Beranda blog

PELANTIKAN KNPI KOTA SUKABUMI PERIODE 2026–2029 BERTAJUK HARMONI

0

KOTA SUKABUMI – Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Sukabumi periode 2026–2029 mengusung tema harmoni. Momentum tersebut mendapat sambutan positif dari mantan Ketua KNPI Kota Sukabumi, Dr. Sudar Fauzi, M.Si., yang menyambut pelantikan sebagai bagian dari keberlanjutan organisasi kepemudaan di Kota Sukabumi.

Mengusung semangat harmoni, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah pemersatu berbagai elemen pemuda dengan latar belakang, gagasan, serta pandangan yang berbeda. Perbedaan tersebut diharapkan tidak menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk membangun organisasi yang lebih terbuka dan produktif.

Salah satu perhatian KNPI ke depan adalah keterlibatan pemuda dalam mengawal sektor pendidikan. Hal itu diwujudkan melalui rencana dan kerja sama strategis atau memorandum of understanding (MoU) dengan sejumlah perguruan tinggi serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Sukabumi.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membuka peluang beasiswa pendidikan, memperluas akses informasi, serta memberikan ruang bagi generasi muda agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam semangat tersebut, terdapat kutipan inspiratif dari Dr. hc. Ribka Tjiptaning, P.AAK, yang menjadi pengingat pentingnya memberikan kontribusi positif di tengah perbedaan.

“Jadilah orang yang selalu memberikan warna meski dalam kesendirianmu.”

Pesan tersebut dinilai relevan dengan dinamika organisasi kepemudaan. Sebab, setiap individu memiliki pemikiran dan karakter berbeda, tetapi tetap dapat berjalan bersama untuk mencapai tujuan organisasi.

Meski demikian, tantangan KNPI ke depan tidak hanya terletak pada pelantikan dan pembentukan kepengurusan. Konsistensi program, transparansi organisasi, serta keterlibatan nyata pemuda dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pembangunan menjadi hal yang perlu dibuktikan melalui kerja nyata.

Karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi, PWI, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan kerja sama, tetapi dapat diwujudkan dalam program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Semangat harmoni tersebut juga diharapkan dapat berjalan seiring dengan visi dan misi Wali Kota Sukabumi dalam mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Perbedaan merupakan warna dalam sebuah organisasi. Dengan komunikasi, keterbukaan, dan semangat kebersamaan, KNPI diharapkan mampu terus berkontribusi dalam memajukan Kota Sukabumi agar semakin bercahaya.

Kini, masyarakat dan kalangan pemuda menantikan pembuktian dari kepengurusan KNPI periode 2026–2029 melalui program-program konkret yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan generasi muda.(Alfi yonimar)

Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

0

Warta.in Medan – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan tindak pidana penculikan dan perdagangan bayi yang baru dilahirkan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian transaksi jual beli bayi hingga berpindah tangan beberapa kali.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Jumat (20/11/2026), dipimpin Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol. Kristinattara Wahyuningrum, S.H., M.H., didampingi Kepala Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Dwi Endah Purwanti, S.S., M.Si., Wakil Direktur Ditres PPA dan PPO AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., serta jajaran terkait.

Kombes Pol. Kristinattara menjelaskan, pengungkapan perkara ini berawal dari laporan seorang perempuan berusia 22 tahun yang kehilangan bayinya setelah melahirkan di salah satu rumah sakit di Kota Medan pada 8 November 2026.

“Awalnya, tersangka menawarkan diri untuk membantu mengasuh bayi korban setelah dilahirkan. Tersangka menjanjikan bahwa ibu kandung tetap dapat bertemu dan melihat anaknya kapan saja. Namun, setelah bayi lahir, justru diduga terjadi transaksi penjualan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan ibu kandung,” jelasnya.

Peristiwa tersebut bermula ketika korban mencari orang yang bersedia mengasuh bayinya melalui media sosial TikTok pada Oktober 2026. Korban kemudian dihubungi salah seorang tersangka yang menyatakan bersedia merawat anak tersebut dengan alasan belum memiliki anak.

Pada 8 November 2026, korban melahirkan seorang bayi laki-laki di salah satu rumah sakit di Medan. Selama proses persalinan, tersangka bersama suaminya datang dan membantu merawat korban.

Namun, sehari setelah persalinan, tepatnya 9 November 2026, bayi tersebut diduga dialihkan kepada pihak lain melalui skenario yang telah disepakati sebelumnya.

Penyidik mengungkap, tersangka pertama diduga telah menyepakati penjualan bayi kepada tersangka lainnya dengan nilai Rp10,5 juta saat masih berada di rumah sakit.

Setelah korban diperbolehkan pulang, bayi tersebut digendong oleh tersangka lain dengan alasan membantu ibu yang baru menjalani persalinan. Dalam perjalanan meninggalkan rumah sakit, bayi kemudian dipindahkan ke kendaraan lain dan diserahkan kepada pihak berikutnya dengan nilai transaksi Rp13 juta.

Rangkaian transaksi berlanjut hingga bayi tersebut diduga kembali diperjualbelikan dengan nilai Rp20 juta melalui perantara dua tersangka lainnya. Bayi kemudian dibawa ke wilayah Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dirawat oleh pihak yang menerima bayi tersebut.

Sementara itu, korban yang terus meminta agar bayinya dikembalikan justru ditinggalkan seorang diri di sebuah apartemen di kawasan Setia Budi, Medan. Tersangka yang sebelumnya menjanjikan akan mempertemukan korban dengan bayinya diduga melarikan diri dan mengganti nomor telepon untuk menghindari pelacakan.

Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polda Sumut pada 12 November 2026 melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/1930/XI/2026/SPKT/Polda Sumut.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial D.N.O. (24), A.A. (20), C.A.P.A. alias I (27), E.Y.S. alias M.Y. (39), D.H. (41), E.Z.S. (55), dan F.S. (65).

Ketujuh tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pihak yang menawarkan pengasuhan, melakukan transaksi, menjadi perantara, hingga pihak yang menerima dan membawa bayi untuk dirawat.

Dalam perkara ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu lembar surat keterangan kelahiran bayi, bukti pembayaran biaya rumah sakit, bukti transfer uang, satu unit mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi BK 1704 VU, delapan unit telepon genggam, perlengkapan bayi, serta pakaian korban yang dibeli oleh tersangka.

