Oleh, DR. Suriyanto.,S.H.,M.H.,M.Kn.*)
Warta.in, Bandung – Di tengah banyaknya pejabat yang masih terjebak dalam rapat berjam-jam, seremonial, dan laporan yang hanya indah di atas kertas, Jawa Barat menemukan ritme baru kepemimpinan. Itulah Kang Dedi Mulyadi, atau KDM. Gubernur yang kerja sat-set, paham manajerial, dan benar-benar paham apa artinya menjadi pemimpin rakyat. Bukan pemimpin yang memimpin dari balik meja, tapi pemimpin yang memimpin dari tengah lumpur, dari tengah sungai, dari tengah rumah warga.
Apa arti sat-set? Sat-set adalah bahasa kerja rakyat. Tidak banyak teori, tidak banyak wacana, begitu melihat masalah langsung eksekusi. Ketika melihat sungai di Karawang penuh sampah, KDM tidak membuat tim kajian 6 bulan. Besoknya dia turun, kerahkan dinas, kerahkan warga, bersihkan. Ketika melihat bangunan wisata Hibisc Fantasy di Puncak merusak resapan air dan melanggar izin, tidak ada negosiasi berkepanjangan. Langsung segel, langsung bongkar. Inilah yang dirindukan rakyat: pejabat yang bertindak, bukan beralasan.
Banyak pejabat paham administrasi, tapi tidak paham manajerial. KDM adalah kebalikannya. Dia paham betul bahwa manajemen pemerintahan bukan soal membuat program banyak, tapi soal mengalokasikan uang dengan benar. Langkah pertama yang dia lakukan di 100 hari pertama bukan membuat proyek mercusuar, tapi efisiensi. Dia pangkas perjalanan dinas, pangkas acara seremonial, pangkas belanja yang tidak perlu. Hasilnya Rp 5 triliun berhasil diselamatkan dan langsung dialihkan untuk hal yang menyentuh rakyat: perbaikan 27 ribu ruang kelas rusak, BPJS kesehatan, penerangan jalan desa, dan perbaikan jalan provinsi yang berlubang selama 10 tahun.
Itulah otak manajerial. Dia mengerti bahwa APBD Jawa Barat yang hampir Rp 36 triliun itu bukan uang gubernur, tapi uang rakyat. Maka setiap rupiah harus kembali ke rakyat. Tidak ada istilah anggaran tidak terserap. Jika ada dinas yang tidak mampu menyerap anggaran untuk rakyat, maka dinas itu yang harus dievaluasi. Logika ini sederhana, tapi justru tidak dimiliki oleh banyak pejabat yang lebih takut tidak habis anggaran daripada takut anggaran tidak bermanfaat.
KDM juga mengajarkan kembali apa itu manajemen berbasis nilai budaya. Sebagai pemimpin, dia tidak memulai pembangunan dengan beton dan aspal, tapi dengan identitas. Konsep Gapura Panca Waluya yang dia bangun di perbatasan kabupaten bukan sekedar gapura. Itu adalah sistem manajemen wilayah. Tahap pertama penghormatan pada leluhur, tahap kedua adalah keamanan dengan CCTV. Artinya, pembangunan harus punya jiwa dulu, baru punya alat. Ini adalah filosofi Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh yang dia hidupkan kembali dari sekedar jargon menjadi sistem kerja.
Lihat program Nganjang ka Warga. Bagi pejabat lain, itu adalah blusukan pencitraan. Bagi KDM, itu adalah sistem audit paling jujur. Dengan datang langsung ke rumah warga tanpa pemberitahuan, tanpa protokoler, dia melihat langsung data kemiskinan yang tidak pernah muncul di laporan BPS. Dia menemukan anak putus sekolah karena tidak punya sepatu, ibu hamil yang tidak punya BPJS, jalan desa yang tidak pernah disentuh 20 tahun. Tidak ada laporan SKPD yang bisa membohonginya karena dia melihat sendiri. Itulah manajemen kontrol langsung, ala perusahaan besar yang CEO-nya selalu turun ke pabrik.
Keputusan-keputusan kontroversialnya pun adalah bukti kepemimpinan manajerial yang berani. Ketika dia memecat Kepala SMAN 6 Depok karena tetap memberangkatkan study tour padahal sudah ada larangan, banyak yang bilang otoriter. Padahal dia sedang menerapkan manajemen risiko. Dia tahu, study tour dan wisuda mewah adalah sumber pinjol orang tua, sumber pungli sekolah. Dengan satu surat edaran SE No. 45 yang melarang study tour, dia menyelamatkan jutaan orang tua di Jawa Barat dari jeratan ekonomi. Itu adalah keputusan CEO yang melindungi konsumennya, yaitu rakyat.
Pejabat lain harus belajar, bahwa menjadi pemimpin rakyat bukan berarti harus selalu menyenangkan semua orang. KDM berani tidak populer di kalangan pengusaha tambang ilegal di Subang dan Bogor ketika dia menutup tambang mereka. Dia berani tidak populer di kalangan pemilik gedung mewah yang melanggar tata ruang di Puncak. Tapi dia menjadi sangat populer di hati 50 juta rakyat Jawa Barat. Itulah pilihan seorang manajer sejati: memilih keberpihakan, bukan memilih aman.
Kerja sat-set juga terlihat dari bagaimana dia mengelola krisis. Saat banjir di Dayeuhkolot, saat konflik lahan di Rempang, saat sampah menumpuk di Sarimukti, dia tidak menunggu laporan. Dalam hitungan jam, dia ada di lokasi, bawa solusi, dan bawa anggaran. Bandingkan dengan pejabat lain yang saat banjir hanya memberi bantuan dari kantor. KDM memberi solusi dari lokasi banjir. Kecepatan adalah kunci dalam manajemen modern, dan KDM memahaminya lebih baik dari gubernur manapun.
Banyak yang mengira KDM hanya bisa soal budaya Sunda, padahal dia adalah Gubernur yang paham ESG dan keberlanjutan. Program Jabar Istimewa yang dia usung adalah integrasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Dia menolak pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan tapi merusak alam. Dia mewajibkan setiap proyek infrastruktur menghitung dampak lingkungan dan dampak sosialnya. Itulah yang disebut pemimpin visioner yang berstandar internasional, tapi berakar lokal.
Bagi para pejabat lain di Indonesia, dari bupati sampai menteri, KDM memberikan pelajaran yang sangat jelas. Pertama, jangan takut miskin pencitraan jika memang kerja. Dokumentasikan kerja untuk transparansi, bukan untuk pamer. Kedua, efisiensi bukan soal memotong anggaran, tapi soal memindahkan anggaran dari yang tidak penting ke yang penting. Ketiga, jangan kelola rakyat dengan data Excel, kelola dengan hati dan kaki yang mau melangkah ke rumah mereka.
Bagi masyarakat, KDM mengajarkan bahwa kita tidak boleh lagi memilih pemimpin yang hanya pintar bicara. Kita harus memilih pemimpin yang paham manajerial, yang mengerti bahwa memimpin 50 juta orang itu sama seperti mengelola perusahaan raksasa yang pelanggannya adalah rakyat. Butuh kecepatan, butuh empati, butuh keberanian memecat yang tidak beres, dan butuh ketulusan untuk mengakui kesalahan.
Pada akhirnya, Jawa Barat beruntung memiliki Gubernur yang kerja sat-set. Di saat Indonesia masih banyak memiliki pejabat yang kerjanya lambat, banyak alasan, dan banyak pencitraan kosong, KDM hadir sebagai antitesis. Dia membuktikan bahwa pemimpin yang paham manajerial tidak perlu banyak rapat. Dia hanya perlu tahu apa masalah rakyat, dan menyelesaikannya hari ini juga, bukan besok. Dan itulah definisi sejati dari pemimpin rakyat. (***)
*) Praktisi Hukum/Ketum PWRI
