Beranda blog

Polemik Penampungan Galian C, Pelaku Usaha Disarankan Lengkapi Izin

Penulis
Wildan
-
0

TORAJA UTARA – Hasil pertemuan bersama antara pihak Polres Toraja Utara dengan para pelaku usaha penampungan hasil tambang galian C menghasilkan kesepahaman untuk legalitas izin usaha, Selasa (27/10/2026).

Pertemuan yang dilaksanakan pada hari Sabtu (24/10/2026), di Mapolres Toraja Utara dihadiri langsung Wakil Ketua DPRD Toraja Utara, Prianto Soma bersama Kasat Reskrim Polres Toraja Utara dan Unit Tipidter Polres Toraja Utara.

Melalui sambungan WhatsAppnya yang dikonfirmasi hari ini Selasa (27/10/2026), IPTU Ruxon selaku Kasat Reskrim Polres Toraja Utara mengatakan bahwa hasil pertemuan tersebut pihak pelaku usaha penampungan hasil tambang galian C agar mengurus izin usaha di PTSP.

Sementara secara terpisah melalui sambungan WhatsApp juga hari ini, selaku Wakil Ketua DPRD Toraja Utara, Prianto Soma membenarkan jika sudah diadakan pertemuan bersama pada hari Sabtu kemarin (24/10/2026) di Mapolres.

Prianto Soma sebagai perwakilan rakyat daerah menyebutkan jika yang hadir pada pertemuan tersebut dari Stokpile, para sopir truk, dan juga dihadiri langsung Kasatreskrim.

“Yang hadir, Stokpile, sopir truk, dan Kasatreskrim bersama jajarannya dari pihak Polres Toraja Utara. Hasil Galian C diarahkan untuk membuat ijin di penampungan,” sebut Prianto Soma.

Selain itu, menurut Prianto Soma bahwa dari saran tersebut, para pihak pelaku usaha sepakat untuk urus izin dan sampai hari ini sudah melakukan pengurusan izin.

“Harus kita mengikuti aturan, dan ini juga bisa menambah PAD apabila kita tertib aturan. Dan teman-teman para pelaku usaha sudah melakukan pengurusan izin juga sebagaimana yang disarankan,” beber Prianto Soma.

Polsek Ngimbang Gelar “Police Goes To School”, Polisi Jadi Pembina Upacara Di SMP Negeri 2 Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Gelar “Police Goes To School”, Polisi Jadi Pembina Upacara Di SMP Negeri 2 Ngimbang

LAMONGAN//Warta.in – Polsek Ngimbang, Polres Lamongan bersama jajaran Polsek melaksanakan kegiatan Police Goes To School dengan menugaskan Pejabat Utama Kapolsek Ngimbang.

Wapolsek Ngimbang bersama jajaran sebagai pembina upacara secara serentak di SMP Negeri 2 Ngimbang Dusun Brumbun Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, Senin (26/10/2026) pukul 07.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan di hadiri oleh Wapolsek Ngimbang, Ipda Istiono, S.H, Wakapolsek Ngimbang, Aipda Eriy Cahyono. S. Pd
Bspak Zaenuri, S. Pd. M. Pd, (Pj Kepala SMP Negeri 2),Dewan Guru dan Siswa Siswi SMP negeri 2 Ngimbang

Kegiatan tersebut merupakan langkah preemtif Polsek Ngimbang, Polres Lamongan dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta mengantisipasi segala potensi gangguan kamtibmas di wilayah kabupaten Lamongan

Selain itu, kegiatan ini bertujuan memberikan pembinaan kesadaran hukum sejak dini kepada para pelajar agar tidak terjerumus dalam tindakan kriminalitas.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. K, yang di Wakili oleh Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H,
“Menjelaskan, kehadiran personel Polri di lingkungan sekolah diharapkan dapat menjadi sarana edukasi sekaligus membangun komunikasi positif dengan para pelajar dan lembaga pendidikan”, ujarnya

Wakapolsek Ngimbang berharap Melalui kegiatan Police Goes To School, kami memberikan edukasi kepada para siswa untuk menjauhi narkoba, perkelahian, perundungan atau bullying, serta bijak dalam menggunakan media sosial. Para pelajar juga kami imbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya,pungkasnya (roy) .