Penyidik juga telah memeriksa 10 orang saksi guna mendalami keterlibatan masing-masing tersangka dan melengkapi proses pembuktian perkara.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 450 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 83 juncto Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kristinattara menegaskan, Polda Sumut berkomitmen memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak serta menindak tegas setiap dugaan tindak pidana eksploitasi dan perdagangan orang. (RN)

*RESIDIVIS PELAKU PENUSUKAN DITANGKAP: BERSEMBUNYI DI RUMAH MERTUA, MASYARAKAT DESAK HUKUMAN SETIMPAL*

0

*RESIDIVIS PELAKU PENUSUKAN DITANGKAP: BERSEMBUNYI DI RUMAH MERTUA, MASYARAKAT DESAK HUKUMAN SETIMPAL*

Bengkulu Utara, 20 November 2026 — Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, berhasil mengamankan seorang pelaku penusukan yang diketahui berstatus residivis. Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan resmi terkait kasus penusukan yang menimpa warga di wilayah hukum Polsek Putri Hijau.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, pelaku ternyata telah melakukan tindakan serupa sebanyak tiga kali. Pada kejadian yang paling terakhir, aksi kekerasan tersebut berakhir tragis di mana korban kehilangan nyawanya. Hal ini terungkap dari keterangan sumber yang dekat dengan penanganan perkara ini, meskipun rincian identitas korban serta kronologi peristiwa masih dalam tahap verifikasi dan penyelidikan kepolisian.

Setelah peristiwa itu terjadi, pelaku diketahui berusaha melarikan diri dan bersembunyi di kediaman mertuanya. Namun upaya menghindar dari tanggung jawab hukum tersebut tidak berlangsung lama. Tim kepolisian yang melakukan penelusuran secara intensif akhirnya menemukan keberadaan pelaku yang ternyata bersembunyi di dalam lemari pakaian di rumah tersebut. Pelaku pun langsung diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut, tanpa perlawanan yang berarti.

Berita penangkapan ini segera menyebar luas dan disambut berbagai reaksi dari masyarakat setempat. Banyak warga yang berdatangan ke lokasi maupun menyampaikan aspirasinya, menyuarakan harapan agar keadilan benar-benar ditegakkan dalam perkara ini. Perwakilan warga menyampaikan kepada awak media, “Semoga pelaku diberi hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya dalam penegakan hukum, agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.”

Kapolsek Putri Hijau, AKP Edi Purwanto, S.H., membenarkan penangkapan tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa pemeriksaan mendalam terhadap pelaku sedang berlangsung, dan tim kepolisian terus mengumpulkan berbagai alat bukti guna memproses perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Motif kejadian serta kronologi lengkap masih dalam tahap penyelidikan menyeluruh dari pihak berwenang.

Perlu dipahami bahwa dalam proses penegakan hukum, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini bersumber dari tahap penyelidikan awal dan dapat berkembang seiring berjalannya proses hukum. Redaksi akan terus memantau perkembangan perkara ini secara transparan dan akuntabel.

Redaksi
Informasi perkembangan kasus terus dipantau dan akan disampaikan kembali kepada masyarakat seiring dengan perkembangan resmi dari pihak berwenang.

(HS — Redaksi)

Kominfotik NTB Perkuat Integrasi Data Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Dukung Pembangunan Berbasis Data

0

Kominfotik NTB Perkuat Integrasi Data Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Dukung Pembangunan Berbasis Data

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat tata kelola data dan penyelenggaraan statistik sektoral melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Bidang Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB yang digelar di Mataram, Jumat (20/11/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H., mengatakan data merupakan fondasi utama pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan. Karena itu, penguatan Satu Data Indonesia harus menjadi kebutuhan mendasar dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, terukur, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Kadis yang akrab disapa Dr. Aka tersebut mengungkapkan, sebanyak 825 dataset telah berhasil diintegrasikan melalui Portal NTB Satu Data ke dalam Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Kementerian Dalam Negeri. Integrasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun interoperabilitas dan keterhubungan data antarsistem pemerintahan.

Menurut Dr. Aka, tantangan selanjutnya adalah memperkuat interoperabilitas data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar perencanaan serta intervensi pembangunan lebih terintegrasi, khususnya dalam penanganan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

“Interoperabilitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan memperkuat perencanaan pembangunan melalui penggunaan data yang sama, sehingga sasaran dan bentuk intervensi program menjadi lebih tepat,” ujarnya.

Kadis juga menyampaikan keberhasilan NTB meraih Terbaik II Nasional dalam Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 kategori Pemerintah Provinsi melalui praktik baik bertajuk Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB.

Penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinas Kominfotik NTB bersama Bappeda NTB dengan dukungan pembinaan BPS. Praktik baik ini menggambarkan transformasi cara pemerintah merencanakan, mengambil keputusan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pembangunan melalui pemanfaatan data.

Sebagai penguatan landasan hukum, Pemprov NTB juga telah menetapkan Perubahan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2026 tentang Satu Data. Regulasi ini memperjelas pembagian peran Walidata dan Produsen Data, memperkuat koordinasi, serta mendorong berbagi pakai data lintas instansi.

Dalam rakor tersebut, Dr. Aka turut menekankan pentingnya integritas pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Menurutnya, proses penilaian harus berlangsung objektif, konsisten, transparan, dan akuntabel.

Ia meminta agar setiap perubahan nilai dalam proses harmonisasi disertai alasan teknis yang jelas, berbasis bukti, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Integritas penilaian sama pentingnya dengan integritas data yang dinilai. Indeks yang baik bukan hanya indeks yang menghasilkan angka, melainkan indeks yang proses pembentukannya dapat dipercaya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Aka menyampaikan lima agenda penguatan statistik sektoral yang perlu menjadi komitmen bersama, yakni penguatan kelembagaan Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas dan interoperabilitas data, optimalisasi pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia statistik, serta penguatan budaya kerja berbasis data dan akuntabilitas.

Ia juga mendorong optimalisasi Dashboard Eksekutif Pimpinan sebagai instrumen kendali pembangunan yang mampu menyajikan kondisi riil daerah, perkembangan indikator, capaian program, serta persoalan yang membutuhkan keputusan pimpinan.

Kadis menegaskan, keberhasilan Satu Data tidak diukur dari banyaknya aplikasi atau dataset, melainkan dari sejauh mana data menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, pelayanan publik yang lebih baik, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah siap dievaluasi, dikoreksi, dan memperbaiki kekurangan. Namun, kita juga mengharapkan proses evaluasi yang adil, konsisten, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov NTB berharap sinergi antara Bappeda, BPS, Dinas Kominfotik, dan seluruh perangkat daerah kabupaten/kota semakin kuat dalam mewujudkan ekosistem data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan menjadi fondasi pembangunan daerah. (sr/dkisntb

Tiga Kasus TPPO Terungkap, Polda NTB Selamatkan Korban dari Jerat PMI Ilegal

0

Tiga Kasus TPPO Terungkap, Polda NTB Selamatkan Korban dari Jerat PMI Ilegal

Warta.in
Mataram, NTB – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengintensifkan upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Ditres PPA dan PPO Polda NTB berhasil mengungkap tiga perkara TPPO dengan menetapkan tujuh orang sebagai tersangka serta mengidentifikasi lima orang korban.

Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers yang digelar Direktorat PPA/PPO Polda NTB di Gedung Tribrata Polda NTB, Jumat (21/11/2026).

Direktur PPA dan PPO Polda NTB Kombes Pol. Ni Made Pujewati, S.I.K., M.M., dalam keterangannya mengatakan, Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Kapolri Quick Wins 8 Kegiatan 2, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan, penanganan perkara, hingga reintegrasi korban TPPO.

