemudi ojek online yang menerima paket sembako dan doorprize, menjadi gambaran nyata hadirnya Polri yang semakin dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, memperkuat sinergi lintas sektor, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Bumi Sriwijaya.

Tuntut Keadilan Ruang: Warga PALI Desak Pemprov Sumsel Revitalisasi Tarif Kompensasi Seismik Migas yang Usang

Penulis
Muhamad Randi
-
0
module: NormalModule; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Night; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 39.0;

Warta.in//PALI, 19 Juli 2026 – Arus desakan dari akar rumput di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kian menguat. Masyarakat secara masif menyuarakan keberatan terkait nilai ganti rugi pemakaian lahan dan tanam tumbuh akibat aktivitas eksplorasi minyak dan gas bumi (migas), khususnya pada proyek Survei Seismik 3D Peony. Kebijakan yang berjalan saat ini dinilai tidak lagi mencerminkan asas keadilan sosial ekonomi karena masih mengacu pada regulasi yang ditetapkan hampir satu dekade lalu.

Aspirasi dan desakan keras ini mengemuka dalam acara Diskusi Publik Resortasi dan Aturan Kompensasi yang digelar secara dinamis di Gedung Pendopo Talang Ubi, Kabupaten PALI, pada Minggu (19/7/2026). Diskusi ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD PALI H. Ubaidillah, SH,. mantan Wakil Bupati PALI H. Soemarjono, Kepala Bagian Hukum Setda PALI Hengki Kurniawan, serta Lurah Talang Ubi Timur, Aan Supriadi. Hadir pula puluhan perwakilan masyarakat, pemilik lahan, dan tokoh pemuda setempat yang merasa dirugikan oleh aktivitas eksplorasi migas di wilayah mereka.

Lurah Talang Ubi Timur, Aan Supriadi. Dalam sebuah forum diskusi publik di Kabupaten PALI, Aan mengungkapkan bahwa aparatur di tingkat kelurahan kerap menjadi sasaran utama aduan dan luapan ketidakpuasan warga.

“Warga sering sekali mengadu ke kantor kelurahan. Pada prinsipnya, masyarakat kami sama sekali tidak berniat menolak atau menghambat program strategis nasional di bidang ketahanan energi ini. Namun, mereka hanya menuntut hak yang adil dan logis atas ruang hidup serta properti mereka yang terdampak langsung,” tegas Aan Supriadi saat menyampaikan dinamika di wilayahnya.

Konflik Sosial di Lapangan dan Dampak Lingkungan, Menurut Aan, penggunaan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2017 sebagai acuan tunggal nominal ganti rugi.

Di satu sisi, Kabupaten PALI memikul peran besar dan berkontribusi vital dalam menyuplai energi nasional melalui eksploitasi kekayaan migas bumi. Namun di sisi lain, masyarakat lokal yang berada di garda terdepan justru dipaksa menerima kompensasi yang sangat minim di tengah risiko kerusakan properti, bangunan, dan penurunan kualitas lingkungan hidup akibat getaran atau pengeboran seismik.

Regulasi 2017 Dinilai Tak Lagi Relevan Senada dengan keluhan warga, para petinggi dan pemangku kebijakan di daerah turut pasang badan. Nilai keekonomian, inflasi kumulatif selama sembilan tahun terakhir, serta lonjakan harga komoditas perkebunan di pasar saat ini menjadi bukti kuat bahwa indikator dalam Pergub No. 40 Tahun 2017 sudah kedaluwarsa.

Pihak perusahaan pelaksana teknis operasional, seperti PT BGP Indonesia, mengakui dilema tersebut. Perusahaan menyatakan memahami sepenuhnya keluhan warga bahwa nilai kompensasi tersebut terlampau kecil untuk standar hari ini, namun secara legalitas korporasi, mereka terikat dan wajib patuh pada payung hukum formal yang masih berlaku aktif sebelum ada revisi resmi dari pemerintah.

Pemerintah Kabupaten PALI Bergerak Cepat Merespons tuntutan kolektif ini, Pemerintah Kabupaten PALI dan jajaran DPRD PALI tidak tinggal diam. Bupati PALI bersama jajaran eksekutif dilaporkan telah melayangkan surat usulan resmi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk segera melakukan peninjauan ulang serta pembaruan tarif kompensasi tanam tumbuh dan lahan.

Guna memperkuat posisi tawar masyarakat, Bagian Hukum Setda PALI kini tengah mengebut penyusunan kajian akademis komprehensif. Dokumen ilmiah dan legal ini nantinya akan menjadi dasar hukum formal bagi Pemkab PALI saat berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Sumsel.

Langkah taktis ini diambil demi mendorong akselerasi lahirnya Pergub baru yang lebih akomodatif, transparan, dan berkeadilan. Dengan adanya penyesuaian tarif berdasarkan nilai riil pasar saat ini, diharapkan stabilitas keamanan di wilayah operasi migas dapat terjaga, kesejahteraan masyarakat adat/lokal terlindungi, dan program energi nasional tetap dapat melaju tanpa hambatan sosial berarti.

(Muhamad Randi)

Polsek Kembangbahu Serahkan Sepeda Motor Temuan kepada Keluarga Pemilik

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Kembangbahu Serahkan Sepeda Motor Temuan kepada Keluarga Pemilik

Lamongan//warta.in, 20/07/2026 – Polsek Kembangbahu menyerahkan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 nomor polisi S 5933 EK kepada pihak keluarga pemilik pada Minggu siang (19/7), setelah sebelumnya kendaraan tersebut diamankan sebagai kendaraan temuan.

Sepeda motor tersebut sebelumnya ditemukan setelah diparkir oleh seorang pria yang tidak dikenal di halaman MA Ma’arif Puter, Dusun Pucung, Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan.

Saat ditegur dan ditanya oleh salah satu guru sekolah, pria tersebut langsung melarikan diri ke arah lahan tebu, meninggalkan sepeda motor beserta sebuah tas berwarna cokelat yang berisi STNK kendaraan dan KTP atas nama Yudi Hermanto (32), warga Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban.

Setelah kendaraan diamankan di Mapolsek Kembangbahu, petugas berkoordinasi dengan Polsek Kenduruan, Polres Tuban, untuk mengidentifikasi dan menghubungi keluarga pemilik.

Menindaklanjuti koordinasi tersebut, pihak keluarga Yudi Hermanto yang didampingi personel Polsek Kenduruan datang ke Polsek Kembangbahu dengan membawa BPKB asli sebagai bukti kepemilikan kendaraan.

Kepada petugas, keluarga menjelaskan bahwa YH diketahui mengalami sakit depresi setelah ditinggal oleh istrinya.

Setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan dipastikan kepemilikan kendaraan, Polsek Kembangbahu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak keluarga yang diwakili oleh ibu kandung YH

Kasihumas IPDA M. Hamzaid, S.Pd secara terpisah menjelaskan bahwa penyerahan kendaraan tersebut merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dengan mengedepankan ketelitian dalam proses identifikasi serta koordinasi antarwilayah, sehingga barang temuan dapat dikembalikan kepada pemilik yang sah sesuai prosedur.(**)

Korcam SPPG Pasawahan Pastikan Penerapan Aplikasi MPM

Penulis
ds2025
-
0
oppo_0

Warta.in, Purwakarta – Selepas mengikuti apel rutin setiap hari Senin bersama jajaran Kecamatan Pasawahan, unsur Muspika, para kepala desa, serta kepala SPPG dan ahli gizi, Koordinator Kecamatan (Korcam) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Pasawahan langsung menggelar pengarahan khusus kepada seluruh kepala SPPG dan tenaga ahli gizi dari SPPG yang telah beroperasi, Senin (20/7).

Pengarahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN), baik dari sisi kualitas pelayanan maupun ketepatan data penerima manfaat.

Korcam SPPG Kecamatan Pasawahan, Misbahul Ijaji, mengawali arahannya dengan menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat tujuh SPPG yang telah beroperasi di Kecamatan Pasawahan dan seluruhnya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, sampai hari ini sudah ada tujuh SPPG yang beroperasi di Kecamatan Pasawahan. Setelah kegiatan upacara ini, agenda kami bersama para kepala SPPG dan ahli gizi adalah turun langsung ke sekolah-sekolah,” ujar Ijaji.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut tidak hanya bertujuan memastikan makanan bergizi yang diterima peserta didik tetap memenuhi standar kualitas, tetapi juga untuk mengawal penerapan Aplikasi MPM (Manajemen Penerima Manfaat) yang mulai diberlakukan oleh Badan Gizi Nasional.

Menurutnya, aplikasi tersebut menjadi langkah penting dalam proses digitalisasi pengelolaan Program MBG.

“Selain memastikan kualitas gizi kepada para penerima manfaat, kami juga memastikan penggunaan aplikasi baru, yaitu Aplikasi MPM atau Manajemen Penerima Manfaat. Melalui aplikasi ini kami bersama PIC sekolah akan mendata kembali penerima manfaat yang sudah tetap pada tahun ajaran baru,” katanya.

“Tentunya dengan pergantian tahun ajaran akan ada perubahan jumlah siswa maupun data penerima manfaat, sehingga semuanya harus dipastikan akurat,” imbuh Ijaji.

Ijaji menerangkan bahwa dalam implementasinya, setiap sekolah memiliki PIC (Person in Charge) Penerima Manfaat, yakni petugas yang ditunjuk untuk menjadi penghubung antara sekolah dengan SPPG dalam pelaksanaan Program MBG.

PIC sekolah memiliki peran penting, mulai dari memastikan jumlah siswa penerima manfaat sesuai kondisi riil, melaporkan penerimaan makanan setiap hari, hingga melakukan penilaian terhadap kualitas makanan yang diterima melalui uji organoleptik.

Uji organoleptik sendiri merupakan metode penilaian mutu makanan menggunakan pancaindra, meliputi rasa, aroma, warna, tekstur, hingga penampilan makanan. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi SPPG agar kualitas makanan yang disajikan kepada peserta didik tetap terjaga dan memenuhi standar keamanan serta kelayakan konsumsi.

“Melalui aplikasi MPM inilah PIC sekolah nantinya mengisi laporan uji organoleptik. Kami datang langsung ke sekolah untuk memastikan seluruh data penerima manfaat sesuai dengan kondisi sebenarnya dan penggunaan aplikasi berjalan dengan baik,” kata Ijaji detail.

Ia menambahkan, sebelum adanya aplikasi MPM, proses pelaporan uji organoleptik masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas.

Cara tersebut dinilai cukup membantu pada tahap awal, namun memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan pelaporan, pengolahan data, serta pemantauan secara menyeluruh.

Dengan hadirnya aplikasi MPM, seluruh proses kini dilakukan secara digital sehingga laporan dari setiap sekolah dapat diterima lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta memudahkan monitoring dan evaluasi oleh Badan Gizi Nasional maupun pengelola SPPG di setiap tingkatan.

Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, memastikan setiap penerima manfaat memperoleh layanan yang tepat sasaran, sekaligus menjadi dasar dalam penyempurnaan kualitas menu yang disajikan setiap hari.

Melalui sinergi antara Korcam SPPG, kepala SPPG, tenaga ahli gizi, dan PIC sekolah, pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Pasawahan diharapkan semakin efektif, transparan, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi para peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.(ds)

Perkuat Sinergi, Pengelola SPPG se- Kecamatan Pasawahan Ikuti Apel Bersama Muspika

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Suasana khidmat tampak dalam pelaksanaan apel yang dilaksanakan di halaman Kantor Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Senin (20/7).

