28.1 C
Jakarta
Selasa, April 21, 2026
Beranda blog

*PROGRAM MBG, SEKOLAH RAKYAT, DAN KOPERASI MERAH PUTIH PATUT DIDUKUNG PENUH DEMI KESEJAHTERAAN BANGSA*

0

*MENUJU KEMAKMURAN: PROGRAM MBG, SEKOLAH RAKYAT, DAN KOPERASI MERAH PUTIH PATUT DIDUKUNG PENUH DEMI KESEJAHTERAAN BANGSA*

JAKARTA, Warta.in. – Berbagai kebijakan strategis yang digulirkan oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta penguatan Koperasi Merah Putih, dinilai sebagai langkah besar yang sangat berpihak kepada rakyat dan patut mendapatkan dukungan yang luas dari seluruh lapisan masyarakat. Ketiga program ini merupakan wujud nyata dari komitmen kuat negara untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, sebagaimana amanat konstitusi.

Menanggapi dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tokoh nasional Hashim Djojohadikusumo menilai bahwa tantangan yang muncul adalah hal yang wajar mengingat cakupan penerima manfaat yang sangat luas. Namun demikian, berbagai insiden yang sempat terjadi, mulai dari kasus keracunan hingga temuan kualitas makanan yang tidak layak konsumsi, merupakan hal yang sulit untuk dibenarkan dan harus menjadi perhatian serius bagi pihak pelaksana teknis di lapangan.

“Program ini pada dasarnya sangat baik dan membuktikan bahwa Pemerintah sungguh-sungguh pro-rakyat, sehingga sudah sepatutnya didukung. Namun, teknis pelaksanaan yang dinilai masih kacau dan belum maksimal harus segera dievaluasi ulang serta diperbaiki, agar kejadian yang mengecewakan masyarakat tidak terulang kembali di masa mendatang,” ungkap Hashim.

Solusi Efisiensi: Pengelolaan Melalui Orang Tua Murid

Hashim Djojohadikusumo menawarkan gagasan cemerlang agar pelaksanaan MBG menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Menurutnya, teknis pelaksanaan dapat dialihkan dengan memberikan kewenangan pengelolaan kepada orang tua atau wali murid, sesuai dengan standar menu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Dengan penyaluran yang langsung menyentuh pihak keluarga, maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi lebih ringkas dan fokus. Selain itu, cara ini dinilai jauh lebih hemat karena tidak memerlukan pembangunan infrastruktur dapur umum yang biayanya besar, tidak memerlukan banyak petugas teknis, serta meniadakan kebutuhan logistik pengantaran dan pengumpulan peralatan makan yang rumit,” paparnya.

Lebih jauh, skema ini akan memangkas biaya-biaya yang tidak mendesak, termasuk pengadaan kendaraan operasional dengan nilai yang fantastis yang sebenarnya tidak mutlak diperlukan. Artinya, program MBG akan benar-benar mengalir maksimal untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, menekan potensi kebocoran anggaran, serta memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh yang berhak menerimanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam acara bergengsi Jaga Desa Award, pada Minggu, 19 April 2026, di Jakarta. Hal ini menjadi bukti nyata perhatian terhadap program sosial agar benar-benar berjalan sesuai tujuan mulianya. Kritik yang berkembang di masyarakat justru menunjukkan tingginya harapan publik agar MBG dapat berjalan prima, efisien, dan menjawab kebutuhan dasar rakyat.

Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih: Konsep Jenius

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai sebagai solusi jenius dan sangat tepat dalam upaya penanganan masalah stunting serta pemenuhan gizi nasional. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan konsep besar “Sekolah Rakyat” dan didukung oleh gebrakan baru melalui “Koperasi Merah Putih”. Ketiganya merupakan satu rangkaian kebijakan yang luar biasa, yang menunjukkan keberpihakan negara yang nyata terhadap kesejahteraan umat.

