Beranda blog

Kodim 0212/TU Pembangunan Jembatan Sungai Sumbereng di Humbahas Demi Kepentingan Rakyat

0

Warta.in Humbahas – Pembangunan Jembatan Beton Tahap VIIC di Sungai Sumbereng, Desa Marpadan, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), terus berjalan. Hingga Kamis (19/11/2026), progres pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Marpadan dengan Desa Sihas Toruan tersebut telah mencapai 36,60 persen.

Dalam pengerjaan Personel jajaran Kodim bersama masyarakat setempat bergotong royong melaksanakan sejumlah pekerjaan fisik. Kegiatan difokuskan pada pemasangan pasangan pondasi serta pengangkutan material berupa pasir dan semen ke lokasi pembangunan.

Jembatan beton tersebut memiliki panjang sekitar 14 meter dan lebar 3 meter. dengan adanya Jembatan diharapkan dapat memperlancar akses transportasi masyarakat, sekaligus mempermudah mobilitas warga antara kedua desa yang selama ini membutuhkan sarana penghubung.

Kapendam I/BB Kol Inf Sandy S.I.P., M.Han mengatakan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk mengatasi kesulitan transportasi masyarakat di wilayah pedesaan. Infrastruktur ini diharapkan mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Keberadaan jembatan juga memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa. Dengan akses transportasi yang semakin mudah, warga diharapkan dapat membawa hasil pertanian ke kota dengan lebih lancar sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain sektor ekonomi, pembangunan jembatan juga memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Anak-anak sekolah yang sebelumnya harus menempuh perjalanan jauh diharapkan dapat memangkas waktu perjalanan sehingga bisa tiba di sekolah tepat waktu dan kegiatan belajar mengajar berlangsung sesuai jadwal yang di tentukan. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

*Dari Bandar Lampung ke Shenzhen: Dua Deklarasi Perdamaian dalam Satu Momentum Sejarah, Kebetulankah?*

0

*Dari Bandar Lampung ke Shenzhen: Dua Deklarasi Perdamaian dalam Satu Momentum Sejarah, Kebetulankah?*

_Editorial November 2026 PPWI_

Jakarta – Dunia internasional baru saja menyaksikan dua peristiwa yang menarik untuk dicermati dalam perspektif perdamaian, diplomasi, kemanusiaan, dan filsafat sejarah. Dalam rentang waktu hanya delapan hari, dua deklarasi yang membawa pesan serupa tentang pentingnya perdamaian dunia muncul dari dua forum dengan karakter, skala, dan aktor yang sangat berbeda.

Peristiwa pertama adalah lahirnya _Bandar Lampung Declaration_ pada 11 November 2026 di Bandar Lampung, Indonesia, yang digagas oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama jejaring tokoh, jurnalis, akademisi, aktivis perdamaian, dan mitra internasionalnya. Peristiwa kedua adalah lahirnya deklarasi bersama menuju perdamaian yang melibatkan tiga pemimpin negara berkekuatan global, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, pada 19 November 2026 di Shenzhen, Tiongkok.

Kedua peristiwa tersebut memiliki latar belakang kelembagaan dan politik yang berbeda. Bandar Lampung Declaration lahir dari inisiatif masyarakat sipil dan komunitas pers internasional, sedangkan deklarasi Shenzhen merupakan hasil pertemuan langsung tiga kepala negara yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap tatanan geopolitik dunia.

Namun, keduanya mempertemukan satu gagasan mendasar: perdamaian dunia tidak dapat diwujudkan melalui kekuatan senjata semata, melainkan membutuhkan dialog, kerja sama, penghormatan terhadap kedaulatan, stabilitas, dan tanggung jawab kemanusiaan.

Pertanyaannya kemudian menjadi menarik: apakah kedekatan waktu kedua peristiwa tersebut hanya kebetulan? Apakah terdapat hubungan pemikiran, pengaruh, atau keterkaitan yang belum terlihat? Ataukah keduanya merupakan bagian dari suatu dinamika sejarah yang lebih besar, ketika berbagai kekuatan manusia secara bersamaan mulai bergerak menuju kesadaran baru tentang pentingnya perdamaian?

*Dua Deklarasi, Dua Dunia, Satu Pesan Kemanusiaan*

Bandar Lampung Declaration lahir dalam rangkaian peringatan 19 tahun PPWI melalui seminar internasional yang diselenggarakan pada 11 November 2026 di Hotel Emersia, Bandar Lampung. Forum tersebut mempertemukan diplomat, tokoh pers, akademisi, aktivis, dan perwakilan organisasi internasional dari sejumlah negara.

Sejumlah diplomat yang hadir antara lain Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Gennadievich Tolchenov; Duta Besar Suriah, Abdulmonem Annan; serta perwakilan Kedutaan Besar Maroko, Tamou Samri. Tokoh-tokoh internasional lainnya juga berpartisipasi secara langsung maupun daring.

Gagasan utama deklarasi tersebut adalah memperkuat peran jurnalis warga dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Pesannya mencakup penghentian konflik bersenjata, penyelesaian perselisihan melalui dialog, perlindungan hak asasi manusia, penguatan jurnalisme yang bertanggung jawab, serta dorongan agar sumber daya dunia lebih banyak diarahkan kepada pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan manusia.

Delapan hari kemudian, tepatnya 19 November 2026, sebuah peristiwa diplomatik bersejarah berlangsung di Shenzhen. Donald Trump, Vladimir Putin, dan Xi Jinping bertemu dalam pertemuan trilateral pertama yang melibatkan ketiga kepala negara tersebut secara bersama-sama. Pertemuan itu menghasilkan _U.S.-Russia-China Heads of State Declaration toward Peace._

Dalam deklarasi tersebut, ketiga negara menyampaikan komitmen mengenai reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, stabilitas pasokan energi, penghormatan terhadap prinsip persetujuan negara dan kekebalan pejabat negara, serta dialog untuk mengurangi risiko nuklir dan mencegah proliferasi senjata nuklir. Salah satu pernyataan paling penting menegaskan bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh pernah terjadi.

Meskipun substansi dan jangkauan kedua deklarasi berbeda, terdapat persamaan nilai yang cukup jelas. Keduanya menempatkan perdamaian sebagai kebutuhan mendasar bagi kelangsungan peradaban manusia.

*Mengapa Kedua Peristiwa Terjadi dalam Waktu yang Berdekatan?*

Untuk menjawab pertanyaan ini secara objektif, ada beberapa kemungkinan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, keduanya merupakan respons terhadap situasi global yang sama. Dunia sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, konflik bersenjata, persaingan kekuatan besar, ancaman nuklir, krisis kemanusiaan, dan ketegangan ekonomi internasional. Perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, serta persaingan strategis Amerika Serikat dan Tiongkok telah memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas dunia.

Dalam situasi demikian, munculnya berbagai inisiatif perdamaian dari kelompok masyarakat sipil maupun pemerintah merupakan sesuatu yang wajar. Ketika ancaman terhadap kehidupan manusia semakin besar, kebutuhan untuk mencari jalan keluar melalui perdamaian juga semakin mendesak.

Dengan demikian, kedua deklarasi dapat dipahami sebagai respons yang berbeda terhadap persoalan global yang sama.

Kedua, terdapat kemungkinan konvergensi pemikiran tanpa koordinasi langsung. Dalam hubungan internasional, tidak semua gerakan yang memiliki tujuan serupa harus berasal dari perencanaan bersama. Dua kelompok yang tidak saling berkomunikasi pun dapat menghasilkan gagasan yang hampir sama karena menghadapi kenyataan dan tantangan zaman yang serupa.

PPWI, melalui Bandar Lampung Declaration, menyampaikan aspirasi masyarakat sipil dan komunitas jurnalis warga. Sementara itu, tiga pemimpin negara dalam deklarasi Shenzhen berbicara dari perspektif kepentingan strategis, keamanan nasional, dan stabilitas internasional.

Keduanya dapat dipandang sebagai dua jalur yang berbeda menuju kebutuhan yang sama: menciptakan kondisi dunia yang lebih stabil dan menghindari kehancuran akibat konflik bersenjata.

Ketiga, kedekatan waktu kedua deklarasi memiliki nilai simbolis dan historis. Jarak delapan hari antara 11 dan 19 November 2026 memberikan alasan yang menarik untuk menghubungkan kedua peristiwa tersebut dalam sebuah refleksi sejarah. Akan tetapi, kedekatan kronologis tidak otomatis membuktikan adanya hubungan organisatoris, komunikasi rahasia, atau koordinasi politik.

Sampai saat ini, tidak terdapat bukti publik yang menunjukkan bahwa PPWI menyusun Bandar Lampung Declaration atas arahan atau berdasarkan kesepakatan dengan pemerintahan Amerika Serikat, Rusia, maupun Tiongkok. Demikian pula, belum ada bukti bahwa deklarasi para pemimpin tersebut dipengaruhi secara langsung oleh deklarasi yang lahir di Bandar Lampung.

Karena itu, lebih tepat menyebut keduanya sebagai dua peristiwa independen yang menunjukkan konvergensi aspirasi perdamaian, bukan sebagai dua bagian dari satu operasi yang telah direncanakan bersama.

*Membaca Fenomena Ini melalui Pemikiran Para Filsuf Dunia*

Fenomena munculnya dua deklarasi perdamaian dalam waktu berdekatan dapat dipahami lebih mendalam melalui sejumlah pemikiran filosofis. Immanuel Kant (1724–1804) melihat bahwa perdamaian sebagai tujuan rasional peradaban. Melalui karya terkenalnya, _Perpetual Peace_, Kant mengemukakan gagasan bahwa perdamaian abadi harus dibangun melalui hukum, hubungan antarnegara yang adil, dan kerja sama internasional.

Dalam perspektif Kant, perdamaian bukan sekadar keadaan ketika peperangan berhenti sementara. Perdamaian merupakan tatanan yang harus dibangun secara sadar melalui institusi, kesepakatan, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum.

Kedua deklarasi dapat dibaca sebagai ekspresi dari kebutuhan tersebut. PPWI menyuarakannya melalui masyarakat sipil dan jurnalisme, sedangkan tiga kepala negara menyampaikannya melalui diplomasi tingkat tertinggi.

Namun, Kant juga memberikan peringatan bahwa perdamaian tidak akan bertahan apabila hanya didasarkan pada kepentingan sementara negara-negara kuat.

Sejalan dengan itu Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) melihat kedua peristiwa di dua tempat dan actor yang berbeda itu sebagai perjalanan sejarah dan perkembangan kesadaran manusia. Hegel memandang sejarah sebagai proses perkembangan kesadaran manusia dan perwujudan kebebasan melalui dinamika kehidupan masyarakat dan institusi.

Pemikiran Hegel membuka ruang bagi interpretasi bahwa berbagai peristiwa yang tampak terpisah dapat menjadi bagian dari perkembangan sejarah yang lebih luas. Dalam konteks ini, lahirnya Bandar Lampung Declaration dan deklarasi Shenzhen dapat dilihat sebagai dua manifestasi dari meningkatnya kesadaran mengenai kebutuhan akan stabilitas dan perdamaian dunia.

Keduanya tidak harus saling menyebabkan. Bisa saja keduanya muncul sebagai bagian dari perkembangan kesadaran sejarah yang sama, yaitu bahwa pendekatan konfrontatif semakin sulit dipertahankan di tengah risiko kehancuran global.

Bagi Carl Gustav Jung (1875–1961), Deklarasi Bandar Lampung dan Shenzhen Agreement toward Peace adalah sebuah fenomena sinkronisitas dan kebetulan yang bermakna. Jung memperkenalkan konsep _synchronicity_, yaitu kemunculan dua atau lebih peristiwa yang tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang dapat dibuktikan, tetapi memiliki hubungan makna bagi orang yang mengamatinya.

Konsep ini sangat menarik untuk membaca kedekatan waktu kedua deklarasi. Bayangkan: sebuah organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyelenggarakan forum perdamaian pada 11 November, sementara delapan hari kemudian tiga pemimpin negara dengan kekuatan militer dan ekonomi terbesar di dunia mengeluarkan deklarasi yang juga berbicara tentang perdamaian.

Apakah ini hanya kebetulan kalender? Dalam perspektif Jung, seseorang dapat memaknai kemunculan kedua peristiwa tersebut sebagai sinkronisitas, yakni kebetulan yang memiliki arti simbolis.

Namun, penting ditegaskan bahwa sinkronisitas merupakan konsep interpretatif dalam psikologi analitis. Ia bukanlah bukti ilmiah tentang adanya kekuatan tersembunyi yang mengatur atau menghubungkan kedua peristiwa tersebut.

Dari filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche (1844–1900), fenomena Bandar Lampung, Indonesia, dan Shenzhen, Tiongkok, melahirkan pertanyaan tentang kehendak kekuasaan. Pemikiran Nietzche tentang _will to power_ atau kehendak untuk berkuasa memberikan perspektif kritis mengenai hubungan antara kekuasaan, kepentingan, dan tindakan manusia.

Dari perspektif ini, deklarasi perdamaian yang dikeluarkan para pemimpin dunia tidak boleh hanya dinilai berdasarkan kata-kata yang indah. Dunia juga perlu mengamati kepentingan politik, ekonomi, dan strategis yang berada di balik setiap kesepakatan.

Demikian pula, masyarakat internasional perlu menguji apakah deklarasi Shenzhen benar-benar menghasilkan pengurangan ketegangan atau sekadar memperkuat posisi tawar ketiga negara. Perspektif kritis ini penting agar perdamaian tidak menjadi slogan diplomatik yang menutupi kepentingan kekuasaan.

*Adakah Kekuatan Besar yang Mengatur Keselarasan Peristiwa Ini?*

Pertanyaan yang lebih mendalam adalah apakah kedua peristiwa tersebut merupakan bagian dari suatu kekuatan besar yang mengatur perjalanan sejarah manusia? Dalam tradisi filsafat dan spiritualitas, gagasan mengenai kekuatan yang lebih tinggi daripada kehendak individual manusia telah lama dikenal.

