PALI – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet muda asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan. Azizah Salsabila, atlet dari perguruan IKSPI Kera Sakti Cabang PALI, IKSPI Kera Sakti Ranting Penukal, berhasil meraih juara dalam ajang Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Rektor III Universitas Bina Darma Tahun 2026.

Kejuaraan bergengsi tersebut digelar pada 14–17 Mei 2026 di GOR Dempo Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, dan diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam pertandingan itu, Azizah tampil penuh percaya diri dan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya hingga berhasil membawa pulang medali, piagam penghargaan, serta trofi kemenangan untuk kategori usia dini.

Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga, perguruan IKSPI Kera Sakti Cabang PALI, serta masyarakat Kabupaten PALI. Di usia muda, Azizah dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

Pihak perguruan IKSPI Kera Sakti Cabang PALI menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan semangat latihan yang selama ini ditunjukkan Azizah. Prestasi itu diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi di bidang olahraga, khususnya pencak silat.

“Alhamdulillah, ini hasil dari latihan dan dukungan semua pihak. Semoga ke depan bisa terus membawa nama baik daerah,” ujar pelatih Wingki.

Azizah Salsabila juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelatihnya, Wingki, yang selama ini selalu membimbing, melatih, dan memberikan semangat hingga dirinya mampu berada di posisi sekarang. Berkat dukungan dan latihan yang konsisten, Salsa kini telah berhasil meraih 4 medali, 4 piala, dan 4 sertifikat dari berbagai kejuaraan yang diikutinya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pelatih Wingki yang selalu sabar membimbing saya selama latihan. Terima kasih juga kepada keluarga besar IKSPI Kera Sakti Penukal dan semua yang telah mendukung saya. Semoga saya bisa terus berprestasi dan membawa nama baik PALI,” ujar Azizah Salsabila.

Ajang Kejuaraan Nasional Pencak Silat Piala Rektor III sendiri menjadi salah satu event tahunan yang mempertemukan atlet-atlet muda berbakat dari berbagai provinsi untuk mengasah kemampuan dan prestasi di dunia pencak silat nasional.

Warta.In | Palembang,- Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang melaksanakan Focus Grup Discussion (FGD).

Adapun FGD ini sendiri yakni “Membedah KHUP dan KUHAP” dinamika perubahan sebagai wujud reformasi hukum pidana nasional. Adapun FGD ini sendiri dipusatkan di gadung aula griya STIHPADA Palembang, Sabtu (16/5/2026)

Adapun sebagai moderator pada kegiatan FGD ini yakni Dr H Bambang Sugianto, S.H., M.H, sebagai narasumber yakni dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Pengacara Indonesia (Peradi) Prof Dr Hj Nurmalah, S.H., M.H., CLA, Perwakilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) Dr Dody Afriyanto, S.H., M.M, Perwakilan dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel Dr Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

Turut hadir didalam kegiatan ini Ketua STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., CTL., CMN, Wakil Ketua I STIHPADA Palembang, Wakl Ketua II STIHPADA Palembang, Wakil Ketua III STIHPADA Palembang, Kepala Program Studi Sarjana Strata Dua (S2) STIHPADA Palembang, dan undangan lainnya

Dikatakan Ketua STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., CTL., CMN, Kita dari STIHPADA menyelenggarakan acara FGD yang membedah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana kita melihat adanya perubahan sebagai wujud daripada Reformasi hukum di Indonesia.

Dan acara ini terselenggara berkat inisiatif darri program studi sarjana strata dia (S2) magister hukum stihpada khususnya mahasiswa S2 angkatan 17 serta angkatan 18.

“Jadi KHUP dan KUHAP yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2023 dan juga Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2025 itu banyak sekali perubahan signifikan yang perlu kita pahami bersama,” ujarnya.

Kemudian, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak ada menyalahi norma maupun pasal yang telah diaturnya. Untuk itulah kami menyelenggarakan FGD ini untuk memberikan pemahaman sekaligus juga diskusi.

Agar kedepannya para penegak hukum dapat selaras dalam atau melaksanakan KHUP dan KUHAP nasional tersebut. Secara substansi itu cukup banyak, seperti di KUHP baru ini dan juga lebih mengedepankan Restorative Justice.

“Dan tentunya ini semua harus di pahami oleh semua aparat penegak hukum, dari mulai Advokat, Jaksa, Kepolisian, Hakim sampai kepada Lapas, dan banyak hal-hal baru disana yang diatur,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, tenntunya kita harapkan agar penerapan atau implementasi KHUP dan KUHAP yang terbaru ini dapat memberikan secercah keadilan bagi masyarakat.

Kalau melihat dari secara substantif, secara keseluruhan, banyak sekali keuntungan dari KUHP dan KUHAP ini untuk bagi terdakwa ataupun tersangka. Lebih menguntungkan, lebih humanis, kalau dilihat dari keadilan kalau saya membacanya.

“Hanya saja yang kita diskusikan ini agar kiranya implementasi penegak hukum itu bisa memahami dan selaras dengan apa yang telah diatur didalam KHUP dan KUHAP nasional tersebut,” katanya.

Masih dilanjutkannya, jadi materi yang disampaikan oleh para narasumber tadi itu sangat bagus mengupas daripada KHUP dan KUHAP yang terbaru ini. Dari hasil diskusi dengan peserta diskusi cukup banyak masuk-masukan yang insya Allah nanti kita akan tuangkan dalam berita acara dan dapat kita sampaikan kepada para pemangku kebajikan.

Tentunya kedepan kita harapkan kepada seluruh aparat penegak hukum agar bisa memahami substansi KUHP dan KUHAP nasional yang terbaru, dan bisa menegakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Tentunya harapan kepada pemerintah dalam hal ini bisa melihat dan juga bisa menebarkan rasa keadilan di masyarakat. Dan perubahan KHUP serta KUHAP merupakan tombak penting dalam sejarah pembaharuan hukum di Indonesia,” ucapnya.

Menurut Kepala Program Studi Sarjana Strata Dua (S2) STIHPADA Palembang Assist Prof Dr Windi Arista, S.H., M.H, sebagaimana kita ketahui bersama, pembaharuan hukum pidana nasional merupakan bagian dari proses reformasi hukum yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat, nilai keadilan, serta kebutuhan penegakan hukum yang lebih modern dan berkeadilan.

Melalui forum ini diharapkan terbangun pemahaman yang komprehensif mengenai substansi perubahan hukum pidana baik dari aspek normatif, filosofis maupun implementatif.

“Selain itu kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat kemampuan analisis kritis mahasiswa kami dalam memahami isu-isu umum aktual, kemampuan dalam memahami khususnya terkait dengan pembaharuan hukum nasional,” imbuhnya.

PALI – Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Desa Mangkunegara Tahun Anggaran 2020 menjadi sorotan setelah sejumlah item kegiatan dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari pemerintah desa terkait.

Berdasarkan data penyaluran yang diperoleh, total pagu Dana Desa Mangkunegara tahun 2020 mencapai Rp956.435.000 dengan beberapa kegiatan bernilai cukup besar.

Anggaran keadaan mendesak tercatat sebesar Rp423.900.000. Selain itu, pembangunan maupun rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan menyerap anggaran Rp445.267.000.

Tak hanya itu, terdapat pula anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp50.000.000, penyertaan modal Rp90.000.000, pelatihan atau penyuluhan perlindungan anak Rp29.606.000, serta kegiatan informasi publik desa sebesar Rp7.659.600.

Sejumlah pihak meminta pemerintah Desa Mangkunegara memberikan klarifikasi terkait realisasi kegiatan tersebut, termasuk mekanisme penggunaan anggaran dan pelaksanaan program di lapangan.

Kegiatan pembangunan balai desa menjadi salah satu yang paling banyak mendapat perhatian karena menyerap dana ratusan juta rupiah. Selain itu, penggunaan dana keadaan mendesak dan penyertaan modal desa juga turut dipertanyakan terkait manfaat serta realisasinya.

Transparansi informasi publik desa pun ikut menjadi sorotan, terutama mengenai keterbukaan laporan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat.

Permintaan klarifikasi ini disebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Mangkunegara belum memberikan tanggapan resmi terkait sejumlah item kegiatan yang dikonfirmasi.

Ketua IWOI DPD Karawang Silaturahmi ke Kantor CTV Play Media, Bahas Rakernas Pra Verifikasi Dewan Pers

BEKASI | Warta In Jabar – Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Karawang, Syuhada Wisastra, melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor media online ctvplaymedia.com yang beralamat di Komplek Ruko Warung Satu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Minggu siang (17/5/2026).

Kunjungan tersebut disambut baik oleh Ketua Umum IWO Indonesia, Dr. Icang Rahardian, bersama Sekretaris Jenderal IWO Indonesia, Epih Fauzi. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi ruang diskusi strategis terkait penguatan organisasi, profesionalitas wartawan online, serta agenda nasional IWO Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum IWO Indonesia, Dr. Icang Rahardian, memberikan sejumlah arahan penting kepada jajaran organisasi. Salah satunya meminta Sekjen DPP IWO Indonesia segera menyiapkan surat edaran teknis terkait pembentukan dan penguatan Tim Cyber 313.

Selain itu, DPD IWOI Kabupaten Karawang juga dipercaya untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pra Verifikasi Dewan Pers yang rencananya akan menghadirkan jajaran IWO Indonesia dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk Tim Cyber 313.

Dr. Icang Rahardian menegaskan, kepercayaan yang diberikan kepada DPD Karawang harus dijawab dengan kesiapan organisasi, kepanitiaan yang solid, serta koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

“DPD Karawang kami percaya untuk mempersiapkan agenda besar Rakernas Pra Verifikasi Dewan Pers. Ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi momentum penting untuk memperkuat marwah organisasi, meningkatkan kapasitas wartawan online, serta mempertegas komitmen IWO Indonesia menuju organisasi pers yang profesional dan bermartabat,” ujar Dr. Icang Rahardian.

Ia juga menginstruksikan Sekjen DPP IWO Indonesia, Epih Fauzi, untuk segera menyusun surat edaran teknis mengenai Tim Cyber 313 agar seluruh jajaran memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

“Saya minta Sekjen segera menyiapkan surat edaran teknis Tim Cyber 313. Semua harus tertib administrasi, jelas arah kerjanya, dan tetap mengedepankan etika jurnalistik serta aturan organisasi,” tegasnya.

Menurut Dr. Icang, keberadaan Tim Cyber 313 diharapkan menjadi bagian dari penguatan jaringan informasi, publikasi, serta konsolidasi organisasi secara nasional.

“Tim Cyber 313 harus menjadi kekuatan positif dalam membangun komunikasi, publikasi, dan edukasi digital. Kita ingin wartawan online tidak hanya cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga akurat, berimbang, dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua IWOI DPD Kabupaten Karawang, Syuhada Wisastra, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan serta kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Umum IWO Indonesia kepada DPD Karawang.

Syuhada menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti arahan Ketua Umum dengan segera membentuk kepanitiaan Rakernas Pra Verifikasi Dewan Pers serta melakukan koordinasi dengan Bupati Karawang, jajaran pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada DPD Karawang. Ini amanah besar yang harus kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam waktu dekat, kami akan segera membentuk panitia dan melakukan koordinasi dengan Bupati Karawang serta para pejabat terkait,” ujar Syuhada Wisastra.

Ia menilai, penunjukan Karawang sebagai tuan rumah Rakernas Pra Verifikasi Dewan Pers merupakan kehormatan sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan potensi daerah, memperkuat jejaring organisasi, dan meningkatkan kualitas wartawan online di tingkat daerah maupun nasional.

“Bagi kami, ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan Karawang dalam mendukung agenda nasional organisasi pers. Kami ingin kegiatan ini berjalan sukses, tertib, dan memberikan manfaat besar bagi seluruh anggota IWO Indonesia,” katanya.

Syuhada juga menegaskan bahwa DPD IWOI Karawang akan terus mendorong anggotanya untuk menjaga profesionalitas, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, serta menghindari praktik-praktik yang dapat mencederai nama baik profesi wartawan.

“Kami ingin anggota IWOI Karawang semakin profesional, bermartabat, dan mampu menjadi bagian dari ekosistem pers yang sehat. Arahan Ketua Umum menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan memperkuat organisasi,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen IWO Indonesia, Epih Fauzi, turut menyambut baik rencana penyusunan surat edaran teknis Tim Cyber 313 serta agenda Rakernas Pra Verifikasi Dewan Pers di Kabupaten Karawang.

Menurutnya, sinergi antara DPP dan DPD menjadi kunci utama dalam menjalankan program organisasi secara efektif.

“DPP tentu akan mendukung penuh langkah DPD Karawang. Koordinasi akan terus kami bangun agar seluruh persiapan berjalan sesuai arahan Ketua Umum dan sesuai mekanisme organisasi,” ujar Epih Fauzi.

Pertemuan silaturahmi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan konsolidasi organisasi IWO Indonesia, khususnya dalam menghadapi agenda-agenda strategis menuju verifikasi Dewan Pers.

Dengan adanya kepercayaan kepada DPD Karawang, IWO Indonesia berharap pelaksanaan Rakernas Pra Verifikasi Dewan Pers dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kapasitas wartawan online, serta memperkokoh peran organisasi pers di era digital.