Baru Menjabat, Kapolsek Binong AKP Andris Sugiarto Langsung Tancap Gas Tangani Keluhan Petani

​SUBANG, BINONG – Sosok kepemimpinan yang responsif ditunjukkan oleh Kapolsek Binong yang baru, AKP Andri Sugiarto, S.IP., M.A.P. Meski baru menduduki jabatan sebagai Kapolsek Binong selama lima hari, beliau langsung turun ke lapangan guna menyelesaikan permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat, yakni jebolnya tanggul irigasi tersier di wilayah Kecamatan Binong, Rabu (12/05/2026).

​AKP Andri Sugiarto tidak menunggu lama untuk merespons keluhan para petani dari tiga desa (Cicadas, Karang Wangi, dan Binong) yang terancam gagal tanam akibat pasokan air terhenti. Dengan pendekatan persuasif, beliau memediasi pertemuan antara Gapoktan, pemerintah kecamatan, dan pihak PJT guna mencari solusi cepat dan tepat.

​Dalam mediasi tersebut, AKP Andris berhasil mendorong percepatan jadwal perbaikan tanggul. Berkat komunikasi yang dibangunnya, jadwal perbaikan yang semula direncanakan hari Senin, berhasil dimajukan menjadi Kamis (13/05/2026) melalui aksi kerja bakti massal.

​Selain melakukan koordinasi teknis terkait penyediaan material karung dari PJT, perwira dengan gelar Magister Administrasi Publik (M.A.P.) ini juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di tingkat bawah. Beliau mengimbau para petani agar tetap mengedepankan semangat gotong royong dan menghindari konflik akibat pembagian air.

​“Tugas kepolisian bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi pelayan dan pemecah masalah di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan distribusi air kembali lancar sehingga produktivitas pertanian di Binong tetap terjaga,” tegasnya.

​Langkah cepat dan nyata yang dilakukan AKP Andri Sugiarto ini mendapat apresiasi dari tokoh tani setempat. Kehadiran Polri di tengah masyarakat dinilai memberikan rasa aman serta kepastian bagi para petani yang sedang kesulitan.

SMKN 1 Majalaya, Ci Ubur-Ubur, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Rabu,13 Mei 2026. WARTA. IN
Ceremony Pelepasan Kelas 12 SMKN 1 Majalaya, A – 17 – 509 Siswa – 15 Kelas – 5 Jurusan, 100 % Lulus, Rabu, 13 Mei 2026.
3 Tahun bersama, tak terasa haru, di Gembleng, mereka bahagia, Kita Guru-guru juga ikut bahagia, Papar Hendra, ST. MM. Humas SMKN 1 Majalaya.
Kita berusaha mendoakan anak-anak Sukses,, materi yang di dapat di Sekolah, bukan hanya pelajaran,” Adab – Akhlak” Utama. Pintar Tanpa Akhlak – Adab, akan Sia-sia, mereka bahagia, Guru-guru pun ikut bahagia, Lanjut Hendra, haru.
Bekal bagi kehidupan mereka baru di mulai, kehidupan yang sebenarnya di luar sana, Lanjut Hendra, haru.
Alumni Ke- 17 ini, pada Sukses Semuanya Jangan lupakan Sekolah Kita, Jaga Nama Almamater SMKN 1 Majalaya, Jangan Memalukan Nama Besar Sekolah, Lanjut Hendra.
Jangan Lupa, Setiap Tahun atau apa lagi Kalau Sudah ” SUKSES “, Mampirlah Ke Sekolah Kalian, Tercinta, Harapan Hendra, ST. MM. Humas SMKN 1 Majalaya.
Sebagai Pelepas Haru, Tampak Ibu-ibu Guru, Bernyanyi, Joget Saweran Guru, Siswa.
WARTA. IN Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.<img src="http://warta.in/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260513-WA0016-169×300.jpg” alt=”” width=”169″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-173757″ />

Nias Selatan—warta.in.Berdasarkan viralnya kasus dugaan makrak pembangunan Rumah dinas Nakes disimuk nias selatan PPK Ranueli Buulolo buat pernyataan pada media warta.in.pada hari selasa 13/05-2026 sat konfirmasi melalui Telpon selulernya 

Ranueli buulolo menyatakan bahwa informasi yang viral itu tidak benar kerena kenyataannya Bangunan itu bangunan tahun anggaran 2017 sudah putus kontrak namun Di lanjutkan program pada anggaran dinas kesehatan Nias selatan pada anggaran 2023,dengan pekerjan:Lanjutan pembangunan Rumah dinas puskesmas Simuk kecamatan simuk kabupaten nias selatan.nilai kontrak Rp.585.440.000-tahun Anggaran 2023.

Rumah dinas puskesmas simuk,kecamatan simuk telah di bangun tahun 2017sebanyak 3 couple atau 6 rumah kondisi bangunan yang terbangun kuran 40 persen,pada tahun 2023 di lanjutkan pembangunan tersebut dengan anggaran masih kurang untuk menyelesaikan 100 persen.

Lanjutan bangunan rumah dinas simuk tersebut antaran lain:

1.Rumah Dinas 1-2 telah terealisasi penyelesaian

2.Rumah dinas 3,4,5,6 masih belum selesai karena anggaran tidak tercapai sehingga pekerjaan tersebut diatas sudah fainal kuantity 95 persen telah putus kontrak pada akhir 2023,sedangkan pembayaran kepada kotraktor hanya sebesar 70 persen,sehigga masih ada hak kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar 25 persen

Ungkap PPK kepada media.

S.Halawa.

Pernyataan Pengawas Korwilcambidik Tirtajaya Tuai Kecaman, Dinilai Lecehkan Profesi Wartawan

TIRTJAYA | Warta In Jabar  – Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Tradisional tingkat Sekolah Dasar se-Kecamatan Tirtajaya yang digelar di Lapang Bola Medankarya pada Senin (12/5/2026), menyisakan polemik serius. Selain muncul dugaan sejumlah siswa mengalami pingsan saat mengikuti perlombaan, ucapan salah satu pengawas Korwilcambidik Kecamatan Tirtajaya berinisial MY memicu kemarahan insan pers dan organisasi media.

Polemik bermula ketika awak media dari Nuansametro.com dan Targethukum.com mendatangi Kantor Korwilcambidik Kecamatan Tirtajaya pada Rabu (13/5/2026) untuk melakukan klarifikasi terkait informasi adanya siswa yang diduga jatuh pingsan saat kegiatan berlangsung.

Namun, alih-alih memberikan penjelasan yang menenangkan, MY justru melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan.

“Ya kalau media melakukan konfirmasi dan mencari informasi silahkan, itu sah-sah saja, karena memang itu sudah tugasnya. Tapi, pada kenyataannya media itu butuh duit,” ujar MY di hadapan wartawan.

Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi keras. Pasalnya, MY tidak menyebut kata “oknum”, sehingga dianggap telah menggeneralisasi seluruh profesi media sebagai pihak yang bekerja demi uang semata.

Ucapan itu dinilai tidak hanya mencederai etika seorang pejabat publik, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalistik.

Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), Endang Nupo, mengecam keras ucapan tersebut. Ia menilai pernyataan MY sebagai bentuk pencemaran nama baik terhadap insan pers yang selama ini bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

“Pernyataan itu sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat di lingkungan pendidikan. Kalimat ‘media itu butuh duit’ merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan menyudutkan profesi wartawan secara keseluruhan,” tegas Endang.

Menurutnya, media memiliki fungsi kontrol sosial yang dijamin undang-undang. Wartawan bekerja untuk menyampaikan informasi kepada publik secara objektif, berimbang, dan akuntabel, bukan menjadi alat kepentingan pribadi atau sekadar mengejar materi.

“Kalau ada oknum, sebut oknum. Jangan membawa-bawa seluruh profesi. Pers itu pilar demokrasi. Tanpa media, publik tidak akan tahu apa yang terjadi di lapangan, termasuk soal dugaan siswa pingsan dalam kegiatan tersebut,” lanjutnya.

Ironisnya, pernyataan kontroversial itu muncul justru ketika wartawan sedang menjalankan tugas jurnalistik untuk menggali fakta terkait keselamatan peserta didik dalam kegiatan olahraga tingkat kecamatan.

Alih-alih memberikan klarifikasi substantif mengenai kondisi siswa dan kesiapan panitia, pihak Korwilcambidik malah melontarkan ucapan yang memperkeruh suasana.

Sikap tersebut dinilai mencerminkan rendahnya penghormatan terhadap kebebasan pers dan transparansi publik. Sebagai pejabat yang berada di lingkungan pendidikan, MY semestinya mampu memberikan contoh komunikasi yang edukatif dan bijaksana, bukan justru mengeluarkan statemen yang berpotensi memicu konflik dengan media.

Sejumlah pihak pun mendesak agar BKPSDM Kabupaten Karawang segera mengambil langkah tegas serta melakukan pembinaan terhadap oknum pengawas tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.

Permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers juga dinilai perlu dilakukan demi menjaga hubungan baik antara lembaga pendidikan dan media.

Pers bukan musuh pemerintah maupun institusi pendidikan. Pers hadir sebagai mitra kritis untuk memastikan setiap kegiatan publik berjalan transparan, aman, dan bertanggung jawab.

Karena itu, pernyataan yang mendiskreditkan profesi wartawan tidak bisa dianggap sepele, terlebih di tengah upaya menjaga kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi.

Diduga Lecehkan Wartawan, Ucapan Pengawas Korwilcambidik Tirtajaya Picu Kecaman Keras

Tirtajaya | Warta In Jabar —Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Tradisional tingkat Sekolah Dasar se-Kecamatan Tirtajaya yang digelar di Lapang Bola Medankarya pada Senin (12/5/2026), menyisakan polemik serius.

Selain munculnya dugaan sejumlah siswa mengalami pingsan saat mengikuti perlombaan, pernyataan salah satu pengawas Korwilcambidik Kecamatan Tirtajaya berinisial MY justru memantik kemarahan insan pers dan organisasi media.

Polemik bermula ketika awak media dari Nuansametro.com dan Targethukum.com mendatangi Kantor Korwilcambidik Kecamatan Tirtajaya pada Rabu (13/5/2026) guna melakukan klarifikasi terkait informasi adanya siswa yang diduga jatuh pingsan saat kegiatan berlangsung.

Namun, alih-alih memberikan penjelasan yang menenangkan, MY justru melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan.

“Ya kalau media melakukan konfirmasi dan mencari informasi silahkan, itu sah-sah saja, karena memang itu sudah tugasnya. Tapi, pada kenyataannya media itu butuh duit,” ujar MY di hadapan wartawan.

Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi keras. Pasalnya, MY tidak menyebut kata “oknum”, sehingga dianggap telah menggeneralisasi seluruh profesi media sebagai pihak yang bekerja demi uang semata.

Ucapan itu dinilai tidak hanya mencederai etika seorang pejabat publik, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalistik.

Ketua AMKI (Asosiasi Media Konvergensi Indonesia), Endang Nupo, mengecam keras ucapan tersebut. Ia menilai pernyataan MY sebagai bentuk pencemaran nama baik terhadap insan pers yang selama ini bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

“Pernyataan itu sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat di lingkungan pendidikan. Kalimat ‘media itu butuh duit’ merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan menyudutkan profesi wartawan secara keseluruhan,” tegas Endang.

Menurutnya, media memiliki fungsi kontrol sosial yang dijamin undang-undang. Wartawan bekerja untuk menyampaikan informasi kepada publik secara objektif, berimbang, dan akuntabel, bukan menjadi alat kepentingan pribadi atau sekadar mengejar materi.

“Kalau ada oknum, sebut oknum. Jangan membawa-bawa seluruh profesi. Pers itu pilar demokrasi. Tanpa media, publik tidak akan tahu apa yang terjadi di lapangan, termasuk soal dugaan siswa pingsan dalam kegiatan tersebut,” lanjutnya.

Ironisnya, pernyataan kontroversial itu muncul justru ketika wartawan sedang menjalankan tugas jurnalistik untuk menggali fakta terkait keselamatan peserta didik dalam kegiatan olahraga tingkat kecamatan.

Alih-alih memberikan klarifikasi substantif mengenai kondisi siswa dan kesiapan panitia, pihak Korwilcambidik malah melontarkan ucapan yang memperkeruh suasana.

Sikap tersebut dinilai mencerminkan rendahnya penghormatan terhadap kebebasan pers dan transparansi publik. Sebagai pejabat yang berada di lingkungan pendidikan, MY semestinya mampu memberikan contoh komunikasi yang edukatif dan bijaksana, bukan justru mengeluarkan statemen yang berpotensi memicu konflik dengan media.

Sejumlah pihak pun mendesak agar BKPSDM Karawang segera mengambil langkah tegas serta melakukan pembinaan terhadap oknum pengawas tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.

Permintaan permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers juga dinilai perlu dilakukan demi menjaga hubungan baik antara lembaga pendidikan dan media.

Pers bukan musuh pemerintah maupun institusi pendidikan. Pers hadir sebagai mitra kritis untuk memastikan setiap kegiatan publik berjalan transparan, aman, dan bertanggung jawab.

Karena itu, pernyataan yang mendiskreditkan profesi wartawan tidak bisa dianggap sepele, terlebih di tengah upaya menjaga kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi.