Beranda blog

Budaya Positif, Energi, dan Kekuatan Kolaborasi

Penulis
Penulis Medan
-
0

Budaya Positif, Energi, dan Kekuatan Kolaborasi

Oleh: DR. Eka Putra Zakran, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum UMSU, PDM Kota Medan

 

MEDAN ( Warta.In ) – Sebuah organisasi sering kali tidak runtuh karena kekurangan orang pintar. Ia justru bisa melemah karena terlalu banyak energi yang habis untuk saling menyalahkan, terlalu sedikit keberanian untuk berpikir positif, dan lemahnya kemauan untuk bekerja bersama.Di situlah persoalan budaya menjadi penting.

Kita kerap berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, profesionalisme, hingga inovasi. Namun, ada satu fondasi yang sering luput: budaya positif yang hidup dalam keseharian organisasi.

Teknologi dapat dibeli. Gedung dapat dibangun. Sistem dapat dibuat. Tetapi budaya tidak dapat dibeli. Ia harus ditumbuhkan melalui kebiasaan, keteladanan, dan interaksi manusia dari hari ke hari.

Budaya positif, karena itu, bukan sekadar jargon motivasi. Ia merupakan modal sosial yang menentukan apakah sebuah organisasi mampu bergerak maju atau justru terjebak dalam konflik internal.

Berpikir Positif Bukan Menutup Mata

Positive thinking kadang disalahpahami sebagai ajakan untuk selalu melihat segala sesuatu dengan kacamata indah. Seolah-olah berpikir positif berarti tidak boleh mengkritik, tidak boleh kecewa, dan tidak boleh mengakui adanya masalah.Padahal bukan demikian.

Berpikir positif justru membutuhkan keberanian untuk melihat kenyataan secara objektif, mengakui persoalan, kemudian mencari jalan keluar tanpa kehilangan harapan.

Organisasi yang sehat bukan organisasi yang bebas masalah. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu mengelola masalah secara dewasa.

Ketika sebuah program gagal, misalnya, pertanyaan yang penting bukan hanya siapa yang harus bertanggung jawab. Pertanyaan yang lebih produktif adalah: apa yang menyebabkan kegagalan itu, apa yang dapat diperbaiki, dan bagaimana memastikan kesalahan yang sama tidak berulang?

Perubahan cara bertanya tersebut tampak sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar.Budaya menyalahkan melahirkan ketakutan.Budaya belajar melahirkan keberanian.Ketika seseorang takut disalahkan setiap kali melakukan kesalahan, ia akan cenderung memilih diam, bermain aman, dan menghindari inovasi. Sebaliknya, ketika organisasi memberikan ruang untuk belajar dari kesalahan, orang akan lebih berani mencoba, berinisiatif, dan menemukan gagasan baru.

Karena itu, positive thinking harus ditempatkan bukan sebagai sikap naif, melainkan sebagai cara berpikir yang berorientasi pada solusi.

Energi Positif Menentukan Kecepatan Bergerak Selain cara berpikir, organisasi membutuhkan energi.Energi organisasi bukan sekadar soal bekerja keras. Ia berkaitan dengan semangat, inisiatif, optimisme, dan kesediaan untuk mengambil tanggung jawab.

Organisasi yang dipenuhi orang-orang yang hanya menunggu perintah akan berjalan lambat. Sebaliknya, organisasi yang anggotanya memiliki kesadaran untuk bergerak akan lebih adaptif menghadapi perubahan.

Di sinilah budaya energik diperlukan.

Budaya energik tidak identik dengan kesibukan. Seseorang dapat terlihat sangat sibuk tetapi sebenarnya tidak produktif. Sebaliknya, orang yang bekerja secara terukur, fokus, dan memberikan solusi justru dapat menghasilkan dampak yang lebih besar.

Maka, energi harus diarahkan menjadi produktivitas.Datang ke tempat kerja bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Berada dalam organisasi bukan hanya soal jabatan. Setiap individu harus memiliki kesadaran bahwa dirinya membawa tanggung jawab untuk memberikan kontribusi.

Pertanyaannya bukan sekadar, “Apa yang organisasi berikan kepada saya?”Tetapi juga, “Apa yang dapat saya berikan kepada organisasi?”

Perubahan perspektif ini penting karena organisasi pada dasarnya dibangun oleh kontribusi manusia.Tidak Ada Organisasi yang Bisa Berjalan Sendiri.Namun, energi individu tidak cukup.Organisasi membutuhkan kolaborasi.Kita berada dalam zaman ketika persoalan semakin kompleks. Tidak ada lagi seorang individu yang mampu menguasai seluruh pengetahuan. Karena itu, kemampuan bekerja sama menjadi kompetensi yang sama pentingnya dengan kecerdasan individual.

Kolaborasi bukan sekadar bekerja bersama dalam satu ruangan. Kolaborasi berarti kesediaan untuk berbagi pengetahuan, mendengar pandangan berbeda, menghargai keahlian orang lain, serta menempatkan tujuan bersama di atas ego pribadi.Di sinilah ego menjadi tantangan.Dalam banyak organisasi, persoalan bukan karena tidak ada orang hebat, tetapi terlalu banyak orang yang ingin dianggap paling hebat.

Akibatnya, gagasan tidak lagi dinilai berdasarkan kualitasnya, tetapi berdasarkan siapa yang menyampaikannya.Budaya semacam ini berbahaya.Organisasi yang sehat harus mampu mengatakan bahwa gagasan yang baik tetaplah baik, siapa pun yang menyampaikannya.

Yang senior tidak kehilangan kehormatan ketika menerima gagasan dari yang junior. Yang junior tidak kehilangan harga diri ketika belajar dari yang senior.Justru di situlah kolaborasi menemukan maknanya.Pemimpin sebagai Pembentuk BudayaDalam konteks ini, kepemimpinan memiliki posisi strategis.Budaya organisasi tidak lahir dari spanduk, slogan, atau rapat-rapat formal. Budaya tumbuh dari perilaku yang terus-menerus dilihat dan kemudian ditiru.

Pemimpin yang ingin membangun budaya positif harus terlebih dahulu menunjukkan optimisme.

Pemimpin yang menghendaki budaya energik harus menjadi pribadi yang memiliki energi untuk bergerak.

Pemimpin yang menginginkan kolaborasi harus bersedia mendengar, membuka ruang dialog, dan memberikan kepercayaan.

Sebab bawahan sering kali lebih mudah meniru perilaku pemimpinnya daripada menghafalkan nilai-nilai yang tertulis dalam dokumen organisasi.Karena itu, keteladanan adalah bahasa kepemimpinan yang paling mudah dipahami.

Pemimpin tidak cukup hanya mengatakan, “Mari bekerja sama.” Ia harus menunjukkan bagaimana bekerja sama.

Tidak cukup mengatakan, “Jangan takut berinovasi.” Ia harus menciptakan ruang yang aman bagi orang untuk mencoba.

Tidak cukup mengatakan, “Mari berpikir positif.” Ia sendiri harus mampu menghadapi persoalan tanpa menjadikan bawahannya sebagai kambing hitam.

Menggeser Budaya “Saya” Menjadi “Kita”

Pada akhirnya, budaya positif, energik, dan kolaboratif membutuhkan perubahan paradigma.Dari “saya” menjadi “kita”.“Saya” bertanya tentang kepentingan pribadi.“Kita” bertanya tentang tujuan bersama.“Saya” mudah menghitung apa yang diterima.“Kita” mulai memikirkan apa yang dapat diberikan.

Perubahan tersebut bukan perkara bahasa semata. Ia adalah perubahan mentalitas.

Bangsa ini membutuhkan institusi yang tidak hanya memiliki manusia berpendidikan tinggi, tetapi juga manusia yang mampu bekerja bersama. Kita membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar pandai memberi instruksi, tetapi mampu menyalakan energi kolektif.

Sebab kemajuan tidak pernah lahir dari satu orang yang bekerja sendirian.

Kemajuan lahir ketika banyak orang dengan latar belakang, kemampuan, dan pengalaman yang berbeda mampu menemukan titik temu untuk mengerjakan tujuan yang sama.Karena itu, membangun budaya positif bukan pekerjaan kosmetik. Ia merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan organisasi dan masyarakat.Kita perlu membangun ruang yang memungkinkan orang berpikir positif tanpa kehilangan daya kritis, bekerja energik tanpa kehilangan keseimbangan, dan berkolaborasi tanpa kehilangan identitas.

Jika tiga hal itu tumbuh secara bersamaan, organisasi tidak hanya akan menjadi tempat bekerja.

Ia akan menjadi tempat manusia bertumbuh, berkontribusi, dan memberi manfaat.

Dan mungkin, di tengah dunia yang semakin kompetitif dan penuh perubahan, itulah bentuk kepemimpinan yang paling kita butuhkan: bukan sekadar mampu menggerakkan orang, tetapi mampu membangun budaya yang membuat orang ingin bergerak bersama.(su16)

Gerakan Rakyat Kawal Korupsi Desak Kejati Sumsel Usut Tuntas Dugaan Korupsi 10 Paket Proyek PALI

Penulis
Susantoplaju
-
0

Warta.In | Palembang – Gerakan Rakyat Kawal Korupsi mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), Senin (5/10/2026), untuk menyampaikan aksi damai sekaligus pernyataan sikap terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pengondisian 10 paket pekerjaan konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Dalam aksinya, massa meminta Kejati Sumsel memastikan proses penanganan perkara tersebut berjalan secara menyeluruh, transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Koordinator Aksi, Renaldi, bersama Koordinator Lapangan Ade Irawan, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum.

Salah satunya, mereka mendesak Kepala Kejati Sumsel turun tangan dan melakukan supervisi terhadap penanganan perkara 10 paket proyek PALI.

Selain itu, Gerakan Rakyat Kawal Korupsi juga mendesak Kejaksaan Negeri PALI segera menetapkan anggota DPRD Kabupaten PALI berinisial “MBH” sebagai tersangka, apabila berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

“Kami meminta penanganan perkara ini dilakukan secara menyeluruh dan jangan berhenti hanya pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Renaldi dalam pernyataan sikapnya.

Mereka juga meminta penyidik melakukan penelusuran aliran dana secara menyeluruh, termasuk transaksi yang diduga berkaitan dengan tersangka, penyedia jasa, pejabat pengadaan maupun pihak lainnya yang memiliki hubungan dengan perkara tersebut.

Gerakan Rakyat Kawal Korupsi turut mendesak Kejati Sumsel mengambil langkah supervisi dan memerintahkan Kejari PALI mengusut seluruh pihak yang berdasarkan bukti memiliki keterkaitan dengan perkara 10 paket proyek tersebut.

Mereka menegaskan, setiap pihak yang nantinya terbukti terlibat berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah harus diproses sesuai ketentuan hukum, termasuk tindakan penahanan apabila telah memenuhi syarat hukum.

Gerakan tersebut menyatakan aksi yang dilakukan merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan upaya mendorong agar penanganan perkara dugaan korupsi berjalan objektif serta tidak tebang pilih.

“Kami berharap seluruh tuntutan ini dapat ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Sementara itu, aksi massa gerakan rakyat kawal korupsi diterima oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel, Iwan Setiadi SH MH, yang mewakili Kajati Sumsel.

Iwan menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi secara damai .

“Terkait yang di sampaikan hari ini, kami terima dan tolong di lengkapi bukti – bukti selanjutnya di serahkan ke PTSP Kejati Sumsel, dan nantinya akan kami sampaikan dengan pimpinan,”pungkasnya.

Kapolres Jember Tekankan Enam Nilai Pelayanan, Polisi Harus Hadir dan Dekat dengan Masyarakat

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Warta.in, Jember — Upaya membangun pelayanan kepolisian yang semakin dekat, cepat merespons kebutuhan warga, serta terbuka terhadap masyarakat terus ditekankan Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H.

Pesan tersebut disampaikan saat Kapolres memimpin apel pagi personel di Mapolres Jember, Senin (5/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan semangat program Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Rio Seto, S.I.K., S.H., M.Si., melalui gerakan “Polisi Bersama Masyarakat.”

Menurutnya, tugas polisi tidak sebatas menjalankan fungsi penegakan hukum. Lebih dari itu, kehadiran kepolisian harus mampu memberikan rasa aman, pelayanan yang cepat, serta membangun hubungan dan kepercayaan bersama masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat enam nilai yang menjadi pedoman bagi personel, yakni HADIR, DEKAT, CEPAT, ADIL, TERBUKA, dan ADAPTIF.

Nilai HADIR dimaknai sebagai kesiapan polisi berada di tempat dan waktu ketika masyarakat membutuhkan perlindungan, pertolongan, pencegahan maupun pemulihan.

Sementara DEKAT berarti personel harus mampu memahami karakter masyarakat dan kondisi wilayah tempat mereka bertugas. Termasuk mengenali kelompok rentan dan memahami akar persoalan melalui komunikasi serta kemitraan yang dibangun secara setara.

Kemudian CEPAT, yakni setiap pelayanan, respons, koordinasi maupun penanganan perkara harus dilakukan sesuai waktu dan tingkat urgensi persoalan yang dihadapi masyarakat.

Untuk nilai ADIL, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten tanpa membeda-bedakan. Dalam menjalankan tugas, polisi juga dituntut tetap menghormati hak korban, saksi, tersangka maupun masyarakat.

Sedangkan TERBUKA menekankan pentingnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan maupun memberikan masukan. Transparansi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja kepolisian.

Adapun nilai ADAPTIF mengharuskan setiap personel mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi sekaligus memahami perubahan kebutuhan masyarakat.

Enam nilai tersebut menjadi pengingat bagi seluruh personel Polres Jember bahwa pelayanan kepolisian harus terus menyesuaikan diri dengan dinamika dan kebutuhan warga.

Hadir bukan sekadar terlihat. Dekat bukan sekadar bertemu. Cepat bukan hanya bergerak. Adil bukan sekadar menegakkan hukum. Terbuka bukan hanya menerima kritik. Sementara adaptif bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman.

Melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, Polres Jember menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan yang humanis, responsif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

HADIR untuk melindungi, DEKAT untuk mengayomi, CEPAT untuk melayani, ADIL dalam menegakkan hukum, TERBUKA untuk diawasi, dan ADAPTIF untuk terus bertransformasi.

Mahasiswa Baru Universitas Pat Petulai Dibekali  Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan

Penulis
Hari
-
0

Warta.in-Rejang Lebong.

Mahasiswa baru Universitas Pat Petulai, Kabupaten Rejang Lebong, mengikuti kegiatan peningkatan karakter dan wawasan kebangsaan sebagai upaya membangun generasi muda yang memiliki pemahaman kuat terhadap nilai-nilai Pancasila serta mampu mencegah paham radikalisme dan terorisme di lingkungan kampus.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (5/10/2026) pukul 10.00 hingga 11.30 WIB tersebut mengangkat tema “Merawat Persatuan Bangsa, Menjaga Ideologi Bangsa: Peran Generasi Muda Menghadapi Radikalisme dan Terorisme.” Kegiatan diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Universitas Pat Petulai.

Dalam kegiatan tersebut, AKP Singgih Wirastho, S.H. bertindak sebagai narasumber. Ia memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya memperkuat karakter, kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, serta kemampuan menyaring informasi di tengah perkembangan media sosial.

Dalam pemaparannya, AKP Singgih menekankan bahwa mahasiswa merupakan kelompok strategis yang perlu memiliki “imunitas ideologi” agar tidak mudah terpengaruh oleh paham intoleran dan radikal.

Ia juga mengajak mahasiswa memahami dan mengamalkan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),  serta Bhinneka Tunggal Ika.

“Pancasila merupakan titik temu seluruh elemen bangsa. Perbedaan merupakan kenyataan, sedangkan menjaga persatuan adalah pilihan dan tanggung jawab bersama,” ujar  AKP Singgih dalam pemaparannya.

Waspadai Tanda-Tanda Paparan Radikalisme yang disampaikan Pada kesempatan tersebut, mahasiswa juga  diberikan pemahaman mengenai sejumlah tanda awal yang perlu diwaspadai di lingkungan kampus, seperti perubahan perilaku secara drastis, menjadi eksklusif,mudah mengkafirkan orang lain, menolak Pancasila dan simbol-simbol kebangsaan, anti terhadap organisasi resmi kampus, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi intoleran.

Dok:Akp Singgih w & Para Mahasiswa

Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Kampus juga diharapkan menjadi ruang yang sehat bagi mahasiswa untuk berdiskusi, berorganisasi, mengembangkan kreativitas, serta meningkatkan prestasi.Selain itu, mahasiswa diingatkan agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan konten yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme, kekerasan, maupun propaganda di media sosial.

Mahasiswa Didorong Menjadi Duta Damai di Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa diperkenalkan dengan lima langkah atau “jurus” mahasiswa sebagai duta damai, yaitu mengembangkan kemampuan intelektual, memahami agama secara moderat, meningkatkan literasi digital, aktif dalam organisasi positif, serta peduli terhadap teman.

Mahasiswa juga didorong untuk aktif dalam berbagai kegiatan positif, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), unit kegiatan mahasiswa (UKM) olahraga dan seni, maupun kegiatan kewirausahaan.

“Mahasiswa harus menjadi generasi yang kritis, tetapi tetap santun dan tidak mudah terprovokasi. Saring sebelum sharing dan jangan sampai media sosial justru menjadi sarana penyebaran paham yang dapat memecah persatuan,” pesan AKP Singgih.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk tidak mengucilkan teman yang mulai menunjukkan perilaku intoleran. Sebaliknya, mahasiswa diharapkan dapat melakukan pendekatan secara persuasif dan berkoordinasi dengan pihak kampus maupun aparat terkait apabila menemukan indikasi yang perlu mendapat perhatian.

Sinergi Kampus, Mahasiswa, dan Polri bertujuan untuk Pencegahan radikalisme dan berbagai potensi gangguan keamanan di lingkungan pendidikan, menurutnya, membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Karena itu, sinergi antara kampus, mahasiswa/masyarakat, dan Polri menjadi salah satu kunci menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Pihak kampus juga didorong untuk memperkuat langkah pencegahan melalui pembentukan satuan tugas terkait, peningkatan pengawasan kegiatan mahasiswa, penguatan pendidikan cinta tanah air, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang aman dan dapat dipercaya.

Dalam hal terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, mahasiswa maupun civitas akademika dapat melaporkannya kepada Bhabinkamtibmas, Polsek terdekat, atau layanan Kepolisian melalui Call Center 110.

Kegiatan peningkatan karakter tersebut tidak hanya berfokus pada pencegahan radikalisme dan terorisme, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian mahasiswa dalam mencegah berbagai gangguan kamtibmas, penyalahgunaan narkoba, perundungan, konflik, serta penyalahgunaan media sosial.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa baru Universitas Pat Petulai diharapkan mampu menjadi generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, bijak dalam menggunakan media sosial, serta turut menjaga persatuan dan keamanan di lingkungan kampus maupun masyarakat.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.

(TimRedaksi)

Seminar RUU Perlindungan Ketenagakerjaan oleh ASPEKSI Indonesia

Penulis
Indra Tjahyono
-
0

Jakarta, 5.10.2026 – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang saat ini sedang dibahas secara intensif di DPR RI dan Panja, ditargetkan pengesahan pada Oktober 2026. Jutaan mata tertuju ke DPR, draft seperti apakah yang telah dilahirkan pada RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai Undang-undang baru berdasarkan keputusan MK tersebut.

“ASPEK Indonesia tetap konsisten dan mengajak kaum buruh untuk mengawal RUU tersebut yang akan segera disahkan,” ujar Sekjen Konfederasi ASPEK Indonesia, Tri Asmoko Aripan dalam acara seminar kebangsaan bertema “Menuju Sistem Ketenagakerjaan yang Berkeadilan, Sejahtera, Produktif dan Berkelanjutan”, Senin (5/10/2026), di kawasan Matraman Jakarta Pusat.

Ia mengingatkan bahwa munculnya anggapan terkait regulasi ketenagakerjaan, upah buruh yang tinggi, pesangon yang tinggi dianggap sebagai hambatan masuknya investasi ke Indonesia, ASPEK Indonesia menilai hal tersebut sebagai sebuah asumsi, yang bisa benar dan salah.

“Bagi kami, hal tersebut sebagai sebuah asumsi. Jika benar itu menjadi penghambat investor untuk berinvestasi di Indonesia, lalu mengapa para investor lebih memilih investasi di Vietnam, padahal upah buruh disana lebih tinggi,” ujar Tri Asmoko.

Jika kita cek berdasarkan data, lanjutnya, faktor utama penghambat investasi di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, akses terhadap pembiayaan, infrastruktur, etos kerja buruh dan regulasi ketenagakerjaan.

“Berdasarkan faktor tersebut, maka jangan mau buruh dijadikan penghambat investasi, karena sebenarnya yang menjadi penghambat investasi adalah tidak adanya keseriusan dari Pemerintah untuk mengatasi penghambat investasi yang sesungguhnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Presiden Federasi Aspek PHR Indonesia, Muhammad Rukanda berharap RUU Perlindungan Ketenagakerjaan berpihak kepada buruh, berkeadilan dan memberikan kesejahteraan. Dalam RUU tersebut, Aspek Indonesia telah menyampaikan beberapa isu krusial diantaranya terkait dengan upah, outsourcing, platform media daring. Menurutnya, soal UMP bukan hanya berdasarkan faktor yang ditentukan tetapi bagaimana kebutuhan yang layak di masing-masing daerah

“Saya berharap ASPEK Indonesia terus memperjuangkan Undang-undang yang berkeadilan. Saya juga berharap organisasi buruh lainnya berjuang bersama, semoga pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi UU menjadi kabar yang baik bagi buruh,” pungkasnya. (my)

Samsat Mojokerto Kota Bebas Antrean Panjang, Pelayanan Cepat dan Tepat

Penulis
Kusmiati .
-
0

Warta.in Mojokerto kota — Pelayanan Kantor Bersama Samsat Mojokerto Kota mendapat apresiasi masyarakat. Proses pelayanan dinilai berjalan cepat, tertib dan tidak berbelit-belit, sehingga masyarakat tidak harus menghadapi antrean panjang saat mengurus kewajiban administrasi kendaraan bermotor.

Sejumlah warga mengaku merasa terbantu dengan sistem pelayanan yang dinilai semakin efektif. Proses pengurusan, mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen hingga tahapan pembayaran, berlangsung relatif cepat.

Salah seorang warga yang mengurus pajak kendaraan bahkan menyebut proses pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 20 menit. Petugas juga dinilai komunikatif dan sigap memberikan penjelasan ketika masyarakat membutuhkan informasi terkait prosedur pelayanan.

Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa pelayanan publik tidak selalu identik dengan antrean panjang dan proses yang berbelit. Dengan sistem pelayanan yang tertata serta petugas yang responsif, masyarakat dapat menyelesaikan kewajibannya dengan lebih nyaman.


Kantor Bersama Samsat Mojokerto Kota sendiri telah terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada Kota Mojokerto. Layanan yang tersedia tidak hanya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, tetapi juga mencakup cek fisik kendaraan untuk pajak lima tahunan, proses BBNKB kendaraan baru serta mutasi kendaraan bermotor.

Apresiasi masyarakat ini tentu menjadi catatan positif sekaligus tantangan bagi jajaran Samsat Mojokerto Kota agar kualitas pelayanan terus dipertahankan.
Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan ramah merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Warga berharap pola pelayanan seperti ini dapat dipertahankan secara konsisten sehingga masyarakat semakin percaya mengurus administrasi kendaraan secara langsung melalui jalur resmi.

Pelayanan cepat, antrean tertib, proses transparan — masyarakat nyaman, kewajiban pajak pun semakin mudah ditunaikan.(kus)

DPP LSM GEREBBEK Gelar Diskusi Publik, Soroti Penanggulangan Karhutla di Sumsel

Penulis
Susantoplaju
-
0

Warta.In | Palembang, – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Bersama Berantas Korupsi (DPP LSM GEREBBEK) Provinsi Sumatera Selatan menggelar diskusi publik dan sosialisasi terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Selatan, Senin (5/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kopi ONCAK & Resto, Jalan R. Sukamto, Pipa Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan, tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur.

Di antaranya AKP Dedi yang mewakili Polda Sumsel, Herwin Purnomo dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, Ir. Suparman Rohmans, M.Si, Ketua DPW Persatuan Kedaulatan Rakyat Indonesia Baru (PEKAT IB) Sumatera Selatan, serta Ade Indra Chaniago Akademisi.

Ketua DPP LSM GEREBBEK Sumsel, Samiun AB, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepedulian organisasi terhadap persoalan karhutla yang masih menjadi perhatian penting di Sumatera Selatan.

“Hari ini LSM GEREBBEK mengadakan sosialisasi tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumsel. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua,” ujar Simon yang sering di panggil oleh rekan – rekan aktivis.

Menurutnya, upaya penanggulangan karhutla membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, aktivis, mahasiswa hingga masyarakat secara luas.

Diskusi publik tersebut turut dihadiri tokoh masyarakat, aktivis, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa serta sejumlah tamu undangan.

Melalui kegiatan ini, DPP LSM GEREBBEK berharap dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya karhutla sekaligus mendorong sinergi berbagai pihak dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla di Sumatera Selatan. (*)

703 Prajurit, Getarkan Dermaga Belawan : TNI Kuat Bersama Rakyat

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in ‎Medan — Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara terpusat di Dermaga Makodaeral I, Belawan, Sumatera Utara. Senin (05/10/2026).
‎
‎Upacara peringatan HUT ke-81 TNI tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan personel dari tiga matra TNI, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Sebanyak 703 personel turut ambil bagian dalam pelaksanaan upacara tersebut. Peringatan HUT ke-81 TNI mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”
‎
‎Tema tersebut menjadi semangat dalam memperkuat sinergi dan kebersamaan TNI bersama seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan upacara berlangsung dengan tertib dan khidmat. Keterlibatan personel dari ketiga matra TNI dalam satu rangkaian upacara menjadi wujud nyata soliditas, sinergitas, dan kebersamaan TNI dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
‎
‎Upacara HUT ke-81 TNI di Dermaga Makodaeral I juga menjadi momentum untuk memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan serta profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Melalui peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh prajurit TNI diharapkan senantiasa menjaga kemanunggalan TNI dengan rakyat serta terus memberikan pengabdian terbaik dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. (RN)
‎
‎(Dispen Kodaeral I)

Wakapolres Meranti Hadiri HUT ke-81 TNI di Bengkalis, Tekankan Soliditas TNI-Polri dan Pemerintah

Penulis
Zulfikar .
-
0

BENGKALIS – Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H. menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Apel Kodim 0303/Bengkalis, Jalan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Senin (5/10/2026).

Kehadirannya mewakili Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K. sekaligus menjadi bagian dari penguatan soliditas TNI-Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kondusivitas wilayah.

Kompol Detis menilai momentum HUT TNI menjadi pengingat pentingnya menjaga kebersamaan antar institusi. Sinergi yang telah terbangun selama ini diharapkan semakin kuat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sinergi TNI dan Polri selama ini telah terbangun dengan baik. Atas nama keluarga besar Polres Kepulauan Meranti, kami mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI. Semoga TNI semakin kuat, profesional dan selalu menjadi kebanggaan rakyat. Soliditas TNI-Polri akan terus kami jaga untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat serta menjaga persatuan dan keutuhan NKRI,” kata Kompol Detis.

Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Upacara dimulai sekitar pukul 08.15 WIB dengan Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf Haris Nur Priatno, S.Sos., M.I.P. sebagai inspektur upacara. Komandan upacara dipercayakan kepada Kapten Arh Rickman Sinaga, sedangkan perwira upacara Kapten Inf Ucok Doni Samosir.

Sejumlah unsur Forkopimda turut hadir, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Syaputra, TH mewakili Bupati Bengkalis, perwakilan pimpinan DPRD Bengkalis H. Zamzami, S.H., Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto, S.H., S.I.K., M.H., serta Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan, S.H., M.H.

Unsur TNI AL, pemerintah daerah, instansi vertikal, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga mengikuti kegiatan tersebut. Sementara peserta upacara berasal dari personel Kodim 0303/Bengkalis, Polres Bengkalis, Satpol PP, Damkar, Pramuka hingga pelajar.

Rangkaian upacara berakhir sekitar pukul 08.50 WIB dalam keadaan aman, tertib dan kondusif. Momentum HUT ke-81 TNI itu diharapkan semakin memperkuat koordinasi TNI-Polri bersama pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta persatuan.

( Rilis: Humas Polres Meranti ).

Upacara HUT TNI ke – 81 Kodim 0201/Medan Berlangsung Khidmat

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Medan – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kodim 0201/Medan berlangsung khidmat, dipimpin oleh Pasilog Kodim 0201/Medan Mayor Inf Romi, bertempat di Lapangan Benteng Jl. Pengadilan No 8, Medan, Senin (5/10/2026)

Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pasilog Kodim 0201/Medan Mayor Inf Romi mengatakan. Peringatan HUT TNI ke-81 yang mengusung tema”TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI, di mana pun berada dan bertugas, atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.

Para Prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.

Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Para Prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, Kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah. Ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama.

Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya, Momentum HUT ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

Dalam amanat tersebut Panglima TNI menekankan kepada seluruh Prajurit dan ASN TNI Jadikan PRIMA sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani. Profesional kuasai tugas dan tanggung jawab masing-masing, pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, tingkatkan kompetensi, serta laksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas. Responsif peka terhadap perubahan di lingkungan tugas, kenali potensi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Integratif bangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa agar kekuatan TNI menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas, mengawal pembangunan, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur. Modern kuasai Alpalhankam dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya, gunakan secara optimal dan terintegrasi, serta terus tingkatkan kemampuan menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata. Adaptif jadikan setiap penugasan dan pengalaman sebagai bahan pembelajaran, kembangkan inovasi, dan sesuaikan doktrin, pendidikan, latihan, serta kemampuan dengan perkembangan ancaman yang ada.

Laksanakan kelima penekanan tersebut secara konsisten, sehingga PRIMA menjadi arah pengembangan kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, saat ini dan di masa yang akan datang. Akhirnya, marilah kita berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan kelancaran kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian terbaik kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (RN)

123...1,648Halaman 1 dari 1,648