Beranda blog

Rumah Cuma Belasan Unit, Jalan Rabat Beton Rp225 Juta Dibangun Pemerintah, Kini Hilang Ditelan Air!

0

Pontianak Barat WARTA IN __ Masyarakat bilang kalau Di Komplek Fadillah Residence rumahnya cuma ada kurang lebi Belasan unit type 70, mestinya developer sendiri yang berupaya membangun jalan rabat beton tersebut. Bukan atas bantuan pemerintah yang dikelola oleh Dinas Perkim Kota Pontianak.

” ngapainlah Pemerintah harus repot-repot bantuin pembangunan jalan rabat beton melalui CV. Udzma Putri Kalbar selaku pelaksana dengan anggaran yang tergolong gede Rp. 225 juta. Dikomplek itukan rumahnya cuma ada Kurang Lebi belasan unit, cukup developer yang tangani, ” ujar warga sekitar.

Terlepas dari itu, katanya, hasil bangunan jalan tersebut tergenang air akibat pondasi fisiknya terlalu rendah dan derasnya curah hujan. Ini masuk dalam kategori problema yang sejak awal seharusnya sudah diperhitungkan pengelola maupun pelaksana.

” Disini tampak perencanaannya agak lemah sehingga jalan rabat beton yang dibiayai APBD Kota Pontianak sedikit sia-sia bahkan percuma. Pasalnya, jangankan jalan, besi saja bisa kropos, pecah dan patah karna air hujan, ” jelasnya.

Menurutnya, Dinas itu, sebelum realisasi, sudah mempelajari dan bisa mengukur kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan alam, seperti hujan dan banjir sehingga hasil pelaksanaan pembangunannya tidak mengalami kendala kejadian yang sekarang ini.

” Perencanaan tehnis itu penting dan menjadi prioritas utama. Apalagi paket pembangunan jalan rabat beton inikan nilainya lumayan besar, tentu sepantasnya diplanning secara matang, ” ungkapnya.

Disini, sambungnya, saya hanya melihat rencana kerja yang di implementasikan Dinas Perkim Kota Pontianak asal jadi. Konsekwensinya, jalan yang baru saja digarap, total terendam air yang mampu merusak seluruh kondisi fisik bangunan.

Kisah Kelam di Balik Kamar Hotel : Tak Sepakat Bayaran, Motor Korban Diduga Dirampas

0

Warta.in Medan – Aksi pencurian sepeda motor yang diduga disertai kekerasan terjadi di kawasan Jalan Setia Budi Ujung, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Ironisnya, peristiwa tersebut diduga bermula dari ketidakcocokan soal bayaran antara korban dan seorang perempuan yang mengajaknya bertemu di sebuah hotel.

Dalam kasus ini, Polsek Medan Tuntungan mengamankan dua pria berinisial HPRM (33) dan RSH (45), pada Rabu (18/11/2026), setelah melakukan penyelidikan atas laporan korban bernama AS (26).

Kapolsek Medan Tuntungan Iptu Adil Ginting, S.H., M.H., melalui Kanit Reskrim Ipda Ropii menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (30/9/2026) sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah hotel di Jalan Setia Budi Ujung.

Menurut keterangan polisi, kejadian bermula ketika korban mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 4355 AIS. Saat melintas di lokasi, korban dipanggil seorang perempuan berinisial TL yang kemudian mengajaknya masuk ke dalam hotel.

Namun, situasi berubah setelah terjadi ketidakcocokan mengenai bayaran. Perempuan tersebut diduga mengunci pintu kamar dan memanggil suaminya yang berinisial HPRM.

Tidak lama kemudian, HPRM masuk ke dalam kamar dan mengambil kunci sepeda motor yang berada di kantong celana korban.

Korban selanjutnya diduga mengalami kekerasan fisik berupa tendangan di bagian perut dan pukulan di kepala. Bahkan, pelaku disebut memperlihatkan sebilah pisau sehingga korban ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan.

“Pelaku juga disebut memperlihatkan pisau hingga membuat korban ketakutan dan tidak melakukan perlawanan. Setelah itu, sepeda motor korban dibawa kabur,” jelas Ropii.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Polsek Medan Tuntungan melakukan serangkaian penyelidikan, mulai dari pengecekan dan olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi, hingga penelusuran rekaman CCTV di sekitar lokasi.

Dari hasil penyelidikan dan informasi masyarakat, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan HPRM di kawasan Jalan Setia Budi Ujung.

