Beranda blog

DirUt PT Pos Indonesia Diminta Periksa Ramon Silaen, Anak Kandung Dipermalukan Saat Mengambil Uang Pensiun

Penulis
Benny Juniver
-
0
Pangururan, warta.in – Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) diminta segera memerintahkan pemeriksaan terhadap Ramon Silaen, Kepala Kantor Pos Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Permintaan ini muncul setelah penolakan pencairan uang pensiun OH Simarmata, SH, seorang pensiunan berusia 88 tahun, meskipun anak kandungnya telah mengantongi surat kuasa yang ditandatangani langsung oleh sang ayah.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 3 November 2026. Penolakan itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar hukum, prosedur administrasi, dan standar pelayanan Kantor Pos Pangururan.
OH Simarmata SH saat ini berada di Jakarta untuk menjalani pengobatan karena usianya telah mencapai 88 tahun. Agar hak pensiunnya tetap dapat diurus selama berada di luar Samosir, ia telah memberikan surat kuasa kepada anak perempuannya yang tinggal di Samosir. Surat kuasa tersebut secara khusus diberikan untuk mengambil uang pensiun bulan September, Oktober, November, dan Desember 2026 di Kantor Pos Pangururan. Surat kuasa ditandatangani langsung oleh OH Simarmata dan turut ditandatangani Lurah Pasar Pangururan.
Anak perempuan penerima kuasa juga memegang KTP asli dan kartu rekening Pos milik ayahnya. Bahkan, pencairan uang pensiun September dan Oktober 2026 sebelumnya berlangsung lancar menggunakan surat kuasa tersebut. Namun, ketika hendak mengambil pembayaran berikutnya pada Selasa, 3 November 2026, Kepala Kantor Pos Pangururan, Ramon Silaen, justru menolak pencairan.

Ditolak Karena Ada Pihak Mengaku Keluarga Menghubungi Kantor Pos Balige

Menurut keterangan anak perempuan penerima kuasa, Ramon Silaen menyampaikan bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai keluarga OH Simarmata SH menghubungi Kantor Pos Balige, yang disebut sebagai kantor atasannya. Orang tersebut bahkan telah menuduh dirinya memakan uang pensiun OH Simarmata. Ketika ditanyakan siapa nama orang yang menghubungi Kantor Pos Balige tersebut, Ramon Silaen hanya menjawab agar menghubungi pihak keluarga di Tangerang.
Jawaban tersebut justru menimbulkan pertanyaan serius: Siapa sebenarnya orang yang menghubungi Kantor Pos Balige? Apa kapasitas hukumnya? Apakah orang tersebut memiliki surat kuasa dari OH Simarmata SH? Apakah ada surat keberatan resmi atau dokumen pengadilan yang menjadi dasar permintaan penghentian pencairan?
Menurut keterangan keluarga, tidak ada surat pencabutan kuasa dari OH Simarmata yang diperlihatkan kepada penerima kuasa. Tidak ada pula dokumen yang ditunjukkan mengenai kewenangan pihak yang menghubungi Kantor Pos Balige untuk mengambil alih atau mengendalikan hak pensiun OH Simarmata SH

Anak Kandung Merasa Dipermalukan, Dokumen Lengkap

Anak perempuan penerima kuasa mengaku merasa dipermalukan atas penolakan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan orang luar, melainkan anak kandung OH Simarmata, SH yang sedang menjalankan amanah ayahnya karena sang ayah berada di Jakarta untuk berobat. Ia memiliki kelengkapan dokumen:
  • Surat Keterangan Ahli Waris
  • Akta kematian alm ibunya, RA Pasaribu
  • Surat nikah kedua orang tuanya
  • Surat keputusan pensiun asli atas nama OH Simarmata, SH
  • Surat kuasa yang ditandatangani langsung oleh OH Simarmata SH
  • KTP asli OH Simarmata SH
  • Kartu rekening Pos milik OH Simarmata SH
OH Simarmata SH bersama alm  istrinya memiliki lima orang anak. Uang pensiun itu merupakan hak pribadi OH Simarmata, bukan harta warisan yang sedang dibagikan, dan digunakan untuk biaya kebutuhan rumah.

Dasar Hukum: Surat Kuasa Sah Mengatur Dalam KUHPerdata

Pemberian kuasa diatur jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):
  • Pasal 1792 KUHPerdata: Pemberian kuasa adalah persetujuan ketika seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan atas namanya.
  • Pasal 1793 KUHPerdata: Pemberian kuasa dapat dilakukan melalui akta umum, tulisan di bawah tangan, sepucuk surat, bahkan secara lisan.
  • Pasal 1795 KUHPerdata: Pemberian kuasa dapat diberikan secara khusus untuk satu atau beberapa kepentingan tertentu.
Dengan demikian, sepanjang surat kuasa belum dicabut, tidak terdapat keadaan hukum yang mengakhirinya, serta persyaratan administrasi terpenuhi — surat kuasa tersebut tetap sah dan dapat dijalankan. Keberatan sepihak dari pihak lain tidak otomatis membatalkan surat kuasa yang diberikan langsung oleh pemilik hak.

Pengakuan Sebagai Keluarga Tidak Sama Dengan Kewenangan Pengampuan

 Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan pengampuan dalam KUHPerdata:
  • Pasal 433 KUHPerdata: Mengatur syarat orang dewasa yang dapat ditempatkan di bawah pengampuan.
  • Pasal 436 KUHPerdata: Permohonan pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri melalui putusan pengadilan.
Usia lanjut atau sedang berobat tidak dengan sendirinya menghilangkan kecakapan hukum seseorang. Pihak yang menghubungi Kantor Pos Balige tidak memiliki putusan pengampuan dari pengadilan atas OH Simarmata SH, sehingga tidak berhak membatalkan surat kuasa atau mengambil alih hak pensiun.

UU Pelayanan Publik: Petugas Dilarang Mempersulit Masyarakat

Penolakan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
  • Pasal 18: Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan berkualitas dan mengadukan pelaksana yang menyimpang dari standar.
  • Pasal 21: Standar pelayanan wajib mencakup dasar hukum, persyaratan, prosedur, serta penanganan pengaduan.
  • Pasal 34: Pelaksana pelayanan wajib bersikap adil, cermat, profesional, tidak mempersulit, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta tidak menyimpang dari prosedur.
  • Pasal 35: Terdapat pengawasan internal dan eksternal atas penyelenggaraan pelayanan publik.
  • Pasal 40: Masyarakat berhak mengadukan pelanggaran kepada penyelenggara maupun Ombudsman RI.
  • Pasal 47: Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan masyarakat.
PT Pos Indonesia memang berhak melakukan verifikasi, tetapi harus berdasarkan prosedur yang jelas, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada penundaan, alasannya wajib dijelaskan secara terbuka dan tertulis.

Direktur Utama PT Pos Diminta Perintahkan Pemeriksaan Menyeluruh

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), M. Iskandar Kunaefi — yang diangkat berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Nomor 343 Tahun 2026 dan SK.120/DI-DAM/DO/2026 tanggal 15 Juli 2026 — diminta segera memerintahkan pemeriksaan terhadap Ramon Silaen untuk menjawab hal-hal berikut:
  1. Apa dasar hukum dan administrasi penolakan pencairan pada 3 November 2026?
  2. Siapa pihak yang menghubungi Kantor Pos Balige dan atas dasar kewenangan apa?
  3. Apakah ada surat pencabutan kuasa, surat keberatan resmi, atau putusan pengadilan?
  4. Apakah Ramon Silaen telah menjalankan Standar Operasional Prosedur PT Pos Indonesia?
  5. Mengapa tidak diberikan penjelasan tertulis atas penolakan?
  6. Apakah ada ketentuan baru yang mengharuskan pembaruan surat kuasa padahal dua bulan sebelumnya berjalan lancar?
  7. Bagaimana memastikan hak pensiun OH Simarmata dapat dicairkan tanpa hambatan tidak berdasar?
Pemeriksaan wajib melibatkan pimpinan Kantor Pos Balige. Jika ditemukan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan, tindakan tegas sesuai peraturan perusahaan dan hukum harus diambil. Keluarga juga berhak mengajukan pengaduan resmi kepada PT Pos Indonesia maupun Ombudsman Republik Indonesia.

Jangan Biarkan Pensiunan 88 Tahun Dipersulit Mendapat Haknya

OH Simarmata SH adalah pensiunan berusia 88 tahun yang sedang berjuang menjalani pengobatan di Jakarta. Ia telah memberikan kuasa secara sah agar haknya tetap terpenuhi. Pelayanan publik tidak boleh didasarkan pada informasi sepihak dari orang yang belum jelas identitas dan kewenangannya.

Ini bukan sekadar soal uang pensiun — ini soal kepastian hukum, tanggung jawab pelayanan, dan penghormatan terhadap martabat warga negara lanjut usia. Direktur Utama PT Pos Indonesia diminta bertindak segera agar pensiunan ini tidak terus dipersulit memperoleh haknya sendiri (red)

Hak anak  dipertaruhkan,Dinas Pendidikan Surabaya didesak buka hasil pemeriksaan Tk seroja surabaya

Penulis
Kusmiati .
-
0

Warta.in||SURABAYA — Dugaan pemaksaan peserta didik TK Seroja untuk mengikuti perlombaan di luar kegiatan pembelajaran kembali memunculkan pertanyaan serius tentang arah pendidikan anak usia dini dan pengawasan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Jika benar anak-anak diwajibkan mengikuti perlombaan yang tidak selaras dengan ketentuan atau arahan pendidikan, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Pendidikan TK semestinya mengutamakan tumbuh kembang anak, pembelajaran yang sesuai usia, serta kegiatan yang mendidik—bukan tekanan untuk mengejar prestasi atau mengikuti agenda tertentu.

Publik pun berhak bertanya: apakah kegiatan perlombaan tersebut bersifat sukarela, atau justru ada unsur pemaksaan terhadap anak maupun orang tua? Apa dasar penyelenggaraannya, siapa yang menetapkan, dan apakah kegiatan itu telah dievaluasi oleh pengawas pendidikan?

Sorotan juga mengarah kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jika laporan dan keluhan terkait TK Seroja telah diterima, masyarakat membutuhkan penjelasan terbuka: apakah pemeriksaan sudah dilakukan secara menyeluruh, termasuk mencocokkan data pengurus yayasan, kepala sekolah, guru, serta kegiatan belajar dengan dokumen resmi dan kondisi nyata di lapangan?

Jangan sampai pengawasan hanya berhenti pada pemeriksaan administratif atau sekadar menerima keterangan sepihak. Dinas Pendidikan perlu menjelaskan hasil verifikasi, menindaklanjuti setiap temuan yang terbukti, dan memastikan hak anak untuk memperoleh pembelajaran yang aman serta sesuai tahap perkembangannya tetap menjadi prioritas.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya dituntut memberi jawaban yang jelas, bukan membiarkan pertanyaan publik menggantung. Apabila dugaan pelanggaran terbukti, tindakan harus dilakukan sesuai aturan. Namun, jika tudingan tidak benar, pihak sekolah dan dinas juga perlu menyampaikan klarifikasi berdasarkan dokumen dan fakta.

Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih perlu diverifikasi. TK Seroja, pengurus yayasan, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya berhak memberikan tanggapan. Redaksi membuka ruang hak jawab agar persoalan ini diuji secara berimbang, terang, dan bertanggung jawab.

(Bersambung)

Maksimalkan Pelayanan kepada Masyarakat Kapolsek Ngimbang Gelar Commanderwish Pagi di Wilayah Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Maksimalkan Pelayanan kepada Masyarakat Kapolsek Ngimbang Gelar Commanderwish Pagi di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Warta.In – Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. P, dalam rangka melayani masyarakat melalui kegiatan Commander Wish dipagi hari, dengan beberapa personel untuk hadir memberikan pelayanan di tengah masyarakat pada jam-jam sibuk pagi hari.

Kegiatan Commander Wish di pimpin langsung Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. K, bersama Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, dan personil Polsek Ngimbang Aiptu Djudi, Aiptu Deni, Aitu Suhadi dan Brigadir Deni

Sasaran di 2 Titik rawan kemacetan yaitu perempatan Pasar Ngimbang dan SMA Negeri 1 Ngimbang di Kecamatan Ngimbang pada Hari Rabu (04/11/2026) pukul 06.30 WIB

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K. S.I.K, menjelaskan “Bahwa Commander Wish Layanan Pagi merupakan program prioritas sekaligus kebijakan utama dari Kapolres Lamongan yang bertujuan menghadirkan personel Polri secara maksimal pada pagi hari untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat”.

Dalam pelaksanaannya, personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, di antaranya kawasan rawan kemacetan, penyeberangan anak sekolah, pasar atau pusat kegiatan ekonomi, serta kawasan perkantoran.jelasnya

Kehadiran personel di lokasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan keamanan, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memulai aktivitas dan di laporkan situasi Perempatan Pasar Ngimbang dan SMP Negeri 1 Ngimbang dalam keadaan lancar

Kapolsek Ngimbang menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel.

Program Commander Wish Layanan Pagi menjadi langkah awal dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang responsif, cepat, dan Presisi melalui kehadiran nyata anggota Polri di tengah masyarakat sejak pagi hari.

Kami harap pelayanan terhadap masyarakat harus lebih maksimal. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan kegiatan layanan pagi ini.” ujarnya.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan jadikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”pungkasnya ( roy)

Polsek Ngimbang Laksanakan Pengecekan Secara Rutin Barang Inventaris dan Kebersihan Mapolsek Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Laksanakan Pengecekan Secara Rutin Barang Inventaris dan Kebersihan Mapolsek Ngimbang

LAMONGAN// Warta. In – Dalam rangka kelancaran tugas dan menjaga kebersihan, Anggota Polsek Ngimbang melaksanakan pengecekan Inventaris dan pembersihan Mapolsek Ngimbang, Pada Hari Rabu (04/10/2026)pukul 08.00 wib

Kegiagan ini di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang
Aiptu Djudi, Aiptu Deny, Zaeni, Brigadir Bayu dan Brigadir Elbiyun

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K.S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, “Bahwa kegiatan ini dalam rangka untuk mengecek perlengkapan
Mapolsek Ngimbang antara lain ruang penjagaan, ruang pelayanan, kendaraan dinas dan cek senpi Polsek Ngimbang, ”

Sasaran untuk kesiap – siagaan tugas penjagaan, bersih – bersih mako, kendaran dan cek senpi ungkapnya.

Kami berharap dengan kesiap siagaan tugas penjagaan Polsek Ngimbang dapat dapat memperlancar pelayanan kepada Masyaralat dan wilayah Ngimbang tetap Aman dan Kondusif ( roy)

Dalam Upaya Menjaga Siskamtibmas Polsek Ngimbang Patroli Blue Lught di Wilayah Hukum Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Dalam Upaya Menjaga Siskamtibmas Polsek Ngimbang Patroli Blue Lught di Wilayah Hukum Ngimbang

LAMONGAN//Warta.In –Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) terus dilakukan jajaran Polsek Ngimbang. Kali ini, Personil Polsek Ngimbang Aiptu Suhadi dan Aipda Novan melaksanakan kegiatan sambang da Patroli Blue Light kewilayahan dengan menyambangi beberapa Obyek Vital yaitu di Jalan raya poros Jombang – Babat, SPBU Ngimbang,ATM BNI dan Ruko depan RSUD Ngimbang yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Ngimbang, Selasa (03/11/2026).

Dalam kegiatan Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana. S. Tr. K. S. I. K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono,,S.H, bahwa Personil Polsek Aiptu Suhadi dan Aipda Novan berdialog langsung dengan petugas satpam yang sedang bertugas. Suasana komunikasi berlangsung santai dan penuh keakraban. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sekaligus mengajak petugas keamanan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan di lingkungan kerja.

Ipda Istiono, S.H,mengimbau agar petugas satpam selalu memperhatikan situasi di sekitar lokasi, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keluar masuk orang maupun kendaraan, serta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan.

Menurutnya, menjaga keamanan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk petugas satuan pengamanan yang berada di garis terdepan dalam pengawasan lingkungan kerja.ujarnya

Melalui kegiatan sambang dan Patroli Blue Light tersebut, diharapkan terjalin komunikasi dan sinergi yang semakin baik antara kepolisian dengan Petugas dan Karyawan Tersebut

Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian untuk menciptakan situasi wilayah Ngimbang yang aman, tertib, dan kondusif, pungkasnya (Roy)

Respons Cepat Laporan 110, Polsek Sandubaya Amankan Sejumlah Pelajar Diduga Terlibat Tawuran

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Respons Cepat Laporan 110, Polsek Sandubaya Amankan Sejumlah Pelajar Diduga Terlibat Tawuran

Warta.in
Mataram, NTB – Merespons cepat laporan masyarakat melalui layanan darurat Call Center 110, personel piket fungsi Polsek Sandubaya bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa Cakranegara Selatan bergerak menindaklanjuti dugaan aksi tawuran pelajar di halaman belakang TK Negeri Model Mataram, Jalan Rahwana, Cakranegara, Kota Mataram, Selasa (03/11/2026).

Saat petugas tiba di lokasi, para pelajar yang diduga terlibat tawuran telah meninggalkan tempat kejadian. Namun, personel tidak langsung menghentikan pencarian dan melanjutkan patroli di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap aman.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Sejumlah pelajar yang diduga terlibat dalam aksi tersebut ditemukan di sebuah gang di belakang Kampus II Universitas Mataram. Mereka diduga berada di lokasi tersebut untuk menghindari petugas.

Selanjutnya, para pelajar beserta sepeda motor yang terparkir di gang tersebut diamankan ke Mapolsek Sandubaya untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan pembinaan.

Dari hasil pendataan awal, terdapat sekitar 22 pelajar SMP dan satu pelajar SMA yang diamankan. Setelah diketahui berasal dari salah satu SMP negeri di Kota Mataram, pihak kepolisian kemudian berkoordinasi dengan sekolah untuk bersama-sama melakukan pembinaan.

Kapolsek Sandubaya, AKP Novit Haru Prasetyo, S.Tr.K., S.I.K., membenarkan adanya sejumlah pelajar yang diamankan untuk diperiksa dan diberikan pembinaan karena diduga terlibat dalam aksi tawuran.

“Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya segerombolan pelajar di lokasi tersebut yang hendak melakukan tawuran. Begitu informasi kami terima, sejumlah piket fungsi langsung ke TKP dan mendapati mereka, para pelajar ini, yang diduga melakukan tawuran tersebut,” jelasnya.

Kapolsek menerangkan, pembinaan dilakukan oleh personel kepolisian dengan melibatkan pihak sekolah yang sengaja dipanggil ke Mapolsek Sandubaya. Langkah ini dilakukan agar pihak sekolah mengetahui kejadian tersebut sekaligus turut bertanggung jawab dalam mengawasi dan membina para siswanya.

“Kami juga datangkan pihak sekolah untuk melakukan pembinaan di Polsek, termasuk menandatangani surat pernyataan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ungkapnya.

Kapolsek juga mengingatkan bahwa pencegahan kenakalan remaja, khususnya aksi tawuran, membutuhkan peran aktif keluarga dan lingkungan pendidikan. Karena itu, ia berharap para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak-anaknya.

Menurutnya, kepedulian serta pengawasan keluarga sangat penting agar anak-anak tidak terjerumus dalam tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Respons cepat terhadap laporan masyarakat melalui layanan 110 ini menjadi bagian dari upaya Polsek Sandubaya dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, sekaligus mencegah aksi tawuran pelajar berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.(sr/hpm)

Dubes Australia dan Gubernur NTB Luncurkan Dashboard Eksekutif, Perkuat NTB Satu Data

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Dubes Australia dan Gubernur NTB Luncurkan Dashboard Eksekutif, Perkuat NTB Satu Data

Warta.in
Mataram,NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Australia memperkuat kemitraan strategis dalam transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data melalui peluncuran Dashboard Eksekutif NTB Satu Data. Peluncuran dilakukan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bersama Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bruce Brazier, di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTB, Sekretaris Daerah, Kepala BPS Provinsi NTB, para kepala perangkat daerah, Tim Ahli Gubernur, serta delegasi Kedutaan Besar Australia dan Program SKALA. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam membangun ekosistem data yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan daerah.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Australia melalui Program SKALA atas dukungan dalam memperkuat tata kelola data sekaligus mengintegrasikannya dengan sepuluh program prioritas pembangunan NTB. Menurutnya, integrasi tersebut memungkinkan pemerintah menyelaraskan berbagai intervensi pembangunan, menghindari tumpang tindih program, serta memastikan kebijakan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.

“Hal yang paling membahagiakan bagi saya adalah ketika menerima laporan bahwa program dan sistem yang dikembangkan melalui Program SKALA telah berhasil diorkestrasi dan dikolaborasikan dengan sangat baik bersama sepuluh program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Iqbal.

Ia menegaskan, NTB Satu Data menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan berdasarkan kondisi riil masyarakat. Dashboard Eksekutif menghadirkan satu rujukan strategis bagi pimpinan daerah untuk memantau perkembangan program dan mengambil keputusan secara cepat, tanpa harus selalu menunggu laporan manual dari perangkat daerah.

“Kehadiran Dashboard Eksekutif memberikan satu rujukan yang dapat dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun data yang ditampilkan belum tentu seratus persen sempurna, setidaknya kita memiliki pijakan awal yang kemudian dapat diverifikasi dan diperdalam,” jelasnya.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bruce Brazier, mengapresiasi langkah NTB dalam mengembangkan ekosistem data yang terintegrasi. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat, lengkap, dan mudah diakses merupakan fondasi utama bagi pemerintahan yang efektif serta pelaksanaan program pembangunan yang efisien dan akuntabel.

“Ini langkah yang efektif dan bagus. Inovasi Pemerintah NTB dalam mengintegrasikan data menjadi langkah penting dalam menjalankan program pemerintah,” ujarnya.

Rod Brazier juga menegaskan komitmen Pemerintah Australia untuk terus memperkuat kemitraan dengan NTB melalui Program SKALA. Ia menilai kolaborasi tersebut memiliki cakupan yang luas dan strategis, tidak hanya dalam penguatan data, tetapi juga mendukung tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Direktur Implementasi Program SKALA, Ted Weohau, menyampaikan bahwa pengembangan Dashboard Eksekutif merupakan terobosan penting dalam perjalanan transformasi digital pemerintahan NTB. Portal NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif memiliki fungsi yang saling melengkapi. Portal menyediakan data pembangunan yang terintegrasi, sedangkan dashboard menyajikan informasi strategis untuk membantu pimpinan memantau capaian, mengidentifikasi persoalan, dan menentukan arah kebijakan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa Portal NTB Satu Data kini telah memuat 995 dataset, dengan 825 dataset di antaranya terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri. Integrasi juga terus diperluas dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi sebagai bagian dari ekosistem data daerah.

“NTB Satu Data merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun kepercayaan publik. Bagaimana kita membangun perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui data yang akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Dashboard Eksekutif memungkinkan pimpinan daerah memantau perkembangan program secara berkala melalui satu sistem terintegrasi. Dengan demikian, evaluasi kinerja dan respons terhadap persoalan pembangunan dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan berbasis bukti.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa pengembangan NTB Satu Data masih terus berlangsung. Pemerintah daerah akan menyempurnakan kualitas, keterhubungan, dan keamanan data agar sistem ini semakin andal dalam mendukung pengambilan keputusan. Pemprov NTB juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat aspek keamanan informasi.

Melalui kolaborasi dengan Pemerintah Australia, Program SKALA, serta dukungan seluruh perangkat daerah dan institusi terkait, NTB terus mengembangkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dashboard Eksekutif bukan sekadar instrumen digital untuk menampilkan angka dan capaian, melainkan jembatan antara data dan keputusan. Dengan data yang semakin akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap kebijakan diharapkan semakin tepat sasaran, setiap program semakin terukur, dan setiap langkah pembangunan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. Inilah semangat NTB Satu Data: membangun kepercayaan publik melalui data dan menghadirkan pembangunan yang lebih baik melalui keputusan yang tepat.(sr/dkisntb)

Bangun Sinergi Kampus dan Masyarakat, FH Unitas Palembang Gelar KKN Tematik Berbasis Kamtibmas

Penulis
Susantoplaju
-
0

Warta.In| Palembang – Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa (Unitas) Palembang resmi membuka sekaligus menyerahkan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik kepada Pemerintah Kelurahan Enam-Belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, Selasa (3/11/2026).

Pembukaan.dan Penyerahan Mahasiswa KKN Tematik Fakultas Hukum Unitas Palembang, turut di hadiri oleh .Lurah Enam Belas Ulu, Kgs. Syahri Ramadhon, SH, MH, Dr. Rika Destiny Sinaga, SH, MH (Dekan FH Unitas Palembang,.M.Tohir,.SH, ΜΗ (Kaprodi FH Unitas Palembang),.Dr.Taqwa, SE, SH, MH, Lydia Susan Chairani, A.Md.Gz Kasi Pemerintahan Kelurahan Enam-Belas Ulu, Dhoni Kurniawan, SH Ketua YBH Sumsel Berkeadilan Kecamatan Seberang Ulu Dua Palembang serta Ke-14 Mahasiswa KKN di antaranya Susanto, Harmoko, Tamara, Suci Wahyuni Oktari, Samiun, Fiedel Zahwa S, Muhammad Ridho, M Hadi Pratama,.KA Syefri Yudha Putra, Afrian Saputra, Yasiro Abilla, Satriaji Putra Pratama, Syahreza Pahlefie, Haryadi Simanjuntak.

Kegiatan KKN Tematik yang berlangsung mulai 3 November hingga 15 Desember 2026 tersebut mengusung tema “Optimalisasi Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Melalui Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Guna Mewujudkan Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Kondusif.”

Program ini menjadi salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Lurah Enam-Belas Ulu Palembang, Kgs. Syahri Ramadhon, SH, MH, dalam kesempatan tersebut menyambut baik kehadiran mahasiswa KKN Fakultas Hukum Unitas Palembang. Ia berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah kelurahan, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, serta kondusif.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unitas Palembang, Dr. Rika Destiny Sinaga, SH, MH, melalui Kaprodi FH Unitas Palembang, M. Tohir, SH, MH, menyampaikan bahwa KKN Tematik merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan secara langsung di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, M.Tohir memberikan dukungan terhadap pelaksanaan KKN Tematik tersebut agar berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kelurahan Enam-Belas Ulu.

Ditempat yang sama, Ketua Kelompok KKN, Susanto, mengatakan pihaknya siap menjalankan amanah dan tanggung jawab selama pelaksanaan KKN berlangsung.

Ia menegaskan, seluruh mahasiswa akan berupaya membangun kerja sama dengan pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, serta warga setempat dalam menjalankan berbagai program kegiatan.

“Melalui KKN Tematik ini, kami berharap dapat hadir dan memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kepedulian terhadap keamanan lingkungan, serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Dengan pelaksanaan KKN Tematik ini, mahasiswa Fakultas Hukum Unitas Palembang diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman lapangan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial dan hukum di tengah masyarakat. (*)

Kapolda Jatim Beri Bantuan Modal Usaha, Polres Jember Selesaikan Perkara Sunani

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Warta.in, Jember – Di balik peristiwa pencurian beras, tersimpan kisah perjuangan seorang ibu yang berusaha bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Sunani (45), seorang janda dengan tiga anak, harus menghadapi kenyataan bahwa kebutuhan hidup terus berjalan, sementara pekerjaan dan penghasilan yang dapat diandalkan tidak lagi dimilikinya.

Dalam kondisi ekonomi yang sulit dan terdesak kebutuhan sehari-hari, Sunani nekat mengambil beras di sebuah toko sembako di salah satu kawasan perumahan di Jember. Tindakan tersebut menjadi persoalan hukum yang harus dihadapinya. Namun, di balik peristiwa itu, terdapat sisi kehidupan yang menggambarkan beratnya perjuangan seorang ibu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kisah Sunani kemudian mendapat perhatian melalui pendekatan yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Tergerak oleh semangat kepedulian, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., memberikan bantuan modal usaha agar Sunani memiliki kesempatan untuk kembali bangkit dan menata kehidupan bersama ketiga anaknya.

Tak hanya itu, Polres Jember juga menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi Sunani melalui pendekatan Restorative Justice (keadilan restoratif). Sebagai bentuk kepedulian lanjutan, bantuan sembako turut disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bantuan tersebut disampaikan secara langsung melalui Kasat Lantas Polres Jember AKP Ade Andini.STH.SIK.MH., Selasa (3/11/2026). Langkah ini menjadi gambaran bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak semata-mata menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga berupaya menghadirkan kepedulian bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.

Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Lantas menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian sekaligus upaya memberikan kesempatan kepada Sunani untuk memperbaiki keadaan dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik.

“Di balik setiap persoalan, selalu ada sisi kemanusiaan yang perlu kita lihat. Kami berharap bantuan modal usaha ini dapat menjadi langkah awal bagi Ibu Sunani untuk kembali menata kehidupan, membuka usaha, dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan cara yang lebih baik. Bantuan sembako ini juga diharapkan dapat meringankan beban keluarga untuk sementara waktu,” ujarnya.

Lebih dari sekadar bantuan materi, perhatian tersebut menjadi pesan bahwa seseorang yang pernah melakukan kesalahan tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menata masa depan. Pendekatan keadilan restoratif juga menjadi salah satu upaya penyelesaian persoalan hukum dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Bagi Sunani, bantuan yang diterimanya bukan sekadar modal usaha ataupun sejumlah kebutuhan pokok. Di tengah kehidupan yang penuh keterbatasan, perhatian tersebut menjadi secercah harapan untuk kembali berusaha dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Kisah ini sekaligus mengingatkan bahwa penegakan hukum dan kepedulian sosial dapat berjalan beriringan. Polri tidak hanya hadir untuk menegakkan aturan, tetapi juga berupaya merangkul masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perhatian dan kesempatan untuk bangkit.

Sebab, di balik seragam dan tugas pengabdian, terdapat tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan serta memberikan ruang bagi setiap orang yang memiliki keinginan untuk memperbaiki kehidupannya.

Puluhan Rumah diTalang Liak1 Terancam Dampak Genangan Limbah,Ketua DPRD Lebong Desak PUPRHUB Segera Bertindak

Penulis
Hari
-
0

Warta.in – Lebong.

Persoalan genangan air bercampur limbah rumah tangga yang telah berlangsung bertahun-tahun di kawasan permu kiman Desa Talang Liak 1, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos.Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-HUB) Kabupaten Lebong segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Pasalnya, genangan yang berasal dari luapan saluran irigasi dan bercampur limbah rumah tangga itu telah berdampak terhadap lingkungan permukiman puluhan kepala keluarga.

Pada Sabtu (29/8/2026), Carles Ronsen turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi yang dikeluhkan masyarakat. Peninjauan tersebut dilakukan bersama perwakilan Dinas PUPR-HUB, yakni Kepala Bidang Sumber Daya  Air (SDA), Haszaras Eko Sukmana, S.E., beserta staf, yang mewakili Plt. Kepala Dinas PUPR-HUB, Indra Gunawan, S.Pi., M.Si.

Kunjungan lapangan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai laporan dan keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial.

Dari hasil pemeriksaan awal di lapangan, ditemukan sejumlah persoalan yang diduga menjadi penyebab terjadinya genangan. Di antaranya penyumbatan saluran irigasi akibat penumpukan sedimentasi dan sampah rumah tangga di beberapa titik.Selain itu, terdapat dugaan permasalahan pada konstruksi drainase, khususnya elevasi atau kemiringan saluran yang tidak sesuai. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan aliran air berbalik atau backwater, sehingga air tidak dapat mengalir dengan baik dan akhirnya tertahan menjadi genangan.

Situasi ini tidak hanya menyebabkan kawasan permukiman terlihat kumuh, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi terdampak.Menyikapi temuan tersebut, Carles Ronsen meminta Dinas PUPR-HUB segera melakukan pemetaan dan kajian teknis secara menyeluruh agar penyebab utama genangan dapat diketahui dan penanganannya dilakukan secara tepat.

“Terdapat sejumlah alternatif yang bisa menyelesaikan masalah, akan tetapi hal ini ranahnya OPD teknis, yaitu PUPR-HUB, untuk melakukan kajian-kajian agar persoalan  dapat terselesaikan dengan baik dan benar,” jelas Carles.

Ia juga meminta agar langkah awal penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah wilayah, mulai dari Camat Bingin Kuning hingga Pemerintah Desa Talang Liak 1. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk menyusun langkah perbaikan yang sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Carles, persoalan genangan air yang bercampur limbah rumah tangga tersebut sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, pihaknya telah berulang kali menerima pengaduan warga terkait kondisi lingkungan permukiman yang belum mendapatkan penanganan optimal.

“Persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Talang Liak 1 ini sudah berlarut-larut. Kami sudah sering mendapat aduan langsung dan keluhan yang disampaikan lewat media sosial. Untuk itu, kami minta pemerintah daerah melalui PUPR-HUB ke depan agar lebih serius dalam penanganannya,” tegasnya.

Sementara itu,Kepala Dinas PUPR-HUB Kabupaten Lebong,Indra Gunawan, S.Pi., M.Si., melalui Kepala Bidang SDA, Haszaras Eko Sukmana, S.E., menyampaikan bahwa hasil peninjauan bersama Ketua DPRD Lebong akan segera dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan tindak lanjut.

Pihaknya juga berencana melakukan koordinasi dengan Camat Bingin Kuning dan Pemerintah Desa Talang Liak 1 guna membahas langkah penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Hasil peninjauan bersama Bapak Ketua DPRD akan segera saya laporkan kepada pimpinan kami, dan akan segera kami tindak lanjuti sesuai dengan arahan dan kewenangan yang ada,” ungkap Haszaras.

Dengan adanya peninjauan langsung tersebut, masyarakat Desa Talang Liak 1 berharap pemerintah daerah segera merealisasikan langkah perbaikan saluran irigasi dan drainase agar genangan air bercampur limbah tidak terus berlarut-larut serta lingkungan permukiman kembali bersih, sehat,  dan nyaman untuk dihuni.

(Tim Redaksi)

123...1,684Halaman 1 dari 1,684