Beranda blog

Kapolres Lamongan Perkuat Sinergitas TNI–Polri, Kunjungi Yonif TP 887/KJM dan Tinjau Lokasi TMMD

Penulis
Rohmat .
-
0

Kapolres Lamongan Perkuat Sinergitas TNI–Polri, Kunjungi Yonif TP 887/KJM dan Tinjau Lokasi TMMD

LAMONGAN//Warta.in, 22/07/2026 – Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlurrahman, S.H., S.I.K., M.Si. melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Markas Yonif TP 887/KJM (Yon TP Joko Modo) di Desa Slaharwotan, Kecamatan Ngimbang, Selasa (21/7/2026).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Komandan Yonif TP 887/KJM Letkol Inf. Dondy Infantriadi beserta jajaran perwira, bintara, tamtama, dan prajurit.

Dalam suasana penuh keakraban, Kapolres bersama jajaran Yonif TP 887/KJM melakukan koordinasi untuk memperkuat sinergitas TNI–Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Sebagai kakak asuh satuan, Kapolres juga memberikan motivasi kepada seluruh prajurit agar terus menjaga disiplin, profesionalisme, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, sehingga keberadaan Yonif TP 887/KJM semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.

Usai dari Yonif TP 887/KJM, Kapolres Lamongan bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke lokasi pelaksanaan Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang.

Kedatangan rombongan disambut oleh Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf. Deni Suryo Anggo Digdo beserta jajaran Kodim 0812/Lamongan, personel Satgas TMMD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.

Di lokasi TMMD, Kapolres bersama Dandim meninjau secara langsung progres pembangunan yang tengah dikerjakan, berdialog dengan personel Satgas TMMD dan warga, serta melakukan koordinasi terkait dukungan pengamanan selama pelaksanaan program berlangsung.

Peninjauan tersebut menjadi wujud nyata komitmen TNI dan Polri dalam mendukung percepatan pembangunan desa melalui kolaborasi lintas sektor.

Kapolres Lamongan melalui Kasihumas IPDA M Hamzaid mengatakan, kunjungan Kapolres ke Yonif TP 887/KJM dan lokasi TMMD merupakan bentuk penguatan sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan di Kabupaten Lamongan.

“Bapak Kapolres memberikan apresiasi atas soliditas yang telah terjalin antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui sinergi yang kuat, kami optimistis pelaksanaan Program TMMD dapat berjalan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat dan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kondusivitas wilayah.” jelas Kasihumas.(roy)

Kapolres Lamongan Perkuat Sinergitas TNI–Polri, Kunjungi Yonif TP 887/KJM dan Tinjau Lokasi TMMD

Penulis
Rohmat .
-
0

Kapolres Lamongan Perkuat Sinergitas TNI–Polri, Kunjungi Yonif TP 887/KJM dan Tinjau Lokasi TMMD

Lamongan//warta.in, 22/07/2026 – Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlurrahman, S.H., S.I.K., M.Si. melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Markas Yonif TP 887/KJM (Yon TP Joko Modo) di Desa Slaharwotan, Kecamatan Ngimbang, Selasa (21/07/2026).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Komandan Yonif TP 887/KJM Letkol Inf. Dondy Infantriadi beserta jajaran perwira, bintara, tamtama, dan prajurit.

Dalam suasana penuh keakraban, Kapolres bersama jajaran Yonif TP 887/KJM melakukan koordinasi untuk memperkuat sinergitas TNI–Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Sebagai kakak asuh satuan, Kapolres juga memberikan motivasi kepada seluruh prajurit agar terus menjaga disiplin, profesionalisme, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, sehingga keberadaan Yonif TP 887/KJM semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.

Usai dari Yonif TP 887/KJM, Kapolres Lamongan bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke lokasi pelaksanaan Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang.

Kedatangan rombongan disambut oleh Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf. Deni Suryo Anggo Digdo beserta jajaran Kodim 0812/Lamongan, personel Satgas TMMD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.

Di lokasi TMMD, Kapolres bersama Dandim meninjau secara langsung progres pembangunan yang tengah dikerjakan, berdialog dengan personel Satgas TMMD dan warga, serta melakukan koordinasi terkait dukungan pengamanan selama pelaksanaan program berlangsung.

Peninjauan tersebut menjadi wujud nyata komitmen TNI dan Polri dalam mendukung percepatan pembangunan desa melalui kolaborasi lintas sektor.

Kapolres Lamongan melalui Kasihumas IPDA M Hamzaid mengatakan, kunjungan Kapolres ke Yonif TP 887/KJM dan lokasi TMMD merupakan bentuk penguatan sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan di Kabupaten Lamongan.

“Bapak Kapolres memberikan apresiasi atas soliditas yang telah terjalin antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui sinergi yang kuat, kami optimistis pelaksanaan Program TMMD dapat berjalan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat dan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kondusivitas wilayah.” jelas Kasihumas.(roy)

Gubernur NTB Serahkan Radiogram Mendagri, Pastikan Pemerintahan Lombok Barat Tetap Berjalan

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Gubernur NTB Serahkan Radiogram Mendagri, Pastikan Pemerintahan Lombok Barat Tetap Berjalan

Warta.in
Mataram,NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, secara resmi menyerahkan Radiogram Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur NTB kepada Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, sebagai dasar pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat. Langkah tersebut diambil untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta agenda-agenda strategis daerah tetap berjalan tanpa terjadi kekosongan kepemimpinan, Rabu (22/7).

Radiogram Menteri Dalam Negeri tersebut menugaskan Wakil Bupati Lombok Barat untuk melaksanakan tugas-tugas Bupati setelah Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, menjalani proses hukum. Sementara itu, Surat Gubernur NTB berisi arahan agar seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan program pembangunan tetap berlangsung secara efektif, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami bersama Wakil Gubernur menyerahkan Radiogram Menteri Dalam Negeri yang meminta Ibu Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas bupati untuk menghindari kekosongan pemerintahan. Bersamaan dengan itu kami juga menyerahkan Surat Gubernur sebagai pedoman agar seluruh roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Gubernur Iqbal.

Menurut Gubernur, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini tengah menghadapi sejumlah agenda strategis yang tidak boleh terhenti, mulai dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD Perubahan, hingga penyusunan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB berkepentingan memastikan seluruh proses pemerintahan tetap berjalan sesuai jadwal dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Gubernur menjelaskan bahwa penugasan tersebut berlaku sampai adanya arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat yang akan disampaikan melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

“Sampai ada arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat yang akan disampaikan melalui saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” katanya.

Miq Iqbal juga menegaskan bahwa penyerahan radiogram tersebut bukan merupakan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati tetap menjabat sebagai Wakil Bupati, namun diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan.

“Tetap Wakil Bupati, tetapi melaksanakan tugas-tugas dan wewenang bupati, sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” tegasnya.

Ia menambahkan, selama menjalankan penugasan tersebut Wakil Bupati memiliki kewenangan mengambil keputusan terhadap berbagai kebijakan yang bersifat penting dan mendesak. Apabila terdapat persoalan yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut, Pemerintah Provinsi NTB siap memberikan pendampingan melalui mekanisme konsultasi.

“Kalau ada hal-hal yang membuat beliau ragu, beliau akan berkonsultasi dengan saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di provinsi,” ujarnya.

Gubernur menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah menjaga stabilitas pemerintahan, memastikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah berjalan tepat waktu, serta menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menyatakan menerima amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Meski diakuinya bukan tugas yang ringan, ia berkomitmen menjalankan penugasan tersebut demi menjaga kesinambungan pemerintahan dan memenuhi amanah masyarakat Lombok Barat.

“Kami menerima amanah ini bersama ketika dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Hari ini saya melaksanakan tugas-tugas bupati, tetapi tetap sebagai Wakil Bupati. Insya Allah amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut arahan Gubernur, Nurul Adha memastikan seluruh aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. Dalam waktu dekat ia akan mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah, Penjabat Sekretaris Daerah, serta para asisten guna memperkuat koordinasi, menjaga soliditas birokrasi, dan memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.

Ia juga menegaskan akan membangun kembali komunikasi yang konstruktif dengan DPRD untuk menyelesaikan berbagai agenda strategis daerah, termasuk pembahasan LKPJ, KUA-PPAS, APBD Perubahan, dan APBD Tahun Anggaran berikutnya melalui semangat kemitraan dan kepentingan bersama.

Menurutnya, situasi yang sedang dihadapi harus menjadi momentum memperkuat solidaritas birokrasi, memulihkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan seluruh aparatur tetap bekerja secara profesional dan berintegritas.