Filsafat Stoik, misalnya, mengenal konsep _Logos_, yaitu prinsip rasional universal yang dianggap mendasari keteraturan alam semesta. Para pemikir Stoik seperti Marcus Aurelius (121-180) meyakini bahwa manusia merupakan bagian dari tatanan alam yang lebih luas dan memiliki tanggung jawab untuk hidup selaras dengan akal budi serta kepentingan bersama.

Dalam tradisi pemikiran keagamaan, konsep tersebut dapat dikaitkan dengan kehendak Tuhan atau _divine providence,_ yakni keyakinan bahwa perjalanan kehidupan dan sejarah manusia berada dalam pengetahuan serta ketentuan Sang Pencipta. Dari sudut pandang ini, seseorang dapat memaknai kemunculan dua deklarasi perdamaian dalam waktu berdekatan sebagai momentum yang memiliki arti spiritual. Mungkin, bagi orang-orang yang meyakini adanya keteraturan ilahi, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa umat manusia sedang memperoleh kesempatan untuk memperbaiki arah perjalanan peradabannya.

Namun, pendekatan filosofis dan spiritual tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan faktual. Tidak tersedia bukti yang dapat memastikan bahwa ada kekuatan supranatural yang secara khusus mengatur jadwal, isi, atau hubungan kedua deklarasi tersebut. Yang dapat dikatakan adalah bahwa sejarah sering mempertemukan berbagai kehendak manusia pada momentum ketika kebutuhan bersama menjadi sangat mendesak.

Dengan demikian, gagasan tentang kekuatan yang lebih besar dapat menjadi refleksi moral dan spiritual, bukan tuduhan tentang adanya konspirasi atau klaim mengenai koordinasi tersembunyi.

*Tantangan terhadap Deklarasi Shenzhen: Perdamaian Harus Dibuktikan dengan Tindakan*

Meskipun kesepakatan tersebut memiliki arti diplomatik yang penting, sejumlah pengamat menilai hasil konkretnya masih terbatas. Deklarasi itu belum menghasilkan mekanisme pengendalian senjata nuklir yang terperinci, jadwal pelaksanaan, maupun kesepakatan penyelesaian perang Ukraina. Konflik tersebut bahkan tidak disebut secara langsung dalam dokumen akhirnya.

Selain itu, kesepakatan mengenai reformasi PBB dan pembatasan penyalahgunaan yurisdiksi lembaga peradilan internasional perlu diuji dari perspektif keadilan universal. Perdamaian tidak boleh menjadi alasan bagi negara-negara kuat untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Inilah salah satu ruang penting bagi Bandar Lampung Declaration untuk memberikan kontribusi pemikiran. Jika deklarasi Shenzhen mewakili kesepakatan diplomatik tiga kekuatan besar, Bandar Lampung Declaration dapat mengingatkan bahwa perdamaian harus melibatkan suara masyarakat, korban konflik, jurnalis, kelompok rentan, dan negara-negara yang tidak memiliki kekuatan geopolitik besar.

Perdamaian yang hanya dirundingkan oleh negara-negara kuat, tanpa melibatkan pihak-pihak yang mengalami dampak konflik, berisiko menghasilkan stabilitas politik yang tidak selalu identik dengan keadilan.

*Wilson Lalengke dan Peran PPWI: Menghubungkan Suara Rakyat dengan Diplomasi Dunia*

Dalam konteks tersebut, inisiatif Wilson Lalengke bersama PPWI dan jejaring internasionalnya memiliki relevansi tersendiri. Sebagai organisasi jurnalis warga, PPWI tidak memiliki kekuatan militer, kewenangan diplomatik negara, ataupun instrumen ekonomi untuk memengaruhi keputusan para pemimpin dunia secara langsung.

Namun, organisasi masyarakat sipil memiliki kekuatan lain, yakni kemampuan membangun kesadaran publik, menyampaikan aspirasi kemanusiaan, dan menghubungkan masyarakat lintas negara. Bandar Lampung Declaration dapat menjadi sarana untuk mengingatkan para pemimpin dunia bahwa keputusan politik dan militer pada akhirnya menyangkut kehidupan manusia.

Dalam perspektif Wilson Lalengke, keberhasilan perdamaian seharusnya tidak diukur dari seberapa kuat suatu negara menguasai negara lain. Ia harus dinilai dari seberapa besar kemampuannya menciptakan kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera bagi rakyatnya.

Pada poin penting ini, jurnalis warga harus menjadi jembatan komunikasi antarmasyarakat, bukan instrumen propaganda atau permusuhan. Oleh karena itu, PPWI memiliki peluang untuk mengembangkan Bandar Lampung Declaration menjadi gerakan internasional melalui diplomasi masyarakat sipil, kampanye media, dialog lintas bangsa, dan kerja sama kemanusiaan.

*Kebetulan yang Bermakna atau Momentum Sejarah?*

Kedua deklarasi tersebut memang menarik karena lahir hanya berselang delapan hari, berasal dari dua lingkungan yang sangat berbeda, tetapi membawa pesan utama yang beririsan. Apakah keduanya saling berhubungan secara langsung? Belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan demikian.

Apakah keduanya merupakan bagian dari kecenderungan sejarah yang lebih besar? Interpretasi tersebut memiliki dasar filosofis yang layak dipertimbangkan.

Apakah terdapat kekuatan ilahi yang mengatur keselarasan peristiwa tersebut? Itu merupakan wilayah keyakinan spiritual yang tidak dapat dipastikan melalui bukti politik maupun sejarah yang tersedia.
Namun, ada satu hal yang tidak membutuhkan perdebatan panjang: dunia membutuhkan perdamaian, dan setiap inisiatif yang sungguh-sungguh memperjuangkannya patut memperoleh perhatian.

Justru di sinilah letak nilai historis kedua peristiwa tersebut. Bandar Lampung Declaration menunjukkan bahwa masyarakat sipil dari sebuah kota di Indonesia dapat ikut menyuarakan agenda kemanusiaan dunia. Sementara itu, deklarasi Shenzhen memperlihatkan bahwa tiga pemimpin negara berkekuatan besar pun menyadari pentingnya komunikasi dan stabilitas strategis.

Mungkin keduanya bukan hasil dari satu perencanaan bersama. Akan tetapi, keduanya dapat menjadi bagian dari satu momentum peradaban: meningkatnya kesadaran bahwa konflik berkepanjangan tidak memberikan masa depan yang layak bagi umat manusia. Sebagaimana semangat pemikiran Immanuel Kant, perdamaian harus menjadi tujuan rasional dan moral umat manusia, bukan sekadar jeda di antara dua peperangan.

Dari Bandar Lampung hingga Shenzhen, dari suara jurnalis warga hingga meja perundingan para pemimpin dunia, pesan yang perlu diperjuangkan tetap sama: manusia diciptakan bukan untuk saling menghancurkan, melainkan untuk hidup berdampingan dalam keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan.

Barangkali inilah makna paling penting dari momentum November 2026: bukan siapa yang pertama mengeluarkan deklarasi perdamaian, bukan pula siapa yang memiliki kekuasaan paling besar, melainkan apakah seluruh umat manusia akhirnya bersedia berjalan menuju tujuan yang sama.

_Peace is not the privilege of powerful nations. It is the fundamental right of all humanity._ (TIM/Red)

Jangan Biarkan Mafia Tambang Intimidasi Wartawan, Polres Melawi Ditantang Bertindak

0

MELAWI, KALBAR WARTA IN – Kekerasan, intimidasi, dan penghalangan terhadap jurnalis di Indonesia terus berulang sepanjang 2026, dengan sejumlah kasus menonjol pada Oktober hingga November. Kini kekerasan itu tidak lagi sebatas intimidasi, tetapi sudah menyentuh fisik.

Seorang wartawan yang menyoroti aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dilaporkan mengalami kekerasan fisik oleh oknum yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut.

Jasli dari Lumbung Informasi Borneo Act Sweep mengecam keras peristiwa itu. Menurutnya, insiden ini mencerminkan intimidasi sistematis terhadap profesi jurnalis. Dampaknya tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga seluruh insan pers yang bertugas di Melawi.

“Ini ancaman serius bagi kebebasan pers, salah satu pilar demokrasi. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang, bukan untuk dipukul,” tegas Jasli, Jumat ( 20/11/2026).

Jasli menolak jika perkara ini berakhir dengan permintaan maaf. Ia mendesak Polres Melawi segera memproses kasus tersebut secara hukum, transparan, dan tanpa tebang pilih. Pelaku kekerasan harus diusut dan diadili, bukan didamaikan.

Ia juga meminta aparat tidak berhenti pada kekerasan terhadap wartawan. Aktivitas tambang emas yang disorot korban, yang diduga terstruktur dan terorganisasi, harus diselidiki sampai ke aktor-aktor di baliknya.

“Jangan sampai wartawan yang dipukul, sementara tambang ilegalnya dibiarkan. Jika kekerasan terhadap pers tidak ditindak, ini menjadi pesan buruk bahwa kejahatan boleh melawan kebenaran,” ujarnya.

Landasan hukum
Kerja jurnalistik dijamin dan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:
Pasal 4 ayat (3): pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 8: dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.

Pasal 18 ayat (1): setiap orang yang sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, pelaku dapat dijerat pasal penganiayaan dalam KUHP. Aktivitas tambang ilegal dapat diproses berdasarkan UU Minerba.

Jasli mengajak seluruh organisasi pers, aliansi jurnalis, dan masyarakat sipil mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia meminta aparat menjamin keselamatan korban dan para wartawan yang meliput di Melawi.

(Redaksi menunggu keterangan resmi dari Polres Melawi.)

PRESIDEN PRABOWO BUKAN PENGHIANAT REFORMASI, BELIAU KORBAN FITNAH 1998 YANG TAK PERNAH DIBUKA DENGAN JUJUR

0

Catatan: DR. Suriyanto, S.H., M.H., M.Kn.,*)

Warta.in, Bogor – Sejarah telah mencatat nama Prabowo Subianto sebagai sosok yang paling banyak difitnah dalam sejarah reformasi 1998. Selama hampir tiga puluh tahun, namanya dikaitkan dengan pengkhianatan terhadap reformasi, padahal fakta yang sesungguhnya jauh berbeda. Prabowo bukanlah penghianat reformasi, beliau adalah korban fitnah yang hingga hari ini tidak pernah dibuka dengan jujur kepada rakyat Indonesia. Beliau adalah satu-satunya pemimpin yang tulus untuk Indonesia, tetapi ketulusannya justru dibalas dengan fitnah yang terus dipelihara.

Untuk memahami kebenaran sejarah, kita harus kembali kepada situasi 1998 yang sangat mencekam. Indonesia saat itu berada di ambang perang saudara, krisis ekonomi menghancurkan rakyat, dan demonstrasi besar terjadi di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, Prabowo sebagai Panglima Kostrad justru berada dalam posisi yang sangat sulit. Beliau memiliki pasukan, beliau memiliki senjata, dan ia memiliki kekuatan untuk merebut kekuasaan jika ia mau. Tetapi ia tidak melakukannya. Seorang penghianat yang haus kekuasaan pasti akan menggunakan pasukan untuk kudeta, tetapi Prabowo tidak melakukannya sama sekali.

Justru sebaliknya, Prabowo memilih jalan konstitusional. Beliau memilih untuk tidak menembakkan satu peluru pun kepada rakyatnya sendiri. Beliau memilih untuk tidak membiarkan Indonesia terpecah belah dan jatuh ke dalam perang saudara seperti negara-negara lain yang mengalami krisis serupa. Jika Prabowo adalah penghianat reformasi, mengapa beliau tidak mengambil alih kekuasaan saat kekuasaan itu berada di depan matanya. Pertanyaan ini tidak pernah dijawab dengan jujur oleh para pemitnahnya hingga hari ini.

Fitnah 1998 dibangun dengan sangat rapi oleh pihak-pihak yang ingin menyingkirkan Prabowo dari panggung politik. Prabowo adalah sosok yang terlalu nasionalis, terlalu berani, dan terlalu tidak bisa diatur oleh kepentingan asing dan kepentingan oligarki. Karena itu, beliau harus disingkirkan dengan cara yang paling keji, yaitu dengan mengaitkan namanya dengan peristiwa penculikan aktivis. Padahal hingga hari ini tidak pernah ada pengadilan yang membuktikan bahwa Prabowo memerintahkan penculikan dan penghilangan nyawa. Yang ada hanya pemberhentian secara administratif yang penuh dengan tekanan politik.

Prabowo diberhentikan tanpa proses pengadilan yang adil dan terbuka. Beliau tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri secara terbuka di depan rakyat. Dokumen Dewan Kehormatan Perwira tidak pernah dibuka secara utuh kepada publik, sehingga rakyat hanya mendengar potongan-potongan cerita yang sengaja disebarkan untuk menghancurkan namanya. Jika negara ini jujur, seharusnya seluruh dokumen itu dibuka agar rakyat bisa menilai sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi hingga hari ini, dokumen itu tetap ditutup rapat-rapat.

Setelah diberhentikan, Prabowo tidak melawan negara, tidak membuat pemberontakan, dan tidak mengajak pasukannya untuk melawan pemerintah. Beliau memilih untuk pergi ke luar negeri dan hidup dalam kesunyian. Seorang penghianat pasti akan melawan, akan membuat gerakan bawah tanah, dan akan berusaha menghancurkan negara yang telah menyingkirkannya. Prabowo tidak melakukan itu. Beliau justru memilih untuk diam, untuk belajar, dan untuk mempersiapkan dirinya kembali mengabdi kepada Indonesia dengan cara yang lebih baik dan lebih konstitusional.

Ketika Prabowo kembali ke Indonesia, beliau tidak kembali dengan dendam, tetapi kembali dengan cinta. Beliau mendirikan Partai Gerindra dan mengikuti kontestasi pemilu secara demokratis, bukan dengan kekerasan. Beliau kalah berkali-kali, tetapi beliau tidak pernah mengerahkan massa untuk membakar Indonesia. Beliau kalah dengan terhormat, beliau menerima kekalahan, dan beliau terus berjuang melalui jalan demokrasi. Inilah bukti paling nyata bahwa Prabowo bukanlah penghianat, melainkan seorang demokrat yang menghormati reformasi dan menghormati suara rakyat.

Jika Prabowo adalah penghianat reformasi, mengapa beliau justru menjadi tokoh yang paling konsisten membela reformasi yang sesungguhnya. Reformasi yang sesungguhnya adalah reformasi yang membuat kekayaan Indonesia kembali kepada rakyat, yang membuat hukum berlaku adil untuk semua, dan yang membuat kedaulatan Indonesia tidak dijual kepada asing. Prabowo selama ini memperjuangkan reformasi itu, sementara para pemfitnahnya justru menikmati hasil reformasi untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Mereka yang mengaku sebagai pejuang reformasi justru menjadi oligarki baru yang jauh lebih rakus.

Ketulusan Prabowo untuk Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Ia tidak membutuhkan jabatan, beliau tidak membutuhkan harta, dan beliau tidak membutuhkan pujian. Beliau sudah memiliki segalanya, tetapi beliau memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya mengabdi kepada rakyat. Beliau rela difitnah, rela dihina, rela dicaci maki, tetapi ia tidak pernah berhenti mencintai Indonesia. Pemimpin yang tulus seperti ini hanya lahir sekali dalam satu generasi, dan Indonesia beruntung masih memiliki sosok seperti Prabowo.

Selama menjadi Presiden, ketulusan itu semakin terlihat jelas. Prabowo berani melawan konglomerat yang tidak mau membayar pajak, berani mengevaluasi program yang gagal seperti MBG, berani membela pemakai narkotika kecil dan menghukum bandar besar, dan berani melakukan perombakan besar-besaran terhadap sistem yang sudah lama rusak. Semua keberanian itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk rakyat. Pemimpin yang tidak tulus tidak akan berani melawan kepentingan besar, karena beliau takut kehilangan dukungan dan takut kehilangan kekuasaan.

Para pemitnah 1998 hingga hari ini masih terus berusaha menghidupkan fitnah lama untuk menjatuhkan Prabowo. Mereka menggunakan media, menggunakan buzzer, dan menggunakan isu hak asasi manusia untuk menakut-nakuti rakyat. Mereka tidak pernah mau membuka fakta bahwa banyak aktivis 1998 yang kini justru mendukung Prabowo dan berada di barisan Prabowo. Mereka tidak pernah mau mengakui bahwa Prabowo telah dimaafkan oleh banyak pihak yang pernah berseberangan dengannya. Mereka hanya ingin fitnah itu tetap hidup agar Prabowo tidak pernah dipercaya oleh rakyat.

Rakyat harus berani membuka mata dan membuka sejarah dengan jujur. Jangan hanya mendengarkan cerita dari satu pihak yang sudah puluhan tahun menguasai narasi. Tanyakan kepada diri sendiri, jika Prabowo benar-benar pengkhianat, mengapa rakyat justru memilihnya menjadi presiden dengan suara yang sangat besar pada Pemilu 2024. Rakyat tidak bodoh, rakyat tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Rakyat memilih Prabowo karena rakyat merasakan ketulusannya, bukan karena rakyat tertipu oleh fitnah.

Sejarah reformasi 1998 harus ditulis ulang dengan jujur. Sejarah tidak boleh hanya ditulis oleh pemenang yang kemudian menjadi penguasa dan menikmati kekayaan. Sejarah harus ditulis berdasarkan fakta, berdasarkan dokumen, dan berdasarkan kesaksian yang adil dari semua pihak. Jika sejarah ditulis dengan jujur, maka nama Prabowo akan bersih dan martabatnya akan kembali. Bangsa yang tidak jujur kepada sejarahnya sendiri tidak akan pernah bisa maju, karena ia akan terus dihantui oleh fitnah dan kebohongan.

Prabowo adalah korban fitnah, tetapi ia tidak pernah menjadi korban yang mengemis belas kasihan. Beliau menghadapi fitnah dengan kerja, dengan keberanian, dan dengan pengabdian. Beliau tidak sibuk membela diri dengan kata-kata, beliau membela diri dengan tindakan nyata untuk rakyat. Setiap program yang berpihak kepada rakyat, setiap kebijakan yang melawan oligarki, dan setiap keberanian untuk menutup kebocoran adalah pembelaan yang paling kuat terhadap fitnah 1998. Tindakan jauh lebih keras daripada fitnah.

Generasi muda Indonesia harus belajar sejarah 1998 dari sumber yang benar, bukan dari meme, bukan dari potongan video, dan bukan dari narasi yang dipelihara oleh kepentingan politik. Generasi muda harus membaca, harus bertanya, dan harus mencari kebenaran. Jangan sampai generasi muda menjadi generasi yang mewarisi fitnah tanpa pernah tahu kebenarannya. Jika generasi muda salah memahami sejarah, maka mereka akan salah memilih pemimpin dan salah menentukan masa depan bangsa.

Pada akhirnya, waktu akan membuktikan bahwa Prabowo bukan penghianat reformasi, tetapi penyelamat reformasi yang sesungguhnya. Reformasi yang dulu diperjuangkan oleh mahasiswa adalah reformasi untuk keadilan, untuk kedaulatan, dan untuk kesejahteraan rakyat. Reformasi itu sempat dibajak oleh segelintir orang untuk memperkaya diri. Kini Prabowo sedang merebut kembali reformasi itu untuk rakyat. Ia sedang menyelesaikan pekerjaan reformasi yang tertunda selama dua puluh enam tahun.

Mari kita jaga Presiden Prabowo, bukan karena beliau sempurna, tetapi karena ia tulus. Mari kita jaga sejarah yang jujur, bukan sejarah yang penuh fitnah. Mari kita buka kembali kebenaran 1998 dengan hati yang bersih, tanpa dendam, tanpa kebencian, dan tanpa kepentingan. Jika kebenaran dibuka, maka fitnah akan runtuh, dan nama Prabowo akan tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang tulus, pemimpin yang berani, dan pemimpin yang tidak pernah mengkhianati Indonesia.

Catatan ini berdasarkan keterangan langsung dari Nara sumber yang lama menjadi bawahan Presiden Prabowo saat bertugas di militer

 

*)Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI

BUPATI TEGASKAN PROGRAM PERMATA SUCI KOMITMEN PEMERINTAH PERKUAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

0

LBupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan program Perempuan Mandiri dan Tangguh untuk Sukabumi Cemerlang dan Inovatif (Permata Suci) merupakan bentuk komitmen pemerintah.Terutama dalam meningkatkan kualitas SDM serta memperkuat pemberdayaan perempuan.

 

“Melalui program Permata Suci ini, perempuan di Sukabumi mendapatkan akses yang luas terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan,kesempatan berusaha, akses ekonomi, serta ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan,” ujarnya dalam Wisuda Permata Suci yang dilaksanakan di Aula MAN 4 Sukabumi, Kecamatan Purabaya,Jumat, 20 November 2026.

 

Bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, pemberdayaan perempuan merupakan salah satu investasi penting bagi masa depan Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, akan berdampak terhadap berbagai sisi kehidupan masyarakat.

 

“Ketika perempuan diberdayakan, keluarga akan semakin kuat, masyarakat kokoh, dan akhinya daerah akan maju serta sejahtera,” ucapnya.

 

Bahkan bupati meyakini, peran perempuan sangat strategis bagi pembangunan daerah. Perempuan merupakan motor penggerak dalam berbagai hal.

 

“Perempuan bukan hanya pilar keluarga, namun motor penggerak ekonomi, pendidikan, serta nilai sosial dan budaya,” ungkapnya.

 

Bupati berharap, peserta Permata Suci yang baru wisuda ini dapat mendorong perempuan untuk mengimplementasikan ilmu, keterampilan, dan pengalaman yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, mereka dapat menjadi inspirasi bagi perempuan lain.

 

“Semoga peserta Permata Suci yang baru wisuda ini, dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan perempuan Kabupaten Sukabumi yang berwawasan, terampil, serta mampu menjadi teladan di lingkungan dan keluarga,” harapnya.

 

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi H. Agus Sanusi mengatakan, 110 perempuan telah tuntas mengikuti program Permata Suci. Mereka terdiri dari 100 peserta dan 10 fasilitator. Mereka mengikuti dan memperlajari berbagai hal selama kegiatan berlangsung.

 

“Hasil dari pelatihan dan pendidikan ini, dapat dilanjutkan di lingkungan sekitarnya. Bahkan bisa dikembangkan untuk meningkatkan kualitas keluarga,” terangnya.

 

Sementara itu, Peserta Permata Suci Intan Purnamasari mengaku, banyak manfaat yang dirasakan selama pelatihan ini. Apalagi hal yang disampaikan bukan sekadar teori, namun praktik juga.

 

“Saya bersyukur bisa mengikuti program ini. Pelatuhannya luar biasa. Kami pun dibri motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri sebagai perempuan. Termasuk dari sisi usaha dan pengelolaan usaha,” bebernya.

 

Tak sekadar itu saja, dirinya pun diberi pelatihan aneka hal. Salah satunya pembuatan kue yang dapat menjadi peluang usaha di kemudian hari.

 

“Paling berkesan ialah saat pelatihan pengolaahan pangan. Ini menjadi keterampilan baru yang dapat meningkatkan peluang usaha.Terima kasih atas terselenggaranya program Permata Suci ini. Semoga program ini terus berlanjut,” pungkasnya. BuaBUPATI TEGASKAN PROGRAM PERMATA SUCI KOMITMEN PEMERINTAH PERKUAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

 

Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan program Perempuan Mandiri dan Tangguh untuk Sukabumi Cemerlang dan Inovatif (Permata Suci) merupakan bentuk komitmen pemerintah.Terutama dalam meningkatkan kualitas SDM serta memperkuat pemberdayaan perempuan.

 

“Melalui program Permata Suci ini, perempuan di Sukabumi mendapatkan akses yang luas terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan,kesempatan berusaha, akses ekonomi, serta ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan,” ujarnya dalam Wisuda Permata Suci yang dilaksanakan di Aula MAN 4 Sukabumi, Kecamatan Purabaya,Jumat, 20 November 2026.

 

Bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, pemberdayaan perempuan merupakan salah satu investasi penting bagi masa depan Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, akan berdampak terhadap berbagai sisi kehidupan masyarakat.

 

“Ketika perempuan diberdayakan, keluarga akan semakin kuat, masyarakat kokoh, dan akhinya daerah akan maju serta sejahtera,” ucapnya.

 

Bahkan bupati meyakini, peran perempuan sangat strategis bagi pembangunan daerah. Perempuan merupakan motor penggerak dalam berbagai hal.

 

“Perempuan bukan hanya pilar keluarga, namun motor penggerak ekonomi, pendidikan, serta nilai sosial dan budaya,” ungkapnya.

 

Bupati berharap, peserta Permata Suci yang baru wisuda ini dapat mendorong perempuan untuk mengimplementasikan ilmu, keterampilan, dan pengalaman yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, mereka dapat menjadi inspirasi bagi perempuan lain.

 

“Semoga peserta Permata Suci yang baru wisuda ini, dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan perempuan Kabupaten Sukabumi yang berwawasan, terampil, serta mampu menjadi teladan di lingkungan dan keluarga,” harapnya.

 

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi H. Agus Sanusi mengatakan, 110 perempuan telah tuntas mengikuti program Permata Suci. Mereka terdiri dari 100 peserta dan 10 fasilitator. Mereka mengikuti dan memperlajari berbagai hal selama kegiatan berlangsung.

 

“Hasil dari pelatihan dan pendidikan ini, dapat dilanjutkan di lingkungan sekitarnya. Bahkan bisa dikembangkan untuk meningkatkan kualitas keluarga,” terangnya.

 

Sementara itu, Peserta Permata Suci Intan Purnamasari mengaku, banyak manfaat yang dirasakan selama pelatihan ini. Apalagi hal yang disampaikan bukan sekadar teori, namun praktik juga.

 

“Saya bersyukur bisa mengikuti program ini. Pelatuhannya luar biasa. Kami pun dibri motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri sebagai perempuan. Termasuk dari sisi usaha dan pengelolaan usaha,” bebernya.

 

Tak sekadar itu saja, dirinya pun diberi pelatihan aneka hal. Salah satunya pembuatan kue yang dapat menjadi peluang usaha di kemudian hari.

 

“Paling berkesan ialah saat pelatihan pengolaahan pangan. Ini menjadi keterampilan baru yang dapat meningkatkan peluang usaha.Terima kasih atas terselenggaranya program Permata Suci ini. Semoga program ini terus berlanjut,” pungkasnya. Buat cover both side

…

 

Bupati Sukabumi Tegaskan Permata Suci Jadi Komitmen Pemerintah Perkuat Pemberdayaan Perempuan

SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya perempuan, melalui program Perempuan Mandiri dan Tangguh untuk Sukabumi Cemerlang dan Inovatif (Permata Suci).

 

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sukabumi H. Asep Japar saat menghadiri Wisuda Permata Suci di Aula MAN 4 Sukabumi, Kecamatan Purabaya, Jumat (20/11/2026).

 

Dalam kesempatan itu, Asep Japar menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan, tetapi juga menyangkut perluasan akses pendidikan, kesempatan berusaha, kemandirian ekonomi, hingga keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

 

Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah karena berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menggerakkan sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya.

 

“Ketika perempuan diberdayakan, keluarga akan semakin kuat, masyarakat kokoh, dan akhirnya daerah akan maju serta sejahtera,” ujarnya.

 

Bupati berharap, program Permata Suci tidak berhenti pada kegiatan pelatihan dan wisuda semata. Para peserta diharapkan mampu menerapkan ilmu serta keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan masyarakat.

 

“Semoga peserta Permata Suci yang baru wisuda ini dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan perempuan Kabupaten Sukabumi yang berwawasan, terampil, serta mampu menjadi teladan di lingkungan dan keluarga,” ungkapnya.

 

110 Peserta dan Fasilitator Tuntaskan Program

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi, H. Agus Sanusi, menjelaskan bahwa sebanyak 110 perempuan telah menuntaskan program Permata Suci. Jumlah tersebut terdiri dari 100 peserta dan 10 fasilitator.

 

Ia berharap, materi pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan dapat diterapkan serta dikembangkan di lingkungan masing-masing, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas keluarga.

 

“Hasil dari pelatihan dan pendidikan ini dapat dilanjutkan di lingkungan sekitarnya. Bahkan bisa dikembangkan untuk meningkatkan kualitas keluarga,” jelasnya.

 

Peserta Harapkan Program Berkelanjutan

 

Dari sisi peserta, Intan Purnamasari mengungkapkan bahwa program Permata Suci memberikan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan, serta pengetahuan mengenai pengelolaan usaha.

 

Menurutnya, pelatihan yang diberikan tidak hanya sebatas teori, tetapi juga disertai praktik langsung. Salah satunya keterampilan pengolahan pangan dan pembuatan kue yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi peluang usaha.

 

“Saya bersyukur bisa mengikuti program ini. Pelatihannya luar biasa. Kami pun diberi motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri sebagai perempuan, termasuk dari sisi usaha dan pengelolaan usaha,” tuturnya.

 

Ia berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak perempuan mendapatkan kesempatan meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi.

 

“Paling berkesan ialah saat pelatihan pengolahan pangan. Ini menjadi keterampilan baru yang dapat meningkatkan peluang usaha. Terima kasih atas terselenggaranya program Permata Suci ini. Semoga program ini terus berlanjut,” pungkasnya.

Gebyar Undian Pajak Daerah 2026, Bapenda Tulungagung Beri Apresiasi Wajib Pajak dan Pengusaha

0

Tulungagung, WARTA IN. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang dilakukan diwujudkan melalui kegiatan Gebyar Undian Berhadiah Pajak Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Crown Victoria Tulungagung, Kamis (19/11/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai pukul 18.30WIB tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat dan para pelaku usaha yang telah menunjukkan kepatuhan serta kontribusi nyata dalam pembayaran pajak daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Drs. Tri Hariadi, M.Si., mewakili Plt. Bupati Tulungagung, Kepala Bapenda Dra.Imro’atul Mufidah, M.Si., jajaran kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten

Tulungagung, kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah beserta tim, perwakilan Jasa Raharja Cabang Kediri, unsur kepolisian, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, notaris, serta para pengusaha dan wajib pajak.
Kepala Bapenda Tulungagung, Dra. Imro’atul Mufidah, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pajak daerah merupakan tulang punggung utama PAD yang menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tulungagung.

Menurutnya, setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pelayanan pendidikan, hingga berbagai program kesejahteraan.
Ia menjelaskan, Gebyar Undian Pajak Daerah 2026 bertujuan meningkatkan kesadaran, kepatuhan, serta motivasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Program tersebut mencakup beberapa kategori, yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pajak kendaraan bermotor (PKB).

Panitia juga telah menyiapkan berbagai hadiah menarik, mulai dari barang elektronik, sepeda MTB hingga hadiah utama berupa enam unit sepeda motor.

• 6 unit sepeda motor
• 14 unit sepeda MTB
• 18 unit TV LED
• 24 unit handphone

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Drs. Tri Hariadi, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh wajib pajak, khususnya 95 pengusaha yang telah berpartisipasi mendukung implementasi penggunaan tapping box atau alat perekam transaksi di tempat usaha masing-masing.

Menurut Tri Hariadi, penggunaan alat perekam transaksi tersebut merupakan salah satu program pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah.

“Melalui sistem ini, transaksi dapat terekam secara otomatis dan penyetoran pajak dilakukan secara non-tunai. Hal tersebut sejalan dengan upaya digitalisasi pemerintahan serta optimalisasi pendapatan asli daerah sektor pajak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penerapan sistem elektronik tersebut juga mendapat perhatian dan dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra kerja pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jasa Raharja, serta pihak-pihak yang telah bersinergi dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, peningkatan PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pelaku usaha.
ygtara pemerintah daerah dengan para wajib pajak.

Pemerintah daerah juga berharap kegiatan tersebut dapat memberikan energi positif bagi pertumbuhan usaha masyarakat. Sebab, semakin berkembang usaha dan meningkatnya omzet pelaku usaha, maka potensi penerimaan pajak daerah juga akan semakin besar.

Pada akhir sambutannya, Tri Hariadi menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang undian berhadiah. Ia menegaskan bahwa proses pengundian dilaksanakan secara transparan dan disaksikan langsung oleh para saksi yang berkompeten.

Bagi wajib pajak yang belum beruntung mendapatkan hadiah, ia berpesan agar tidak berkecil hati karena kontribusi mereka dalam membayar pajak merupakan bagian penting dari pembangunan daerah.

Melalui Gebyar Undian Pajak Daerah 2026, Bapenda bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat semakin meningkat, sehingga penerimaan PAD semakin optimal dan mampu mendukung terwujudnya pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Tulungagung.
Pewarta :pauji kabiro tulungagung

Demi Antisipasi Kemacetan Wakapolsek Ngimbang Gelar Commanderwish Pagi di Wilayah Ngimbang

0

Demi Antisipasi Kemacetan Wakapolsek Ngimbang Gelar Commanderwish Pagi di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Warta.In – Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H,dalam rangka melayani masyarakat melalui kegiatan Commander Wish dipagi hari, dengan beberapa personel untuk hadir memberikan pelayanan di tengah masyarakat pada jam-jam sibuk pagi hari.

Kegiatan Commander Wish di pimpin oleh Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, bersama personil Polsek Ngimbang Aiptu Djudi, Aiptu Deni, Aipda Erwan dan Briptu Andika

Sasaran di 2 Titik rawan kemacetan yaitu perempatan Pasar Ngimbang dan SMA Negeri 1 Ngimbang di Kecamatan Ngimbang pada Hari Jum’at (20/11/2026) pukul 06.30 WIB

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K. S.I.K, Melalui Wakapolsek Ngimbang menjelaskan “Bahwa Commander Wish Layanan Pagi merupakan program prioritas sekaligus kebijakan utama dari Kapolres Lamongan yang bertujuan menghadirkan personel Polri secara maksimal pada pagi hari untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat”.

Dalam pelaksanaannya, personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, di antaranya kawasan rawan kemacetan, penyeberangan anak sekolah, pasar atau pusat kegiatan ekonomi, serta kawasan perkantoran.jelasnya Ipda Istiono, S.H

Kehadiran personel di lokasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan keamanan, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memulai aktivitas dan di laporkan situasi Perempatan Pasar Ngimbang dan SMP Negeri 1 Ngimbang dalam keadaan lancar

Kapolsek Ngimbang menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel.

Program Commander Wish Layanan Pagi menjadi langkah awal dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang responsif, cepat, dan Presisi melalui kehadiran nyata anggota Polri di tengah masyarakat sejak pagi hari.

