Beranda blog

Ardella Octavivantara Resmi Pimpin P3AD Purwakarta Periode 2025–2030

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Ardella Octavivantara, SH resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Putra Putri Angkatan Darat (P3AD) Kabupaten Purwakarta Masa Bhakti 2025–2030 dalam acara yang digelar di Makodim 0619/Purwakarta, Kamis, 25/06/2026.

Pelantikan tersebut dihadiri langsung Ketua Umum DPP P3AD H. Ispan Fajar Satrio, MM, Ketua Pembina P3AD Kabupaten Purwakarta yang juga Dandim 0619/Purwakarta Letkol Arh. Fredy Jaguar, S.Sos., jajaran Forkopimda Kabupaten Purwakarta, Ketua DPD P3AD Jawa Barat TB Dadang Rosidi, serta pengurus dan anggota P3AD yang dilantik.

Sementara Bupati Purwakarta dalam kegiatan tersebut diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan. Nampak hadir juga sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, diantaranya Aliansi Kiansantang, PPAD, PEPABRI, PPM, dan GRANAT serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ardella  menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin organisasi selama lima tahun ke depan. Ia menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi yang solid, aktif, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kepercayaan ini merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi. Saya mengajak seluruh pengurus dan anggota P3AD Kabupaten Purwakarta untuk bersama-sama membangun organisasi yang solid, aktif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ardella.

Ia juga menyatakan akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan berbagai elemen masyarakat lainnya guna mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Purwakarta.

Sementara itu, Ketua Umum DPP P3AD H. Ispan Fajar Satrio berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan roda organisasi secara profesional, menjaga soliditas anggota, serta terus berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pelantikan DPC P3AD Kabupaten Purwakarta periode 2025–2030 menjadi momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan keluarga besar putra-putri Angkatan Darat di daerah tersebut.

Dengan kepengurusan baru, organisasi diharapkan semakin aktif mendukung program pembangunan daerah, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Rangkaian acara ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara pengurus yang baru dilantik dengan para tamu undangan yang hadir.

SDN Mitra Budaya: Gelar Santunan Yatim hingga Lepas Alumni Kelas VI Lewat Panggung Seni

Penulis
H2R
-
0
0-0x0-0-0#

Sinergi Tanpa Batas di SDN Mitra Budaya: Gelar Santunan Yatim hingga Lepas Alumni Kelas VI Lewat Panggung Seni

​Warta In Jabar | SUBANG, CIBERES – Suasana khidmat bercampur bahagia menyelimuti halaman SDN Mitra Budaya. Sekolah tersebut sukses menggelar perhelatan ganda: perayaan kenaikan kelas I–V sekaligus pelepasan siswa kelas VI. Meski sempat diguyur gerimis tipis di awal acara, langit yang kembali cerah seolah merestui jalannya acara yang berlangsung meriah namun penuh kehangatan ini.

​Acara yang dihadiri oleh perwakilan Kepala Desa Ciberes, Wakil Dusun, RT setempat, serta Komite Sekolah Ustadz Wahyudin ini, menjadi bukti nyata kuatnya gotong royong warga sekolah.

​Ada cerita inspiratif di balik layar kemeriahan ini. Kepala SDN Mitra Budaya, Andi Nurbana, S.Pd., mengungkapkan bahwa pihak sekolah sebenarnya mengimbau agar acara digelar sangat sederhana tanpa membebani biaya. Namun, dorongan dan tekad yang kuat membuat para orang tua murid bergerak mandiri secara swadaya mengumpulkan dana demi memberikan momen perpisahan terbaik bagi anak-anaknya.

 

​”Terima kasih kepada orang tua siswa yang sudah berjuang… walaupun sudah saya larang agar dilaksanakan sederhana, tapi orang tua mempunyai tekad yang lain dan alhamdulillah hari ini dapat terlaksana,” ujar Andi Nurbana dalam sambutannya. Beliau juga membocorkan rencana masa depan sekolah untuk membangun panggung permanen lewat sistem sumbangan sukarela tanpa paksaan iuran ke depan.

​Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah juga memaparkan perkembangan pendidikan sekolah serta memberikan edukasi penting bagi para orang tua yang hadir:

​Dilema Kuota Kelas I: Saat ini ada 30 calon siswa yang mendaftar, sementara sistem membatasi ketat satu rombongan belajar (rombel) hanya berisi 28 siswa. Sekolah memastikan dua siswa akan tereliminasi oleh sistem ke sekolah pilihan kedua. Untuk tahun depan, pendaftaran akan dibuka lebih awal (Februari–Maret) agar sekolah bisa mengajukan kuota 2 rombel ke Dinas Pendidikan jika peminat membludak.

​Wajib PAUD & Madrasah: Beliau menekankan pentingnya anak masuk PAUD/TK minimal 1 tahun sebelum SD demi kesiapan mental dan karakter. Selain itu, siswa yang naik ke kelas III sangat dianjurkan masuk Madrasah Sore, karena ijazahnya menjadi poin prioritas saat masuk SMP kelak.

​Kepada 19 siswa kelas VI yang lulus tahun ini—dan seluruhnya sukses menembus SMP pilihan—Andi menitipkan pesan mendalam. “Jagalah nama baik sekolah kita. Jangan sampai kalian terlibat tawuran atau sering bolos. Kalian semakin dewasa, semakin tinggi pula pemikiran kalian,” pesannya, yang kemudian ditutup dengan sebuah pantun jenaka penuh makna tentang kerja sama dan prestasi.

​Tidak hanya sekadar seremoni perpisahan, acara ini juga diwarnai aksi sosial yang menyentuh hati berupa pembagian santunan kepada 11 siswa yatim di SDN Mitra Budaya.

​Setelah prosesi pelepasan 19 siswa kelas VI selesai, panggung langsung diguncang oleh berbagai penampilan kreasi seni dan budaya dari para siswa. Mengenakan pakaian adat dan menampilkan berbagai bakat, anak-anak tampil dengan penuh percaya diri.

​Meski pihak sekolah meminta maaf atas kesederhanaan acara yang tanpa suguhan camilan maupun makan siang, para orang tua justru tidak ambil pusing. Mereka membawa bekal masing-masing dan larut dalam kegembiraan, menyaksikan anak-anak mereka menari, menyanyi, dan merayakan kelulusan dengan penuh tawa sekaligus tetesan air mata haru.

Kapolsek Selaparang Pimpin Pengamanan Eksekusi Lahan, Pastikan Proses Berjalan Aman dan Kondusif

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Kapolsek Selaparang Pimpin Pengamanan Eksekusi Lahan, Pastikan Proses Berjalan Aman dan Kondusif

Warta in
Mataram, NTB – Polsek Selaparang mengerahkan sejumlah personel untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi lahan dan bangunan oleh Pengadilan Negeri Mataram di Jalan Pemuda No. 28, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Kamis (25/06/2026).

Pengamanan dipimpin langsung Kapolsek Selaparang Iptu Zulharman Lutfi, SH., dengan melibatkan personel Polsek Selaparang, Polresta Mataram, serta unsur TNI dari Koramil Selaparang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian eksekusi berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur.

Kapolsek menjelaskan, pengamanan merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, termasuk proses eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan.

“Pengamanan ini bertujuan mengantisipasi adanya aksi penolakan atau hal-hal lain yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan eksekusi maupun situasi kamtibmas. Kehadiran kami semata-mata untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan kondusif,” ujar Kapolsek.

Menurutnya, pelaksanaan eksekusi lahan kerap memiliki potensi munculnya reaksi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Karena itu, kehadiran aparat keamanan diperlukan sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya konflik maupun tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Eksekusi tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum terkait sengketa antara pihak pemohon dan termohon.