Kapolsek Ngimbang Demi Antisipasi Kemacetan Gelar Commanderwish Pagi di Wilayah Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Kapolsek Ngimbang Demi Antisipasi Kemacetan Gelar Commanderwish Pagi di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Warta.In – Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. P, dalam rangka melayani masyarakat melalui kegiatan Commander Wish dipagi hari, dengan beberapa personel untuk hadir memberikan pelayanan di tengah masyarakat pada jam-jam sibuk pagi hari.

Kegiatan Commander Wish di pimpin langsung Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. K, bersama Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, dan personil Polsek Ngimbang Aiptu Djudi, Aiptu Deni,Aipda Erwan dan Briptu Andika

Sasaran di 2 Titik rawan kemacetan yaitu perempatan Pasar Ngimbang dan SMP Negeri 1 Ngimbang di Kecamatan Ngimbang pada Hari Selasa (27/10/2026) pukul 06.00 WIB

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K. S.I.K, menjelaskan “Bahwa Commander Wish Layanan Pagi merupakan program prioritas sekaligus kebijakan utama dari Kapolres Lamongan yang bertujuan menghadirkan personel Polri secara maksimal pada pagi hari untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat”.

Dalam pelaksanaannya, personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, di antaranya kawasan rawan kemacetan, penyeberangan anak sekolah, pasar atau pusat kegiatan ekonomi, serta kawasan perkantoran.jelasnya

Kehadiran personel di lokasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan keamanan, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memulai aktivitas dan di laporkan situasi Perempatan Pasar Ngimbang dan SMP Negeri 1 Ngimbang dalam keadaan lancar

Kapolsek Ngimbang menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel.

Program Commander Wish Layanan Pagi menjadi langkah awal dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang responsif, cepat, dan Presisi melalui kehadiran nyata anggota Polri di tengah masyarakat sejak pagi hari.

Kami harap pelayanan terhadap masyarakat harus lebih maksimal. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan kegiatan layanan pagi ini.” ujarnya.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan jadikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”pungkasnya ( roy)

Demi Tingkatkan Pelayanan Masyarakat Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light 4C Di Malam Hari

Penulis
Rohmat .
-
0

Demi Tingkatkan Pelayanan Masyarakat Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light 4C Di Malam Hari

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang ini telah melaksanakan kegiatan Patroli Blue Light Harkamtibmas di malam hari guna cegah kriminalitas dan tangkal 4 C di wilayah Hukum Polsek Ngimbang, Senin (26/10 /2026) pukul 23.00 Wib sampai selesai

Dalam Patroli Blue Light ini di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang Aiptu Djudi dan Brigadir Bayu dengan sasaran Patroli jalan poros Ngimbang – Jombang, SPBU Ngimbang dan Masyarakat Ngimbang yang ada di Kecamatan Ngambang.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr. K. S. I.K,melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, saat di hubungi Awak media menjelaskan bahwa, “Patroli Blue Light ini di laksanakan guna cegah dan antisipasi 4C, kejahatan dan premanisme serta untuk menjaga harkamtibmas guna cegah kriminalitas dan tangkal 4C di wilayah Kecamatan Ngimbang.”

Personil Patroli selalu menyampaikan pesan – pesan Keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kepada pengamanan Swakarsa atau security di Wilayah Ngimbang selalu waspada dengan situasi yg berkembang di sekitarnya,ungkapnya Kapolsek Ngimbang

Kami berkometmen dengan Secara rutin patroli di Obyek Vital untuk antisipasi terjadinya tindakan kriminal di Wilayah Ngimbang dengan cara memverikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan sehingga wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif,pungkasnya(roy)

Sambut Hari Sumpah Pemuda ke-98, FPK dan FKUB Purwakarta Gelar Ngosrek Harmoni Bersama

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Semangat persatuan dalam keberagaman diwujudkan melalui kegiatan Ngosrek Harmoni Bersama yang digagas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purwakarta, berkolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purwakarta.

Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-98 tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 27 Oktober 2026, pukul 07.00 hingga 11.00 WIB, dengan mengambil lokasi di kawasan Situ Buleud, Purwakarta Istimewa.

Mengusung tema “Bersih Lingkungannya, Erat Persaudaraannya”, kegiatan ini menjadi ajakan nyata kepada masyarakat untuk membangun kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman suku, agama, dan latar belakang sosial.

Semangat tersebut selaras dengan slogan kegiatan, yakni “Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda untuk Indonesia”, yang menekankan pentingnya peran generasi muda dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan serta merawat kebinekaan.

Libatkan Lintas Etnis, Agama, dan Elemen Masyarakat

Ngosrek Harmoni Bersama dirancang sebagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan lintas etnis dan agama, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, aparat keamanan, hingga mahasiswa.

Untuk memastikan kegiatan berjalan efektif, panitia membagi peserta ke dalam sembilan tim yang ditempatkan di delapan pintu masuk kawasan Situ Buleud.

Setiap tim memiliki koordinator dan unsur peserta yang berbeda sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan.

Adapun pembagian tim kegiatan tersebut meliputi:

Tim 1 – Pintu Masuk 1
Dikoordinasikan oleh Endin, Ketua FPK Kabupaten Purwakarta. Tim ini melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari), PAKEM, Kementerian Agama, Polres, FKUB, serta perwakilan etnis Nias dan Papua.

Tim 2 – Pintu Masuk 2
Dikoordinasikan oleh Rudi, Wakil Sekretaris FPK. Peserta terdiri atas perwakilan etnis Bugis dan Sumatera, Gusdurian, Permata, JAI, serta STAI Al-Muhajirin.

Tim 3 – Pintu Masuk 3
Dikoordinasikan oleh Heri Kh Alfd, dengan melibatkan perwakilan etnis Jawa, aliran kepercayaan, Dinas Pariwisata, dan BINDA.

Tim 4 – Pintu Masuk 4
Dikoordinasikan oleh Agustiar. Peserta meliputi perwakilan etnis Maluku, Dayak, Yogyakarta, Disparbud, serta RT 004 Nagri Kidul.

Tim 5 – Pintu Masuk 5
Dikoordinasikan oleh Frankie Korompis. Tim ini melibatkan perwakilan etnis Madura dan Sampit, WCD, BPBD, PPP-AD, serta PUTRAKO.

Tim 6 – Pintu Masuk 6
Dikoordinasikan oleh Heri Bawor, dengan peserta dari perwakilan etnis Minangkabau, Bugis, dan Melayu, serta unsur Kodim 0619 dan Babinsa.

Tim 7 – Pintu Masuk 7
Dikoordinasikan oleh Martin dari Bakesbangpol. Tim ini melibatkan perwakilan etnis Sumsel, Padang, dan Aceh, serta Bakesbangpol, AGPAI, dan BEM Muttaqien.

Tim 8 – Pintu Masuk 8
Dikoordinasikan oleh Pandi dari Seksi HAAK. Peserta terdiri atas perwakilan etnis Bugis, Makassar, Toraja, Minahasa, Mandar, dan Gorontalo, serta GKPS.

Tim 9 – Tim Pendukung
Tim pendukung dikoordinasikan melalui keterlibatan Neola Kaeliaser, Heri Kh Alfd, Asep Hadad, dan Endang DJ, bersama unsur DLH, DISPEKIM, WCD, serta FKUB. Tim ini bertugas mendukung kebutuhan logistik, konsumsi, dan dokumentasi kegiatan.

Pembagian tim tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus memastikan aksi bersih-bersih berlangsung secara terarah di seluruh area yang telah ditentukan.

Diawali Apel dan Doa Lintas Agama

Rangkaian kegiatan akan diawali dengan apel bersama dan doa lintas agama yang melibatkan perwakilan umat Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan Katolik.