“Saya kira dengan kebersamaan ini kita bisa melalui situasi ini, mengembalikan kepercayaan publik, dan menjalankan birokrasi dengan baik. Itu menjadi arahan Bapak Gubernur dan akan kami laksanakan bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,” katanya.

Penyerahan Radiogram Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur NTB tersebut menegaskan komitmen Pemerintah dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat. Dengan kepemimpinan yang tetap berjalan, koordinasi yang terjaga, serta komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah, berbagai agenda strategis pembangunan dan pelayanan publik diharapkan tetap terlaksana secara optimal demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.(sr/dkisntb)

*Menakar Semiotika Istana: Ketika Mengundurkan Diri Menjadi Langkah Politik Terhormat bagi Gibran*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

“Menakar Semiotika Istana: Ketika Mengundurkan Diri Menjadi Langkah Politik Terhormat bagi Gibran.

_Oleh: Wilson Lalengke_

Jakarta – Di panggung politik tingkat tinggi, bahasa tubuh, tata letak, dan posisi duduk kerap kali berbicara jauh lebih nyaring ketimbang retorika pidato resmi. Pemandangan yang memantik diskusi hangat baru-baru ini terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto menempatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam posisi duduk yang sejajar dengan deretan para Menteri Kabinet. Pemandangan ini tergolong tidak lazim, mengingat tradisi kepresidenan Indonesia hampir selalu menempatkan Presiden dan Wakil Presiden duduk berdampingan di mimbar atau meja utama sebagai dwitunggal kepemimpinan nasional.

Bagi para pengamat dan aktivis politik, gestur visual tersebut bukan sekadar urusan protokol atau teknis penataan ruang. Di dalam konteks politik Indonesia yang sarat akan lambang dan kiasan, posisi duduk tersebut dipandang sebagai sinyal semiotika politik yang sangat kuat. Hal ini mengindikasikan adanya jarak, ketidakserasian, atau bahkan bentuk subordinasi halus terhadap posisi Wakil Presiden dalam struktur kepemimpinan saat ini.

Secara tata negara, posisi Wakil Presiden adalah orang nomor dua di Republik Indonesia. Namun, ketika sang Wapres ditarik ke dalam barisan menteri pembantu presiden, spekulasi publik mengenai keretakan atau ketidakselarasan visi antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran makin sulit ditutupi. Berbagai gelombang kritik dari aktivis dan pengamat politik pun bermunculan. Banyak pihak menilai bahwa peran Gibran di dalam pemerintahan tampak terpinggirkan dan kekurangan ruang untuk memegang kewenangan yang substantif.

Dinamika ini menciptakan situasi yang canggung secara politik. Di satu sisi, Gibran terus disorot oleh publik karena dinilai belum memiliki kematangan yang cukup untuk mengimbangi kepemimpinan senior Prabowo Subianto. Di sisi lain, jabatannya sebagai Wakil Presiden rentan terdegradasi menjadi sekadar simbol tanpa pengaruh riil di dalam pengambilan kebijakan strategis bangsa.

Mencermati krisis peran dan persepsi publik tersebut, Gibran perlu mengambil langkah strategi. Walaupun terdengar radikal namun sangat realistis apabila Gibran Rakabuming Raka berani mengambil sikap tegas dan terhormat dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Gibran perlu menyadari bahwa bertahan dalam posisi yang tampak tidak lagi seirama dengan Presiden Prabowo justru akan menggerus modal politik Gibran secara perlahan.

Ketimbang terus berada dalam pusaran kritik dan kecanggungan birokrasi Istana, mundur adalah sebuah keputusan yang matang dan berani. Daripada bertahan di posisi Wakil Presiden yang tampak tidak sejalan dengan Presiden Prabowo dan terus-menerus menjadi sasaran kritik publik, jauh lebih baik bagi Gibran untuk mengambil langkah mundur secara terhormat. Ini bukan kekalahan, melainkan bentuk kedewasaan politik.

Mundur bukan berarti lari meninggalkan panggung. Gibran justru akan memiliki waktu dan energi yang lebih besar untuk konsolidasi di lapangan secara langsung dengan para pendukung setia Jokowi selama ini. Gibran dapat bergabung dan berjuang bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini dipimpin oleh adik kandungnya, Kaesang Pangarep. Dengan terjun langsung ke tengah masyarakat, membangun basis dukungan rakyat di akar rumput, serta mengasah pemikiran kepemimpinannya secara independen, Gibran Rakabuming Raka dapat membuktikan kapasitas dirinya tanpa harus berteduh di bawah bayang-bayang kekuasaan sang ayah maupun Presiden Prabowo.