Jika biasanya apel ini hanya diikuti oleh aparatur kecamatan, jajaran Muspika, serta para kepala desa, kali ini para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta para ahli gizi dari seluruh SPPG se-Kecamatan Pasawahan turut berdiri tegap mengikuti jalannya apel rutin ini.

Kehadiran para pengelola SPPG tersebut menjadi simbol semakin eratnya sinergi antara penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemerintah kecamatan dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Pasawahan.

Momentum ini sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada operasional dapur atau penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat.

Usai pelaksanaan.apel, seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat komunikasi antarinstansi. Kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan teknis di lapangan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan seluruh pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Sekretaris Kecamatan Pasawahan, Deden Wahyudin, mewakili Camat Pasawahan, menyampaikan apresiasi atas komitmen para pengelola SPPG yang selama ini terus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kecamatan.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pengelola SPPG dengan pihak kecamatan menjadi modal penting dalam menyukseskan salah satu program prioritas nasional tersebut.

“Selama ini komunikasi dan koordinasi yang terjalin sudah sangat baik. Kami berharap sinergi ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Pasawahan semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Deden.

Ia menambahkan, pemerintah kecamatan siap menjadi mitra bagi seluruh pengelola SPPG dalam mensukseskan program MBG ini. Dengan komunikasi yang intensif, setiap kendala dapat segera dicarikan solusi secara bersama-sama sehingga pelayanan kepada para penerima manfaat tidak terganggu.

Sementara itu, Koordinator Kecamatan SPPG Kecamatan Pasawahan, Misbahul Ijaji, menegaskan bahwa keikutsertaan para kepala SPPG dan ahli gizi dalam apel ini bukan sekadar menghadiri kegiatan seremonial, melainkan merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah.

“Kegiatan hari ini merupakan langkah nyata kami sebagai pengelola Program Makan Bergizi Gratis untuk memperkuat komunikasi, meningkatkan kolaborasi, serta membangun sinergitas lintas sektoral bersama pemerintah kecamatan, Muspika, dan seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Pasawahan,” katanya.

Ijaji menjelaskan bahwa para pengelola SPPG memang secara rutin mengikuti apel di Kantor Kecamatan Pasawahan setiap satu bulan sekali.

Kegiatan tersebut telah menjadi media efektif untuk mempererat hubungan antarinstansi sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung keberhasilan Program MBG.

Menurutnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat diwujudkan hanya oleh pengelola SPPG semata. Diperlukan dukungan dari pemerintah kecamatan, TNI, Polri, pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga seluruh elemen masyarakat agar pelayanan kepada para penerima manfaat dapat berlangsung secara maksimal.

Melalui forum-forum seperti apel bersama ini, berbagai informasi, evaluasi, maupun perkembangan pelaksanaan program dapat dikomunikasikan secara langsung sehingga tercipta kesamaan persepsi dan langkah dalam mendukung program pemerintah.

Semangat kebersamaan yang tercermin dalam pelaksanaan apel tersebut menjadi gambaran bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program penyediaan makanan bergizi, melainkan sebuah gerakan bersama yang mengedepankan kolaborasi, koordinasi, dan gotong royong lintas sektor.

Dengan semakin kuatnya komunikasi antara pengelola SPPG, pemerintah kecamatan, Muspika, serta pemerintah desa, diharapkan pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Pasawahan akan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa. (ds)

Diskusi Publik PALI: Menuntut Keadilan Ruang dan Pembaruan Tarif Kompensasi Seismik.

Penulis
Muhamad Randi
-
0
module: NormalModule; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Night; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 39.0;

PENDOPO, PALI – Nilai ganti rugi dan kompensasi survei seismik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dinilai sudah tidak relevan dan gagal melindungi hak-hak ekonomi masyarakat adat maupun petani lokal. Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2017 yang selama ini menjadi acuan hukum, didesak untuk segera dirombak total demi menyesuaikan dengan lonjakan biaya hidup, nilai jual tanah, dan harga komoditas perkebunan yang telah meroket tajam pada tahun 2026.

Aspirasi dan desakan keras ini mengemuka dalam acara Diskusi Publik Resortasi dan Aturan Kompensasi yang digelar secara dinamis di Gedung Pendopo Talang Ubi, Kabupaten PALI, pada Minggu (19/7/2026). Diskusi ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD PALI H. Ubaidillah, SH,. mantan Wakil Bupati PALI H. Soemarjono, Kepala Bagian Hukum Setda PALI Hengki Kurniawan, serta Lurah Talang Ubi Timur, Aan Supriadi. Hadir pula puluhan perwakilan masyarakat, pemilik lahan, dan tokoh pemuda setempat yang merasa dirugikan oleh aktivitas eksplorasi migas di wilayah mereka.

Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, SH., dalam pemaparannya menegaskan bahwa regulasi yang diterbitkan hampir satu dekade lalu tersebut sudah usang dan menjadi tameng bagi perusahaan-perusahaan migas (seperti PT BGP dan mitra Pertamina) untuk memberikan ganti rugi yang sangat minim kepada warga.

“Pergub Nomor 40 Tahun 2017 itu disusun berdasarkan indikator ekonomi sembilan tahun yang lalu. Saat ini kita berada di tahun 2026, di mana harga beras, kebutuhan pokok, upah minimum, hingga NJOP tanah di PALI sudah melambung tinggi. Sangat tidak adil jika lubang bor tembak dan jalur meter lari seismik masih dihargai dengan tarif lama. Kami di DPRD PALI mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk segera merevisi aturan ini demi masa depan dan kesejahteraan masyarakat PALI,” ujar Ubaidillah di hadapan peserta diskusi.

Senada dengan Ketua DPRD, mantan Wakil Bupati PALI Drs., H. Soemarjono menyoroti dampak jangka panjang terhadap sektor perkebunan warga, terutama karet dan kelapa sawit. Kegiatan survei seismik 3D seringkali merusak pohon-pohon produktif yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.

“Jika sebatang pohon karet produktif atau kayu lokal bernilai tinggi seperti Lakaras roboh atau mati akibat aktivitas seismik, kompensasi yang diterima petani saat ini tidak akan cukup untuk menutupi kerugian hilangnya pendapatan mereka selama bertahun-tahun ke depan. Angka kompensasi saat ini sudah mutlak tidak manusiawi,” tegas Soemarjono.

Realita Lapangan 2026: Nilai Tanah Meroket, Kompensasi Jalan di Tempat Dari perspektif hukum dan tata kelola daerah, Kabag Hukum Setda PALI yang di wakili oleh Hengki Kurniawan, menjelaskan bahwa secara hierarki hukum, aturan ganti rugi ini memang berada di ranah kebijakan provinsi. Namun, Pemerintah Kabupaten PALI tidak akan tinggal diam melihat ketimpangan ini.

“Kami mencatat adanya ketidakseimbangan ekonomi yang nyata. Di satu sisi, PALI berkontribusi besar pada ketahanan energi nasional melalui eksploitasi migas, namun di sisi lain, masyarakat pemilik lahan menerima dampak kerusakan lingkungan dengan ganti rugi yang tidak sepadan. Bagian Hukum akan segera menyiapkan kajian akademis koordinasi bersama Pemprov Sumsel guna mendorong percepatan revisi Pergub tersebut,” jelas Hengki.

Sementara itu, Lurah Talang Ubi Timur, Aan Supriadi, menyampaikan jeritan langsung dari warganya di tingkat akar rumput. Ia mengungkapkan bahwa gesekan sosial di lapangan antara satgas seismik dan warga kerap terjadi akibat ketidakpuasan nilai kompensasi.

“Warga sering mengadu ke kelurahan. Mereka bukan menolak program strategis nasional, tetapi mereka menuntut keadilan. Nilai uang kompensasi yang mereka terima saat ini langsung habis dalam beberapa hari karena mahalnya biaya hidup tahun 2026, sedangkan lahan pertanian mereka butuh waktu lama untuk bisa dipulihkan kembali,” ujarnya Aan.

Rekomendasi Bersama untuk Masa Depan PALI Di akhir diskusi publik, seluruh elemen yang hadir menyepakati beberapa poin rekomendasi krusial yang akan segera dilayangkan ke tingkat provinsi:Pembaruan Klasifikasi Tarif: Menuntut kenaikan nilai ganti rugi per lubang bor tembak dan per meter lari minimal sebesar 300% dari tarif tahun 2017 guna menyesuaikan nilai inflasi 2026.

Moratorium Kontrak Lokal: Meminta Pemkab PALI memediasi nota kesepahaman (MoU) transisi agar perusahaan pelaksana seismik wajib memberikan ‘dana kompensasi tambahan’ lokal selama proses revisi Pergub berjalan di tingkat provinsi. Perlindungan Lingkungan Ketat: Menuntut transparansi ganti rugi terhadap kerusakan fasilitas umum, jalan desa, dan sumber air bersih warga yang terdampak getaran dinamit seismik.

Diskusi publik ini menjadi sinyal peringatan keras bagi para investor dan pemerintah provinsi bahwa masyarakat Kabupaten PALI kini semakin kritis dan bersatu dalam menuntut hak atas tanah adat dan kesejahteraan ekonomi mereka demi masa depan daerah yang berkelanjutan.

(Muhamad Randi)

Kegiatan Sosperda Robi Barus S.E M.A.P Dihadiri Warga dengan Antusias

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Medan – Kembali anggota DPRD Kota Medan yang sekaligus Ketua Fraksi DPRD Kota Medan Fraksi PDIP Robi Barus S.E M.A.P melakukan kegiatan Sosperda No. 3 Tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM di wilayah pemilihannya yakni di Jalan Buku Medan.

Kegiatan Sosperda yang rutin dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Medan yang dikenal sebagai Anggota paling ramah terhadap masyarakat itu, diikuti bukan saja dari kalangan Ibu – Ibu, namun tampak hadir juga sejumlah Bapak – Bapak yang hadir dengan antusias dan mendengarkan pencerahan tentang UMKM yang diberikan oleh Robi Barus S.E M.A.P.

Dalam acara itu tampak hadir juga sejumlah tamu undangan dari Forkopimcam Medan Petisah seperti M. Andika S.H selaku Kasi Trantib Kecamatan Medan Petisah, Linda Seriaty S Selaku Lurah Sei Putih Barat 1, serta dari Forkopimda Kota Medan Rahmad S Harahap serta Uni Sari Tarigan S.E yang mewakili Kadis Koperasi dan UMKM Kota Medan.

Saat dilakukannya acara hingga selesai, masyarakat yang hadir sangat antusias mendengarkan pernyataan yang dilontarkan oleh Robi Barus S.E M.A.P maupun dari pihak Forkopimda
. Bahkan disaat dilakukan seasion tanya jawab, para warga sangat antusias memberikan pertanyaan kepada Anggota Dewan itu dan semuanya dijawab dengan cepat, singkat, lugas dan padat oleh para panelis yang hadir di lokasi acara. Bahkan acara yang dilaksanakan kala hujan tersebut tidak membuat antusiasme masyarakat berkurang untuk berhadir mendengarkan segala petuah serta bimbingan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari.

