*Menang di PN dan PT Manado, Kalah di Kasasi, Penggugat Pertanyakan Putusan MA*

MANADO — Perkara perdata Nomor 364/Pdt.G/2024/PN Mnd menjadi perhatian setelah pihak penggugat yang sebelumnya memperoleh kemenangan di Pengadilan Negeri Manado dan kemudian dikuatkan pada tingkat banding, akhirnya harus menerima hasil berbeda setelah perkara tersebut berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tingkat pertama, perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Perkara 364/Pdt.G/2024/PN Mnd.

Tidak menerima putusan tersebut, perkara kemudian berlanjut ke tingkat banding. Pengadilan Tinggi Manado melalui Putusan Nomor 154/PDT/2025/PT MND memberikan putusan yang menguatkan posisi pihak penggugat.

Namun, setelah para tergugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, hasil perkara tersebut berubah. Berdasarkan informasi yang diterima pihak penggugat, perkara tersebut telah diputus pada tingkat kasasi dengan Nomor 2489 K/PDT/2026.

Perubahan hasil perkara dari tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi hingga tingkat kasasi tersebut menimbulkan pertanyaan serius dari pihak penggugat.

“Saya sudah menang di Pengadilan Negeri dan kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado. Setelah para tergugat mengajukan kasasi, saya justru kalah di Mahkamah Agung. Karena itu saya mempertanyakan apa yang menjadi dasar perubahan putusan tersebut,” ujar pihak penggugat.

Pihak penggugat mengatakan dirinya menghormati Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Namun, perbedaan hasil putusan tersebut membuat dirinya merasa perlu mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai proses dan pertimbangan hukum yang mendasari putusan kasasi.

Lebih jauh, pihak penggugat mengaku memiliki kecurigaan adanya kemungkinan permainan atau praktik jual beli putusan dalam perkara tersebut.

Meski demikian, pihak penggugat menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan dugaan dan kecurigaan yang belum terbukti, sehingga dirinya meminta agar dugaan tersebut diperiksa oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

“Saya tidak mengatakan bahwa jual beli putusan itu sudah terbukti. Saya meminta supaya dugaan tersebut diperiksa secara objektif. Kalau ternyata tidak ada pelanggaran, saya siap menerima hasil pemeriksaan. Tetapi apabila ditemukan adanya permainan dalam proses peradilan, maka harus diungkap secara terang,” katanya.

Pihak penggugat juga menyatakan akan mempelajari secara menyeluruh putusan kasasi Nomor 2489 K/PDT/2026, terutama setelah salinan resmi putusan beserta amar dan pertimbangan hukumnya tersedia.

Menurutnya, salinan putusan tersebut penting untuk mengetahui secara pasti alasan Mahkamah Agung mengabulkan atau menolak permohonan kasasi serta dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengambil keputusan.

“Amar dan pertimbangan putusan kasasi saat ini belum saya pegang secara lengkap. Karena itu saya tidak mau berspekulasi mengenai isi putusannya. Setelah salinan resmi tersedia, kami akan pelajari dan membandingkannya dengan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi,” ujarnya.

Pihak penggugat berharap seluruh proses hukum dalam perkara tersebut dapat berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga membuka kemungkinan untuk menempuh langkah pengaduan kepada lembaga yang berwenang apabila setelah mempelajari dokumen perkara ditemukan indikasi pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, atau hal lain yang patut diperiksa.

“Saya hanya meminta keadilan. Saya ingin proses ini diperiksa secara terbuka berdasarkan bukti dan dokumen yang ada. Kalau memang putusan kasasi sudah benar menurut hukum, tentu harus ada dasar pertimbangannya. Tetapi kalau ditemukan adanya pelanggaran, saya berharap pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan,” tegasnya.

Untuk saat ini, dugaan jual beli putusan dalam perkara tersebut belum terbukti. Oleh karena itu, pihak-pihak yang disebut atau berkaitan dengan perkara tetap harus diberikan hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan.

Perkara: 364/Pdt.G/2024/PN Mnd

*Triliunan Rupiah APBD Sumsel, Karhutla Masih Mengancam, Tokoh Masyarakat OKI: Jangan Habiskan Anggaran untuk Kenyamanan Pejabat*

OKI — Besarnya APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang setiap tahun mencapai triliunan rupiah kembali menjadi sorotan di tengah masih berulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan dan prioritas penggunaan anggaran dalam menghadapi persoalan yang terus berulang setiap musim kemarau.

Dalam beberapa tahun terakhir, APBD Sumsel berada pada kisaran Rp10 triliun hingga lebih dari Rp11 triliun. Pada 2022, APBD ditetapkan sekitar Rp10,13 triliun. Tahun 2023, anggaran mencapai sekitar Rp11,2 triliun, sedangkan pada 2024 KUA-PPAS disepakati sebesar Rp11,239 triliun.

Untuk 2025, APBD Sumsel ditetapkan dengan pendapatan sekitar Rp10,06 triliun dan belanja Rp10,35 triliun. Dari struktur belanja tersebut, sekitar Rp2,73 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp2,41 triliun untuk belanja barang dan jasa, serta sekitar Rp1,38 triliun untuk belanja modal.

Besarnya anggaran tersebut menjadi sorotan karena karhutla masih menjadi persoalan serius. Data Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencatat 1.723 kejadian karhutla terdeteksi sepanjang 1 Januari hingga 23 Agustus 2026. Hingga 23 Agustus, sebanyak 53 kejadian masih tersebar di 13 kabupaten/kota. Pemerintah juga menyiagakan 11.026 personel gabungan dan mendirikan 1.101 posko.

Tokoh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ahmad Raden, menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap prioritas anggaran Pemprov Sumsel. Menurutnya, penanganan karhutla tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi harus diperkuat melalui pencegahan yang terukur.

“APBD Sumsel setiap tahun sangat besar. Tetapi kalau karhutla terus berulang dan masyarakat tetap harus menghadapi asap serta ancaman kebakaran, tentu publik berhak mempertanyakan ke mana arah prioritas anggaran itu,” ujar Ahmad Raden.

Ia juga menyoroti belanja yang berkaitan dengan kebutuhan birokrasi dan meminta agar kepentingan masyarakat tidak kalah oleh pengeluaran untuk kenyamanan pejabat.

“Jangan sampai rakyat melihat anggaran lebih banyak habis untuk kenyamanan dan kepentingan pejabat, sementara persoalan karhutla yang selalu datang setiap tahun belum mampu dituntaskan secara sistematis. Ini harus dibuka dan diawasi secara transparan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik Ahmad Raden terhadap prioritas penggunaan anggaran, bukan tuduhan yang telah terbukti mengenai penyalahgunaan APBD.

Karhutla sendiri bukan persoalan baru bagi Sumsel. Sejumlah wilayah seperti OKI, Musi Banyuasin, dan Banyuasin memiliki kawasan gambut yang rentan terbakar. Dengan karakter ancaman yang berulang dan wilayah rawan yang dapat dipetakan, pemerintah dinilai perlu memperkuat pencegahan melalui sistem peringatan dini, pengawasan kawasan, pengelolaan gambut, sarana pemadaman, pemberdayaan masyarakat, serta penegakan hukum.

Karena itu, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah personel atau posko yang disiapkan ketika karhutla terjadi. Pemerintah juga perlu menunjukkan hasil nyata dari anggaran yang telah dialokasikan, terutama dalam menekan kejadian kebakaran sejak awal.

Kritik terhadap efektivitas belanja pemerintah tersebut sejalan dengan prinsip bahwa keuangan publik harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Filsuf Yunani Aristoteles menempatkan kepentingan bersama sebagai salah satu ukuran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ahmad Raden meminta DPRD Sumsel, aparat pengawasan internal pemerintah, BPK, dan masyarakat sipil ikut mengawasi penggunaan APBD, khususnya anggaran yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan karhutla.

“Publik perlu tahu berapa anggaran pencegahan, berapa untuk pemadaman, berapa untuk sarana dan prasarana, berapa yang benar-benar terserap, dan apa hasilnya. Kalau anggaran besar tetapi persoalan terus berulang, harus ada evaluasi serius terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

Besarnya APBD, menurutnya, seharusnya dapat diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Ketika karhutla masih berulang dengan dampak yang mengancam lingkungan dan kehidupan warga, transparansi serta evaluasi terhadap efektivitas penggunaan uang rakyat menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. (rls/Tim Red PPWI)

Referensi:

https://harianpewarta.com/2026/08/26/permintaan-bantuan-500-mesin-pompa-air-ke-presiden-bantuan-pusat-bukan-pengganti-tanggung-jawab-daerah/

Dinilai Gagal Atasi Karhutla, Tokoh Masyarakat OKI Minta Gubernur Sumsel Mundur dari Jabatannya

*Ketua DPD PPWI Lampung Minta Hukuman Ardito Wijaya Diperberat: “Hukuman Ringan bagi Koruptor Melukai Hati Rakyat”*

Lampung — Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Lampung, Husin Muchtar, meminta hukuman terhadap Bupati Lampung Tengah nonaktif Ardito Wijaya diperberat melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Permintaan itu disampaikan menyusul vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhadap Ardito dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda Rp200 juta dan mewajibkan Ardito membayar uang pengganti sebesar Rp7,857 miliar. Hak untuk dipilih dalam jabatan publik juga dicabut selama dua tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya meminta Ardito dihukum tujuh tahun penjara.

Husin: Hukuman Ringan Melukai Hati Rakyat

Husin menilai perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim menjadi perhatian serius karena perkara tersebut menyangkut pejabat publik yang memperoleh mandat dari masyarakat.

“Hukuman yang ringan bagi koruptor melukai hati rakyat, apalagi pelaku korupsi masih bisa tersenyum saat keluar sidang. Ini tentu menimbulkan keprihatinan dan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat,” ujar Husin.

Menurutnya, kritik tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses peradilan, melainkan aspirasi masyarakat agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dan memberikan efek jera.

“Jabatan kepala daerah merupakan amanah rakyat. Ketika kewenangan itu disalahgunakan, sanksi yang dijatuhkan harus mampu menjadi pembelajaran bagi pejabat lain agar tidak melakukan hal serupa,” katanya.

Husin berharap jaksa mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan dalam menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Uang Pengganti Rp7,857 Miliar

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Ardito terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait penerimaan suap dan gratifikasi.

Ardito diwajibkan membayar uang pengganti Rp7.857.000.000. Jika tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Apabila aset tidak mencukupi, terdapat pidana penjara tambahan sesuai putusan pengadilan.

Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah, termasuk proyek alat kesehatan. Proses hukum terhadap Ardito masih terbuka karena baik terdakwa maupun jaksa memiliki hak menempuh upaya hukum.

Jangan Sampai Korupsi Dianggap Biasa

Bagi Husin, persoalan utama bukan hanya lamanya hukuman, tetapi pesan yang diberikan putusan tersebut kepada masyarakat dan penyelenggara negara.

Ia berharap perkara ini menjadi momentum memperkuat komitmen pemberantasan korupsi serta memastikan jabatan publik tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pandangan itu sejalan dengan pemikiran Mohammad Hatta, negarawan dan Wakil Presiden pertama RI, yang menempatkan kejujuran serta tanggung jawab sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan negara. Bagi Hatta, kekuasaan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi sarana memperkaya diri.

“Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum tidak hanya berjalan dalam proses penindakan, tetapi juga memberikan rasa keadilan. Jangan sampai korupsi dianggap sebagai kejahatan biasa karena hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera,” tegas Husin. (Tim Red PPWI)

“Jeritan Keadilan Seorang Ibu: Menakar Hukum, Moralitas, dan Masa Depan Anak dalam Sengketa Lisa vs Danny Septriadi.

Jakarta – Sengketa panjang antara Oey Lie Hua (Lisa) dan Danny Septriadi Djayaprawira, yang bermula dari pernikahan mereka pada 30 Juni 2006, kini telah menyentuh puncak krisis kemanusiaan dan hukum. Di tengah pusaran pertikaian hak asuh dan pembagian aset pasca-perceraian pada 13 Agustus 2021, korban paling nyata dari konflik ini adalah Gabriel Immanuela Djayaprawira, anak perempuan mereka yang lahir pada 3 Agustus 2008.

Kasus ini bukan lagi sekadar perebutan perdata biasa. Ia merupakan cermin buram dari pengabaian hak dasar anak dan dugaan pelanggaran hukum yang sangat serius.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, memberikan perhatian mendalam dan respons tegas terhadap peristiwa ini. Di satu sisi, aktivis HAM internasional itu menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan yang mendalam atas penderitaan yang dialami keluarga tersebut, terutama sosok Lisa yang terus berjuang mempertahankan haknya sebagai ibu kandung.

Namun di sisi lain, Wilson Lalengke melayangkan kecaman keras terhadap tindakan Danny Septriadi yang dinilainya telah memperkeruh suasana dan memperparah penderitaan psikologis sang anak. Secara khusus, pria yang memiliki 4 orang anak ini mengecam aksi pengambilan paksa (penculikan) Gabriel dari Lisa yang diduga dilakukan oleh Danny pada 2 Juli 2023.

Kala peristiwa penculikan itu terjadi, hak asuh anak secara hukum masih sepenuhnya berada di tangan Lisa berdasarkan Akta Notaris No. 37 tertanggal 19 November 2019, yang kemudian ditegaskan kembali oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 21 Mei 2025. Pengambilan paksa tersebut, yang diwarnai dugaan pemberian obat penenang dosis tinggi serta penyekapan hingga anak tidak dapat bersekolah sebagaimana tertuang dalam sejumlah Laporan Polisi (LP), dinilai sebagai tindakan tidak manusiawi yang merusak kesehatan fisik dan mental Gabriel.

Tak berhenti di situ, perhatian publik dan penegak hukum kini tersedot pada dugaan tindak pidana baru. Pada 31 Januari 2025, muncul penerbitan paspor baru (duplikat/aspal) atas nama Gabriel yang berlaku hingga 2030, padahal paspor lamanya masih berlaku sah hingga 10 Mei 2027. Dugaan rekayasa ini berlanjut pada pelaporan resmi oleh Lisa ke Bareskrim Mabes Polri pada 18 Mei 2026 atas tuduhan pelanggaran Pasal 394 KUHP tentang “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik”.

Wilson Lalengke menegaskan bahwa pembuatan dokumen palsu tersebut bukan hanya merugikan Lisa dan Gabriel secara langsung, melainkan juga mencederai kepastian hukum dan ketertiban masyarakat umum. Oleh karena itu, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini mendesak aparat Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dan menindaklanjuti SP2HP tertanggal 24 Agustus 2026 secara cepat, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Ia mengingatkan bahwa sengketa perdata maupun putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 25 Februari 2026, yang kini sedang ditempuh upaya Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak Lisa, sama sekali tidak melenyapkan atau menghentikan pertanggungjawaban pidana atas dugaan pelanggaran Pasal 394 KUHP tersebut. “Pertanyaannya sederhana, apakah persoalan hak asuh anak dan masalah harta gono-gini bisa melegalkan passport ganda itu? Jadi, teman-teman penyidik, mohon bekerjalah secara professional sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujar Wilson Lalengke kepada media usai bertemu ibu korban, Lisa, Sabtu, 29 Agustus 2026.

Secara bersamaan, Wilson Lalengke mengetuk hati nurani dan keadilan para Hakim Agung yang menangani memori Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Ia meminta majelis hakim PK untuk benar-benar mengedepankan asas _the best interests of the child_, kepentingan terbaik bagi anak.

Bagi seorang anak remaja perempuan, ikatan batin dan kehadiran sosok ibu kandung adalah kebutuhan psikologis mendasar yang tidak bisa digantikan oleh apa pun. Memisahkan anak dari ibunya secara paksa merupakan bentuk kekerasan terselubung yang mengancam tumbuh kembangnya sang anak perempuan.

Dari kacamata filosofis, kasus ini mencerminkan pandangan filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-1804), melalui prinsip Kewajiban Moral. Kant menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan lain. Menggunakan anak sebagai “komoditas” atau alat penekan dalam konflik orang tua adalah tindakan yang melanggar martabat kemanusiaan.

Sejalan dengan itu, filsuf etika kepedulian (_Ethics of Care_) seperti Carol Gilligan (86) menekankan pentingnya merawat hubungan interpersonal dan ketahanan emosional. Menurut Carol, hubungan kasih sayang ibu dan anak harus dilindungi dari dominasi kekuasaan yang destruktif, sekalipun intervensi buruk itu datang dari sang ayahnya sendiri.

Dalam konteks keindonesiaan, perkara ini memanggil kembali penjiwaan nilai-nilai Pancasila. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut perlakuan yang bermartabat terhadap Gabriel dan ibunya, bebas dari intimidasi dan perampasan hak secara sepihak.

Sementara itu, Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjamin bahwa hukum yang adil harus hadir melindungi pihak yang lemah dari kesewenang-wenangan. Penegakan hukum yang adil atas dugaan pidana Pasal 394 KUHP serta pertimbangan nurani pada proses PK di Mahkamah Agung adalah ujian nyata bagi efektivitas hukum di tanah air.

Sudah saatnya negara, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan berdiri tegak membela hak keadilan bagi Lisa serta menyelamatkan masa depan Gabriel Immanuela Djayaprawira dari trauma yang lebih dalam. Pengusutan tuntas laporan pidana di Bareskrim Polri dan kearifan Majelis Hakim PK MA akan menjadi penentu apakah keadilan dan kemanusiaan masih memiliki tempat tertinggi di negeri ini. (TIM/Red)