Setelah itu, seluruh peserta akan bergerak melaksanakan aksi bersih-bersih atau ngosrek di kawasan Situ Buleud. Kegiatan dijadwalkan berakhir dengan penutupan pada pukul 11.00 WIB.

Keterlibatan berbagai unsur agama dalam doa bersama menjadi salah satu pesan penting kegiatan ini, yakni bahwa perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk membangun kebersamaan dan bekerja demi kepentingan masyarakat.

Situ Buleud sebagai salah satu kawasan yang menjadi ikon Purwakarta diharapkan semakin terjaga kebersihan dan kenyamanannya melalui partisipasi bersama.

Bukan Sekadar Bersih-Bersih, tetapi Merawat Persaudaraan

Panitia menegaskan bahwa Ngosrek Harmoni Bersama tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antarkelompok masyarakat.

“Ngosrek Harmoni Bersama bukan sekadar membersihkan lingkungan, tetapi juga menjadi wujud nyata persatuan, toleransi, kepedulian, dan persaudaraan dalam keberagaman,” demikian pesan yang disampaikan panitia.

Melalui kegiatan ini, FPK dan FKUB bersama Bakesbangpol Kabupaten Purwakarta ingin menegaskan bahwa semangat kebangsaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui slogan atau seremoni.

Semangat tersebut perlu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Momentum menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-98 pun diharapkan menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa terletak pada kemampuan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan bergotong royong.

Mari bergerak bersama, bekerja bersama, dan menjaga Purwakarta agar tetap bersih, rukun, serta harmonis. Sebab, lingkungan yang terawat dan persaudaraan yang kuat merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dalam keberagaman. (ds)

R Wendeilyna Simarmata, Yuk Simak, Cara Melaporkan Notaris Yang Diduga Nakal di Samosir

