Beranda blog

Kawal Revisi Pergub Sumsel Seismik 3D, RSA Bersama PEMKAB PALI dan DPRD Besok ke Palembang!

0

Warta.in//PALI -, Ketegasan dan komitmen tanpa kompromi kembali ditunjukkan oleh Rumah Singgah Aktivis (RSA). Besok, Kamis (30 Juli 2026), gelombang perlawanan konstitusional rakyat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bergerak masif menuju Kota Palembang. Dipimpin langsung oleh Kordinator RSA, Efran, barisan pejuang keadilan ini akan menggelar rapat koordinasi strategis bersama Tim Hukum (Lawyer) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna menuntut dan mengawal pengajuan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2017.

Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Pergub Sumsel No. 40 Tahun 2017 selama ini dinilai telah melahirkan pelbagai persoalan pelik, disharmoni, hingga mengancam ruang hidup serta hak-hak dasar masyarakat di tingkat tapak. Di bawah komando RSA, gelombang aspirasi rakyat disatukan dalam satu barisan kokoh menuntut keadilan substantif, bukan sekadar janji-janji manis di atas kertas.

Menyatukan Kekuatan: Pemda, Tokoh Masyarakat, dan Warga Terdampak Bersatu

Agenda akbar esok hari dipastikan akan dihadiri oleh barisan stakeholders penting Kabupaten PALI yang menunjukkan soliditas luar biasa dalam membela kepentingan rakyat. Berdasarkan roundown resmi, delegasi besar ini melibatkan jajaran pimpinan daerah dan legislatif, di antaranya:

• Wakil Ketua DPRD PALI: Firdaus Hasbullah, S.H., M.H.

• Assisten III Setda PALI: Haryono, S.H., M.H.

• Kabag Hukum Setda PALI: Hengki Irawan, S.H.

• Mantan Wakil Bupati PALI: Drs. H. Soemarjono

Tak hanya itu, kekuatan moral dan kontrol sosial juga diperkuat oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan dan aliansi pejuang rakyat, seperti Ketua DPD PGK PALI Syafiallah, Kordinator FPR PALI Edo Syaputra, Ketua LSM LIDIK PALI Dedi Handayani, Ketua LSM Serampuh Sonny Ternando, serta Ketua LSM GRIB JAYA Gerry Richard Kosasih.

Kepala Desa, Lurah, Ketua BPD, dan Warga Dari 9 Wilayah Terdampak Siap Bersuara

Menghadirkan representasi langsung dari lini terdepan yang merasakan dampak langsung kebijakan, delegasi dari 6 desa dan 3 kelurahan dipastikan hadir mengawal ketat proses revisi ini:

1. Desa Talang Akar (Kades, BPD, dan Perwakilan Warga)

2. Desa Suka Damai (Kades, BPD, dan Perwakilan Warga)

3. Desa Suka Maju (Kades, BPD, dan Perwakilan Warga)

4. Desa Sungai Ibul (Kades, BPD, dan Perwakilan Warga)

5. Desa Karta Dewa (Kades, BPD, dan Perwakilan Warga)

6. Desa Tambak (Kades, BPD, dan Perwakilan Warga)

7. Kelurahan Talang Ubi Timur (Lurah dan Perwakilan Warga)

8. Kelurahan Talang Ubi Utara (Lurah dan Perwakilan Warga)

9. Kelurahan Handayani Mulya (Lurah dan Perwakilan Warga)

Fasilitas Penuh dan Rute Perjuangan: Bukti Nyata RSA Bersama Rakyat

Sebagai bentuk dedikasi total, Rumah Singgah Aktivis (RSA) tidak hanya memprakarsai undangan dan konsolidasi, melainkan turut memfasilitasi penuh kebutuhan akomodasi seluruh peserta dari 9 wilayah tersebut. Mulai dari penyediaan armada transportasi Pulang-Pergi (PP) rute PALI – Palembang, hingga penyediaan konsumsi penuh selama satu hari penuh (sarapan pagi, makan siang, snack sore, hingga makan malam) dipersiapkan matang oleh RSA.

Titik kumpul keberangkatan dipusatkan di Kantor Redaksi tintamerah.co (sebelah Daun Cafe), Golf Permai, Jl. Merdeka, Handayani Mulya, dengan jadwal keberangkatan ketat mulai pukul 06.00 WIB pagi esok.

“Ini adalah pertarungan marwah dan keadilan bagi masyarakat PALI. Kami tidak akan mundur selangkah pun untuk memastikan Pergub No. 40 Tahun 2017 direvisi demi memihak kesejahteraan rakyat yang selama ini terabaikan. Besok di Palembang, suara rakyat desa dan kelurahan akan bergema dengan tegas!” — Efran, Kordinator Rumah Singgah Aktivis (RSA) PALI

Agenda Padat dan Fokus Pembahasan Tajam Setibanya di Palembang, delegasi dijadwalkan langsung melangsungkan sesi diskusi dan koordinasi intensif bersama Tim Hukum (Lawyer) Pemprov Sumsel mulai pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB. Pertemuan ini difokuskan pada penyelarasan pandangan hukum, pembedahan poin-poin krusial yang merugikan masyarakat, serta penyerahan draf atau pokok-pokok pikiran pengajuan revisi.

Publik kini menaruh harapan besar pada ketegasan sikap Pemprov Sumsel dan solidnya barisan pejuang PALI. Perjuangan esok bukan sekadar urusan administratif hukum, melainkan ujian nyata keberpihakan negara terhadap nasib rakyat di tanah kelahirannya sendiri.

Rumah Singgah Aktivis (RSA) bersama jajaran Pemda, DPRD, Kades/Lurah, BPD, dan perwakilan warga dari 6 desa serta 3 kelurahan siap bergerak menuju Palembang. Besok, Kamis (30 Juli 2026), agenda krusial dilangsungkan untuk berkoordinasi langsung dengan Tim Hukum (Lawyer) Pemprov Sumsel guna memperjuangkan pengajuan revisi Pergub Sumsel Nomor 40 Tahun 2017.

(Tim)

Home Care Jember Jemput Warga hingga Pelosok, Gus Fawait: Negara Harus Hadir di Tengah Masyarakat

0

Warta.in, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat pelayanan kesehatan melalui program Home Care Jember, layanan kesehatan jemput bola yang mulai diluncurkan pada Juli 2026. Program yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia ini bertujuan memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat hingga ke pelosok desa.

Program tersebut disosialisasikan langsung oleh Bupati Jember, Dr. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., saat kegiatan Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Rabu (29/7/2026). Sebelum menghadiri acara yang diikuti lebih dari seribu guru ngaji dan kelompok pengajian itu, Gus Fawait memimpin pelaksanaan Home Care di Desa Rowotamtu.

Dalam kegiatan tersebut, tim kesehatan mendatangi rumah warga untuk memberikan pelayanan medis kepada masyarakat miskin, lansia, ibu hamil berisiko tinggi, penyandang disabilitas, serta balita yang membutuhkan pemantauan kesehatan.

Menurut Gus Fawait, Home Care merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Warga yang kesulitan mengakses rumah sakit maupun puskesmas kini dapat memperoleh pelayanan kesehatan langsung di rumah.

“Program ini memang masih baru, tetapi manfaatnya sudah mulai dirasakan masyarakat. Semangat tenaga kesehatan, puskesmas, Dinas Sosial, hingga pemerintah desa menjadi modal besar agar layanan ini terus berkembang,” ujarnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, tim medis juga melakukan pemantauan ibu hamil berisiko tinggi dan pencegahan stunting melalui pemeriksaan tumbuh kembang balita serta edukasi gizi kepada keluarga.

Tak hanya menyentuh sektor kesehatan, Pemkab Jember juga meninjau rumah warga kurang mampu yang tidak layak huni. Bagi masyarakat yang belum bisa memperoleh bantuan BSPS karena status lahan, pemerintah menyiapkan bantuan material bangunan melalui Dinas Cipta Karya bersama pemerintah kecamatan.

Gus Fawait menegaskan, kesehatan dan kemiskinan merupakan persoalan yang saling berkaitan. Karena itu, pelayanan kesehatan langsung dari desa diharapkan mampu mencegah masyarakat jatuh miskin akibat tingginya biaya pengobatan.

Ia memastikan layanan Home Care akan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Jember, termasuk daerah pegunungan dan pelosok yang sulit diakses kendaraan roda empat. Untuk wilayah tertentu, tenaga kesehatan akan diterjunkan menggunakan sepeda motor agar pelayanan tetap menjangkau masyarakat.

“Tekad kami, masyarakat yang tidak mampu harus merasakan kehadiran dokter keluarga yang siap datang ke rumah saat dibutuhkan. Selain pelayanan kesehatan, kami juga memberikan bantuan sembako sebagai penguatan perlindungan sosial,” pungkasnya.

Kawal Revisi Pergub Sumsel, RSA dan Pemda PALI Bergerak Bersama Ke Palembang!

0

Warta.in//PALI -, Ketegasan dan komitmen tanpa kompromi kembali ditunjukkan oleh Rumah Singgah Aktivis (RSA). Besok, Kamis (30 Juli 2026), gelombang perlawanan konstitusional rakyat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bergerak masif menuju Kota Palembang. Dipimpin langsung oleh Kordinator RSA, Efran, barisan pejuang keadilan ini akan menggelar rapat koordinasi strategis bersama Tim Hukum (Lawyer) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna menuntut dan mengawal pengajuan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2017.

Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Pergub Sumsel No. 40 Tahun 2017 selama ini dinilai telah melahirkan pelbagai persoalan pelik, disharmoni, hingga mengancam ruang hidup serta hak-hak dasar masyarakat di tingkat tapak. Di bawah komando RSA, gelombang aspirasi rakyat disatukan dalam satu barisan kokoh menuntut keadilan substantif, bukan sekadar janji-janji manis di atas kertas.

Menyatukan Kekuatan: Pemda, Tokoh Masyarakat, dan Warga Terdampak Bersatu

Agenda akbar esok hari dipastikan akan dihadiri oleh barisan stakeholders penting Kabupaten PALI yang menunjukkan soliditas luar biasa dalam membela kepentingan rakyat. Berdasarkan roundown resmi, delegasi besar ini melibatkan jajaran pimpinan daerah dan legislatif, di antaranya:

• Wakil Ketua DPRD PALI: Firdaus Hasbullah, S.H., M.H.

• Assisten III Setda PALI: Haryono, S.H., M.H.

• Kabag Hukum Setda PALI: Hengki Irawan, S.H.

• Mantan Wakil Bupati PALI: Drs. H. Soemarjono

Tak hanya itu, kekuatan moral dan kontrol sosial juga diperkuat oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan dan aliansi pejuang rakyat, seperti Ketua DPD PGK PALI Syafiallah, Kordinator FPR PALI Edo Syaputra, Ketua LSM LIDIK PALI Dedi Handayani, Ketua LSM Serampuh Sonny Ternando, serta Ketua LSM GRIB JAYA Gerry Richard Kosasih.

Kepala Desa, Lurah, Ketua BPD, dan Warga Dari 9 Wilayah Terdampak Siap Bersuara

Menghadirkan representasi langsung dari lini terdepan yang merasakan dampak langsung kebijakan, delegasi dari 6 desa dan 3 kelurahan dipastikan hadir mengawal ketat proses revisi ini:

1. Desa Talang Akar (Kades, BPD, dan Perwakilan Warga)

2. Desa Suka Damai (Kades, BPD, dan Perwakilan Warga)

3. Desa Suka Maju (Kades, BPD, dan Perwakilan Warga)

4. Desa Sungai Ibul (Kades, BPD, dan Perwakilan Warga)

5. Desa Karta Dewa (Kades, BPD, dan Perwakilan Warga)

6. Desa Tambak (Kades, BPD, dan Perwakilan Warga)

7. Kelurahan Talang Ubi Timur (Lurah dan Perwakilan Warga)

8. Kelurahan Talang Ubi Utara (Lurah dan Perwakilan Warga)

9. Kelurahan Handayani Mulya (Lurah dan Perwakilan Warga)

Fasilitas Penuh dan Rute Perjuangan: Bukti Nyata RSA Bersama Rakyat

Sebagai bentuk dedikasi total, Rumah Singgah Aktivis (RSA) tidak hanya memprakarsai undangan dan konsolidasi, melainkan turut memfasilitasi penuh kebutuhan akomodasi seluruh peserta dari 9 wilayah tersebut. Mulai dari penyediaan armada transportasi Pulang-Pergi (PP) rute PALI – Palembang, hingga penyediaan konsumsi penuh selama satu hari penuh (sarapan pagi, makan siang, snack sore, hingga makan malam) dipersiapkan matang oleh RSA.

Titik kumpul keberangkatan dipusatkan di Kantor Redaksi tintamerah.co (sebelah Daun Cafe), Golf Permai, Jl. Merdeka, Handayani Mulya, dengan jadwal keberangkatan ketat mulai pukul 06.00 WIB pagi esok.

“Ini adalah pertarungan marwah dan keadilan bagi masyarakat PALI. Kami tidak akan mundur selangkah pun untuk memastikan Pergub No. 40 Tahun 2017 direvisi demi memihak kesejahteraan rakyat yang selama ini terabaikan. Besok di Palembang, suara rakyat desa dan kelurahan akan bergema dengan tegas!” — Efran, Kordinator Rumah Singgah Aktivis (RSA) PALI

Agenda Padat dan Fokus Pembahasan Tajam Setibanya di Palembang, delegasi dijadwalkan langsung melangsungkan sesi diskusi dan koordinasi intensif bersama Tim Hukum (Lawyer) Pemprov Sumsel mulai pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB. Pertemuan ini difokuskan pada penyelarasan pandangan hukum, pembedahan poin-poin krusial yang merugikan masyarakat, serta penyerahan draf atau pokok-pokok pikiran pengajuan revisi.

Publik kini menaruh harapan besar pada ketegasan sikap Pemprov Sumsel dan solidnya barisan pejuang PALI. Perjuangan esok bukan sekadar urusan administratif hukum, melainkan ujian nyata keberpihakan negara terhadap nasib rakyat di tanah kelahirannya sendiri.

Rumah Singgah Aktivis (RSA) bersama jajaran Pemda, DPRD, Kades/Lurah, BPD, dan perwakilan warga dari 6 desa serta 3 kelurahan siap bergerak menuju Palembang. Besok, Kamis (30 Juli 2026), agenda krusial dilangsungkan untuk berkoordinasi langsung dengan Tim Hukum (Lawyer) Pemprov Sumsel guna memperjuangkan pengajuan revisi Pergub Sumsel Nomor 40 Tahun 2017.

(Tim)

Polsek Lingsar Gandeng Pemdes Cegah Kejahatan, Ronda Malam dan Siskamling Kembali Diaktifkan

0

Polsek Lingsar Gandeng Pemdes Cegah Kejahatan, Ronda Malam dan Siskamling Kembali Diaktifkan

Warta.in
Lombok Barat,NTB – Polsek Lingsar terus memperkuat langkah pencegahan tindak kriminal melalui sambang dan silaturahmi di sejumlah desa. Selain mengajak masyarakat mengaktifkan ronda malam, jajaran Bhabinkamtibmas juga mempererat komunikasi dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat, guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Di Desa Giri Madua, Rabu (29/7/2026), Bhabinkamtibmas Aipda I Gede Panca Adiyana melaksanakan sambang dan silaturahmi bersama kepala desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Kegiatan difokuskan pada penguatan kemitraan, penyerapan informasi dari warga, serta penyampaian imbauan kamtibmas terkait maraknya pencurian kendaraan bermotor.

Petugas juga mengenalkan kembali layanan Call Center Polri 110, agar masyarakat lebih cepat menyampaikan laporan saat menemukan gangguan keamanan maupun membutuhkan bantuan kepolisian.

Sementara itu di Desa Batu Kumbung, Rabu (22/7/2026), Bhabinkamtibmas Aiptu Mustaan menggelar pertemuan bersama Kepala Desa, Ketua BPD, dan perangkat desa. Pertemuan tersebut membahas munculnya orang tidak dikenal, yang beberapa malam terakhir terlihat memasuki wilayah Dusun Pondok Buak.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Bhabinkamtibmas mengimbau aparat kewilayahan bersama warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai langkah pencegahan pencurian. Patroli gabungan bersama Babinsa juga dijadwalkan menyisir kawasan tersebut, guna memberi rasa aman kepada masyarakat.

Kapolsek Lingsar AKP Wiwin Widarti mengatakan, pendekatan preventif melalui komunikasi langsung dengan masyarakat, menjadi langkah efektif mencegah tindak kejahatan.

“Kami terus mengajak masyarakat menghidupkan kembali ronda malam, saling peduli terhadap lingkungan, serta segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Keamanan akan semakin kuat jika polisi dan warga berjalan bersama,” ujar AKP Wiwin.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta tidak memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan.

“Jangan ragu memanfaatkan layanan Call Center 110 saat membutuhkan bantuan kepolisian. Semakin cepat informasi kami terima, semakin cepat pula langkah penanganan bisa dilakukan,” tutup AKP Wiwin Widarti.(sr/hpm)

Perkuat Adaptasi Digital dan Pesta Rakyat, PWI Fest 2026 Jadi Agenda Tetap PWI Pusat

0

warta.in Bekasi ◊ Rabu, 29 Juli 2026

JAKARTA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mengumumkan penyelenggaraan PWI Fest 2026 yang akan digelar pada 4 – 5 Desember 2026 di Jakarta. Perhelatan nasional ini menjadi agenda strategis organisasi yang diproyeksikan sebagai event tetap tahunan PWI dan nantinya akan diselenggarakan secara berkala di berbagai kota di seluruh Indonesia.

​PWI Fest 2026 dirancang sebagai respon aktif pers nasional terhadap perubahan lanskap industri media yang dipicu oleh lompatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI) dan platform digital. Selain itu, kegiatan ini secara resmi menandai dimulainya rangkaian (Kick-Off) menuju Hari Pers Nasional (HPN) 2027 yang akan dipusatkan di Provinsi Lampung pada April 2027.

​Ketua Panitia PWI Fest 2026, Auri Jaya, menjelaskan bahwa PWI Fest menggabungkan dua misi utama: penguatan kapasitas pekerja media dan kolaborasi sosial bersama masyarakat.

​”Selain menggelar workshop dengan pemateri dari platform-platform global seperti TikTok, Meta, dan Google, kita juga menggelar UMKM Festival. PWI Fest 2026 selain sebagai ajang untuk meng-upgrade kemampuan pekerja pers menyikapi perkembangan digital dan AI, tetapi juga sebagai arena untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat,” ujar Auri Jaya.

​Rangkaian acara PWI Fest 2026 meliputi Workshop Jurnalisme Digital & AI (membahas Mobile Journalism, verifikasi data/OSINT, hingga keamanan digital) yang melibatkan 250–500 wartawan, editor, dan content creator. Selain itu, acara dimeriahkan dengan UMKM Festival, Kompetisi E-Sports, serta Panggung Hiburan Rakyat melalui sinergi bersama Pemerintah, BUMN, Swasta, dan Platform Digital.

​Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pers nasional saat ini berada dalam tantangan berat akibat pesatnya disrupsi teknologi digital dan AI. Menurutnya, PWI Fest 2026 hadir untuk menjawab tantangan tersebut secara nyata.

​”Perkembangan Artificial Intelligence dan ekosistem digital hari ini telah mengubah peta industri media secara fundamental. Pers Indonesia tidak boleh gagap, ragu, atau sekadar menjadi penonton. Melalui PWI Fest 2026, PWI mengambil langkah konkret untuk memastikan pekerja pers kita memiliki kapasitas, keterampilan teknis, dan pemahaman etis yang kuat agar mampu memimpin di era transformasi AI,” tegas Akhmad Munir.

​”Namun, transformasi teknologi tidak boleh mencabut pers dari akarnya. Pers yang kuat adalah pers yang tetap relevan dan menyatu dengan rakyat. Karena itu, PWI Fest tidak hanya kita desain sebagai ruang diskusi akademik atau pelatihan redaksi, tetapi juga sebagai ruang terbuka melalui UMKM Festival dan pesta rakyat. Ini adalah bentuk konsolidasi nasional antara masyarakat pers, pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan platform global dalam membangun industri media Indonesia yang independen, adidaya secara ekonomi, serta terus bermanfaat bagi bangsa,” tambahnya.

(Alpin A.S)

Gubernur dan Ketum Kadin Kolaborasi Investasi, Anindya Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi NTB 13,24 Persen

0

Gubernur dan Ketum Kadin Kolaborasi Investasi, Anindya Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi NTB 13,24 Persen

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat memperkuat kolaborasi untuk mendorong investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut mengemuka seiring apresiasi Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, terhadap capaian pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,24 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Kesepakatan itu mengemuka dalam Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi NTB Masa Bakti 2025–2030 di Prime Plaza Hotel, Mataram, Rabu (29/7/2026).

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun iklim investasi yang sehat, memperkuat sektor-sektor produktif, serta mempercepat transformasi ekonomi daerah agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi NTB terus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi dunia usaha dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat kemitraan, serta memberikan kepastian bagi para investor.

“Saya ingin menciptakan suasana yang benar-benar mendukung dunia usaha. Silakan teman-teman Kadin memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia untuk kegiatan maupun pertemuan dengan mitra bisnis,” ujar Miq Iqbal.

Di tengah dinamika ekonomi global, lanjutnya, tantangan tidak boleh dipandang sebagai hambatan, melainkan peluang untuk melakukan transformasi ekonomi melalui inovasi dan penguatan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif.

“Daripada terus fokus pada krisis, lebih baik kita fokus mencari peluang yang muncul dari setiap tantangan. Dunia sedang berubah dan cara berpikir kita juga harus berubah,” katanya.

Gubernur menjelaskan bahwa arah pembangunan ekonomi NTB kini semakin bertumpu pada fondasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selain industri pengolahan dan pariwisata, sektor pertanian, agrobisnis, agromaritim, agroforestri, industri garam, serta ketahanan pangan diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Ia mengungkapkan, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB telah mencapai 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) mencapai 135, menunjukkan meningkatnya produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

“Saya mengajak dunia usaha menjadikan sektor pertanian, agribisnis, agromaritim, agroforestri, dan ketahanan pangan sebagai peluang investasi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga terus memperkuat akses pembiayaan UMKM dan mengembangkan model koperasi multipihak yang menghubungkan petani, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, distributor, hingga pasar dalam satu ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, memberikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi NTB yang dinilainya sebagai salah satu yang paling berkualitas di Indonesia.

“NTB adalah daerah dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Indonesia. Ini harus kita syukuri dan kita beri apresiasi kepada pemerintah daerah beserta seluruh pelaku usaha yang telah bekerja keras,” katanya.

Menurut Anindya, pertumbuhan ekonomi NTB tidak hanya ditopang oleh satu sektor, tetapi tumbuh secara seimbang melalui industri pengolahan, pertambangan, pariwisata, pertanian, dan berbagai sektor produktif lainnya. Struktur ekonomi yang semakin beragam tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB yang membangun kolaborasi dengan Bali dan Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat konektivitas pariwisata, mengembangkan wellness tourism, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah.

Menurutnya, Kadin Indonesia siap mempromosikan berbagai potensi investasi NTB melalui jejaring internasional yang dimiliki, termasuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada investor dan mitra bisnis global.

Dalam pandangannya, terdapat tiga sektor strategis yang perlu terus diperkuat bersama, yakni perdagangan, pekerja migran, dan UMKM. Penguatan ketiga sektor tersebut harus dibarengi dengan pembangunan yang berkelanjutan dan kepastian regulasi agar mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan kemudahan, tetapi juga kepastian. Kepastian hukum, kepastian perizinan, dan kepastian regulasi menjadi kunci untuk menarik investasi,” tegasnya.

Ketua Kadin NTB, H. Faurani, menegaskan kepengurusan baru siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM dan wirausaha baru, sekaligus menghimpun berbagai aspirasi dunia usaha sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan yang semakin berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pelantikan kepengurusan Kadin NTB periode 2025–2030 menjadi momentum memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah dan dunia usaha. Kesamaan visi Pemerintah Provinsi NTB dan Kadin Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperluas kesempatan kerja, memperkuat sektor-sektor produktif, dan meningkatkan daya saing daerah diharapkan mampu menjadikan NTB sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.(sr/dkisntb)

 

HalalMu Branch Office Subang Buka Layanan Pendampingan Sertifikat Halal

0

HalalMu Branch Office Subang Buka Layanan Pendampingan Sertifikat Halal

Warta In Jabar, Subang, 29 Juli 2026 – HalalMu Branch Office Subang secara resmi membuka layanan pendampingan pengurusan Sertifikat Halal bagi para pelaku usaha di Kabupaten Subang dan sekitarnya. Kehadiran layanan ini merupakan bentuk komitmen untuk memberikan pendampingan yang profesional, berkualitas, serta berorientasi pada kepastian proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Branch Manager HalalMu Subang, Iqbal Maulana, menegaskan bahwa sertifikasi halal saat ini telah menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku usaha. Selain memberikan kepastian bagi konsumen, sertifikat halal juga meningkatkan kredibilitas, daya saing, dan nilai tambah produk di tengah berkembangnya industri halal nasional maupun global.

“Pada tanggal 29 Juli 2026, HalalMu Branch Office Subang menyatakan siap memberikan layanan pendampingan sertifikasi halal dengan standar profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan yang terjamin. Kami berkomitmen mendampingi setiap pelaku usaha mulai dari tahap konsultasi, pemenuhan persyaratan, pendaftaran, hingga sertifikat halal diterbitkan. Fokus kami adalah memberikan pelayanan yang efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” ujar Iqbal Maulana.

Menurut Iqbal, masih banyak pelaku usaha yang memiliki produk berkualitas namun terkendala dalam memahami mekanisme pengurusan sertifikasi halal. Oleh karena itu, HalalMu Branch Office Subang hadir sebagai mitra pendamping yang memberikan edukasi, konsultasi, serta pendampingan secara komprehensif agar proses sertifikasi dapat berjalan dengan lebih mudah, cepat, dan sesuai prosedur.

HalalMu Branch Office Subang melayani pendampingan Sertifikat Halal bagi berbagai jenis usaha, di antaranya Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis), restoran, rumah makan, kedai, kafe, catering, bakery, UMKM makanan dan minuman, industri pangan rumah tangga, serta berbagai sektor usaha lainnya yang memerlukan Sertifikat Halal.

Dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan, HalalMu Branch Office Subang berkomitmen menjadi mitra terpercaya bagi pelaku usaha dalam mewujudkan produk yang memiliki jaminan halal dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh pendampingan pengurusan Sertifikat Halal, dapat langsung menghubungi:

HALALMU BRANCH OFFICE SUBANG

Branch Manager: Iqbal Maulana

WhatsApp: 0895-0712-0053

“Profesional dalam Pendampingan, Unggul dalam Pelayanan, Terpercaya dalam Mewujudkan Sertifikasi Halal.”

*WARGA BUNGUS BARAT ALAMI KRISIS AIR LEBIH DUA TAHUN, FITRA YEDI SIAP TEMUI LANGSUNG WALI KOTA PADANG*

0

“WARGA BUNGUS BARAT ALAMI KRISIS AIR LEBIH DUA TAHUN, FITRA YEDI SIAP TEMUI LANGSUNG WALI KOTA PADANG.

PADANG, 28 JULI 2026 – Suatu ironi mendalam tengah dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Meskipun wilayah tersebut dilintasi oleh Sungai Batang Timbulun yang memiliki debit air cukup besar dan melimpah, namun ribuan warga justru masih merasakan kesulitan luar biasa dalam memperoleh akses air bersih yang layak melalui pelayanan resmi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) atau yang sebelumnya dikenal sebagai PDAM. Keluhan ini bukanlah peristiwa yang baru terjadi, melainkan telah berlangsung terus-menerus selama lebih dari dua tahun tanpa ada solusi nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Selama kurun waktu yang panjang tersebut, aliran air yang masuk ke dalam jaringan perpipaan rumah tangga warga berjalan sangat tersendat, lemah, dan sering kali terputus sama sekali. Tak jarang, dari keran yang dibuka yang muncul hanyalah hembusan angin, bukan air yang diharapkan warga untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai laporan dan keluhan telah disampaikan masyarakat kepada petugas maupun jajaran manajemen Perumda Air Minum setempat, namun hingga saat ini belum ditemukan langkah perbaikan yang tuntas dan berkelanjutan. Bahkan, respons yang disampaikan justru terasa melepas tanggung jawab, di mana pihak pengelola menyarankan agar warga memasang pompa jetpam secara mandiri untuk mendapatkan air, seolah hak pelayanan dasar yang seharusnya diterima telah beralih menjadi beban yang harus ditanggung sendiri oleh masyarakat.

Kondisi yang semakin memprihatinkan itu menjadi semakin berat dirasakan warga, sebab di tengah pelayanan yang jauh dari harapan, penagihan tagihan rekening air tetap berjalan rutin dan teguh dilaksanakan. Masyarakat tetap diwajibkan melunasi kewajiban pembayaran sebagaimana mestinya, padahal hak yang seharusnya mereka terima tidak diperoleh secara layak. Bahkan, dalam satu sistem pembayaran yang terintegrasi, biaya pengelolaan sampah pun ikut tertagih bersamaan dengan tagihan air, tanpa disertai kejelasan pemulihan kualitas pelayanan air bersih yang menjadi hak dasar setiap warga negara.

Merespons kegelisahan yang meluas dan keluhan yang terus bergema dari masyarakat, Ketua Umum Pro Gerakan Nasional, Fitra Yedi, menyikapi permasalahan ini dengan sikap tegas dan kepedulian yang mendalam. Ia menyatakan tidak akan membiarkan hal ini berlarut-larut tanpa kejelasan, sehingga berkomitmen untuk mendatangi langsung Wali Kota Padang guna menyampaikan aspirasi dan keluhan warga secara lengkap, baik secara lisan maupun melalui dokumen tertulis yang disusun secara rapi dan terperinci.

Langkah ini diambil agar pimpinan daerah dapat segera mengetahui secara langsung kondisi riil yang terjadi di lapangan, sekaligus memberikan arahan dan perintah yang tegas kepada jajaran pimpinan Perumda Air Minum untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, perbaikan sistem distribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh di wilayah Bungus Barat. Fitra Yedi menegaskan bahwa keberadaan sungai yang besar dan dekat dengan pemukiman seharusnya menjadi keunggulan yang memudahkan penyediaan air bersih, bukan justru menjadi bukti lemahnya manajemen pelayanan publik.

“Sungai Batang Timbulun alirannya begitu besar dan mengalir tepat di dekat wilayah kami, namun rakyat justru menderita kekurangan air bersih. Lalu apa makna dan fungsi Perumda Air Minum jika akhirnya warga justru disuruh memasang pompa sendiri untuk mengambil air? Kami akan menemui Wali Kota Padang agar persoalan ini segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan cepat. Jangan sampai rakyat dipaksa membayar dengan biaya yang tidak ringan, namun hak pelayanan yang seharusnya diterima tidak terpenuhi sebagaimana mestinya,” tegas Fitra Yedi dengan nada yang lugas namun tetap santun dan berwibawa.

Melalui pernyataan ini, Pro Gerakan Nasional mendesak seluruh pihak yang berwenang agar segera menempatkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Masalah penyediaan air bersih yang merupakan hak dasar manusia dan urusan vital bagi kehidupan warga harus segera dituntaskan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar serta ketidakpercayaan yang mendalam terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Padang. Pemberitaan ini disusun berdasarkan fakta yang diterima dan tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi konfirmasi serta penjelasan dari pihak terkait guna menjunjung tinggi asas keberimbangan dan kebenaran informasi.

(Tim Liputan HD)
Sumber:BM

*WILSON LALENGKE TEGASKAN: “LONDO IRENG” BUKAN UNTUK JURNALIS DAN LSM*

0

WILSON LALENGKE TEGASKAN: ISTILAH “LONDO IRENG” BUKAN UNTUK JURNALIS DAN LSM, MELAINKAN BAGI PENGUASA YANG MENINDAS RAKYATNYA SENDIRI.

JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, M.A., mengemukakan pandangan kritis, berimbang, dan mendalam terkait penggunaan istilah “Londo Ireng” yang baru-baru ini disampaikan dalam pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, pelekatan istilah tersebut terhadap kalangan jurnalis maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah hal yang tidak tepat, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman luas, serta mengaburkan makna sejarah dan nilai demokrasi yang sesungguhnya.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan secara resmi dalam sebuah rilis pers tertulis yang disebarkan dari Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2026. Dalam uraiannya, Wilson Lalengke menjabarkan bahwa istilah “Londo Ireng” memiliki akar sejarah dan makna politis yang sangat mendalam, yang sejak awal tidak pernah dimaksudkan untuk merujuk pada insan pers maupun elemen masyarakat sipil. Secara hakikat, istilah tersebut secara historis menggambarkan kelompok pribumi yang telah memperoleh kekuasaan, namun kemudian bertindak sewenang-wenang, memperlakukan rakyatnya sendiri dengan cara yang serupa dengan perilaku penjajah masa lalu, merampas hak-hak rakyat, serta menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya di atas kepentingan umum.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa makna tersebut sangat jauh berbeda dengan peran dan fungsi yang diemban oleh jurnalis maupun LSM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama ini, kedua elemen tersebut berdiri sebagai mitra demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, mengawasi jalannya pemerintahan, mengungkap fakta yang tersembunyi, serta menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat yang sering kali tidak terwakili. Menurutnya, melabeli kelompok yang berjuang menjaga kebenaran dan keadilan dengan sebutan yang seharusnya ditujukan bagi penindas, bukan saja melenceng dari konteks sejarah, melainkan juga berpotensi mereduksi dan melemahkan peran strategis pers serta organisasi masyarakat sipil sebagai pilar demokrasi yang keempat.

Wilson Lalengke juga mengaitkan pandangan ini dengan pemikiran tokoh besar bangsa dan filsafat universal yang menjadi landasan etika bernegara. Ia mengingatkan kembali bahwa Bapak Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, adalah tokoh yang pertama kali melontarkan istilah “Londo Ireng” dalam konteks mengingatkan para pemimpin bangsa agar tidak berubah menjadi penindas setelah memegang kekuasaan. Istilah itu digunakan Bung Karno sebagai peringatan keras agar para pemimpin tidak melupakan asal-usulnya, tidak berubah sikap seolah menjadi penjajah bagi rakyat yang telah mempercayainya.

Selain itu, dalam menegaskan landasan moral pernyataannya, ia juga merujuk pada pemikiran filsuf besar Jean-Jacques Rousseau yang menguraikan kontrak sosial antara penguasa dan rakyat, di mana kekuasaan sesungguhnya berasal dari rakyat dan hanya boleh digunakan untuk kesejahteraan rakyat semata. Hal ini diperkuat pula dengan pemikiran Immanuel Kant mengenai kewajiban moral mutlak seorang pemimpin untuk senantiasa bertindak berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan, bukan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Berdasarkan seluruh landasan sejarah, hukum, dan filsafat tersebut, Wilson Lalengke menegaskan dengan tegas dan lugas: istilah “Londo Ireng” adalah sebutan yang paling tepat ditujukan bagi para penguasa yang menyalahgunakan wewenang, mengkhianati amanat rakyat, serta bertindak menindas dan merugikan kepentingan umum demi keuntungan pribadi atau golongan. Sementara itu, jurnalis dan LSM harus tetap ditempatkan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat sipil yang berhak, berkewajiban, dan berperan penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta keluhuran penyelenggaraan negara.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali pada pemahaman yang benar dan jernih, agar tidak terjadi kekeliruan persepsi yang dapat memecah belah persatuan maupun melemahkan peran-peran kontrol yang sangat dibutuhkan agar pemerintahan berjalan benar, adil, dan bermanfaat bagi segenap rakyat Indonesia. Pemberitaan yang berimbang, objektif, dan berpegang pada fakta, serta kritik yang membangun dari masyarakat sipil, bukanlah bentuk perlawanan yang tidak beralasan, melainkan bagian dari proses demokrasi yang sehat untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada pada rel yang benar.

Sikap ini disampaikan dengan tetap menjunjung tinggi norma kesopanan, kaidah jurnalistik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, semata-mata demi meluruskan pemahaman bersama dan menjaga keluhuran nilai-nilai bernegara yang kita cintai.

(Tim Redaksi Pewarta Warga)

Musda VII LVRI NTB Digelar, Wakapolda Ajak Rawat Nilai Perjuangan Veteran

0

Musda VII LVRI NTB Digelar, Wakapolda Ajak Rawat Nilai Perjuangan Veteran

Warta.in
Mataram,NTB — Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., Selasa (28/7/2026), menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) VII DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi NTB Tahun 2026. Agenda berlangsung mulai pukul 09.00 Wita di Ballroom Lombok Raya Hotel, Kota Mataram.

Kehadiran Wakapolda NTB memberi dukungan penuh forum organisasi veteran sebagai wadah memperkuat kebersamaan, menjaga semangat perjuangan, serta mempererat sinergi lintas elemen demi kemajuan daerah. Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi para veteran selama mengabdi untuk bangsa dan negara.

“Semangat juang para veteran menjadi teladan bagi generasi penerus. Sinergi bersama LVRI akan terus kami jaga demi memperkuat persatuan, keamanan, serta nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya.

Musda VII DPD LVRI Provinsi NTB menjadi momentum penting untuk menyusun langkah organisasi pada periode berikutnya, sekaligus memperkuat kontribusi para veteran dalam pembangunan daerah. Kegiatan berlangsung tertib, penuh keakraban, serta dihadiri berbagai unsur pemerintah, TNI, Polri, dan jajaran LVRI se-NTB.

“Musda ini tidak sekadar memilih kepengurusan baru, tetapi juga menjadi ruang memperkuat komunikasi, menjaga semangat persaudaraan, serta mewariskan nilai perjuangan kepada generasi muda,” ungkap Brigjen Hari.

“Polda NTB siap terus bersinergi bersama LVRI demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Nusa Tenggara Barat,” tutup Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K.(sr/hpntb)