Kami harap pelayanan terhadap masyarakat harus lebih maksimal. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan kegiatan layanan pagi ini.” ujarnya.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan jadikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”pungkasnya ( roy)

Demi Antisipasi Pohon Tumbang Polsek Ngimbang Sisir Dan Patroli di Daerah Rawan Bencana Di Wilayah Ngimbang

0

Demi Antisipasi Pohon Tumbang Polsek Ngimbang Sisir Dan Patroli di Daerah Rawan Bencana Di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Warta.in –Dalam Rangka bentuk kepedulian polri dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati kali ini jajaran personil Polsek Ngimbang giat patroli pemantauan dan antisipasi Pohon Tumbang Guna cegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di jalan Raya Ngimbang – Jombang di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, Kamis (19/11/2026) pukul 10.00 wib

Patroli dan pengecekan serta pemantauan pohon tumbang ini di laksanakan olehnya anggota jaga Polsek Ngimbang Aiptu Djudi, Aiptu Deni, S.H dan Brigadir Bayu
untuk mengecek dan memantau kondisi pohon di pinggir jalan raya Ngimbang – Jombang di Desa Girik untuk antisipasi pohon tumbang agar tidak mengganggu kamtibmas dan tetap kondusif di wilayah Kecamatan Ngimbang

Untuk semua masyarakat di harapkan tetap Waspada apabila waktu Hujan dan Angin untuk menghindari pohon tumbang segera melaporkan ke Polsek atau Damkar setempat

Sementara itu Kapolsek Ngimbang AKP Andian Permana, S.Tr.K.S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, menjelaskan “Bahwa kegiatan Patroli dan pemantauan dan pengecekan pohon tersebut untuk antisipasi terjadinya bencana alam tumbangnya pohon saat hujan dan angin ribut .

Untuk pengendara apabila melintas selalu hati – hati dan Polsek Ngimbang memberikan himbauan kamtibmas juga himbauan agar selalu menjaga kebersihan yaitu dengan mematuhi Peraturan lalu lintas, ”Pesan Wakapolsek Ngimbang

Sehingga masyarakat merasakan kenyamanan dengan pelayanan dan kehadiran polisi ditengah – tengah masyarakat agar kondisi wilayah Ngimbang Aman dan kondusif (roy)

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light, Guna Cegah Dan Daya Tangkal 4C Di Wilayah Ngimbang

0

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light, Guna Cegah Dan Daya Tangkal 4C Di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang ini telah melaksanakan kegiatan Patroli Blue Light Harkamtibmas di malam hari guna cegah kriminalitas dan tangkal 4 C di wilayah Hukum Polsek Ngimbang, Kamis (19/11 /2026) pukul 22.00 Wib sampai selesai

Dalam Patroli Blue Light ini di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang Aiptu Djudi dan Aiptu Deni, S.H dengan sasaran beberapa titik rawan di jalan poros Ngimbang – Jombang, SPBU Ngimbang dan Masyarakat Ngimbang serta Warkop di Ngimbang yang ada di Kecamatan Ngambang.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr. K. S. I.K,melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, saat di hubungi Awak media menjelaskan bahwa, “Patroli Blue Light ini di laksanakan guna cegah dan antisipasi 4C, kejahatan dan premanisme serta untuk menjaga harkamtibmas guna cegah kriminalitas dan tangkal 4C di wilayah Kecamatan Ngimbang.”

Personil Patroli selalu menyampaikan pesan – pesan Keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kepada pengamanan Swakarsa atau security di Wilayah Ngimbang selalu waspada dengan situasi yg berkembang di sekitarnya,ungkapnya Kapolsek Ngimbang

Kami berkometmen dengan Secara rutin patroli di Obyek Vital untuk antisipasi terjadinya tindakan kriminal di Wilayah Ngimbang dengan cara memverikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan sehingga wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif,pungkasnya(roy)

PT Qisut Anugerah Pertanyakan Pembayaran Tagihan Proyek di Maluku Utara

0

Maluku Utara – Persoalan pembayaran tagihan pekerjaan pembangunan di Maluku Utara menjadi perhatian setelah PT Qisut Anugerah disebut belum menerima hak pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Perusahaan tersebut berharap PT HK dan PP Urban segera menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan kontrak yang berlaku.

Tim Warta.in menyampaikan keprihatinan atas persoalan tersebut. Mereka meminta Kementerian BUMN serta pihak-pihak terkait turun tangan untuk membantu mendorong penyelesaian persoalan pembayaran yang dialami PT Qisut Anugerah.

“Kami meminta agar para pihak terkait segera menyelesaikan persoalan ini. Negara hadir bukan hanya ketika membahas pajak, tetapi juga harus mendengarkan jeritan para pengusaha yang sedang memperjuangkan hak pembayarannya,” ujar perwakilan Tim Warta.in.

Sementara itu, Pangalila turut menyampaikan kekecewaannya atas kondisi tersebut. Menurutnya, persoalan pembayaran ini perlu mendapatkan perhatian serius, terlebih apabila melibatkan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan proyek pembangunan yang dibiayai negara.

“Miris rasanya jika perusahaan yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan, terlebih yang berkaitan dengan pembiayaan negara, masih belum menyelesaikan pembayaran kepada PT Qisut Anugerah. Kami berharap ada kejelasan dan penyelesaian,” ungkap Pangalila.

Ia menilai penyelesaian kewajiban pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha. Sebab, keterlambatan pembayaran berpotensi berdampak terhadap keberlangsungan usaha, arus kas perusahaan, hingga pemenuhan kewajiban kepada pihak lain.

Meski demikian, penyelesaian persoalan tersebut perlu dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan dokumen kontrak, bukti pekerjaan, proses penagihan, serta mekanisme pembayaran yang telah disepakati para pihak.

Menunggu Klarifikasi Para Pihak

Untuk menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan (cover both sides), PT HK dan PP Urban perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan mengenai duduk perkara tagihan PT Qisut Anugerah.

Beberapa hal yang perlu diklarifikasi antara lain status pekerjaan, nilai tagihan yang dipersoalkan, tahapan administrasi pembayaran, kemungkinan adanya kendala teknis maupun kontraktual, serta langkah penyelesaian yang telah atau akan dilakukan.

Kementerian BUMN dan instansi terkait juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kewenangan serta mekanisme pengawasan apabila persoalan tersebut berkaitan dengan perusahaan BUMN atau proyek yang menggunakan pembiayaan negara.

Tim Warta.in berharap seluruh pihak dapat duduk bersama mencari solusi agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum.

“Setidaknya keadilan harus terlihat. Jangan sampai pengusaha yang sudah melaksanakan pekerjaan justru harus berjuang terlalu lama untuk mendapatkan haknya. Kami berharap negara benar-benar hadir memberikan solusi,” tutupnya.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari PT HK, PP Urban, maupun pihak PT Qisut Anugerah terkait rincian nilai tagihan dan perkembangan penyelesaiannya masih perlu dikonfirmasi.(Alfi yonimar)