Beranda blog

Pangdam I/BB Kunjungi Yonif TP 903/Baluseda di Nias Barat, Beri Arahan kepada Prajurit

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Nias Barat – Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando (Mako) Yonif TP 903/Baluseda di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Senin (9/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada prajurit sekaligus meninjau pembangunan markas dan lahan pertanian satuan.

Pangdam I/BB bersama rombongan tiba di Bandara Binaka, Gunungsitoli, menggunakan pesawat Wings Air IW-1248 sekitar pukul 09.10 WIB. Setelah beristirahat sejenak di ruang transit VIP, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Lapangan Merdeka Onolimbu, Kabupaten Nias Barat, menggunakan helikopter Bell-412 TNI AD.

Setibanya di lokasi, Pangdam I/BB beserta rombongan melanjutkan agenda kunjungan ke Mako Yonif TP 903/Baluseda. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Asops Kasdam I/BB Kolonel Inf Wisyudha.

Di hadapan para prajurit, Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pengarahan. Ia juga mengingatkan bahwa setiap tugas yang dijalankan merupakan bagian dari pengabdian yang memiliki tujuan mulia.

Pangdam berpesan agar seluruh prajurit senantiasa menjaga semangat dan bekerja dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan tanggung jawab. Menurutnya, semangat dan ketulusan menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas.

“Terima kasih kepada seluruh prajurit yang sudah meluangkan waktunya untuk berada di sini. Kegiatan yang kita lakukan ini merupakan tujuan yang sangat mulia. Kita harus tetap semangat dan bekerja dengan ikhlas, sehingga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas demi bangsa dan negara yang kita cintai ini,”

Usai memberikan pengarahan, Pangdam I/BB bersama rombongan melakukan peninjauan pembangunan Mako Yonif TP 903/Baluseda. Peninjauan juga dilakukan terhadap lahan pertanian satuan guna melihat secara langsung perkembangan pembangunan serta pemanfaatan lahan yang tersedia.

Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan prajurit Yonif TP 903/Baluseda semakin termotivasi dalam menjalankan tugas dan meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI AD di wilayah Kabupaten Nias Barat. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

Pembayaran Tembakau Rp358,5 Juta Tak Kunjung Tuntas, Kuasa Hukum Sutrisno Layangkan Somasi Pertama

Penulis
ANDRI PRAS
-
0
Ket foto : Kuasa Hukum Sutrisno, Alfin Rahardian Sofyan, S. H, M. H.

Warta.in, Jember – Persoalan pembayaran transaksi jual beli tembakau senilai Rp358.500.000 antara Sutrisno dan Tonaji alias Complong bin Panut, warga Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, belum menemukan penyelesaian. Setelah sejumlah upaya penyelesaian dilakukan, kuasa hukum Sutrisno akhirnya melayangkan Somasi Pertama kepada Tonaji pada Selasa (10/11/2026).

Somasi tersebut dilayangkan melalui kuasa hukum Sutrisno, Alfin Rahardian Sofyan, S.H., M.H., sebagai langkah hukum untuk meminta pihak yang bersangkutan memenuhi kewajiban pembayaran atas transaksi tembakau yang telah berlangsung sejak 16 Agustus hingga 30 September 2024 di Dusun Tegal Banteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak Sutrisno, nilai transaksi pembelian tembakau tersebut mencapai Rp358,5 juta. Namun, hingga somasi diterbitkan, pembayaran disebut belum diterima oleh Sutrisno.

Persoalan ini sebelumnya telah dilaporkan Sutrisno ke Polsek Wuluhan pada 24 April 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

Dalam perkembangannya, pada 18 Juni 2026, kedua pihak membuat surat pernyataan tertulis di wilayah Wuluhan. Dalam dokumen tersebut, Tonaji disebut mengakui telah membeli tembakau milik Sutrisno dan belum melakukan pembayaran dengan alasan barang tersebut belum terjual.

Melalui surat pernyataan itu, Tonaji menyanggupi pelunasan pembayaran secara sekaligus paling lambat Selasa, 15 September 2026. Kesepakatan tersebut dibuat sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan.

Namun, hingga batas waktu yang disepakati, pembayaran belum juga terealisasi. Pada 18 September 2026, Tonaji mendatangi Mapolsek Wuluhan, tetapi belum melakukan pembayaran. Saat itu, ia disebut meminta tambahan waktu selama satu bulan. Permintaan tersebut kemudian diberikan oleh Sutrisno.

Persoalan kembali dibicarakan pada 28 Oktober 2026 ketika Tonaji kembali datang ke Mapolsek Wuluhan. Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan pihak Sutrisno, Tonaji kembali meminta tambahan waktu atau mengusulkan pengembalian tembakau dengan konsekuensi penyusutan maupun kerugian ditanggung bersama.

Usulan tersebut tidak diterima Sutrisno. Ia beralasan transaksi yang dilakukan merupakan jual beli, sehingga kewajiban pembayaran seharusnya dipenuhi sesuai kesepakatan awal, bukan diselesaikan dengan pengembalian barang yang berpotensi menimbulkan perhitungan kerugian baru.

Setelah melalui rangkaian pembicaraan tersebut, penanganan perkara juga dibahas dalam gelar perkara di Polres Jember pada Senin, 2 November 2026. Berdasarkan informasi yang diterima pihak Sutrisno, hasil gelar perkara menyatakan penanganan perkara akan dilanjutkan ke proses hukum berikutnya.

Sejalan dengan perkembangan itu, kuasa hukum Sutrisno kemudian mengirimkan Somasi Pertama pada 10 November 2026. Dalam surat tersebut, kuasa hukum merujuk pada surat pernyataan tertanggal 18 Juni 2026, termasuk pengakuan pembelian tembakau, nilai transaksi, serta kesanggupan pembayaran yang telah melewati batas waktu.

