Warta.in – Lebong.

Persoalan genangan air bercampur limbah rumah tangga yang telah berlangsung bertahun-tahun di kawasan permu kiman Desa Talang Liak 1, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos.Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-HUB) Kabupaten Lebong segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Pasalnya, genangan yang berasal dari luapan saluran irigasi dan bercampur limbah rumah tangga itu telah berdampak terhadap lingkungan permukiman puluhan kepala keluarga.

Pada Sabtu (29/8/2026), Carles Ronsen turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi yang dikeluhkan masyarakat. Peninjauan tersebut dilakukan bersama perwakilan Dinas PUPR-HUB, yakni Kepala Bidang Sumber Daya  Air (SDA), Haszaras Eko Sukmana, S.E., beserta staf, yang mewakili Plt. Kepala Dinas PUPR-HUB, Indra Gunawan, S.Pi., M.Si.

Kunjungan lapangan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai laporan dan keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial.

Dari hasil pemeriksaan awal di lapangan, ditemukan sejumlah persoalan yang diduga menjadi penyebab terjadinya genangan. Di antaranya penyumbatan saluran irigasi akibat penumpukan sedimentasi dan sampah rumah tangga di beberapa titik.Selain itu, terdapat dugaan permasalahan pada konstruksi drainase, khususnya elevasi atau kemiringan saluran yang tidak sesuai. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan aliran air berbalik atau backwater, sehingga air tidak dapat mengalir dengan baik dan akhirnya tertahan menjadi genangan.

Situasi ini tidak hanya menyebabkan kawasan permukiman terlihat kumuh, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi terdampak.Menyikapi temuan tersebut, Carles Ronsen meminta Dinas PUPR-HUB segera melakukan pemetaan dan kajian teknis secara menyeluruh agar penyebab utama genangan dapat diketahui dan penanganannya dilakukan secara tepat.

“Terdapat sejumlah alternatif yang bisa menyelesaikan masalah, akan tetapi hal ini ranahnya OPD teknis, yaitu PUPR-HUB, untuk melakukan kajian-kajian agar persoalan  dapat terselesaikan dengan baik dan benar,” jelas Carles.

Ia juga meminta agar langkah awal penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah wilayah, mulai dari Camat Bingin Kuning hingga Pemerintah Desa Talang Liak 1. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk menyusun langkah perbaikan yang sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Carles, persoalan genangan air yang bercampur limbah rumah tangga tersebut sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, pihaknya telah berulang kali menerima pengaduan warga terkait kondisi lingkungan permukiman yang belum mendapatkan penanganan optimal.

“Persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Talang Liak 1 ini sudah berlarut-larut. Kami sudah sering mendapat aduan langsung dan keluhan yang disampaikan lewat media sosial. Untuk itu, kami minta pemerintah daerah melalui PUPR-HUB ke depan agar lebih serius dalam penanganannya,” tegasnya.

Sementara itu,Kepala Dinas PUPR-HUB Kabupaten Lebong,Indra Gunawan, S.Pi., M.Si., melalui Kepala Bidang SDA, Haszaras Eko Sukmana, S.E., menyampaikan bahwa hasil peninjauan bersama Ketua DPRD Lebong akan segera dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan tindak lanjut.

Pihaknya juga berencana melakukan koordinasi dengan Camat Bingin Kuning dan Pemerintah Desa Talang Liak 1 guna membahas langkah penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Hasil peninjauan bersama Bapak Ketua DPRD akan segera saya laporkan kepada pimpinan kami, dan akan segera kami tindak lanjuti sesuai dengan arahan dan kewenangan yang ada,” ungkap Haszaras.

Dengan adanya peninjauan langsung tersebut, masyarakat Desa Talang Liak 1 berharap pemerintah daerah segera merealisasikan langkah perbaikan saluran irigasi dan drainase agar genangan air bercampur limbah tidak terus berlarut-larut serta lingkungan permukiman kembali bersih, sehat,  dan nyaman untuk dihuni.

(Tim Redaksi)

Warta.in – Lebong.

Pimpinan, seluruh anggota, serta keluarga besar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026  yang jatuh pada Rabu, 2 September 2026.Ucapan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, S.Sos., kepada awak media pada Selasa (1/9/2026), sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas penegakan hukum di Tanah Air.

Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, serta keluarga besar Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen turut menyampaikan harapan agar Kejaksaan RI semakin profesional, berintegritas, dan konsisten dalam menjalankan tugas serta kewenangannya.Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan pesan dan ucapan selamat dengan mengusung semangat penegakan hukum yang berintegritas demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81, 2 September 2026. Melalui penegakan hukum berintegritas menuju Indonesia adil dan makmur,” ucap Carles Ronsen, S.Sos.

Momentum peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh insan Adhyaksa untuk terus meningkatkan pengabdian, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

(Tim Redaksi)

Cegah Pinjol Ilegal dan Judi Online, Pemprov NTB Siapkan Langkah Terintegrasi

Warta.in
Matatam,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan komitmennya dalam menangkal maraknya penyiaran pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) yang kini kian mengkhawatirkan hingga menjangkau wilayah pedesaan.
​Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik selaku Juru Bicara Pemprov NTB saat hadir dalam Dialog Daerah yang digelar oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi NTB di Kantor DPD RI NTB, Selasa (3/11).

Dalam dialog ini, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik atau sapaan akrabnya Aka, menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mempercepat penyebaran pinjol ilegal dan judol hingga menjangkau wilayah pedesaan. Bahkan, anak-anak usia sekolah dan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) menjadi kelompok yang rentan terpapar praktik tersebut.

Menurutnya, dampak pinjol ilegal dan judol tidak hanya berkaitan dengan persoalan finansial, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih kompleks. Mulai dari penumpukan utang, kehilangan pekerjaan dan aset, menurunnya kesejahteraan keluarga, konflik rumah tangga, hingga meningkatnya risiko kemiskinan dan kerentanan sosial.

“Pinjol ilegal dan judi online bukan lagi persoalan individu, tetapi telah menjadi masalah sosial yang kompleks. Penanganannya membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, berkelanjutan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Aka.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mendorong integrasi program Desa Berdaya sebagai salah satu instrumen pencegahan dan penanggulangan hingga tingkat masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, edukasi, literasi digital, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman kejahatan digital.

Pengembangan sistem pengaduan terintegrasi melalui SP4N-LAPOR turut menjadi perhatian. Sistem ini diharapkan mampu memastikan pengaduan masyarakat tercatat, terkoordinasi dan ditindaklanjuti secara transparan serta akuntabel.

Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Indra Alamsyah, memaparkan proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pinjaman Online Ilegal dan Judi Online di Provinsi NTB.

Ia menjelaskan, pembentukan Perda merupakan Daerah-daerah kolaboratif antara DPRD dan pemerintah daerah, yang diawali melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), dilanjutkan dengan pembahasan tingkat I dan II, harmonisasi, fasilitasi atau evaluasi, hingga penetapan dalam rapat paripurna.

Dalam proses pembahasannya, Raperda melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui konsultasi teknis, pembahasan bersama komisi atau alat kelengkapan DPRD, serta harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan instansi terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Pembentukan Perda membutuhkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Selain proses legislasi yang terstruktur dan sesuai ketentuan, sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting agar regulasi ini dipahami dan memberikan manfaat nyata,” jelas Indra.

Ia menambahkan, Raperda tersebut menjadi salah satu regulasi yang memiliki urgensi tinggi karena dampak pinjol ilegal dan judol telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, keluarga hingga kehidupan sosial.

Dari perspektif akademis, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Dr. Muh. Risnain, menyampaikan bahwa pinjol ilegal dan judol menjadi salah satu faktor yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan ekstrem di NTB. Dampaknya meluas, tidak hanya pada kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga kesehatan psikologis, ketahanan keluarga dan stabilitas sosial.

Ia mengungkapkan, Raperda tersebut telah masuk dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2026, melalui tahapan penyusunan kerangka kebijakan sejak April 2026 dan telah menjalani harmonisasi di Kementerian Hukum Wilayah NTB. Saat ini, Raperda tengah dalam proses pembahasan di Komisi I DPRD Provinsi NTB dan diharapkan dapat disahkan pada tahun 2026.

Risnain menekankan bahwa upaya penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan penegakan hukum, pembentukan satuan tugas (Satgas), rehabilitasi sosial dan psikologis, kerja sama antarlembaga, serta pemberdayaan masyarakat.

“Penanganan pinjol dan judol tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, rehabilitasi, koordinasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat untuk melindungi masyarakat NTB serta memperkuat ketahanan keluarga,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong pengembangan program Desa Sadar Pinjol dan Desa Sadar Judol yang terintegrasi dengan program Desa Berdaya. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan digital, memperluas edukasi masyarakat, serta membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi ancaman pinjol ilegal dan judol.

Melalui dialog daerah ini, seluruh pihak berharap Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Pinjol dan Judol dapat menjadi landasan kebijakan yang memperkuat perlindungan masyarakat NTB. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem pencegahan dan pemulihan yang terintegrasi.

Dengan penguatan regulasi, koordinasi lintas sektor, sistem pengaduan terpadu, serta intervensi sosial dan ekonomi, NTB diharapkan mampu membangun masyarakat yang lebih terlindungi, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi tantangan era digital, sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.(sr/dkisntb )

Cerita Buruh Tani di NTB Antarkan Anak Raih Cita-cita Lewat Sekolah Rakyat

Warta.in
Lombok Utara – Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (2/11/2026). Acara tersebut dibuka oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai tanda dimulainya proses pembelajaran.

Sebanyak 595 siswa dari keluarga kurang mampu mengikuti pendidikan di sekolah tersebut, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Di tengah haru pelepasan siswa, hadir seoarang buruh tani asal Tanjung, Lombok Utara, Ahmadi. Baginya, kesempatan untuk menyekolahkan anak hingga jenjang lebih tinggi bukan perkara mudah. Penghasilan yang terbatas membuat biaya pendidikan menjadi salah satu beban yang harus dipikirkan. Namun, kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara memberinya harapan baru.

Melalui sekolah berasrama yang seluruh kebutuhan pendidikannya ditanggung pemerintah itu, Ahmadi berharap anaknya bisa belajar dengan tenang dan menggapai cita-cita tanpa harus terbebani persoalan biaya.

Ia mengaku sangat terbantu dengan keberadaan Sekolah Rakyat, terutama bagi keluarga dari kalangan ekonomi bawah yang selama ini membutuhkan akses pendidikan gratis.

“Iya, karena di sini sangat membantu sekali, terutama bagi kita golongan yang golongan bawah. Kita sangat membutuhkan ini yang gratis ini. Itu yang kita harapkan,” kata Ahmadi.

Sebagai Buruh Tani, Ahmadi menyadari kemampuan ekonominya terbatas. Karena itu, kesempatan menyekolahkan anak melalui program tersebut menjadi sesuatu yang sangat disyukuri. Apalagi, para siswa akan tinggal di asrama sehingga kebutuhan pendidikan dan pendampingan mereka dapat terpenuhi.

“Karena gratis itu, Pak. Karena gratis itulah makanya, cocok bagi kita yang kurang-kurang mampulah, golongan bawah kan,” ujarnya.

Ahmadi berharap anaknya dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut hingga tuntas. Ia juga menyebut banyak keluarga lain yang ingin menyekolahkan anak mereka di Sekolah Rakyat, tetapi belum bisa terakomodasi karena keterbatasan wilayah penerimaan.

“Banyak yang mau, tapi karena desanya yang tidak mendukung, akhirnya tidak bisa. Banyak juga, termasuk anak saya juga mau ke sini kan. Tapi desanya terlalu besar, belum dibuka,” tuturnya.

Bagi keluarga lain, Sekolah Rakyat juga menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan anak-anak yang kehilangan orang tua. Lailatul Huda, wali siswa asal Seganteng, Mataram, menitipkan dua adiknya di sekolah tersebut. Ia kini mengambil tanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan kedua adiknya tetap memperoleh pendidikan.

Ketiadaan orang tua membuat Lailatul harus menjadi sosok yang memberikan dukungan bagi adik-adiknya. Ia berharap kesempatan belajar di Sekolah Rakyat dapat mengantarkan mereka meraih cita-cita dan memiliki masa depan yang lebih baik.

“Ya, karena di sini kan bisa ditanggung semuanya, dari sekolahnya sampai dia bisa mencapai cita-citanya,” kata Lailatul.

Ia mengaku ingin kedua adiknya tetap semangat meskipun harus menjalani kehidupan tanpa kehadiran orang tua.

“Karena orang tua sudah enggak ada kan mbaknya kan yang menjadi penanggung jawab, bisa untuk adik-adiklah, dimotivasi mereka,” ujarnya.

“Semoga menjadi orang sukses,” tambahnya.

Harapan para wali siswa itu kini berlanjut pada anak-anak yang mulai menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Salah satunya Solehah, siswa kelas satu SMA asal Gubuk Pande, Seganteng, Mataram. Ia mengaku terharu sekaligus senang bisa menjadi bagian dari Sekolah Rakyat.

Solehah berasal dari keluarga dengan delapan bersaudara. Ia dan salah satu adiknya sama-sama mendapat kesempatan bersekolah di sana. Bagi mereka, pendidikan gratis menjadi kesempatan berharga untuk melanjutkan sekolah.

“Terharu,” kata Solehah ketika ditanya mengenai perasaannya bisa bersekolah di Sekolah Rakyat.

Sementara itu, Mirnawati, siswi asal Desa Pengkelakmas, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, juga mengaku bahagia bisa melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut. Sebelumnya, ia bersekolah di MTs NW Pengkelamas sebelum mendapat kesempatan masuk melalui usulan dari desa.

Mirnawati menyimpan cita-cita menjadi seorang apoteker. Ia berharap kesempatan belajar di Sekolah Rakyat dapat membantunya mewujudkan impian tersebut.

“Saya mau jadi apoteker,” ucapnya.

