Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Jelas, Koperasi Desa di Karawang Belum Terlihat di Program MBG

Warta In Jabar, KARAWANG, 25 Maret 2026 — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Karawang kian menuai sorotan. Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Karawang menilai peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) belum terlihat nyata di lapangan, meski sudah diamanatkan secara tegas dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Dalam aturan tersebut, KDKMP diharapkan menjadi bagian penting dalam mendukung distribusi kebutuhan program MBG. Namun, fakta yang berkembang justru memperlihatkan kondisi sebaliknya.

Ketua IWOI Karawang, Syuhada Wisastra, menyebut ada kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, sebagian kebutuhan program masih dipenuhi oleh pihak di luar koperasi desa.

“Kalau mengacu pada Inpres, peran koperasi desa itu bukan tambahan, tapi bagian utama. Namun yang terlihat sekarang, justru belum mencerminkan itu,” tegasnya, Rabu (25/3/2026).

Ia menilai kondisi ini berpotensi membuat program kehilangan arah dari tujuan awalnya. MBG yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi desa dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal.

“Jangan sampai program besar ini hanya berjalan secara administratif, tetapi belum menyentuh kekuatan ekonomi masyarakat di bawah,” ujarnya.

Menurut IWOI, jika koperasi desa tidak dilibatkan secara optimal, maka peluang untuk memperkuat ekonomi berbasis desa bisa terlewatkan. Padahal, KDKMP dinilai memiliki posisi strategis dalam memastikan distribusi bahan pangan lebih terarah, efisien, dan transparan.

Selain itu, minimnya keterlibatan koperasi juga memunculkan tanda tanya terkait sejauh mana implementasi program benar-benar berpihak pada potensi lokal.

Saat ini, IWOI Karawang tengah menelusuri berbagai temuan di lapangan, termasuk hambatan yang dihadapi koperasi desa dalam menjalin kemitraan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

IWOI pun mendorong adanya langkah konkret untuk memperkuat koordinasi antar pihak terkait, agar pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga selaras dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

“Program ini harus kembali ke tujuan utamanya. Koperasi desa harus tampil di depan, bukan sekadar berada di pinggir,” pungkas Syuhada.

Kangkangi Inpres, IWOI Karawang Soroti Minimnya Keterlibatan KDKMP dalam Program MBG

KARAWANG | Warta In Jabar — Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Karawang menyoroti dugaan pelanggaran terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua DPD IWOI Karawang, Syuhada Wisastra, A.Md., CHRM, menegaskan bahwa dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025, khususnya pada poin (15), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) diamanatkan untuk melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan MBG melalui KDKMP. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa diduga belum ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Karawang yang melibatkan KDKMP dalam rantai pasok program tersebut.

“Sebagian besar SPPG di Karawang justru menyuplai kebutuhan pokok MBG dari supplier atau koperasi di luar KDKMP. Ini jelas menyalahi bahkan mengangkangi Inpres,” tegas Syuhada, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, ia menilai kondisi tersebut berpotensi memunculkan praktik yang ia sebut sebagai fenomena “serakahnomics”, sebagaimana pernah disinggung Presiden Prabowo, yakni kondisi ekonomi yang didominasi kepentingan segelintir elite pemodal yang hanya memperkaya kelompoknya sendiri.

Padahal, menurutnya, program MBG sejatinya dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat kecil melalui pelibatan KDKMP sebagai wadah ekonomi kerakyatan.

“Faktanya, program MBG belum menyentuh ekonomi masyarakat kecil karena supplier didominasi pemodal besar, bukan pelaku UMKM yang seharusnya berada di bawah naungan KDKMP,” ujarnya.

Syuhada menegaskan, IWOI Karawang saat ini tengah melakukan investigasi terhadap sejumlah KDKMP yang mengalami kesulitan menjalin kerja sama dengan SPPG. Langkah ini dilakukan untuk mendorong integrasi antara KDKMP dan SPPG agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai dengan amanat regulasi.

“Sekali lagi kami tegaskan, amanah Inpres Nomor 9 Tahun 2025 sudah jelas. Setiap SPPG wajib melibatkan KDKMP dalam program MBG. Jika masih ada supplier di luar KDKMP, itu jelas ilegal dan merupakan bentuk pengangkangan terhadap Inpres. Bahkan jika ada pihak yang ingin menjadi supplier, mekanismenya tetap harus melalui KDKMP,” tegasnya.

Dalam konteks regulasi yang lebih luas, Syuhada juga menyoroti bahwa Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis menekankan pentingnya sistem rantai pasok pangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis potensi lokal.

Pelibatan kelembagaan ekonomi masyarakat seperti koperasi menjadi kunci dalam menjamin distribusi pangan yang efisien, berkualitas, dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025 ditegaskan bahwa penyediaan bahan pangan untuk SPPG harus memenuhi prinsip keamanan pangan, kualitas gizi, serta ketertelusuran sumber (traceability). Hal ini menuntut adanya sistem pendataan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh pihak dalam rantai pasok, termasuk supplier bahan pangan.

Menurut Syuhada, KDKMP memiliki potensi besar untuk menjalankan peran strategis tersebut, mulai dari penyediaan beras, sayur-mayur, telur, daging, ikan, hingga produk olahan lokal lainnya. Dengan sistem koperasi yang terorganisir, rantai distribusi dapat dipersingkat sehingga lebih efisien, transparan, serta mudah dikontrol dari sisi kualitas dan keamanan pangan.

Sebagai langkah konkret, IWOI Karawang akan mendorong Satuan Tugas (Satgas) MBG tingkat kabupaten untuk segera mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan seluruh SPPG bekerja sama dengan KDKMP sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025.

Selain itu, IWOI juga mendorong pembentukan Forum Komunikasi KDKMP guna mempermudah koordinasi antar koperasi yang masih mengalami kendala dalam menjalin kemitraan dengan SPPG.

Syuhada menambahkan, tidak ada alasan bagi KDKMP untuk terkendala permodalan. Pasalnya, secara regulasi KDKMP memiliki hak istimewa untuk mengakses pembiayaan perbankan dengan dasar Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) bersama SPPG.

“IWOI Karawang akan mengawal persoalan ini secara serius agar program MBG benar-benar berdampak pada perekonomian masyarakat kecil sesuai cita-cita Presiden. Kami akan memastikan KDKMP terintegrasi dengan setiap SPPG, sehingga tidak ada ruang bagi praktik ‘serakahnomics’ yang berpotensi mengarah pada perilaku koruptif dan merusak keadilan sosial serta ekonomi,” tandasnya.

.Halal Bihalal IWOI Karawang: Bukan Sekadar Silaturahmi, Tapi Forum Kritis Kawal Program Negara

Warta In Jabar, KARAWANG, 25 Maret 2026 — Suasana hangat penuh kebersamaan terasa di Sekretariat Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Karawang, Rabu (25/3/2026). Namun, kegiatan Halal Bihalal yang digelar kali ini tidak hanya menjadi ajang saling memaafkan pasca Idul Fitri, tetapi juga menjelma menjadi forum strategis yang sarat makna.

Bertempat di Perum Jasmine Village, Melbourne Cluster C52, Karawang, kegiatan yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 14.00 WIB ini dihadiri seluruh anggota IWOI Karawang. Nuansa kekeluargaan tampak kental, namun di balik itu terselip semangat kuat untuk memperkuat peran pers dalam mengawal kebijakan publik.

Rangkaian acara dimulai dengan sambutan, doa bersama, hingga tradisi saling berjabat tangan sebagai simbol saling memaafkan. Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai refleksi diri sekaligus penguatan komitmen dalam menjalankan tugas jurnalistik yang profesional dan berintegritas.

Menariknya, kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni. Para anggota IWOI Karawang memanfaatkan momen tersebut untuk menggelar diskusi internal yang menyoroti sejumlah program strategis pemerintah pusat, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diskusi berlangsung dinamis dan kritis. Para anggota menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut. Mereka juga sepakat bahwa pengawasan dari berbagai pihak, termasuk insan pers, sangat diperlukan agar implementasi di lapangan berjalan sesuai aturan dan tidak melenceng dari tujuan awal.

Ketua IWOI DPD Karawang, Syuhada Wisastra, dalam pernyataannya menegaskan bahwa wartawan bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai kontrol sosial.

“Halal Bihalal ini bukan sekadar tradisi tahunan. Ini momentum untuk menyatukan visi dan memperkuat peran kita sebagai pengawal kebijakan publik. IWOI Karawang siap hadir dengan informasi yang objektif, berimbang, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dengan semangat kebersamaan pasca Idul Fitri, kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan solidaritas internal sekaligus peningkatan kualitas profesionalisme anggota. IWOI Karawang pun berkomitmen untuk terus aktif mengawal pembangunan serta memastikan setiap kebijakan berjalan transparan dan akuntabel.