Kapolsek menegaskan bahwa Polri tidak terlibat dalam substansi perkara perdata yang disengketakan, melainkan hanya bertugas memberikan pengamanan agar proses yang dilaksanakan oleh pengadilan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

“Kepolisian hanya mengawal pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Mataram agar seluruh proses dapat berlangsung tertib, aman, dan tidak menimbulkan gangguan kamtibmas,” tutupnya.

Berkat sinergi antara Polri, TNI, dan pihak terkait, pelaksanaan pengamanan berlangsung kondusif sehingga proses eksekusi dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Selaparang.(sr/hpm)

Kunker ke Polres KLU , Kapolda NTB Salurkan Bansos, Komitmen Integritas dan Tanam Pohon Penghijauan

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Kunker ke Polres KLU , Kapolda NTB Salurkan Bansos, Komitmen Integritas dan Tanam Pohon Penghijauan

Warta.in
Lombok Utara, NTB— Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., Kamis (25/6/2026), melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Lombok Utara dengan rangkaian kegiatan sosial, penghijauan, hingga penguatan integritas personel, belum lama ini.

Kapolda NTB tiba di Mako Polres Lombok Utara bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTB Ny. Bulawan Widihastuti Kalingga dan rombongan. Kedatangan rombongan disambut Kapolres Lombok Utara, jajaran pejabat utama Polres, serta pengurus Bhayangkari Cabang Lombok Utara.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut yakni penyerahan bantuan sosial kepada purnawirawan Polri, warakawuri, anak yatim, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu. Kegiatan berlangsung bersama unsur Forkopimda Kabupaten Lombok Utara di Garasi Barat Mako Polres Lombok Utara.

“Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian dan kebersamaan. Kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat yang selama ini turut mendukung tugas-tugas kepolisian,” ujar Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja.

Usai penyaluran bantuan sosial, Kapolda bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTB dan Forkopimda melaksanakan penanaman pohon rindang di Lapangan Apel Polres Lombok Utara. Kegiatan tersebut menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya menciptakan kawasan kerja yang lebih asri.

“Menanam pohon hari ini bukan hanya untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga investasi bagi generasi mendatang. Lingkungan yang hijau akan memberi manfaat besar bagi kehidupan masyarakat,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda juga melakukan pengecekan sejumlah fasilitas pelayanan dan pendukung operasional, mulai dari ruang SPKT, ruang tahanan, ruang penyimpanan barang bukti hingga gudang logistik tempat penyimpanan senjata api.

Pengecekan dilakukan guna memastikan seluruh sarana pendukung pelayanan publik dan operasional kepolisian berada dalam kondisi baik serta dikelola sesuai prosedur yang berlaku.

“Setiap fasilitas harus terjaga dengan baik. Pengelolaan tahanan, barang bukti, maupun senjata api membutuhkan pengawasan yang ketat agar pelaksanaan tugas berjalan aman dan profesional,” tegas Kapolda.

Rangkaian kegiatan berlanjut dengan penandatanganan pakta integritas personel Polres Lombok Utara terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, pelanggaran disiplin, serta kode etik profesi Polri. Kegiatan tersebut diikuti pejabat utama, kapolsek jajaran, bhabinkamtibmas, dan seluruh personel Polres Lombok Utara.

Kapolda menilai integritas menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena itu, setiap personel dituntut menjaga perilaku dan menjauhi segala bentuk pelanggaran.

“Saya mengajak seluruh anggota menjaga komitmen, disiplin, dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kerja yang profesional dan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, Kapolda NTB bersama Ketua Bhayangkari Daerah NTB dan rombongan meninggalkan Mako Polres Lombok Utara untuk kembali menuju Mataram.

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat soliditas internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempererat hubungan antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.(sr/hpntb)

Wagub NTB Pastikan Masukan DPRD Jadi Dasar Pembenahan Tata Kelola APBD

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Wagub NTB Pastikan Masukan DPRD Jadi Dasar Pembenahan Tata Kelo

  • Warta.in
    Mataram,NTB – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa berbagai pandangan, masukan, dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB akan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Provinsi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan tersebut disampaikan Wagub saat mewakili Gubernur NTB dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB untuk menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Ummi Dinda menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, dan saran kritis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB dan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan,” tegasnya.

Wagub menjelaskan bahwa pemerintah sejalan dengan pandangan DPRD mengenai pentingnya penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset secara produktif, digitalisasi layanan perpajakan, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait pelaksanaan anggaran, Pemerintah Provinsi NTB juga terus melakukan pembenahan kualitas perencanaan, percepatan pengadaa barang dan jasa, serta pengendalian pelaksanaan program agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas keluaran (output) dan dampak (outcome) yang dihasilkan.

Menanggapi perhatian fraksi-fraksi mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Wagub menjelaskan bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 terbentuk dari efisiensi pelaksanaan belanja, pelampauan target pendapatan tertentu, serta transfer pemerintah pusat yang diterima menjelang akhir tahun anggaran. Dana tersebut bukan merupakan dana menganggur, melainkan akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan bahwa APBD diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, antara lain melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB. Berbagai indikator pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Nilai Tukar Petani, menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata dari belanja daerah.

Di bidang tata kelola, pemerintah juga berkomitmen terus menyempurnakan pengelolaan aset daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan piutang, memperkuat pembinaan BUMD, serta menjaga konsistensi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menutup penyampaiannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPRD dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik. Baginya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.(sr/dkisntb)

Takut dan Merasa Terancam, Seorang Ibu Rumah Tangga Tempuh Jalur Hukum

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Warta.in, Jember – Seorang warga Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, melaporkan dugaan tindak pidana pengancaman melalui sarana elektronik ke Polres Jember. Laporan tersebut telah diterima dan tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Masyarakat (STTLPM) yang diterbitkan oleh SPKT Polres Jember pada 25 Juni 2026.

Pelapor, seorang perempuan berinisial HS, warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, mengaku merasa takut dan terancam setelah menerima ucapan bernada ancaman dari seorang pria berinisial T, yang juga merupakan warga Kecamatan Silo.

Berdasarkan keterangan yang tertuang dalam laporan, peristiwa tersebut terjadi pada 19 Juni 2026 sekitar pukul 22.00 WIB. Awalnya, pelapor memiliki persoalan kesalahpahaman dengan istri terlapor. Dalam situasi tersebut, pelapor menerima panggilan telepon dari istri terlapor. Namun, di tengah percakapan, komunikasi tersebut diambil alih oleh terlapor.

Menurut pengakuan pelapor, terlapor kemudian melontarkan kata-kata kasar dan makian. Tidak hanya itu, terlapor juga diduga menyampaikan ancaman yang membuat pelapor merasa tidak aman dan khawatir terhadap keselamatan dirinya.

Merasa tertekan dan terancam akibat perkataan tersebut, pelapor akhirnya mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Jember untuk menyampaikan pengaduan secara resmi.
Dalam laporan yang diterima pihak kepolisian, perkara tersebut dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana pengancaman menggunakan media elektronik. Saat ini, laporan telah diterima oleh Polres Jember dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk menyelesaikan setiap persoalan secara bijak dan menghindari penggunaan kata-kata maupun tindakan yang mengandung unsur ancaman, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi elektronik, karena dapat berimplikasi hukum.

Hingga berita ini ditulis, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut guna memastikan fakta-fakta yang terjadi serta menentukan langkah hukum selanjutnya.

DPC LBH HARIMAU RAYA . Bekasi Aksi Damai usut tuntas segel perusahaan yang melanggar Hukum Ketenagakerjaan

Penulis
Dika Carnika
-
0

Bekasi – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Harimau Raya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bekasi Raya, menggelar aksi damai di kantor pemerintah daerah kabupaten Bekasi, kamis (25/06/2026).

Aksi damai yang diikuti sekitar 150 orang diantaranya Kuasa hukum dan paralegal, hadir pula ketua umum Dimas Wahyu S.H,. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPC LBH Harimau Bekasi Raya, Maret Sianturi, masa aksi tersebut meminta tindak lanjut atas laporan dugaan persoalan ketenagakerjaan dan kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Surya Technology Industri serta LPK Hurip Sukses Mandiri.

Dalam aksinya menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai laporan dan keluhan masyarakat mengenai lemahnya pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi, termasuk masih beroperasinya perusahaan outsourcing yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Ketua DPC Bekasi Raya, Maret Sianturi, dalam orasinya, kami meminta disnaker dan wasnaker segera usut kasus ini dan menyegel LPK Hurip Sukses Mandiri yang telah melanggar norma-norma hukum ketenagakerjaan, dimana didalam hasil investigasi LBH Harimau Raya ditemukan bahwa tenaga kerja yang melalui LPK Hurip Sukses Mandiri ini tidak diberikan atau dibekali BPJS Ketenagakerjaan, maka kondisi ini tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif semata. Situasi tersebut berpotensi menunjukkan adanya kegagalan pengawasan atau penyimpangan yang harus diusut secara serius oleh pihak yang berwenang, ungkapnya.

Dalam aksi tersebut penyapaian orasipun bergantian, yang intinya meminta adanya langkah konkret dari intansi terkait, khususnya mengenai pengawasan terhadap perusahaan dan lembaga pelatihan kerja yang dilaporkan, serta meminta solusi nyata kepada dinas terkait atas masih banyaknya pengangguran yang ada di kabupaten bekasi.

 

Usai pelaksanaan istirahat, prwakilan masa diterima untuk audensi dikantor Dinas Tenaga Kerja, audensi dihadiri Plh. Sekertaris DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Andi Akbar S.H,.M.SI,. Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, Fahmi, unsur Disnaker Kabupaten Bekasi, Kanit Intelkam Polsek Cikarang Pusat, IPTU Anwar Fadilah, S.H,.M.H,. Serta Perwakilan LBH Harimau Raya.

 

Dalam audensi tersebut, pihak LBH Harimau Raya, menyampaikan, bahwa mereka telah melayangkan somasi 1 dan 2, dan meminta perkembangan penaganan laporan disampaikan secara terbuka. Mereka juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan serta kepastian bagi pekerja yang terdampak, serta menindak tegas bagi perusahaan yang telah melanggar hukum ketenagakerjaan.

 

Menanggapi aspirasi tersebut, Andi Akbar, menyampaikan, bahwa dokumen dan laporan yang disampaikan akan dipelajari sesuai prosedur. Ia mejelaskan bahwa kewenangan pengawasan ketenagakerjaan berada pada pemerintah provinsi Jawa Barat, sementara Disnaker Kabupaten Bekasi, akan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan adanya tindak lanjut.

Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, Fahmi, menyampaikan, bahwa laporan mengenai pihak yang disampaikan dalam audensi telah diterima dan sedang dalam proses penanganan dan kami akan bentuk tim untuk melakukan pemeriksaan serta investigasi yang mendalam sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkembangannya kami akan infokan secepatnya.

Sumber : LBH Harimau Raya DPC Bekasi Raya

Rutan Kelas I Palembang Jadi Lokasi Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil MTU Kementerian PUPR

Penulis
Susantoplaju
-
0

Warta.In | Palembang, 25 Juni 2026 – Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pembinaan kemandirian melalui pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil Mobile Training Unit (MTU) yang diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Asisten II Pemerintah Kota Palembang yang hadir mewakili Wali Kota Palembang. Turut hadir dalam kegiatan pembukaan tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Yulius Sahruzah, sebagai bentuk dukungan terhadap program peningkatan kompetensi dan pembinaan kemandirian warga binaan.

Dalam kegiatan tersebut, Asisten II Pemerintah Kota Palembang didampingi oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kota Palembang, di antaranya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palembang, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) Kota Palembang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, serta Camat Ilir Barat I.

Pelaksanaan sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pengakuan keterampilan kerja yang sesuai dengan standar kompetensi nasional di bidang jasa konstruksi. Program tersebut juga menjadi wujud sinergi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian PUPR dalam memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan sebagai persiapan memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Seluruh peserta mengikuti tahapan sertifikasi yang meliputi verifikasi administrasi, asesmen kompetensi, hingga penilaian oleh asesor yang berwenang. Melalui proses tersebut, peserta diharapkan memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui secara resmi dan dapat meningkatkan daya saing serta peluang kerja di masa mendatang.

Kepala Rutan Kelas I Palembang, M. Rolan, menyampaikan bahwa Rutan Kelas I Palembang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian yang berkelanjutan. Melalui sertifikasi kompetensi ini, warga binaan diharapkan memiliki keterampilan yang terstandarisasi dan siap berkontribusi secara produktif setelah kembali ke tengah masyarakat.

Kehadiran Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Selatan bersama unsur Pemerintah Kota Palembang dalam kegiatan ini menunjukkan kuatnya sinergi antarinstansi dalam mendukung program pembinaan warga binaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesiapan kerja.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, lancar, dan kondusif. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pembinaan di Rutan Kelas I Palembang sekaligus mendukung terciptanya warga binaan yang kompeten, mandiri, dan siap bersaing di dunia kerja.

Polres Jember Ukir Prestasi, Sabet Juara I Lomba TPTKP dan Olah TKP Polda Jawa Timur

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Warta.in, Jember – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Polres Jember. Tim Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan Olah TKP Polres Jember berhasil meraih Juara I dalam Lomba TPTKP dan Olah TKP jajaran Polda Jawa Timur yang digelar dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80, Kamis (25/6/2026).

Dalam ajang bergengsi yang diselenggarakan di Mapolda Jawa Timur tersebut, Tim Polres Jember berhasil menyisihkan sejumlah peserta dari berbagai satuan kewilayahan dan keluar sebagai yang terbaik. Sementara itu, Polres Lamongan meraih Juara II dan Polres Trenggalek menempati Juara III.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., serta Kapusinafis Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mashudi, S.I.K., S.H., M.Hum., beserta para Pejabat Utama Polda Jawa Timur.

Keberhasilan Tim TPTKP dan Olah TKP Polres Jember menjadi bukti nyata profesionalisme, kemampuan, dan dedikasi personel dalam bidang identifikasi serta penanganan tempat kejadian perkara. Prestasi ini sekaligus menunjukkan komitmen Polres Jember dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang presisi, modern, dan berorientasi pada penegakan hukum yang profesional.

Capaian tersebut juga menjadi kado istimewa bagi keluarga besar Polres Jember dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan raihan prestasi ini, Polres Jember semakin menegaskan eksistensinya sebagai institusi yang tidak hanya hadir menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guna mewujudkan pelayanan Polri yang humanis dan semakin dipercaya masyarakat.

Tepat Sasaran, 541 Keluarga di Desa Purun Terima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah.

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Tepat Sasaran, 541 Keluarga di Desa Purun Terima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah.

Warta.in//PALI, SUMATERA SELATAN – Di selah-selah situasi ekonomi masyarakat yang menantang akibat melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bergerak cepat mengeksekusi program jaring pengaman sosial. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026 yang menyasar langsung masyarakat yang membutuhkan.

Dalam komitmen menjaga ketahanan pangan di tingkat desa, sebanyak 541 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) asal Desa Purun, Kecamatan Penukal, secara resmi menerima paket bantuan pangan gratis. Aksi nyata kepedulian pemerintah ini dipusatkan di Kantor Desa Menengah Besar Desa Purun pada Kamis (25/06/2026), dimulai sejak pukul 08.00 WIB.

Demi meringankan beban dapur masyarakat secara signifikan, setiap keluarga yang terdata menerima paket bantuan dengan volume yang cukup besar. Bantuan tersebut terdiri dari 20 kilogram beras dengan kualitas baik serta 4 liter minyak goreng kemasan rakyat merek MinyaKita. Kombinasi kedua komoditas utama ini diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi yang efektif selama beberapa pekan ke depan.

Guna Tepat Sasaran Kepala Desa Purun, Nur Efendi, menegaskan bahwa seluruh warga yang masuk dalam daftar penerima manfaat kali ini telah melalui proses penyaringan yang ketat, transparan, dan akuntabel. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya para petani atau pekebun.

“Sebelum bantuan ini diturunkan, kami dari pemerintah desa sudah melaksanakan musyawarah bersama. Tujuannya jelas, agar seluruh penerima manfaat yang keluar namanya memang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kali ini ada 541 KPM yang berhasil terbantu,” ujar Nur Efendi saat dikonfirmasi oleh media melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (25/06/2026).

Meski kuota kali ini sangat membantu, Nur Efendi tidak menampik adanya tantangan di lapangan terkait dinamika data kemiskinan. Beliau berharap kuota bantuan pangan ini dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah di masa mendatang.

“Semoga dengan adanya bantuan ini, masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaatnya dan sedikit meringankan beban ekonomi mereka, apalagi di tengah harga sembako yang serba naik seperti sekarang. Kami juga berharap ke depannya bantuan pangan ini akan lebih ditingkatkan lagi jumlahnya. Jika memungkinkan, kami sebagai pemerintah desa ingin mengusulkan tambahan kuota kepada pemerintah pusat. Sebab, di lapangan kami melihat masih ada warga yang betul-betul layak menerima bantuan namun mengeluh belum mendapatkan bansos pangan gratis ini,” tambahnya secara terbuka.

Regulasi Ketat dan Fleksibilitas KemanusiaanMerujuk pada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbanas) Nomor 9 Tahun 2023, program CPP ini memang memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem serta keluarga yang terindikasi rawan pangan dan gizi. Guna menegakkan prinsip keadilan dan validitas data, setiap warga wajib membawa dokumen kependudukan asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat verifikasi langsung di lokasi penyerahan.

Kendati menerapkan aturan administrasi yang ketat, Pemerintah Desa Purun tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dalam teknis pembagian di lapangan. Menyadari tidak semua warga memiliki fisik yang prima untuk mengantre, pihak panitia memberikan kelonggaran hukum bagi lansia, penyandang disabilitas, atau warga yang sedang sakit. Proses pengambilan bantuan bagi kelompok rentan tersebut dapat diwakilkan sepenuhnya oleh anggota keluarga terdekat yang berada dalam satu Kartu Keluarga.

Antusiasme dan Harapan WargaProgram intervensi pangan ini langsung disambut dengan antusiasme tinggi dan rasa haru oleh para ibu rumah tangga di Desa Purun.

Kehadiran bantuan beras dan minyak goreng gratis ini dinilai datang di waktu yang sangat tepat saat kondisi keuangan domestik warga mulai terhimpit kenaikan harga pasar.

Salah seorang ibu rumah tangga yang hadir dalam antrean mengungkapkan rasa lega dan syukurnya yang mendalam setelah menerima paket pangan tersebut.“Kami merasa sangat bersyukur atas bantuan ini.

Terima kasih banyak kepada Pemerintah Kabupaten PALI dan terkhususnya kepada pihak Desa Purun yang telah berempati dengan kondisi kami di bawah. Sebagai ibu-ibu, kami sangat senang karena saat berbelanja di pasar belakangan ini, semua kebutuhan pokok rata-rata harganya sedang naik semua. Bantuan beras 20 kilo dan minyak ini jelas sangat mengurangi pengeluaran dapur kami,” tuturnya dengan wajah sumringah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pendistribusian bansos pangan CPP di lokasi berjalan dengan sangat tertib, aman, dan kondusif tanpa ada kendala berarti. Program berkala ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen penanggulangan inflasi sesaat, melainkan menjadi bukti otentik dari komitmen jangka panjang Pemerintah Desa Purun dan Kabupaten PALI dalam membangun fondasi ketahanan pangan yang kokoh di seluruh wilayah pedesaan.

(Salam Kompak Selalu, Siap Membangun Desa)

123...1,458Halaman 1 dari 1,458