Kapolsek Medan Tuntungan kemudian memerintahkan Kanit Reskrim Ipda Ropii bersama personel untuk melakukan pengamanan terhadap HPRM.

Dalam pemeriksaan awal, HPRM disebut mengakui keterlibatannya dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada penyidik, setelah sepeda motor korban dibawa, HPRM mengajak RSH untuk mengantarkan korban ke kawasan Pajak Melati.

HPRM juga mengaku sepeda motor Honda Vario milik korban telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di kawasan Petisah seharga Rp1,9 juta. Dari hasil penjualan tersebut, RSH disebut menerima bagian sebesar Rp250 ribu.

Polisi kemudian mendapatkan informasi mengenai keberadaan RSH di Jalan Setia Budi Ujung sekitar pukul 12.00 WIB. Personel yang dipimpin Kanit Reskrim bergerak ke lokasi dan mengamankan pria tersebut.

Selanjutnya, kedua pria itu dibawa ke Polsek Medan Tuntungan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
Dalam perkara ini, polisi menyebut para terduga pelaku disangkakan dengan Pasal 479 juncto Pasal 477 ayat (2) KUHP.

Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku, melengkapi barang bukti, serta menyiapkan gelar perkara dan administrasi penyidikan sebelum berkas perkara dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.

Sementara itu, keberadaan sepeda motor Honda Vario tahun 2019 milik Albert Siregar hingga kini masih menjadi perhatian. Polisi juga masih menelusuri pihak yang diduga menerima atau membeli kendaraan hasil kejahatan tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat agar masyarakat tetap waspada ketika memenuhi ajakan bertemu dengan orang yang baru dikenal, terlebih di tempat tertutup.

Polsek Medan Tuntungan diharapkan dapat mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk mendalami peran perempuan berinisial TL serta menelusuri keberadaan sepeda motor milik korban. (RN)

DPD PSI Kota Bekasi Gelar Rakorda dan Tasyakuran HUT ke-12 di 2026

0

Warta.in | — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) sekaligus tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 PSI, November 2026.

Kegiatan yang berlangsung sederhana tersebut diisi dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur sekaligus harapan agar bangsa Indonesia semakin baik, aman, dan damai.

Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Hj. Tanti Herawati, S.H., M.H., mengatakan peringatan HUT ke-12 menjadi momentum penting bagi seluruh kader untuk memperkuat solidaritas dan menjaga semangat perjuangan partai di tengah dinamika politik nasional.

Menurutnya, tahun ini menjadi periode yang cukup berat bagi PSI, terutama setelah munculnya kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, PSI Kota Bekasi tetap memberikan dukungan dan mendoakan Gibran agar terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.

“Walaupun perayaannya sederhana, kami ingin tetap bersama-sama mendoakan bangsa Indonesia. Kami juga tetap mendukung Mas Gibran sebagai salah satu tokoh muda nasional serta mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Tanti.

Ia menilai keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, apabila dilihat dari sisi kepentingan bangsa, merupakan sikap kesatria yang patut dihargai. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan rakyat, persatuan, dan ketenangan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun jabatan.

Tanti juga menyebut sikap tersebut menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda, khususnya kader PSI, dalam menghadapi dinamika politik.

“Ini menjadi contoh bagi kami, terutama anak-anak muda di PSI. Tidak semua keputusan harus diartikan sebagai kekalahan. Terkadang, mundur selangkah justru menjadi kekuatan untuk melangkah lebih jauh ke depan,” katanya.

Ia menambahkan, PSI Kota Bekasi ingin menjadikan momentum HUT ke-12 sebagai kesempatan untuk memperkuat konsolidasi internal dan memastikan seluruh kader tetap solid dalam menghadapi perkembangan politik ke depan.

Menurutnya, dinamika yang terjadi tidak seharusnya membuat kader larut dalam kekecewaan. Sebaliknya, seluruh kader diharapkan mampu menyikapinya secara dewasa dan tetap berpegang pada arahan partai.

Ia menyampaikan bahwa arahan Ketua Umum PSI kepada seluruh kader adalah tetap menjaga soliditas, konsisten menjalankan perjuangan politik, serta terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Para kader, khususnya di Kota Bekasi, jangan mudah terbawa perasaan dalam menghadapi situasi politik. Apa pun keputusan yang terjadi harus diterima dengan bijak. Kita harus tetap solid dan terus bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tanti menegaskan bahwa perjuangan politik tidak semata-mata diukur dari posisi seseorang di pemerintahan. Menurutnya, keberadaan kader di tengah masyarakat tetap menjadi prioritas utama, termasuk melalui kegiatan sosial dan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat.

Melalui Rakorda dan tasyakuran HUT ke-12 ini, DPD PSI Kota Bekasi berharap kondisi politik dan kehidupan berbangsa di Indonesia semakin kondusif. Pihaknya juga berharap para tokoh muda nasional, termasuk Gibran, tetap kuat dan terus memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

Untuk Mas Gibran, tetap kuat dan terus berjuang. Politik bukan hanya untuk hari ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur Tanti.

Ia pun berharap dukungan dan doa masyarakat Indonesia dapat menjadi kekuatan bagi Gibran untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa di masa mendatang.

#Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi

Sosialisasi JAGA CITA di Pemda Toraja Utara, Bentuk Pendampingan Program Strategis Nasional

0

‎TORAJA UTARA– Bersama Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menggelar kegiatan penerangan hukum dan sosialisasi Program Jaksa Garda Asta Cita (JAGA CITA) sebagai bentuk pengawalan dan pendampingan program strategis nasional, Rabu (18/11/2026).

‎Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu (18/11/2016) pagi, di Aula Lantai 4 Kantor Bupati Toraja Utara, Panga’, Kecamatan Tondon, yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Toraja Utara, Andrew Branch Silambi, sekaligus membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi.

Turut hadir pada kegiatan sosialisasi JAGA CITA ini, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (DPML), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), para camat, Ketua dan Sekretaris APDESI, Ketua dan Sekretaris APDESI Merah Putih, Ketua dan Sekretaris ABPEDNAS DPC Toraja Utara, serta perwakilan lembang.

‎Melalui sambutannya, Andrew Branch Silambi mengapresiasi Kejaksaan Negeri Tana Toraja atas inisiatif dan sinergi yang terus dibangun bersama pemerintah daerah dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.

‎”Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Tana Toraja atas inisiatif dan sinergi yang terus terbangun dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah serta memperkuat pelaksanaan program Asta Cita Presiden, khususnya dalam pengawasan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lembang dan kelurahan,” ucap Wabup Andrew Branch Silambi.

Program Jaksa Garda Asta Cita, sambung Wabup Andrew, merupakan salah satu upaya Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengawal pelaksanaan agenda strategis nasional, mulai dari pembangunan energi, ketahanan pangan, hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan informasi, hingga pemberantasan korupsi.

Selain itu Andrew Branch Silambi, juga menegaskan bahwa memasuki persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari ketepatan pelaksanaan program dan manfaatnya bagi masyarakat.

‎”Di sinilah peran strategis program Jaksa Garda Asta Cita  menjadi sangat krusial bagi kita semua di lingkungan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pendampingan dan pencegahan dini,” sebut Andrew Branch.

Dikesempatan yang sama, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tana Toraja, La Ode Tafrimada, yang juga bertindak sebagai narasumber, menjelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, khususnya melalui fungsi pendampingan dan pengawalan program pemerintah.

‎Jaksa La Ode, menjelaskan bahwa tugas kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan penanganan perkara pidana, baik pidana khusus maupun pidana umum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui fungsi preventif.

Juga kata Jaksa La Ode bahwa jaksa bukan penyidik dalam konteks pendampingan program pemerintah tapi tugasnya adalah mendampingi dan mengawal program pemerintah.

“Selama ini, mungkin masyarakat lebih mengenal kejaksaan melalui pemanggilan terkait penanganan kasus korupsi oleh bidang pidana khusus maupun persidangan pidana umum. Padahal, di luar itu kejaksaan juga memiliki tugas pencegahan atau preventif. Intinya adalah pendampingan dan pencegahan,” ungkap Jaksa La Ode.

Dalam sosialisasi tersebut juga dipaparkan jika ‎selain memberikan penerangan hukum, program Jaga Cita juga diarahkan untuk membangun ekosistem sinergi berbasis desa dan kelurahan yang melibatkan Kejaksaan, APDESNAS, serta unsur perlindungan masyarakat (Aslinmas)

‎Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan semakin kuat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat lembang dan kelurahan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum, transparan, serta terhindar dari potensi penyimpangan.

