*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*

Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan pada 29 Desember 2023, enam orang pelaku pengeroyokan yang diduga merupakan pedagang minuman keras (miras) beserta kawanannya, masih bebas menghirup udara segar tanpa status tersangka.

Peristiwa biadab ini bermula saat Ivan menjalankan tugas jurnalistiknya pada Kamis, 28 Desember 2023. Ia bermaksud melakukan investigasi dan konfirmasi terkait peredaran miras di sebuah warung di Blok Sawala, Desa Kadipaten. Namun, niat baik untuk menyajikan informasi bagi publik tersebut justru dibalas dengan kekerasan fisik yang brutal. Ivan dikeroyok, dipukul di bagian wajah dan kepala hingga mengalami luka bengkak, bahkan sempat dilempari botol miras saat berusaha menyelamatkan diri.

Laporan polisi dengan nomor LP / B / 531 / XII / 2023 / SPKT / POLRES MAJALENGKA / POLDA JABAR seolah menjadi tumpukan kertas tak bermakna di meja penyidik. Meskipun jabatan Kapolres Majalengka telah berganti sebanyak tiga kali, dari AKBP Indra Novianto, AKBP Willy Andrian, hingga kini AKBP Rita Suwadi, kasus ini tetap membeku. Enam surat konfirmasi dari berbagai organisasi kewartawanan pun tak satu pun mendapatkan respons resmi dari pihak kepolisian.

*Polres Majalengka Jangan Menguji Kesabaran Rakyat!*

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., meledak dalam amarah saat mengetahui anggotanya diperlakukan secara tidak adil oleh sistem hukum di Majalengka. Baginya, mandeknya kasus ini selama dua tahun adalah bukti nyata dari kegagalan institusi dalam memberikan perlindungan bagi pencari keadilan.

“Saya mengutuk keras pengeroyokan biadab terhadap Ivan Afriandi! Ini bukan sekadar penganiayaan biasa, ini adalah serangan terhadap kemerdekaan pers dan hak warga negara untuk mendapatkan informasi. Sangat memalukan jika Polres Majalengka tidak mampu menangkap enam orang pedagang miras dalam waktu dua tahun. Apakah mereka begitu kuat hingga polisi takut, atau ada oknum yang sengaja bermain mata dengan para kriminal?” tegas Wilson Lalengke dari Jakarta dengan nada geram, Sabtu, 11 April 2026.
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengevaluasi kinerja jajaran di Polres Majalengka dan Polda Jawa Barat. “Saya menuntut agar kasus ini diproses segera! Jika Polres Majalengka tidak mampu menetapkan tersangka dalam waktu dekat, maka patut dicurigai ada ‘bobrok mental’ di sana. Jangan salahkan masyarakat jika muncul persepsi bahwa Polres Majalengka mendukung peredaran miras. Tangkap pelaku pengeroyokan itu sekarang juga atau akui saja bahwa kalian gagal menjadi pelindung masyarakat!” ujar Wilson Lalengke.

*Keadilan yang Tertunda adalah Ketidakadilan*

Dalam kacamata filsafat hukum, apa yang dialami oleh Ivan Afriandi adalah bentuk nyata dari penderitaan akibat absennya kehadiran negara. Seorang filsuf kenamaan Inggris, William E. Gladstone (1809-1898), pernah berujar: “Justice delayed is justice denied” (Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak atau tidak bisa diterima atau merupakan ketidakadilan). Ketika proses hukum memakan waktu bertahun-tahun tanpa kepastian, maka hakikat keadilan itu sendiri telah mati.

Filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-1804), dalam teorinya tentang hukum menekankan pentingnya Categorical Imperative, yakni bahwa hukum harus ditegakkan sebagai kewajiban moral tanpa syarat. Bagi Kant, membiarkan pelaku kejahatan bebas adalah penghinaan terhadap rasionalitas dan martabat manusia. Jika polisi membiarkan pengeroyok jurnalis berkeliaran, mereka secara tidak langsung telah mengizinkan kejahatan menjadi “hukum” baru di masyarakat.

Selain itu, filsuf Inggris lainnya, John Locke (1632-1794), dalam konsep Social Contract menjelaskan bahwa rakyat menyerahkan mandat keamanan kepada negara agar hak-hak mereka terlindungi. Ketika negara (melalui polisi) gagal menangkap pelaku kekerasan di tengah laporan yang sudah jelas, maka kontrak sosial tersebut telah dikhianati. Masyarakat Majalengka kini berada dalam kondisi “State of Nature” versi Thomas Hobbes (1588-1679), di mana yang kuat memangsa yang lemah karena penegak hukumnya hanya diam membisu.

*Ujian bagi Kredibilitas Polri*

Diamnya Polres Majalengka terhadap enam surat konfirmasi organisasi pers bukan hanya masalah administrasi, melainkan cerminan arogansi birokrasi. Publik kini menunggu langkah nyata dari AKBP Rita Suwadi sebagai Kapolres saat ini. Apakah ia akan melanjutkan “tradisi diam” pendahulunya, ataukah ia memiliki nyali untuk membersihkan sisa-sisa ketidakadilan ini?

Keadilan untuk Ivan Afriandi adalah ujian bagi kredibilitas Polri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jika jurnalis yang dilindungi undang-undang saja bisa dikeroyok dan kasusnya diabaikan selama tiga periode Kapolres, lantas bagaimana nasib rakyat kecil lainnya? Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada janji; ia harus hadir dalam wujud borgol yang melingkar di pergelangan tangan para pelaku. (TIM/Red)

*Sinergi Strategis BSSN dan BNN: Perkuat Keamanan Siber demi Indonesia Bersih Narkoba*

JAKARTA – Suasana penuh keakraban dan kesungguhan menyelimuti pertemuan bersejarah yang berlangsung di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Pada kesempatan yang penuh makna tersebut, Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, dengan penuh keramahan menerima kunjungan kerja resmi dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto.

Pertemuan strategis ini bukan sekadar silaturahmi institusional semata, melainkan merupakan sebuah langkah monumental yang menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memperkokoh jalinan kerja sama dan sinergi yang solid antara kedua lembaga. Fokus utama dari pertemuan ini tertuju pada dua hal krusial, yakni upaya menjaga kedaulatan dan keamanan ruang siber nasional, serta dukungan maksimal terhadap program besar Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika, atau yang lebih dikenal dengan sebutan P4GN.

Di tengah derasnya arus transformasi digital yang melanda dunia saat ini, tantangan dan ancaman kejahatan siber kian hari kian bertambah kompleks, canggih, dan seringkali melintasi batas-batas negara. Menyadari hal tersebut, BSSN menegaskan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk senantiasa hadir memberikan perlindungan. Melalui keahlian dan teknologi yang dimiliki, BSSN siap memberikan dukungan teknis yang handal, layanan keamanan siber yang tangguh, serta sistem persandian yang andal. Hal ini dilakukan demi memastikan seluruh operasional dan aktivitas BNN berjalan dalam kondisi yang aman, terlindungi, dan optimal.

Di sisi lain, pihak BNN menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Mereka menegaskan betapa pentingnya implementasi kerja sama ini agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek vital, mulai dari penguatan keamanan data dan informasi, penyediaan layanan sertifikat elektronik, hingga upaya bersama dalam meningkatkan literasi masyarakat. Tidak hanya mengenai keamanan di dunia maya, tetapi juga kesadaran kolektif dalam mencegah bahaya narkotika yang mengancam generasi bangsa.

Melalui kolaborasi yang kokoh ini, harapan besar pun terpatri. Diharapkan sinergi ini mampu mewujudkan kedaulatan ruang siber yang tak tertembus, sekaligus menjadi pilar kuat dalam mendukung terciptanya visi mulia: Indonesia Bersih Narkoba, Indonesia Bersinar.

(TIM/RED)

#BSSN
#BNN
#KeamananSiber
#P4GN
#IndonesiaBersinar

*BNN DAN BPOM SEPAKAT PERBARUI KERJA SAMA HADAPI ANCAMAN NARKOTIKA*

Warta.in – Di tengah semakin kompleksnya ancaman narkotika, BNN mengambil langkah proaktif dengan memperkuat kemitraan strategis bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi antara pimpinan kedua lembaga yang berlangsung di Gedung Garuda, Kantor Pusat BPOM, Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/4).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa perubahan pola peredaran narkotika di Indonesia telah berkembang sangat cepat dan semakin sulit dideteksi.

“Narkotika di Indonesia sudah berubah sangat cepat, tidak lagi hanya heroin atau ekstasi, tetapi saat ini telah berkembang menjadi bentuk cair, sintetis, hingga tersamarkan dalam media rokok elektrik,” ujarnya.

Menurut Kepala BNN RI, untuk dapat mengatasi kondisi tersebut dibutuhkan penguatan regulasi yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh BNN, melainkan harus melalui sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin selama ini, namun tentu masih banyak hal yang perlu didiskusikan dan diperkuat bersama,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi berbasis data ilmiah. Kepala BPOM menegaskan bahwa setiap kebijakan yang nantinya diambil akan didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif.

Kedua pihak pun sepakat untuk memperbarui nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat landasan hukum kerja sama serta mendorong kolaborasi secara lebih luas. (TIM/RED)

#warondrugsforhumanity