Hal ini sejalan dan selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan jelas memerintahkan negara untuk menyejahterakan fakir miskin, menolong anak terlantar, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam konteks pengembangan Sekolah Rakyat, penting untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang sudah ada. Rekrutmen tenaga pengajar sebaiknya memberikan prioritas utama kepada para guru honorer yang selama ini masih banyak terabaikan hak-haknya. Mereka layak diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur yang pasti, lepas dari status kontrak atau outsourcing yang belum menjamin masa depan, sehingga mereka dapat mengemban profesi mulia sebagai pendidik dengan tenang dan penuh dedikasi.

Sementara itu, untuk pengelolaan Koperasi Merah Putih, langkah yang paling ideal adalah melakukan sinergi dan pemberdayaan terhadap koperasi-koperasi yang sudah berdiri di tingkat desa. Pemerintah pusat dan daerah cukup melakukan pembenahan manajemen, seleksi ketat terhadap pengurus yang memiliki integritas, serta pendampingan intensif, daripada harus membentuk lembaga baru yang belum tentu memiliki pengalaman dan akar di masyarakat.

“Perlu diingat bahwa tujuan utama koperasi adalah untuk memakmurkan anggotanya dan rakyat banyak, bukan untuk memperkaya segelintir pengurus semata. Prinsip ini pun harus menjadi dasar yang sama dalam pelaksanaan MBG maupun Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Pada akhirnya, seluruh program unggulan Pemerintah Presiden Prabowo yang serius berpihak kepada rakyat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan baik secara materi maupun spiritual, akan selalu mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat luas, asalkan pelaksanaannya bersih, transparan, dan benar-benar mengutamakan kepentingan umum.

Pecenongan, 20 April 2026
Jacob Ereste

(TIM/Red)

MBG Sambangi MA Al-Ahzar Kp. Carik Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kab. Bandung Di Sambut Antusias Siswa

0

Padamulya Kecamatan Majalaya kabupaten Bandung, Senin, 20 April 2026. WARTA. IN
Program MBG, disambut antusias murid dan guru MA Al-Azhar di Kampung Carik, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya kabupaten Bandung.
Alhamdulillah, sekarang MA. Al-Azhar menempati Gedung Sekolah MA Al-Azhar, proses belajar mengajar berjalan Lancar, papar KH. Luthfi, Kepala MA. Program MBG pub sudah siswa terima, dengan antusias dan semangat, dalam belajar, dan dalam pemenuhan gizi siswa, yang diamini siswa, Tambah Luthfi.
Siswa MA, aktif dalam kegiatan pentas seni, dalam menyalurkan bakat akting siswa, Pungkas Luthfi. WARTA. IN Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.

Dihadiri 1.000 Bobotoh, Distrik Viking Subang Rayakan Ultah ke-2 Dekade: “Pokona Persib Juara Deui”

0

Dihadiri 1.000 Bobotoh, Distrik Viking Subang Rayakan Ultah ke-2 Dekade: “Pokona Persib Juara Deui”

Subang, Warta In, — Semarak perayaan ulang tahun ke-2 dekade Distrik Viking Subang berlangsung meriah, Minggu, (19-04/2026) Acara yang dipusatkan di Subang ini dihadiri seluruh koordinator wilayah se-Kabupaten Subang dan sekitar 1.000 bobotoh dari berbagai distrik.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Disparpora Kabupaten Subang, Nenden Setiawati, M.Si. Dalam sambutannya, Nenden menyampaikan apresiasi atas solidnya bobotoh Subang menjaga silaturahmi dan sportivitas. “Acara ini jadi ajang silaturahmi untuk semua bobotoh. Mudah-mudahan Persib bisa jadi juara lagi dan Viking Subang makin dewasa di usia 2 dekade,” ujarnya.

Kemeriahan ultah makin lengkap dengan penampilan hiburan dari Novia Rozma & Brothers Rasta. Ribuan bobotoh larut dalam euforia, menyanyikan chant kebanggaan sambil mengibarkan bendera biru Persib.

Ketua Viking Subang, Akim, menegaskan usia 20 tahun menjadi momentum untuk memperkuat kekompakan dan loyalitas. “Di ultah ke-2 dekade ini, semoga kita semakin kompak, semakin loyal. Pokona Persib juara deui,” tegas Akim disambut gemuruh bobotoh.