Somasi tersebut meminta Tonaji segera memenuhi kewajiban pembayaran dan menghubungi pihak kuasa hukum untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi dalam jangka waktu 7 x 24 jam. Penghitungan tenggat waktu tersebut mengikuti waktu diterimanya surat somasi oleh pihak yang dituju.

Dalam somasi itu, kuasa hukum juga menguraikan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sebagaimana kesepakatan dapat mengarah pada dugaan wanprestasi. Selain itu, surat tersebut turut menyinggung kemungkinan penerapan ketentuan pidana, yakni Pasal 492 tentang penipuan dan/atau Pasal 486 tentang penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerapan ketentuan tersebut tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian.

Ket Foto : Heny Kusumawati istri dari Tonaji alias Complong saat mewakili menerima somasi pertama dikarenakan suaminya sedang keluar.

Selain ditujukan kepada Tonaji, surat Somasi Pertama tersebut juga ditembuskan kepada Mapolsek Wuluhan dan Mapolres Jember sebagai pemberitahuan kepada pihak kepolisian terkait langkah hukum yang ditempuh kuasa hukum Sutrisno.

Atas belum diterimanya pembayaran tersebut, Sutrisno mengaku mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil, menurutnya, berkaitan dengan nilai transaksi sebesar Rp358,5 juta yang belum dibayarkan. Sementara kerugian immateriil disebut berupa beban pikiran, ketidaknyamanan, serta ketidakpastian akibat persoalan yang belum terselesaikan dalam waktu cukup panjang.

Di sisi lain, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah warga, terdapat pula penjual tembakau lain yang diduga pernah mengalami persoalan pembayaran dalam transaksi serupa. Sebagian disebut telah menerima pembayaran secara bertahap, sementara lainnya dikabarkan masih memiliki sisa pembayaran yang belum tuntas. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait.

Pihak Sutrisno menyebut dirinya berada dalam kondisi berbeda karena hingga saat ini mengaku belum menerima pembayaran sama sekali atas transaksi tersebut.

Dengan dilayangkannya Somasi Pertama, pihak kuasa hukum berharap Tonaji segera memberikan tanggapan dan menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana kesepakatan tertulis. Apabila tidak ada penyelesaian dalam tenggat waktu yang diberikan, pihak Sutrisno menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kolaborasi Dan Senergi PT.HBAP Dengan Polres Muara Enim Dalam Penanggulangan Karhutla.

Penulis
Zulkifli
-
0

Warta In

“MuaraEnim,SumateraSelata–PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP), pengelola PLTU Sumsel 8, menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) kepada Polres Muara Enim. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung kesiapan personel dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Muara Enim.

APD yang diajukan Polres Muara Enim mencakup kacamata pelindung dari debu dan asap, masker gas respirator, serta sepatu safety boot. Perlengkapan tersebut diharapkan dapat membantu melindungi personel saat bertugas dalam pencegahan, penanganan, dan pemadaman karhutla.

Kabagops Polres Muara Enim, Kompol Heri Widodo, S.H., menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih kepada PT HBAP atas dukungan APD bagi personel. Bantuan ini bermanfaat untuk menunjang kesiapan dan keselamatan petugas dalam menghadapi karhutla,” ujarnya.

Penanganan karhutla memerlukan kerja sama berbagai pihak, termasuk kepolisian, TNI, BPBD, pemerintah daerah, Manggala Agni, perusahaan, dan masyarakat. Dukungan perlengkapan bagi petugas menjadi salah satu bagian dari upaya bersama tersebut.

PT HBAP berharap bantuan ini dapat mendukung kesiapsiagaan personel di lapangan dan membantu mengurangi risiko bagi masyarakat serta lingkungan. Perusahaan juga berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

(Tim/Red)

Kapolda NTB Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Kobarkan Semangat Juang dan Pengabdian untuk Negeri

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Kapolda NTB Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Kobarkan Semangat Juang dan Pengabdian untuk Negeri

Warta.in
Mataram, NTB – Semangat perjuangan para pahlawan bangsa kembali dikobarkan di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB). Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, SE., MH., memimpin langsung Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Selasa (10/11/2026).

Upacara tersebut diikuti seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda NTB, para perwira, bintara, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri di lingkungan Polda NTB sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan.

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme, patriotisme, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dalam amanat Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang dibacakan Kapolda NTB selaku Inspektur Upacara, ditegaskan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan kesempatan untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat komitmen generasi penerus dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan.

Peristiwa heroik 10 November menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan, keberanian, persatuan, dan pengorbanan yang tidak ternilai. Nilai-nilai luhur tersebut harus terus diwariskan dan diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Amanat tersebut juga menekankan pentingnya menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 tentang hak setiap warga negara memperoleh pendidikan, Pasal 33 mengenai pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga diharapkan terus mempercepat program perlindungan sosial, jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Usai pelaksanaan upacara, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, SIK., menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan merupakan wujud rasa syukur sekaligus penghormatan setinggi-tingginya kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, momentum bersejarah ini harus menjadi bahan refleksi bagi seluruh generasi penerus bangsa, termasuk anggota Polri, untuk terus meningkatkan kontribusi nyata dalam menjaga dan membangun Indonesia.

“Peringatan Hari Pahlawan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum bagi kita semua untuk merenungkan sejauh mana pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan kepada negara,” ungkapnya.

Kombes Pol. Mohammad Kholid menegaskan, bagi jajaran Polda NTB, semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme, integritas, kedisiplinan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai institusi yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) yang aman dan kondusif.