‎

Gelar Habitat Day 2026, PT Pegadaian Berkomitmen Menjaga Kelestarian Lingkungan

0

Warta.in BOGOR, – PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VIII Jakarta 1 terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), yang diintegrasikan dengan aktivasi branding keberlanjutan Tring by Pegadaian. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pegadaian Habitat Day 2026 yang mengusung tema “Eco-Education & Green Investment Experience”, bertempat di kawasan konservasi alam Telaga Saat, Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Rabu (18/11).

Kegiatan strategis ini dirancang untuk memadukan aksi nyata pelestarian ekosistem hulu Sungai Ciliwung dengan edukasi literasi keuangan hijau bagi masyarakat. Dipilihnya Telaga Saat sebagai lokasi utama bukan tanpa landasan; kawasan ini tidak hanya menawarkan lanskap perkebunan teh dan topografi dataran tinggi yang asri, tetapi memiliki nilai ekologis vital sebagai Titik 0 Kilometer Sungai Ciliwung yang menopang siklus hidrologi wilayah Jabodetabek.

Rangkaian kegiatan Pegadaian Habitat Day 2026 dipimpin langsung oleh Plh. Pemimpin Wilayah Pegadaian Kantor Wilayah VIII Jakarta 1, Bapak Prabowo Jadi Subroto, bersama Kepala Desa Tugu Utara, Bapak Asep Ma’mun Nawawi, S.H., serta didukung oleh jajaran manajemen dan insan Pegadaian.
Tiga Pilar Konservasi Hayati dan Pemulihan Ekosistem Hulu
Sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, Pegadaian Habitat Day 2026 menghadirkan tiga pilar utama kegiatan konservasi yang berorientasi pada pemulihan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan, yaitu:

1. Restocking Ikan (Penebaran Benih Ikan Lokal): Kegiatan ini merupakan upaya konservasi ekosistem perairan melalui penebaran benih ikan lokal berdasarkan rekomendasi ahli perikanan. Program ini bertujuan mendukung pemulihan keanekaragaman hayati air tawar, menjaga keseimbangan rantai makanan di habitat perairan hulu, serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya menjaga kelestarian biota perairan dari ancaman spesies invasif.
2. Tree Planting (Penanaman Pohon Pelindung di Kawasan Hulu): Melalui kegiatan penanaman pohon keras dan vegetasi pelindung mata air, Pegadaian turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian kawasan hulu. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemasangan papan identitas tanaman sebagai sarana edukasi dan pemantauan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi hidrologis kawasan, meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, mengurangi risiko erosi, serta menjaga ketersediaan sumber daya air bersih.

3. Bird Conservation (Konservasi dan Pelepasliaran Satwa): Edukasi komprehensif mengenai keanekaragaman hayati burung dan perannya sebagai pengendali hama alami serta penyebar biji di ekosistem hutan. Prosesi pelepasliaran satwa dilakukan bekerja sama dengan lembaga konservasi berwenang guna memastikan standar kesehatan dan kesesuaian habitat terpenuhi secara ketat.

Sinergi Pelestarian Lingkungan dan Edukasi Keuangan Hijau

Tidak hanya berfokus pada aspek konservasi, Pegadaian Habitat Day 2026 juga dikemas secara interaktif, edukatif, dan ramah keluarga (family-friendly) untuk memperluas keterlibatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, Pegadaian Kanwil VIII Jakarta 1 turut memberikan bantuan sarana dan perlengkapan penunjang kegiatan pelestarian lingkungan. Bantuan tersebut meliputi alat pemotong rumput, mesin high pressure washer, tempat sampah yang ditempatkan di sejumlah titik, serta berbagai peralatan bercocok tanam. Dukungan ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tertata, dan asri, sekaligus mendukung aktivitas pemeliharaan kawasan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan komitmen dalam mendorong keberlanjutan ekonomi, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan konsep investasi hijau kepada masyarakat. Melalui edukasi produk keuangan Pegadaian, peserta diperkenalkan dengan investasi Tabungan Emas yang kini semakin mudah diakses secara digital melalui aplikasi Tring by Pegadaian.