Penulis
Benny Juniver
-
0
Medan, warta.in – Masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris tidak harus berhenti pada keluhan atau perdebatan. Ada mekanisme pengawasan yang dapat digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran jabatan maupun perilaku notaris, sepanjang laporan disusun berdasarkan fakta dan didukung bukti.
Bagi warga Sumatera Utara, salah satu jalur yang dapat ditempuh adalah melalui Majelis Pengawas Notaris. Lembaga ini memiliki kewenangan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertanyaan pentingnya: bagaimana cara mengadukan notaris yang diduga melanggar hukum, dokumen apa yang harus disiapkan, dan ke mana laporan tersebut disampaikan? Dr drh R Wendeilyna Simarmata MSi, (CMed CPP CIJ CPW) Pembina Yayasan Tarombo Dalihan Natolu, Paralegal, Mediator Non Hakim, Pemred Tarombo TV Media membagikannya untuk pembaca media online ini
1. Apa dasar hukum melaporkan notaris?
Pengawasan terhadap notaris memiliki dasar hukum, antara lain:
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
• Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.
Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tata cara pemeriksaan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris. Peraturan tersebut tercatat berstatus berlaku dalam basis data peraturan BPK.
Sumber regulasi:
https://peraturan.bpk.go.id/Details/174092/permenkumham-no-15-tahun-2020
Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua perselisihan mengenai akta otomatis membuktikan adanya pelanggaran notaris. Dugaan tersebut harus diperiksa berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan yang relevan.
2. Ke mana masyarakat harus mengadu?
Langkah awal yang dapat ditempuh adalah menghubungi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris yang berwenang sesuai wilayah kedudukan notaris yang dilaporkan.
MPD merupakan salah satu unsur dalam sistem pengawasan notaris. Apabila perkara pemeriksaan berlanjut sesuai mekanisme yang diatur, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris di tingkat provinsi juga memiliki peran sesuai kewenangannya.
Masyarakat sebaiknya meminta penjelasan kepada sekretariat terkait mengenai lembaga yang tepat menerima laporan, persyaratan administrasi, serta tahapan pemeriksaan yang berlaku.
Untuk warga Sumatera Utara, informasi dapat diminta melalui:
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara
Alamat: Jalan Putri Hijau No. 4, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20112.
Telepon: (061) 4552109.
Email: kanwil.sumut@kemenkum.go.id.
Situs resmi: https://sumut.kemenkum.go.id/
Kontak tersebut tercantum dalam informasi resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Sebelum mengirimkan dokumen atau datang langsung, masyarakat disarankan mengonfirmasi kembali kanal layanan dan prosedur pengaduan terkini.
3. Apa saja syarat untuk mengadukan notaris?
Agar pengaduan dapat diperiksa, masyarakat sebaiknya menyiapkan dokumen secara teratur. Berkas yang perlu dipersiapkan meliputi:
Pertama, identitas pelapor.
Siapkan salinan KTP atau identitas resmi yang masih berlaku, beserta informasi kontak yang dapat dihubungi.
Kedua, identitas notaris yang dilaporkan.
Cantumkan nama lengkap notaris dan alamat kantor tempat menjalankan jabatan. Jika laporan berkaitan dengan akta tertentu, sertakan nomor dan tanggal akta apabila diketahui.
Ketiga, kronologi kejadian.
Jelaskan secara tertulis kapan peristiwa terjadi, apa urutan kejadiannya, tindakan apa yang dipersoalkan, komunikasi apa yang telah dilakukan, serta kerugian yang menurut pelapor timbul.
Keempat, bukti pendukung.
Bukti dapat berupa salinan akta, kuitansi, bukti transfer, surat-menyurat, tangkapan layar percakapan, surat keberatan, dan dokumen lain yang berkaitan langsung dengan dugaan pelanggaran.
Apabila persoalan menyangkut tanah atau warisan, dokumen pertanahan, surat keterangan waris, dan dokumen yang berkaitan dengan peralihan hak dapat menjadi bahan pendukung sesuai relevansinya.
Pelapor sebaiknya menyerahkan salinan dokumen dan menyimpan dokumen asli dengan aman, kecuali dokumen asli diminta melalui prosedur resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bagaimana tahapan pengaduannya?
Secara umum, masyarakat dapat mengikuti langkah berikut:
1. Menyusun surat pengaduan yang menjelaskan identitas pelapor, identitas notaris, kronologi, dan dugaan pelanggaran.
2. Melampirkan bukti yang relevan dan mengajukan laporan kepada MPD atau sekretariat yang berwenang.
3. Memastikan berkas diterima dan menanyakan apakah ada dokumen yang masih perlu dilengkapi.
4. Menyimpan bukti penerimaan laporan atau nomor registrasi apabila diberikan.
5. Mengikuti proses pemeriksaan dan memenuhi permintaan keterangan atau dokumen sesuai prosedur.
Tahapan pemeriksaan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Proses dapat mencakup pemeriksaan laporan, pemanggilan para pihak, pemeriksaan bukti, dan penyusunan hasil pemeriksaan serta rekomendasi sesuai kewenangan masing-masing majelis.
Tidak tepat menjanjikan bahwa setiap laporan pasti diproses dengan jadwal atau hasil yang sama. Kelengkapan laporan, fakta yang ditemukan, dan ketentuan yang berlaku turut menentukan penanganannya.
5. Apakah notaris yang dilaporkan dapat dikenai sanksi?
Apabila dugaan pelanggaran terbukti melalui proses yang berwenang, notaris dapat menghadapi konsekuensi sesuai jenis pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
Namun, pengaduan tidak otomatis membuktikan kesalahan. Notaris yang dilaporkan juga berhak memberikan penjelasan dan pembelaan dalam pemeriksaan.
Selain itu, apabila sengketa menyangkut pembatalan akta, kepemilikan tanah, warisan, atau kerugian perdata, pengaduan kepada Majelis Pengawas tidak serta-merta menggantikan proses penyelesaian sengketa di pengadilan.
Jika terdapat dugaan tindak pidana, masyarakat dapat mempertimbangkan pelaporan kepada aparat penegak hukum berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia. Jalur pengawasan profesi, perkara perdata, dan penanganan pidana memiliki tujuan serta prosedur berbeda.
6. Apa yang harus dilakukan jika laporan belum mendapat kejelasan?
Pelapor sebaiknya menyimpan seluruh dokumen, tanda terima, nomor registrasi, dan korespondensi terkait pengaduan.
Pelapor juga dapat meminta informasi mengenai status laporan melalui kanal resmi, dengan menyebutkan tanggal penyerahan dan nomor registrasi apabila tersedia.
Jika terdapat persoalan mengenai kewenangan lembaga penerima laporan, mintalah penjelasan tertulis mengenai jalur yang sesuai. Jangan langsung menyimpulkan bahwa laporan diabaikan hanya karena belum memperoleh jawaban, tetapi masyarakat juga berhak meminta informasi yang patut mengenai tindak lanjut pengaduannya.
7. Jangan hanya menuduh, gunakan bukti dan jalur hukum
Sebutan “notaris nakal” merupakan istilah populer, bukan kesimpulan hukum. Karena itu, masyarakat dan media harus membedakan antara dugaan pelanggaran, hasil pemeriksaan, dan putusan pengadilan.
Pengaduan yang baik bukan sekadar berisi kemarahan atau tuduhan, melainkan uraian kejadian yang dapat diuji. Dokumen yang tertata, kronologi yang jelas, serta penggunaan jalur pengaduan yang tepat akan membantu lembaga berwenang menilai persoalan secara objektif.
Pada akhirnya, pengawasan notaris bukan bertujuan mendiskreditkan profesi. Tujuannya adalah menjaga agar kewenangan jabatan dijalankan sesuai hukum dan hak masyarakat terlindungi.
Warga Sumatera Utara yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris dapat mulai dengan menyusun kronologi, mengumpulkan bukti, dan menghubungi MPD Notaris yang berwenang. Untuk memperoleh informasi jalur pengaduan di tingkat provinsi, masyarakat dapat menghubungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melalui kanal resminya.
Setiap dugaan perlu diperiksa secara adil. Namun, masyarakat juga tidak perlu mengabaikan haknya untuk mengadukan dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang tersedia.
Sumber hukum dan informasi:
1. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014.
2. Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris — https://peraturan.bpk.go.id/Details/174092/permenkumham-no-15-tahun-2020
3. Situs resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara — https://sumut.kemenkum.go.id/

Membangun Komunikasi, Yayasan Buddha Goshri Indonesia Audensi dengan Dandim 0201/Medan

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Medan – Yayasan Buddha Goshri Indonesia melaksanakan audiensi dan silaturahmi dengan Komandan Kodim (Dandim) 0201/Medan, Kolonel Inf Fernando Batubara, S.Sos., M.Han., di Markas Kodim 0201/Medan, Jl. Pengadilan No. 8 Medan Senin (26/10/2026).

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan serta membangun komunikasi dan sinergi yang positif antara organisasi kemasyarakatan keagamaan dan TNI.

Dalam audiensi tersebut, Yayasan Buddha Goshri Indonesia diwakili oleh Bapak Fendy Lin dan Bapak Kelvin Ongko. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan semangat saling menghormati serta komitmen untuk menjaga hubungan yang harmonis di tengah masyarakat.

Melalui pertemuan ini, Yayasan Buddha Goshri Indonesia berharap hubungan baik dengan jajaran TNI dapat terus terjalin, sekaligus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dalam mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, dan harmonis.

Yayasan Buddha Goshri Indonesia juga memandang pentingnya nilai-nilai kebangsaan, toleransi antarumat beragama, serta semangat gotong royong sebagai fondasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Audiensi ini menjadi momentum positif untuk memperkuat silaturahmi dan meneguhkan komitmen bersama dalam berkontribusi bagi masyarakat serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Yayasan Buddha Goshri Indonesia berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, toleransi, persaudaraan, dan kepedulian sosial demi terwujudnya Indonesia yang damai dan harmonis. (RN)

Pendim 0201/Medan

Firdaus Hasbullah: LBH Cahaya Keadilan Berdiri Tegak Demi Hukum, Tanpa Cari Musuh!

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in//PALI, — Langkah baru dalam upaya penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga secara resmi dimulai di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cahaya Keadilan PALI secara resmi diluncurkan dalam sebuah kegiatan khidmat yang digelar di Kafe D’Fram, Kabupaten PALI, Sumatera Selatan, pada Senin (26/10/2026). Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu menjadi oase bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum serta memperkecil ketimpangan akses terhadap keadilan.

Acara peluncuran tersebut tidak hanya menjadi seremonial belaka, melainkan sebuah momentum konsolidasi sosial. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen strategis masyarakat, mulai dari para aktivis hak asasi manusia, ketua organisasi wartawan lintas media, tokoh pemuda, hingga seluruh jajaran pengurus struktural LBH Cahaya Keadilan PALI. Sinergi dari berbagai kalangan ini mencerminkan besarnya harapan publik agar lembaga ini mampu memberikan kontribusi nyata dan menjadi jembatan yang kokoh bagi masyarakat luas untuk memperoleh pendampingan dan pemahaman hukum yang setara.

Menegakkan Keadilan Tanpa Membangun Permusuhan:Dalam sambutannya, Dewan Pembina Yayasan LBH Cahaya Keadilan PALI, Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., menegaskan komitmen mendasar dari pendirian lembaga bantuan hukum ini. Secara lugas dan penuh integritas, ia menyatakan bahwa LBH Cahaya Keadilan PALI berdiri di atas prinsip hukum yang objektif dan universal. Lembaga ini sama sekali tidak dirancang untuk menjadi ruang konfrontasi atau membangun permusuhan dengan instansi maupun pihak mana pun.

Menurut FH, esensi dari sebuah lembaga bantuan hukum adalah memberikan perlindungan yang hakiki terhadap hak-hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Kendati demikian, ia mengingatkan agar lembaga hukum jangan pernah disalahgunakan untuk melindung tindakan-tindakan kriminal atau yang melanggar hukum.

“Hadirnya LBH Cahaya Keadilan bukan untuk bermusuhan dengan pihak mana pun. Kita hadir bukan untuk membenarkan yang salah, tetapi untuk membela keadilan,” tegas FH di hadapan para undangan. Ia menambahkan bahwa upaya memperjuangkan keadilan harus selalu berjalan selaras dan patuh pada koridor regulasi yang berlaku di Indonesia.

Transformasi Paradigma: Hukum Sebagai Sarana Edukasi dan Pencegahan

Lebih dari sekadar mendampingi warga di meja hijau atau saat terjerat dalam sengketa hukum, LBH Cahaya Keadilan PALI mengusung misi jangka panjang yang berorientasi pada aspek preventif dan edukatif. Firdaus Hasbullah menekankan pentingnya pergeseran paradigma di tengah masyarakat agar tidak memandang hukum hanya sebagai pemadam kebakaran saat konflik telah terjadi.

“Masyarakat harus mengenal dan memahami hukum sejak dini, bukan baru mencari tahu tentang hukum ketika sudah menghadapi masalah. Inilah salah satu tujuan penting hadirnya LBH Cahaya Keadilan PALI,” ujarnya secara retoris.

Melalui edukasi hukum yang terstruktur, masif, dan berkelanjutan, masyarakat Kabupaten PALI diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya secara berimbang sebagai warga negara. Pemahaman ini dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan ketertiban umum, menumbuhkan budaya taat hukum, serta meminimalisasi potensi pelanggaran pidana maupun perdata akibat ketidaktahuan.

Membangun Sinergitas dan Kolaborasi Lintas Sektor, Peluncuran LBH Cahaya Keadilan PALI juga menandai dimulainya kolaborasi erat dengan pers dan organisasi kemasyarakatan. Peran jurnalis dan media dinilai sangat krusial dalam menyebarluaskan edukasi hukum serta mengawal transparansi penegakan hukum di wilayah PALI.

