*Anomali Polda Sumsel: Raih Juara 1 Kompolnas Award Saat Kapoldanya Dilaporkan ke Propam*

_Oleh: Tim Advokasi Akal Sehat PPWI_

Palembang – Penyelenggaraan Kompolnas Award 2026 menyisakan noktah hitam yang memicu kontroversi publik. Di satu sisi, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) secara institusional dinobatkan sebagai peraih Juara 1 Kompolnas Award 2026. Namun, di sisi lain, penganugerahan predikat terbaik ini berbanding terbalik dengan kenyataan pahit penegakan hukum di lapangan. Di tengah kemilau piala penghargaan tersebut, Kapolda Sumsel beserta tiga pejabat utamanya justru resmi dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri akibat dugaan pembiaran tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.

Kontras yang mencolok ini memperlihatkan adanya anomali serius dalam tatanan transparansi, akuntabilitas, dan sistem penilaian lembaga pengawas kepolisian di Indonesia. Bagaimana mungkin Kompolnas secara gegabah memberikan penghargaan terbaiknya kepada lembaga yang menjadi “sarang mafia hukum” dan memelihara anggota polisi pelaku tindak pidana pemerasan?

*Ironi Penanganan Kasus Tongkang Rp30 Miliar dan Pemerasan AKP Taufik*

Gelar “terbaik” yang disematkan kepada Polda Sumsel seolah sirna jika menilik penanganan penegakan hukum dalam kasus skandal pencurian tongkang bernilai Rp30 miliar, salah satu contoh penanganan hukum paling buruk di Indonesia saat ini. Proses hukum kasus tersebut diwarnai praktik ketidakjelasan, manipulasi, hingga pemerasan yang diduga kuat dilakukan oleh oknum penyidik Polda Sumsel, AKP Taufik Ismail.

Oknum penyidik yang menangani skandal tongkang tersebut diketahui memeras korban, Sdr. Hanjono Susanto, sebesar Rp75 juta, serta melontarkan makian verbal yang tidak pantas kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Meski AKP Taufik Ismail telah menjalani sidang disiplin dan/atau kode etik pada 8 Januari 2026, hingga saat ini hasil keputusan sidang tersebut sengaja disembunyikan dan di-“pingpong” oleh antar-satuan kerja di Polda Sumsel.

Sikap saling lempar tanggung jawab antara Penyidik Provost, Kabag Wassidik (AKBP Parlindungan Lubis), hingga Kasubdit Jatanras (AKBP Muhammad Sofwan Rosyidi), serta ketidakmampuan Kapolda Sumsel Irjen Pol Shandi Nugraha dalam menertibkan bawahannya, membuktikan bahwa sistem operasional dan kinerja institusi Polda Sumsel tidak berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan internal Polri. Akibat buruknya kinerja ini, jajaran pimpinan Polda Sumsel resmi dilaporkan ke Divpropam Mabes Polri.

*Menguji Parameter Kompolnas dan Mencederai Akal Sehat*

Di tengah carut-marutnya pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah hukum Sumatera Selatan, muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat: Apa kriteria mendasar yang digunakan Kompolnas dalam menilai dan menetapkan Polda Sumsel sebagai peraih Juara 1 Kompolnas Award 2026? Indikator apa yang dipakai oleh Kompolnas hingga mengabaikan aduan masyarakat, pelanggaran etik massal, serta laporan pemerasan yang telah dilayangkan ke Propam?

Jika institusi dengan rekam jejak penanganan kasus seburuk Polda Sumsel saja berhasil meraih Juara 1, maka publik layak membayangkan betapa memprihatinkannya kinerja polda-polda lain yang berada di peringkat di bawahnya, apalagi polda yang tidak mendapatkan penghargaan sama sekali.