Melalui Pegadaian Habitat Day 2026, PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VIII Jakarta 1 menegaskan bahwa keberlanjutan bukan sekadar bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan merupakan komitmen yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Pegadaian percaya bahwa pertumbuhan bisnis harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Bukan Sekadar Diskusi, KNPI Purwakarta Dorong Pemuda Berani Berwirausaha dan Berinovasi

0

Warta.in, Purwakarta – Semangat kewirausahaan dan kreativitas generasi muda mewarnai kegiatan Diskusi Entrepreneurship dan Pentas Kreativitas Pemuda yang digelar DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Purwakarta di Bale Panyawangan, Pendopo Purwakarta, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti ratusan pemuda dari berbagai komunitas, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta organisasi kepemudaan. Agenda ini menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya generasi muda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu menangkap peluang usaha di tengah perkembangan ekonomi.

Mengusung tema pengembangan jiwa entrepreneur di kalangan generasi muda, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Purwakarta, Dr. Aep Durohman, S.Pd., M.Pd., Salman Alfarisi dari Pojok Wirausaha MPP Bale Madukara, serta Ketua DPD KNPI Kabupaten Purwakarta, Ryan Wilyong Andriana (Ryan Andriana Putra). Diskusi dipandu oleh moderator Kang Denhas.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Purwakarta, Ryan Wilyong Andriana, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah konkret KNPI dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pemuda, khususnya melalui pembinaan dan pembelajaran di bidang kewirausahaan.

Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya dibekali semangat dan gagasan, tetapi juga membutuhkan pendampingan serta akses terhadap peluang dan permodalan agar mampu membangun usaha secara berkelanjutan.

“Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan DPD KNPI dalam mendorong peningkatan kapasitas SDM pemuda melalui pelatihan dan pembelajaran kewirausahaan. Ke depan, kegiatan ini akan terus berkelanjutan, termasuk bagaimana caranya kita mendorong mereka agar memiliki akses terhadap modal usaha, khususnya bagi pemuda di Kabupaten Purwakarta,” tegas Ryan.

Sementara itu, narasumber Salman Alfarisi menekankan bahwa kewirausahaan bukan sekadar aktivitas berdagang atau mencari keuntungan, melainkan mencakup kemampuan membaca peluang, membangun inovasi, serta menciptakan solusi atas berbagai persoalan di lingkungan sekitar.

Dalam sesi diskusi, Salman juga mengajak peserta untuk memperluas wawasan mengenai konsep kewirausahaan melalui berbagai teori dan pemikiran para ahli yang dapat ditelusuri melalui sumber-sumber referensi digital.

Ia menegaskan, pemuda Purwakarta harus memiliki keberanian untuk berinovasi, mampu mengidentifikasi persoalan di sekitarnya, serta mengembangkan ide-ide kreatif menjadi peluang usaha yang memiliki nilai ekonomi.

“Pemuda harus berani berinovasi, mampu memecahkan berbagai persoalan di lingkungan sekitar, dan menjadikan ide kreatif sebagai peluang usaha yang produktif serta menghasilkan,” ungkap Salman.

Melalui kegiatan ini, DPD KNPI Kabupaten Purwakarta berharap diskusi dan pentas kreativitas tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan langkah nyata dalam membangun ekosistem kewirausahaan pemuda.

Dengan adanya pembinaan, pendampingan, penguatan kapasitas, serta akses permodalan, pemuda diharapkan dapat tumbuh menjadi pelaku usaha yang mandiri sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah. (DS)

Kapolda NTB Kumpul Bersama Masyarakat Batu Layar, Ajak Warga Perkuat Kamtibma

0

Kapolda NTB Kumpul Bersama Masyarakat Batu Layar, Ajak Warga Perkuat Kamtibmas

Warta in
Lombok Barat ,NTB – Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., mengajak masyarakat untuk bekerja bersama-sama menjaga dan memelihara kamtibmas, terutama dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan judi online serta meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan.

Ajakan tersebut disampaikan Kapolda saat menggelar kegiatan kumpul bersama masyarakat di Aula Kantor Camat Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri Camat Batu Layar, para lurah dan kepala desa, kepala dusun se-Kecamatan Batu Layar, serta perwakilan tokoh masyarakat dan warga setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda NTB memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan judi online yang dapat merusak kehidupan pribadi, keharmonisan keluarga, hingga lingkungan sosial.

Ia mengajak para tokoh masyarakat, orang tua, dan seluruh elemen warga untuk mengambil peran aktif dalam melakukan pencegahan. Menurutnya, upaya menghadapi berbagai persoalan sosial tersebut membutuhkan kepedulian dan kerja sama semua pihak.

