*KEBENARAN TELAH TERBENTANG: BAPAK JUMAD, PEMILIK SAH YANG TEGAK MELAWAN FITNAH*

MUKOMUKO – Kebenaran ibarat matahari; sekalipun diselimuti awan kelabu sesaat, pada akhirnya ia akan tetap bersinar terang, menerangi segala gelap dan menampakkan segala hal yang tersembunyi. Demikian pula yang tengah dialami oleh Bapak Jumad, Kepala Desa Sumber Makmur, yang kini harus menempuh jalan berliku demi menegakkan keadilan dan memulihkan nama baik keluarga.

Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan dan laporan yang menuduh Bapak Jumad telah melakukan perbuatan yang tidak semestinya terkait aset tanah; tuduhan yang menyebutkan adanya dugaan penjualan aset hibah kepada pihak lain. Tuduhan tersebut bukan hanya sekadar wacana, melainkan telah melahirkan keresahan yang mendalam, serta menjadi bahan pergunjingan yang menyesatkan di tengah masyarakat.

Namun, di balik riuh rendah tuduhan tersebut, terdapat fakta hukum dan bukti otentik yang sangat kuat, yang justru membalikkan seluruh narasi yang telah disebarkan.

KEKUATAN BUKTI DAN KEKUATAN HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen resmi yang dikuasai dan dipegang teguh oleh Bapak Jumad, tercatat dengan sangat jelas dan terang benderang bahwa transaksi yang terjadi adalah murni transaksi jual beli yang sah, dilakukan secara sukarela, dan diikat oleh hukum yang kuat.

Dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 593/Kee.8/III/2016, tertanggal 16 Februari 2016, tercatat dengan jelas:

– Pihak Kesatu (Penjual): Bapak Joko Supriyanto, yang menjual tanah seluas ±10.000 M² miliknya secara pribadi.
– Pihak Kedua (Pembeli): Bapak Jumad, yang membeli tanah tersebut untuk kepemilikan pribadi.

Akta ini dibuat di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh para pihak, disaksikan oleh saksi-saksi yang berhak, serta diketahui dan ditandatangani sendiri oleh Bapak Jumad selaku Kepala Desa pada saat itu sebagai pejabat yang berwenang.

Dalam pasal-pasal perjanjian tersebut, ditegaskan dengan tegas:

“Dengan adanya Surat Jual Beli Tanah ini maka tanah yang dimaksud diatas telah menjadi milik PIHAK KEDUA / Pemerintahan Desa Sumber Makmur. Dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga walaupun dengan dalih apapun juga.”

Kalimat ini adalah landasan hukum yang kokoh. Bahwa sejak saat itu, hak milik telah berpindah sempurna kepada Bapak Jumad. Segala kewajiban dan jaminan keamanan hukum atas tanah tersebut dijamin sepenuhnya oleh penjual, dan tanah tersebut telah sah menjadi hak milik pembeli.

DUKA YANG MENGIRINGI, KELUARGA YANG TERTEKAN

Apa yang terjadi belakangan ini sungguh sangat menyayat hati. Berdasarkan laporan dan tuduhan yang dilayangkan, nama baik Bapak Jumad seolah dipertaruhkan. Lebih dari itu, dampak psikologis yang ditimbulkan sangatlah berat. Istri dan anak-anak beliau turut merasakan tekanan yang luar biasa.

Mereka merasa tidak aman, tidak nyaman, dan bahkan merasa malu hanya karena tuduhan yang belum tentu benar. Keluarga ini menjadi korban bullying verbal, menjadi sasaran cercaan dan hujatan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dengan mudahnya melontarkan tuduhan tanpa melihat bukti otentik yang ada. Padahal, keluarga tidak bersalah apa-apa. Mereka hanya ingin hidup tenang dan bermartabat.

TEGAS BERDIRI, MELANGKAH MENUJU KEADILAN

Menghadapi gempuran fitnah dan tuduhan yang miring, Bapak Jumad tidak tinggal diam. Beliau memilih jalan yang lurus dan berani. Dengan bekal bukti-bukti sah yang memihak kebenaran, beliau siap membela diri.

Bapak Jumad menegaskan, bahwa tanah yang dimaksud adalah miliknya yang didapatkan secara halal melalui transaksi jual beli yang sah jauh sebelum adanya dokumen lain. Bahwa beliau bukanlah pihak yang menguasai aset orang lain, melainkan adalah pemilik yang sah berdasarkan akta otentik.

Oleh karena itu, langkah hukum dan langkah klarifikasi akan ditempuh secara tegas untuk mengungkap siapa sebenarnya oknum yang berada di balik pelaporan ini; untuk menanyakan dasar hukum apa yang dipakai sehingga laporan tersebut bisa dibuat, padahal bukti kepemilikan sudah jelas berada di tangan yang benar.

PENUTUP

Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat, agar lebih bijaksana dalam menyikapi suatu persoalan. Jangan mudah terhasut, dan jangan mudah menuduh tanpa bukti yang kuat. Hukum itu ada untuk melindungi yang benar, dan kebenaran milik Bapak Jumad telah tertulis jelas dalam dokumen.

Semoga melalui klarifikasi ini, keresahan masyarakat dapat hilang, nama baik keluarga dapat pulih, dan keadilan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

Dibuat dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sah, Tutup jumad. Dengan muka yang tegar, demi tegaknya kebenaran dan harga diri dan keluarga. (HD/TIM PPWI/Red)

KISRUH PASAR SUMBER MAKMUR: TERKUAK DUA DOKUMEN HUKUM, JUAL BELI DAN HIBAH MENJADI PERTANYAAN BESAR

MUKOMUKO – Keramaian dan polemik yang tengah viral di berbagai media daring di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, khususnya terkait persoalan hukum kawasan Pasar Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, kini menjadi sorotan tajam publik. Perseteruan yang menyeret nama-nama pihak terkait ini bukan hanya menjadi bahan perbincangan hangat, melainkan telah menimbulkan keresahan mendalam serta tanda tanya besar di kalangan masyarakat Desa Sumber Makmur dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil investigasi mendalam serta penggalian fakta yang dilakukan oleh tim jurnalis melalui konfirmasi langsung ke lapangan, terungkaplah fakta unik dan kompleks di balik persoalan ini. Ternyata, terdapat dua instrumen hukum yang melatarbelakangi kepemilikan lahan tersebut, yakni transaksi jual beli di satu sisi, dan dokumen hibah di sisi lainnya, yang melibatkan Bapak Jumad dan Bapak Joko Supriyanto.

Untuk menguak kebenaran di balik kabut keraguan ini, awak media berhasil menemui dan mengonfirmasi keterangan dari Bapak Rahmad Nugroho, yang pada masa kejadian peristiwa tersebut masih menjabat sebagai Sekretaris Pemerintah Desa (Sekdes) Sumber Makmur.

Dengan nada yang lugas dan penuh keterbukaan, Nugroho memaparkan kronologi yang sebenarnya.

“Pada waktu itu, ada program pembangunan kawasan pasar yang sangat dinantikan. Syarat mutlak untuk mengajukan program tersebut adalah ketersediaan lahan dan adanya surat hibah sebagai dasar legalitasnya. Melihat hal tersebut, Bapak Jumad selaku Kepala Desa (Kades) pada saat itu mengambil sebuah kebijakan. Beliau memerintahkan saya selaku Sekretaris Desa untuk membuatkan surat hibah tersebut.”

Nugroho kemudian menjelaskan latar belakang yang sangat beralasan di balik pembuatan dokumen tersebut.

“Sebenarnya, kami sangat memahami bahwa lahan kawasan pasar tersebut dulunya telah dilakukan transaksi jual beli antara Bapak Joko Supriyanto kepada Bapak Jumad. Namun, karena secara administrasi sertifikat tanah masih tercatat atas nama Bapak Joko Supriyanto, padahal hak kepemilikan secara faktual sudah berpindah dan menjadi milik Bapak Jumad karena telah dibeli lunas oleh beliau, maka diambilah langkah tersebut.”

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Nugroho ini menegaskan bahwa pembuatan surat hibah tersebut tidak dilakukan secara sembarangan atau serta-merta.

“Saya tidak langsung membuatnya begitu saja. Saya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Mukomuko. Saat itu, Kepala Dinas yang menjabat adalah Bapak Badi Azaman. Karena saya ingin memastikan format dan prosedurnya benar agar tidak terjadi kesalahan administrasi di kemudian hari, saya meminta format resmi langsung dari dinas. Setelah itu, barulah surat hibah tersebut disusun dan dibuat semata-mata sebagai syarat administrasi agar program pembangunan pasar yang sangat bermanfaat bagi desa ini bisa segera terealisasi dan dibangun.”

Namun, apa yang dikhawatirkan ternyata benar-benar terjadi. Nugroho mengaku sempat menyampaikan hal ini agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.

“Terkait dengan keberadaan Surat Jual Beli antara Bapak Joko Supriyanto dan Bapak Jumad, hal itu sudah saya sampaikan dan jelaskan. Saya khawatir akan menimbulkan penafsiran ganda atau masalah hukum di kemudian hari. Dan sayangnya, apa yang menjadi kekhawatiran itu kini justru terjadi dan menjadi kenyataan pahit seperti yang kita saksikan saat ini,” ujar Nugroho dengan nada penyesalan yang mendalam.

BAPAK JUMAD: SAYA HANYA BERPEGANGAN PADA SURAT JUAL BELI YANG SAH

Di tempat terpisah, ketika dikonfirmasi terkait pemberitaan yang viral di media sosial dan menyeret nama beliau serta kawasan pasar tersebut, Bapak Jumad memberikan tanggapan yang tegas namun tetap santai dan berwibawa.

Beliau menyayangkan keras bagaimana pemberitaan dan laporan yang beredar seolah-olah telah memvonis dirinya bersalah tanpa proses hukum yang jelas.

“Ini menjadi pertanyaan besar bagi saya dan keluarga. Saya dilaporkan, nama baik saya dipertaruhkan, istri serta anak-anak saya merasa malu dan menjadi korban perundungan maya (bullying) seolah-olah saya benar-benar telah melakukan kesalahan fatal dan pelanggaran hukum yang berat.”

Dengan tatapan yang mantap, Bapak Jumad memaparkan posisi hukumnya yang sebenarnya.

“Terus terang, mengenai keaslian atau keabsahan surat hibah yang diperdebatkan itu, saya tidak tahu menahu. Saya bukanlah orang yang membuat, bukan tukang tulis, dan saya pun tidak memegang dokumen tersebut. Landasan hukum yang saya pegang teguh hingga detik ini hanyalah satu: Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang saya miliki, yang asli, yang sah, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sempurna.”

“Itulah satu-satunya bukti mutlak bahwa tanah tersebut adalah milik saya yang didapatkan secara halal dan sah,” tegas Bapak Jumad menutup pembicaraan dengan penuh keyakinan.

Pewarta,
(HD/ TIM PPWI)

*Teror Digital, Modus Pemerasan UMKM Lewat Rating Bintang 1 di Google Maps Mencuat*

Jakarta – Di tengah masifnya digitalisasi bisnis, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini menghadapi ancaman baru yang tidak kasat mata. Bukan lagi premanisme fisik di jalanan, melainkan penyanderaan reputasi melalui fitur ulasan di platform Google Maps. Modus pemerasan ini menyasar aspek paling krusial dalam bisnis digital: kepercayaan pelanggan (customer trust).

Pengalaman pahit ini dialami oleh Imam H, pemilik merek pemanas air W-Heater sekaligus pusat layanan heatpump water heater di Jakarta. Tanpa ada transaksi atau interaksi sebelumnya, Imam tiba-tiba menerima pesan WhatsApp dari nomor asing yang mengintimidasi.

Pelaku mengaku telah sengaja memberikan rating bintang satu (ulasan negatif) pada profil bisnis Imam di Google Maps. “Saya terkejut, karena di dunia digital, ulasan bintang adalah wajah bisnis kami. Satu ulasan buruk tanpa alasan yang jelas bisa menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun,” ungkap Imam kepada media beberapa waktu lalu.

Setelah diperiksa, ditemukan ulasan bernada kasar yang provokatif. Saat Imam mencoba mengklarifikasi dan meminta penghapusan ulasan karena merasa tidak pernah ada transaksi, pelaku justru melancarkan aksinya. Pelaku meminta sejumlah uang sebagai “uang damai” dengan janji akan mengubah rating tersebut menjadi bintang lima.

Beruntung, Imam tidak gentar. Ia memilih menolak permintaan tersebut dan segera mendokumentasikan seluruh percakapan sebagai bukti percobaan pemerasan. “Saya memilih melawan karena jika diikuti, ini akan menjadi preseden buruk bagi pelaku usaha lainnya,” tambahnya.

Fitur Google Business Profile sejatinya diciptakan untuk membantu visibilitas UMKM. Namun, celah ini dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan “pembunuhan karakter” bisnis. Bagi calon pelanggan, rating rendah adalah sinyal merah untuk tidak menggunakan jasa atau produk tersebut. Kondisi inilah yang dimanfaatkan pemeras untuk menekan psikologis pemilik usaha agar bersedia membayar demi mengamankan reputasi digital mereka.

*Wilson Lalengke: “Ini Adalah Kejahatan Siber yang Harus Ditindak Tegas!”*

Menanggapi fenomena ini, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, memberikan peringatan keras. Menurutnya, tindakan ini telah memenuhi unsur pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Apa yang dialami oleh pemilik W-Heater adalah bentuk nyata dari terorisme digital terhadap ekonomi rakyat. Menggunakan fitur ulasan publik untuk memeras adalah tindakan pengecut yang merusak ekosistem bisnis nasional. Saya mendesak para pelaku UMKM untuk tidak memberikan uang sepeser pun kepada model pemeras seperti ini,” tegas Wilson Lalengke, Sabtu, 2 Mei 2026.

Pria yang dikenal luas selalu membela orang teraniaya di berbagai tempat itu juga meminta pihak kepolisian, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber, untuk mulai mencermati pola-pola pemerasan berbasis ulasan digital ini. “Hukum kita, melalui UU ITE Pasal 27 ayat (4), dengan jelas melarang tindakan pemerasan dan pengancaman di ruang siber. Kami di PPWI mendorong para pelaku usaha untuk berani melapor. Jangan biarkan reputasi Anda disandera. Selain itu, platform besar seperti Google juga harus lebih proaktif dalam memfilter ulasan-ulasan sampah yang tujuannya hanya untuk intimidasi, bukan berdasarkan pengalaman pelanggan yang asli,” pungkas tokoh pers nasional ini.

Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi para pelaku UMKM. Mereka perlu secara rutin memantau profil bisnis online yang dikelolanya. Segera cek jika ada ulasan bintang satu dari akun yang tidak dikenal atau tidak terdaftar dalam database pelanggan.

Para pelaku UMKM juga bisa menggunakan fitur ‘Flag as Inappropriate’. Laporkan ulasan tersebut kepada Google dengan alasan spam atau conflict of interest. Penting diperhatikan agar jangan mudah terpancing jika mendapatkan ancaman dari manapun. Hindari memberikan uang tebusan, karena hal ini justru akan membuat pelaku ketagihan dan menyasar korban lainnya.

Untuk bahan atau data saat melakukan pelaporan ke pihak berwajib, sangat disarankan agar menyimpan berbagai bukti digital. Tangkapan layar (screenshot) pesan ancaman dan ulasan negatif adalah bukti hukum yang kuat jika kasus ini dibawa ke jalur kepolisian. (TIM/Red)