27.3 C
Jakarta
Selasa, April 14, 2026
Beranda blog

Rutan Kelas I Palembang Ikuti Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI Secara Virtual

0

Warta.In | Palembang, – Rutan Kelas I Palembang turut mengikuti kegiatan kunjungan kerja Komisi XII DPR RI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) secara virtual melalui Zoom, yang dilaksanakan di Aula Rutan Kelas I Palembang (13/04/2026).

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Palembang, Muhammad Rolan, bersama jajaran serta para Kepala UPT Pemasyarakatan lainnya di wilayah Sumatera Selatan, di antaranya Lapas IIB Martapura, Lapas Narkotika IIA Muara Beliti, Lapas IIB Kayuagung, dan Lapas IIB Muara Enim.

Dalam kegiatan tersebut, Komisi XII DPR RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya dalam aspek pelayanan serta pemenuhan hak warga binaan. Diskusi yang berlangsung menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai capaian, tantangan, serta upaya peningkatan kualitas layanan di lingkungan pemasyarakatan.

Kepala Rutan Kelas I Palembang, Muhammad Rolan, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan jajaran pemasyarakatan. “Melalui pengawasan ini, kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, khususnya di bidang hukum dan HAM,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja serta penguatan tata kelola pemasyarakatan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Optimalkan Kinerja Organisasi, Kodam II/Sriwijaya Terima Kunjungan Tim Implementasi Doktrin Srenaad

0

Warta.In | Palembang, – Kodam II/Sriwijaya menerima kunjungan kerja Tim Implementasi Doktrin Srenaad Kasad, yang dipimpin oleh Brigjen TNI Eko Haryanto selaku Ketua Tim, bertempat di Ruang Puskodalops Kodam II/Swj, Palembang, Senin (13/04/2026)._

Pangdam II/Sriwijaya dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asrendam II/Swj, Kolonel Inf Mustamin mengucapkan selamat datang dan apresiasi atas kehadiran tim untuk memberikan pencerahan terkait standarisasi doktrin di lingkungan TNI AD, khususnya di wilayah Kodam II/Sriwijaya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kapaldam II/Swj, Kazidam II/Swj, Dandim 0430/Banyuasin, Danyon Arhanud 12/SBP, serta para Pabandya (Jemen, Gar, dan Anev). Hadir juga anggota Tim Srenaad, Letkol Arm Debi Irawan dan Lettu Arm Bobby G.S.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pemahaman dan penerapan doktrin terbaru dari Srenaad berjalan efektif guna mendukung tugas pokok satuan.

Melalui kegiatan implementasi ini, diharapkan tercipta keselarasan administrasi dan operasional yang lebih modern serta akuntabel di seluruh jajaran Kodam II/Sriwijaya demi penguatan organisasi satuan ke depan.

Danrem 044/Gapo : TMMD ke-128 Harus Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata Bagi Masyarakat

0

Warta.In | Palembang – Kodim 0402/OKI dan Kodim 0405/Lahat memaparkan rencana kegiatan TMMD ke-128 kepada Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud. Kegiatan yang diwakilkan oleh para Kasdim tersebut berlangsung di Aula Makorem 044/Gapo, Jl. Jenderal Sudirman Km. 4, Kota Palembang, Senin (13/4/2026).

Dalam paparannya, Kasdim 0402/OKI menyampaikan bahwa lokasi pelaksanaan TMMD ke-128 berada di Desa Pematang Sukatani, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI. Sasaran fisik utama berupa pembukaan jalan sepanjang 6 kilometer dengan lebar 8 meter. Selain itu, terdapat sasaran fisik tambahan meliputi rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), rehab mushola, pembuatan sumur bor, pembangunan MCK, pengolahan dan penyiapan lahan ketahanan pangan, serta penanaman 200 batang pohon.

Sementara itu, Kodim 0405/Lahat memaparkan bahwa kegiatan TMMD akan dilaksanakan di Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Sasaran fisik utama berupa pembukaan jalan sepanjang 2 kilometer dengan lebar 6 meter. Adapun sasaran fisik lainnya meliputi pembuatan 4 unit plat duiker, pembangunan 1 unit poskamling, rehab mushola, pembuatan MCK, serta rehabilitasi 1 unit sekolah TK.

Untuk sasaran fisik tambahan, Kodim 0405/Lahat merencanakan pembuatan 5 titik sumur bor, rehab 5 unit RTLH, budidaya ikan, penanganan stunting dengan 100 paket bantuan, penanaman 500 batang pohon, serta kegiatan pembersihan lingkungan.

Kedua Kodim juga merencanakan pelaksanaan sasaran non-fisik yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian, penyuluhan hukum dan kamtibmas, penyuluhan peternakan, serta penyuluhan bahaya stunting pada anak.

Dalam arahannya, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud menekankan pentingnya pelaksanaan TMMD yang tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan agar seluruh jajaran Dansatgas memaksimalkan sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Danrem juga berharap seluruh sasaran fisik dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang baik, serta sasaran non-fisik mampu meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, beliau mengingatkan agar faktor keamanan, keselamatan kerja, serta administrasi kegiatan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan TMMD.

“TMMD harus menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Laksanakan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan keikhlasan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” tegas Danrem.

Kegiatan paparan ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan guna memastikan kesiapan pelaksanaan TMMD ke-128 berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Polsek Gelumbang Dorong Pembentukan Kelompok Tani, Perkuat Ketahanan Pangan di Muara Enim

0

Watta.In | Muara Enim — Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan jajaran kepolisian. Kali ini, Polsek Gelumbang melakukan koordinasi bersama Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Gelumbang terkait validasi dan pembentukan Kelompok Tani (Poktan) di wilayah hukumnya, Senin (13/4/2026).

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K melalui Kapolsek Gelumbang Iptu I Gede Putu Surya Wibawa Putra, S.Tr.K. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian sekaligus mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat.

“Kami mendorong pembentukan dan validasi kelompok tani agar data yang dimiliki benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar dalam penyaluran bantuan serta program pertanian lainnya,” ujar Kapolsek.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPP Gelumbang tersebut dihadiri oleh Aiptu Warsa, S.Sos selaku Ps Kanit Binmas Polsek Gelumbang, Briptu Agung sebagai verifikator, serta Kepala BPP Gelumbang, Ramlan.

Dari hasil koordinasi, diketahui bahwa data kelompok tani yang akurat saat ini hanya dapat diakses melalui sistem Simluhtan milik Dinas Pertanian. Namun, akses ke sistem tersebut sedang mengalami kendala. Sementara itu, data yang tersedia di BPP Gelumbang masih mengacu pada tahun 2022 dan 2023, yang dinilai sudah banyak mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan pembaruan.

Kapolsek menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan data kelompok tani dapat diperbaharui dan diverifikasi secara maksimal.

“Kami siap mendukung penuh proses pendataan dan pembentukan kelompok tani yang baru agar lebih tertata dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan terbentuk kelompok tani yang lebih solid, produktif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Gelumbang.

Kapolda Sumsel Pimpin Apel Penghargaan, 48 Personel Terbaik Terima Piagam dan Kuota Umrah

0

WARTA.IN | PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. memimpin Apel Pemberian Penghargaan kepada personel berprestasi di Lapangan Apel Mapolda Sumsel, Senin (13/4/2026) pukul 07.00 WIB. Sebanyak 48 personel dari berbagai satuan menerima penghargaan atas kinerja luar biasa di bidang penegakan hukum, pengabdian internasional, pelayanan kemanusiaan, hingga prestasi olahraga.

Apel dihadiri Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Irwasda Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K., serta seluruh Pejabat Utama Polda Sumsel dan jajaran. Kegiatan berlangsung khidmat melalui rangkaian upacara, pembacaan keputusan, hingga arahan Kapolda.

Penghargaan diberikan kepada tujuh kelompok personel berprestasi. Personel Ditreskrimsus diapresiasi atas keberhasilan mengungkap penyelewengan pupuk subsidi. Personel Ditpamobvit mendapat penghargaan atas penugasan internasional dalam Misi MONUSCO Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo. Selain itu, personel Bidhumas, Polrestabes Palembang, Polres OKU Selatan, Polres Empat Lawang, serta atlet taekwondo Polda Sumsel juga menerima penghargaan atas capaian masing-masing.

Pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari kebijakan Kapolda Sumsel yang menetapkan April hingga Juni sebagai bulan bakti dan prestasi kepolisian. Langkah ini sejalan dengan program Presisi Polri yang diinisiasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. menegaskan bahwa apel penghargaan menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen dan soliditas personel. “Tugas kepolisian adalah amanah dan ladang pengabdian. Setiap pelaksanaan tugas harus dilandasi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi tambahan, Kapolda Sumsel memberikan kuota ibadah umrah secara pribadi kepada sepuluh personel yang akan diundi dari penerima penghargaan. Kebijakan ini mencerminkan perhatian pimpinan terhadap kesejahteraan dan motivasi personel.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota. “Ini adalah bentuk nyata bahwa setiap prestasi dan pengabdian personel mendapat apresiasi dari institusi. Kami berharap hal ini mendorong semangat kerja yang lebih baik di seluruh jajaran,” ujarnya.

Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja berprestasi dan profesional sebagai bagian dari pelayanan terbaik kepada masyarakat serta penguatan institusi Polri yang Presisi.

Kapolres OI : Peran Polri sebagai Penyaring Informasi dan Penguatan Kepercayaan Publik Jelang HUT Bhayangkara

0

Warta.In | OGAN ILIR — Kapolres Ogan Ilir, AKBP Bagus Suryo Wibowo, S.H., M.H., memberikan arahan khusus kepada jajaran usai pelaksanaan upacara pemberian penghargaan kepada personel Polda Sumatera Selatan dan jajaran yang berprestasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (13/4/2026) pukul 07.30 WIB, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi personel dalam menjalankan tugas kepolisian serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa di tengah perkembangan situasi saat ini, Polri harus mampu menjadi penyaring informasi di tengah masyarakat. Hal ini penting untuk menangkal berbagai upaya dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) secara nasional.

“Polri harus hadir sebagai penyejuk dan penyaring informasi, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar,” tegas Kapolres.

Lebih lanjut, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara pada 1 Juli mendatang, seluruh jajaran diminta untuk mengagendakan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat.

Kapolres juga menekankan bahwa momentum menjelang HUT Bhayangkara harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menghindari segala bentuk pelanggaran, memberikan pelayanan yang humanis dan profesional, serta tidak menyakiti hati masyarakat.

“Layani masyarakat dengan baik, hadir di tengah mereka, dan jadilah pelindung serta pengayom yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambahnya.

Arahan tersebut merupakan bentuk implementasi dari perhatian dan penekanan Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dalam mendorong peningkatan kinerja Polri serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dengan adanya arahan ini, diharapkan seluruh personel Polres Ogan Ilir dapat semakin profesional, humanis, dan responsif dalam menjalankan tugas, demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

*Humas res oi*

Upah Rp1 Juta di SPBU Jombang Disorot, Dugaan Pelanggaran UMK Mencuat

0

Warta.in, Jember — Persoalan upah pekerja kembali menjadi sorotan. Sejumlah karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, mengeluhkan besaran gaji yang dinilai jauh dari standar kelayakan. Mereka mengaku hanya menerima upah sekitar Rp1.000.000 per bulan, angka yang diduga berada di bawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku, Kamis (10/04/2026).

Keluhan tersebut disampaikan oleh beberapa karyawan yang meminta identitasnya dirahasiakan. Mereka menyebut telah bekerja secara rutin dengan sistem shift, melayani konsumen sejak pagi hingga malam hari. Namun, beban kerja tersebut dinilai tidak sebanding dengan upah yang diterima.

“Setiap hari kami bekerja bergantian shift, melayani konsumen dari pagi sampai malam. Tapi gaji yang kami terima hanya sekitar satu juta rupiah per bulan,” ungkap salah satu karyawan.

Para pekerja mendesak adanya perhatian serius dari pihak pengelola SPBU maupun instansi terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja. Mereka meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengupahan, sekaligus pengawasan terhadap potensi pelanggaran norma ketenagakerjaan.

Selain itu, karyawan juga menyoroti ketidakjelasan status kerja mereka, apakah sebagai karyawan tetap, kontrak, atau tenaga harian lepas. Ketidakpastian ini dinilai berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak normatif, termasuk upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan kerja.

Situasi ini memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Jika terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah melalui instansi berwenang didorong untuk tidak sekadar melakukan pembinaan, tetapi juga mengambil langkah tegas guna memastikan perlindungan hak pekerja.

Sementara itu, pihak SPBU melalui pengawas lapangan, Sarji, memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa besaran gaji yang diterapkan telah melalui kesepakatan awal antara pekerja dan perusahaan.

“Gaji tersebut sudah menjadi kesepakatan di awal. Jika tidak berkenan, pekerja dipersilakan untuk tidak melanjutkan pekerjaan di sini,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Pernyataan tersebut justru memantik kritik, mengingat kesepakatan kerja seharusnya tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk standar upah minimum yang tidak dapat dinegosiasikan di bawah batas yang telah ditetapkan pemerintah.

Sarji juga menyampaikan bahwa pihak direktur SPBU tidak bersedia ditemui secara langsung dan meminta seluruh komunikasi dilakukan melalui dirinya sebagai perwakilan di lapangan.

Hingga rilis ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen atau direktur SPBU terkait dugaan ketidaksesuaian upah tersebut. Sementara itu, publik menunggu langkah konkret dari Dinas Tenaga Kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan serta menjamin perlindungan bagi para pekerja.

DPC REPDEM Resmi Laporkan Dugaan Korupsi PLTS Dinkes Ke Kejari Purwakarta

0

Warta.in, Purwakarta – Pemasangan panel PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di 20 PKM, diduga banyak kejanggalan dan menuai sorotan publik, kian memanas serta memasuki babak baru.

Pemasangan instalasi PLTS yang menghabiskan uang rakyat puluhan milyar ini dan baru setahun berjalan, di beberapa PKM ditemukan alatnya sudah tidak berfungsi sebagaimanamestinya. Ini kian menguatkan bahwa ada yang salah dalam pelaksanaannya.

Terkat hal ini, DPC REPDEM hari ini secara resmi melaporkan masalah dugaan korupsi dan carut marutnya pembangunan instalasi PLTS yang menelan anggaran puluhan milyar ini ke Kejaksaan Negeri Purwakarta, Senin, 13/04/2026.

Dalam keterangannya Ketua DPC REPDEM Purwakarta, Asep Yadi Rudiana atau yang akrab disapa Asep Bentar mengatakan bahwa DPC REPDEM secara resmi telah melaporkan temuin ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari).

“Kami dari DPC Repdem secara resmi sudah melaporkannya ke Kejari. Berkas laporan sudah kita masukan ke Kejari, tinggal menunggu tindak lanjutnya,” kata Asep Bentar.

“Dan kami akan mengawal laporan ini sampai tuntas, karena ini menyangkut penggunaan uang negara,” tambah Ketua DPC REPDEM.

REPDEM menduga kuat proyek ini telah berpotensi menimbulkan kerugian uang negara.

“Kalau memang semua dikerjakan sesuai dengan spesifikasi semestinya, tentunya semuanya pasti terukur termasuk kualitas materialnya. Ini baru setahun masa sudah tidak berfungsi?” Ujar Asep Bentar.

Dibagian akhir keterangannya, Asep Bentar menegaskan kembali, DPC REPDEM akan terus mengawal dugaan korupsi ini sampai tuntas dan terang benderang.serta sudah menyiapkan langkah selanjutnya.

“Bila diperlukan kami akan melanjutkannya ke tingkatan yang lebih tinggi. Bila perlu ke Kejagung,” pungkasnya.

Sampai berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak Kejari Purwakarta.

H. Karya Tekankan Urgensi Infrastruktur Tani, Jalan Tegal Koneng Ditargetkan Mulai Dibangun Juni 2026

0
0-0x0-0-0#

H. Karya Tekankan Urgensi Infrastruktur Tani, Jalan Tegal Koneng Ditargetkan Mulai Dibangun Juni 2026

SUBANG | Warta In Jabar – Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi Partai Golkar, H. Karya, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur pertanian dalam kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar di Desa Rawa Mekar.

Dalam pertemuan bersama warga, politisi senior dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 yang meliputi Kecamatan Blanakan, Ciasem, dan Patokbeusi ini menyampaikan bahwa perbaikan Jalan Tegal Koneng menjadi salah satu prioritas yang ditargetkan mulai direalisasikan pada Juni 2026.

Warga secara langsung menyampaikan kondisi jalan poros desa di wilayah Tegal Koneng sepanjang kurang lebih 200 meter yang saat ini dinilai rusak dan menghambat aktivitas masyarakat. Selain itu, usulan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) juga menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran distribusi hasil pertanian.

H. Karya menilai, infrastruktur pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung produktivitas petani serta mendorong tercapainya swasembada pangan di daerah.

“Pembangunan jalan usaha tani sangat penting untuk menunjang aktivitas petani. Akses yang baik akan mempermudah pengangkutan hasil panen dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan dikawal secara serius agar dapat masuk dalam program prioritas pembangunan daerah dan direalisasikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Kegiatan reses yang berlangsung pada 9 hingga 15 April 2026 ini dimanfaatkan sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus memastikan kebutuhan riil di lapangan dapat diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD.

H. Karya juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

“Ini bukan sekadar usulan, tetapi kebutuhan nyata masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

0
0-0x0-0-0#

H. Karya Tekankan Urgensi Infrastruktur Tani, Jalan Tegal Koneng Ditargetkan Mulai Dibangun Juni 2026

SUBANG | Warta In Jabar – Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi Partai Golkar, H. Karya, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur pertanian dalam kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar di Desa Rawa Mekar.

Dalam pertemuan bersama warga, politisi senior dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 yang meliputi Kecamatan Blanakan, Ciasem, dan Patokbeusi ini menyampaikan bahwa perbaikan Jalan Tegal Koneng menjadi salah satu prioritas yang ditargetkan mulai direalisasikan pada Juni 2026.

Warga secara langsung menyampaikan kondisi jalan poros desa di wilayah Tegal Koneng sepanjang kurang lebih 200 meter yang saat ini dinilai rusak dan menghambat aktivitas masyarakat. Selain itu, usulan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) juga menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran distribusi hasil pertanian.

H. Karya menilai, infrastruktur pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung produktivitas petani serta mendorong tercapainya swasembada pangan di daerah.

“Pembangunan jalan usaha tani sangat penting untuk menunjang aktivitas petani. Akses yang baik akan mempermudah pengangkutan hasil panen dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan dikawal secara serius agar dapat masuk dalam program prioritas pembangunan daerah dan direalisasikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Kegiatan reses yang berlangsung pada 9 hingga 15 April 2026 ini dimanfaatkan sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus memastikan kebutuhan riil di lapangan dapat diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD.

H. Karya juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

“Ini bukan sekadar usulan, tetapi kebutuhan nyata masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.