Selain itu, masyarakat juga diimbau agar tidak bersikap apatis terhadap kondisi keamanan di lingkungan masing-masing. Warga diharapkan segera berkoordinasi dengan kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atau melaporkan melalui hotline 110.

Menariknya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang bagi kepolisian untuk menyampaikan pesan dan imbauan. Masyarakat juga diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi, saran, masukan, serta berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.

Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas, khususnya dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa kegiatan kumpul bersama masyarakat merupakan implementasi program prioritas Kapolri bertajuk *Polisi Bersama Masyarakat*.

Menurutnya, silaturahmi dan dialog secara langsung menjadi salah satu pendekatan efektif untuk membangun komunikasi, mempererat kedekatan, serta memperkuat kemitraan antara kepolisian dan masyarakat.

“Kumpul bersama masyarakat ini adalah implementasi dari program prioritas Kapolri. Kita berharap dengan kumpul bersama ini kedekatan masyarakat dengan polisi dapat terjalin dengan baik sehingga diharapkan dapat bersinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polda NTB berharap hubungan kemitraan dengan masyarakat semakin kuat. Sinergi antara kepolisian, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan warga diharapkan mampu mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas, termasuk penyalahgunaan narkoba dan maraknya judi online.

Dengan semangat *Polisi Bersama Masyarakat*, Polda NTB terus mendorong keterlibatan seluruh elemen warga untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.(sr/hpntb)

Komitmen Pembangunan Berbasis Data, NTB Raih Terbaik II Indonesia’s SDGs Action Awards 2026

0

Komitmen Pembangunan Berbasis Data, NTB Raih Terbaik II Indonesia’s SDGs Action Awards 2026

Warta.in
Jakarta, NTB – Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membangun tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis data mendapat pengakuan di tingkat nasional. Melalui inovasi NTB Satu Data: Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB, Provinsi NTB meraih Terbaik II kategori Pemerintah Provinsi dalam ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., pada rangkaian SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Aula DH 1–4 Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya NTB menempatkan data sebagai fondasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip evidence-based policy, yakni kebijakan yang disusun berdasarkan bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan, capaian tersebut bukan hasil yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari perubahan arah tata kelola pemerintahan yang terus didorong di lingkungan Pemprov NTB. Perangkat daerah didorong untuk mendasarkan kebijakan, keputusan, dan perencanaan program kerja pada data yang benar agar intervensi pembangunan lebih tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Menurutnya, NTB Satu Data bukan semata-mata tentang pengelolaan dan penyediaan data. Lebih dari itu, inovasi ini menyangkut perubahan cara pemerintah memahami persoalan, menentukan prioritas, merancang program, serta mengukur dampak pembangunan. Dengan demikian, program yang dijalankan tidak berhenti pada pemenuhan target administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Capaian Terbaik II nasional tersebut menempatkan NTB di antara pemerintah provinsi yang dinilai berhasil menghadirkan komitmen dan inovasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi NTB memandang penghargaan ini sebagai apresiasi sekaligus dorongan untuk memperkuat konsistensi pembangunan berbasis data di seluruh perangkat daerah.

Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 merupakan bagian dari rangkaian SAC 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional SDGs. Kegiatan ini diikuti 526 peserta dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, dan melibatkan unsur perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi dan UMKM, organisasi masyarakat sipil, serta filantropi.

Gubernur NTB hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB serta Kepala Bappeda NTB.

Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program atau besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan pemerintah dalam membaca persoalan dan menentukan solusi. Sebab, pembangunan yang berdampak harus dimulai dari data yang benar, diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat, dan pada akhirnya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.(sr/dkisntb)

Polres Humbang Hasundutan Diduga Tak Berani Tindak Togel P. Munthe, Ada Apa?

0

Warta.in Humbang Hasundutan, 18 November 2026 – Dugaan praktik perjudian jenis togel di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, aktivitas togel yang disebut-sebut berkaitan dengan seseorang berinisial P. Munthe menjadi perhatian dan memunculkan pertanyaan terhadap keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik perjudian.

Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan bahwa praktik togel tersebut diduga masih beroperasi di sejumlah wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Kondisi ini menimbulkan keresahan sekaligus memunculkan tanda tanya, mengapa aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut belum mendapatkan penindakan yang terlihat oleh masyarakat.

Publik pun mempertanyakan keberanian dan ketegasan Polres Humbang Hasundutan dalam menindak dugaan praktik perjudian tersebut.

