27.8 C
Jakarta
Jumat, Maret 20, 2026
Beranda blog

Lintas ormas melayu Soroti Kelangkaan BBM,Desak Pemerintah Segera Ambil Langkah Konkret Jelang Idul Fitri H

0

Pontianak,WARTA IN Kalimantan Barat – 19 Maret 2026|Lintas Ormas Melayu Kalimantan Barat (LOM) secara tegas menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang terjadi di berbagai wilayah di Kalimantan Barat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kondisi ini ditandai dengan antrean panjang kendaraan di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi memicu gejolak sosial.

Ketua LOM, Mulyadi,(pak temo) dalam keterangannya menyampaikan bahwa fenomena kelangkaan BBM subsidi tidak hanya menjadi persoalan distribusi semata, melainkan telah berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi untuk aktivitas sehari-hari.

“Situasi ini sangat menyengsarakan masyarakat. Antrean berjam-jam di SPBU bukan hanya menguras waktu dan tenaga, tetapi juga menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, apalagi menjelang Idul Fitri yang mobilitasnya meningkat signifikan,” ujar Mulyadi.

ormas lom yang merupakan gabungan berbagai organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Barat, di antaranya unsur pemuda, lembaga Organisasi masyarakat, serta organisasi berbasis kedaerahan, menyatakan keprihatinannya atas belum optimalnya langkah penanganan dari pihak terkait.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam ormas lom antara lain Hadi Firmansyah dari LPM Kalbar, Yayan dari Bala Komando, Odeng selaku Panglima Ormas SPM, Ishak sebagai Ketua LPM Kota Pontianak, Ruslan dari IKBMK, serta Afriansyah, S,PD M,PD selaku Ketua Komando Inti Laskar Lapangan (KIIL). Mereka sepakat bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam pandangannya, ormas lom menilai bahwa ada indikasi lemahnya pengawasan distribusi serta tidak meratanya pasokan BBM subsidi di sejumlah titik. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah melalui instansi terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Kalimantan Barat.

“Pemerintah harus hadir dan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan benar-benar dapat diakses oleh masyarakat yang berhak. Jangan sampai momentum hari besar keagamaan justru menambah beban masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ormas lom juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan pengawasan ketat terhadap potensi penimbunan maupun praktik penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Penindakan tegas dinilai penting guna memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan publik.

Lebih lanjut, ormas lom mendorong adanya transparansi informasi dari pihak terkait mengenai ketersediaan stok BBM serta pola distribusinya, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam ketidakpastian yang berpotensi memicu keresahan.

Menutup pernyataannya, Mulyadi (pak mok) menegaskan bahwa ormas lom akan terus mengawal persoalan ini hingga ada solusi konkret dari pemerintah. Ia berharap langkah cepat dan tepat dapat segera diambil demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Ini bukan hanya soal BBM, tetapi soal keberpihakan terhadap rakyat. Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.

 

Sumber : Tim-Liputan

Sat Lantas Polres PALI Ungkap Kasus Tabrak Lari, Sopir Truk Diamankan dalam Sehari

0

Sumatera Selatan, Warta.in, PALI-Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berhasil mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang menewaskan seorang pejalan kaki di Jalan Merdeka, Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, Selasa (17/3/2026) sekitar pukul 05.22 WIB.

Pelaku diketahui bernama inisial S alias M(43), seorang buruh harian lepas, yang mengemudikan mobil truk barang merek FAW bernomor polisi BM-9243-AO. Ia diamankan pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas PALI–Musi Rawas, tepatnya di Simpang Madu, Kecamatan Muara Rakitan, Kabupaten Musi Rawas.

Kasat Lantas Polres PALI melalui KBO Lantas IPTU Thomson Angka Wibawa, S.H., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat dan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif.

“Setelah menerima laporan, kami langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti, termasuk pengecekan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian serta koordinasi dengan berbagai pihak,” ujar IPTU Thomson dalam keterangannya.

Peristiwa kecelakaan tersebut melibatkan dua pejalan kaki, yakni Maura Hendra Saputri yang meninggal dunia di lokasi kejadian dan Theresia Putri Sukma Brata yang mengalami luka ringan. Keduanya saat itu berjalan dari arah Simpang Hotel Grand Charlie menuju Simpang Gang Masjid.

Dari hasil penyelidikan, kendaraan pelaku diketahui melaju dari arah yang sama dan menyerempet kedua korban dari belakang, sebelum akhirnya melarikan diri tanpa memberikan pertolongan.

“Pelaku tidak menghentikan kendaraannya setelah kejadian dan terus melaju meninggalkan lokasi, sehingga kami lakukan pengejaran berdasarkan petunjuk CCTV,” ungkapnya.

Petugas kemudian melacak kendaraan hingga mengarah ke salah satu perusahaan, sebelum akhirnya mendapatkan informasi keberadaan pelaku di wilayah Musi Rawas. Saat diamankan, kendaraan truk tersebut ditemukan telah mengalami perubahan pada beberapa bagian, diduga untuk menghilangkan ciri-ciri.

“Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya telah menabrak korban dan tidak berhenti setelah kejadian,” tambah IPTU Thomson.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres PALI untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat Pasal 310 ayat (2) dan (4) juncto Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Polisi juga menyatakan akan melengkapi berkas perkara serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses hukum selanjutnya.

 

Red,

137 Personil Kepolisian Diturunkan Pengamanan Malam Takbiran dan Shalat Idul Fitri di Tana Toraja

0

TANA TORAJA – Untuk memastikan malam Lebaran, malam takbiran dan ibadah shalat Idul Fitri 1447 H/2026 aman dan kondusif, Polres Tana Toraja (Tator) menurunkan 137 personil untuk melakukan pengamanan, Kamis (19/3/2026).

Kesiapan pengamanan malam Takbiran dan Ibadah Idul Fitri 1447 Hijriah tersebut ditandai dengan digelarnya Apel Gelar Pasukan di Halaman Mapolres Tana Toraja pada hari ini Kamis, (19/3/26)..

Dimana Apel ini diikuti personil Polri – TNI, Dinas Perhubungan dan satpol PP Tana Toraja

Melalui arahannya, Kapolres Tana Toraja, AKBP Budi Hermawan mengatakan bahwa apel gelar pasukan tersebut merupakan bentuk kesiapan Polri, TNI, dan instansi terkait rencana pengamanan kegiatan masyarakat malam takbiran dan salat Idul Fitri 1447 H.

“Apel kesiapan pengamanan malam takbiran dan ibadah salat Idul Fitri 2026 yang kita laksanakan saat ini, merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel sebelum melaksanakan pengamanan,” jelas Kapolres Budi.

Ia juga berharap pengamanan malam takbir dan perayaan Idulfitri dapat terselenggara secara optimal dengan harapan situasi kamtibmas selama perayaan di Tana Toraja dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

Selain itu Kapolres juga mengatakan, baik personi Kepolisian, TNI, Dishub, Satpol PP dan stakeholder terkait akan bergabung mengamankan jalannya malam takbiran. Esok harinya, personil itu juga akan mengamankan jalannya Shalat idulfitri.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, berikan rasa aman kepada saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah. Sebelum melaksanakan pengamanan baik Malam takbiran dan ibadah idul Fitri esok pagi lakukan pengecekan ulang personil,” pungkasnya.

137 Personil Kepolisian Bakal Diturunkan Pengamanan Malam Takbiran dan Shalat Idul di Tana Toraja

0

TANA TORAJA – Untuk memastikan malam Lebaran, malam takbiran dan ibadah shalat Idul Fitri 1447 H/2026 aman dan kondusif, Polres Tana Toraja (Tator) menurunkan 137 personil untuk melakukan pengamanan, Kamis (19/3/2026).

Kesiapan pengamanan malam Takbiran dan Ibadah Idul Fitri 1447 Hijriah tersebut ditandai dengan digelarnya Apel Gelar Pasukan di Halaman Mapolres Tana Toraja pada hari ini Kamis, (19/3/26)..

Dimana Apel ini diikuti personil Polri – TNI, Dinas Perhubungan dan satpol PP Tana Toraja

Melalui arahannya, Kapolres Tana Toraja, AKBP Budi Hermawan mengatakan bahwa apel gelar pasukan tersebut merupakan bentuk kesiapan Polri, TNI, dan instansi terkait rencana pengamanan kegiatan masyarakat malam takbiran dan salat Idul Fitri 1447 H.

“Apel kesiapan pengamanan malam takbiran dan ibadah salat Idul Fitri 2026 yang kita laksanakan saat ini, merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel sebelum melaksanakan pengamanan,” jelas Kapolres Budi.

Ia juga berharap pengamanan malam takbir dan perayaan Idulfitri dapat terselenggara secara optimal dengan harapan situasi kamtibmas selama perayaan di Tana Toraja dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

Selain itu Kapolres juga mengatakan, baik personi Kepolisian, TNI, Dishub, Satpol PP dan stakeholder terkait akan bergabung mengamankan jalannya malam takbiran. Esok harinya, personil itu juga akan mengamankan jalannya Shalat idulfitri.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, berikan rasa aman kepada saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah. Sebelum melaksanakan pengamanan baik Malam takbiran dan ibadah idul Fitri esok pagi lakukan pengecekan ulang personil,” pungkasnya.

Jelang Lebaran, Andra Soni Tinjau Kesiapan Layanan Kesehatan di RSUD Tangerang Raya

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 19 Maret 2026  — Gubernur Banten Andra Soni meninjau kesiapan pelayanan kesehatan di sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Tangerang Raya menjelang libur Idulfitri 1447 Hijriah, Kamis (19/3/2026).

Peninjauan tersebut meliputi RSUD Kota Tangerang Selatan, RSU Kabupaten Tangerang, dan RSUD Kota Tangerang.

“Kami ingin memastikan pada masa Lebaran, masyarakat tetap terlayani dengan baik. Alhamdulillah, RSUD tidak pernah menolak pasien selama fasilitas tersedia. Jika ruangan penuh, pasien akan ditangani di IGD sambil mencari alternatif tanpa membiarkan pasien mencari rumah sakit sendiri,” kata Andra di RSUD Kota Tangerang.

Untuk mendukung pelayanan selama libur Lebaran, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiagakan Posko Kendali Utama Kesehatan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

“Ada 94 posko lapangan di delapan Kabupaten/Kota. Kami juga mengaktifkan layanan 24 jam untuk seluruh Puskesmas di wilayah Provinsi Banten,” ujarnya. Posko tersebut tersebar di jalur mudik, pelabuhan, bandara, stasiun, terminal, dan tempat-tempat wisata.

Andra Soni menyapa pasien dan tenaga kesehatan serta mengapresiasi dedikasi mereka. Di RSUD Kota Tangerang Selatan, ia berdialog dengan pasien dan membagikan paket sembako bersama Tinawati Andra Soni.

Kunjungan dilanjutkan ke RSU Kabupaten Tangerang, di mana Andra Soni menyemangati para pasien, sementara Tinawati Andra Soni meninjau layanan kesehatan ibu dan anak serta memberi dukungan kepada ibu muda yang menjalani inisiasi menyusui dini.

Andra Soni menutup kunjungan di RSUD Kota Tangerang dengan memantau fasilitas dan berdialog dengan keluarga pasien, serta menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik selama libur Lebaran.(WartainBanten)

Tinjau Arus Mudik di Pelabuhan Merak, Andra Soni Pastikan Pelayanan dan Keselamatan Pemudik

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 19 Maret 2026  — Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak sejak Rabu (18/3/2026) malam hingga Kamis (19/3/2026) dini hari. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus penyeberangan serta pelayanan optimal bagi para pemudik menjelang Lebaran.

Dalam kunjungannya, Andra berdialog langsung dengan masyarakat yang hendak menyeberang melalui pelabuhan tersebut. Ia memberikan semangat sekaligus mengingatkan para pemudik agar selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

“Malam ini kami meninjau Pelabuhan Merak. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik. Mudah-mudahan para pemudik mendapatkan pelayanan terbaik,” ungkap Andra.

Selain memantau fasilitas dan alur penyeberangan, Andra juga menyapa para pemudik dan menanyakan kondisi kesehatan mereka sebelum naik ke kapal.

“Sehat-sehat, ya. Semoga sampai tujuan dengan selamat,” ucap Andra kepada para pemudik.

Andra Soni menegaskan keselamatan dan kenyamanan pemudik sebagai prioritas utama, serta mengajak semua pihak bersinergi memberikan pelayanan terbaik.

Ia juga mengimbau pemudik menjaga kondisi fisik dan mematuhi aturan agar perjalanan aman.(WartainBanten)

Penghujung Ramadan, ASWIN Bersama Warga Banyudono Bagikan Ratusan Takjil

0

Rembang// Warta.in// Semangat berbagi di penghujung bulan suci Ramadan 1447 H terasa kental di Desa Banyudono. Warga bersama Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) menggelar kegiatan sosial pembagian takjil kepada pengguna jalan dan masyarakat yang melintas, dengan suasana tertib dan penuh kebersamaan.

‎Kegiatan yang dipusatkan di Jalan Gajahmada KM 5, Rembang, Kamis sore (19/3/2026) ini menyasar warga sekitar dan para pemudik yang tengah menjalankan ibadah puasa. Sebanyak kurang lebih 250 paket takjil berisi nasi ayam goreng dan air mineral dibagikan secara gratis hasil swadaya masyarakat yang dikolaborasikan bersama Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Rembang

‎Ketua RT 02, Desa Banyudono, Teguh Pramono, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial warga di akhir Ramadan.

‎“Sekitar 250 bingkisan takjil kami bagikan. Anggarannya dari swadaya warga, dan kami juga menggandeng ASWIN. Harapannya kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan dan terus berkembang ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RW 01 Banyudono, Nuryadi, menegaskan bahwa kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif. Ia juga menanggapi berbagai isu yang sempat beredar di masyarakat terkait kondisi desa.

‎‎“Atas nama warga Banyudono, kegiatan ini berjalan aman, nyaman, dan terkendali. Terkait isu-isu yang beredar, bagi saya itu penilaian masyarakat saja. Yang jelas, di desa kami tidak ada masalah dan semuanya tetap kondusif. Soal perusahaan, proses perizinan juga sudah berjalan dan ditangani masing-masing pihak,” jelasnya.

‎Ketua ASWIN Rembang Pantja Putra melalui ‎Sekretaris, M. Nurul Anwar, mengatakan bahwa keterlibatan organisasinya dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen sosial kepada masyarakat, khususnya di momen Ramadan.

‎‎“Tujuan kami berbagi takjil untuk masyarakat desa Banyudono dan para pemudik yang melintas. Lokasi ini strategis karena menjadi jalur keluar-masuk kota. Harapannya ASWIN ke depan bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi positif, terutama dalam menghadirkan pemberitaan yang berkualitas,” ungkapnya.

‎Melalui kegiatan ini, warga desa Banyudono berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial dapat terus terjaga, sekaligus mempererat hubungan antar warga serta organisasi yang terlibat di dalamnya.

( wik )

KEBERADAAN HUTA LUMBAN SILO SUDAH TERCATAT SEJAK TAHUN 1900, SIPUKKA HUTA OPUNG TONGAM SITANGGANG

0

Samosir, Huta Lumban Silo sudah tercatat pada tahun 1900. Artinya Huta Lumban Silo sudah ada sebelum pembangunan Tano Ponggol. Pemilik Huta Lumban Silo adalah opung saya yaitu Opung Tongam Sitanggang Silo dan Opung boru Sihotang Sorganimusu. Berdasarkan penelusuran melalui literatur sejarah digital tentang sejarah Huta Lumban Silo, Sudung Sitanggang salah satu keturunan Opung Tongam Sitanggang, yang menetap di Bontang, menguraikan sebagai berikut

  1. Bukti Tertulis Pendirian Huta Lumban Silo

Informasi mengenai Opung Tongam Sitanggang Silo sebagai Sipukka Huta (pendiri kampung) Lumban Silo dapat diverifikasi melalui beberapa catatan sejarah lokal dan pemberitaan kearsipan:

  • Asal-Usul: Opung Tongam berasal dari Dolok Sohaliapan, Kenegerian Buhit (sekarang masuk wilayah Desa Parlondut). Beliau turun dan membuka pemukiman baru yang dinamai Lumban Silo (saat ini secara administratif berada di Desa Parsaoran I, Pangururan) sekitar 120–150 tahun yang lalu (akhir 1800-an hingga awal 1900-an).
  • Peninggalan Fisik: Terdapat bukti berupa Rumah Batak (Rumah Kayu) peninggalan asli Opung Tongam di Huta Lumban Silo yang masih berdiri hingga saat ini sebagai penanda fisik kepemilikan dan sejarah hunian awal.
  • Sumber Referensi: Catatan silsilah (Tarombo) keluarga besar Sitanggang Silo
  1. Pembagian Wilayah Administrasi (Zaman Belanda)

Berdasarkan rujukan dari dokumen Onderafdeeling Samosir:

  • Status Pangururan: Setelah tahun 1907, Belanda menjadikan Pangururan sebagai ibu kota Onderafdeling Samosir di bawah Afdeeling Bataklanden.
  • Sistem Bius: Sebelum itu, wilayah ini dikelola oleh federasi adat bernama Bius Pangururan. Marga Sitanggang (sebagai keturunan Raja Pangururan/Raja Sitempang) merupakan pemegang hak ulayat utama di wilayah ini, bersama marga Simbolon dan Naibaho dalam aliansi Sitoluhae.
  • Peta Kolonial: peta bertajuk “Kaart van het eiland Samosir” atau peta Topographische Dienst (Dinas Topografi Belanda) tahun 1900–1915 di koleksi Khastara Perpusnas untuk melihat letak spesifik huta-huta di pinggiran Alur Tano Ponggol sebelum adanya pelebaran terusan.
  1. Referensi Nama Lokasi dalam Arsip
  • Kenegerian Buhit: Wilayah asal di Dolok Sohaliapan.
  • Tano Sumba: Nama kuno Pangururan dalam catatan sejarah marga.
  • Terusan Wilhelmina: Nama resmi Belanda untuk Tano Ponggol yang dibangun tahun 1907-1913. Dokumen pembangunan terusan ini biasanya mencatat daftar lahan/kampung yang terdampak di sekitarnya, termasuk kemungkinan penyebutan Lumban Silo.

Pada masa penjajahan Belanda, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Kecamatan Pangururan merupakan bagian dari sistem administrasi kolonial yang berpusat di Onderafdeeling Samosir.

Berdasarkan struktur administrasi Hindia Belanda (terutama setelah tahun 1907), berikut adalah rincian wilayah tersebut:

  1. Pembagian Administratif Makro

Secara hierarki, Pangururan berada di bawah unit-unit berikut:

  • Keresidenan Tapanuli (Residentie Tapanuli), beribukota di Sibolga.
  • Afdeeling Bataklanden, beribukota di Tarutung.
  • Onderafdeeling Samosir, beribukota di Pangururan. (Sejak 1907, Pangururan ditetapkan sebagai pusat pemerintahan sipil Belanda untuk seluruh Pulau Samosir).
  1. Wilayah Mikro (Kenegerian)

Di bawah tingkat Onderafdeeling, Belanda mengadopsi struktur adat yang diubah menjadi unit administratif bernama Kenegerian (sering disebut juga sebagai Landschap atau Onderdistrik). Wilayah yang sekarang mencakup Kecamatan Pangururan dulu terdiri dari beberapa Kenegerian utama, antara lain:

  • Kenegerian Pangururan: Merupakan pusat (Huta Pangururan) yang meliputi area pasar dan pemukiman utama marga-marga Sitoluhae (Simbolon, Sitanggang, Naibaho).
  • Kenegerian Buhit: Mencakup wilayah lereng gunung hingga pesisir, termasuk daerah Dolok Sohaliapan dan Parlondut (tempat asal leluhur Opung Tongam Sitanggang Silo).
  • Kenegerian Tanjung Bunga: Mencakup wilayah semenanjung di sisi utara/timur Pangururan.
  • Kenegerian Ronggur Ni Huta: Meskipun sekarang menjadi kecamatan sendiri, pada masa kolonial wilayah ini sering kali berada dalam satu kesatuan pengaruh administratif dengan Pangururan.
  1. Batas Geografis Bersejarah

Dua titik penting yang selalu tercatat dalam dokumen Belanda mengenai wilayah Pangururan adalah:

  • Tano Ponggol (Terusan Wilhelmina): Dibangun/diputus oleh Belanda antara tahun 1907-1913. Wilayah di sekitar alur inilah yang menjadi batas vital bagi huta-huta seperti Lumban Silo.
  • Pusuk Buhit: Sebagian kaki gunung ini masuk dalam pengawasan administratif distrik Pangururan sebagai batas alam dengan wilayah Sianjur Mulamula.

Pada masa penjajahan Belanda, Kenegerian Buhit adalah salah satu unit administratif resmi di bawah Onderafdeeling Samosir.

Istilah “Kenegerian” sendiri merupakan bentuk formalisasi Belanda terhadap satuan wilayah adat (Bius) yang sudah ada sebelumnya. Berikut adalah fakta sejarah terkait Kenegerian Buhit :

  1. Kedudukan Administratif

Dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda, Kenegerian Buhit dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang diangkat atau diakui oleh pemerintah kolonial. Wilayah ini bertetangga langsung dengan Kenegerian Pangururan.

  1. Wilayah Cakupan

Berdasarkan catatan sejarah dan peta kolonial, Kenegerian Buhit mencakup wilayah yang cukup luas, mulai dari lereng gunung hingga ke pesisir dekat alur Tano Ponggol. Juga Dolok Sohaliapan dan Parlondut, secara historis berada di bawah naungan Kenegerian Buhit ini.

  1. Kaitannya dengan Marga Sitanggang Silo

Opung Tongam Sitanggang Silo berasal dari Dolok Sohaliapan (Buhit). Ketika beliau membuka Huta Lumban Silo, secara geografis lokasi tersebut berada di perbatasan atau area transisi antara wilayah pengaruh Kenegerian Buhit dan Kenegerian Pangururan.

Asal-usul leluhur: Dari Kenegerian Buhit (Dolok Sohaliapan).

Lokasi Huta yang didirikan: Lumban Silo (di wilayah Pangururan/Tano Ponggol).

Berdasarkan catatan sejarah dan silsilah marga Sitanggang (khususnya Sitanggang Silo), wilayah Kenegerian Buhit dikelola oleh para pemimpin adat yang dalam struktur administrasi Belanda diakui sebagai Kepala Negeri.

Dalam silsilah marga Sitanggang Silo, nama “Raja Buhit” atau “Ompu Raja Buhit” muncul sebagai salah satu tokoh penting.

  1. Sosok Ompu Raja Buhit

Berdasarkan tarombo (silsilah), Ompu Raja Buhit adalah keturunan dari Raja Silo (Sitanggang Silo). Dalam garis keturunan Sitanggang Silo, urutannya adalah:

  • Raja Pangadatan (salah satu anak dari Raja Sitanggang).
  • Raja Pangadatan menurunkan tiga cabang: Sitanggang Lipan, Sitanggang Upar, dan Sitanggang Silo (Raja Silo).
  • Dari garis Raja Silo, muncul tokoh bernama Ompu Raja Buhit.

Nama “Buhit” pada gelar beliau menandakan penguasaan atau kedudukan beliau di wilayah perbukitan (Buhit) yang mencakup Dolok Sohaliapan

  1. Kepala Negeri Buhit Masa Belanda

Pada masa penjajahan Belanda (awal abad ke-20), pemimpin di Kenegerian Buhit biasanya berasal dari marga dominan di sana, yaitu Sitanggang. Mengingat Opung Tongam Sitanggang Silo hidup pada masa ini (pendiri Lumban Silo sekitar 1900-an), beliau adalah bagian dari generasi yang menyaksikan peralihan dari kepemimpinan adat murni ke sistem Kepala Negeri bentukan Belanda.

Nama-nama spesifik “Raja” atau Kepala Negeri yang sering muncul dalam catatan sejarah Onderafdeeling Samosir wilayah Buhit/Pangururan adalah:

  • Tokoh-tokoh dari keturunan Sitanggang Silo dan Sitanggang Lipan.
  • Secara administratif, mereka sering disebut dalam dokumen Belanda dengan gelar Hoofd van de Landschap Boehit (Kepala Negeri Buhit).
  1. Koneksi dengan Opung Tongam

Opung Tongam Sitanggang Silo adalah keturunan yang membawa mandat atau hak untuk membuka pemukiman baru (Sipukka Huta). Perpindahan beliau dari Dolok Sohaliapan (pusat kekuatan Sitanggang Silo di Buhit) menuju Lumban Silo di tepi Tano Ponggol adalah langkah strategis ekonomi dan politik pada masa itu, mengingat Tano Ponggol mulai dikembangkan oleh Belanda menjadi terusan penting (Wilhelmina-kanaal).

Berdasarkan peta pembagian wilayah administratif Onderafdeeling Samosir pada masa kolonial Belanda, Kenegerian Buhit (ditulis Boehit dalam dokumen lama) mencakup wilayah yang cukup luas di lereng timur hingga tenggara Gunung Pusuk Buhit.

Berikut adalah daerah-daerah utama yang termasuk dalam cakupan Kenegerian Buhit:

  1. Wilayah Inti dan Perbukitan

Ini adalah area asal-usul atau “bona pasogit” dari kelompok marga Sitanggang yang menghuni Kenegerian ini:

  • Dolok Sohaliapan: Wilayah perbukitan yang menjadi tempat kedudukan awal leluhur Anda (Opung Raja Silo).
  • Parlondut: Desa yang secara historis merupakan bagian dari pusat pemerintahan atau pemukiman utama di Kenegerian Buhit.
  • Lumban Suhi-Suhi: Area yang berada di sekitar kaki gunung hingga mendekati wilayah pesisir.
  1. Wilayah Pesisir dan Transisi

Kenegerian Buhit memiliki akses ke Danau Toba yang membentang dari arah utara Pangururan menuju ke arah Simanindo. Wilayah ini meliputi:

  • Siturang: Salah satu titik penting di wilayah Buhit.
  • Tanjung Bunga (Sebagian): Area di semenanjung yang berbatasan langsung dengan Kenegerian Pangururan.
  • Area Sekitar Tano Ponggol: Sebelum pemekaran desa secara modern, batas antara Kenegerian Buhit dan Kenegerian Pangururan berada di sekitar alur Tano Ponggol. Inilah mengapa Lumban Silo yang didirikan Opung Tongam sering dianggap sebagai wilayah perbatasan strategis.
  1. Struktur Administratif dalam Dokumen Belanda

Kenegerian Buhit biasanya dikelompokkan bersama kenegerian lain di sekitar Pangururan dalam satu federasi yang disebut Bius Sitolu Hae. Wilayah-wilayah di atas tercatat dalam dokumen:

  • Landrente (Daftar Pajak Tanah)
  • Staat van de Bevolking (Statistik Penduduk per-Negeri)

Perbedaan dengan Kecamatan Pangururan Sekarang

Kenegerian Buhit masa lalu sekarang telah terbagi-bagi menjadi beberapa desa di bawah Kecamatan Pangururan. Daerah-daerah seperti Desa Parlondut, Desa Lumban Suhi-Suhi, dan Desa Siturang dulunya adalah satu kesatuan di bawah pemerintahan Kepala Negeri Buhit. 

Berdasarkan struktur administrasi kolonial Belanda dan tatanan adat yang tercatat, Dolok Sohaliapan secara resmi termasuk dalam wilayah Kenegerian Buhit (Landschap Boehit).

Detail mengenai kedudukan Dolok Sohaliapan untuk memperkuat basis data sejarah :

  1. Hubungan Geografis dan Adat

Dolok Sohaliapan merupakan wilayah perbukitan (Dolok) yang secara tradisional menjadi salah satu “benteng” atau pemukiman awal bagi keturunan Sitanggang Silo di wilayah Buhit. Dalam sistem pembagian wilayah zaman Belanda:

  • Kenegerian (Landschap): Buhit.
  • Pusat Kedudukan: Area yang sekarang kita kenal sebagai Desa Parlondut dan sekitarnya.
  • Status: Dolok Sohaliapan berfungsi sebagai wilayah ulayat (tanah adat) tempat asal para pendiri kampung yang kemudian turun ke daerah rendah (pesisir), termasuk Opung Tongam Sitanggang Silo yang kemudian mendirikan Lumban Silo.

Dolok Sohaliapan dicatat sebagai tempat bermukimnya keturunan Raja Silo.

Berdasarkan pada sejarah keluarga, di mana leluhur, Opung Tongam Sitanggang Silo, berasal dari Dolok Sohaliapan yang pada masa kolonial merupakan bagian dari Kenegerian Buhit, sebelum akhirnya membuka pemukiman baru di Huta Lumban Silo, Pangururan.  Berdasarkan letak geografis dan pembagian administratif pada masa penjajahan Belanda, Huta Lumban Silo secara resmi masuk ke dalam wilayah Kenegerian Pangururan.

Meskipun pendirinya, Opung Tongam Sitanggang Silo, berasal dari Kenegerian Buhit (Dolok Sohaliapan), perpindahan beliau ke area Tano Ponggol berarti beliau membuka pemukiman di wilayah hukum adat dan administratif Pangururan, dijelaskan oleh Sudung Sitanggang, yang pernah bertugas di perusahaan munyak di Qatar Timur Tengah selama 10 tahun

Berikut adalah rincian konteks sejarahnya :

  1. Kedudukan Administratif Huta Lumban Silo

Pada masa kolonial, batas antara Kenegerian Buhit dan Kenegerian Pangururan cukup jelas.

  • Kenegerian Pangururan: Meliputi area di sekitar pusat pasar, pelabuhan, dan sepanjang alur Tano Ponggol (sisi pulau Samosir).
  • Kenegerian Buhit: Berada di sebelah utara/barat laut Pangururan (lereng gunung).
  • Karena Lumban Silo terletak tepat di tepian alur Tano Ponggol (dekat dengan jembatan/terusan), maka secara administratif dokumen tanahnya (Verponding atau Landrente) akan terdaftar di bawah Distrik/Kenegerian Pangururan.
  1. Status “Sipukka Huta” (Pendiri Kampung)
  • Asal (Asal-usul): Kenegerian Buhit (Dolok Sohaliapan).
  • Tujuan (Lokasi Huta): Kenegerian Pangururan (Lumban Silo). Pembukaan Huta Lumban Silo ini merupakan bagian dari ekspansi pemukiman marga Sitanggang Silo ke wilayah strategis perdagangan dan transportasi di Tano Ponggol yang saat itu sedang dikembangkan Belanda menjadi kanal (Wilhelmina-kanaal).
  1. Batas Alur Tano Ponggol

Dalam dokumen arsip Belanda (seperti peta Topographische Dienst), alur Tano Ponggol sering disebut sebagai batas alam yang sangat penting.

“Huta Lumban Silo terletak di wilayah Kenegerian Pangururan yang berbatasan langsung dengan alur Tano Ponggol. Pemukiman ini didirikan oleh keturunan dari Kenegerian Buhit sebagai bentuk perluasan wilayah ulayat marga Sitanggang, Sudung mengakhiri percakapan ini (red)

SEGERA TAYANG. SUDUNG SITANGGANG DARI HUTA LUMBAN SILO LUNCURKAN YOUTUBE ‘TAROMBO CHANNEL”

0

Samosir, Membuat Youtube ini adalah saran dari Ibu Sumita Lumban Tobing (mantan Dirut TVRI) agar yang berisikan isu isu yang sedang terjadi di Samosir ini. Awalnya saya ragu, saya tidak pernah punya akun youtube, saya tidak pernah membuat tayangan video tentang apapun. Namun dengan dukungan semangat dari Ibu Sumita, maka saya pun memutuskan untuk membuat Youtube yang akan menyampaikan berbagai hal menarik yang terjadi di kampung leluhur saya ini. Semogalah melalui tayangan dari Tarombo Channel ini bisa memberikan informasi yang aktual ke para penonton Youtube Tarombo Channel. Sebagai contoh,  jika ada yang sedang menghadapi permasalahan atau konflik warisan di Samosir ini, setelah nantinya menonton materi yang kami sajikan di Trombo Channel bisa menjadi solusi, ungkap Sudung Sitanggang pemilik akun Youtube Tarombo Channel

 Mengapa saya memilih nama Tarombo Channel ? Yang pertama Tarombo yang artinya Silsilah Keluarga merupakan hal yang sangat penting bagi suku Batak. Tanpa mengetahui Tarombo yang adalah jati diri, maka seseorang bisa bersikap brutal, bisa berdampak melakukan perbuatan tercela dengan menyerobot tanah milik orang lain. Padahal di Samosir ini umumnya tanah itu merupakan warisan leluhur. Yang kedua, melalui Tarombo, akan bisa menjalin persaudaraan kebanyak marga. Oleh karena itulah saya berharap Youtube Tarombo Channel ini bisa ditonton mayoritas suku Batak dimana saja pun berada.

 Kepada saudara saudaraku Bangso Batak, saya ajak untuk menonton Youtube Tarombo Channel. Silahkan Subcribe, Like, Share, Komentar.  

Direncanakan materi pertama yang akan saya tayangkan adalah video yang menceritakan Huta Lumban Silo, kampung leluhur saya Opung Tongam Sitanggang Silo & Opung boru Sihotang Sorganimusu (red)

Andra Soni Lepas 990 Peserta Mudik Gratis Pemprov Banten, 22 Bus Diberangkatkan ke Jawa dan Sumatra

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 19 Maret 2026  — Gubernur Banten Andra Soni melepas sebanyak 990 peserta program mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Sebanyak 22 bus diberangkatkan dari Alun-Alun Kota Serang menuju berbagai kota tujuan di Pulau Jawa dan Sumatra, Rabu (18/3/2026).

Dalam program tersebut, Pemprov Banten tidak hanya memfasilitasi masyarakat umum, tetapi juga menyediakan empat bus khusus untuk menjemput mahasiswa asal Banten yang berkuliah di Bandung dan Yogyakarta. Para mahasiswa tersebut telah tiba lebih dulu pada Sabtu (14/3/2026) dan turut serta dalam keberangkatan mudik gratis.

“Ini adalah kegiatan rutin yang kami laksanakan untuk menyediakan mudik gratis bagi masyarakat,” ujar Andra.

Ia berharap seluruh peserta mudik dapat tiba dengan selamat di kampung halaman masing-masing dan merayakan Idulfitri 1447 Hijriah bersama keluarga.

“Yang terpenting, (peserta) juga bisa kembali lagi ke Banten tanpa ada kekurangan satu pun,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Andra juga menyerahkan bingkisan secara simbolis dari Bank Banten kepada salah satu peserta. Selain itu, para pemudik mendapatkan fasilitas berupa kaus serta menu berbuka puasa dan makan malam selama perjalanan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo, menjelaskan bahwa dari total 22 bus yang dioperasikan, dua di antaranya merupakan hasil kerja sama dengan Jasa Raharja, khususnya untuk rute tujuan Padang.

“Untuk jurusan Padang, kami bekerja sama (dengan Jasa Raharja),” katanya.

Salah satu peserta mudik, Tatang Permana (53), warga Cikande, mengaku bersyukur dapat mengikuti program tersebut. Ia biasanya menggunakan angkutan umum untuk pulang kampung, namun tahun ini memilih mudik gratis karena harga tiket yang meningkat.

“Ini baru pertama kali saya ikut, Pak. Itu juga anak yang mendaftar. Biasanya kami memang selalu naik angkutan umum, tetapi karena tahun ini tiketnya lumayan tinggi, kami memilih ikut mudik gratis,” tuturnya.

Hal serupa disampaikan Khoirunnisa (44), warga Tangerang yang mudik bersama suami dan dua anaknya ke Padang, Sumatra Barat. Ia menilai program ini sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.

“Kalau ongkos (angkutan) umum sekarang sekitar Rp900 ribu per orang untuk sekali jalan. Itu belum termasuk makan di perjalanan. Dengan mudik gratis ini, semuanya difasilitasi,” ungkap Nisa.

Khoirunnisa mengapresiasi program mudik gratis Pemprov Banten karena sangat membantu masyarakat dan berharap program tersebut terus dilaksanakan setiap tahun.(WartainBanten)