Menurutnya, pengabdian yang tulus, keberanian dalam menjalankan tugas, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat merupakan bentuk nyata melanjutkan perjuangan para pahlawan di era modern.

“Melalui momentum Hari Pahlawan ini, kita berharap seluruh personel Polda NTB semakin termotivasi dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam menjalankan tugas. Begitu pula generasi saat ini, agar terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik demi menjaga bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh,” tegasnya.

Kabid Humas Polda NTB juga berharap nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak hanya dikenang setiap tanggal 10 November, tetapi terus tertanam dalam jiwa seluruh personel Polri dan masyarakat.

“Semangat kepahlawanan harus menjadi inspirasi dalam setiap langkah pengabdian. Perjuangan hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, serta memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,”pungkasnya.

Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Polda NTB sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun bangsa belum berakhir. Melalui semangat persatuan, profesionalisme, dan pengabdian tanpa pamrih, jajaran Polda NTB diharapkan terus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.(sr/hpntb)

Bukan Angkat Senjata, LMP PALI Sebut Pahlawan Masa Kini Adalah Mereka yang Berani Tolak Narkoba

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in/)PALI, 10 November 2026 – Memaknai Hari Pahlawan tidak lagi sekadar menengok masa lalu, melainkan menjawab ancaman nyata di depan mata. Hal inilah yang ditegaskan oleh Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada peringatan 10 November tahun ini. LMP PALI secara terbuka mendeklarasikan bahwa medan pertempuran generasi hari ini adalah melawan cengkeraman peredaran gelap narkotika.

Dalam penyataan resminya, Ketua Macab LMP Kabupaten PALI, Juniantoro Hasbullah, S.Sos., mengajak seluruh masyarakat Bumi Serepat Serasan untuk merenungkan kembali arti kemerdekaan yang sesungguhnya di era modern.

“Setiap tanggal 10 November, kita diingatkan pada darah dan air mata para pejuang. Namun, penghormatan terbaik kepada mereka bukan hanya dengan upacara, melainkan dengan menjaga bangsa ini tetap berdaulat. Hari ini, kedaulatan itu terancam oleh narkoba yang merusak mental pemuda kita,” kata Juniantoro saat diwawancarai media, Selasa (10/11/2026).

Menurut Juniantoro, tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini jauh lebih saru. Jika dahulu musuh menggunakan seragam militer dan membawa senjata, kini musuh bangsa menyusup ke kamar-kamar remaja dalam bentuk zat adiktif yang mematikan kreativitas dan masa depan.

Tokoh pemuda PALI ini secara khusus menyoroti risiko hilangnya potensi emas Indonesia jika masalah ini diabaikan. Kehilangan generasi produktif akibat ketergantungan obat terlarang sama saja dengan membiarkan penjajah merebut masa depan daerah.

“Kita sedang menghadapi musuh tak terlihat. Oleh karena itu, kepahlawanan hari ini diukur dari keberanian kita untuk menolak, melaporkan, dan membersihkan lingkungan kita dari narkoba. Siapa pun yang menyelamatkan satu anak muda dari barang haram ini, dia adalah pahlawan masa kini,” tegas pria lulusan Ilmu Sosial tersebut.

Sebagai langkah konkret, LMP PALI mendesak adanya gerakan kolektif yang melibatkan tiga pilar utama: ketahanan keluarga oleh orang tua, pengawasan sosial oleh tokoh masyarakat, serta regulasi dan tindakan tegas dari pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum.

Juniantoro juga memberikan pesan menyentuh yang langsung ditujukan kepada hati nurani para remaja dan pemuda di Kabupaten PALI untuk tidak tergiur oleh tren negatif.

“Masa depan PALI ada di pundak kalian. Jangan pernah tukar cita-cita besar dan masa depan yang cerah dengan kenikmatan palsu yang menghancurkan. Katakan tidak pada narkoba demi menghargai kemerdekaan yang sudah ditebus mahal oleh para pendahulu kita,” imbaunya.

LMP PALI berkomitmen penuh untuk terus mengawal pergerakan pemuda agar tetap berada di jalur yang positif, kreatif, dan bebas dari pengaruh buruk lingkungan.

“Target kita tidak main-main, kita bergerak bersama menuju ‘PALI Bersinar’—Bersih dari Narkoba. Mari jadikan momentum Hari Pahlawan ini sebagai titik balik untuk mewujudkan daerah yang aman, sehat, bersih, dan berprestasi,” tutup Juniantoro dengan penuh optimisme.

*ENAM TAHUN CUKUP! SURAT RESMI SUDAH DITERIMA: JALAN PONDOK LAMA TIDAK AKAN DIBIARKAN MENGUAP LAGI*

Penulis
H D
-
0

*ENAM TAHUN CUKUP! SURAT RESMI SUDAH DITERIMA: JALAN PONDOK LAMA TIDAK AKAN DIBIARKAN MENGUAP LAGI*

Mukomuko, 10 November 2026 — Titik awal perjuangan nyata telah diletakkan. Pada hari Senin, 9 November 2026, surat resmi berjudul “Laporan dan Desakan Perbaikan Jalan Pondok Lama Desa Lubuk Sanai” secara resmi diserahkan dan telah diterima oleh seluruh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Dokumen ini disampaikan langsung oleh perwakilan masyarakat Desa Lubuk Sanai bersama jajaran Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilayah Bengkulu–Mukomuko. Penyerahan ini menjadi bukti tertulis dan sah: keresahan yang terpendam selama enam tahun ini bukan lagi sekadar keluhan lisan yang akan berlalu begitu saja. Ini adalah tuntutan resmi yang serius, terukur, dan menuntut jawaban yang segera.