Dari hasil Penindakan yang dilakukan Direktorat PPA/PPO Polda NTB ada tiga perkara yang diduga berkaitan dugaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi dan Malaysia.

“Dalam periode kurang lebih dua bulan ini Polda NTB telah mengungkap 3 kasus TPPO, “ tegasnya.

Kasus pertama tercatat dalam laporan polisi tertanggal 17 Oktober 2026. Dalam perkara ini, polisi mengidentifikasi satu korban perempuan dewasa dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Perkara tersebut kini dalam tahap pemenuhan petunjuk P-19.

Selanjutnya, kasus kedua berdasarkan laporan polisi tanggal 22 Oktober 2026, dengan dua korban laki-laki dewasa. Dalam perkara ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka perekrut dan satu orang sebagai pengangkut. Penanganan perkara telah memasuki tahap pemberkasan.

Sementara kasus ketiga tercatat dalam laporan polisi tanggal 18 November 2026. Polisi mengidentifikasi dua korban laki-laki dewasa dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Perkara ini masih dalam tahap penyidikan.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan modus perekrutan dan pemberangkatan PMI secara ilegal ke luar negeri, terutama menuju negara tujuan Arab Saudi dan Malaysia.

“Dalam kasus ini modus yang digunakan rata-rata merekrut para calon pekerja Mingran yang akan diberangkatkan secara ilegal (Non Prosedural), “ucapnya.

Menurutnya, Selama ini Polda NTB Tidak hanya melakukan penindakan, Polda NTB juga mengedepankan langkah pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban perdagangan orang.

Sepanjang pelaksanaan program tersebut, Polda NTB bersama jajaran telah melaksanakan 171 kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan 14.632 peserta. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan Rise and Speak, sosialisasi, serta edukasi di berbagai lingkungan masyarakat.

Pengawasan juga diperketat pada sejumlah pintu keberangkatan yang berpotensi dimanfaatkan untuk memberangkatkan calon korban ke luar wilayah NTB. Tercatat sebanyak empat kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di bandara, lima kegiatan di pelabuhan, 20 kegiatan di terminal, 22 kegiatan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) atau Balai Latihan Kerja (BLK), serta 55 kegiatan di lokasi lainnya.

Selain itu, kampanye pencegahan dini melalui program Rise and Speak telah dilaksanakan di 64 sekolah di wilayah hukum Polda NTB.

“Langkah Preemtif dan preventif ini tidak hanya dilaksanakan oleh Polda NTB tetapi juga Polres/ta jajaran di wilayah hukum masing-masing, “ Ucapnya.

Di sisi lain, perhatian terhadap keselamatan dan pemulihan korban juga menjadi bagian penting dalam penanganan kasus ini. Ditres PPA dan PPO Polda NTB bersama BP3MI telah melakukan identifikasi dan asesmen terhadap lima korban hasil KRYD tersebut.

Selain itu, terdapat satu orang yang terindikasi sebagai korban TPPO dan telah dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Manama, Bahrain, pada 17 November 2026 dalam keadaan sehat serta tidak mendapat ancaman keselamatan dari pelaku.

Bersama petugas BP3MI, para korban juga telah dipulangkan ke rumah masing-masing dan diterima oleh keluarga dalam keadaan sehat dan aman. Sejauh ini, para korban masih mendapatkan pendampingan keluarga dan belum membutuhkan bantuan hukum maupun pendampingan sosial.

Sebagai tindak lanjut, Polda NTB akan mengarahkan para korban berkoordinasi dengan Dinas Sosial, PPPA, serta Disnakertrans Provinsi NTB untuk mengikuti program pemberdayaan dan kemandirian melalui pelatihan keterampilan serta akses pekerjaan.

Langkah tersebut sekaligus mendukung program prioritas Kapolri Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), dengan harapan para korban memiliki bekal keterampilan dan kemandirian ekonomi sehingga tidak kembali terjerat dalam praktik perdagangan orang.

“Upaya pencegahan ataupun penindakan ini adalah bentuk dukungan Polda NTB khususnya terhadap program Prioritas Kapolri khususnya program Polisi peduli Pengangguran (POLIRAN), “ucapnya.

Melalui rangkaian upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban ini, Polda NTB menegaskan komitmennya untuk terus memberantas TPPO serta meningkatkan perlindungan masyarakat dari praktik perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara ilegal.(sr/hpntb)

Ketua Umum KEIND Indonesia Lantik Pengurus KEIND Provinsi Bali     

0

Ketua Umum KEIND Indonesia Lantik Pengurus KEIND Provinsi Bali, Dorong Sinergi dengan Pemerintah dan Berbagai Organisasi

Warta.in | DENPASAR, BALI (Kamis, 19 November 2026) – Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) terus memperluas jaringan dan memperkuat peran organisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan kewirausahaan di berbagai daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelantikan Pengurus Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) Provinsi Bali yang dilaksanakan pada Kamis, 19 November 2026, bertempat di Inna Bali Heritage Hotel, Bali.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum KEIND Indonesia, Bapak Afda Rizal Armashita, dengan menetapkan Prof. I Wayan Suartana sebagai Ketua Umum KEIND Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Ketua Umum KEIND Indonesia, Afda Rizal Armashita, menyampaikan bahwa kehadiran KEIND di Provinsi Bali diharapkan tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya para entrepreneur dan pelaku usaha, tetapi juga menjadi kekuatan kolaboratif dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang produktif, inovatif, dan berdaya saing.

Afda menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan organisasi adalah kemampuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta berbagai organisasi, asosiasi dunia usaha, komunitas entrepreneur, dan pemangku kepentingan lainnya.

“KEIND tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus mampu membangun sinergi dengan pemerintah dan berbagai organisasi lainnya. Kolaborasi menjadi kekuatan penting untuk menciptakan peluang usaha, membuka jaringan bisnis, meningkatkan kapasitas entrepreneur, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Afda dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Afda menyampaikan bahwa Bali memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tidak hanya dari sektor pariwisata, tetapi juga perdagangan, industri kreatif, pertanian, ekonomi digital, UMKM, investasi, serta berbagai sektor usaha lainnya.

Oleh karena itu, KEIND Provinsi Bali diharapkan mampu mengambil peran strategis dalam mengoptimalkan potensi tersebut melalui penguatan jaringan entrepreneur, penciptaan peluang investasi, pengembangan pasar, serta peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha lokal.

Dengan kepemimpinan Prof. I Wayan Suartana, KEIND Provinsi Bali diharapkan dapat menjadi organisasi yang aktif, inklusif, dan produktif serta mampu menghadirkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi anggota maupun masyarakat luas.

Ketua Umum KEIND Indonesia juga berharap kepengurusan yang baru dilantik dapat segera melakukan konsolidasi organisasi, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, serta menjalin kemitraan strategis dengan berbagai institusi dan organisasi dunia usaha di Bali.

