H. Eftiyani, SH Resmi Ambil Formulir, Siap Bawa DPD Golkar PALI Menuju Era Baru 2026-2031.
Warta.in//PALI, SUMATERA SELATAN – (04 Oktober 2026), Dinamika politik internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kini resmi bergulir. Memasuki hari kedua masa penjaringan, konstelasi politik di Bumi Serepat Serasan langsung menghangat seiring dengan munculnya salah satu figur kuat ke permukaan. Figur hukum senior sekaligus tokoh masyarakat terkemuka, H. Eftiyani, SH, secara resmi mengambil formulir pendaftaran sebagai Bakal Calon (Balon) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten PALI untuk masa bakti periode 2026–2031.
Langkah politik nyata yang diambil oleh Eftiyani ini menegaskan kesiapan lahir dan batinnya untuk bertarung dalam memperebutkan kursi nomor satu partai berlambang pohon beringin tersebut. Kehadiran figur berpengalaman ini dinilai banyak pihak akan mengubah peta persaingan dan membawa energi baru dalam suksesi kepemimpinan Golkar di Kabupaten PALI.
Prosesi Pengambilan Berkas Berlangsung Hangat, Didampingi oleh sejumlah simpatisan dan pendukungnya, H. Eftiyani, SH mendatangi langsung Sekretariat Panitia Pendaftaran DPD Golkar PALI yang berlokasi di Jalan Talang Kerangan, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi. Kehadiran tokoh hukum yang dikenal memiliki jaringan luas ini disambut hangat oleh jajaran panitia penjaringan yang bertugas di meja registrasi.
Proses penyerahan map formulir pendaftaran berlangsung dengan penuh kehangatan dan kekeluargaan. Suasana condong cair tersebut mencerminkan soliditas serta kedewasaan berpolitik yang matang di internal Partai Golkar PALI. Dengan diserahkannya dokumen tersebut, H. Eftiyani secara administratif telah resmi terdaftar dalam bursa penjaringan pemimpin baru DPD Golkar PALI untuk lima tahun ke depan.
Jadwal Ketat dan Mekanisme Organisasi yang Tertib: Berdasarkan informasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara, DPD Partai Golkar PALI membuka pintu seluas-luasnya bagi para kader terbaik yang ingin mendedikasikan diri demi kebesaran partai. Namun, proses pendaftaran dan pengambilan berkas ini dijadwalkan berlangsung sangat singkat dan ketat, yaitu hanya tiga hari, mulai dari tanggal 03 Oktober hingga 05 Oktober 2026.
Ketua Panitia Penjaringan, Abul Rustoni, membenarkan bahwa tahapan pendaftaran telah berjalan sesuai dengan timeline organisasi yang telah disepakati.
“Kami membuka pendaftaran mulai tanggal 3 sampai 5 Oktober 2026. Selama masa pendaftaran tersebut, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh kader yang ingin mengambil formulir dan mengikuti proses penjaringan bakal calon Ketua DPD Partai Golkar PALI,” ujar Abul Rustoni saat memberikan keterangan kepada awak media.
Abul Rustoni juga menegaskan bahwa seluruh tahapan penjaringan ini akan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada mekanisme serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Panitia akan melaksanakan seluruh tahapan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kami berharap proses ini dapat berjalan dengan baik, terbuka, tertib, dan tetap mengedepankan kepentingan serta kebesaran Partai Golkar di atas segalanya,” tambahnya. Mengingat waktu pendaftaran yang sangat terbatas, pihak panitia juga mengimbau kepada seluruh kandidat yang berminat untuk segera melengkapi berkas persyaratan administrasi sebelum batas waktu penutupan agar dapat melaju ke tahap verifikasi selanjutnya.
Komitmen Membesarkan Beringin di Bumi Serepat Serasan, Langkah berani H. Eftiyani, SH untuk maju dalam bursa pemilihan Ketua DPD ini dinilai oleh berbagai pengamat politik lokal sebagai angin segar bagi masa depan partai. Sebagai figur yang memiliki latar belakang rekam jejak kuat di bidang hukum, birokrasi, dan organisasi, Eftiyani dianggap memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni untuk merangkul seluruh elemen kader. Kekuatannya dinilai mampu menyatukan simpul-simpul partai mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke akar rumput di tingkat desa.
Usai prosesi pengambilan formulir, tersirat pesan kuat mengenai visi utama yang diusung oleh Eftiyani. Dirinya berkomitmen penuh untuk menjaga kesinambungan kejayaan Partai Golkar di Kabupaten PALI, memperkuat mesin partai dalam menghadapi berbagai agenda-agenda politik strategis di masa depan, serta memastikan Golkar tetap menjadi partai modern yang adaptif, menyerap, dan memperjuangkan aspirasi murni masyarakat PALI.
Dengan resminya H. Eftiyani mengambil formulir ini, publik dan para kader Golkar kini menantikan tahapan krusial berikutnya, yaitu pengembalian berkas administrasi serta pemaparan visi dan misi. Siapapun yang nantinya mendapat amanah dalam Musyawarah Daerah (Musda) mendatang, diharapkan mampu membawa DPD Partai Golkar Kabupaten PALI periode 2026–2031 menuju era baru yang lebih solid, progresif, dan merebut kemenangan di setiap kontestasi politik lokal yang akan datang.
Rilis: (Randi)
Polisi Kawal Jalur Logistik MotoGP dari Pelabuhan Lembar ke Mandalika
Polisi Kawal Jalur Logistik MotoGP dari Pelabuhan Lembar ke Mandalika
Warta.in
Lombok Barat, NTB — Jelang MotoGP Mandalika 2026, polisi memperkuat patroli di kawasan Pelabuhan Barang Lembar, Lombok Barat. Jalur ini menjadi salah satu pintu masuk logistik yang bergerak menuju kawasan Mandalika.
Patroli dilakukan personel Subsatgas Lantas Operasi Cipta Mandalika Rinjani 2026, Jumat (2/10/2026), mulai pukul 09.00 Wita. Petugas memantau arus kendaraan sekaligus kedatangan logistik MotoGP.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M. mengatakan, pemantauan dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, wisatawan serta kendaraan pengangkut logistik.
“Patroli ini untuk memastikan jalur distribusi logistik MotoGP dari Pelabuhan Lembar menuju Mandalika tetap aman dan lancar. Kami juga mengajak pengguna jalan ikut menjaga ketertiban lalu lintas,” kata Kombes Kholid.
Petugas juga berdialog dengan masyarakat serta berkoordinasi dengan pihak pelabuhan terkait kedatangan logistik. Koordinasi itu sekaligus mempersiapkan pengawalan perjalanan logistik menuju KEK Mandalika.
“Kami mengimbau masyarakat pengguna jalan R2 maupun R4 agar tetap tertib, mematuhi aturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas saat melintas di jalur distribusi logistik MotoGP,” ujarnya.
Kombes Kholid meminta pengguna jalan memberi ruang bagi kendaraan pengangkut logistik, saat proses pengawalan berlangsung. Masyarakat juga diminta tidak berhenti sembarangan di jalur utama, agar arus kendaraan tetap bergerak.
“Jika melihat iring-iringan logistik MotoGP, masyarakat tidak perlu mendekat atau berhenti sembarangan. Berikan ruang agar perjalanan logistik menuju Mandalika berjalan aman dan lancar,” tegasnya.
Patroli preventif akan terus dilakukan untuk mendeteksi potensi gangguan lalu lintas, sekaligus menjaga situasi tetap kondusif selama rangkaian persiapan MotoGP Mandalika 2026.(sr/hpntb)
Sambut Dunia di Mandalika, Wagub Ajak Warga NTB Sukseskan MotoGP
Sambut Dunia di Mandalika, Wagub Ajak Warga NTB Sukseskan MotoGP
Warta.in
Mataram,NTB — MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 bukan hanya tentang persaingan para pembalap dunia di Pertamina Mandalika International Circuit. Bagi Nusa Tenggara Barat (NTB), perhelatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah, sekaligus menggerakkan pariwisata dan ekonomi daerah.
Pesan itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M,Si, saat menghadiri Gebyar MotoGP yang dirangkaikan dengan olahraga bersama di ruas Jl. Udayana depan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Minggu (4/10/2026).
Wagub yang akrab disapa Umi Dinda mengajak seluruh masyarakat NTB mengambil bagian dalam menyukseskan penyelenggaraan MotoGP dengan menjadi tuan rumah yang ramah, tertib, dan mampu memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Kita semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat NTB, harus memiliki kesiapan untuk menjadi tuan rumah yang baik,” ujar Umi Dinda.
Menurutnya, ketika Mandalika menjadi perhatian dunia, masyarakat NTB memiliki peran penting dalam membangun kesan terhadap daerah. Keramahan, keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan menjadi bagian dari pengalaman yang akan dibawa pulang oleh para wisatawan dan penonton.
Karena itu, Wagub berharap penyelenggaraan MotoGP memberikan manfaat yang semakin luas, tidak hanya bagi kawasan sirkuit, tetapi juga bagi pelaku UMKM, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, seniman, dan masyarakat di berbagai daerah.
Keterlibatan masyarakat juga tercermin dalam rangkaian Gebyar MotoGP di Udayana yang menggabungkan olahraga bersama dengan kegiatan promosi dan informasi mengenai penyelenggaraan MotoGP 2026. Umi Dinda mengapresiasi seluruh elemen masyarakat dan instansi yang ikut mendukung rangkaian kegiatan tersebut.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan penyelenggaraan MotoGP pada tahun 2026 ini,” katanya.
Dari sisi penyelenggaraan, General Manager The Mandalika, I Made Pari Wijaya, mengatakan sejumlah peningkatan disiapkan untuk MotoGP 2026, baik pada aspek race maupun non-race.
“Ada satu yang spesial, tentu kita lakukan improvement atas penyelenggaraan race dan non-race. Tahun ini sirkuit kita sangat berbeda, penyelenggaraannya berbeda, dan atmosfernya juga sangat berbeda,” ujarnya.
Peningkatan tersebut mencakup kualitas lintasan serta pembenahan berbagai sarana dan prasarana pendukung di kawasan. Penataan kawasan juga diarahkan semakin ramah lingkungan melalui penanaman berbagai jenis tanaman dan penguatan ruang hijau.
Aksesibilitas penonton turut menjadi perhatian melalui peningkatan jumlah dan kualitas layanan transportasi pendukung, termasuk shuttle bus yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
Sementara itu, perwakilan Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Rully Habibie, mengatakan MotoGP 2026 akan dikemas tidak hanya sebagai tontonan balap, tetapi juga sebagai pengalaman yang dapat dinikmati masyarakat di luar lintasan.
Salah satu agenda yang disiapkan adalah Riders’ Parade di Kota Mataram hingga kawasan eks-Bandara Selaparang. Parade tersebut akan menghadirkan sejumlah pembalap dunia bersama pembalap Indonesia, termasuk Mario Aji dan Veda Ega Pratama sebagai tuan rumah.
Selain parade, berbagai side event juga disiapkan di kawasan Mandalika dengan menghadirkan sejumlah musisi nasional dan internasional. Rangkaian hiburan tersebut diharapkan semakin memperluas pengalaman masyarakat dan wisatawan selama berada di NTB.
Rully mengatakan penyelenggara juga berupaya menghadirkan hiburan dengan harga tiket yang terjangkau sehingga semakin banyak masyarakat dapat menikmati rangkaian MotoGP 2026.
Dengan persiapan yang terus diperkuat tersebut, MotoGP Mandalika diharapkan tidak berhenti sebagai perhelatan olahraga internasional. Ketika dunia datang ke Mandalika, NTB tidak hanya ingin menunjukkan sebuah sirkuit dan balapan, tetapi juga memperlihatkan keramahan masyarakat, kekayaan budaya, kualitas destinasi, dan kemampuan daerah menjadi tuan rumah bagi sebuah panggung dunia.(sr/dkisntb)
Dari Jalan hingga Pesisir, Gubernur NTB Perkuat Akses Warga Sumbawa
Dari Jalan hingga Pesisir, Gubernur NTB Perkuat Akses Warga Sumbawa
Warta.in
Sumbawa ,NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal menggunakan kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumbawa, 1–2 Oktober 2026, untuk memastikan pembangunan tidak berhenti pada pekerjaan fisik, tetapi benar-benar membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi. Dari meninjau pembangunan jalan Batu Dulang–Tepal, bermalam dan mendengar langsung aspirasi warga Desa Tepal, hingga menetapkan Pulau Bungin sebagai lokasi percontohan percepatan legalitas usaha, Gubernur membawa satu pesan: pembangunan harus hadir menyelesaikan persoalan nyata masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal meninjau ruas Batu Dulang–Tepal yang dibiayai melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dengan anggaran Rp83,39 miliar dari APBN Tahun 2025–2026. Ia juga melihat langsung pengaspalan Jalan Sultan Kaharuddin di depan RSUD Sumbawa. Gubernur didampingi Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori.
Ruas Batu Dulang–Tepal dikerjakan melalui kontrak tahun jamak untuk menjaga mutu dan keandalan jalan dalam jangka panjang. Bagi pemerintah, pembangunan tersebut bukan semata membuka konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperpendek akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi.
“Pembangunan ini bisa terlaksana berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemprov NTB, dan Pemkab Sumbawa. Sinergi inilah yang membuat perbaikan infrastruktur di NTB bisa berjalan lebih cepat,” kata Gubernur Miq Iqbal.
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur harus dirasakan secara adil oleh masyarakat di seluruh wilayah NTB, termasuk Pulau Sumbawa.
“Pembangunan di NTB harus berkeadilan. Lombok dan Sumbawa harus tumbuh bersama,” tegasnya.
Dari peninjauan infrastruktur, Miq Iqbal dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Desa Tepal, Kecamatan Batu Lanteh. Ia memilih bermalam di desa tersebut dan berdialog langsung dengan warga di Masjid Nurul Iman.
Kehadiran itu digunakan untuk mendengar persoalan dan harapan masyarakat dari dekat.
“Saya ke sini tidak ingin datang untuk lebih banyak bicara, saya datang ke sini ingin lebih banyak mendengar dari Bapak-Ibu sekalian. Apa yang Bapak-Ibu impikan dan harapkan untuk kami lakukan di Pemprov, Insya Allah kita akan bahas dan pikirkan solusinya,” ujarnya.
Kehadiran pemerintah di Tepal juga disertai pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis di Kantor Desa Tepal dengan melibatkan tenaga kesehatan RSUD H. Manambai Abdulkadir Sumbawa. Gubernur turut menyerahkan bantuan fii sabilillah dari Baznas Provinsi NTB sebesar Rp15 juta untuk penataan dan kemakmuran Masjid Nurul Iman.
Sehari berikutnya, Gubernur Miq Iqbal mengunjungi Pulau Bungin dan menetapkan kawasan tersebut sebagai lokasi percontohan percepatan legalitas usaha sekaligus penanganan kemiskinan di wilayah pesisir.
Dalam dialog dengan masyarakat, persoalan legalitas usaha dan pemanfaatan ruang laut menjadi salah satu perhatian. Pemerintah memilih pendekatan pendampingan agar keterbatasan pengetahuan dan biaya tidak menjadi penghalang masyarakat untuk memenuhi ketentuan perizinan.
“Masyarakat kita di pesisir melanggar atau belum punya izin itu bukan karena tidak mau, tetapi umumnya karena tidak tahu caranya atau tidak mampu membayar biayanya. Kalau kita saling tunggu, masalah ini tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, pemerintah hadir mendampingi secara langsung dan memberikan layanan perizinan secara gratis,” tegas Miq Iqbal.
Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan NTB bersama Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah memfasilitasi pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), termasuk penerbitan Pas Kecil Elektronik (E-Pas Kecil) tanpa biaya bagi masyarakat yang difasilitasi pemerintah.
Kemudahan berusaha tersebut berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Gubernur menyoroti pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), khususnya bagi usaha tambak udang, karena pencemaran laut dapat mengancam keberlanjutan usaha dan pasar komoditas perikanan. Pengawasan dilakukan secara terpadu berdasarkan Pergub NTB Nomor 17 Tahun 2026.
Penataan Pulau Bungin selanjutnya akan diintegrasikan dengan Program Desa Berdaya Transformatif, termasuk penguatan tata kelola desa serta dukungan permodalan dan fasilitas teknis bagi keluarga miskin ekstrem.
Rangkaian kunjungan tersebut memperlihatkan satu arah pembangunan: membuka akses sekaligus menghilangkan hambatan yang membuat masyarakat sulit berkembang. Jalan membuka konektivitas, kehadiran pemerintah membuka ruang untuk mendengar, sementara kepastian legalitas membuka kesempatan bagi masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha.
Bagi Gubernur Miq Iqbal, pembangunan pada akhirnya bukan sekadar tentang apa yang dibangun pemerintah, tetapi tentang seberapa banyak hambatan yang berhasil dihilangkan dan seberapa besar kesempatan yang dibuka bagi masyarakat untuk hidup lebih mudah, berusaha lebih pasti, dan tumbuh lebih berdaya.(sr/dkisntb)
Tiga Remaja Diamankan Tim Bonte Polres Rejang Lebong,Bawa Senjata Tajam Diduga Hendak Tawuran
Warta.in-REJANG LEBONG.
Tim Bonte Sat Samapta Polres Rejang Lebong mengamankan tiga remaja yang diduga hendak melakukan tawuran di Desa Perbo, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, 3–4 Oktober 2026.
Ketiga remaja tersebut diamankan saat petugas melaksanakan patroli malam sekitar pukul 22.30 WIB. Dalam pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan sejumlah senjata tajam, sepeda motor, dan telepon seluler yang dibawa oleh para remaja tersebut.Kegiatan patroli dipimpin Katim Sat Samapta Polres Rejang Lebong, M. Romi Junaidi, bersama personel Piket Pamapta III.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, petugas mendapati tiga remaja yang sedang berkumpul di wilayah Desa Perbo. Ketiganya kemudian diamankan dan dibawa ke Mapolres Rejang Lebong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut karena diduga akan melakukan aksi tawuran.
Adapun ketiga remaja yang diamankan masing-masing berusia 14 tahun, 15 tahun, dan 14 tahun . Ketiganya diketahui masih berstatus sebagai pelajar dan berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Curup Utara.
Dari lokasi, petugas turut mengamankan sejumlah barang, di antaranya delapan unit sepeda motor, tiga unit telepon seluler, serta senjata tajam berupa gir motor dan sebilah arit panjang. Polisi juga mengamankan dua tali pinggang jenis harness.
Dalam kegiatan tersebut, personel Polres Rejang Lebong juga memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat di sekitar lokasi agar segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, terhadap ketiga remaja yang diamankan, petugas memberikan pembinaan dan edukasi agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa ketiganya masih berusia anak.Patroli dan kegiatan pengamanan tersebut berakhir sekitar pukul 00.00 WIB dalam keadaan aman dan kondusif.
Polres Rejang Lebong mengimbau para orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak dan remaja, khususnya pada malam hari, serta bersama-sama mencegah aksi tawuran maupun penggunaan senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. (Tim Redaksi)
Polisi Bersama Masyarakat, AKBP Gede dan Tim RAGA Patroli Cegah Gangguan Kamtibmas
MERANTI – Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., bersama Tim Riau Anti Genk Anarkis (RAGA) turun melakukan patroli untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Sabtu (3/10/2026) malam.
Patroli tersebut menjadi langkah preventif Polres Kepulauan Meranti untuk mempersempit ruang gerak geng anarkis sekaligus menjaga situasi keamanan di wilayah hukumnya tetap kondusif.
Upaya menjaga kamtibmas juga diperkuat melalui kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat sebagai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Peran tersebut turut dikedepankan melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di desa dan kelurahan.
Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., menegaskan patroli dan kehadiran personel di lapangan merupakan bagian dari komitmen Polri memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Melalui patroli RAGA, personel menyisir sejumlah titik rawan, memantau aktivitas yang dinilai mencurigakan serta menyampaikan imbauan agar masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan.
“Selain mencegah aksi geng anarkis, kegiatan ini juga bertujuan mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat meresahkan masyarakat,” ujar Kapolres Gede Adi.
Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga sebagai wujud pelayanan, perlindungan dan pengayoman. Masyarakat juga didorong berperan aktif karena menjaga keamanan lingkungan membutuhkan keterlibatan bersama.
Karena itu, Tim RAGA turut mengedepankan pendekatan persuasif dengan membangun komunikasi dan koordinasi bersama masyarakat maupun unsur terkait. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini sebelum berkembang menjadi aksi yang mengganggu kamtibmas.
Dengan semangat “Bersama Kita Jaga Kamtibmas”, Polres Kepulauan Meranti terus mendorong patroli dan langkah pencegahan secara berkelanjutan untuk menjaga daerah tetap aman dan kondusif.
“Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Polri mewujudkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, sejalan dengan semangat konsep gagasan Kapolri yakni Polisi Bersama Masyarakat,” jelasnya.
( Rilis: Humas Polres Meranti ).
Pengurus PWI Jabar Resmi Dilantik, Tantan: Siap Jadi Corong Pemerintah dan Masyarakat.
subang Warta In, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM mengingatkan insan pers agar tetap menjadi penjaga kebenaran informasi di tengah derasnya arus komunikasi publik.
Menurutnya, independensi wartawan tidak boleh terganggu oleh kepentingan apa pun sehingga informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan tersebut disampaikan KDM saat menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026-2031 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Dedi menegaskan organisasi profesi wartawan memiliki tanggung jawab menjaga integritas jurnalistik dengan menempatkan fakta sebagai landasan utama pemberitaan.
“Wartawan itu kan independen, maka PWI harus terus menjunjung tinggi independensi, keberpihakan pada fakta dan menyajikan berita sesuai fakta, tidak menambah, tidak mengurangi,” ujar Dedi.
Dedi menilai, keberadaan pers yang profesional menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menjalankan peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, fungsi kontrol yang dilakukan media diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara terbuka dan tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat.
“Karena ini profesi terhormat dalam membangun keseimbangan demokrasi di Indonesia dan Jawa Barat dan upaya melakukan cek and balance terhadap penyelenggaraan pemerintahan, ungkap nya.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir dalam sambutannya menyampaikan syukur, karena bisa terlibat dalam prosesi pengukuhan kepengurusan PWI Jabar periode 2026-2031, di bawah komando Tantan Sulthon Bukhawan dan Ketua Dewan Kehormatan Oland P Sibarani.
Dalam momen ini ia juga turut mengungkapkan, adanya pertanyaan Gubernur Dedi Mulyadi mengenai jumlah organisasi wartawan.
“Saya jawab ada empat. Saya jelaskan, PWI, IJTI, AJI, yang keempat terakhir PFI, foto,” ucapnya.
Dari keempat organisasi itu kata Munir, PWI merupakan organisasi profesi wartawan yang tertua di Indonesia. Di mana kelahirannya penuh dengan makna semangat nasionalis dan historis.
“PWI lahir tepatnya pada tanggal 9 Februari 1946. Didirikan oleh para pejuang, wartawan-wartawan pejuang yang turut mengantarkan kemerdekaan dan berjuang turut mempertahankan kemerdekaan, yang tujuannya adalah waktu itu adalah berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia,” kata Munir.
Sebab itu, PWI Jabar di bawah komando Tantan kata dia, harus memiliki tanggungjawab untuk menjaga profesional profesi, organisasi, bangsa, dan negara.
“Kepercayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang diterima hari ini sebagai pengurus nantinya harus dipertanggungjawabkan di akhir masa bakti,” katanya.
Selain itu ungkap Munir, PWI merupakan organisasi terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 30 ribuan lebih yang memiliki tanggung jawab menjaga kemerdekaan pers, mencerdaskan masyarakat, serta kemajuan bangsa dan negara.
Pers, kata dia, harus berjalan bersama dengan pemerintah untuk tujuan sama mencerdaskan masyarakat, dan turut membangun bangsa dan negara, khususnya saat ini membangun Jabar.
“Sebuah keharusan para ‘stakeholder’ untuk saling bekerja sama ketika kita memiliki tujuan yang sama untuk kebaikan Jabar, bangsa, dan negara,” katanya.
Sementara itu, Ketua PWI Jabar Tantan Sulthon menegaskan komitmen organisasinya untuk terus membangun hubungan yang produktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanpa meninggalkan fungsi utama pers sebagai pengawas kebijakan publik.
Ia menekankan, wartawan memiliki tanggung jawab ganda, yakni menyampaikan informasi terkait kinerja pemerintah sekaligus menjadi saluran bagi aspirasi masyarakat.
“Kita juga memiliki niat baik, untuk membesarkan, untuk terus menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal,” tegas Tantan.
Tantan mengungkapkan, PWI Jawa Barat saat ini menaungi lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, serta didukung empat kelompok kerja yang aktif menjalankan fungsi organisasi.
Dengan jaringan tersebut, PWI Jabar berupaya memastikan informasi pembangunan daerah tersampaikan secara luas, sekaligus membawa berbagai masukan masyarakat kepada pemerintah.
“Dan tentunya kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ucapnya.
Tantan menambahkan, PWI Jawa Barat siap berkontribusi dalam mengawal berbagai program pembangunan daerah, termasuk mewujudkan visi “Jabar Istimewa, Kota Ditata, Lembur Diurus” yang menjadi arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur yaitu Dedi Mulyadi.
(Boby Chengos)