Dengan peresmian ini, masyarakat Kabupaten PALI kini memiliki akses ruang konsultasi, penyuluhan, dan bantuan hukum profesional yang lebih terbuka lebar. Seluruh jajaran pengurus LBH Cahaya Keadilan PALI menegaskan kesiapannya untuk membuktikan dedikasi mereka lewat kerja-kerja nyata, menjaga independensi lembaga, serta melayani masyarakat dengan integritas moral dan profesionalisme yang tinggi.

Empat Kali Gagahi Anak di Bawah Umur, Oknum Warga Pangkalan Kuras Terancam Pasal Berlapis

Penulis
Eddy Gunawan
-
0

PELALAWAN, Warta-In – Tabir kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah perumahan PT Safari Riau, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, akhirnya terkuak. Tersangka berinisial SS kini resmi mengenakan rompi tahanan Polres Pelalawan usai terbukti berulang kali melancarkan aksi bejatnya.

Kasi Humas Polres Pelalawan AKP Thomas Bernandes Siahaan, S.Sos., mewakili Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan tegas sejak laporan polisi diterima pada 7 Oktober 2026.

Dua hari setelah perbuatan terakhirnya dilaporkan, tersangka diamankan pihak keamanan perusahaan pada Kamis (8/10/2026) pagi, lalu diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras. Berdasarkan hasil gelar perkara yang digelar menjelang tengah malam, penyidik menetapkan SS sebagai tersangka dan resmi menahannya sejak 9 Oktober 2026.

“Pemeriksaan saksi, hasil visum medis, hingga pemeriksaan psikologis korban menjadi prioritas kami. Kasus ini juga mendapatkan perhatian khusus terkait perlindungan anak dengan melibatkan Komnas PA Kabupaten Pelalawan,” ungkap AKP Thomas, Senin (26/10/2026).

Kini, SS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan terancam sanksi berat sesuai Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Miris! Kawasan Hutan di Kabupaten Tana Toraja Diduga Diperjualbelikan dan Disertifikatkan

Penulis
Wildan
-
0

TANA TORAJA – Kawasan Hutan di Kabupaten Tana Toraja diduga kuat diperjualbelikan bahkan telah disertifikatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab, Senin (26/10/2026).

Hal ini diketahui saat dikonfirmasi langsung di Kantor BPN Tana Toraja pada hari Senin (19/10/2026).

Salah satu pegawai BPN Tana Toraja inisial R, yang dikonfirmasi dibagian pelayanan dan informasi menyebutkan sambil memperlihatkan peta wilayah yang titiknya ditanyakan, menyebutkan bahwa benar lokasi tersebut sudah ada sertifikat.

“Oh, saya ingat memang ada kemarin orang kehutanan datang mempertanyakan, saya ingat sekali yang sementara membangun di sana kan?,” ucap R.

Saat ditanyakan bahwa apakah 2 lokasi tersebut benar sudah ada sertifikat, R langsung menjawab ya ada sertifikat.

“Kalau sertifikat ya memang ada pak, cuma sertifikatnya itu lupa tahun berapa terbit. Kayaknya sudah lama, sebelum saya dan kami-kami masuk di BPN Tana Toraja karena kami orang mutasi semua baru-baru belum 1 (satu) tahun,” beber R.

Lanjut R meyakinkan bahwa, sertifikat itu sudah pernah muncul tapi lupa tahun berapa yang jelas objek tersebut ada sertifikatnya.

Sementara secara terpisah, sebelumnya pada hari Kamis (15/10/2026) melalui sambungan telepon WhatsApp saat dikonfirmasi ke Kepala Lembang di wilayah tersebut yang berinisial MT, menyebutkan jika lokasi tersebut pernah ada yang datang ambil surat pengantar untuk bikin izin.

“Saya tidak tahu persis siapa yang punya cuma ada orangnya yang datang tapi di sana itu pernah diukur sama difoto dan saya ke sana waktu itu. Disana itu yang membangun orangnya membeli,” jelas MT selaku Kepala Lembang

Katanya di sana itu bekas sawah, milik dari neneknya yang penjual, sebutnya.

123...1,696Halaman 1 dari 1,696