 
ISI DOKUMEN: FAKTA YANG TIDAK BISA LAGI DIABAIKAN

Surat tersebut memuat laporan lengkap mengenai memburuknya kondisi Jalan Pondok Lama, serta fakta-fakta yang mengungkapkan bagaimana usulan perbaikan yang telah disampaikan melalui forum Musrenbang selama enam tahun berturut-turut senantiasa berhenti di tempat yang sama — tanpa kejelasan, tanpa kepastian, tanpa tindakan. Dalam dokumen tersebut, masyarakat menegaskan bahwa kerusakan jalan ini bukan sekadar soal infrastruktur yang terabaikan, melainkan ancaman nyata yang setiap hari mengintai keselamatan dan nyawa warga yang melintas.

Empat Pilar Keresahan Masyarakat:

Pertama, Enam Kali Diusulkan, Enam Kali Hilang Tanpa Jejak. Usulan perbaikan jalan ini telah masuk ke dalam Musrenbang tingkat desa maupun kecamatan selama enam tahun berturut-turut. Namun hingga hari ini, belum ada satu pun langkah nyata yang terlihat di lapangan. Tidak ada penjelasan ke mana usulan tersebut disalurkan, tidak ada informasi mengapa belum dilaksanakan, dan tidak ada kepastian kapan akan ditindaklanjuti.

Kedua, Nyawa Warga Menjadi Taruhan Setiap Hari. Kondisi jalan saat ini telah membahayakan keselamatan jiwa warga secara nyata. Beberapa warga telah terjatuh dan terluka saat melintasi jalan tersebut — terutama jamaah yang berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan ibadah Subuh dalam kondisi gelap dan minim penerangan. Bahu jalan yang amblas tajam tanpa pengaman, saluran air yang tidak berfungsi, serta permukaan jalan berlubang dan tergenang air, semuanya telah menjadi ancaman nyata bagi siapa pun yang melintas.

Ketiga, Keadilan Pembangunan Dipertanyakan Terbuka. Ketimpangan pembangunan terasa sangat nyata. Masyarakat Desa Lubuk Sanai senantiasa memenuhi kewajibannya membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah, namun infrastruktur di wilayah mereka justru tertinggal jauh dibandingkan daerah lain. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar yang wajar dan terbuka: apakah pembangunan di Kabupaten Mukomuko benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh warga?

Keempat, Pergantian Pimpinan, Tidak Ada Perubahan. Pergantian pimpinan daerah dan anggota legislatif telah terjadi beberapa kali, namun nasib Jalan Pondok Lama tidak pernah masuk dalam skala prioritas. Warga khawatir kepentingan politik lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan mendesak rakyat. Janji-janji yang disampaikan pada masa kampanye seakan lenyap begitu masa jabatan dimulai.

 
DESAKAN TEGAS: KAMI TIDAK BUTUH JANJI, KAMI BUTUH TINDAKAN

Dalam surat resmi yang diserahkan hari ini, masyarakat bersama PPWI Bengkulu–Mukomuko menuntut secara tegas dan jelas:

Kepada Bupati Kabupaten Mukomuko: Segera menurunkan tim verifikasi resmi untuk meninjau langsung kondisi Jalan Pondok Lama di lokasi. Memerintahkan dinas terkait untuk memasukkan perbaikan jalan ini ke dalam prioritas utama anggaran tahun berjalan. Keselamatan warga tidak boleh menunggu tahun anggaran berikutnya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko: Sampaikan penjelasan tertulis mengenai status kewenangan Jalan Pondok Lama dan langkah konkret yang akan diambil untuk perbaikannya. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengapa usulan yang telah diajarkan selama enam tahun belum juga ditindaklanjuti. Transparansi adalah hak kami.

Kepada Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Daerah Pemilihan XIV Koto: Perjuangkanlah aspirasi masyarakat ini masuk ke dalam pembahasan anggaran dan lakukan pengawasan ketat terhadap penanganan Jalan Pondok Lama. Warga menuntut tindakan nyata, bukan janji yang diulang-ulang tanpa hasil. Mandat rakyat tidak boleh diabaikan.

Kepada Camat Kecamatan XIV Koto dan Kepala Desa Lubuk Sanai: Segera menyelenggarakan rapat koordinasi terbuka bersama warga untuk membahas langkah darurat pengamanan bahu jalan yang rawan kecelakaan. Laporkan secara transparan ke mana usulan pembangunan masyarakat disalurkan selama enam tahun terakhir. Akuntabilitas adalah hak setiap warga negara.

 
PERINGATAN TEGAS: 14 HARI KERJA ADALAH BATAS WAKTU KAMI

Di akhir dokumen yang telah diterima tersebut, masyarakat menegaskan dengan ketegasan yang tidak dapat ditawar: mereka tidak meminta hal yang berlebihan — mereka hanya meminta hak dasarnya: jalan yang layak, aman, dan dapat dilalui tanpa harus takut nyawa terancam setiap harinya.

“Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya surat ini belum ada tanggapan tertulis dan langkah konkret dari pihak berwenang, maka kami tidak segan-segan akan menempuh jalur pengaduan resmi yang lebih tinggi. Kami akan menyampaikan laporan ini kepada Inspektorat Daerah, Ombudsman Republik Indonesia, dan instansi terkait lainnya, serta terus mengawal permasalahan ini secara terbuka melalui media hingga Jalan Pondok Lama benar-benar diperbaiki dengan hasil yang nyata.”

Enam tahun penantian yang panjang telah berlalu. Enam kali usulan masuk, enam kali tidak ada jawaban. Kini giliran pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa kehadiran mereka benar-benar untuk melayani rakyat, bukan sekadar janji yang terucap lalu dilupakan. PPWI Bengkulu–Mukomuko bersama masyarakat Desa Lubuk Sanai berkomitmen penuh untuk terus memantau, mengawal, dan menindaklanjuti setiap perkembangan tanggapan dari instansi terkait.