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah KEIND Indonesia dalam memperkuat jaringan organisasi secara nasional sekaligus mendorong lahirnya entrepreneur yang tangguh, mandiri, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

Melalui semangat JUJUR – MUJUR – LUHUR, KEIND berkomitmen untuk terus membangun ekosistem kewirausahaan Indonesia yang berintegritas, berdaya saing, dan memberikan manfaat bagi bangsa.

KEIND INDONESIA
Jujur – Mujur – Luhur

#Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND)

#Media Partners Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND)

Kodim 0212/TU Pembangunan Jembatan Sungai Sumbereng di Humbahas Demi Kepentingan Rakyat

0

Warta.in Humbahas – Pembangunan Jembatan Beton Tahap VIIC di Sungai Sumbereng, Desa Marpadan, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), terus berjalan. Hingga Kamis (19/11/2026), progres pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Marpadan dengan Desa Sihas Toruan tersebut telah mencapai 36,60 persen.

Dalam pengerjaan Personel jajaran Kodim bersama masyarakat setempat bergotong royong melaksanakan sejumlah pekerjaan fisik. Kegiatan difokuskan pada pemasangan pasangan pondasi serta pengangkutan material berupa pasir dan semen ke lokasi pembangunan.

Jembatan beton tersebut memiliki panjang sekitar 14 meter dan lebar 3 meter. dengan adanya Jembatan diharapkan dapat memperlancar akses transportasi masyarakat, sekaligus mempermudah mobilitas warga antara kedua desa yang selama ini membutuhkan sarana penghubung.

Kapendam I/BB Kol Inf Sandy S.I.P., M.Han mengatakan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk mengatasi kesulitan transportasi masyarakat di wilayah pedesaan. Infrastruktur ini diharapkan mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Keberadaan jembatan juga memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa. Dengan akses transportasi yang semakin mudah, warga diharapkan dapat membawa hasil pertanian ke kota dengan lebih lancar sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain sektor ekonomi, pembangunan jembatan juga memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Anak-anak sekolah yang sebelumnya harus menempuh perjalanan jauh diharapkan dapat memangkas waktu perjalanan sehingga bisa tiba di sekolah tepat waktu dan kegiatan belajar mengajar berlangsung sesuai jadwal yang di tentukan. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

*Dari Bandar Lampung ke Shenzhen: Dua Deklarasi Perdamaian dalam Satu Momentum Sejarah, Kebetulankah?*

0

*Dari Bandar Lampung ke Shenzhen: Dua Deklarasi Perdamaian dalam Satu Momentum Sejarah, Kebetulankah?*

_Editorial November 2026 PPWI_

Jakarta – Dunia internasional baru saja menyaksikan dua peristiwa yang menarik untuk dicermati dalam perspektif perdamaian, diplomasi, kemanusiaan, dan filsafat sejarah. Dalam rentang waktu hanya delapan hari, dua deklarasi yang membawa pesan serupa tentang pentingnya perdamaian dunia muncul dari dua forum dengan karakter, skala, dan aktor yang sangat berbeda.

Peristiwa pertama adalah lahirnya _Bandar Lampung Declaration_ pada 11 November 2026 di Bandar Lampung, Indonesia, yang digagas oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama jejaring tokoh, jurnalis, akademisi, aktivis perdamaian, dan mitra internasionalnya. Peristiwa kedua adalah lahirnya deklarasi bersama menuju perdamaian yang melibatkan tiga pemimpin negara berkekuatan global, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, pada 19 November 2026 di Shenzhen, Tiongkok.

Kedua peristiwa tersebut memiliki latar belakang kelembagaan dan politik yang berbeda. Bandar Lampung Declaration lahir dari inisiatif masyarakat sipil dan komunitas pers internasional, sedangkan deklarasi Shenzhen merupakan hasil pertemuan langsung tiga kepala negara yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap tatanan geopolitik dunia.

Namun, keduanya mempertemukan satu gagasan mendasar: perdamaian dunia tidak dapat diwujudkan melalui kekuatan senjata semata, melainkan membutuhkan dialog, kerja sama, penghormatan terhadap kedaulatan, stabilitas, dan tanggung jawab kemanusiaan.

Pertanyaannya kemudian menjadi menarik: apakah kedekatan waktu kedua peristiwa tersebut hanya kebetulan? Apakah terdapat hubungan pemikiran, pengaruh, atau keterkaitan yang belum terlihat? Ataukah keduanya merupakan bagian dari suatu dinamika sejarah yang lebih besar, ketika berbagai kekuatan manusia secara bersamaan mulai bergerak menuju kesadaran baru tentang pentingnya perdamaian?

*Dua Deklarasi, Dua Dunia, Satu Pesan Kemanusiaan*

Bandar Lampung Declaration lahir dalam rangkaian peringatan 19 tahun PPWI melalui seminar internasional yang diselenggarakan pada 11 November 2026 di Hotel Emersia, Bandar Lampung. Forum tersebut mempertemukan diplomat, tokoh pers, akademisi, aktivis, dan perwakilan organisasi internasional dari sejumlah negara.

Sejumlah diplomat yang hadir antara lain Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Gennadievich Tolchenov; Duta Besar Suriah, Abdulmonem Annan; serta perwakilan Kedutaan Besar Maroko, Tamou Samri. Tokoh-tokoh internasional lainnya juga berpartisipasi secara langsung maupun daring.

Gagasan utama deklarasi tersebut adalah memperkuat peran jurnalis warga dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Pesannya mencakup penghentian konflik bersenjata, penyelesaian perselisihan melalui dialog, perlindungan hak asasi manusia, penguatan jurnalisme yang bertanggung jawab, serta dorongan agar sumber daya dunia lebih banyak diarahkan kepada pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan manusia.

Delapan hari kemudian, tepatnya 19 November 2026, sebuah peristiwa diplomatik bersejarah berlangsung di Shenzhen. Donald Trump, Vladimir Putin, dan Xi Jinping bertemu dalam pertemuan trilateral pertama yang melibatkan ketiga kepala negara tersebut secara bersama-sama. Pertemuan itu menghasilkan _U.S.-Russia-China Heads of State Declaration toward Peace._

Dalam deklarasi tersebut, ketiga negara menyampaikan komitmen mengenai reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, stabilitas pasokan energi, penghormatan terhadap prinsip persetujuan negara dan kekebalan pejabat negara, serta dialog untuk mengurangi risiko nuklir dan mencegah proliferasi senjata nuklir. Salah satu pernyataan paling penting menegaskan bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh pernah terjadi.

Meskipun substansi dan jangkauan kedua deklarasi berbeda, terdapat persamaan nilai yang cukup jelas. Keduanya menempatkan perdamaian sebagai kebutuhan mendasar bagi kelangsungan peradaban manusia.

*Mengapa Kedua Peristiwa Terjadi dalam Waktu yang Berdekatan?*

Untuk menjawab pertanyaan ini secara objektif, ada beberapa kemungkinan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, keduanya merupakan respons terhadap situasi global yang sama. Dunia sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, konflik bersenjata, persaingan kekuatan besar, ancaman nuklir, krisis kemanusiaan, dan ketegangan ekonomi internasional. Perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, serta persaingan strategis Amerika Serikat dan Tiongkok telah memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas dunia.

