Oleh, DR. Suriyanto .,SH.,MH.,M.Kn*)
Warta.in, Bogor – Gempa bisa direnovasi. Tsunami bisa surut. Gunung meletus bisa dingin kembali. Banjir bisa kering. Tapi ketika sebuah bangsa dipimpin oleh pemimpin yang bodoh dan jahat, maka kerusakannya tidak akan pulih dalam satu generasi. Itulah ujian terbesar bagi rakyat Indonesia hari ini.
Bencana alam hanya merusak fisik. Ia merobohkan rumah, memutus jembatan, menenggelamkan sawah. Namun setelah itu, rakyat bergotong royong membangun kembali. Bencana justru melahirkan solidaritas. Sementara pemimpin yang bodoh dan jahat merusak sesuatu yang jauh lebih dalam, ia merusak akal sehat, moral, dan harapan sebuah bangsa.
Pemimpin bodoh adalah pemimpin yang tidak paham masalah rakyat, namun merasa paling paham. Ia membuat kebijakan bukan berdasarkan data, melainkan berdasarkan bisikan. Ia tidak membaca, tidak mendengar, tapi gemar memutuskan. Setiap keputusannya melahirkan masalah baru yang lebih besar dari masalah yang ingin ia selesaikan.
Lihatlah bagaimana kebijakan ekonomi dibuat tanpa hitung-hitungan matang. Utang ditumpuk atas nama pembangunan, namun hasilnya mangkrak. Proyek mercusuar dibangun dengan biaya triliunan, sementara rakyat antre minyak goreng, antre gas, antre pekerjaan. Itulah kebodohan yang dibungkus dengan jargon pembangunan.
Lebih berbahaya lagi adalah pemimpin yang jahat. Jika bodoh adalah soal kapasitas otak, maka jahat adalah soal hati. Pemimpin jahat tahu apa yang benar, tapi sengaja memilih yang salah karena menguntungkan dirinya, keluarganya, dan kroninya. Ia tahu rakyat menderita, tapi ia tutup mata karena penderitaannya adalah sumber keuntungannya.
Pemimpin jahat menjadikan jabatan sebagai ladang bisnis. Aturan dijual, hukum ditawar, pasal-pasal disesuaikan dengan pesanan. Korupsi bukan lagi kejahatan, melainkan sistem. Kolusi bukan lagi pelanggaran, melainkan prosedur. Nepotisme bukan lagi aib, melainkan kebanggaan yang dipertontonkan di depan kamera.
Kombinasi bodoh dan jahat inilah yang paling mematikan. Bodoh saja sudah merusak, jahat saja sudah menghancurkan, apalagi jika keduanya bersatu dalam satu tubuh kekuasaan. Keputusan yang bodoh akan dengan mudah ditutupi oleh niat yang jahat. Kesalahan yang fatal akan dibungkus dengan kebohongan yang sistematis.
Rakyat dipaksa untuk bodoh bersama pemimpinnya. Kritik dibilang nyinyir. Data dibalas dengan buzzer. Keluhan dijawab dengan laporan polisi. Kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi, dipelintir menjadi delik ujaran kebencian. Mereka yang bersuara dipanggil aparat, mereka yang diam diberi bantuan sosial menjelang pemilu.
Inilah pola yang terus berulang. Ketika rakyat protes harga beras naik, pemimpin yang bodoh menjawab dengan impor beras. Ketika petani menjerit pupuk langka, dijawab dengan kartu tani yang tak bisa dipakai. Ketika mahasiswa berteriak biaya kuliah mahal, dijawab dengan skema pinjaman online. Solusi yang tidak pernah menyentuh akar masalah.
Ujian terbesar itu terlihat di ruang sidang pengadilan. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maling ayam dipenjara bertahun-tahun, koruptor ratusan miliar dihukum ringan dan dapat remisi. Keadilan menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang punya uang dan kekuasaan. Rakyat kecil hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
Ujian terbesar itu juga terlihat di desa-desa. Dana desa triliunan digelontorkan, tapi jalan desa tetap rusak. Bantuan sosial dibagikan, tapi potongannya sampai 30 persen. Program pengentasan kemiskinan hanya mengentaskan pejabat dari kemiskinan. Angka kemiskinan di atas kertas turun, tapi di lapangan, rakyat makin sulit makan.
Bencana alam datang tanpa pemberitahuan, tapi pemimpin yang bodoh dan jahat datang melalui bilik suara yang kita jaga sendiri. Ia datang karena kita abai, karena kita menjual suara seharga 50 ribu, karena kita memilih berdasarkan bansos bukan gagasan. Bencana alam adalah takdir Tuhan, pemimpin bodoh dan jahat adalah takdir yang kita buat sendiri.
Sejarah telah mencatat, bangsa besar hancur bukan karena kurang sumber daya, melainkan karena salah urus pemimpinnya. Romawi runtuh bukan karena kurang tentara, tapi karena Kaisarnya sibuk pesta. Majapahit runtuh bukan karena kurang padi, tapi karena para pembesarnya saling menikam. Indonesia bisa bernasib sama jika terus memelihara pemimpin seperti ini.
Lalu apa obatnya? Tidak ada obat lain selain rakyat yang sadar. Rakyat harus berhenti mengkultuskan pemimpin. Pemimpin bukan raja, bukan dewa, bukan untuk disembah. Pemimpin adalah pelayan yang harus diawasi, dikritik, dan jika perlu dipecat. Selama rakyat masih takut bersuara, selama itu pula pemimpin bodoh dan jahat akan betah di singgasananya.
Pendidikan politik harus dimulai dari warung kopi, dari masjid, dari kampus, dari sawah. Rakyat harus diajarkan bahwa memilih pemimpin bukan seperti memilih idola, tapi seperti memilih nahkoda. Jika nahkodanya bodoh, kapalnya akan karam. Jika nahkodanya jahat, ia akan menjual isi kapal untuk dirinya sendiri.
Bencana alam mengajarkan kita untuk membangun rumah yang lebih kuat. Pemimpin yang bodoh dan jahat harus mengajarkan kita untuk membangun demokrasi yang lebih kuat. Demokrasi yang tidak hanya berhenti di TPS setiap lima tahun, tapi demokrasi yang hidup setiap hari dalam bentuk kontrol rakyat.
Pada akhirnya, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jika rakyat Indonesia ingin selamat, berhentilah berharap pada keajaiban alam. Mulailah dengan memperbaiki cara kita memilih, cara kita mengawasi, dan cara kita berani berkata tidak pada kebodohan dan kejahatan yang dibungkus dengan kekuasaan.
*).Praktisi Hukum/Ketum PWRI
Dalam amanatnya, IPDA Ivan mengingatkan para siswa agar menjauhi narkoba, tidak melakukan perundungan (bullying), serta menjaga kerukunan dan hubungan baik antarteman.