Panitia menyebut acara berjalan tertib dan kondusif dari awal hingga akhir. Selain hiburan musik, kegiatan juga diisi dengan doa bersama.

Distrik Viking Subang berharap di usia 2 dekade, kontribusi bobotoh tak hanya di tribun, tapi juga di aksi sosial dan menjaga nama baik Persib di mana pun berada.

(papap)

Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Polda Sumsel Sambangi Komisi Informasi Provinsi

0

Warta.In | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui sinergi strategis dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., pada Senin, 20 April 2026, di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan standar pelayanan informasi publik di lingkungan kepolisian dengan prinsip-prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Rombongan Polda Sumsel disambut langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Joemarthine Chandra, S.H., M.H., bersama jajaran komisioner. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak melakukan dialog konstruktif terkait penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik.

Sinergi ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat akurat, transparan, dan mudah diakses, sehingga mampu meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Polda Sumsel dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan lembaga pengawas informasi. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel menegaskan bahwa Polri terus bertransformasi menjadi institusi yang modern dan terbuka dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Sinergi dengan Komisi Informasi ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan transparansi serta mendukung program Presisi Kapolri agar Polri semakin dipercaya oleh masyarakat,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Melalui koordinasi ini, Polda Sumsel berharap dapat memperkuat sistem komunikasi publik yang efektif serta meningkatkan literasi informasi masyarakat guna mencegah disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.

Kegiatan ditutup dengan kesepahaman untuk terus mempererat kolaborasi antara Polda Sumsel dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik di wilayah Sumatera Selatan.

Pagi Padat, Polisi Hadir di Titik Rawan: Strong Point Polres Muara Enim Bikin Lalu Lintas Lebih Aman

0

Warta.In | Muara Enim — Mengawali aktivitas masyarakat di pagi hari, Polres Muara Enim melalui Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) menempatkan personel di sejumlah titik strategis dalam kegiatan strong point, Senin (20/04/2026).

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, SIK melalui Kasi Humas Polres Muara Enim AKP RTM. Situmorang menyampaikan bahwa penyebaran personel ini merupakan bentuk nyata pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan yang beraktivitas di jam sibuk pagi.

“Kehadiran personel di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman, serta memastikan arus lalu lintas tetap lancar, terutama di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan,” ujarnya.

Kegiatan strong point difokuskan di persimpangan jalan, depan sekolah, kawasan perkantoran seperti kantor Pemda, serta titik-titik keramaian lainnya yang memiliki intensitas kendaraan cukup tinggi pada pagi hari.

Di depan sekolah, personel Sat Lantas tampak sigap membantu penyeberangan pelajar serta mengatur arus kendaraan guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kehadiran polisi juga memberikan rasa aman bagi para orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah.

Sementara itu, di sejumlah persimpangan, petugas aktif melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Program strong point ini juga menjadi langkah preventif dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, terutama pada jam-jam rawan di pagi hari.

Dengan kegiatan ini, Polres Muara Enim berharap terciptanya budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap kehadiran Polri di lapangan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Apel Gabungan Senin, Kapolres Ogan Ilir Tekankan Pelayanan Prima dan Antisipasi Dampak Kenaikan BBM

0

Warta.In | OGAN ILIR – Apel pagi gabungan rutin hari Senin di lingkungan Polres Ogan Ilir dipimpin langsung oleh AKBP Bagus Suryo Wibowo, dan diikuti oleh Kompol Helmi Ardiansyah, para Pejabat Utama (PJU), serta seluruh personel Polres Ogan Ilir.

Kegiatan apel gabungan ini dilaksanakan pada hari Senin, 20 April 2026, tepat pukul 07.30 WIB hingga selesai, bertempat di halaman utama Polres Ogan Ilir. Sebelum pelaksanaan apel, dilakukan pengecekan kehadiran personel guna memastikan kesiapsiagaan dan kedisiplinan anggota.

Kegiatan apel berlangsung tertib sesuai tata upacara, diawali dengan pengucapan Tribrata, Catur Prasetya, serta Kode Etik Pegawai Negeri.

Dalam arahannya, Kapolres Ogan Ilir menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi petugas piket, terlebih pada hari libur.

“Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama. Jangan sampai ada komplain dari masyarakat terkait pelayanan kepolisian, terutama saat masyarakat membutuhkan kehadiran kita,” tegas AKBP Bagus Suryo Wibowo.

Ia menambahkan bahwa hal tersebut sejalan dengan upaya Polres Ogan Ilir dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Ini menjadi perhatian serius, karena saat ini Polres Ogan Ilir sedang dalam proses penilaian menuju WBK. Kita harus tunjukkan kinerja terbaik dan pelayanan yang maksimal,” ujarnya.

Selain itu, Kapolres juga mengingatkan seluruh personel untuk menjaga penampilan, kebersihan, serta peduli terhadap lingkungan kerja.

“Perhatikan penampilan, jaga kebersihan, dan peduli terhadap lingkungan serta sarana prasarana. Hal kecil seperti ini mencerminkan profesionalitas kita di mata masyarakat,” imbuhnya.

Dalam rangka menghadapi musim kemarau, Kapolres menginstruksikan kesiapsiagaan personel terhadap potensi kebakaran.

“Saya minta seluruh personel siap siaga menghadapi musim kemarau. Pastikan peralatan pemadam dalam kondisi siap digunakan dan lakukan langkah antisipasi sejak dini,” tegasnya.

Terkait kenaikan harga BBM, Kapolres juga memberikan penekanan khusus kepada fungsi Intelijen dan Reskrim untuk meningkatkan pengawasan di lapangan.

“Lakukan monitoring secara intensif, khususnya terhadap potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi,” tandasnya.

Menutup arahannya, Kapolres mengimbau seluruh personel untuk menjaga kesehatan dan memperkuat hubungan sosial.

“Jaga kesehatan, jaga kekompakan dengan keluarga dan masyarakat, serta jangan lupa untuk selalu bersyukur dan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” pungkas AKBP Bagus Suryo Wibowo.

*HUMAS RES OI*

Irdam II/Sriwijaya Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan

0

Warta.In | Palembang – Inspektur Kodam (Irdam) II/Sriwijaya, Brigjen TNI M. Fachmi Rizal Nasution menghadiri kegiatan acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel, Jl. Pom IX, Palembang, pada Senin (20/04/2026). Kehadiran Irdam II/Swj ini mewakili Pangdam II/Sriwijaya sebagai bentuk sinergitas antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan serta stabilitas di wilayah Sumatera Selatan._

Rapat Paripurna ini membahas sejumlah agenda krusial terkait kebijakan daerah dan laporan strategis yang melibatkan jajaran Forkopimda Sumsel. Dalam forum tersebut, Irdam II/Swj tampak mengikuti jalannya persidangan dengan bersama para pejabat tinggi daerah lainnya. Kehadiran unsur pimpinan Kodam II/Swj dalam rapat ini menegaskan komitmen TNI untuk terus mengawal dan menyelaraskan program kerja kewilayahan dengan kebijakan pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung tertib ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektoral demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Sinergi yang solid antara legislatif, eksekutif, dan instansi vertikal seperti Kodam II/Sriwijaya menjadi kunci utama dalam memastikan roda pemerintahan dan pembangunan di Bumi Sriwijaya berjalan secara optimal, transparan, dan akuntabel.

Audit Kinerja Itdam II/Swj Dorong Korem 044/Gapo Semakin Transparan dan Akuntabel

0

Warta.In | Palembang – Kegiatan Taklimat Akhir Audit Kinerja Inspektorat Daerah Militer II/Sriwijaya di lingkungan Korem 044/Gapo dilaksanakan di Makorem 044/Gapo, sebagai tanda rangkaian pengawasan dan pemeriksaan yang telah berlangsung sejak 6 April 2026 berakhir.

Hadir mewakili Danrem 044/Gapo, Kasrem 044/Gapo Kolonel Inf Andi Gus Wulandri menyambut sekaligus mendampingi Tim Audit Kinerja Itdam II/Swj selama kegiatan berlangsung, Senin (20/4/2026).

Dalam sambutannya, Kasrem 044/Gapo menyampaikan bahwa tim audit kinerja dari Itdam II/Swj telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan audit kinerja di Korem 044/Gapo beserta jajarannya secara menyeluruh.

“Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kasrem menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Tim Wasrik beserta seluruh anggota atas pelaksanaan tugas yang telah berjalan dengan baik, objektif, dan profesional.

Ia juga menegaskan kepada seluruh satuan jajaran Korem 044/Gapo agar segera menindaklanjuti setiap temuan yang diperoleh selama proses audit.

“Apabila terdapat temuan oleh tim audit, saya perintahkan kepada seluruh satuan jajaran untuk segera menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Laksanakan perbaikan secara cepat, tepat, dan tuntas, serta koordinasikan dengan perwira pemeriksa masing-masing agar tidak terjadi kesalahan berulang di masa yang akan datang,” tegasnya.

Selain itu, seluruh satuan juga diinstruksikan untuk melengkapi berbagai produk dan program kerja yang menjadi temuan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasrem berharap hasil dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas ke depan.

“Jadikan setiap temuan sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki kekurangan serta meningkatkan profesionalisme prajurit dan satuan,” pungkasnya.

*Ekuador Akui Otonomi Khusus di Bawah Kedaulatan Maroko sebagai Solusi Tunggal Konflik Sahara*

0

*Ekuador Akui Otonomi Khusus di Bawah Kedaulatan Maroko sebagai Solusi Tunggal Konflik Sahara*

Rabat – Dunia internasional kembali menyaksikan pergeseran geopolitik yang signifikan terkait sengketa wilayah Sahara. Pemerintah Ekuador secara resmi menegaskan kembali dukungannya terhadap inisiatif otonomi yang diajukan oleh Kerajaan Maroko sejak tahun 2007. Ekuador menilai bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah satu-satunya solusi yang paling serius, kredibel, dan realistis untuk mengakhiri perselisihan regional yang telah berlangsung lama tersebut.

Posisi diplomatik yang kokoh ini dituangkan dalam sebuah Komunike Bersama yang ditandatangani di Rabat pada hari Jumat, 17 April 2026, menyusul pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri Ekuador, Gabriela Sommerfeld, dan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita. Kunjungan kerja Sommerfeld ke Maroko ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara yang semakin solid.

Dalam komunike tersebut, Ekuador menyambut baik adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025). Resolusi ini memperkuat posisi bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan jalan keluar yang paling layak (feasible) untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara definitif.

Kedua negara juga menyatakan dukungan penuh kepada Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Sahara serta upaya internasional dalam memajukan proses politik. Langkah konkret yang diambil Ekuador tidak berhenti pada retorika; pemerintah Ekuador memutuskan untuk memperluas jangkauan konsulernya hingga ke wilayah Sahara Maroko, sebuah langkah yang dinilai sejalan dengan hukum internasional dan pengakuan kedaulatan de facto Maroko atas wilayah tersebut.

*Sinergi Ekonomi: Menghubungkan Amerika Latin dan Afrika*

Selain aspek politik, kunjungan Menlu Sommerfeld yang didampingi delegasi sektor swasta juga berfokus pada kerja sama ekonomi. Ekuador menyatakan kesiapannya untuk mempromosikan peluang perdagangan di Sahara Maroko, yang dianggap sebagai pintu gerbang strategis menuju pasar benua Afrika.

Menteri Industri dan Perdagangan Maroko, Ryad Mezzour, dalam pertemuannya dengan Sommerfeld, menjajaki sinergi untuk mengintegrasikan produk-produk Ekuador ke dalam rantai nilai Afrika melalui pusat logistik Maroko. Visi ini bertujuan menjadikan Maroko sebagai platform strategis bagi Ekuador menuju Afrika, sementara Ekuador akan menjadi sekutu kunci bagi Maroko di Amerika Latin.

Sommerfeld juga mengapresiasi kepemimpinan Raja Mohammed VI, khususnya inisiatif kerajaan yang menyediakan akses Samudra Atlantik bagi negara-negara Sahel serta proyek ambisius Pipa Gas Afrika-Atlantik. Maroko dinilai sebagai pemain kunci di Afrika dan mitra strategis dalam memerangi terorisme serta kejahatan transnasional.

*Persisma Dukung Solusi Damai*

Perkembangan positif dalam hubungan diplomatik Maroko-Ekuador ini mendapat apresiasi dari Wilson Lalengke selaku Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma). Tokoh HAM internasional dari Indonesia itu mengatakan bahwa pihaknya memandang bahwa penegasan Ekuador terhadap masalah Sahara itu adalah momentum penting bagi penyelesaian masalah yang ada di wilayah tersebut.

“Persisma sangat gembira melihat progres diplomasi ini. Pengakuan Ekuador terhadap inisiatif otonomi Maroko adalah langkah yang sangat cerdas dan realistis bagi stabilitas kawasan. Persisma akan selalu mendukung setiap solusi terbaik dan damai dalam setiap sengketa atau perselisihan yang terjadi di belahan dunia mana pun. Perdamaian adalah fondasi utama bagi kemakmuran ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia,” ungkap Wilson Lalengke dari Jakarta, Minggu, 19 April 2026.

Tokoh pers Indonesia itu menambahkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur dialog dan pengakuan terhadap kedaulatan wilayah yang berdaulat adalah kunci untuk mencegah konflik berkepanjangan yang merugikan rakyat sipil.

Komunike bersama tersebut menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk menempatkan hubungan bilateral pada jalur kemitraan yang langgeng. Melalui rencana kunjungan Duta Besar Ekuador ke wilayah Sahara dalam waktu dekat, kedua negara bersiap untuk meluncurkan berbagai inisiatif produktif yang diharapkan mampu meningkatkan pertukaran investasi dan perdagangan.

Langkah Ekuador ini menambah panjang daftar negara-negara yang memberikan dukungan internasional terhadap integritas teritorial Maroko, sekaligus mempersempit ruang bagi ketidakpastian politik di wilayah Sahara. Sinergi antara Maroko dan Ekuador kini menjadi contoh bagaimana diplomasi dapat menjembatani dua benua demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (PERSISMA/Red)

*Kriminalisasi Pers di Majalengka: Skandal Perzinahan Kades, Dugaan Suap Penyidik, dan Matinya Supremasi UU*

0

*Kriminalisasi Pers di Majalengka: Skandal Perzinahan Kades, Dugaan Suap Penyidik, dan Matinya Supremasi UU*

Majalengka – Awan mendung kembali menggelayuti kemerdekaan pers di Indonesia. Wilayah hukum Polres Majalengka, Jawa Barat, kini menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan upaya kriminalisasi sistematis terhadap jurnalis. Kasus ini bermula dari pelaporan seorang Kepala Desa (Kades) terhadap produk jurnalistik, yang ironisnya diproses oleh kepolisian tanpa mengindahkan mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru.

Prahara ini berawal pada Senin malam, 2 Juni 2025. Warga Desa Ranji Kulon, Kecamatan Kasokandel, mendapati pemandangan yang mencederai etika publik: Kades Randegan Kulon berinisial RW terlihat memasuki rumah seorang janda berinisial AN (41) menggunakan sepeda motor dinas plat merah (NMAX).

Mendapat laporan warga, jurnalis Mukhsin alias Leo bersama rekan-rekan dan petugas hansip setempat melakukan investigasi lapangan pada pukul 23.00 WIB. Saat pintu diketuk dan dibuka oleh anak sang janda, Kades RW ditemukan berada di dalam rumah tersebut. Temuan ini kemudian diolah menjadi karya jurnalistik dan viral di berbagai platform media sosial sebagai bentuk fungsi kontrol sosial pers terhadap perilaku aparat desa.

Namun, bukannya melakukan hak jawab atau koreksi, Kades RW justru menempuh jalur pidana dengan melaporkan Mukhsin ke Polres Majalengka pada 30 Agustus 2025 melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/406/VIII/2025/SPKT/POLRES MAJALENGKA/POLDA JABAR. Sang jurnalis dijerat dengan Pasal 45 ayat (4) UU ITE terkait pencemaran nama baik.

*Aroma Busuk “Setoran” di Balik Meja Penyidik*

Kasus ini kian memanas setelah terungkapnya dugaan praktik suap atau “uang pelicin” untuk mengarahkan kasus ini. Informasi yang dihimpun dari internal grup WhatsApp jurnalis mengungkap rincian aliran dana yang mencurigakan. Tercatat adanya alokasi dana sebesar Rp750.000 untuk oknum KBO Sat Reskrim berinisial IS, serta dana operasional lainnya yang melibatkan perantara berinisial RB.

Mukhsin merasa dirinya dijadikan “tumbal” dalam proses hukum yang tebang pilih ini. “Saya ditekan berkali-kali sebagai tersangka tunggal, padahal ada tujuh rekan jurnalis lain yang juga mengunggah konten tersebut. Mengapa hanya saya yang diproses? Ada kejanggalan besar di sini,” ungkap Mukhsin dengan nada kecewa.

*Polisi Bukan Alat Pelindung Pejabat Mesum!*

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, memberikan pernyataan yang sangat tajam dan menohok terhadap kinerja Polres Majalengka. Alumnus Lemhannas RI ini menilai polisi telah melanggar prosedur hukum yang sangat mendasar.

“Ini adalah skandal hukum yang memuakkan! Polisi seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan menjadi alat bagi pejabat desa tukang zina untuk menggebuk wartawan. Sesuai Putusan MK No. 145/PUU-XXIII/2025, polisi wajib menolak laporan terkait sengketa pers sebelum melalui mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Jika Polres Majalengka tetap memproses Mukhsin, maka mereka secara terang-terangan sedang membangkang terhadap hukum tertinggi di negeri ini,” tegas Wilson Lalengke, Minggu, 19 April 2026.

Tokoh pers nasional itu juga menyoroti dugaan suap yang mencemari proses penyidikan. Adanya rincian aliran dana ke oknum penyidik dan KBO adalah bukti bahwa moralitas penegak hukum di Majalengka sedang dipertanyakan.

“Saya minta Kapolri segera mencopot oknum-oknum yang menerima amplop untuk mengkriminalisasi jurnalis. Jangan sampai institusi Polri hancur hanya karena melindungi perilaku amoral seorang kades!” imbuh Wilson Lalengke.

*Perspektif Filosofis: Keadilan yang Tergadai*

Tindakan oknum Kades yang melaporkan wartawan demi menutupi aibnya sendiri mengingatkan kita pada pemikiran filsuf Thomas Hobbes tentang Leviathan. Hobbes memperingatkan bahwa tanpa pengawasan, kekuasaan cenderung menjadi predator yang memangsa mereka yang berani berkata jujur. Dalam kasus ini, negara (melalui aparat desa dan polisi) seolah berubah menjadi monster yang menindas warga negaranya sendiri.

Sementara itu, Immanuel Kant dalam konsep Categorical Imperative menekankan bahwa kebenaran harus dijunjung tinggi tanpa syarat. Wartawan yang mengungkap perzinahan pejabat publik sebenarnya sedang menjalankan tugas moral untuk menjaga etika universal. Ketika hukum digunakan untuk menghukum pengungkap kebenaran, maka menurut John Locke, pemerintah telah kehilangan legitimasinya karena telah mengkhianati kepercayaan (trust) rakyat.

*Matinya Hak Konfirmasi*

Hingga draf berita ini disusun, pihak Polres Majalengka di bawah kepemimpinan AKBP Rita Suwadi tetap bungkam. Surat konfirmasi resmi dari PPWI bernomor 017/DPC-PPWI.Kab.Mjl/Kfrs/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 tidak mendapatkan respons sedikit pun. Sikap abai ini semakin memperkuat dugaan adanya “persekongkolan jahat” untuk membungkam kebebasan berpendapat di Majalengka.

Negara tidak boleh membiarkan para “bandit berdasi” dan “aparat mata duitan” merusak fondasi demokrasi. Jika jurnalis dipenjara karena mengungkap fakta asusila pejabat, maka di masa depan, kegelapan akan menyelimuti Majalengka karena tak ada lagi yang berani bersuara melawan kebatilan. (TIM/Red)