Secara individual, amat logis dan wajar apabila ada oknum atau personel polisi di lingkungan Polda Sumsel yang berprestasi dan mendapatkan penghargaan personal atas dedikasi mereka. Namun, memberikan penghargaan tertinggi secara institusional kepada lembaga yang terbukti melakukan pembiaran atas penindasan hak-hak warga negara adalah bentuk penghinaan terhadap akal sehat (common sense) dan nalar hukum.

Penghargaan ini memperkuat persepsi publik bahwa Kompolnas kini tak ubahnya berfungsi sebagai lembaga “pembilas” atau apoteker citra (cleansing agent) bagi aparat yang bermasalah. Muncul dugaan dan kecurigaan kuat di tengah masyarakat bahwa Kompolnas memperoleh keuntungan material atau benefit tertentu dari proses penilaian dan penganugerahan award kepada Polda-Polda di daerah, sebuah pola yang sayangnya kian jamak terlihat pada berbagai lembaga pengawas di Indonesia.

*Tinjauan Kritis Filsafat Dunia: Simulakra dan Pembusukan Lembaga*

Fenomena ironis penganugerahan penghargaan di tengah bobroknya kinerja institusi ini sangat relevan jika dibedah menggunakan pemikiran filsuf pascamodern Prancis, Jean Baudrillard (1926-2007), mengenai konsep _Simulacra and Simulation_. Baudrillard menjelaskan bahwa dalam dunia modern, simbol atau citra (image) sering kali diciptakan untuk menggantikan realitas yang sebenarnya.

Kompolnas Award dalam hal ini bertindak sebagai “simulakra” – sebuah panggung kepalsuan yang menampilkan citra keunggulan institusi untuk menutupi kebobrokan realitas hukum di lapangan. Publik disuguhi piala dan penghargaan, padahal keadilan warga negara sedang diinjak-injak.

Sementara itu, filsuf pencerahan John Locke (1632-1794) dalam bukunya _Two Treatises of Government_ menegaskan bahwa legitimasi suatu kekuasaan penegak hukum terletak pada kemampuannya melindungi hak milik, kebebasan, dan keselamatan warga. Ketika penegak hukum justru menjadi pelaku pemerasan dan menutupi kejahatan bawahannya, maka penegak hukum tersebut telah kehilangan hak moralnya untuk memerintah (_dissolution of government_).

Sejalan dengan hal tersebut, filsuf politik Hannah Arendt (1906-1975) mengingatkan bahwa kehancuran terbesar suatu bangsa dimulai ketika lembaga-lembaga pengawas kehilangan keberanian moral untuk menyuarakan kebenaran dan memilih menjadi bagian dari kompromi kejahatan birokrasi.

Kepercayaan publik terhadap kepolisian adalah modal utama dalam penegakan hukum. Ketika penghargaan diberikan secara tidak proporsional, publik akan semakin skeptis terhadap integritas lembaga kepolisian maupun lembaga pengawasnya. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dalam _The Social Contract_ menekankan bahwa legitimasi kekuasaan lahir dari kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. Jika kontrak itu dilanggar melalui praktik ketidakadilan, maka rakyat berhak mempertanyakan otoritas yang ada.

Dalam kasus Polda Sumsel, kontrak sosial antara masyarakat dan kepolisian jelas terguncang. Penghargaan Kompolnas yang tidak sejalan dengan realitas di lapangan hanya memperlebar jurang ketidakpercayaan.

Anomali Polda Sumsel yang menerima Juara 1 Kompolnas Award di tengah laporan Kapolda ke Propam, adalah cermin dari problem struktural dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Kasus tongkang Rp30 miliar menunjukkan kegagalan serius dalam menjalankan fungsi kepolisian, sementara penghargaan Kompolnas memperlihatkan lemahnya integritas lembaga pengawas.

Seperti kata Plato (428–347 SM), “keadilan berarti setiap bagian menjalankan fungsinya dengan baik.” Jika kepolisian gagal menjalankan fungsi penegakan hukum, dan lembaga pengawas gagal menjalankan fungsi pengawasan, maka keadilan tidak akan pernah terwujud. Penghargaan yang diberikan kepada Polda Sumsel bukanlah tanda prestasi, melainkan simbol dari krisis legitimasi yang semakin dalam.

Masyarakat, khususnya elemen rakyat yang tergabung dalam organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia – PPWI, kini mendesak Kapolri dan Presiden untuk mengevaluasi total keberadaan Kompolnas serta mencopot pejabat Polda Sumsel yang bermasalah demi mengembalikan marwah penegakan hukum di Indonesia. (TIM/Red)

*Ketua DPC PPWI Lampung Utara Desak KPK, BPK dan APH Periksa Dugaan Kebocoran APBD*

Lampung Utara — Dugaan persoalan pengelolaan pungutan parkir di Kabupaten Lampung Utara mendapat perhatian Ketua DPC PPWI Lampung Utara, Nopriyanto. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, dan Kepolisian melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola pungutan serta penerimaan daerah.

Namun, menurut Nopriyanto, sorotan tidak semestinya hanya tertuju pada persoalan parkir. Ia meminta pemeriksaan juga dilakukan secara menyeluruh terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, terutama apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan realisasi anggaran.

“Kalau yang kecil saja diduga dikorupsi, bagaimana yang besar? Sudah dapat ditebak,” kata Nopriyanto. Rabu, (23/9/2026)

Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan dorongan agar lembaga pemeriksa dan aparat penegak hukum tidak hanya menindaklanjuti satu persoalan, tetapi juga melakukan pemeriksaan berdasarkan data terhadap penggunaan anggaran daerah secara keseluruhan.

Desakan tersebut menyusul informasi mengenai adanya pungutan atau setoran parkir yang disebut mencapai sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan pada sejumlah titik. Informasi itu sebelumnya disampaikan praktisi hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Dr. Suwardi.

Nopriyanto mengatakan, informasi tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen, transaksi, serta mekanisme penyetoran untuk memastikan seluruh pungutan memiliki dasar hukum dan tercatat sebagai penerimaan daerah.

“Kami meminta KPK dan aparat penegak hukum lainnya tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi pemberitaan. Jika memang ada dugaan kebocoran penerimaan daerah, harus diperiksa berdasarkan dokumen, bukti transaksi, surat tugas, karcis, catatan penerimaan, dan bukti setor ke kas daerah,” ujarnya.

Pemeriksaan Anggaran Diminta Menyeluruh

Nopriyanto menilai pemeriksaan juga perlu mencakup program dan kegiatan yang menggunakan APBD Lampung Utara. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pembayaran, hingga pertanggungjawaban keuangan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

“Yang kami dorong adalah pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif. Kalau administrasinya benar, tentu harus dibuktikan dengan dokumen. Kalau ditemukan pelanggaran, silakan diproses sesuai ketentuan hukum,” katanya.

Periksa Mekanisme dan Pihak yang Terlibat

Menurut Nopriyanto, pemeriksaan terhadap persoalan parkir tidak semestinya hanya menyasar petugas di lapangan. Jika terdapat surat tugas atau dokumen yang menjadi dasar pemungutan, seluruh rangkaian administrasi perlu diperiksa, termasuk pihak yang menerbitkan, kewenangan yang diberikan, lokasi pemungutan, besaran pungutan, hingga pertanggungjawaban hasil penerimaan.

Sebelumnya, terdapat informasi mengenai surat tugas yang diduga ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara. Namun, informasi tersebut masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi kepada pihak terkait.

“Kalau ada dokumen, kewenangan, atau mekanisme administrasi yang melibatkan pejabat lain, semuanya harus diperiksa sesuai ketentuan hukum. Jangan berhenti pada pemeriksaan petugas di lapangan,” katanya.

Ia juga meminta adanya pencocokan antara potensi penerimaan parkir, jumlah pungutan, pencatatan administrasi, dan realisasi setoran ke kas daerah.

BPK Diminta Periksa Pengelolaan Penerimaan

Nopriyanto turut meminta BPK melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penerimaan daerah.

Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat selisih antara pungutan yang diterima dengan penerimaan yang tercatat dan disetorkan.

“Jika ditemukan selisih, harus jelas penyebabnya. Apakah persoalan administrasi, kelalaian, atau terdapat dugaan pelanggaran hukum. Itu harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang,” ujarnya.

Dugaan Korupsi Harus Dibuktikan

Nopriyanto menegaskan, pihaknya tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi. Menurutnya, dugaan tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi melalui pemeriksaan dan proses hukum.

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur sejumlah ketentuan mengenai tindak pidana korupsi, termasuk ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Penerapan pasal tersebut tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur pidana dan pembuktian sesuai hukum yang berlaku.

“Jangan langsung memvonis siapa pun. Tetapi dugaan yang menyangkut uang publik juga jangan dibiarkan tanpa pemeriksaan. Periksa secara profesional. Jika ada pelanggaran administratif, tindak sesuai aturan. Jika ditemukan unsur pidana, proses sesuai hukum,” tegas Nopriyanto.

Singgung Pernyataan Mahfud MD

Nopriyanto juga mengutip pernyataan Mahfud MD mengenai pentingnya penegakan hukum dalam perkara korupsi.

“Mana ada korupsi diselesaikan secara damai. Itu korupsi baru namanya kolusi,” kata Mahfud MD dalam pemberitaan Kompas.com pada 27 Desember 2024.

Mahfud juga pernah mengingatkan kepala daerah mengenai risiko korupsi dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk praktik kolutif dalam penyusunan APBD serta mark-up atau mark-down anggaran.

Bagi Nopriyanto, transparansi dan pemeriksaan independen diperlukan agar pengelolaan APBD Lampung Utara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Minta Semua Pihak Diberi Ruang Klarifikasi

Nopriyanto meminta KPK, BPK, Kejaksaan, Kepolisian, serta lembaga pengawasan terkait menindaklanjuti persoalan tersebut berdasarkan data dan bukti.

Ia juga meminta pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai mekanisme pengelolaan parkir maupun penggunaan anggaran daerah yang menjadi perhatian.

“Uang masyarakat dan uang daerah harus dapat dipertanggungjawabkan. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Tim/Red PPWI)

*Lawan Budaya “Pingpong” Birokrasi, Wilson Lalengke Resmi Laporkan Kapolda Sumsel Shandi Nugraha ke Divpropam Mabes Polri*

Jakarta – Gelombang ketidakpuasan publik terhadap bobroknya transparansi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia terus membuncah. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, yang selama ini mengadvokasi korban pemerasan, Hanjono Susanto, secara resmi melayangkan Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri di Jakarta.

Laporan resmi bernomor registrasi B/2026092300145-00001/I/WAS.2.4/2026/Divpropam tertanggal 23 September 2026 tersebut menyasar jajaran pucuk pimpinan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel). Pihak-pihak yang dilaporkan mencakup Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Shandi Nugraha, Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol. Johannes Bangun, Kabag Wassidik Ditreskrimum AKBP Parlindungan Lubis, serta Plt. Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum AKBP Muhammad Sofwan Rosyyidi.

Langkah hukum nan lugas ini ditempuh atas dugaan kelalaian fatal dalam fungsi pengawasan jabatan, pembiaran penyalahgunaan wewenang, serta praktik pengabaian terhadap pencari keadilan.

*Awal Mula Pengaduan dan Praktik Lempar Tanggung Jawab*

Skandal ini berakar dari dua laporan masyarakat yang disampaikan Wilson Lalengke ke Divpropam Polri pada 19 Maret 2025 terkait perbuatan tercela oknum penyidik Polda Sumsel, AKP Taufik Ismail. Pengaduan tersebut meliputi makian verbal tak beretika via telepon kepada Wilson Lalengke, serta dugaan pemerasan sebesar Rp75.000.000,- terhadap anggota PPWI Batam, Hanjono Susanto, dalam penanganan perkara pencurian tongkang bernilai puluhan miliar rupiah.

Meski perkara pelimpahan ini telah ditangani Bidpropam Polda Sumsel sejak 3 Juli 2025 dan AKP Taufik Ismail telah dihadapkan pada persidangan etik/disiplin pada 8 Januari 2026, hasil putusan sidang tersebut sengaja ditutupi rapat-rapat.

Kecewa dengan ketidakjelasan informasi, Wilson Lalengke dan Hanjono Susanto mendatangi Mako Polda Sumsel sebanyak tiga kali, yakni pada 31 Agustus 2026, 9 September 2026, dan 21 September 2026. Namun, bukannya mendapatkan jawaban resmi, mereka justru menjadi korban fenomena “pingpong” birokrasi. Petugas Bidpropam melempar kewenangan kepada Atasan Hukum Terperiksa (Ankum) di Wassidik dan Jatanras. Sebaliknya, saat dikonfirmasi, pejabat Ditreskrimum justru melempar kembali bola tanggung jawab tersebut ke Bidpropam.

Bahkan, upaya beraudiensi secara langsung dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol. Shandi Nugraha juga kandas dengan pelbagai dalih administratif, seperti alasan rapat daring penanganan kebakaran hutan dan lahan.

*Wilson Lalengke: “Polisi Harus Menjadi Teladan, Bukan Mafia!”*

Sikap apatis dan ketidakprofesionalan jajaran pimpinan Polda Sumsel ini memantik kemarahan mendalam Wilson Lalengke. Tokoh pers nasional ini menegaskan bahwa laporan yang ia layangkan ke Mabes Polri bukan sekadar kejengkelan pribadi karena gagal beraudiensi, melainkan gugatan atas matinya akuntabilitas institusional di tubuh polda setempat.

“Ini adalah potret buram penegakan hukum di Indonesia! Bagaimana mungkin seorang warga negara yang menjadi korban pemerasan dan penghinaan oleh oknum aparat justru di-pingpong dan diabaikan saat meminta hak transparansi atas hasil sidang etik? Jika terhadap pimpinan organisasi pers nasional saja mereka berani memperagakan budaya birokrasi yang bobrok dan saling lempar tanggung jawab, bisa kita bayangkan betapa terinjak-injaknya nasib masyarakat kecil pencari keadilan dari desa-desa dan pelosok terpencil!” tegas Wilson Lalengke dengan nada tajam, Rabu, 23 September 2026.

Wilson Lalengke mendesak agar Kapolri dan Kadivpropam Polri mengambil tindakan korektif secara radikal tanpa pandang bulu. Ia berharap proses hukum terhadap Kapolda Sumsel dan para pejabat utamanya diproses secara adil, objektif, dan terbuka guna memberikan efek jera serta menjadikannya contoh penegakan disiplin yang tidak pandang bulu, tidak memihak, dan bertanggung jawab.

“Institusi Polri dibayar oleh uang rakyat, bukan untuk melindungi oknum pemeras atau pejabat yang masa bodoh! Kami menuntut Kadivpropam Polri mencopot dan menjatuhkan sanksi terberat kepada para pimpinan Polda Sumsel yang terbukti lalai dan melindungi kejahatan bawahannya, hingga ke sanksi pencopotan dari jabatannya. Jangan sampai slogan Presisi hanya menjadi pajangan retorika tanpa makna,” tambah alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Laporan pengaduan Wilson Lalengke tersebut kini telah secara resmi ditindaklanjuti oleh Bagian Pelayanan Pengaduan (Bagyanduan) Divpropam Polri dengan melimpahkannya ke Bagian Bina Pengamanan (Bagbinpam) Biro Paminal Divpropam Polri melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) Nomor B/2026092300145-00001/I/WAS.2.4/2026/Divpropam yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Dr. Bambang Satriawan.

*Tinjauan Filsafat: Kemunduran Moral dan Kontrak Sosial*

Praktik pengabaian publik dan penyembunyian transparansi di lingkungan kepolisian ini dapat dibedah secara kritis melalui kacamata filsafat politik dan hukum dunia. Filsuf Pencerahan Inggris, John Locke (1632-1794), dalam _Second Treatise of Government_, misalnya, menyatakan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh penguasa dan aparat penegak hukum bersumber dari “kontrak sosial” dengan rakyat.

Tugas utama negara adalah melindungi hak asasi, kebebasan, dan kepemilikan (_property_) warga negara. Ketika oknum aparat melakukan pemerasan dan pimpinannya melakukan pembiaran dengan menutupi hasil kejahatan tersebut, maka kepolisian telah melakukan pelanggaran berat terhadap kontrak sosial dan kehilangan legitimasi moralnya untuk mengatur warga negara.

Sementara itu, Montesquieu (1689-1755) melalui doktrin _The Spirit of the Laws_ mengingatkan ancaman kejahatan kekuasaan tanpa kontrol (_abuse of power_). Montesquieu menegaskan bahwa setiap manusia yang memegang kekuasaan memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakannya sampai ia membentur batas. Tanpa pengawasan internal yang transparan serta keberanian memproses pimpinan tinggi yang lalai, institusi penegak hukum akan merosot menjadi sarana tirani birokrasi.

Di sisi lain, pemikir politik Hannah Arendt (1906-1975) mengintrodusir konsep _banality of evil_ (kejahatan yang dianggap lumrah). Dalam konteks birokrasi Polda Sumsel, kejahatan tidak hanya terjadi saat oknum meminta uang suap, melainkan ketika para pejabat di atasnya menganggap perilaku saling melempar tanggung jawab dan menyembunyikan putusan sidang sebagai hal biasa (_business as usual_). Hilangnya rasa bersalah dan nurani administratif inilah yang merusak sendi-sendi keadilan.

Langkah tegas Wilson Lalengke melaporkan Irjen Pol. Shandi Nugraha beserta jajarannya ke Divpropam Mabes Polri menjadi ujian krusial bagi komitmen reformasi Polri. Publik kini menunggu keberanian Divpropam Polri untuk membongkar tuntas praktik “pingpong” hukum ini demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap marwah institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (TIM/Red)

*Dugaan Pemerasan Rp75 Juta dalam Kasus Kapal Tongkang Rp30 Miliar, Kapolda Sumsel dan Tiga Pejabat Diadukan ke Propam Polri*

Sumsel — Penanganan laporan dugaan pemerasan yang menyeret seorang anggota Polri, AKP Taufik Ismail, menjadi sorotan. Perkara tersebut berkaitan dengan laporan Hanjono Susanto yang mengaku dimintai uang Rp75 juta dalam proses penanganan perkara dugaan penggelapan aset berupa kapal tongkang yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp30 miliar.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mendesak Polda Sumatera Selatan memberikan penjelasan secara transparan mengenai perkembangan laporan tersebut, termasuk hasil pemeriksaan internal terhadap AKP Taufik Ismail.

Desakan itu disampaikan setelah pihak pelapor mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai perkembangan laporan maupun hasil pemeriksaan disiplin yang disebut telah memasuki tahap persidangan.

Berdasarkan keterangan pihak pelapor, AKP Taufik Ismail diduga meminta uang sebesar Rp75 juta dengan alasan untuk biaya menghadirkan saksi ahli dalam perkara yang sedang ditangani.

Laporan dugaan pemerasan dan/atau penipuan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor STTLP/B/1451/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN, tertanggal 31 Agustus 2026.

Pihak pelapor juga menyebut pemeriksaan internal terhadap AKP Taufik Ismail telah memasuki tahap persidangan disiplin. Namun, hingga kini pelapor mengaku belum menerima informasi resmi mengenai hasil atau keputusan persidangan tersebut.