Acara itu sendiri berakhir dengan dilakukannya photo bersama antara Anggota DPRD tersebut bersama tamu dan juga undangan lainnya. (RN)

Diduga Kejar Cuan MBG, Camat Alasa Talumuzoi Tinggalkan Rakyatnya

Penulis
SABAR HATI HALAWA
-
0

Alasa Talumuzoi, Nias Utara Warta.in. 18 Juli 2026 — Meja kosong. Kursi kosong. Stempel entah di mana.
Itulah potret `Kantor Camat Alasa Talumuzoi` di jam kerja. Pelayanan untuk rakyat diduga mati suri.

Penyebabnya? Diduga camat lebih sibuk mengejar cuan dapur `MBG` daripada melayani warga.

`Rakyat Antri, Camat Herianto Hulu, SE, MM,Sibuk `
“Datang dari desa, ongkos habis. Sampai kantor… kosong. Katanya Pak Camat lagi di dapur MBG,” keluh seorang warga dengan mata berkaca-kaca, Jumat `18 Juli 2026`.

Bagi warga miskin, 1 hari urus surat itu artinya 1 hari tidak kerja. 1 hari tidak makan.
Tapi pelayanan dasar mereka diduga dikorbankan demi bisnis.

Diduga kuat ini melanggar `PP Nomor 94 Tahun 2021`. ASN dilarang jadi pengusaha. Apalagi sampai mengabaikan sumpah jabatannya.

Staf Ikut Hanyut`
Bukan hanya pimpinan. Staf juga diduga ikut-ikutan tidak masuk. Anehnya, absensi diduga tetap “hijau”.
“Rakyat dibiarkan sakit. Tapi gaji tetap jalan. Ada apa ini?” tanya warga penuh kecewa.

`Cari Klarifikasi, Pintu Tertutup`
Saat `warta.in.` datangi kantor, tidak ada satupun pejabat yang berani buka suara. Diduga bungkam.

Tangis Warga: “Copot Saja Pak”` Herianto Hulu, SE, MM,
“Kami tidak butuh camat pengusaha. Kami butuh camat yang mau duduk dengar keluh kami. Kalau tidak sanggup melayani, mundur saja. Jangan siksa kami,” ucap warga lirih.

Hingga berita ini tayang, `Bupati Nias Utara` dan `Inspektorat` didesak turun. Sebelum ada lagi anak yang stunting karena orang tuanya sibuk urus surat yang tak pernah selesai.

Editor.SH.

Bodypack Luncurkan Seed Series, Koleksi Apparel Ramah Lingkungan dari Serat Jagung

Penulis
Benny Juniver
-
0

Samosir, warta.in – Brand fashion dan outdoor ternama, *Bodypack*, resmi memperkenalkan lini terbaru mereka: *Seed Series*. Koleksi ini hadir sebagai bentuk eksplorasi dan pengembangan lini produk Bodypack yang lebih ramah lingkungan.

Yang bikin beda dari Seed Series adalah penggunaan material *Sorona®*, yaitu serat berbasis tanaman/jagung.

*Keunggulan Sorona®:*
– *Firm dan lembut* di kulit
– *Ringan & tahan kusut*
– *Mudah dirawat* meski sudah dipakai dan dicuci berulang kali

“Melalui Seed Series, kami ingin mengajak masyarakat untuk tetap tampil stylish tanpa meninggalkan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar pihak Bodypack.

*Isi Koleksi Seed Series:*
1. *Relish Jacket* – Jaket dengan desain kerah tinggi, cocok untuk cuaca sejuk
2. *Rhino Vest Jacket* – Vest dengan siluet clean dan modern
3. *Hayes Pants* – Celana bawahan yang nyaman untuk mendukung ritme aktivitas sehari-hari

Seluruh item di Seed Series sudah menerapkan karakter material Sorona®.

*Tersedia di:*
Seluruh *Offline Store Bodypack*, *Website Resmi Bodypack*, dan *Marketplace resmi Bodypack*.

Dengan Seed Series, Bodypack membuktikan bahwa fashion bisa berjalan seiring dengan keberlanjutan (red)

123...1,517Halaman 1 dari 1,517