Permasalahan ini tidak akan dibiarkan menguap begitu saja. Masyarakat telah bersabar cukup lama. Kini saatnya keadilan pembangunan benar-benar dirasakan, bukan hanya didengarkan lalu dilupakan. Mata masyarakat terbuka. Dan kami semua sedang menunggu.

(Redaksi PPWI Bengkulu–Mukomuko)

*LAPORAN DAN DESAKAN PERBAIKAN JALAN PONDOK LAMA SUDAH DITERIMA PIHAK TERKAIT — MASYARAKAT TIDAK MAIN-MAIN*

Penulis
H D
-
0

*RESMI DISAMPAIKAN: LAPORAN DAN DESAKAN PERBAIKAN JALAN PONDOK LAMA SUDAH DITERIMA PIHAK TERKAIT — MASYARAKAT TIDAK MAIN-MAIN*

Mukomuko, 9 November 2026 — Sebuah langkah penegasan telah resmi diambil. Pada hari Senin, 9 November 2026, surat resmi berjudul “Laporan dan Desakan Perbaikan Jalan Pondok Lama Desa Lubuk Sanai” telah secara resmi diserahkan dan diterima oleh seluruh instansi terkait di Kabupaten Mukomuko. Dokumen ini disampaikan langsung oleh perwakilan masyarakat Desa Lubuk Sanai bersama jajaran Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilayah Bengkulu–Mukomuko, menjadi bukti tertulis bahwa keresahan yang telah terpendam selama enam tahun ini bukan sekadar keluhan lisan yang akan berlalu begitu saja, melainkan tuntutan resmi yang serius, terukur, dan menuntut jawaban segera.

 
DOKUMEN RESMI YANG DISAMPAIKAN

Surat tersebut memuat laporan lengkap mengenai kondisi Jalan Pondok Lama yang semakin memburuk, serta fakta-fakta yang menggambarkan bagaimana usulan perbaikan yang telah disampaikan melalui forum Musrenbang selama enam tahun berturut-turut senantiasa tidak menemui kejelasan dan kepastian. Dalam dokumen tersebut, masyarakat menegaskan bahwa kerusakan jalan bukan sekadar soal infrastruktur yang terabaikan, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan dan nyawa warga yang melintas setiap harinya.

Fakta dan Keresahan Masyarakat

Pertama, usulan perbaikan jalan ini telah masuk ke dalam Musrenbang tingkat desa maupun kecamatan selama enam tahun berturut-turut, namun hingga hari ini belum ada satu pun langkah nyata yang terlihat di lapangan. Tidak ada penjelasan ke mana usulan tersebut disalurkan, tidak ada informasi mengapa belum dilaksanakan, dan tidak ada kepastian kapan akan ditindaklanjuti.

Kedua, kondisi jalan saat ini telah membahayakan keselamatan jiwa warga. Beberapa warga telah terjatuh dan terluka saat melintasi jalan tersebut, terutama jamaah yang berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan ibadah Subuh dalam kondisi gelap dan minim penerangan. Bahu jalan yang amblas tajam tanpa pengaman, saluran air yang tidak berfungsi, serta permukaan jalan berlubang dan tergenang air menjadi ancaman nyata bagi siapa pun yang melintas.

Ketiga, ketimpangan pembangunan terasa sangat nyata. Masyarakat Desa Lubuk Sanai senantiasa memenuhi kewajibannya membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah, namun infrastruktur di wilayah mereka justru tertinggal jauh dibandingkan daerah lain. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: apakah pembangunan di Kabupaten Mukomuko benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh warga?

Keempat, pergantian pimpinan daerah dan anggota legislatif telah terjadi beberapa kali, namun nasib Jalan Pondok Lama tidak pernah masuk dalam skala prioritas. Warga mulai khawatir kepentingan politik lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan mendesak rakyat. Janji-janji yang disampaikan pada masa kampanye seakan lenyap begitu masa jabatan dimulai.

DESAKAN TEGAS KEPADA PIHAK TERKAIT

Dalam surat resmi yang diserahkan hari ini, masyarakat bersama PPWI Bengkulu–Mukomuko menuntut secara tegas:

Kepada Bupati Kabupaten Mukomuko, agar segera menurunkan tim verifikasi resmi untuk meninjau langsung kondisi Jalan Pondok Lama di lokasi, serta memerintahkan dinas terkait untuk memasukkan perbaikan jalan ini ke dalam prioritas utama anggaran tahun berjalan. Keselamatan warga tidak boleh menunggu tahun anggaran berikutnya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, agar menyampaikan penjelasan tertulis mengenai status kewenangan Jalan Pondok Lama dan langkah konkret yang akan diambil untuk perbaikannya. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengapa usulan yang telah diajarkan selama enam tahun belum juga ditindaklanjuti.

Kepada Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Daerah Pemilihan XIV Koto, agar memperjuangkan aspirasi masyarakat ini masuk ke dalam pembahasan anggaran dan melakukan pengawasan ketat terhadap penanganan Jalan Pondok Lama. Warga menuntut tindakan nyata, bukan janji yang diulang-ulang tanpa hasil.

Kepada Camat Kecamatan XIV Koto dan Kepala Desa Lubuk Sanai, agar segera menyelenggarakan rapat koordinasi terbuka bersama warga untuk membahas langkah darurat pengamanan bahu jalan yang rawan kecelakaan, serta melaporkan secara transparan ke mana usulan pembangunan masyarakat disalurkan selama enam tahun terakhir. Akuntabilitas adalah hak setiap warga.

PERINGATAN TEGAS: MASYARAKAT TIDAK AKAN DIAM SAJA

Di akhir dokumen yang diserahkan tersebut, masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak meminta hal yang berlebihan — mereka hanya meminta hak dasarnya: jalan yang layak, aman, dan dapat dilalui tanpa harus takut nyawa terancam setiap harinya.

“Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya surat ini belum ada tanggapan tertulis dan langkah konkret dari pihak berwenang, maka kami tidak segan-segan akan menempuh jalur pengaduan resmi yang lebih tinggi. Kami akan menyampaikan laporan ini kepada Inspektorat Daerah, Ombudsman Republik Indonesia, dan instansi terkait lainnya, serta terus mengawal permasalahan ini secara terbuka melalui media hingga Jalan Pondok Lama benar-benar diperbaiki dengan hasil yang nyata.”

Enam tahun penantian yang panjang telah berlalu. Kini giliran pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa kehadiran mereka benar-benar untuk melayani rakyat, bukan sekadar janji di atas kertas. PPWI Bengkulu–Mukomuko bersama masyarakat Desa Lubuk Sanai berkomitmen untuk terus memantau, mengawal, dan menindaklanjuti setiap perkembangan tanggapan dari instansi terkait. Permasalahan ini tidak akan dibiarkan menguap begitu saja. Masyarakat telah bersabar cukup lama. Kini saatnya keadilan pembangunan benar-benar dirasakan, bukan hanya didengarkan lalu dilupakan.

(Redaksi / PPWI Bengkulu–Mukomuko)

In Memoriam, Somuntul Bungajalan Pasaribu Gelar Tuan Sariburaja, Perintis Kemerdekaan RI,Tokoh PNI

Penulis
Benny Juniver
-
0

Memperingati Hari Pahlawan. In Memorium, Somuntul Bungajalan Pasaribu Gelar Tuan Sariburaja, Putra Samosir, Perintis Kemerdekaan RI dan Tokoh PNI yang Dikenang Lintas Generasi

Pangururan, warta.in – Sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya ditulis melalui nama-nama besar yang dikenal secara nasional. Di berbagai daerah, terdapat tokoh-tokoh yang turut mengambil bagian dalam perjalanan panjang bangsa menuju kemerdekaan. Salah satunya adalah Somuntul Bungajalan Pasaribu, bergelar Tuan Sariburaja, putra kelahiran Samosir yang dikenal sebagai tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) pada zamannya.

Alm Somuntul Bungajalan Pasaribu merupakan seorang tokoh yang memiliki perjalanan hidup penting. Selain dikenal sebagai tokoh PNI, beliau juga merupakan pengusaha sukses pada masanya.

Atas jasa dan perannya dalam perjuangan kemerdekaan, beliau memperoleh anugerah dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pengakuan tersebut bukan sekadar penghormatan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari catatan sejarah perjuangan bangsa yang perlu diketahui oleh generasi penerus, khususnya masyarakat Samosir.

Prasasti makam menjadi saksi sejarah

Salah satu bukti sejarah yang masih dapat dilihat adalah prasasti pada makam almarhum.

Pada prasasti tersebut tertulis:

“Makam Perintis Kemerdekaan RI. Dibangun oleh Departemen Sosial. Tahun: 1996–1997.”

Prasasti tersebut menjadi dokumentasi penting mengenai pengakuan negara terhadap jasa almarhum sebagai Perintis Kemerdekaan RI.

Keberadaan makam dan prasasti ini sekaligus mengingatkan bahwa Samosir memiliki putra daerah yang turut mengambil bagian dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sejarah seperti ini tidak seharusnya berhenti menjadi cerita keluarga. Perlu ada upaya dokumentasi agar generasi muda dapat mengenal tokoh-tokoh asal Samosir yang memiliki kontribusi dalam perjalanan bangsa.

Dua putri, keturunan, dan warisan keluarga

Dalam perjalanan kehidupan keluarganya, Somuntul Bungajalan Pasaribu menikah dengan Tamelan Naibaho Sitakkaraen, dikaruniai dua orang putri.

Putri pertama bernama Rusli Aminah Pasaribu, yang menikah dengan OH Simarmata SH.

Dari pasangan ini lahir lima orang anak, yaitu:

1. Ir. Barce Mercedes Simarmata, MSc
2. Dr. drh. R. Wendeilyna Simarmata, MSi (CMed CPP CIJ CPW)
3. Teodorus Simarmata, SH, MHum
4. Dr. Edward Simarmata, SH, MTL, LLM
5. Margawati Rahayu Simarmata

Putri kedua bernama Maria Magdalena Pasaribu, yang menikah dengan Raja Patuan Sori Sinambela, cicit Raja Sisingamangaraja XII.

Dari pasangan ini lahir dua orang anak, yaitu:

1. ir Saur Sinambela.
2. Ir Raja Tonggo Tua Sinambela.

Dua garis keturunan tersebut menjadi bagian dari perjalanan sejarah keluarga Pasaribu yang terhubung dengan keluarga Simarmata dan Sinambela.

Sejarah leluhur jangan sampai hilang

Mengenang Somuntul Bungajalan Pasaribu bukan semata-mata mengenang seorang leluhur. Lebih dari itu, mengenang beliau berarti menjaga ingatan tentang perjuangan, keberanian, pengabdian, dan kontribusi putra daerah dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia.

Pengakuan sebagai Perintis Kemerdekaan RI merupakan bagian penting dari identitas sejarah keluarga dan masyarakat asalnya.

Di tengah perkembangan zaman, generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk merawat peninggalan sejarah, mengumpulkan dokumen, menelusuri arsip, dan memperkenalkan tokoh-tokoh lokal kepada masyarakat luas.

Sebab, sejarah bangsa tidak hanya dibangun oleh tokoh-tokoh yang namanya tercatat dalam buku pelajaran nasional. Sejarah juga hidup melalui perjuangan orang-orang daerah yang mungkin belum banyak dikenal generasi sekarang.

Somuntul Bungajalan Pasaribu, gelar Tuan Sariburaja, putra Samosir, pengusaha sukses dijamannya, pemilik kilang padi pertama di masa itu di Pangururan, pengusaha angkutan umum lintas daerah dijamnnya, tokoh PNI, Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.

Nama dan jasanya patut dikenang sebagai bagian dari sejarah keluarga, sejarah Samosir, dan sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

In memoriam. Somuntul Bungajalan Pasaribu gelar Tuan Sariburaja. Jasamu dikenang, sejarah diwariskan, dan keteladanan diteruskan kepada generasi berikutnya.

KETIKA KEHILANGAN ETIKA: KECERDASAN MENJADI KEBISINGAN, KEKUASAAN MENJADI KESEWENANGAN

Penulis
Penulis Medan
-
0

KETIKA KEHILANGAN ETIKA: KECERDASAN MENJADI KEBISINGAN, KEKUASAAN MENJADI KESEWENANG-WENANGAN

 

Warta.In ( Medan) – Ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada kehilangan kecerdasan, yaitu kehilangan etika. Sebab, orang yang kurang cerdas masih bisa belajar, tetapi orang yang kehilangan etika sering kali merasa dirinya paling benar, paling berkuasa, bahkan paling pantas dihormati.

Kita sedang menyaksikan sebuah ironi dalam kehidupan sosial. Banyak orang berbicara tentang moralitas, tetapi perilakunya justru mencederai nilai-nilai moral. Banyak yang mengutip ajaran agama, tetapi lupa mempraktikkan akhlak. Banyak yang mengaku berpendidikan tinggi, tetapi tidak mampu menghargai orang lain.

Pertanyaannya, untuk apa pendidikan tinggi jika adab semakin rendah? Untuk apa jabatan tinggi jika perilaku justru merendahkan martabat orang lain?

ETIKA BUKAN SEKADAR SOPAN SANTUN

Etika bukan hanya tentang bagaimana seseorang berbicara dengan bahasa yang halus, tersenyum di hadapan orang lain, atau menggunakan kata-kata yang terdengar santun.

Etika jauh lebih dalam daripada itu. Etika adalah kemampuan membedakan mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang benar dan salah, serta kesanggupan mempertanggungjawabkan setiap tindakan.

Seseorang bisa berbicara dengan sangat sopan, tetapi menyimpan niat untuk menjatuhkan orang lain. Seseorang bisa tampil religius, tetapi tidak jujur dalam menjalankan amanah. Seseorang bisa mengaku sebagai pemimpin, tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan.

Di sinilah persoalannya. Kita sering terlalu cepat menilai seseorang dari penampilan, gelar, jabatan, dan retorikanya, tetapi lupa menilai integritas serta perilakunya.

KETIKA JABATAN MENGALAHKAN KEMANUSIAAN

Salah satu wajah paling nyata dari hilangnya etika adalah ketika jabatan membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada manusia lainnya.

Jabatan yang seharusnya menjadi amanah berubah menjadi alat untuk mengendalikan. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani justru dipakai untuk menekan. Kritik dianggap sebagai ancaman, perbedaan pendapat dianggap sebagai pembangkangan, dan orang yang berani menyampaikan kebenaran dicap sebagai pembuat masalah.

Padahal, pemimpin yang beretika tidak takut dikritik. Ia memahami bahwa jabatan bukanlah mahkota untuk memerintah sesuka hati, melainkan tanggung jawab untuk memberikan keteladanan.

Jangan sampai seseorang begitu sibuk mempertahankan kehormatan jabatannya, tetapi lupa menjaga kehormatan dirinya sendiri.

PENDIDIKAN TANPA ETIKA ADALAH KEGAGALAN PERADABAN

Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat paling subur untuk menumbuhkan etika. Sekolah bukan hanya tempat mentransfer pengetahuan, mengejar angka, dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing.

Sekolah juga harus melahirkan manusia yang tahu menghormati, mampu bertanggung jawab, jujur dalam bertindak, dan memiliki kepedulian sosial.

Apa artinya siswa memperoleh nilai akademik tinggi jika terbiasa berbohong? Apa artinya seorang pendidik mengajarkan karakter jika perilakunya sendiri tidak mencerminkan keteladanan?

Pendidikan karakter tidak boleh berhenti sebagai slogan di spanduk, materi dalam modul, atau seremoni dalam kegiatan sekolah. Ia harus hadir dalam budaya sehari-hari: bagaimana guru memperlakukan siswa, bagaimana pimpinan menghargai bawahannya, dan bagaimana setiap warga sekolah menyelesaikan perbedaan.

Sebab, karakter tidak tumbuh dari banyaknya nasihat, melainkan dari keteladanan yang terus-menerus.

KEHILANGAN ETIKA ADALAH ANCAMAN BAGI PANCASILA

Kita sering berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa. Namun, bagaimana mungkin nilai-nilai Pancasila tumbuh apabila kejujuran dikalahkan kepentingan, musyawarah digantikan pemaksaan, dan persatuan dirusak oleh ego kelompok?

Pancasila tidak cukup dihafalkan. Ia harus dibumikan melalui tindakan nyata.

Menghargai martabat manusia adalah praktik etika. Berlaku adil adalah praktik etika. Menghormati perbedaan adalah praktik etika. Menjalankan amanah dengan jujur adalah praktik etika.

Dengan demikian, krisis etika bukan sekadar persoalan perilaku individu, melainkan persoalan serius dalam pembangunan karakter bangsa.

SOLUSI: ETIKA HARUS MENJADI AGENDA AKSI

Kita tidak boleh berhenti pada keluhan bahwa masyarakat semakin kehilangan etika. Harus ada langkah nyata untuk memperbaikinya.

Pertama, keluarga harus kembali menjadi sekolah pertama pembentukan karakter. Anak-anak membutuhkan contoh kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama.

Kedua, lembaga pendidikan harus menjadikan keteladanan sebagai budaya, bukan sekadar program formal. Guru, kepala sekolah, dan seluruh tenaga kependidikan harus menjadi bagian dari praktik pendidikan karakter.

Ketiga, organisasi dan lembaga publik harus membangun kepemimpinan yang berintegritas. Jabatan harus diukur melalui tanggung jawab dan pengabdian, bukan sekadar kekuasaan.

Keempat, masyarakat harus berani membangun budaya kritik yang sehat. Mengingatkan kesalahan bukan tindakan permusuhan. Justru membiarkan kesalahan demi menjaga kenyamanan adalah bentuk pembiaran terhadap kerusakan.

Kelima, nilai-nilai Pancasila dan ajaran moral harus diwujudkan dalam kebijakan, perilaku, serta tindakan yang dapat dirasakan masyarakat.

 

PENUTUP: JANGAN SAMPAI KITA PINTAR MEMBANGUN CITRA, TETAPI GAGAL MEMBANGUN MARTABAT

Pada akhirnya, ukuran kemajuan manusia bukan semata-mata seberapa tinggi pendidikannya, seberapa besar kekuasaannya, atau seberapa banyak penghargaan yang diterimanya.

Ukuran kemajuan juga terlihat dari bagaimana ia memperlakukan orang lain, bagaimana ia menggunakan kewenangannya, dan bagaimana ia bersikap ketika tidak ada orang yang mengawasinya.

Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan kehilangan rasa hormat. Kita boleh memiliki kekuasaan, tetapi jangan kehilangan kerendahan hati. Kita boleh mengejar keberhasilan, tetapi jangan mengorbankan kejujuran.

Sebab, ketika etika hilang, kecerdasan bisa menjadi alat manipulasi, kekuasaan bisa menjadi alat penindasan, dan pendidikan bisa kehilangan ruh kemanusiaannya.

Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Yang harus terus kita perjuangkan adalah lahirnya manusia berilmu yang beretika, berkuasa yang berintegritas, dan berpendidikan yang beradab.

Karena peradaban tidak runtuh hanya ketika rakyatnya kehilangan pengetahuan, tetapi juga ketika manusianya kehilangan rasa malu untuk melakukan kesalahan.(su16)

Oleh: Selamet Untung Suropati Siregar

Pemerhati Pendidikan, Anggota Gerakan Pembumian Pancasila Sumatera Utara (GPP SUMUT)

Gempar Penggerebekan di Kota Batu, Oknum Kanit Reskrim dan Kades Asal Lamongan Diamankan

Penulis
Rohmat .
-
0

Gempar Penggerebekan di Kota Batu, Oknum Kanit Reskrim dan Kades Asal Lamongan Diamankan

BATU- MALANG//Warta.In — Dugaan kasus perselingkuhan yang melibatkan oknum aparat penegak hukum dan seorang pejabat desa mendadak menjadi sorotan publik. Seorang perwira pertama kepolisian berinisial IAS bersama seorang wanita berinisial AE diamankan dari sebuah kamar hotel di kawasan Kota Batu pada Sabtu dini hari (07/11/2026) sekitar pukul 02.30 WIB.

​Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, penggerebekan tersebut diduga digagas langsung oleh istri sah dari IAS. Dalam praktiknya, sang istri tampak didampingi oleh petugas dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Batu.

​Dari data yang dihimpun, oknum IAS diketahui menjabat sebagai Kanit Reskrim di salah satu polsek di wilayah hukum Polrestabes Surabaya (Gunung Anyar).

Sementara itu, wanita berinisial AE yang berada di dalam kamar hotel bersama perwira tersebut disinyalir merupakan seorang Kepala Desa aktif yang bertugas di wilayah Kabupaten Lamongan. Selain itu, pelapor juga menyoroti adanya dugaan penggunaan pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya saat kejadian.

​Keterangan Resmi Pihak Kepolisian
​Sejauh ini, jajaran kepolisian di wilayah hukum tempat kejadian perkara masih bersikap sangat berhati-hati dalam memberikan pernyataan resmi kepada awak media guna mendalami duduk perkara secara objektif.

​Kasat PPA Polres Batu, AKP Tri Nawang Sari, saat dikonfirmasi awak media enggan memberikan komentar lebih jauh demi menghindari langkah yang mendahului kewenangan instansi terkait.

​”Langsung ke Humas saja, saya tidak berani ngomong, takut salah jawab,” tegas AKP Tri Nawang Sari.

​Senada dengan hal tersebut, Ps. Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman serta memastikan validitas informasi sebelum merilis penjelasan resmi ke hadapan publik.

​”Saya belum bisa berstatement, karena saya belum tahu kepastian info tersebut. Info itu memang harus saya pastikan dulu,” jelas Iptu M. Huda Rohman.

​Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi mendalam masih terus dilakukan kepada berbagai pihak terkait—termasuk Propam Polrestabes Surabaya, yang bersangkutan, maupun pihak manajemen hotel—guna mendapatkan kronologi yang utuh, transparan, serta menjaga prinsip perimbangan informasi.(roy)

123...1,698Halaman 1 dari 1,698