Beranda blog

Bukan Angkat Senjata, LMP PALI Sebut Pahlawan Masa Kini Adalah Mereka yang Berani Tolak Narkoba

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in/)PALI, 10 November 2026 – Memaknai Hari Pahlawan tidak lagi sekadar menengok masa lalu, melainkan menjawab ancaman nyata di depan mata. Hal inilah yang ditegaskan oleh Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada peringatan 10 November tahun ini. LMP PALI secara terbuka mendeklarasikan bahwa medan pertempuran generasi hari ini adalah melawan cengkeraman peredaran gelap narkotika.

Dalam penyataan resminya, Ketua Macab LMP Kabupaten PALI, Juniantoro Hasbullah, S.Sos., mengajak seluruh masyarakat Bumi Serepat Serasan untuk merenungkan kembali arti kemerdekaan yang sesungguhnya di era modern.

“Setiap tanggal 10 November, kita diingatkan pada darah dan air mata para pejuang. Namun, penghormatan terbaik kepada mereka bukan hanya dengan upacara, melainkan dengan menjaga bangsa ini tetap berdaulat. Hari ini, kedaulatan itu terancam oleh narkoba yang merusak mental pemuda kita,” kata Juniantoro saat diwawancarai media, Selasa (10/11/2026).

Menurut Juniantoro, tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini jauh lebih saru. Jika dahulu musuh menggunakan seragam militer dan membawa senjata, kini musuh bangsa menyusup ke kamar-kamar remaja dalam bentuk zat adiktif yang mematikan kreativitas dan masa depan.

Tokoh pemuda PALI ini secara khusus menyoroti risiko hilangnya potensi emas Indonesia jika masalah ini diabaikan. Kehilangan generasi produktif akibat ketergantungan obat terlarang sama saja dengan membiarkan penjajah merebut masa depan daerah.

“Kita sedang menghadapi musuh tak terlihat. Oleh karena itu, kepahlawanan hari ini diukur dari keberanian kita untuk menolak, melaporkan, dan membersihkan lingkungan kita dari narkoba. Siapa pun yang menyelamatkan satu anak muda dari barang haram ini, dia adalah pahlawan masa kini,” tegas pria lulusan Ilmu Sosial tersebut.

Sebagai langkah konkret, LMP PALI mendesak adanya gerakan kolektif yang melibatkan tiga pilar utama: ketahanan keluarga oleh orang tua, pengawasan sosial oleh tokoh masyarakat, serta regulasi dan tindakan tegas dari pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum.

Juniantoro juga memberikan pesan menyentuh yang langsung ditujukan kepada hati nurani para remaja dan pemuda di Kabupaten PALI untuk tidak tergiur oleh tren negatif.

“Masa depan PALI ada di pundak kalian. Jangan pernah tukar cita-cita besar dan masa depan yang cerah dengan kenikmatan palsu yang menghancurkan. Katakan tidak pada narkoba demi menghargai kemerdekaan yang sudah ditebus mahal oleh para pendahulu kita,” imbaunya.

LMP PALI berkomitmen penuh untuk terus mengawal pergerakan pemuda agar tetap berada di jalur yang positif, kreatif, dan bebas dari pengaruh buruk lingkungan.

“Target kita tidak main-main, kita bergerak bersama menuju ‘PALI Bersinar’—Bersih dari Narkoba. Mari jadikan momentum Hari Pahlawan ini sebagai titik balik untuk mewujudkan daerah yang aman, sehat, bersih, dan berprestasi,” tutup Juniantoro dengan penuh optimisme.

*ENAM TAHUN CUKUP! SURAT RESMI SUDAH DITERIMA: JALAN PONDOK LAMA TIDAK AKAN DIBIARKAN MENGUAP LAGI*

Penulis
H D
-
0

*ENAM TAHUN CUKUP! SURAT RESMI SUDAH DITERIMA: JALAN PONDOK LAMA TIDAK AKAN DIBIARKAN MENGUAP LAGI*

Mukomuko, 10 November 2026 — Titik awal perjuangan nyata telah diletakkan. Pada hari Senin, 9 November 2026, surat resmi berjudul “Laporan dan Desakan Perbaikan Jalan Pondok Lama Desa Lubuk Sanai” secara resmi diserahkan dan telah diterima oleh seluruh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Dokumen ini disampaikan langsung oleh perwakilan masyarakat Desa Lubuk Sanai bersama jajaran Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilayah Bengkulu–Mukomuko. Penyerahan ini menjadi bukti tertulis dan sah: keresahan yang terpendam selama enam tahun ini bukan lagi sekadar keluhan lisan yang akan berlalu begitu saja. Ini adalah tuntutan resmi yang serius, terukur, dan menuntut jawaban yang segera.

 
ISI DOKUMEN: FAKTA YANG TIDAK BISA LAGI DIABAIKAN

Surat tersebut memuat laporan lengkap mengenai memburuknya kondisi Jalan Pondok Lama, serta fakta-fakta yang mengungkapkan bagaimana usulan perbaikan yang telah disampaikan melalui forum Musrenbang selama enam tahun berturut-turut senantiasa berhenti di tempat yang sama — tanpa kejelasan, tanpa kepastian, tanpa tindakan. Dalam dokumen tersebut, masyarakat menegaskan bahwa kerusakan jalan ini bukan sekadar soal infrastruktur yang terabaikan, melainkan ancaman nyata yang setiap hari mengintai keselamatan dan nyawa warga yang melintas.

Empat Pilar Keresahan Masyarakat:

Pertama, Enam Kali Diusulkan, Enam Kali Hilang Tanpa Jejak. Usulan perbaikan jalan ini telah masuk ke dalam Musrenbang tingkat desa maupun kecamatan selama enam tahun berturut-turut. Namun hingga hari ini, belum ada satu pun langkah nyata yang terlihat di lapangan. Tidak ada penjelasan ke mana usulan tersebut disalurkan, tidak ada informasi mengapa belum dilaksanakan, dan tidak ada kepastian kapan akan ditindaklanjuti.

Kedua, Nyawa Warga Menjadi Taruhan Setiap Hari. Kondisi jalan saat ini telah membahayakan keselamatan jiwa warga secara nyata. Beberapa warga telah terjatuh dan terluka saat melintasi jalan tersebut — terutama jamaah yang berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan ibadah Subuh dalam kondisi gelap dan minim penerangan. Bahu jalan yang amblas tajam tanpa pengaman, saluran air yang tidak berfungsi, serta permukaan jalan berlubang dan tergenang air, semuanya telah menjadi ancaman nyata bagi siapa pun yang melintas.

Ketiga, Keadilan Pembangunan Dipertanyakan Terbuka. Ketimpangan pembangunan terasa sangat nyata. Masyarakat Desa Lubuk Sanai senantiasa memenuhi kewajibannya membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah, namun infrastruktur di wilayah mereka justru tertinggal jauh dibandingkan daerah lain. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar yang wajar dan terbuka: apakah pembangunan di Kabupaten Mukomuko benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh warga?

Keempat, Pergantian Pimpinan, Tidak Ada Perubahan. Pergantian pimpinan daerah dan anggota legislatif telah terjadi beberapa kali, namun nasib Jalan Pondok Lama tidak pernah masuk dalam skala prioritas. Warga khawatir kepentingan politik lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan mendesak rakyat. Janji-janji yang disampaikan pada masa kampanye seakan lenyap begitu masa jabatan dimulai.

 
DESAKAN TEGAS: KAMI TIDAK BUTUH JANJI, KAMI BUTUH TINDAKAN

Dalam surat resmi yang diserahkan hari ini, masyarakat bersama PPWI Bengkulu–Mukomuko menuntut secara tegas dan jelas:

Kepada Bupati Kabupaten Mukomuko: Segera menurunkan tim verifikasi resmi untuk meninjau langsung kondisi Jalan Pondok Lama di lokasi. Memerintahkan dinas terkait untuk memasukkan perbaikan jalan ini ke dalam prioritas utama anggaran tahun berjalan. Keselamatan warga tidak boleh menunggu tahun anggaran berikutnya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko: Sampaikan penjelasan tertulis mengenai status kewenangan Jalan Pondok Lama dan langkah konkret yang akan diambil untuk perbaikannya. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengapa usulan yang telah diajarkan selama enam tahun belum juga ditindaklanjuti. Transparansi adalah hak kami.

Kepada Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Daerah Pemilihan XIV Koto: Perjuangkanlah aspirasi masyarakat ini masuk ke dalam pembahasan anggaran dan lakukan pengawasan ketat terhadap penanganan Jalan Pondok Lama. Warga menuntut tindakan nyata, bukan janji yang diulang-ulang tanpa hasil. Mandat rakyat tidak boleh diabaikan.

Kepada Camat Kecamatan XIV Koto dan Kepala Desa Lubuk Sanai: Segera menyelenggarakan rapat koordinasi terbuka bersama warga untuk membahas langkah darurat pengamanan bahu jalan yang rawan kecelakaan. Laporkan secara transparan ke mana usulan pembangunan masyarakat disalurkan selama enam tahun terakhir. Akuntabilitas adalah hak setiap warga negara.

 
PERINGATAN TEGAS: 14 HARI KERJA ADALAH BATAS WAKTU KAMI

Di akhir dokumen yang telah diterima tersebut, masyarakat menegaskan dengan ketegasan yang tidak dapat ditawar: mereka tidak meminta hal yang berlebihan — mereka hanya meminta hak dasarnya: jalan yang layak, aman, dan dapat dilalui tanpa harus takut nyawa terancam setiap harinya.

“Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya surat ini belum ada tanggapan tertulis dan langkah konkret dari pihak berwenang, maka kami tidak segan-segan akan menempuh jalur pengaduan resmi yang lebih tinggi. Kami akan menyampaikan laporan ini kepada Inspektorat Daerah, Ombudsman Republik Indonesia, dan instansi terkait lainnya, serta terus mengawal permasalahan ini secara terbuka melalui media hingga Jalan Pondok Lama benar-benar diperbaiki dengan hasil yang nyata.”

Enam tahun penantian yang panjang telah berlalu. Enam kali usulan masuk, enam kali tidak ada jawaban. Kini giliran pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa kehadiran mereka benar-benar untuk melayani rakyat, bukan sekadar janji yang terucap lalu dilupakan. PPWI Bengkulu–Mukomuko bersama masyarakat Desa Lubuk Sanai berkomitmen penuh untuk terus memantau, mengawal, dan menindaklanjuti setiap perkembangan tanggapan dari instansi terkait.

Permasalahan ini tidak akan dibiarkan menguap begitu saja. Masyarakat telah bersabar cukup lama. Kini saatnya keadilan pembangunan benar-benar dirasakan, bukan hanya didengarkan lalu dilupakan. Mata masyarakat terbuka. Dan kami semua sedang menunggu.

(Redaksi PPWI Bengkulu–Mukomuko)

*LAPORAN DAN DESAKAN PERBAIKAN JALAN PONDOK LAMA SUDAH DITERIMA PIHAK TERKAIT — MASYARAKAT TIDAK MAIN-MAIN*

Penulis
H D
-
0

*RESMI DISAMPAIKAN: LAPORAN DAN DESAKAN PERBAIKAN JALAN PONDOK LAMA SUDAH DITERIMA PIHAK TERKAIT — MASYARAKAT TIDAK MAIN-MAIN*

Mukomuko, 9 November 2026 — Sebuah langkah penegasan telah resmi diambil. Pada hari Senin, 9 November 2026, surat resmi berjudul “Laporan dan Desakan Perbaikan Jalan Pondok Lama Desa Lubuk Sanai” telah secara resmi diserahkan dan diterima oleh seluruh instansi terkait di Kabupaten Mukomuko. Dokumen ini disampaikan langsung oleh perwakilan masyarakat Desa Lubuk Sanai bersama jajaran Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilayah Bengkulu–Mukomuko, menjadi bukti tertulis bahwa keresahan yang telah terpendam selama enam tahun ini bukan sekadar keluhan lisan yang akan berlalu begitu saja, melainkan tuntutan resmi yang serius, terukur, dan menuntut jawaban segera.

 
DOKUMEN RESMI YANG DISAMPAIKAN

Surat tersebut memuat laporan lengkap mengenai kondisi Jalan Pondok Lama yang semakin memburuk, serta fakta-fakta yang menggambarkan bagaimana usulan perbaikan yang telah disampaikan melalui forum Musrenbang selama enam tahun berturut-turut senantiasa tidak menemui kejelasan dan kepastian. Dalam dokumen tersebut, masyarakat menegaskan bahwa kerusakan jalan bukan sekadar soal infrastruktur yang terabaikan, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan dan nyawa warga yang melintas setiap harinya.

Fakta dan Keresahan Masyarakat

Pertama, usulan perbaikan jalan ini telah masuk ke dalam Musrenbang tingkat desa maupun kecamatan selama enam tahun berturut-turut, namun hingga hari ini belum ada satu pun langkah nyata yang terlihat di lapangan. Tidak ada penjelasan ke mana usulan tersebut disalurkan, tidak ada informasi mengapa belum dilaksanakan, dan tidak ada kepastian kapan akan ditindaklanjuti.

Kedua, kondisi jalan saat ini telah membahayakan keselamatan jiwa warga. Beberapa warga telah terjatuh dan terluka saat melintasi jalan tersebut, terutama jamaah yang berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan ibadah Subuh dalam kondisi gelap dan minim penerangan. Bahu jalan yang amblas tajam tanpa pengaman, saluran air yang tidak berfungsi, serta permukaan jalan berlubang dan tergenang air menjadi ancaman nyata bagi siapa pun yang melintas.

Ketiga, ketimpangan pembangunan terasa sangat nyata. Masyarakat Desa Lubuk Sanai senantiasa memenuhi kewajibannya membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah, namun infrastruktur di wilayah mereka justru tertinggal jauh dibandingkan daerah lain. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: apakah pembangunan di Kabupaten Mukomuko benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh warga?

Keempat, pergantian pimpinan daerah dan anggota legislatif telah terjadi beberapa kali, namun nasib Jalan Pondok Lama tidak pernah masuk dalam skala prioritas. Warga mulai khawatir kepentingan politik lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan mendesak rakyat. Janji-janji yang disampaikan pada masa kampanye seakan lenyap begitu masa jabatan dimulai.

DESAKAN TEGAS KEPADA PIHAK TERKAIT

Dalam surat resmi yang diserahkan hari ini, masyarakat bersama PPWI Bengkulu–Mukomuko menuntut secara tegas:

Kepada Bupati Kabupaten Mukomuko, agar segera menurunkan tim verifikasi resmi untuk meninjau langsung kondisi Jalan Pondok Lama di lokasi, serta memerintahkan dinas terkait untuk memasukkan perbaikan jalan ini ke dalam prioritas utama anggaran tahun berjalan. Keselamatan warga tidak boleh menunggu tahun anggaran berikutnya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, agar menyampaikan penjelasan tertulis mengenai status kewenangan Jalan Pondok Lama dan langkah konkret yang akan diambil untuk perbaikannya. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengapa usulan yang telah diajarkan selama enam tahun belum juga ditindaklanjuti.

Kepada Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Daerah Pemilihan XIV Koto, agar memperjuangkan aspirasi masyarakat ini masuk ke dalam pembahasan anggaran dan melakukan pengawasan ketat terhadap penanganan Jalan Pondok Lama. Warga menuntut tindakan nyata, bukan janji yang diulang-ulang tanpa hasil.

Kepada Camat Kecamatan XIV Koto dan Kepala Desa Lubuk Sanai, agar segera menyelenggarakan rapat koordinasi terbuka bersama warga untuk membahas langkah darurat pengamanan bahu jalan yang rawan kecelakaan, serta melaporkan secara transparan ke mana usulan pembangunan masyarakat disalurkan selama enam tahun terakhir. Akuntabilitas adalah hak setiap warga.

PERINGATAN TEGAS: MASYARAKAT TIDAK AKAN DIAM SAJA

Di akhir dokumen yang diserahkan tersebut, masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak meminta hal yang berlebihan — mereka hanya meminta hak dasarnya: jalan yang layak, aman, dan dapat dilalui tanpa harus takut nyawa terancam setiap harinya.

“Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya surat ini belum ada tanggapan tertulis dan langkah konkret dari pihak berwenang, maka kami tidak segan-segan akan menempuh jalur pengaduan resmi yang lebih tinggi. Kami akan menyampaikan laporan ini kepada Inspektorat Daerah, Ombudsman Republik Indonesia, dan instansi terkait lainnya, serta terus mengawal permasalahan ini secara terbuka melalui media hingga Jalan Pondok Lama benar-benar diperbaiki dengan hasil yang nyata.”

Enam tahun penantian yang panjang telah berlalu. Kini giliran pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa kehadiran mereka benar-benar untuk melayani rakyat, bukan sekadar janji di atas kertas. PPWI Bengkulu–Mukomuko bersama masyarakat Desa Lubuk Sanai berkomitmen untuk terus memantau, mengawal, dan menindaklanjuti setiap perkembangan tanggapan dari instansi terkait. Permasalahan ini tidak akan dibiarkan menguap begitu saja. Masyarakat telah bersabar cukup lama. Kini saatnya keadilan pembangunan benar-benar dirasakan, bukan hanya didengarkan lalu dilupakan.

(Redaksi / PPWI Bengkulu–Mukomuko)

In Memoriam, Somuntul Bungajalan Pasaribu Gelar Tuan Sariburaja, Perintis Kemerdekaan RI,Tokoh PNI

Penulis
Benny Juniver
-
0

Memperingati Hari Pahlawan. In Memorium, Somuntul Bungajalan Pasaribu Gelar Tuan Sariburaja, Putra Samosir, Perintis Kemerdekaan RI dan Tokoh PNI yang Dikenang Lintas Generasi

Pangururan, warta.in – Sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya ditulis melalui nama-nama besar yang dikenal secara nasional. Di berbagai daerah, terdapat tokoh-tokoh yang turut mengambil bagian dalam perjalanan panjang bangsa menuju kemerdekaan. Salah satunya adalah Somuntul Bungajalan Pasaribu, bergelar Tuan Sariburaja, putra kelahiran Samosir yang dikenal sebagai tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) pada zamannya.

Alm Somuntul Bungajalan Pasaribu merupakan seorang tokoh yang memiliki perjalanan hidup penting. Selain dikenal sebagai tokoh PNI, beliau juga merupakan pengusaha sukses pada masanya.

Atas jasa dan perannya dalam perjuangan kemerdekaan, beliau memperoleh anugerah dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pengakuan tersebut bukan sekadar penghormatan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari catatan sejarah perjuangan bangsa yang perlu diketahui oleh generasi penerus, khususnya masyarakat Samosir.

Prasasti makam menjadi saksi sejarah

Salah satu bukti sejarah yang masih dapat dilihat adalah prasasti pada makam almarhum.

Pada prasasti tersebut tertulis:

“Makam Perintis Kemerdekaan RI. Dibangun oleh Departemen Sosial. Tahun: 1996–1997.”

Prasasti tersebut menjadi dokumentasi penting mengenai pengakuan negara terhadap jasa almarhum sebagai Perintis Kemerdekaan RI.

Keberadaan makam dan prasasti ini sekaligus mengingatkan bahwa Samosir memiliki putra daerah yang turut mengambil bagian dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sejarah seperti ini tidak seharusnya berhenti menjadi cerita keluarga. Perlu ada upaya dokumentasi agar generasi muda dapat mengenal tokoh-tokoh asal Samosir yang memiliki kontribusi dalam perjalanan bangsa.

Dua putri, keturunan, dan warisan keluarga

Dalam perjalanan kehidupan keluarganya, Somuntul Bungajalan Pasaribu menikah dengan Tamelan Naibaho Sitakkaraen, dikaruniai dua orang putri.

Putri pertama bernama Rusli Aminah Pasaribu, yang menikah dengan OH Simarmata SH.

Dari pasangan ini lahir lima orang anak, yaitu:

1. Ir. Barce Mercedes Simarmata, MSc
2. Dr. drh. R. Wendeilyna Simarmata, MSi (CMed CPP CIJ CPW)
3. Teodorus Simarmata, SH, MHum
4. Dr. Edward Simarmata, SH, MTL, LLM
5. Margawati Rahayu Simarmata

Putri kedua bernama Maria Magdalena Pasaribu, yang menikah dengan Raja Patuan Sori Sinambela, cicit Raja Sisingamangaraja XII.

Dari pasangan ini lahir dua orang anak, yaitu:

1. ir Saur Sinambela.
2. Ir Raja Tonggo Tua Sinambela.

Dua garis keturunan tersebut menjadi bagian dari perjalanan sejarah keluarga Pasaribu yang terhubung dengan keluarga Simarmata dan Sinambela.

Sejarah leluhur jangan sampai hilang

Mengenang Somuntul Bungajalan Pasaribu bukan semata-mata mengenang seorang leluhur. Lebih dari itu, mengenang beliau berarti menjaga ingatan tentang perjuangan, keberanian, pengabdian, dan kontribusi putra daerah dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia.

Pengakuan sebagai Perintis Kemerdekaan RI merupakan bagian penting dari identitas sejarah keluarga dan masyarakat asalnya.

Di tengah perkembangan zaman, generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk merawat peninggalan sejarah, mengumpulkan dokumen, menelusuri arsip, dan memperkenalkan tokoh-tokoh lokal kepada masyarakat luas.

Sebab, sejarah bangsa tidak hanya dibangun oleh tokoh-tokoh yang namanya tercatat dalam buku pelajaran nasional. Sejarah juga hidup melalui perjuangan orang-orang daerah yang mungkin belum banyak dikenal generasi sekarang.

Somuntul Bungajalan Pasaribu, gelar Tuan Sariburaja, putra Samosir, pengusaha sukses dijamannya, pemilik kilang padi pertama di masa itu di Pangururan, pengusaha angkutan umum lintas daerah dijamnnya, tokoh PNI, Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.

Nama dan jasanya patut dikenang sebagai bagian dari sejarah keluarga, sejarah Samosir, dan sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

In memoriam. Somuntul Bungajalan Pasaribu gelar Tuan Sariburaja. Jasamu dikenang, sejarah diwariskan, dan keteladanan diteruskan kepada generasi berikutnya.

KETIKA KEHILANGAN ETIKA: KECERDASAN MENJADI KEBISINGAN, KEKUASAAN MENJADI KESEWENANGAN

Penulis
Penulis Medan
-
0

KETIKA KEHILANGAN ETIKA: KECERDASAN MENJADI KEBISINGAN, KEKUASAAN MENJADI KESEWENANG-WENANGAN

 

Warta.In ( Medan) – Ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada kehilangan kecerdasan, yaitu kehilangan etika. Sebab, orang yang kurang cerdas masih bisa belajar, tetapi orang yang kehilangan etika sering kali merasa dirinya paling benar, paling berkuasa, bahkan paling pantas dihormati.

Kita sedang menyaksikan sebuah ironi dalam kehidupan sosial. Banyak orang berbicara tentang moralitas, tetapi perilakunya justru mencederai nilai-nilai moral. Banyak yang mengutip ajaran agama, tetapi lupa mempraktikkan akhlak. Banyak yang mengaku berpendidikan tinggi, tetapi tidak mampu menghargai orang lain.

Pertanyaannya, untuk apa pendidikan tinggi jika adab semakin rendah? Untuk apa jabatan tinggi jika perilaku justru merendahkan martabat orang lain?

ETIKA BUKAN SEKADAR SOPAN SANTUN

Etika bukan hanya tentang bagaimana seseorang berbicara dengan bahasa yang halus, tersenyum di hadapan orang lain, atau menggunakan kata-kata yang terdengar santun.

Etika jauh lebih dalam daripada itu. Etika adalah kemampuan membedakan mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang benar dan salah, serta kesanggupan mempertanggungjawabkan setiap tindakan.

Seseorang bisa berbicara dengan sangat sopan, tetapi menyimpan niat untuk menjatuhkan orang lain. Seseorang bisa tampil religius, tetapi tidak jujur dalam menjalankan amanah. Seseorang bisa mengaku sebagai pemimpin, tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan.

Di sinilah persoalannya. Kita sering terlalu cepat menilai seseorang dari penampilan, gelar, jabatan, dan retorikanya, tetapi lupa menilai integritas serta perilakunya.

KETIKA JABATAN MENGALAHKAN KEMANUSIAAN

Salah satu wajah paling nyata dari hilangnya etika adalah ketika jabatan membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada manusia lainnya.

Jabatan yang seharusnya menjadi amanah berubah menjadi alat untuk mengendalikan. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani justru dipakai untuk menekan. Kritik dianggap sebagai ancaman, perbedaan pendapat dianggap sebagai pembangkangan, dan orang yang berani menyampaikan kebenaran dicap sebagai pembuat masalah.

Padahal, pemimpin yang beretika tidak takut dikritik. Ia memahami bahwa jabatan bukanlah mahkota untuk memerintah sesuka hati, melainkan tanggung jawab untuk memberikan keteladanan.

Jangan sampai seseorang begitu sibuk mempertahankan kehormatan jabatannya, tetapi lupa menjaga kehormatan dirinya sendiri.

PENDIDIKAN TANPA ETIKA ADALAH KEGAGALAN PERADABAN

Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat paling subur untuk menumbuhkan etika. Sekolah bukan hanya tempat mentransfer pengetahuan, mengejar angka, dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing.

Sekolah juga harus melahirkan manusia yang tahu menghormati, mampu bertanggung jawab, jujur dalam bertindak, dan memiliki kepedulian sosial.

Apa artinya siswa memperoleh nilai akademik tinggi jika terbiasa berbohong? Apa artinya seorang pendidik mengajarkan karakter jika perilakunya sendiri tidak mencerminkan keteladanan?

Pendidikan karakter tidak boleh berhenti sebagai slogan di spanduk, materi dalam modul, atau seremoni dalam kegiatan sekolah. Ia harus hadir dalam budaya sehari-hari: bagaimana guru memperlakukan siswa, bagaimana pimpinan menghargai bawahannya, dan bagaimana setiap warga sekolah menyelesaikan perbedaan.

Sebab, karakter tidak tumbuh dari banyaknya nasihat, melainkan dari keteladanan yang terus-menerus.

KEHILANGAN ETIKA ADALAH ANCAMAN BAGI PANCASILA

Kita sering berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa. Namun, bagaimana mungkin nilai-nilai Pancasila tumbuh apabila kejujuran dikalahkan kepentingan, musyawarah digantikan pemaksaan, dan persatuan dirusak oleh ego kelompok?

Pancasila tidak cukup dihafalkan. Ia harus dibumikan melalui tindakan nyata.

Menghargai martabat manusia adalah praktik etika. Berlaku adil adalah praktik etika. Menghormati perbedaan adalah praktik etika. Menjalankan amanah dengan jujur adalah praktik etika.

Dengan demikian, krisis etika bukan sekadar persoalan perilaku individu, melainkan persoalan serius dalam pembangunan karakter bangsa.

SOLUSI: ETIKA HARUS MENJADI AGENDA AKSI

Kita tidak boleh berhenti pada keluhan bahwa masyarakat semakin kehilangan etika. Harus ada langkah nyata untuk memperbaikinya.

Pertama, keluarga harus kembali menjadi sekolah pertama pembentukan karakter. Anak-anak membutuhkan contoh kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama.

Kedua, lembaga pendidikan harus menjadikan keteladanan sebagai budaya, bukan sekadar program formal. Guru, kepala sekolah, dan seluruh tenaga kependidikan harus menjadi bagian dari praktik pendidikan karakter.

Ketiga, organisasi dan lembaga publik harus membangun kepemimpinan yang berintegritas. Jabatan harus diukur melalui tanggung jawab dan pengabdian, bukan sekadar kekuasaan.

Keempat, masyarakat harus berani membangun budaya kritik yang sehat. Mengingatkan kesalahan bukan tindakan permusuhan. Justru membiarkan kesalahan demi menjaga kenyamanan adalah bentuk pembiaran terhadap kerusakan.

Kelima, nilai-nilai Pancasila dan ajaran moral harus diwujudkan dalam kebijakan, perilaku, serta tindakan yang dapat dirasakan masyarakat.

 

PENUTUP: JANGAN SAMPAI KITA PINTAR MEMBANGUN CITRA, TETAPI GAGAL MEMBANGUN MARTABAT

Pada akhirnya, ukuran kemajuan manusia bukan semata-mata seberapa tinggi pendidikannya, seberapa besar kekuasaannya, atau seberapa banyak penghargaan yang diterimanya.

Ukuran kemajuan juga terlihat dari bagaimana ia memperlakukan orang lain, bagaimana ia menggunakan kewenangannya, dan bagaimana ia bersikap ketika tidak ada orang yang mengawasinya.

Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan kehilangan rasa hormat. Kita boleh memiliki kekuasaan, tetapi jangan kehilangan kerendahan hati. Kita boleh mengejar keberhasilan, tetapi jangan mengorbankan kejujuran.

Sebab, ketika etika hilang, kecerdasan bisa menjadi alat manipulasi, kekuasaan bisa menjadi alat penindasan, dan pendidikan bisa kehilangan ruh kemanusiaannya.

Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Yang harus terus kita perjuangkan adalah lahirnya manusia berilmu yang beretika, berkuasa yang berintegritas, dan berpendidikan yang beradab.

Karena peradaban tidak runtuh hanya ketika rakyatnya kehilangan pengetahuan, tetapi juga ketika manusianya kehilangan rasa malu untuk melakukan kesalahan.(su16)

Oleh: Selamet Untung Suropati Siregar

Pemerhati Pendidikan, Anggota Gerakan Pembumian Pancasila Sumatera Utara (GPP SUMUT)

Gempar Penggerebekan di Kota Batu, Oknum Kanit Reskrim dan Kades Asal Lamongan Diamankan

Penulis
Rohmat .
-
0

Gempar Penggerebekan di Kota Batu, Oknum Kanit Reskrim dan Kades Asal Lamongan Diamankan

BATU- MALANG//Warta.In — Dugaan kasus perselingkuhan yang melibatkan oknum aparat penegak hukum dan seorang pejabat desa mendadak menjadi sorotan publik. Seorang perwira pertama kepolisian berinisial IAS bersama seorang wanita berinisial AE diamankan dari sebuah kamar hotel di kawasan Kota Batu pada Sabtu dini hari (07/11/2026) sekitar pukul 02.30 WIB.

​Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, penggerebekan tersebut diduga digagas langsung oleh istri sah dari IAS. Dalam praktiknya, sang istri tampak didampingi oleh petugas dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Batu.

​Dari data yang dihimpun, oknum IAS diketahui menjabat sebagai Kanit Reskrim di salah satu polsek di wilayah hukum Polrestabes Surabaya (Gunung Anyar).

Sementara itu, wanita berinisial AE yang berada di dalam kamar hotel bersama perwira tersebut disinyalir merupakan seorang Kepala Desa aktif yang bertugas di wilayah Kabupaten Lamongan. Selain itu, pelapor juga menyoroti adanya dugaan penggunaan pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya saat kejadian.

​Keterangan Resmi Pihak Kepolisian
​Sejauh ini, jajaran kepolisian di wilayah hukum tempat kejadian perkara masih bersikap sangat berhati-hati dalam memberikan pernyataan resmi kepada awak media guna mendalami duduk perkara secara objektif.

​Kasat PPA Polres Batu, AKP Tri Nawang Sari, saat dikonfirmasi awak media enggan memberikan komentar lebih jauh demi menghindari langkah yang mendahului kewenangan instansi terkait.

​”Langsung ke Humas saja, saya tidak berani ngomong, takut salah jawab,” tegas AKP Tri Nawang Sari.

​Senada dengan hal tersebut, Ps. Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman serta memastikan validitas informasi sebelum merilis penjelasan resmi ke hadapan publik.

​”Saya belum bisa berstatement, karena saya belum tahu kepastian info tersebut. Info itu memang harus saya pastikan dulu,” jelas Iptu M. Huda Rohman.

​Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi mendalam masih terus dilakukan kepada berbagai pihak terkait—termasuk Propam Polrestabes Surabaya, yang bersangkutan, maupun pihak manajemen hotel—guna mendapatkan kronologi yang utuh, transparan, serta menjaga prinsip perimbangan informasi.(roy)

Demi Kelancaran Dan Kurangi Laka Lantas Polsek Ngimbang Gelar Commanderwish Di Pagi Hari

Penulis
Rohmat .
-
0

Demi Kelancaran Dan Kurangi Laka Lantas, Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, Gelar Commanderwish Di Pagi Hari

LAMONGAN//Warta.In – Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono. S. H, dalam rangka melayani masyarakat melalui kegiatan Commander Wish dipagi hari, dengan beberapa personel untuk hadir memberikan pelayanan di tengah masyarakat pada jam-jam sibuk pagi hari.

Kegiatan Commander Wish di laksanakan oleh Personil Polsek Ngimnang yang di pimpin oleh Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, dan personil Polsek Ngimbang Aiptu Djudi, Aiptu Suhadi, Aipda Afis dan Brigadir Bayu

Sasaran di 2 Titik rawan kemacetan yaitu perempatan Pasar Ngimbang dan SMA Negeri 1 Ngimbang di Kecamatan Ngimbang pada Hari Selasa (10/11/2026) pukul 06.30 WIB

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K. S.I.K,yang di Wakili oleh Ipda Istiono, S.H, menjelaskan “Bahwa Commander Wish Layanan Pagi merupakan program prioritas sekaligus kebijakan utama dari Kapolres Lamongan yang bertujuan menghadirkan personel Polri secara maksimal pada pagi hari untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat”.

Dalam pelaksanaannya, personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, di antaranya kawasan rawan kemacetan, penyeberangan anak sekolah, pasar atau pusat kegiatan ekonomi, serta kawasan perkantoran.jelasnya

Kehadiran personel di lokasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan keamanan, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memulai aktivitas dan di laporkan situasi Perempatan Pasar Ngimbang dan SMP Negeri 1 Ngimbang dalam keadaan lancar

Kapolsek Ngimbang menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel.

Program Commander Wish Layanan Pagi menjadi langkah awal dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang responsif, cepat, dan Presisi melalui kehadiran nyata anggota Polri di tengah masyarakat sejak pagi hari.

Kami harap pelayanan terhadap masyarakat harus lebih maksimal. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan kegiatan layanan pagi ini.” ujarnya.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan jadikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”pungkasnya ( roy)

Polsek Ngimbang Dalam Upaya Menjaga Siskamtibmas Gelar Patroli Blue Light di Malam Hari

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Dalam Upaya Menjaga Siskamtibmas Gelar Patroli Blue Light di Malam Hari

LAMONGAN//Warta.In –Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) terus dilakukan jajaran Polsek Ngimbang. Kali ini, Personil Polsek Ngimbang Aptu Suhadi dan Brigadir Deny. S melaksanakan kegiatan sambang da Patroli Blue Light kewilayahan dengan menyambangi beberapa Obyek Vital yaitu Jalan raya poros Jomnang – Babat, SPBU Ngimbang, Pabrik Rokok R3 dan Pabrik Gula KTM yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Ngimbang, Senin(09/11/2026).

Dalam kegiatan Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana. S. Tr. K. S. I. K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono,,S.H, bahwa Personil Polsek Aipda Afis dan Aipda Novan berdialog langsung dengan petugas satpam yang sedang bertugas. Suasana komunikasi berlangsung santai dan penuh keakraban. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sekaligus mengajak petugas keamanan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan di lingkungan kerja.

Ipda Istiono, S.H,mengimbau agar petugas satpam selalu memperhatikan situasi di sekitar lokasi, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keluar masuk orang maupun kendaraan, serta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan.

Menurutnya, menjaga keamanan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk petugas satuan pengamanan yang berada di garis terdepan dalam pengawasan lingkungan kerja.ujarnya

Melalui kegiatan sambang dan Patroli Blue Light tersebut, diharapkan terjalin komunikasi dan sinergi yang semakin baik antara kepolisian dengan Petugas dan Karyawan Tersebut

Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian untuk menciptakan situasi wilayah Ngimbang yang aman, tertib, dan kondusif, pungkasnya (Roy)

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Harkamtimas Guna Cegah Guantibmas Sisir Beberapa Obyek Vital

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Harkamtimas Guna Cegah Guantibmas Sisir Beberapa Obyek Vital

LAMONGAN//Wartain.In – Guna mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan, Polsek Ngimbang Polres Lamongan mengintensifkan pengamanan wilayah melalui patroli Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) pada Senin (09/11/2026). Pukul 10.00,wib

Langkah preventif ini menyasar sejumlah objek vital dan pusat aktivitas publik di wilayah hukum Kecamatan Ngimbang

Dalam penyisiran tersebut, personel Polsek Ngimbang, Aiptu Suhadi dan Aipda Novan untuk menyisir, menyambangi titik-titik rawan seperti, Jalan raya poros Ngimbang – Jombang, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU),Terminal Ngimbang, ATM BNI dan Swalaan Awam di Kecamatan Ngimbang, Aksi ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas 3C (pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Iptu Istiono, S.H., menegaskan bahwa kehadiran petugas di lapangan bertujuan menutup niat maupun kesempatan bagi para pelaku kejahatan.

“Patroli ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan rasa aman secara nyata kepada masyarakat. Kami juga mengimbau petugas keamanan objek vital dan warga untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta segera melapor bila menemukan potensi gangguan kamtibmas,” ujarnya Iptu Istiono, S. H.

Kehadiran Anggota personel Polsek Ngimbang mendapat apresiasi dari warga sekitar. P Kardi (42) Skurity salah seorang warga yang tengah beraktivitas di sekitar lokasi patroli, mengaku lebih tenang dengan kehadiran polisi di pusat keramaian.

“Kalau sering ada patroli polisi yang lewat dan menyapa warga seperti ini, kami merasa jauh lebih tenang dan nyaman saat beraktivitas malam atau pas lagi ambil uang di ATM,” tutur Sugeng.

Seluruh rangkaian patroli Harkamtibmas berjalan lancar. Hingga kegiatan berakhir, situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Ngimbang terpantau aman, tertib, dan kondusif. [roy]

Kuasa Hukum Tegas Tolak Surat Perdamaian, Diduga Ada Tekanan dan Pengkondisian Terhadap Korban

Penulis
Rohmat .
-
0

Kuasa Hukum Tegas Tolak Surat Perdamaian, Diduga Ada Tekanan dan Pengkondisian Terhadap Korban

SURABAYA,//Warta.In – Kuasa hukum korban dalam perkara dugaan penganiayaan di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya, menyatakan sikap tegas menolak apabila surat perjanjian damai yang dibuat dalam kondisi yang dipersoalkan tersebut dijadikan dasar untuk menghentikan atau mengesampingkan proses hukum.

Dodik Firmansyah, S.H., selaku kuasa hukum, menilai proses pembuatan dan penandatanganan surat tersebut menyimpan sejumlah persoalan serius. Mulai dari dugaan tekanan terhadap pihak yang diminta menandatangani, keterlibatan anak di bawah umur sebagai saksi, ketidaklengkapan dokumen, hingga penyerahan uang sebesar Rp3 juta yang disebut sebagai kompensasi.

Menurut keterangan yang diterima dari klien, AMP (20) awalnya diajak oleh MAS (17) dengan alasan hendak pergi ke rumahnya. Namun, tanpa sepengetahuan AMP, perjalanan justru diarahkan ke kawasan Lebak Arum, dekat rumah makan Padang.

Setibanya di lokasi, AMP mengaku terkejut karena mendapati belasan orang telah menunggu. Dalam situasi tersebut, pihak keluarga terlapor diduga langsung menyodorkan surat pernyataan kepada AMP dan MAS untuk ditandatangani.

Merasa terpojok dalam situasi yang tidak diduga sebelumnya, AMP akhirnya menandatangani surat tersebut. Bahkan, MIW (14) yang masih di bawah umur turut diminta menjadi saksi.

Tidak berhenti di situ, pihak keluarga terlapor disebut menyerahkan uang sebesar Rp3 juta kepada MAS dan AMP dengan alasan sebagai biaya pengobatan dan kompensasi.
Bagi kuasa hukum, rangkaian peristiwa tersebut bukan persoalan sepele. Proses perdamaian harus diperiksa secara serius karena terdapat dugaan bahwa kesepakatan tidak lahir dari kehendak bebas para pihak.

Kuasa Hukum: Perdamaian Tidak Boleh Dibangun dengan Tekanan
Dodik Firmansyah menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh dijadikan sarana untuk menekan korban atau pihak lain agar menerima kesepakatan yang belum tentu dikehendaki secara sukarela.

“Jangan berlindung di balik selembar surat perdamaian apabila proses pembuatannya sendiri diduga dilakukan dengan tekanan. Perdamaian harus lahir dari kesadaran dan kehendak bebas, bukan karena seseorang dihadapkan pada belasan orang kemudian diminta menandatangani dokumen dalam situasi yang membuatnya merasa terpojok.”

Ia menegaskan, apabila benar terdapat tekanan, intimidasi, atau unsur penipuan dalam proses penandatanganan, maka hal tersebut harus diuji berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata mengenai cacat kehendak dalam suatu kesepakatan.

“Kami tidak akan membiarkan surat yang keabsahannya masih dipersoalkan dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Tanda tangan di atas kertas tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang telah memberikan persetujuan secara bebas.”

Anak Berusia 14 Tahun Ikut Dijadikan Saksi, Ini Menjadi Sorotan

Kuasa hukum juga memberikan perhatian serius terhadap keterlibatan MIW yang masih berusia 14 tahun sebagai saksi dalam surat perjanjian tersebut.

Menurutnya, anak tidak boleh dilibatkan begitu saja dalam proses yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum tanpa memperhatikan hak, kepentingan terbaik, dan perlindungan terhadap dirinya.

“Kami mempertanyakan siapa yang meminta anak berusia 14 tahun tersebut menjadi saksi, dalam kondisi seperti apa, apakah orang tua atau walinya mengetahui, serta apakah hak-haknya sebagai anak telah diperhatikan. Jangan sampai anak justru ditempatkan dalam situasi yang tidak dipahaminya dan kemudian dijadikan penguat sebuah dokumen perdamaian.”

Keterlibatan anak tersebut, menurut kuasa hukum, harus ditelusuri secara objektif oleh penyidik dengan memperhatikan ketentuan perlindungan anak yang berlaku.

Surat Perdamaian Dipersoalkan, Identitas dan Isinya Harus Diperiksa
Selain dugaan tekanan, kuasa hukum juga menyoroti sejumlah kekurangan dalam dokumen perjanjian damai, antara lain kolom alamat yang tidak terisi, tanggal pembuatan yang tidak jelas, serta identitas pihak yang tercantum pada bagian mengetahui yang belum disertai keterangan kapasitas atau kedudukan secara lengkap.
Menurut Dodik, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kekurangan administrasi biasa tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

“Siapa yang membuat surat itu? Kapan surat tersebut dibuat? Siapa yang menyusun isinya? Dalam kondisi apa para pihak menandatangani? Dan apa kapasitas orang yang turut membubuhkan tanda tangan? Semua harus dijelaskan. Jangan sampai dokumen yang masih menyisakan banyak pertanyaan justru dipaksakan seolah-olah telah menyelesaikan persoalan hukum.”

Ia menambahkan, keabsahan surat tersebut harus dinilai berdasarkan keseluruhan proses pembuatannya, bukan hanya keberadaan tanda tangan.

Uang Rp3 Juta Bukan Tiket untuk Menghentikan Proses Hukum
Kuasa hukum juga mempertanyakan penyerahan uang sebesar Rp3 juta yang disebut sebagai biaya pengobatan dan kompensasi.

Menurutnya, pembayaran tersebut tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab pidana.

“Jangan sampai uang Rp3 juta kemudian dijadikan alasan bahwa persoalan telah selesai. Kami ingin mengetahui dasar pemberian uang tersebut, bagaimana kesepakatannya, apakah benar diterima secara sukarela, dan apakah penyerahan uang itu disertai tekanan agar pihak tertentu menandatangani surat perdamaian.”

Dodik menegaskan bahwa persoalan ganti rugi dan pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang harus dibedakan. Perdamaian pribadi tidak otomatis menghapus dugaan tindak pidana.

Minta Polrestabes Surabaya Tidak Menghentikan Perkara Hanya karena Surat Damai
Atas berbagai persoalan tersebut, kuasa hukum meminta penyidik Polrestabes Surabaya memeriksa secara menyeluruh proses pembuatan surat perjanjian damai.

Pihaknya secara tegas meminta agar surat tersebut tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menghentikan atau mengesampingkan perkara sebelum dugaan tekanan, keterlibatan anak, serta keabsahan dokumen diperiksa.

Kuasa hukum juga meminta penyidik mendalami keterangan seluruh pihak yang hadir di lokasi, memeriksa pihak yang menyusun dan menyerahkan surat, serta mengklarifikasi penyerahan uang kompensasi.

“Jangan hanya melihat ada tanda tangan lalu menyimpulkan bahwa perkara selesai. Penyidik harus melihat bagaimana tanda tangan itu diperoleh. Apakah benar ada kesepakatan sukarela atau justru ada tekanan? Ini yang harus dibuka secara terang.”

Pernyataan Tegas Dodik Firmansyah, S.H.
“Kami tegaskan, kami MENOLAK apabila surat perdamaian tersebut digunakan untuk menutup perkara ini. Kami mempersoalkan proses pembuatannya, dugaan tekanan terhadap pihak yang menandatangani, serta keterlibatan anak di bawah umur sebagai saksi.

Kami tidak sedang mempermasalahkan perdamaian sebagai sebuah pilihan. Yang kami persoalkan adalah apabila perdamaian diduga dibangun melalui cara-cara yang tidak patut dan mengabaikan kebebasan pihak yang menandatangani.

Jangan jadikan tanda tangan sebagai alat untuk membungkam hak seseorang dalam mencari keadilan. Jangan pula menjadikan uang kompensasi sebagai alasan untuk menganggap persoalan pidana otomatis selesai.

Kami meminta Polrestabes Surabaya memeriksa persoalan ini secara serius, profesional, dan transparan. Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, kami meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami tidak akan tinggal diam. Hak-hak hukum klien kami akan tetap kami perjuangkan. Surat perdamaian bukan tameng untuk menghindari proses hukum, terlebih apabila keabsahannya sendiri masih menyisakan persoalan serius. (Roy)

123...1,697Halaman 1 dari 1,697