Bagi Ahmadi, Lailatul, Solehah, dan Mirnawati, Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar. Di sana, ada harapan orang tua yang ingin anaknya memiliki masa depan lebih baik, ada tanggung jawab seorang kakak untuk menjaga masa depan adik-adiknya, serta mimpi anak-anak yang ingin tumbuh dan meraih cita-cita tanpa terhalang keadaan ekonomi.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Melalui sistem pendidikan berasrama, para siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan gratis, tetapi juga pendampingan dan pemenuhan kebutuhan selama tinggal di sekolah. (sr/dkisntb)

Warta.in, Purwakarta – Respons cepat terhadap aspirasi masyarakat kembali ditunjukkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta. Menindaklanjuti laporan warga terkait kondisi drainase di Desa Bungurjaya, Kecamatan Pondoksalam, jajaran DPUTR langsung bergerak melakukan pengecekan ke lapangan guna memastikan kondisi sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan.

Langkah responsif tersebut diawali setelah Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan DPUTR Kabupaten Purwakarta, Dina Cahyadi, S.T., menerima informasi dari masyarakat.

Informasi tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Rahmat Amin, yang selanjutnya menginstruksikan jajaran UPTD 3 untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pada Senin (2/11/2026).

Kepala UPTD 3 DPUTR Purwakarta, Asep, mengatakan bahwa setiap laporan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kondisi infrastruktur dan keselamatan warga, perlu mendapatkan perhatian serius serta tindak lanjut.

Didampingi Kepala Desa Bungurjaya, Mumuh Muhidin, Asep turun langsung untuk melihat kondisi drainase sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan.

“Setelah menerima informasi yang disampaikan melalui Pak Kabid, kami langsung turun ke lokasi untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Asep.

Dari hasil pemeriksaan, ia membenarkan bahwa kondisi drainase tersebut memang membutuhkan perhatian dan penanganan segera. Hasil pengecekan pun langsung dilaporkan kepada kepala bidang terkait sebagai bahan untuk proses tindak lanjut.

“Memang benar, kondisinya membutuhkan penanganan segera. Hasil pengecekan sudah langsung saya sampaikan kepada Pak Kabid,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan DPUTR Purwakarta, Dina Cahyadi, S.T., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah berinisiatif menyampaikan informasi terkait kondisi infrastruktur di wilayahnya.

Menurut Dina, partisipasi dan keterbukaan komunikasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui laporan warga, pemerintah dapat memperoleh informasi langsung mengenai persoalan yang membutuhkan perhatian di lapangan.

“Sesuai arahan Pak Kadis, kami akan secepatnya merespons setiap laporan maupun keluhan masyarakat. Prinsipnya, setiap persoalan yang disampaikan warga harus mendapatkan respons dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan kami,” ungkap Dina.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Rahmat Amin, turut mendukung langkah koordinasi dan pengecekan lapangan sebagai bagian dari upaya merespons kebutuhan masyarakat.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Bungurjaya, Mumuh Muhidin, menyampaikan apresiasi atas respons cepat jajaran DPUTR Purwakarta, khususnya Dina Cahyadi, Rahmat Amin, beserta jajaran UPTD 3 yang telah menindaklanjuti laporan warga dengan melakukan pengecekan langsung ke lokasi.

Menurut Mumuh, persoalan drainase tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, apabila tidak segera ditangani, aliran air yang tidak tertata dengan baik berpotensi menggerus badan jalan hingga merusak lapisan hotmix yang telah dibangun. Terlebih, intensitas hujan mulai meningkat sehingga risiko kerusakan infrastruktur perlu diantisipasi sejak dini.

“Kami sangat mengapresiasi respons cepat DPUTR. Harapan kami, hasil pengecekan ini segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar, terutama terhadap infrastruktur jalan,” ujarnya.

Respons cepat tersebut juga mendapat apresiasi dari masyarakat Desa Bungurjaya. Warga berharap koordinasi yang telah terbangun antara pemerintah desa, UPTD, dan DPUTR Kabupaten Purwakarta tidak berhenti pada tahap pengecekan, tetapi berlanjut hingga persoalan drainase benar-benar mendapatkan solusi.

Peristiwa ini menjadi gambaran bahwa sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan persoalan infrastruktur di lingkungan masyarakat.

Sebab, pelayanan publik sejatinya bukan semata-mata tentang pelaksanaan program pembangunan, melainkan juga menyangkut kesediaan pemerintah untuk mendengar aspirasi, merespons keluhan, turun langsung ke lapangan, dan menghadirkan solusi nyata.

Respons cepat merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, tindak lanjut berupa penanganan konkret menjadi hal yang paling dinantikan masyarakat. Inilah harapan warga terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat menuju Purwakarta Istimewa.

Kini, masyarakat menanti solusi pasti. (ds)