Wilson Lalengke Pertanyakan Transparansi Penanganan Perkara

Wilson Lalengke mendatangi Mapolda Sumsel pada Senin (21/9/2026) untuk mempertanyakan langsung perkembangan perkara tersebut.

Menurut Wilson, pihaknya telah beberapa kali mendatangi Polda Sumsel, tetapi belum memperoleh penjelasan yang dianggap memadai mengenai status penanganan laporan.

“Sudah tiga kali kami datang, tapi terus dioper sana-sini seperti bola pingpong, mulai dari Renmin, Wassidik, Jatanras sampai Paminal,” ujar Wilson kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Wilson juga mempertanyakan mengapa pelapor dan saksi belum mendapatkan informasi mengenai hasil proses disiplin yang disebut telah berlangsung.

“Semua mengaku tidak tahu. Kalau saksi dan pelapor saja tidak mendapatkan kejelasan mengenai hasil persidangan, ada apa ini?” katanya.

Ia meminta mekanisme pengawasan internal terhadap perkara tersebut dijalankan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

PPWI Adukan Persoalan ke Propam Polri

PPWI menyatakan telah menyampaikan pengaduan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri terkait persoalan tersebut.

Dalam pengaduan itu, PPWI juga mempersoalkan penanganan perkara di tingkat Polda Sumsel dan meminta adanya pengawasan dari tingkat pusat.

Wilson berharap status laporan, proses pemeriksaan, serta hasil penanganan perkara dapat dijelaskan secara terbuka sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Hanjono Klaim Menanggung Biaya Penanganan Perkara

Sementara itu, Hanjono Susanto mengungkapkan kekecewaannya terhadap penanganan perkara dugaan penggelapan aset yang disebut berkaitan dengan kapal tongkang bernilai sekitar Rp30 miliar.

Hanjono mengaku selama proses penanganan perkara telah menanggung sejumlah kebutuhan operasional, termasuk biaya perjalanan penyidik ke sejumlah daerah hingga luar negeri.

“Semua biaya perjalanan penyidik ke Batam, Singapura, Malaysia, bahkan biaya saksi ahli sudah saya tanggung. Tapi ujung-ujungnya kasus ini malah ditutup begitu saja tanpa ada kabar,” ungkap Hanjono.

Ia mengatakan dirinya hanya meminta kepastian hukum atas perkara yang telah dilaporkan.

“Saya cuma minta keadilan. Jangan sampai hukum di negeri ini hancur dan masyarakat terus dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Polri Bertugas Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan prinsip pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Prof. Farouk Muhammad, pernah menekankan bahwa polisi merupakan abdi masyarakat yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menempatkan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu tugas pokok kepolisian.

Dalam konteks perkara Hanjono, prinsip tersebut menjadi relevan karena pelapor mempertanyakan kepastian informasi mengenai perkembangan laporan dan proses pemeriksaan internal.

Selain itu, pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Polri telah diatur melalui Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri, yang antara lain mencakup pengaduan terkait pelayanan, perilaku anggota, penyalahgunaan tugas dan wewenang, serta proses penegakan hukum.

Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam menangani pengaduan menjadi penting agar proses pelayanan kepolisian berjalan sesuai ketentuan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Menunggu Klarifikasi Polda Sumsel

Perkara ini menjadi sorotan karena memuat dugaan permintaan uang Rp75 juta oleh seorang anggota Polri serta pertanyaan mengenai perkembangan pemeriksaan internal terhadap yang bersangkutan.

Di sisi lain, perkara yang dilaporkan Hanjono berkaitan dengan dugaan penggelapan kapal tongkang yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp30 miliar.

Publik kini menunggu penjelasan resmi Polda Sumsel mengenai status laporan polisi, hasil pemeriksaan disiplin, dasar penanganan perkara, serta langkah hukum selanjutnya. (Tim/Red PPWI)