Langkah ini dipandang sebagai persiapan yang jauh lebih ideal untuk membangun personalitas politik yang matang, mandiri, dan berintegritas guna menyongsong Kontestasi Pemilu 2029, baik sebagai Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden yang lebih siap secara lahir dan batin. Sementara itu, Gibran dapat membenahi berbagai item persyaratan menjadi Presiden/Wapres yang selama ini dipandang publik belum memadai.

Fenomena penataan kekuasaan serta gagasan mengenai “mundur untuk melompat lebih jauh” ini menemukan pijakan teoritis dalam pemikiran para filsuf dunia. Jenderal dan filsuf militer Tiongkok Kuno, Sun Tzu (544-496 SM), dalam karyanya The Art of War, mengungkapkan sebuah prinsip dasar mengenai strategi kepemimpinan. Ungkapannya yang amat terkenal “Ia yang tahu kapan harus bertarung dan kapan harus mundur, dialah yang akan menang” adalah filosofi hidup yang dijadikan pedoman oleh banyak pemimpin dunia.

Dalam arena politik, bertahan di posisi yang melemahkan kedudukan diri tanpa daya tawar yang nyata adalah sebuah kesalahan taktis. Mundur secara terencana (strategic retreat) demi mengumpulkan kekuatan baru merupakan bentuk kearifan tertinggi untuk meraih kemenangan jangka panjang. Strategi ini pernah diambil Susilo Bambang Yudhoyono ketika mengundurkan diri dari kabinet Megawati Soerkarno Putri tahun 2002 demi mempersiapkan diri maju menjadi Calon Presiden di Pilpres 2004 dan menang.

Sejalan dengan Sun Tzu, filsuf Yunani Kuno, Aristotle (384-322 SM), dalam risalahnya Politics, menguraikan bahwa sebuah jabatan politik kehilangan esensinya jika pemegang jabatan tersebut tidak diberi ruang untuk menjalankan kebajikan publik (virtue) dan kewenangan yang setara. Aristotle menegaskan bahwa martabat seorang pemimpin tidak diukur dari gelar formal yang diembannya, melainkan dari keselarasan antara kedudukan, tindakan, dan kontribusinya bagi masyarakat.

Sementara itu, filsuf Jerman Friedrich Nietzsche (1844-1900) melalui konsep Will to Power (Kehendak untuk Berkuasa) mengingatkan bahwa kepemimpinan dan kekuatan sejati tidak pernah diberikan secara cuma-cuma oleh pihak lain, melainkan harus ditaklukkan melalui pembuktian diri dan proses penempaan yang keras. Bertahan dalam posisi yang termarginalkan hanya akan melahirkan ketergantungan dan kepasrahan mental.

Saran untuk mengundurkan diri ini hakekatnya sebuah pesan mendalam bagi masa depan karier politik Gibran Rakabuming Raka. Pilihan untuk tetap bertahan di kursi Wakil Presiden dengan dinamika yang tidak seirama riskan menjebaknya dalam stagnasi dan kritik berkepanjangan.

Sebaliknya, keberanian untuk mengundurkan diri, merajut kekuatan bersama PSI dan atau afiliasinya di tengah masyarakat, serta menggembleng diri secara mandiri akan menjadi pembuktian sejati bagi kedewasaan politiknya. Seperti kata bijak klasik, kadang satu langkah mundur diperlukan bukan untuk menyerah, melainkan untuk mengambil ancang-ancang sebelum melompat jauh lebih tinggi demi kepemimpinan Indonesia di masa depan. (**)

_Penulis adalah warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia Maju di tangan anak muda cerdas, tangguh, dan berani_

SMKN 7 Bale Endah, Muara Siswa Persiapan Masa Depan Mandiri, Istirahat Siswa Main Sepak Bola, Menikmati MBG

Penulis
Ibnu Siswoyo SH
-
0

SMKN 7 Bale Endah, Rabu 22 Juli 2026. WARTA. IN.
Lingkungan Sekolah yang asri, nyaman, dinikmati siswa di setiap sudut sekolah untuk mengisi waktu luang jam istirahat, SMKN 7 Bale Endah, terletak di Jelekong Pusara Giri Harja, Wayang Golek Keluarga Sunandar Sunarya.
Jam Istirahat, siswa bermain sepak bola, shalat, berdiskusi, bercengkrama sambil menikmati kudapan,
MBG di nikmati berjamaah siswa, dengan lahap di ruang Praktikum Otomotif SMKN 7 Bale Endah. WARTA. IN Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.

Gubernur NTB Tekankan APBD Harus Jadi Instrumen Pembangunan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Gubernur NTB Tekankan APBD Harus Jadi Instrumen Pembangunan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Warta.in
Mataram, NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama untuk menghadirkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur dalam Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/7).

Menurut Gubernur, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Kami memandang setiap masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai energi perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Gubernur.

Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, berkomitmen memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran yang adaptif, realistis, berbasis kinerja, serta didukung oleh data yang valid. Pemerintah juga akan meningkatkan disiplin pelaksanaan program melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan serta penerapan early warning system guna mempercepat realisasi belanja dan menekan SiLPA yang tidak produktif.

Di bidang pengelolaan aset daerah, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat inventarisasi, validasi, penilaian, penyelesaian administrasi, hingga optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan nilai ekonomi sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur akan terus diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar yang lebih baik.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB, khususnya Badan Anggaran, atas pembahasan Raperda yang berlangsung secara konstruktif. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, DPRD secara resmi menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD melaporkan hasil pembahasan Raperda dengan mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai 99,79 persen dan realisasi belanja sebesar 93,14 persen. Badan Anggaran juga menyampaikan 18 rekomendasi strategis yang mencakup penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja, pengendalian SiLPA, percepatan pengelolaan aset, tindak lanjut rekomendasi BPK, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja dan hasil (performance oriented budgeting).

Persetujuan Raperda tersebut menandai komitmen bersama Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap rupiah APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.( sr/dkisntb)

 

Ditreskrimum Polda Banten Amankan Satu Tersangka Kasus Dugaan Pengeroyokan dan Penculikan di Lebak

Penulis
Ressy Revisa Anggraeni
-
0

*Ditreskrimum Polda Banten Amankan Satu Tersangka Kasus Dugaan Pengeroyokan dan Penculikan di Lebak*

SERANG,– WARTA IN || Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan dan/atau penculikan yang dilaporkan oleh Fam Fuk Tjhong alias Uun. Hingga saat ini, penyidik telah mengamankan satu orang tersangka dan masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku lainnya.

 

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea mengatakan bahwa penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik.

 

“Perkara ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/313/VII/SPKT II.DITRESKRIMUM/2026/POLDA BANTEN tanggal 19 Juli 2026. Penyidik terus bekerja secara maksimal untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa yang dilaporkan,” ujar Maruli pada Rabu (22/07).

 

Maruli menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan sementara, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Sabtu, 18 Juli 2026 sekitar pukul 19.00 WIB di Kampung Babakan Pulo, Kelurahan Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Korban diduga didatangi oleh sekelompok orang, mengalami tindakan kekerasan, kemudian dibawa secara paksa menggunakan kendaraan menuju kediaman Ketua DPRD Kabupaten Lebak untuk diminta menyampaikan permohonan maaf.

 

“Dalam proses penyidikan, penyidik telah melakukan serangkaian tindakan kepolisian berupa olah tempat kejadian perkara, Visum et Repertum terhadap korban, pemeriksaan terhadap korban dan para saksi, pemanggilan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, serta mengamankan satu orang tersangka berinisial AS yang saat ini telah menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” jelas Maruli.

 

Lebih lanjut, Maruli menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah terduga pelaku lainnya yang diduga memiliki peran dalam peristiwa tersebut.

 

“Penyidik masih melakukan pencarian dan penangkapan terhadap tersangka lainnya yang diduga terlibat. Seluruh pihak yang terbukti memiliki keterlibatan akan dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga terus melengkapi alat bukti, termasuk keterangan saksi maupun barang bukti yang telah diamankan,” ungkapnya.

 

Selain itu, penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa kwitansi pembayaran Visum et Repertum atas nama korban, dokumentasi video kejadian, satu helai celana panjang warna abu-abu tua, satu unit telepon genggam merek Vivo V20 warna Sunset Melody, serta satu buah dus telepon genggam merek Oppo Reno 11F.

 

Di akhir keterangannya, Maruli menegaskan komitmen Polda Banten dalam menindak tegas setiap bentuk aksi kekerasan maupun premanisme.

 

“Polda Banten berkomitmen memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Tidak ada ruang bagi aksi premanisme maupun segala bentuk tindak kekerasan di wilayah hukum Polda Banten. Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk mempercayakan penanganan perkara ini kepada penyidik dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses hukum. Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea. (*/ressy)

Sosialisasi Program Sekolah SMK NEGRI I CIKANDE bersama Wali Murid

Penulis
Ressy Revisa Anggraeni
-
0

Sosialisasi Program Sekolah SMK NEGRI I CIKANDE bersama Wali Murid

SERANG,– WARTA IN || SMK Negeri 1 Cikande mengadakan program sosialisasi sekolah yang diikuti oleh seluruh guru dan wali murid kelas X, XI, dan XII. Acara yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026 bertempat di Gedung Sekolah SMK NEGRI I CIKANDE ini bertujuan untuk mensosialisasikan berbagai program dan kebijakan sekolah yang akan dilaksanakan dalam tahun ajaran ini.

Ada pun para guru yang hadir 1. Dede Rosdiana, S.Pd ( Waka. Bidang Kesiswaan)

2. Saidi Setiawan, M.Si (Waka. Bidang Kurikulum)

3. Riyo Paryadi, S.Pd, M.M (Waka. Bidang Humas & Hubin)

4. H. Aan Suandaria (Komite Sekolah).

Acara dibuka oleh Bapak Dede selaku guru kesiswaan Sekolah SMK Negeri 1 Cikande. Dalam perayaannya, beliau menyampaikan penghargaan atas kehadiran para guru dan wali murid. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara sekolah dan keluarga dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan siswa.

Sosialisasi meliputi beberapa materi penting, antara lain:

Tatatertib di sekolah serta kedisiplinan.

Pada kesempatan pertama. Dede Rosdiana, S.Pd.selaku Waka Bidang Kesiswaan

menjelaskan, mengenai keluhan wali murid terkait apapun yang ada di sekolahan ini, agar segera komunikasikan langsung dengan pihak pihak sekolah atau pun para guru yang ada di sekolah SMK negri 1 Cikande.

Program sekolah yang sifat nya positif di sepakati juga oleh orang tua walimurid, dalam kegiatan sekolah baik itu kedisiplinan, kerapihan, Dan keterampilan. Adapun saya selaku guru kesiswaan memberikan ketegasan, karena di sekolah SMK NEGRI I Cikande ini juga banyak bakat yang harus di galih oleh para pelajar didik sebagai program berbakat pretasi dari Atlet.

Materi selanjutnya adalah penyampaian Tata Tertib dan Kedisiplinan Siswa. Sosialisasi ini juga membahas mengenai aturan dan tata tertib sekolah yang wajib dipatuhi oleh seluruh siswa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan kondusif. Poin-poin penting mencakup keberadaan, pakaian seragam, dan perilaku siswa di lingkungan sekolah.

Dan materi sosialisasi yang terakhir adalah pesan penting terhadap Peran Serta Wali Murid: Bapak Riyo Paryadi, S.Pd, M.M. selaku Waka Bidang Humas & Hubin,menekankan pentingnya peran serta aktif wali murid dalam mendukung pendidikan anak. Beliau mengajak wali murid untuk terus ikut serta dalam perkembangan belajar anak , berkomunikasi dengan guru, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah . Diharapkan orang tua menjadi contoh teladan yang baik bagi putra putrinya.

Sebagai Kata Penutup dari Komite SMK Negeri 1 Cikande, beliau mengajak seluruh Orang Tua untuk Tidak mudah Terprovokasi oleh oknum tertentu. Saya harap Sekolah dan Orang Tua selalu bersinergi untuk kebaikan dan kemajuan SMK Negeri 1 Cikande.

Ucapan terimakasih diungkapkan oleh salah satu Perwakilan Orang Tua Siswa dalam forum tersebut terhadap Pihak Sekolah yang senantiasa membimbing anak kami. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah.

(Ressy)

EKSKUL SMKN 3 BALE ENDAH KABUPATEN BANDUNG KEGIATAN POSITIP YANG DI TULARKAN KEPADA ADIK KELAS

Penulis
Ibnu Siswoyo SH
-
0

SMKN 3 Bale Endah, Rabu 22 Juli 2026 WART. IN
Kegiatan Eskul Ekstra Kuler, Kegiatan Positip yang di laksanakan Siswa SMKN 3 Bale Endah.
Diharapkan Eskul, menarik Siswa Baru, untuk mengikuti Jejak Seniornya, sehingga penerus akan terjaga, berkesinambungan, sebagai estafet keberadaan Eskul di SMKN 3 Bale Endah.
Antusias siswa, menyaksikan pasukan baris berbaris di hadapan siswa baru, dan siswa lama. WARTA. IN Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW

Dimyati Paparkan Program Sekolah Gratis Banten kepada KSP Dudung di Peringatan Hari Anak Nasional

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | Pemerintahan | 22 Juli 2026  — Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah memaparkan pelaksanaan Program Sekolah Gratis di Provinsi Banten kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrahman. Penyampaian tersebut dilakukan saat memberikan sambutan dalam Kunjungan Kerja KSP pada Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kota Tangerang, Senin (21/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Dimyati menegaskan bahwa pemerintah bersama orang tua memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjamin hak-hak anak, terutama hak memperoleh pendidikan yang layak, adil, dan merata.

Menurutnya, setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tanpa terkendala persoalan biaya.

“Maka, di Banten ini ada sekolah gratis untuk tingkat SMA, SMK dan SKh swasta,” kata Dimyati.

Ia menjelaskan, Program Sekolah Gratis merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar karena keterbatasan ekonomi.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memanfaatkan kunjungannya untuk berdialog langsung dengan sejumlah anak binaan di LPKA Kelas I Kota Tangerang. Selain itu, ia juga menyapa anak-anak binaan di LPKA Palembang dan LPKA Jawa Tengah melalui sambungan daring.

Dalam dialog tersebut, Dudung memberikan motivasi agar seluruh anak binaan memanfaatkan masa pembinaan sebagai kesempatan memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

“Belajar, bekerja keras, dan berdoa dengan sebaik-baiknya di sini. Tinggalkan kebiasaan jelek pada masa lalu. Jangan terpengaruh hal-hal yang jelek dari lingkungan,” katanya.

Ia juga mengajak para anak binaan untuk tidak kehilangan harapan meski tengah menjalani masa pembinaan.

“Kita di sini merayakan bersama-sama Hari Anak Nasional. Kalian jangan putus asa,” ujarnya menambahkan.

Menurut Dudung, masa lalu hendaknya dijadikan pelajaran berharga. Pembinaan di LPKA, lanjutnya, merupakan kesempatan bagi anak-anak untuk memperbaiki diri agar tidak kembali terjerumus dalam perbuatan yang merugikan.

“Songsong masa depan dengan baik,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Wagub Dimyati juga menyempatkan diri berdialog dengan seorang anak binaan asal Kabupaten Tangerang berinisial Andri (16 tahun, bukan nama sebenarnya). Kepada remaja tersebut, Dimyati berpesan agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan dan fokus membangun masa depan setelah kembali ke tengah keluarga.

“Bangun masa depan. Belajar dengan baik,” katanya.

Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di LPKA Kelas I Kota Tangerang berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni dari anak-anak binaan. Salah satunya atraksi angklung yang berkolaborasi dengan band LPKA mengiringi Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman membawakan lagu ciptaannya berjudul **Ayo Ngopi**. Setelah itu, anak-anak binaan juga membawakan lagu **Jangan Menyerah** dari D’Masiv yang mendapat apresiasi para tamu.

Salah seorang anak binaan, Fikri (17 tahun, bukan nama sebenarnya), mengaku senang dapat mengikuti peringatan Hari Anak Nasional yang menghadirkan banyak tokoh dan pejabat negara.

“Saya terinspirasi untuk maju. Dan saya akan turut atas seluruh nasihat para bapak-bapak tadi,” ujarnya.

Peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dipusatkan di LPKA Kelas I Kota Tangerang serta diikuti secara daring oleh LPKA di seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Wali Kota Tangerang Maryono, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah. Momentum Hari Anak Nasional itu menjadi pengingat pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjamin pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pendidikan, pembinaan, dan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.(WartainBanten)

123...1,523Halaman 1 dari 1,523