Dalam situasi demikian, munculnya berbagai inisiatif perdamaian dari kelompok masyarakat sipil maupun pemerintah merupakan sesuatu yang wajar. Ketika ancaman terhadap kehidupan manusia semakin besar, kebutuhan untuk mencari jalan keluar melalui perdamaian juga semakin mendesak.

Dengan demikian, kedua deklarasi dapat dipahami sebagai respons yang berbeda terhadap persoalan global yang sama.

Kedua, terdapat kemungkinan konvergensi pemikiran tanpa koordinasi langsung. Dalam hubungan internasional, tidak semua gerakan yang memiliki tujuan serupa harus berasal dari perencanaan bersama. Dua kelompok yang tidak saling berkomunikasi pun dapat menghasilkan gagasan yang hampir sama karena menghadapi kenyataan dan tantangan zaman yang serupa.

PPWI, melalui Bandar Lampung Declaration, menyampaikan aspirasi masyarakat sipil dan komunitas jurnalis warga. Sementara itu, tiga pemimpin negara dalam deklarasi Shenzhen berbicara dari perspektif kepentingan strategis, keamanan nasional, dan stabilitas internasional.

Keduanya dapat dipandang sebagai dua jalur yang berbeda menuju kebutuhan yang sama: menciptakan kondisi dunia yang lebih stabil dan menghindari kehancuran akibat konflik bersenjata.

Ketiga, kedekatan waktu kedua deklarasi memiliki nilai simbolis dan historis. Jarak delapan hari antara 11 dan 19 November 2026 memberikan alasan yang menarik untuk menghubungkan kedua peristiwa tersebut dalam sebuah refleksi sejarah. Akan tetapi, kedekatan kronologis tidak otomatis membuktikan adanya hubungan organisatoris, komunikasi rahasia, atau koordinasi politik.

Sampai saat ini, tidak terdapat bukti publik yang menunjukkan bahwa PPWI menyusun Bandar Lampung Declaration atas arahan atau berdasarkan kesepakatan dengan pemerintahan Amerika Serikat, Rusia, maupun Tiongkok. Demikian pula, belum ada bukti bahwa deklarasi para pemimpin tersebut dipengaruhi secara langsung oleh deklarasi yang lahir di Bandar Lampung.

Karena itu, lebih tepat menyebut keduanya sebagai dua peristiwa independen yang menunjukkan konvergensi aspirasi perdamaian, bukan sebagai dua bagian dari satu operasi yang telah direncanakan bersama.

*Membaca Fenomena Ini melalui Pemikiran Para Filsuf Dunia*

Fenomena munculnya dua deklarasi perdamaian dalam waktu berdekatan dapat dipahami lebih mendalam melalui sejumlah pemikiran filosofis. Immanuel Kant (1724–1804) melihat bahwa perdamaian sebagai tujuan rasional peradaban. Melalui karya terkenalnya, _Perpetual Peace_, Kant mengemukakan gagasan bahwa perdamaian abadi harus dibangun melalui hukum, hubungan antarnegara yang adil, dan kerja sama internasional.

Dalam perspektif Kant, perdamaian bukan sekadar keadaan ketika peperangan berhenti sementara. Perdamaian merupakan tatanan yang harus dibangun secara sadar melalui institusi, kesepakatan, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum.

Kedua deklarasi dapat dibaca sebagai ekspresi dari kebutuhan tersebut. PPWI menyuarakannya melalui masyarakat sipil dan jurnalisme, sedangkan tiga kepala negara menyampaikannya melalui diplomasi tingkat tertinggi.

Namun, Kant juga memberikan peringatan bahwa perdamaian tidak akan bertahan apabila hanya didasarkan pada kepentingan sementara negara-negara kuat.

Sejalan dengan itu Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) melihat kedua peristiwa di dua tempat dan actor yang berbeda itu sebagai perjalanan sejarah dan perkembangan kesadaran manusia. Hegel memandang sejarah sebagai proses perkembangan kesadaran manusia dan perwujudan kebebasan melalui dinamika kehidupan masyarakat dan institusi.

Pemikiran Hegel membuka ruang bagi interpretasi bahwa berbagai peristiwa yang tampak terpisah dapat menjadi bagian dari perkembangan sejarah yang lebih luas. Dalam konteks ini, lahirnya Bandar Lampung Declaration dan deklarasi Shenzhen dapat dilihat sebagai dua manifestasi dari meningkatnya kesadaran mengenai kebutuhan akan stabilitas dan perdamaian dunia.

Keduanya tidak harus saling menyebabkan. Bisa saja keduanya muncul sebagai bagian dari perkembangan kesadaran sejarah yang sama, yaitu bahwa pendekatan konfrontatif semakin sulit dipertahankan di tengah risiko kehancuran global.

Bagi Carl Gustav Jung (1875–1961), Deklarasi Bandar Lampung dan Shenzhen Agreement toward Peace adalah sebuah fenomena sinkronisitas dan kebetulan yang bermakna. Jung memperkenalkan konsep _synchronicity_, yaitu kemunculan dua atau lebih peristiwa yang tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang dapat dibuktikan, tetapi memiliki hubungan makna bagi orang yang mengamatinya.

Konsep ini sangat menarik untuk membaca kedekatan waktu kedua deklarasi. Bayangkan: sebuah organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyelenggarakan forum perdamaian pada 11 November, sementara delapan hari kemudian tiga pemimpin negara dengan kekuatan militer dan ekonomi terbesar di dunia mengeluarkan deklarasi yang juga berbicara tentang perdamaian.

Apakah ini hanya kebetulan kalender? Dalam perspektif Jung, seseorang dapat memaknai kemunculan kedua peristiwa tersebut sebagai sinkronisitas, yakni kebetulan yang memiliki arti simbolis.

Namun, penting ditegaskan bahwa sinkronisitas merupakan konsep interpretatif dalam psikologi analitis. Ia bukanlah bukti ilmiah tentang adanya kekuatan tersembunyi yang mengatur atau menghubungkan kedua peristiwa tersebut.

Dari filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche (1844–1900), fenomena Bandar Lampung, Indonesia, dan Shenzhen, Tiongkok, melahirkan pertanyaan tentang kehendak kekuasaan. Pemikiran Nietzche tentang _will to power_ atau kehendak untuk berkuasa memberikan perspektif kritis mengenai hubungan antara kekuasaan, kepentingan, dan tindakan manusia.

Dari perspektif ini, deklarasi perdamaian yang dikeluarkan para pemimpin dunia tidak boleh hanya dinilai berdasarkan kata-kata yang indah. Dunia juga perlu mengamati kepentingan politik, ekonomi, dan strategis yang berada di balik setiap kesepakatan.

Demikian pula, masyarakat internasional perlu menguji apakah deklarasi Shenzhen benar-benar menghasilkan pengurangan ketegangan atau sekadar memperkuat posisi tawar ketiga negara. Perspektif kritis ini penting agar perdamaian tidak menjadi slogan diplomatik yang menutupi kepentingan kekuasaan.

*Adakah Kekuatan Besar yang Mengatur Keselarasan Peristiwa Ini?*

Pertanyaan yang lebih mendalam adalah apakah kedua peristiwa tersebut merupakan bagian dari suatu kekuatan besar yang mengatur perjalanan sejarah manusia? Dalam tradisi filsafat dan spiritualitas, gagasan mengenai kekuatan yang lebih tinggi daripada kehendak individual manusia telah lama dikenal.

Filsafat Stoik, misalnya, mengenal konsep _Logos_, yaitu prinsip rasional universal yang dianggap mendasari keteraturan alam semesta. Para pemikir Stoik seperti Marcus Aurelius (121-180) meyakini bahwa manusia merupakan bagian dari tatanan alam yang lebih luas dan memiliki tanggung jawab untuk hidup selaras dengan akal budi serta kepentingan bersama.

Dalam tradisi pemikiran keagamaan, konsep tersebut dapat dikaitkan dengan kehendak Tuhan atau _divine providence,_ yakni keyakinan bahwa perjalanan kehidupan dan sejarah manusia berada dalam pengetahuan serta ketentuan Sang Pencipta. Dari sudut pandang ini, seseorang dapat memaknai kemunculan dua deklarasi perdamaian dalam waktu berdekatan sebagai momentum yang memiliki arti spiritual. Mungkin, bagi orang-orang yang meyakini adanya keteraturan ilahi, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa umat manusia sedang memperoleh kesempatan untuk memperbaiki arah perjalanan peradabannya.

Namun, pendekatan filosofis dan spiritual tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan faktual. Tidak tersedia bukti yang dapat memastikan bahwa ada kekuatan supranatural yang secara khusus mengatur jadwal, isi, atau hubungan kedua deklarasi tersebut. Yang dapat dikatakan adalah bahwa sejarah sering mempertemukan berbagai kehendak manusia pada momentum ketika kebutuhan bersama menjadi sangat mendesak.

Dengan demikian, gagasan tentang kekuatan yang lebih besar dapat menjadi refleksi moral dan spiritual, bukan tuduhan tentang adanya konspirasi atau klaim mengenai koordinasi tersembunyi.

*Tantangan terhadap Deklarasi Shenzhen: Perdamaian Harus Dibuktikan dengan Tindakan*

Meskipun kesepakatan tersebut memiliki arti diplomatik yang penting, sejumlah pengamat menilai hasil konkretnya masih terbatas. Deklarasi itu belum menghasilkan mekanisme pengendalian senjata nuklir yang terperinci, jadwal pelaksanaan, maupun kesepakatan penyelesaian perang Ukraina. Konflik tersebut bahkan tidak disebut secara langsung dalam dokumen akhirnya.

Selain itu, kesepakatan mengenai reformasi PBB dan pembatasan penyalahgunaan yurisdiksi lembaga peradilan internasional perlu diuji dari perspektif keadilan universal. Perdamaian tidak boleh menjadi alasan bagi negara-negara kuat untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Inilah salah satu ruang penting bagi Bandar Lampung Declaration untuk memberikan kontribusi pemikiran. Jika deklarasi Shenzhen mewakili kesepakatan diplomatik tiga kekuatan besar, Bandar Lampung Declaration dapat mengingatkan bahwa perdamaian harus melibatkan suara masyarakat, korban konflik, jurnalis, kelompok rentan, dan negara-negara yang tidak memiliki kekuatan geopolitik besar.

Perdamaian yang hanya dirundingkan oleh negara-negara kuat, tanpa melibatkan pihak-pihak yang mengalami dampak konflik, berisiko menghasilkan stabilitas politik yang tidak selalu identik dengan keadilan.

*Wilson Lalengke dan Peran PPWI: Menghubungkan Suara Rakyat dengan Diplomasi Dunia*

Dalam konteks tersebut, inisiatif Wilson Lalengke bersama PPWI dan jejaring internasionalnya memiliki relevansi tersendiri. Sebagai organisasi jurnalis warga, PPWI tidak memiliki kekuatan militer, kewenangan diplomatik negara, ataupun instrumen ekonomi untuk memengaruhi keputusan para pemimpin dunia secara langsung.

Namun, organisasi masyarakat sipil memiliki kekuatan lain, yakni kemampuan membangun kesadaran publik, menyampaikan aspirasi kemanusiaan, dan menghubungkan masyarakat lintas negara. Bandar Lampung Declaration dapat menjadi sarana untuk mengingatkan para pemimpin dunia bahwa keputusan politik dan militer pada akhirnya menyangkut kehidupan manusia.

Dalam perspektif Wilson Lalengke, keberhasilan perdamaian seharusnya tidak diukur dari seberapa kuat suatu negara menguasai negara lain. Ia harus dinilai dari seberapa besar kemampuannya menciptakan kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera bagi rakyatnya.

Pada poin penting ini, jurnalis warga harus menjadi jembatan komunikasi antarmasyarakat, bukan instrumen propaganda atau permusuhan. Oleh karena itu, PPWI memiliki peluang untuk mengembangkan Bandar Lampung Declaration menjadi gerakan internasional melalui diplomasi masyarakat sipil, kampanye media, dialog lintas bangsa, dan kerja sama kemanusiaan.

*Kebetulan yang Bermakna atau Momentum Sejarah?*

Kedua deklarasi tersebut memang menarik karena lahir hanya berselang delapan hari, berasal dari dua lingkungan yang sangat berbeda, tetapi membawa pesan utama yang beririsan. Apakah keduanya saling berhubungan secara langsung? Belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan demikian.

Apakah keduanya merupakan bagian dari kecenderungan sejarah yang lebih besar? Interpretasi tersebut memiliki dasar filosofis yang layak dipertimbangkan.

Apakah terdapat kekuatan ilahi yang mengatur keselarasan peristiwa tersebut? Itu merupakan wilayah keyakinan spiritual yang tidak dapat dipastikan melalui bukti politik maupun sejarah yang tersedia.
Namun, ada satu hal yang tidak membutuhkan perdebatan panjang: dunia membutuhkan perdamaian, dan setiap inisiatif yang sungguh-sungguh memperjuangkannya patut memperoleh perhatian.

Justru di sinilah letak nilai historis kedua peristiwa tersebut. Bandar Lampung Declaration menunjukkan bahwa masyarakat sipil dari sebuah kota di Indonesia dapat ikut menyuarakan agenda kemanusiaan dunia. Sementara itu, deklarasi Shenzhen memperlihatkan bahwa tiga pemimpin negara berkekuatan besar pun menyadari pentingnya komunikasi dan stabilitas strategis.

Mungkin keduanya bukan hasil dari satu perencanaan bersama. Akan tetapi, keduanya dapat menjadi bagian dari satu momentum peradaban: meningkatnya kesadaran bahwa konflik berkepanjangan tidak memberikan masa depan yang layak bagi umat manusia. Sebagaimana semangat pemikiran Immanuel Kant, perdamaian harus menjadi tujuan rasional dan moral umat manusia, bukan sekadar jeda di antara dua peperangan.

Dari Bandar Lampung hingga Shenzhen, dari suara jurnalis warga hingga meja perundingan para pemimpin dunia, pesan yang perlu diperjuangkan tetap sama: manusia diciptakan bukan untuk saling menghancurkan, melainkan untuk hidup berdampingan dalam keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan.

Barangkali inilah makna paling penting dari momentum November 2026: bukan siapa yang pertama mengeluarkan deklarasi perdamaian, bukan pula siapa yang memiliki kekuasaan paling besar, melainkan apakah seluruh umat manusia akhirnya bersedia berjalan menuju tujuan yang sama.

_Peace is not the privilege of powerful nations. It is the fundamental right of all humanity._ (TIM/Red)

Jangan Biarkan Mafia Tambang Intimidasi Wartawan, Polres Melawi Ditantang Bertindak

0

MELAWI, KALBAR WARTA IN – Kekerasan, intimidasi, dan penghalangan terhadap jurnalis di Indonesia terus berulang sepanjang 2026, dengan sejumlah kasus menonjol pada Oktober hingga November. Kini kekerasan itu tidak lagi sebatas intimidasi, tetapi sudah menyentuh fisik.

Seorang wartawan yang menyoroti aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dilaporkan mengalami kekerasan fisik oleh oknum yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut.

Jasli dari Lumbung Informasi Borneo Act Sweep mengecam keras peristiwa itu. Menurutnya, insiden ini mencerminkan intimidasi sistematis terhadap profesi jurnalis. Dampaknya tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga seluruh insan pers yang bertugas di Melawi.

“Ini ancaman serius bagi kebebasan pers, salah satu pilar demokrasi. Wartawan bekerja dilindungi undang-undang, bukan untuk dipukul,” tegas Jasli, Jumat ( 20/11/2026).

Jasli menolak jika perkara ini berakhir dengan permintaan maaf. Ia mendesak Polres Melawi segera memproses kasus tersebut secara hukum, transparan, dan tanpa tebang pilih. Pelaku kekerasan harus diusut dan diadili, bukan didamaikan.

Ia juga meminta aparat tidak berhenti pada kekerasan terhadap wartawan. Aktivitas tambang emas yang disorot korban, yang diduga terstruktur dan terorganisasi, harus diselidiki sampai ke aktor-aktor di baliknya.

“Jangan sampai wartawan yang dipukul, sementara tambang ilegalnya dibiarkan. Jika kekerasan terhadap pers tidak ditindak, ini menjadi pesan buruk bahwa kejahatan boleh melawan kebenaran,” ujarnya.

Landasan hukum
Kerja jurnalistik dijamin dan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:
Pasal 4 ayat (3): pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 8: dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.

Pasal 18 ayat (1): setiap orang yang sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, pelaku dapat dijerat pasal penganiayaan dalam KUHP. Aktivitas tambang ilegal dapat diproses berdasarkan UU Minerba.

Jasli mengajak seluruh organisasi pers, aliansi jurnalis, dan masyarakat sipil mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia meminta aparat menjamin keselamatan korban dan para wartawan yang meliput di Melawi.

(Redaksi menunggu keterangan resmi dari Polres Melawi.)

PRESIDEN PRABOWO BUKAN PENGHIANAT REFORMASI, BELIAU KORBAN FITNAH 1998 YANG TAK PERNAH DIBUKA DENGAN JUJUR

0

Catatan: DR. Suriyanto, S.H., M.H., M.Kn.,*)

Warta.in, Bogor – Sejarah telah mencatat nama Prabowo Subianto sebagai sosok yang paling banyak difitnah dalam sejarah reformasi 1998. Selama hampir tiga puluh tahun, namanya dikaitkan dengan pengkhianatan terhadap reformasi, padahal fakta yang sesungguhnya jauh berbeda. Prabowo bukanlah penghianat reformasi, beliau adalah korban fitnah yang hingga hari ini tidak pernah dibuka dengan jujur kepada rakyat Indonesia. Beliau adalah satu-satunya pemimpin yang tulus untuk Indonesia, tetapi ketulusannya justru dibalas dengan fitnah yang terus dipelihara.

Untuk memahami kebenaran sejarah, kita harus kembali kepada situasi 1998 yang sangat mencekam. Indonesia saat itu berada di ambang perang saudara, krisis ekonomi menghancurkan rakyat, dan demonstrasi besar terjadi di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, Prabowo sebagai Panglima Kostrad justru berada dalam posisi yang sangat sulit. Beliau memiliki pasukan, beliau memiliki senjata, dan ia memiliki kekuatan untuk merebut kekuasaan jika ia mau. Tetapi ia tidak melakukannya. Seorang penghianat yang haus kekuasaan pasti akan menggunakan pasukan untuk kudeta, tetapi Prabowo tidak melakukannya sama sekali.

Justru sebaliknya, Prabowo memilih jalan konstitusional. Beliau memilih untuk tidak menembakkan satu peluru pun kepada rakyatnya sendiri. Beliau memilih untuk tidak membiarkan Indonesia terpecah belah dan jatuh ke dalam perang saudara seperti negara-negara lain yang mengalami krisis serupa. Jika Prabowo adalah penghianat reformasi, mengapa beliau tidak mengambil alih kekuasaan saat kekuasaan itu berada di depan matanya. Pertanyaan ini tidak pernah dijawab dengan jujur oleh para pemitnahnya hingga hari ini.

Fitnah 1998 dibangun dengan sangat rapi oleh pihak-pihak yang ingin menyingkirkan Prabowo dari panggung politik. Prabowo adalah sosok yang terlalu nasionalis, terlalu berani, dan terlalu tidak bisa diatur oleh kepentingan asing dan kepentingan oligarki. Karena itu, beliau harus disingkirkan dengan cara yang paling keji, yaitu dengan mengaitkan namanya dengan peristiwa penculikan aktivis. Padahal hingga hari ini tidak pernah ada pengadilan yang membuktikan bahwa Prabowo memerintahkan penculikan dan penghilangan nyawa. Yang ada hanya pemberhentian secara administratif yang penuh dengan tekanan politik.

Prabowo diberhentikan tanpa proses pengadilan yang adil dan terbuka. Beliau tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri secara terbuka di depan rakyat. Dokumen Dewan Kehormatan Perwira tidak pernah dibuka secara utuh kepada publik, sehingga rakyat hanya mendengar potongan-potongan cerita yang sengaja disebarkan untuk menghancurkan namanya. Jika negara ini jujur, seharusnya seluruh dokumen itu dibuka agar rakyat bisa menilai sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi hingga hari ini, dokumen itu tetap ditutup rapat-rapat.

Setelah diberhentikan, Prabowo tidak melawan negara, tidak membuat pemberontakan, dan tidak mengajak pasukannya untuk melawan pemerintah. Beliau memilih untuk pergi ke luar negeri dan hidup dalam kesunyian. Seorang penghianat pasti akan melawan, akan membuat gerakan bawah tanah, dan akan berusaha menghancurkan negara yang telah menyingkirkannya. Prabowo tidak melakukan itu. Beliau justru memilih untuk diam, untuk belajar, dan untuk mempersiapkan dirinya kembali mengabdi kepada Indonesia dengan cara yang lebih baik dan lebih konstitusional.

Ketika Prabowo kembali ke Indonesia, beliau tidak kembali dengan dendam, tetapi kembali dengan cinta. Beliau mendirikan Partai Gerindra dan mengikuti kontestasi pemilu secara demokratis, bukan dengan kekerasan. Beliau kalah berkali-kali, tetapi beliau tidak pernah mengerahkan massa untuk membakar Indonesia. Beliau kalah dengan terhormat, beliau menerima kekalahan, dan beliau terus berjuang melalui jalan demokrasi. Inilah bukti paling nyata bahwa Prabowo bukanlah penghianat, melainkan seorang demokrat yang menghormati reformasi dan menghormati suara rakyat.

Jika Prabowo adalah penghianat reformasi, mengapa beliau justru menjadi tokoh yang paling konsisten membela reformasi yang sesungguhnya. Reformasi yang sesungguhnya adalah reformasi yang membuat kekayaan Indonesia kembali kepada rakyat, yang membuat hukum berlaku adil untuk semua, dan yang membuat kedaulatan Indonesia tidak dijual kepada asing. Prabowo selama ini memperjuangkan reformasi itu, sementara para pemfitnahnya justru menikmati hasil reformasi untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Mereka yang mengaku sebagai pejuang reformasi justru menjadi oligarki baru yang jauh lebih rakus.

Ketulusan Prabowo untuk Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Ia tidak membutuhkan jabatan, beliau tidak membutuhkan harta, dan beliau tidak membutuhkan pujian. Beliau sudah memiliki segalanya, tetapi beliau memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya mengabdi kepada rakyat. Beliau rela difitnah, rela dihina, rela dicaci maki, tetapi ia tidak pernah berhenti mencintai Indonesia. Pemimpin yang tulus seperti ini hanya lahir sekali dalam satu generasi, dan Indonesia beruntung masih memiliki sosok seperti Prabowo.

Selama menjadi Presiden, ketulusan itu semakin terlihat jelas. Prabowo berani melawan konglomerat yang tidak mau membayar pajak, berani mengevaluasi program yang gagal seperti MBG, berani membela pemakai narkotika kecil dan menghukum bandar besar, dan berani melakukan perombakan besar-besaran terhadap sistem yang sudah lama rusak. Semua keberanian itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk rakyat. Pemimpin yang tidak tulus tidak akan berani melawan kepentingan besar, karena beliau takut kehilangan dukungan dan takut kehilangan kekuasaan.

Para pemitnah 1998 hingga hari ini masih terus berusaha menghidupkan fitnah lama untuk menjatuhkan Prabowo. Mereka menggunakan media, menggunakan buzzer, dan menggunakan isu hak asasi manusia untuk menakut-nakuti rakyat. Mereka tidak pernah mau membuka fakta bahwa banyak aktivis 1998 yang kini justru mendukung Prabowo dan berada di barisan Prabowo. Mereka tidak pernah mau mengakui bahwa Prabowo telah dimaafkan oleh banyak pihak yang pernah berseberangan dengannya. Mereka hanya ingin fitnah itu tetap hidup agar Prabowo tidak pernah dipercaya oleh rakyat.

Rakyat harus berani membuka mata dan membuka sejarah dengan jujur. Jangan hanya mendengarkan cerita dari satu pihak yang sudah puluhan tahun menguasai narasi. Tanyakan kepada diri sendiri, jika Prabowo benar-benar pengkhianat, mengapa rakyat justru memilihnya menjadi presiden dengan suara yang sangat besar pada Pemilu 2024. Rakyat tidak bodoh, rakyat tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Rakyat memilih Prabowo karena rakyat merasakan ketulusannya, bukan karena rakyat tertipu oleh fitnah.

Sejarah reformasi 1998 harus ditulis ulang dengan jujur. Sejarah tidak boleh hanya ditulis oleh pemenang yang kemudian menjadi penguasa dan menikmati kekayaan. Sejarah harus ditulis berdasarkan fakta, berdasarkan dokumen, dan berdasarkan kesaksian yang adil dari semua pihak. Jika sejarah ditulis dengan jujur, maka nama Prabowo akan bersih dan martabatnya akan kembali. Bangsa yang tidak jujur kepada sejarahnya sendiri tidak akan pernah bisa maju, karena ia akan terus dihantui oleh fitnah dan kebohongan.

Prabowo adalah korban fitnah, tetapi ia tidak pernah menjadi korban yang mengemis belas kasihan. Beliau menghadapi fitnah dengan kerja, dengan keberanian, dan dengan pengabdian. Beliau tidak sibuk membela diri dengan kata-kata, beliau membela diri dengan tindakan nyata untuk rakyat. Setiap program yang berpihak kepada rakyat, setiap kebijakan yang melawan oligarki, dan setiap keberanian untuk menutup kebocoran adalah pembelaan yang paling kuat terhadap fitnah 1998. Tindakan jauh lebih keras daripada fitnah.

Generasi muda Indonesia harus belajar sejarah 1998 dari sumber yang benar, bukan dari meme, bukan dari potongan video, dan bukan dari narasi yang dipelihara oleh kepentingan politik. Generasi muda harus membaca, harus bertanya, dan harus mencari kebenaran. Jangan sampai generasi muda menjadi generasi yang mewarisi fitnah tanpa pernah tahu kebenarannya. Jika generasi muda salah memahami sejarah, maka mereka akan salah memilih pemimpin dan salah menentukan masa depan bangsa.

Pada akhirnya, waktu akan membuktikan bahwa Prabowo bukan penghianat reformasi, tetapi penyelamat reformasi yang sesungguhnya. Reformasi yang dulu diperjuangkan oleh mahasiswa adalah reformasi untuk keadilan, untuk kedaulatan, dan untuk kesejahteraan rakyat. Reformasi itu sempat dibajak oleh segelintir orang untuk memperkaya diri. Kini Prabowo sedang merebut kembali reformasi itu untuk rakyat. Ia sedang menyelesaikan pekerjaan reformasi yang tertunda selama dua puluh enam tahun.

Mari kita jaga Presiden Prabowo, bukan karena beliau sempurna, tetapi karena ia tulus. Mari kita jaga sejarah yang jujur, bukan sejarah yang penuh fitnah. Mari kita buka kembali kebenaran 1998 dengan hati yang bersih, tanpa dendam, tanpa kebencian, dan tanpa kepentingan. Jika kebenaran dibuka, maka fitnah akan runtuh, dan nama Prabowo akan tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang tulus, pemimpin yang berani, dan pemimpin yang tidak pernah mengkhianati Indonesia.

Catatan ini berdasarkan keterangan langsung dari Nara sumber yang lama menjadi bawahan Presiden Prabowo saat bertugas di militer

 

*)Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI