Jadikan Zakat Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Rakyat NTB, Tuk Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Warta.in

Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikan zakat sebagai instrumen strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui Program Mustahik Berdaya NTB, pengelolaan zakat diarahkan tidak lagi sekadar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi menjadi penggerak kemandirian ekonomi sehingga mustahik mampu meningkatkan kesejahteraan, bahkan bertransformasi menjadi muzakki.

Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Program Mustahik Berdaya NTB oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemberdayaan Rumah Layak Huni dan Zakat Kelompok Usaha Produktif yang diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria, Rabu malam (29/7/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan.

“Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, kita membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga transformatif. Kita ingin mengubah bantuan menjadi peluang, mengubah ketergantungan menjadi kemandirian, dan mengubah potensi yang selama ini terpendam menjadi kekuatan ekonomi yang nyata,” ujarnya.

Menurut Wagub, pengentasan kemiskinan ekstrem, khususnya bagi masyarakat pada kelompok Desil 1 dan Desil 2, menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi NTB. Karena itu, Program Mustahik Berdaya NTB dan Desa Berdaya diposisikan sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa, terutama di tengah berkurangnya alokasi dana desa dalam beberapa tahun terakhir.

Ia juga mengingatkan agar seluruh bantuan, termasuk program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Mahani), benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

“Mari kita pastikan bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak. Data harus menjadi acuan, sehingga masyarakat pada Desil 1 dan Desil 2 dapat ditangani secara optimal. Dengan demikian, upaya menurunkan angka kemiskinan dapat berjalan lebih efektif,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi NTB, Lalu Muhammad Iqbal Murad, memaparkan bahwa pengelolaan zakat produktif di NTB terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sepanjang satu tahun terakhir, distribusi dana zakat produktif meningkat lebih dari 427 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut diikuti dengan bertambahnya berbagai program pemberdayaan. Bantuan Rumah Layak Huni meningkat dari 458 unit pada 2024 menjadi 534 unit pada 2025. Bantuan Gerobak Zakat Kelompok Usaha Produktif juga naik dari 571 unit menjadi 681 unit, sementara penerima bantuan modal usaha bertambah dari 55 orang menjadi 290 orang, dan ditargetkan segera menjangkau 400 mustahik.

Selain bantuan permodalan, BAZNAS NTB memperkuat pemberdayaan melalui pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan peluang usaha. Program tersebut meliputi Z-Auto, Z-Coffee, pelatihan pengelasan, pertukangan untuk mendukung program Mahani, tata boga, operator mesin roti, menjahit, teknisi pendingin udara (AC), hingga pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha).

Menurut Iqbal Murad, berbagai program tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Rata-rata pendapatan usaha mustahik meningkat antara 150 hingga 200 persen setelah memperoleh intervensi program pemberdayaan.

Lebih menggembirakan lagi, sekitar 15 persen mustahik kini telah bertransformasi menjadi muzakki karena penghasilannya telah melampaui nisab zakat sebesar Rp7,6 juta per bulan. Sementara itu, sekitar 40 persen lainnya telah menjadi munfik atau mutasaddiq yang secara rutin berinfak dan bersedekah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mampu mengangkat mereka menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

Untuk menjaga keberlanjutan program, BAZNAS NTB bekerja samak dengan Bank NTB Syariah dan Bank BPR dalam pendampingan usaha selama enam bulan. Penerima manfaat yang menunjukkan perkembangan usaha secara signifikan akan direkomendasikan memperoleh tambahan modal usaha tanpa margin agar dapat memperluas skala usahanya.

Melalui Program Mustahik Berdaya NTB, Pemerintah Provinsi NTB bersama BAZNAS menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Keberhasilan program ini tidak hanya diharapkan menurunkan angka kemiskinan ekstrem, tetapi juga melahirkan semakin banyak masyarakat yang bertransformasi dari penerima manfaat menjadi pelaku usaha yang mandiri, bahkan menjadi muzakki yang kelak ikut menguatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat.(sr/dkisntb)

Gubernur NTB, Iqbal Tegaskan Reforma Agraria adalah Kewajiban Negara
Warta.in
Mataram,NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa reforma agraria bukanlah respons terhadap konflik pertanahan ataupun aksi demonstrasi masyarakat, melainkan kewajiban konstitusional negara untuk menghadirkan kepastian hukum, mewujudkan keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Pembahasan Konflik Agraria Desa Karangsidemen dan Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, yang dirangkaikan dengan pembahasan penyusunan data potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), di Hotel Astoria, Mataram, Kamis (30/7).

Menurut Miq Iqbal, selama ini berkembang anggapan bahwa reforma agraria baru dilakukan ketika muncul konflik atau tekanan masyarakat. Padahal, negara memiliki tanggung jawab yang jauh lebih mendasar untuk memastikan setiap warga memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dikelolanya.

“Selama ini ada narasi yang kurang tepat seolah-olah kita bergerak karena ada konflik atau demonstrasi. Demonstrasi tentu menjadi pengingat, tetapi alasan utama negara hadir adalah menjalankan amanat undang-undang. Reforma agraria merupakan kewajiban negara,” tegasnya.

Gubernur Miq Iqbal menjelaskan, terdapat tiga tujuan utama reforma agraria. Pertama, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas tanah yang telah lama mereka kelola. Kedua, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan sebagai wujud keadilan sosial. Ketiga, membuka akses kepemilikan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia menilai masyarakat tidak boleh terus hidup dalam ketidakpastian hukum selama puluhan tahun karena kondisi tersebut berpotensi memicu konflik baru sekaligus menghambat peningkatan kesejahteraan.

Untuk memastikan penyelesaian konflik agraria berjalan efektif dan berkeadilan, Gubernur menetapkan empat prinsip yang harus menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan.

Prinsip pertama adalah memastikan akurasi dan integrasi data. Penetapan subjek dan objek penerima redistribusi tanah harus didasarkan pada data yang tervalidasi dan terintegrasi antara ATR/BPN, tata ruang, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat agar program benar-benar tepat sasaran.

Prinsip kedua adalah mencegah spekulasi lahan. Menurut Gubernur, tanah hasil redistribusi harus memberikan manfaat bagi masyarakat penerima dan tidak boleh diperjualbelikan sehingga tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.

“Kita ingin menyelesaikan persoalan ini secara tuntas dan permanen. Jangan sampai redistribusi tanah justru melahirkan spekulasi dan masalah hukum baru lima atau sepuluh tahun mendatang,” ujarnya.

Prinsip ketiga adalah menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Kawasan Lantan dan Karangsidemen merupakan daerah penyangga hutan lindung sekaligus kawasan tangkapan air yang menopang kebutuhan masyarakat di Lombok Tengah hingga Lombok Selatan. Karena itu, reforma agraria harus tetap memperhatikan aspek konservasi.

“Jangan sampai kita menyejahterakan ratusan orang penggarap, tetapi merusak lingkungan yang menjadi penopang kehidupan ratusan ribu masyarakat di wilayah bawah,” katanya.

Prinsip keempat adalah mengedepankan kompromi dalam penyelesaian konflik. Menurut Gubernur, seluruh pihak perlu membangun kesepahaman dan menurunkan ego masing-masing agar tercapai solusi yang adil, memiliki kepastian hukum, dan dapat diterima bersama.

“Keadilan bukan berarti semua pihak memperoleh seluruh keinginannya. Yang terpenting adalah menghadirkan kepastian hukum sehingga persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun dapat diselesaikan secara permanen,” ujarnya.

Menutup arahannya, Miq Iqbal mengajak seluruh pihak memanfaatkan momentum penyelesaian konflik agraria di Desa Lantan dan Desa Karangsidemen sebagai kesempatan yang tidak boleh disia-siakan.

“Peluang seperti hari ini belum tentu datang lagi dalam lima atau sepuluh tahun ke depan. Ibarat sepak bola, umpannya sudah tepat di depan gawang, tinggal kita menyelesaikannya. Mari kita duduk bersama dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih untuk menghasilkan kesepakatan terbaik yang sah secara hukum,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Dr. Ir. Embun Sari, S.H., M.Si., M.H., mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mengawal penyelesaian konflik pertanahan yang telah berlangsung cukup lama.

Menurutnya, tanah merupakan sumber daya yang terbatas sehingga setiap konflik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Ia menegaskan bahwa penerima manfaat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) diprioritaskan bagi petani penggarap dan masyarakat setempat yang belum memiliki lahan, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria. Pemerintah juga menyiapkan skema Hak Pengelolaan (HPL) Bank Tanah sebagai instrumen untuk mencegah praktik jual beli lahan hasil redistribusi.

Rapat tersebut turut dihadiri Staf Khusus Kementerian ATR/BPN Rezka Oktoberia, Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi NTB Stanley, Bupati Lombok Tengah, unsur Forkopimda, perwakilan perusahaan pemegang hak, WALHI, serta tokoh masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian ATR/BPN berkomitmen menjadikan penyelesaian konflik agraria di Desa Lantan dan Desa Karangsidemen sebagai model reforma agraria yang menghadirkan kepastian hukum, memperkuat keadilan sosial, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi Pemerintah Provinsi NTB, reforma agraria bukan sekadar penyelesaian sengketa pertanahan, melainkan pelaksanaan kewajiban negara untuk memastikan setiap jengkal tanah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. (sr/dkisntb)