Padahal, pemberantasan segala bentuk perjudian merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat penegak hukum diharapkan tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan, siapa pun pihak yang diduga berada di belakang aktivitas tersebut.

Kapolres Humbang Hasundutan bersama Kasat Reskrim diharapkan segera turun tangan melakukan penyelidikan, menelusuri informasi yang beredar, serta mengambil tindakan apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana perjudian.

Masyarakat juga berharap tidak ada pihak yang kebal hukum dalam penanganan dugaan praktik perjudian di wilayah tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan keterlibatan P. Munthe maupun alasan belum adanya penindakan terhadap aktivitas yang dimaksud masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Kapolres Humbang Hasundutan, Kasat Reskrim, serta P. Munthe untuk memberikan penjelasan dan hak jawab demi menjaga keberimbangan pemberitaan. (RN)

Menteri PKP: 50 Ribu Broker Properti Berperan Strategis Dukung Penyediaan Hunian dan Ekonomi Nasional

0

Warta.in | Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai profesi broker properti memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Selain menjadi penghubung antara masyarakat dan penyedia hunian, industri broker properti juga dinilai mampu menciptakan peluang usaha serta membuka lapangan pekerjaan.

Hal tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri The Biggest Real Estate Summit & AREBI Awards 2026 di Hotel Raffles, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Mengusung tema “The New Age of Indonesia’s Property Brokerage: Beyond Boundaries”, kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) itu menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi broker dalam ekosistem industri properti nasional.

Maruarar mengapresiasi perkembangan AREBI yang saat ini menaungi sekitar 1.600 perusahaan dengan total 50.000 broker. Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi industri broker properti dalam mendukung pemasaran hunian, memberikan informasi kepada masyarakat, hingga membantu calon pembeli menemukan rumah sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial.

“Kementerian PKP sangat mengapresiasi perkembangan AREBI. Dengan sekitar 1.600 perusahaan dan 50.000 broker, kontribusinya sangat besar bagi ekosistem perumahan. Tidak hanya membantu penjualan properti, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan,” ujar Maruarar.

Ia menjelaskan, sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang luas terhadap perekonomian. Pembangunan satu unit rumah melibatkan berbagai sektor, mulai dari tenaga kerja konstruksi, pemasok bahan bangunan, toko material, pengembang, perbankan, hingga tenaga pemasaran atau broker properti.

Karena itu, menurut Maruarar, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Besarnya potensi industri perumahan juga terlihat dari perkembangan program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada 2025, realisasi penyaluran FLPP mencapai 278.868 unit, menjadi capaian tertinggi sepanjang pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, hingga 15 November 2026, penyaluran FLPP telah mencapai 205.478 unit dari target 350.000 unit. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap rumah subsidi menjadi peluang bagi broker properti untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai hunian dan akses pembiayaan.

Maruarar juga menyoroti kisah Endang, salah satu anggota AREBI yang berhasil membangun kehidupan ekonomi keluarga melalui profesi broker properti. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa sektor perumahan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi bagi para pelaku industrinya.

Dalam kesempatan itu, Maruarar mendorong AREBI untuk terus memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan pengalaman para broker di lapangan. Masukan tersebut dinilai penting agar kebijakan Kementerian PKP semakin tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan industri perumahan.

Ia juga mendorong penguatan pendataan dan digitalisasi di lingkungan AREBI agar potensi pasar serta kebutuhan masyarakat terhadap hunian dapat dipetakan secara lebih akurat.

Selain penguasaan pasar dan pemanfaatan teknologi, Maruarar mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen. Menurutnya, profesi broker membutuhkan kesabaran, ketekunan, serta kemampuan membangun hubungan baik dengan pelanggan.

Kepercayaan, lanjutnya, merupakan modal utama yang harus dijaga oleh setiap broker dalam menjalankan aktivitas pemasaran maupun proses transaksi properti.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, AREBI Awards 2026 juga memberikan penghargaan Top FLPP Award kepada broker yang dinilai berkontribusi dalam mendukung penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Era Mira sebagai Top FLPP Broker Office dan Supriko sebagai Top FLPP Broker.

Melalui penguatan kolaborasi dengan AREBI dan seluruh pelaku industri properti, Kementerian PKP berharap profesi broker semakin berperan dalam memperluas akses informasi dan pemasaran hunian, khususnya rumah subsidi.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga memperkuat ekosistem perumahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

#Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman

#Media Partners Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman