Beranda blog

Polsek Ngimbang Laksanakan Pengecekan Secara Rutin Barang Inventaris dan Kebersihan Mapolsek Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Laksanakan Pengecekan Secara Rutin Barang Inventaris dan Kebersihan Mapolsek Ngimbang

LAMONGAN//Warta. In – Dalam rangka kelancaran tugas dan menjaga kebersihan, Anggota Polsek Ngimbang melaksanakan pengecekan Inventaris dan pembersihan Mapolsek Ngimbang, Pada Hari Minggu (08/11/2026)pukul 08.00 wib

Kegiagan ini di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang
Aiptu Muji, Aipda Erwan, Aipda Zaeni, Bripka Sujito dan Briptu Andika

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K.S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, “Bahwa kegiatan ini dalam rangka untuk mengecek perlengkapan
Mapolsek Ngimbang antara lain ruang penjagaan, ruang pelayanan, kendaraan dinas dan cek senpi Polsek Ngimbang, ”

Sasaran untuk kesiap – siagaan tugas penjagaan, bersih – bersih mako, kendaran dan cek senpi ungkapnya.

Kami berharap dengan kesiap siagaan tugas penjagaan Polsek Ngimbang dapat dapat memperlancar pelayanan kepada Masyaralat dan wilayah Ngimbang tetap Aman dan Kondusif ( roy)

Polsek Ngimbang Guna Cegah Dan Daya Tangkal 4C Gelar Patroli Blue Light Di Wilayah Ngimbang Pada Malam Hari

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Guna Cegah Dan Daya Tangkal 4C Gelar Patroli Blue Light Di Wilayah Ngimbang Pada Malam Hari

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang ini telah melaksanakan kegiatan Patroli Blue Light Harkamtibmas di malam hari guna cegah kriminalitas dan tangkal 4 C di wilayah Hukum Polsek Ngimbang, Sabtu (07/11 /2026) pukul 22.00 Wib sampai selesai

Dalam Patroli Blue Light ini di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang  Aiptu Djudi dan Aiptu Deni, S.H, dengan sasaran beberapa titik rawan di jalan poros Ngimbang – Jombang, SPBU Ngimbang dan Gudang Tembakau Ngimbang serta Warkop di Ngimbang yang ada di Kecamatan Ngambang.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr. K. S. I.K,melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, saat di hubungi Awak media menjelaskan bahwa, “Patroli Blue Light ini di laksanakan guna cegah dan antisipasi 4C, kejahatan dan premanisme serta untuk menjaga harkamtibmas guna cegah kriminalitas dan tangkal 4C di wilayah Kecamatan Ngimbang.”

Personil Patroli selalu menyampaikan pesan – pesan Keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kepada pengamanan Swakarsa atau security di Wilayah Ngimbang selalu waspada dengan situasi yg berkembang di sekitarnya,ungkapnya Kapolsek Ngimbang

Kami berkometmen dengan Secara rutin patroli di Obyek Vital untuk antisipasi terjadinya tindakan kriminal di Wilayah Ngimbang dengan cara memverikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan sehingga wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif,pungkasnya(roy)

Polres Lamongan Bantu Evakuasi Korban Laka Kereta Api di Plosowahyu

Penulis
Rohmat .
-
0

Polres Lamongan Bantu Evakuasi Korban Laka Kereta Api di Plosowahyu

Lamongan//Warta.In, 7/11/2026 – Peristiwa kecelakaan yang melibatkan seorang perempuan dengan kereta api terjadi pada Sabtu (7/11/2026)di jalur hulu Bojonegoro–Surabaya KM 185+6, turut tanah Dusun Plalangan, Desa Plosowahyu, Kecamatan/Kabupaten Lamongan.

Kasihumas Polres Lamongan M. Hamzaid, S.Pd membenarkan bahwa peristiwa tersebut pertama kali diketahui setelah pihak KAI Lamongan menerima informasi adanya seorang perempuan tergeletak di pinggir rel kereta api yang kemudian dilaporkan kepada Polsek Lamongan Kota.

“Kapolsek Lamongan Kota Kompol Beni Ulang Setiawan, S.Pd., M.A.P., bersama anggota dan petugas Unit Laka Satlantas Polres Lamongan segera mendatangi lokasi kejadian. Petugas mendapati korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dan diduga terserempet kereta api.” jelasnya.

Selanjutnya, Petugas mengevakuasi korban ke RS Muhammadiyah Lamongan (RSML) untuk dilakukan proses identifikasi oleh Unit Identifikasi Satreskrim Polres Lamongan.

“Dari hasil identifikasi, korban diketahui berinisial RA, perempuan berusia 39 tahun warga Desa Sidogembul, Kecamatan Sukodadi.” lanjutnya.

Berdasarkan keterangan dan informasi awal dari saksi-saksi, pihak KAI mengindikasikan bahwa korban diduga terserempet KA 462 Kommuter Line Jenggala yang melintas pukul 05.43 WIB.

Kasihumas menyampaikan bahwa pihak keluarga korban, telah membuat surat pernyataan penolakan terhadap tindakan autopsi.

“Pihak kepolisian tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kronologi dan penyebab kejadian tersebut.” tambahnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat, agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya kejadian yang membutuhkan penanganan.

“Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian atau mengetahui adanya gangguan kamtibmas, jangan ragu untuk menghubungi layanan Call Center 110 Polri. Kami siap hadir memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.” tutupnya.(roy)

Korban Dugaan Penipuan Pengurusan Sertifikat Makin Bertambah, Ariadi Dikabarkan Pindah-pindah Tempat

Penulis
Rohmat .
-
0

Korban Dugaan Penipuan Pengurusan Sertifikat Makin Bertambah, Ariadi Dikabarkan Pindah-pindah Tempat

SURABAYA//Warta.In, – Persoalan dugaan penipuan dan penggelapan dalam pengurusan sertifikat tanah yang menyeret nama Ariadi semakin menjadi perhatian. Jumlah orang yang mengaku menjadi korban disebut terus bertambah. Bahkan, informasi terbaru menyebut salah seorang tetangga Ariadi di kawasan Kapas Lor Wetan juga mengaku menjadi korban.Minggu (08/11/2026)

Para korban mengaku telah menyerahkan sejumlah uang dan dokumen untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah. Namun, hingga kini mereka belum mendapatkan kepastian mengenai penyelesaian proses tersebut.

Berdasarkan keterangan sejumlah korban yang dihimpun, kerugian yang telah teridentifikasi di antaranya dialami LS sebesar Rp95 juta, MJN sebesar Rp78 juta, dan AK sebesar Rp3 juta. Dengan demikian, total kerugian dari tiga korban tersebut mencapai Rp176 juta.

Angka tersebut diduga belum mencakup keseluruhan kerugian. Informasi lain menyebut terdapat pihak tambahan yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Bertambahnya orang yang mengaku dirugikan membuat persoalan ini semakin membutuhkan penjelasan dari Ariadi.

Dijanjikan Rampung dalam Waktu 3–12 Bulan

Menurut keterangan para korban, Ariadi sebelumnya menjanjikan proses pengurusan surat maupun sertifikat tanah dapat diselesaikan dalam jangka waktu tiga hingga 12 bulan.

Namun, setelah melewati waktu yang dijanjikan, sejumlah korban mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai perkembangan pengurusan dokumen tersebut.

Para korban mempertanyakan kejelasan proses yang telah dipercayakan, termasuk keberadaan dokumen dan penggunaan uang yang telah diserahkan untuk keperluan pengurusan sertifikat.

Mereka berharap Ariadi segera memberikan penjelasan secara terbuka dan bertanggung jawab atas persoalan yang dialami.

Korban Datangi Kantor di Jalan Ketintang Baru II

Dalam upaya memperoleh kejelasan, sejumlah korban mendatangi sebuah kantor yang berlokasi di Jalan Ketintang Baru II, Surabaya.

Kedatangan mereka bertujuan meminta penjelasan mengenai proses pengurusan sertifikat yang hingga kini belum menunjukkan kepastian.

Namun, persoalan tersebut masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari pihak kantor terkait, terutama mengenai hubungan kantor tersebut dengan kegiatan pengurusan sertifikat yang dipersoalkan.

Dua Kediaman Didatangi, Ariadi Tidak Ditemukan

Para korban juga berupaya mencari keberadaan Ariadi dengan mendatangi kediamannya di Jalan Anggrek I No. 17, RT/RW 008/001, Wage, Sidoarjo. Namun, saat didatangi, Ariadi tidak berada di rumah.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, Ariadi disebut sudah tidak pernah pulang ke kediaman tersebut. Sementara itu, istrinya menyampaikan bahwa dirinya bersama anak-anak selama ini tidak mendapatkan pengurusan dari Ariadi.

Pencarian kemudian berlanjut ke kediaman Ariadi lainnya di kawasan Kapas Lor Wetan, Gang 4 Makam. Sejumlah korban mendatangi rumah tersebut untuk mencari keberadaan Ariadi sekaligus meminta penjelasan mengenai persoalan yang mereka alami.

Namun, setibanya di lokasi, Ariadi kembali tidak ditemukan. Rumah tersebut diketahui sudah dalam keadaan kosong.

Berdasarkan keterangan sejumlah tetangga sekitar, Ariadi disebut telah pindah dari rumah tersebut sekitar satu bulan lalu. Hal yang menjadi perhatian warga adalah informasi bahwa kepindahan itu dilakukan pada tengah malam.

Tidak hanya itu, menurut keterangan tetangga, istri kedua Ariadi juga dikabarkan telah berpindah tempat tinggal ke kawasan Bulak Rukem, Surabaya.

Informasi mengenai kepindahan tersebut masih berdasarkan keterangan warga sekitar dan belum mendapatkan konfirmasi langsung dari Ariadi maupun pihak keluarga. Keberadaan Ariadi saat ini juga belum diketahui secara pasti.

Tetangga Ikut Mengaku Menjadi Korban, Ariadi Dikabarkan Pindah ke Gempol

Perkembangan lain muncul dari kawasan Kapas Lor Wetan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah seorang tetangga Ariadi di lingkungan tersebut juga mengaku menjadi korban dalam persoalan yang sama.

Informasi ini menambah daftar pihak yang mengaku mengalami kerugian dan semakin memperluas persoalan pengurusan sertifikat yang dipersoalkan.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima dari pihak korban, Ariadi disebut sempat tinggal dengan cara mengontrak di kawasan Kahuripan Nirwana, Sidoarjo. Namun, keberadaannya di lokasi tersebut dikabarkan tidak berlangsung lama.

Setelah itu, Ariadi disebut kembali berpindah tempat tinggal ke wilayah Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Informasi mengenai perpindahan dari Kahuripan Nirwana ke Gempol tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Hingga kini, belum diperoleh keterangan langsung dari Ariadi mengenai lokasi tempat tinggalnya maupun alasan perpindahan tersebut.

Rangkaian informasi mengenai beberapa tempat yang disebut pernah ditempati Ariadi membuat para korban semakin berupaya mencari keberadaannya demi memperoleh kejelasan dan meminta pertanggungjawaban atas uang serta dokumen yang telah diserahkan.

Korban Desak Uang dan Dokumen Segera Dikembalikan

Di tengah bertambahnya pihak yang mengaku dirugikan, para korban meminta Ariadi segera menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Mereka mendesak agar uang yang telah diserahkan dikembalikan apabila proses pengurusan sertifikat tidak dapat diselesaikan. Selain itu, seluruh surat dan dokumen milik para korban yang masih berada dalam penguasaan Ariadi juga diminta segera dikembalikan kepada pemiliknya.

Para korban menegaskan bahwa mereka membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji penyelesaian. Mereka berharap Ariadi memberikan penjelasan mengenai perkembangan pengurusan sertifikat, keberadaan dokumen, serta alasan belum terealisasinya pekerjaan sesuai waktu yang sebelumnya dijanjikan.

Masing-Masing Korban Bersiap Melapor ke Polisi

Merasa belum mendapatkan kepastian atas uang dan dokumen yang telah diserahkan, masing-masing korban menyatakan akan menempuh jalur hukum.

Dalam waktu dekat, para korban berencana membuat laporan secara resmi kepada pihak kepolisian terkait dugaan penipuan dan penggelapan dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut.

Langkah hukum ini ditempuh sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum sekaligus meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang mereka klaim telah dialami.

Para korban berharap laporan yang nantinya disampaikan dapat ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Mereka juga meminta agar persoalan tersebut diusut secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran uang, keberadaan dokumen, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.(roy)

Komisi I DPRD Rejang Lebong Siap Fokus Kawal Pendidikan,Kesehatan dan Pelayanan Publik padaTahun 2026

Penulis
Hari
-
0
Oplus_16908288

Warta.in-RejangLebong.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong terus menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan sepanjang tahun 2026.Pelaksanaan tugas Komisi I pada tahun 2026 mengacu pada pembagian bidang dan kemitraan komisi DPRD periode 2024–2029, sepanjang belum  terdapat perubahan melalui keputusan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Berdasarkan informasi mengenai pembentukan AKD DPRDKabupaten Rejang Lebong pada Oktober 2024,Komisi I memiliki ruang lingkup bidang kerja yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat. Bidang tersebut meliputi, Pendidikan,Kesehatan,Pelayanan publik, Sumber daya manusia pemerintahan, serta Bidang lainnya yang ditetapkan sebagai mitra kerja Komisi I.

Dalam menjalankan tugas kelembagaannya, Komisi I melaksanakan tiga fungsi utama DPRD, yakni :

  • Fungsi Legislasi: Mengawal Kebijakan dan Regulasi Daerah Dalam fungsi legislasi, Komisi I berperan  memberikan  masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pelayanan dasar.Komisi I juga turut mengkaji berbagai rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang berkaitan dengan bidang tugasnya serta memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan regulasi daerah agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

  • Fungsi Anggaran: Memastikan APBD Tepat Sasaran Pada fungsi anggaran, Komisi I memiliki peran strategis dalam membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya.Pembahasan tersebut mencakup kajian terhadap usulan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan, kesesuaian program dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Komisi I juga mendorong agar setiap program yang dianggarkan pemerintah daerah benar-benar me miliki manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi terhadap realisasi anggaran OPD mitra kerja menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

  • Fungsi Pengawasan: Pastikan Pelayanan Masyarakat Berjalan Optimal.Sementara itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPRD Rejang Lebong bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah yang berada dalam lingkup kemitraannya.Pengawasan tersebut mencakup kualitas penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat.Fungsi pengawasan juga menjadi instrumen penting bagi DPRD untuk memastikan program pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.Dalam pelaksanaannya,pengawasan dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama OPD mitra kerja,kunjungan lapangan,inspeksi mendadak (sidak),serta pembahasan dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan Pelak sanaan tugas dan fungsi DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya,

  • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dan

  • Peraturan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD, sepanjang masih berlaku dan belum diubah.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas Komisi I berjalan sesuai pembagian kewenangan, daftar OPD mitra kerja dan ruang lingkup pengawasan secara resmi perlu mengacu pada keputusan DPRD tentang pembentukan dan pembagian tugas komisi, termasuk apabila terdapat perubahan AKD pada tahun 2026.

Dengan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal, Komisi I DPRD Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat terus memperkuat peran kelembagaan DPRD dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

(TimRedaksi)

*GUGUR SUDAH TUDUHAN TERHADAP DANDIM MUKOMUKO: SYAHBUDI MENGAKUI KESALAHAN*

Penulis
H D
-
0

*GUGUR SUDAH TUDUHAN TERHADAP DANDIM MUKOMUKO: SYAHBUDI MENGAKUI KESALAHAN, MENARIK SEMUA LAPORAN DAN MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF.*

Mukomuko, 7 November 2026 — Kebenaran senantiasa berdiri tegak. Polemik yang sempat mewarnai ruang publik terkait dugaan yang ditujukan kepada Komandan Kodim 0428/Mukomuko, Letkol Inf. Yokki Firmansyah, kini telah menemui penyelesaian yang jernih dan menegakkan kebenaran hukum. Setelah melalui proses penelusuran dan klarifikasi yang cermat dan objektif, seluruh tuduhan yang sempat dilayangkan akhirnya dinyatakan tidak berdasar, dan pihak pelapor secara resmi mencabut seluruh aduan yang telah diajukan ke berbagai instansi.

Syahbudi, selaku perwakilan mitra penyuplai material proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hadir secara langsung untuk menyampaikan pencabutan seluruh laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Subdenpom II/1 Bengkulu, manajemen PT Agrinas, hingga Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, Syahbudi secara terbuka mengakui adanya kekeliruan dalam pemahaman dan penyampaian informasi pada laporan awal yang telah dilakukannya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Letkol Inf. Yokki Firmansyah atas keresahan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pengaduan tersebut.

“Kami secara sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, mencabut seluruh pengaduan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kami mengakui adanya kekeliruan dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dandim atas hal ini,” tegas Syahbudi.

 

AKAR PERSOALAN: KESALAHPAHAMAN YANG MENIMBULKAN GEMURUH

Polemik ini bermula dari belum terselesaikannya pembayaran upah pekerja serta pasokan material pada proyek KDKMP yang nilainya mencapai Rp2,5 miliar. Kekecewaan yang mendalam mendorong pihak pemasok material dan pekerja melayangkan pengaduan kepada Dandim 0428/Mukomuko, dengan asumsi keliru bahwa institusi Kodim adalah pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran tersebut.

Namun, klarifikasi yang dilakukan secara sistematis dan transparan mengungkap fakta hukum yang jelas dan tegas: Kodim 0428/Mukomuko sama sekali tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan para pekerja maupun pemasok material.

“Kodim 0428/Mukomuko tidak menandatangani perjanjian kerja sama pengadaan material maupun teknis pengerjaan dengan pihak mana pun. Hubungan kontraktual berada sepenuhnya pada pihak kontraktor utama atau mitra teknis yang berinisial JMS alias Je,” jelas Letkol Inf. Yokki Firmansyah meluruskan persoalan tersebut dengan tenang namun tegas.

Secara hukum, kedudukan Kodim 0428/Mukomuko dalam proyek ini adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat: tidak terikat perjanjian langsung, tidak memiliki kewajiban pembayaran, dan tidak menjadi pihak dalam sengketa yang terjadi antara pemasok material dengan kontraktor pelaksana. Ketidaklibatan ini terbukti dan diakui oleh pihak pelapor sendiri, sehingga tidak ditemukan dasar yang kuat untuk melibatkan Dandim dalam persoalan pembayaran tersebut.

 

KEBENARAN TELAH MENANG, TANGGUNG JAWAB TETAP HARUS DIPENUHI

Dicabutnya seluruh pengaduan secara resmi dan sukarela menjadi bukti nyata bahwa kebenaran senantiasa akan terungkap pada akhirnya. Kehormatan institusi telah ditegakkan kembali. Namun demikian, persoalan pokok belum selesai: kewajiban pelunasan upah pekerja dan pembayaran material senilai Rp2,5 miliar tetap menjadi tanggung jawab mutlak pihak kontraktor pelaksana untuk diselesaikan secara bertanggung jawab, transparan, dan secepat mungkin. Pekerja dan pemasok berhak menerima hak-hak mereka tanpa penundaan yang tidak perlu.

Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua: menyampaikan sesuatu harus berlandaskan fakta yang akurat dan terverifikasi. Dan apabila keliru, berani mengakui serta meminta maaf adalah langkah yang terpuji dan menunjukkan kebesaran jiwa.

Pewarta: Hidayat Saleh

*NAMA BAIK DAN INTEGRITAS DANDIM 0428/MUKOMUKO DINYATAKAN BERSIH*

Penulis
H D
-
0

*NAMA BAIK DAN INTEGRITAS DANDIM 0428/MUKOMUKO DINYATAKAN BERSIH, PELAPOR MENGAKUI KEKELIRUAN DAN MEMINTA MAAF.*

Mukomuko, 7 November 2026 — Kebenaran akhirnya menampakkan wajahnya. Polemik yang sempat menggelayut di tengah masyarakat terkait pengaduan terhadap Komandan Kodim 0428/Mukomuko, Letkol Inf. Yokki Firmansyah, kini telah menemui penyelesaian yang jernih dan menegaskan kebenaran hukum. Setelah melalui proses verifikasi dan klarifikasi yang mendalam, seluruh tuduhan yang sempat dilayangkan akhirnya dinyatakan tidak berdasar, dan pihak pelapor secara resmi mencabut seluruh aduan yang diajukan.

Syahbudi, yang bertindak selaku perwakilan mitra penyuplai material proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hadir secara langsung untuk menyampaikan pencabutan seluruh laporan yang sebelumnya telah diajukan ke Subdenpom II/1 Bengkulu, manajemen PT Agrinas, hingga Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam pernyataannya, Syahbudi secara terbuka mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian laporan awal yang telah dilakukannya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Letkol Inf. Yokki Firmansyah atas keresahan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pengaduan tersebut.

“Kami secara sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, mencabut seluruh pengaduan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kami mengakui adanya kekeliruan dalam pemahaman dan penyampaian informasi, serta menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dandim atas hal ini,” tegas Syahbudi dalam pernyataan resminya.

 

LATAR BELAKANG: KEBINGUNGAN YANG MENIMBULKAN KESALAHPAHAMAN

Polemik ini bermula dari belum terselesaikannya pembayaran upah pekerja serta pasokan material pada proyek KDKMP yang nilainya mencapai Rp2,5 miliar. Kekecewaan yang mendalam mendorong pihak pemasok material dan pekerja melayangkan pengaduan kepada Dandim 0428/Mukomuko, dengan asumsi bahwa institusi Kodim adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran tersebut.

Namun, klarifikasi yang dilakukan secara sistematis dan transparan mengungkap fakta hukum yang jelas dan tegas: Kodim 0428/Mukomuko sama sekali tidak memiliki hubungan kontrak langsung dengan para pekerja maupun pemasok material.

“Kodim 0428/Mukomuko tidak menandatangani perjanjian kerja sama pengadaan material maupun teknis pengerjaan dengan pihak mana pun. Hubungan kontraktual berada sepenuhnya pada pihak kontraktor utama atau mitra teknis yang berinisial JMS alias Je,” jelas Letkol Inf. Yokki Firmansyah meluruskan persoalan tersebut.

Secara hukum, kedudukan Kodim 0428/Mukomuko dalam proyek ini adalah jelas: tidak terikat perjanjian langsung, tidak memiliki kewajiban pembayaran, dan tidak menjadi pihak dalam sengketa yang terjadi antara pemasok material dengan kontraktor pelaksana. Ketidaklibatan ini terbukti dan diakui oleh pihak pelapor sendiri, sehingga tidak ditemukan dasar yang kuat untuk melibatkan Dandim dalam persoalan pembayaran tersebut.

 

KEBENARAN TELAH MENANG, TANGGUNG JAWAB TETAP HARUS DITUNTASKAN

Dicabutnya seluruh pengaduan secara resmi dan sukarela menjadi bukti bahwa kebenaran senantiasa akan terungkap pada waktunya. Namun demikian, persoalan utamanya belum selesai: kewajiban pelunasan upah pekerja dan pembayaran material senilai Rp2,5 miliar tetap menjadi tanggung jawab mutlak pihak kontraktor pelaksana. Masyarakat berhak menuntut agar persoalan ini segera diselesaikan oleh pihak yang memiliki ikatan kontraktual secara bertanggung jawab, transparan, dan menepati janji.

Kebenaran, keadilan, dan kehormatan institusi pertahanan telah ditegakkan kembali. Semoga momen ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua: menyampaikan sesuatu harus berlandaskan fakta yang akurat, dan apabila keliru, berani mengakui adalah tindakan yang terpuji.

Pewarta: Hidayat (HD)

Peduli Pendidikan, Wakapolres Pakpak Bharat Hadir di SMA Negeri 1 SITU JULU

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Salak, – Polri melalui Polres Pakpak Bharat melalui program Polisi Peduli Pendidikan ( POLIDIK ) terus menunjukkan kepeduliannya.

Kapolres Pakpak Bharat AKBP Muhammad Agustiawan S.T.,S.I.K.,M.H yang di wakili oleh Wakapolres Pakpak Bharat Kompol Donris E. Pasaribu S.H dan di dampingi Kapolsek Salak Iptu Tumpal Sitorus S.H serta Bhabinkamtibmas STU Julu Aipda JW. Sihombing hadir di SMA Negeri 1 SITUJULU Kec. STU JULU Kab Pakpak Bharat.

Kehadiran Wakapolres Pakpak Bharat Kompol Donris E Pasaribu S.H di sambut hangat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 SITUJULU Ibu Merianna Sihotang S.Pd, para guru / staf pengajar dan murid – murid.

Dalam kesempatan nya menjadi Pembina Upacara Wakapolres Pakpak Bharat Kompol Donris E. Pasaribu S.H mengingatkan dan mengajak kepada seluruh pelajar SMA Negeri 1 STU Julu agar berprilaku yang baik, seperti mengendarai Kendaraannya, agar bisa mematuhi aturan dan peraturan berlalu lintas demi terciptanya keselamatan bersama di jalan, apalagi saat ini Polri sedang melaksanakan Operasi PATUH Toba 2026 yang menitik beratkan pada bidang Lalu lintas, jaga etika moral sebagai pelajar, turuti dan laksanakan Nasehat orang tua/guru, jika ingin menggapai cita – cita, ingat jarimu adalah hari mau mu, jangan asal menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya ( Hoax ) apalagi sekarang zaman canggih, dari handphone kita bisa berjudi on-line, jauhi itu, jadi pelajar harus patuhi dan taati peraturan di sekolah ini, tegas Waka Polres.

Sambung Wakapolres Jika kalian ingin Berprestasi, Sehat Jasmani maupun rohani jauhi Narkoba, hal itu jika kalian geluti maka akan merusak diri kalian sendiri, orang tua kalian akan sedih dan miris melihat buah hatinya jadi pelaku kejahatan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba, selagi muda coba pahami Hukum sedini mungkin biar ngerti sebab akibat dari buah perbuatan kita, pungkas Wakapolres Kompol Donris E. Pasaribu S.H.

Kegiatan Polisi Peduli Pendidikan berjalan dengan baik aman dan lancar, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 SITUJULU Ibu Merianna Sihotang S.Pd menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap agar bisa berkesinambungan guna memberi contoh tauladan bagi para murid pelajar di SMA Negeri 1 SITUJULU. (RN)

Polda NTB Kerahkan 127 Personel dalam Patroli Skala Besar, Pastikan Mataram Aman dan Kondusif

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Polda NTB Kerahkan 127 Personel dalam Patroli Skala Besar, Pastikan Mataram Aman dan Kondusif

Warta.in
Mataram,NTB – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) terus memperkuat langkah-langkah preventif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah warga, Polda NTB menggelar Patroli Skala Besar yang diawali dengan apel kesiapan di Lapangan Parkir Mapolda NTB, Jumat malam (6/11).
Kegiatan apel tersebut dipimpin Kabag Dalops Roops Polda NTB, AKBP Yudha Pranata, S.I.K., S.H., dan melibatkan 127 personel gabungan dari berbagai satuan fungsi, mulai dari Satbrimob, Ditsamapta, Ditlantas, Ditpamobvit, hingga unsur reserse.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., menjelaskan bahwa patroli skala besar ini merupakan bentuk komitmen institusi kepolisian untuk hadir lebih awal dalam mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat.

“Patroli skala besar ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah proaktif kepolisian untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif. Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran Polri yang siap melindungi setiap saat,” ujar Kombespol Kholid.

Lanjut Kombespol Kholid, seluruh personel ditekankan untuk tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dalam pelayanan, namun tetap tegas, profesional, dan terukur dalam bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Faktor keselamatan dan kesehatan personel selama bertugas juga menjadi perhatian penting.

Adapun sasaran dan rute patroli skala besar ini meliputi sejumlah titik strategis di wilayah Kota Mataram, di antaranya kawasan Jalan Udayana, Ampenan, Cakranegara, hingga jalur Jempong dan Loang Balok, pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Polda NTB berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat, serta situasi kamtibmas di wilayah NTB, khususnya Kota Mataram, senantiasa aman, tertib, dan terkendali, tutup kholid.(sr/hpntb)

Kapolres Muara Enim Pimpin Green Policing Tanam Pohon di Sukamaju

Penulis
Zulkifli
-
0

Warta In

MUARA ENIM – Wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan terus ditunjukkan Polres Muara Enim Polda Sumatera Selatan. Melalui program Green Policing, Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., memimpin langsung aksi penanaman pohon bersama masyarakat di kawasan Masjid Al-Ikhlas, Kampung Sukamaju, RT 04 RW 05, Kelurahan Air Lintang, Kabupaten Muara Enim, Jumat (6/11/2026) pukul 07.30 WIB.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan tersebut diikuti Wakapolres Muara Enim Kompol Toni Arman, S.H., Kabag Log, Kasi Humas, Kanit Bhabinkamtibmas, Kasi Propam, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Dalam aksi penghijauan itu, Kapolres bersama personel kepolisian dan masyarakat bahu-membahu menanam bibit pohon produktif dan pohon pelindung di sekitar lingkungan tempat ibadah. Kebersamaan tersebut menjadi gambaran bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Muara Enim Kompol RTM. Situmorang menyampaikan bahwa kegiatan Green Policing merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam mengajak masyarakat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membangun kesadaran bersama tentang pentingnya penghijauan.

Menurutnya, tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

“Melalui kegiatan penanaman pohon ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam, dimulai dari lingkungan tempat tinggal masing-masing. Pohon yang kita tanam hari ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, menghasilkan udara yang lebih bersih, serta menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, keberadaan pepohonan di lingkungan permukiman memiliki manfaat penting, antara lain membantu menjaga kualitas udara, meningkatkan resapan air, mengurangi risiko genangan, serta menciptakan lingkungan yang lebih teduh, sehat, dan asri.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polres Muara Enim berupaya membangun kemitraan yang tidak hanya terjalin dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam merawat lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Dengan semangat Green Policing, Polres Muara Enim berharap gerakan penghijauan ini dapat terus tumbuh dan menginspirasi masyarakat untuk menjaga serta merawat pohon yang telah ditanam. Sebab, menjaga lingkungan bukan sekadar menanam pohon hari ini, melainkan memastikan kehidupan yang lebih baik untuk anak cucu di masa depan.

Polisi Bersama Masyarakat, Menjaga Alam, Merawat Kehidupan, dan Membangun Masa Depan yang Lebih Hijau.

(Tim/Red)

123...1,691Halaman 1 dari 1,691