Beranda blog

Perkuat Proteksi Wilayah dari Karhutla, Pemkab PALI Resmikan Pos Damkar Baru di Kecamatan Penukal.

0

Warta.in//PALI, 9 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Penukal Lematang Ilir (PALI) secara resmi membuka fasilitas Pos Pemadam Kebakaran (Pos Damkar) Kecamatan Penukal yang berlokasi strategis di Desa Gunung Menang. Peresmian posko ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam mempercepat waktu respons (response time) terhadap bahaya kebakaran, khususnya dalam mengantisipasi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang kerap melanda wilayah perkebunan warga.

Acara peresmian yang berlangsung khidmat pada Rabu (9/9/2026) ini dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Kartika, didampingi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Maryono, serta Kepala Dinas Damkar PALI, Rizal Fahlevi beserta jajaran tim rescue. Kehadiran infrastruktur keselamatan ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen sektoral di tingkat kecamatan dan desa. Terlihat hadir di lokasi acara, Camat Penukal Abab beserta staf, Camat Abab Mohammad Reza Pahlevi, perwakilan unsur TNI, Kepolisian Sektor (Polsek) Penukal Abab, BPBD, satpol PP, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PALI. Guna memperkuat sinergi di tingkat akar rumput, seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Penukal, Tokoh Masyarakat terkemuka seperti Tokoh Agam, hingga para pemangku adat juga turut menyaksikan momen bersejarah ini.

Dalam arahannya, Sekda PALI Kartika menegaskan bahwa kehadiran Pos Damkar di Desa Gunung Menang ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk kehadiran negara dan pemerintah dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat.”Kecamatan Penukal memiliki wilayah geografis yang luas dengan potensi lahan kering yang cukup tinggi pada musim kemarau. Dengan adanya Pos Damkar yang menetap di wilayah ini, kita dapat memangkas jarak dan waktu tempuh armada terdekat, sehingga jika terjadi insiden kebakaran, penanganan awal bisa dilakukan secara cepat sebelum api meluas,” ujar Kartika di hadapan ratusan tamu undangan yang memadati lokasi peresmian.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Damkar PALI, Rizal Fahlevi, menyampaikan komitmen jangka panjang instansinya dalam memperkuat layanan proteksi kebakaran di seluruh wilayah Bumi Serepat Serasan. Rizal mengungkapkan bahwa pihaknya telah merancang skema peningkatan kapasitas operasional secara bertahap mulai tahun depan.”Sebagai komitmen nyata peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kami menargetkan tahun depan akan mengadakan 2 unit mobil damkar baru untuk memperkuat kesiapan armada di lapangan. Tak hanya itu, dalam waktu dekat kami juga akan mengadakan pos damkar baru di Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Abab,” tegas Rizal Fahlevi.

Lebih lanjut, Kadin Damkar PALI memaparkan visi besarnya bahwa jangkauan layanan keselamatan ini harus merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat kabupaten. “Untuk target selanjutnya, kami akan terus mengusahakan agar pos damkar dapat berdiri di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten PALI. Dengan demikian, pemerataan pelayanan proteksi kebakaran dan penyelamatan dapat terwujud secara maksimal,” tambahnya.Keberadaan posko baru ini disambut antusias oleh masyarakat setempat. Dukungan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat seperti Tokoh Agam diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara petugas pemadam kebakaran dengan warga, khususnya dalam pembentukan sistem sukarelawan peduli api di tingkat desa.

Dengan diresmikannya Pos Damkar Kecamatan Penukal ini, Pemkab PALI berharap koordinasi lintas sektor antara Damkar, TNI, Polri, pihak kecamatan, dan masyarakat sipil dapat berjalan lebih solid dan responsif demi mewujudkan wilayah PALI yang aman, tangguh, dan bebas dari bencana kebakaran.

(Randi)

Jelang MotoGP Mandalika, Polda NTB Survei Jalur Evakuasi hingga Safe House VVIP

0

Jelang MotoGP Mandalika, Polda NTB Survei Jalur Evakuasi hingga Safe House VVIP

Warta.in
Mataram, NTB – Persiapan pengamanan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Menjelang pelaksanaan Operasi Mandalika Rinjani 2026, personel kepolisian melakukan survei jalur escape, jalur evakuasi, penanganan aksi terorisme hingga kesiapan safe house di sepanjang kawasan KEK Mandalika, Senin (07/09/2026).

Survei tersebut menjadi bagian penting dalam mematangkan skema pengamanan event internasional MotoGP Mandalika. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap jalur dan titik pengamanan dapat berfungsi optimal apabila sewaktu-waktu terjadi situasi yang membutuhkan penanganan cepat.

Kegiatan melibatkan personel Biroops Polda NTB, Satbrimob Polda NTB serta Bagian Operasi Polres Lombok Tengah. Tim menyusuri jalur mulai dari kawasan Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) hingga kawasan Sirkuit Mandalika.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., mengatakan survei dilakukan untuk mempermudah sekaligus memperkuat pelaksanaan pengamanan MotoGP Mandalika melalui Operasi Mandalika Rinjani 2026.

“Survei ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan pengamanan event MotoGP Mandalika. Pengamanan event tersebut diberi nama Operasi Mandalika Rinjani 2026 untuk menyukseskan dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar,” ujarnya.

Dari hasil survei, terdapat sejumlah hal yang perlu segera dibenahi. Di antaranya penambahan ploting personel di seputaran luar BIZAM, penambahan penerangan di sepanjang jalur evakuasi dan escape di kawasan bandara, serta penanganan beberapa titik jalan rusak, termasuk pada bagian overpass.

Selain itu, Polda NTB juga mempersiapkan berbagai perubahan skema penyiapan Pasukan Huru-Hara (PHH), termasuk skenario penanganan cepat apabila terjadi kondisi darurat yang melibatkan tamu VVIP.

Dalam skenario tersebut, apabila terdapat kondisi yang mengancam keselamatan tamu VVIP, yang bersangkutan akan segera diamankan menuju safe house. Selanjutnya, proses evakuasi akan dilakukan oleh tim Gegana sesuai skema pengamanan yang telah dipersiapkan.

Kombes Pol. Mohammad Kholid menegaskan, survei lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kemungkinan telah diantisipasi sebelum operasi pengamanan MotoGP Mandalika digelar.

“Kegiatan survei ini kita lakukan agar dalam proses pengamanan MotoGP Mandalika nantinya dapat berjalan aman dan lancar. Keamanan ini penting karena tidak hanya untuk menjaga keselamatan orang, tetapi juga menyangkut citra positif daerah dan negara selaku tuan rumah penyelenggara,” tutupnya. (sr/hpntb)

0

Jelang MotoGP Mandalika 2026, Polda NTB Survei Jalur Evakuasi hingga Safe House VVIP

Warta.in
Mataram, NTB – Persiapan pengamanan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Menjelang pelaksanaan Operasi Mandalika Rinjani 2026, personel kepolisian melakukan survei jalur escape, jalur evakuasi, penanganan aksi terorisme hingga kesiapan safe house di sepanjang kawasan KEK Mandalika, Senin (07/09/2026).

Survei tersebut menjadi bagian penting dalam mematangkan skema pengamanan event internasional MotoGP Mandalika. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap jalur dan titik pengamanan dapat berfungsi optimal apabila sewaktu-waktu terjadi situasi yang membutuhkan penanganan cepat.

Kegiatan melibatkan personel Biroops Polda NTB, Satbrimob Polda NTB serta Bagian Operasi Polres Lombok Tengah. Tim menyusuri jalur mulai dari kawasan Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) hingga kawasan Sirkuit Mandalika.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., mengatakan survei dilakukan untuk mempermudah sekaligus memperkuat pelaksanaan pengamanan MotoGP Mandalika melalui Operasi Mandalika Rinjani 2026.

“Survei ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan pengamanan event MotoGP Mandalika. Pengamanan event tersebut diberi nama Operasi Mandalika Rinjani 2026 untuk menyukseskan dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar,” ujarnya.

Dari hasil survei, terdapat sejumlah hal yang perlu segera dibenahi. Di antaranya penambahan ploting personel di seputaran luar BIZAM, penambahan penerangan di sepanjang jalur evakuasi dan escape di kawasan bandara, serta penanganan beberapa titik jalan rusak, termasuk pada bagian overpass.

Selain itu, Polda NTB juga mempersiapkan berbagai perubahan skema penyiapan Pasukan Huru-Hara (PHH), termasuk skenario penanganan cepat apabila terjadi kondisi darurat yang melibatkan tamu VVIP.

Dalam skenario tersebut, apabila terdapat kondisi yang mengancam keselamatan tamu VVIP, yang bersangkutan akan segera diamankan menuju safe house. Selanjutnya, proses evakuasi akan dilakukan oleh tim Gegana sesuai skema pengamanan yang telah dipersiapkan.

Kombes Pol. Mohammad Kholid menegaskan, survei lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kemungkinan telah diantisipasi sebelum operasi pengamanan MotoGP Mandalika digelar.

“Kegiatan survei ini kita lakukan agar dalam proses pengamanan MotoGP Mandalika nantinya dapat berjalan aman dan lancar. Keamanan ini penting karena tidak hanya untuk menjaga keselamatan orang, tetapi juga menyangkut citra positif daerah dan negara selaku tuan rumah penyelenggara,” tutupnya. (sr/hpntb)

Gubernur NTB Lepas Kafilah MTQ Nasional 2026, Tekankan Syiar Al-Qur’an dan Jaga Kehormatan Daerah

0

Gubernur NTB Lepas Kafilah MTQ Nasional 2026, Tekankan Syiar Al-Qur’an dan Jaga Kehormatan Daerah

Warta.in
Mataram, NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melepas Kafilah Provinsi NTB yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional Tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pelepasan Kafilah NTB tersebut digelar di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (9/9/2026). Kafilah NTB dijadwalkan berangkat menuju Semarang pada 11 September 2026 untuk mengikuti MTQ Nasional yang berlangsung pada 11–20 September 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB berpesan kepada seluruh peserta agar meluruskan niat dalam mengikuti MTQ Nasional. Menurutnya, keikutsertaan dalam ajang tersebut bukan semata-mata untuk mengejar juara, bonus, maupun penghargaan, tetapi yang paling utama adalah menjalankan misi syiar dan mengangkat kalimat Allah SWT.

“InsyaAllah, saya minta kepada ananda sekalian untuk meluruskan niat. Niat kita bukan untuk mencari bonus, penghargaan, atau juara. Niat kita adalah syiar, untuk mengangkat kalimat Allah,” pesan Gubernur.

Gubernur mengatakan, apabila nantinya terdapat peserta NTB yang meraih juara, hal tersebut hendaknya dipandang sebagai bonus sekaligus bentuk apresiasi atas perjuangan dan latihan yang telah dijalani.

“Kalau nanti ada yang juara, itu bonus, bentuk apresiasi dari perjuangan dan latihan. Niatkan untuk syiar dan belajar. Kalian akan bertemu dengan qari, qariah, hafiz dan hafizah dalam Festival Al-Qur’an terbesar. Ini niatnya syiar dan belajar,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa menuntut ilmu merupakan bagian dari perjuangan di jalan Allah. Karena itu, MTQ Nasional harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk menambah pengalaman, memperluas wawasan, dan belajar dari para peserta terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.

Kepada seluruh kafilah, terutama qari dan qariah senior, Gubernur berpesan agar memberikan penampilan terbaik sekaligus menjaga kehormatan Provinsi NTB.

“Lakukan yang terbaik. Jaga kehormatan NTB. Kita ingin menunjukkan bahwa kajian dan pengembangan Al-Qur’an masih hidup di NTB,” tegasnya.

Menurut Gubernur, keikutsertaan NTB dalam seluruh cabang dan golongan MTQ Nasional menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan generasi Qur’ani.

“Kita ingin menunjukkan bahwa kajian dan pengembangan Al-Qur’an masih hidup di NTB. Kita angkat kembali kenangan lama tahun 70-an, ketika orang melihat NTB dan merasa gentar kalau datang,” katanya.

Gubernur juga mengapresiasi proses pembinaan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) NTB bersama tim pelatih. Pemusatan latihan telah dilaksanakan selama lebih dari satu bulan, baik secara tatap muka maupun daring, dan diikuti seluruh peserta.

Menurutnya, proses pembinaan tersebut perlu terus ditingkatkan pada masa mendatang. Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemprov NTB tetap berkomitmen memberikan ruang bagi generasi Qur’ani NTB untuk berkompetisi di tingkat nasional.

“Anak-anak kita sudah bisa mengalami pemusatan pelatihan dalam waktu yang cukup panjang. Harapan kita tentu lebih panjang dan lebih intens dari ini. Tetapi karena fiskal kita sangat kecil, alhamdulillah kita masih bisa hadir,” ungkapnya.

Gubernur menegaskan, perjuangan para peserta tidak boleh berhenti setelah MTQ Nasional selesai. Hasil dari keikutsertaan di Semarang harus menjadi bahan evaluasi dan pijakan untuk mempersiapkan MTQ berikutnya.

“Sepulang dari MTQ, latihan tidak selesai. Pulangnya kita langsung siapkan MTQ yang akan datang. Kaderisasi harus berjalan dengan baik,” pesannya.

Ia juga meminta seluruh kafilah menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri secara maksimal, baik secara fisik, hafalan maupun penampilan.

“Jaga betul kesehatan. Maksimal secara fisik, maksimal hafalannya, dan maksimal penampilannya. InsyaAllah,” kata Gubernur.

Sementara itu, Ketua Panitia/Training Center Kafilah NTB untuk MTQ Nasional XXXI 2026 di Semarang, Abdul Aziz Fahmi menjelaskan, Provinsi NTB akan mengikuti seluruh cabang dan golongan yang diperlombakan dalam MTQ Nasional 2026, yakni 8 cabang dan 24 golongan.

Kafilah NTB terdiri dari 56 peserta, dua pendamping peserta disabilitas netra, 10 pelatih, dan 12 official, sehingga total rombongan NTB mencapai 80 orang.

Selain mengirimkan peserta, NTB juga mendapat kepercayaan dengan ditetapkannya tiga orang asal NTB sebagai Dewan Hakim MTQ Nasional oleh Kementerian Agama.

Pembinaan peserta telah dilakukan melalui pemusatan latihan selama lebih dari satu bulan secara offline dan online. Seluruh peserta mengikuti proses tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi tingkat nasional.

Kafilah NTB akan berangkat menuju Kota Semarang pada 11 September 2026.

Pembukaan MTQ Nasional dijadwalkan berlangsung pada 12 September 2026 dan diharapkan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia.

Melalui keikutsertaan tersebut, Pemprov NTB berharap Kafilah NTB tidak hanya mampu menorehkan prestasi, tetapi juga membawa semangat syiar Al-Qur’an, menjaga nama baik daerah, serta menjadi bagian dari proses pembinaan dan kaderisasi generasi Qur’ani di Nusa Tenggara Barat. (sr/dkisntb)

HOTSPOT TERDETEKSI SATELIT SNPP, POLISI CEK TITIK NOL DAN TEMUKAN LAHAN SAWIT TERBAKAR 2 HEKTARE

0

Warta In

MUARA ENIM – Upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus dilakukan jajaran Polres Muara Enim. Menindaklanjuti hasil pemantauan satelit BRIN, personel Polsek Gunung Megang melakukan pengecekan langsung terhadap titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Desa Padang Bindu, Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, Senin (7/9/2026).

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Gunung Megang AKP KMS Erwin, S.H., M.H., mengatakan pengecekan dilakukan sebagai langkah cepat untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus mencegah potensi kebakaran meluas.

“Setelah menerima informasi adanya titik panas dari hasil pemantauan satelit, personel langsung melakukan pengecekan ke titik nol koordinat. Dari hasil pengecekan di lapangan, ditemukan adanya lahan yang terbakar,” ujar AKP KMS Erwin.

Berdasarkan informasi pemantauan satelit BRIN, titik panas tersebut terdeteksi menggunakan satelit SNPP pada Senin, 7 September 2026, pukul 01.49.24 WIB, dengan radius deteksi 1.280 meter.

Pengecekan lapangan kemudian dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB hingga selesai dengan titik koordinat -3.4129700, 103.7416100. Di lokasi tersebut ditemukan lahan yang terbakar dengan luas kurang lebih 2 hektare.

Dari hasil pengecekan, lahan yang terbakar diketahui merupakan lahan sawit berumur sekitar satu tahun. Sementara terkait kepemilikan lahan, petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut (lidik).

Pengecekan di lapangan dilakukan oleh Aipda Anugerah Aji P., S.H., Aipda Heri H., dan Bripda Leonardo, serta turut melibatkan pihak PT MHP, yakni Bapak Topan, Bapak Agus Alamsyah, Bapak Dedi Irawan, Bapak Arwan, Bapak Selamat, dan Bapak Lison.

Petugas melakukan sejumlah tindakan di lokasi, antara lain mendatangi titik panas atau hotspot, memastikan kondisi pada titik nol koordinat, serta melaksanakan dokumentasi terhadap kegiatan dan kondisi lahan yang terbakar.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Muara Enim AKP RTM. Situmorang menyampaikan bahwa hasil pemantauan titik panas harus segera ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan agar kondisi sebenarnya dapat diketahui secara akurat.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apabila melihat adanya asap atau titik api, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani sedini mungkin,” tegasnya.

AKP RTM. Situmorang juga mengajak masyarakat, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi Karhutla di tengah kondisi yang rawan terjadi kebakaran.

“Pencegahan Karhutla bukan hanya tugas kepolisian, tetapi membutuhkan kepedulian dan kerja sama seluruh pihak. Setiap informasi sekecil apa pun sangat berarti untuk mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” pungkasnya.

Polres Muara Enim terus berkomitmen melakukan pemantauan, pengecekan lapangan, serta langkah pencegahan guna menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak Karhutla.

(Zulkifli/hms)

Benang Kusut Politik Hukum dan Inkonsistensi Menuju Indonesia Emas 2045″*

0

*”Benang Kusut Politik Hukum dan Inkonsistensi Menuju Indonesia Emas 2045″*

*Oleh: Dr. Weldy Jevis Saleh, S.H., M.H.**

*(Praktisi & Akademisi Hukum Pidana)*

*Bekasi. 9 September 2026* Narasi politik hukum di Indonesia saat ini mencerminkan stagnasi dalam cara berpikir dan bernegara. Realitas yang berkembang belum memperlihatkan kedewasaan berpolitik. Sebaliknya, kebiasaan menerapkan “politik belah bambu” justru menonjolkan kekerdilan sikap yang berdampak buruk pada penurunan kualitas pembangunan nasional, baik dari sektor infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM).

Salah satu persoalan mendasar di negeri ini adalah hilangnya kesinambungan program kerja. Setiap lima tahun sekali, atau setiap kali terjadi suksesi kepemimpinan eksekutif dari tingkat daerah hingga pusat, regulasi dan kebijakan kerap diubah secara drastis hanya berdasarkan subjektivitas penguasa baru (*like and dislike*).

Perubahan aturan yang terlampau dinamis ini pada akhirnya mengorbankan kepastian hukum dan arah pembangunan nasional.

Jika merefleksikan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, sepuluh tahun terakhir sebenarnya menjadi momentum penting di mana pertumbuhan ekonomi, penguatan SDM, dan masifnya pembangunan infrastruktur berjalan cukup baik salah satunya ditandai dengan proyek strategis perpindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Namun, pergantian kepemimpinan nasional kerap kali membuat haluan negara berubah total.

Program-program strategis yang seharusnya tinggal dilanjutkan oleh pemimpin baru justru dihentikan atau diubah arahnya dengan dalih “program pro-rakyat”. Alih-alih menyejahterakan, kebijakan populis tertentu seperti program makan siang gratis atau Koperasi Merah Putih yang kental akan benturan kepentingan berisiko membodohi masyarakat.

Dampak nyata dari lemahnya pengawasan mulai terlihat dari maraknya kasus korupsi dan insiden keracunan yang mengancam anak-anak sebagai masa depan bangsa.

Sejarah global telah memberikan pelajaran berharga bahwa korupsi yang merambah ke segala sektor menjadi penyebab utama runtuhnya sebuah negara, sebagaimana yang dialami oleh sejumlah negara di Afrika.

Indonesia harus segera berbenah. Suksesi kepemimpinan yang diikuti perubahan undang-undang demi kepentingan kelompok tertentu hanya akan membuat kepastian hukum semakin sulit ditemukan.

Sebagai contoh konkret, publik hari ini disuguhkan pada dugaan korupsi bernilai triliunan rupiah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketidakjelasan operasional Koperasi Merah Putih, hingga polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang terus bergulir selama satu dekade tanpa penyelesaian tuntas.

Energi anak bangsa terkuras habis untuk urusan tersebut. Belum usai polemik ijazah mantan presiden, kini perhatian publik kembali dialihkan pada isu serupa yang menyasar Wakil Presiden yang sedang menjabat.

Ironisnya, figur hukum yang menyandang gelar profesor justru ikut membangun narasi ini dengan menggelar sayembara pencarian ijazah Wakil Presiden.

Langkah ini dinilai sebagai pemborosan energi kolektif, padahal ada banyak persoalan hukum yang jauh lebih mendesak, seperti pemberantasan korupsi skala besar, bencana kebakaran hutan, hingga kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah.

Munculnya figur-figur yang konsisten mencari kesalahan sesama anak bangsa, mulai dari Roy Suryo, Dr. Tifa, hingga Profesor Denny Indrayana dan Mercy Sihombing, seolah mengaburkan mata publik dari realitas bahwa masih banyak ketimpangan ekonomi, persoalan hukum, dan rendahnya kualitas SDM yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Papua, Aceh, dan wilayah tertinggal lainnya.

R.A. Kartini melalui kumpulan suratnya yang legendaris, *”Door Duisternis tot Licht”* atau “Habis Gelap Terbitlah Terang”, mengajarkan bahwa setelah melalui masa sulit dan kegelapan, akan selalu ada harapan untuk kemajuan yang lebih baik. Indonesia tidak boleh terus terjebak dalam politik mencari kesalahan yang memecah belah.

Demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, ego politik harus ditanggalkan, penegakan hukum harus konsisten, dan persatuan seluruh elemen bangsa harus tetap dijaga. Jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku.

Tiga Kendaraan Tabrakan Beruntun Di Tikung, Polisi Ungkap Penyebabnya

0

Tiga Kendaraan Tabrakan Beruntun Di Tikung, Polisi Ungkap Penyebabnya

LAMONGAN//Warta.in, 09/09/2026 – Kecelakaan lalu lintas melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Lamongan-Mantup, tepatnya di Desa Bakalan Pule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Selasa (08/09/2026) sekitar pukul 13.30 WIB.

Kasi Humas Polres Lamongan IPDA M. Hamzaid, S.Pd membenarkan kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa kecelakaan melibatkan Mobil penumpang Nopol S-1282-MJ, Mobil Pikap Nopol S-8795-JG, dan pikap Nopol N-9564-WD.

“Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut.” ungkapnya.

Kecelakaan bermula saat mobil penumpang Nopol S 1282 MJ yang dikemudikan AA (pria 26 tahun / Kembangbahu) melaju dari arah utara menuju selatan.

Saat berada di lokasi kejadian, pengemudi berusaha mendahului kendaraan di depannya.

Namun, karena jarak yang terlalu dekat, mobil penumpang tersebut menabrak bagian belakang pikap S-8795-JG yang dikemudikan EYS (47,Pria, Sukodadi).

“Akibat benturan, pikap terdorong ke jalur kanan dan kemudian bertabrakan dengan pikap N-9564-WD dikemudikan Nas ( 41 tahun ,Pria, Kepung – Kediri ) yang melaju dari arah berlawanan.” lanjutnya.

Benturan tersebut mengakibatkan ketiga kendaraan mengalami kerusakan. mobil penumpang mengalami kerusakan bagian depan, pikap S-8795-JG rusak pada bagian belakang dan depan, sedangkan pikap N-9564-WD mengalami kerusakan pada bagian depan kanan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi diduga kecelakaan terjadi akibat kurang berhati-hatinya pengemudi mobil penumpang saat melakukan manuver mendahului kendaraan lain.

“Total kerugian materiil akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai Rp10 juta.” tambahnya.

Petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan TKP, membantu proses evakuasi kendaraan serta mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan.

Kepolisian mengimbau pengendara agar selalu berhati-hati dan memastikan kondisi jalan serta jarak aman sebelum melakukan manuver mendahului kendaraan lain.( roy)

Gubernur Perintahkan APBD-P 2026 Tindak Lanjuti Arahan KPK

0

Gubernur Perintahkan APBD-P 2026 Tindak Lanjuti Arahan KPK

Warta.in
Mataram,NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menerjemahkan hasil Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi bersama KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP pada 2–3 September 2026 ke dalam proses penyusunan APBD Perubahan 2026. Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan setiap perubahan dan pergeseran anggaran memperhatikan hasil pembinaan tersebut serta berjalan sesuai ketentuan.

Arahan Gubernur tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Dr. H. Ahsanul Halik saat ditemui media di Kantor Gubernur NTB, Selasa (8/9/2026).

Aka mengatakan, arahan Bapak Gubernur tidak hanya menyangkut aspek administratif dalam proses perubahan anggaran. TAPD diminta memastikan setiap pergeseran dan perubahan anggaran memiliki dasar yang jelas, sesuai mekanisme, serta tetap berada dalam koridor arah kebijakan pembangunan daerah.

“Bapak Gubernur meminta TAPD bekerja sesuai dengan apa yang menjadi perhatian dan arahan KPK dan BPKP dalam ikhtiar perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujar Aka.

Ia menjelaskan, arah kebijakan penganggaran dalam APBD Perubahan juga harus tetap memperhatikan program-program prioritas pemerintah daerah. Perubahan anggaran harus memiliki urgensi yang jelas dan memberikan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan.

“Jadi bukan hanya soal mengubah atau menggeser anggaran. Arah kebijakan penganggaran dalam APBD Perubahan juga harus tetap memperhatikan program-program prioritas pemerintah daerah, sehingga perubahan anggaran benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan,” jelas Aka.

Setiap usulan perubahan, lanjutnya, perlu dilihat secara utuh, mulai dari dasar perencanaan, urgensi kebutuhan, kesesuaian dengan kebijakan daerah, hingga risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, perubahan anggaran tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga memiliki dasar kebijakan dan manfaat yang jelas.

Dalam proses tersebut, hibah dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD menjadi bagian yang ikut mendapat perhatian. Perbaikan dilakukan dengan memastikan dasar penganggaran, proses pengusulan, mekanisme pembahasan, hingga penetapannya berjalan sesuai ketentuan.

Khusus mengenai Pokir, Aka mengatakan Bapak Gubernur dan DPRD telah memiliki kesepahaman untuk menjadikan hasil pembinaan KPK sebagai momentum perbaikan bersama.

“Pak Gubernur dan DPRD sudah sepakat dan satu arah. Sama-sama akan menjadikan arahan KPK sebagai momentum perbaikan,” katanya.

Menurut Aka, kesamaan arah tersebut penting agar pembenahan tata kelola penganggaran tidak dipahami sebagai tanggung jawab salah satu pihak. Eksekutif dan legislatif memiliki peran masing-masing dalam memastikan proses perencanaan dan penganggaran berlangsung tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

Selain penganggaran, perhatian juga diberikan pada pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan harus berbasis kebutuhan dan mengikuti mekanisme yang berlaku, dengan potensi risiko diidentifikasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Bapak Gubernur mendorong bagaimana setiap proses bisa dipastikan sejak awal. Kalau risikonya sudah diketahui, maka mitigasinya juga bisa dilakukan lebih awal,” ujar Aka.

Ia menegaskan, tindak lanjut tersebut merupakan bagian dari langkah Pemprov NTB memperkuat sistem pencegahan korupsi. Karena itu, hasil pembinaan tidak berhenti sebagai catatan dalam forum koordinasi, tetapi diterjemahkan ke dalam proses kerja pemerintah.

Bagi Pemprov NTB, penyusunan APBD-P 2026 menjadi salah satu momentum penting untuk memastikan pembenahan tata kelola berjalan secara nyata. Setiap perubahan dan pergeseran anggaran harus memiliki dasar yang jelas, mengikuti mekanisme yang benar, mendukung program prioritas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan semangat tersebut, NTB terus berbenah, bukan hanya dengan memperbaiki hasil akhir, tetapi dengan memastikan setiap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan dibangun di atas tata kelola yang semakin tertib, transparan, akuntabel, dan mampu mengantisipasi risiko sejak awal.(sr/dkisntb)

M. Supandi Bersama Pengurus RW dan RT Matangkan Persiapan Maulid Nabi Muhammad SAW, .

0

PONTIANAK WARTA IN — Semangat menyambut dan memuliakan kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW mulai terasa di lingkungan RW 08, khususnya di kawasan Gang Swadaya 2, Pontianak Utara.

Berbagai persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang direncanakan berlangsung secara meriah dan penuh khidmat pada Sabtu, 12 September 2026, setelah pelaksanaan salat Isya.

Kegiatan keagamaan tersebut dipusatkan di kediaman M. Supandi, yang selain menjabat sebagai Ketua DPC Laskar Pemuda Melayu (LPM) Pontianak Utara, juga mengemban amanah sebagai Ketua RT 03 RW 08.

Dalam mempersiapkan kegiatan tersebut, M. Supandi tidak bekerja sendiri. Ia berkolaborasi dan bergotong royong bersama jajaran pengurus lingkungan, di antaranya Supriyadi selaku Ketua RW 08, Saparudin selaku Ketua RT 02, serta seluruh elemen masyarakat yang turut memberikan dukungan demi suksesnya pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Persiapan Dilakukan dengan Semangat Kebersamaan
Menjelang hari pelaksanaan, berbagai persiapan dan pembenahan terus dilakukan. Semangat gotong royong tampak menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kegiatan yang setiap tahunnya telah menjadi agenda keagamaan masyarakat di lingkungan tersebut.
M. Supandi mengatakan bahwa pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan kegiatan yang telah diagendakan dan secara konsisten dilaksanakan setiap tahun di kediamannya.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar sebuah seremoni atau peringatan keagamaan, melainkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kecintaan umat kepada Rasulullah SAW, mempererat silaturahmi, serta memperkokoh persatuan dan kebersamaan masyarakat.

“Insyaallah, kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kembali kita laksanakan sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat kebersamaan masyarakat,” ujar M. Supandi.

Siapkan 750 Paket untuk Para Undangan
Sebagai bentuk penghormatan dan pelayanan kepada masyarakat serta para tamu yang hadir, panitia bersama M. Supandi telah mempersiapkan 750 paket untuk para jamaah dan undangan.

Selain itu, panitia juga menyiapkan hidangan khusus bagi para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, habaib, serta para tamu undangan dari berbagai unsur.

Tidak hanya itu, sebanyak 200 porsi hidangan juga telah dipersiapkan untuk para undangan dan tamu kehormatan yang nantinya akan berada di area panggung bersama para ustaz dan penceramah.

Persiapan tersebut menjadi bukti kesungguhan panitia dalam menyambut para tamu dan jamaah yang diperkirakan akan hadir dalam jumlah besar.

Dihadiri Tokoh Agama, Pemerintah, TNI dan Polri
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di RW 08 Gang Swadaya 2 tersebut direncanakan akan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat.

Sejumlah tokoh agama, ulama, habaib, tokoh masyarakat, serta undangan dari instansi pemerintah dijadwalkan turut hadir. Unsur TNI dan Polri juga diharapkan dapat hadir sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan kebersamaan masyarakat.

Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin menambah kekhidmatan sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat, tokoh agama, pemerintah, serta seluruh unsur yang ada di Kota Pontianak.

Ustad Sahrawi, S.Ag Kembali Dipercaya sebagai Pembawa Acara
Untuk memandu jalannya kegiatan, panitia kembali mempercayakan tugas sebagai pembawa acara kepada Ustad Sahrawi, S.Ag.

Dengan pengalaman dan kemampuan dalam memandu berbagai kegiatan keagamaan, kehadiran Ustad Sahrawi diharapkan dapat membawa suasana acara menjadi lebih tertib, khidmat, dan penuh makna.

Rangkaian kegiatan nantinya akan diisi dengan pembacaan shalawat, tausiah keagamaan, serta rangkaian acara lainnya yang mengangkat nilai-nilai keteladanan Nabi Besar Muhammad SAW.

Marawis Persatuan Teman Kita Siap Meriahkan Acara
Kemeriahan Maulid Nabi Muhammad SAW juga direncanakan akan semakin terasa dengan kehadiran jamaah dan grup marawis dari Persatuan Teman Kita.

Lantunan shalawat dan tabuhan marawis diharapkan mampu menghadirkan suasana religius sekaligus menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW di tengah masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk insan media.

Salah seorang jurnalis media online, Bang Danu, turut disebut akan menjadi bagian dari kebersamaan dalam kegiatan tersebut.
Masyarakat Antusias Sambut Maulid Akbar
Masyarakat di lingkungan RW 08, khususnya warga RT 01, RT 02, dan RT 03, menyambut dengan penuh antusias rencana pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut.

Dukungan juga datang dari masyarakat yang berada di kawasan Gang Swadaya 1, Gang Swadaya 2, Gang Swadaya 3, serta Gang Swadaya Bermurni.

M. Supandi secara terbuka mengajak seluruh masyarakat untuk dapat hadir dan bersama-sama memeriahkan kegiatan yang penuh nilai keagamaan tersebut.

Undangan dan ajakan juga disampaikan kepada jamaah serta keluarga besar Majelis dan Surau Sirajul Insan untuk turut hadir dalam momentum mulia tersebut.

“Dengan penuh rasa hormat, kami mengundang seluruh masyarakat, khususnya warga Gang Swadaya 1, Gang Swadaya 2, Gang Swadaya 3, Gang Swadaya Bermurni, serta seluruh jamaah Majelis dan Surau Sirajul Insan untuk dapat bersama-sama hadir,” ungkapnya.

Momentum Meneladani Akhlak Rasulullah SAW
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya menjadi kegiatan rutin tahunan.

Lebih dari itu, Maulid merupakan momentum bagi umat Islam untuk kembali mengenang sejarah perjuangan, keteladanan, akhlak mulia, serta perjuangan besar Rasulullah SAW dalam membawa ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya hadir untuk mengikuti rangkaian acara, tetapi juga dapat mengambil hikmah dan meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat persatuan, kepedulian sosial, saling menghormati, serta mempererat tali silaturahmi menjadi nilai penting yang ingin terus dijaga melalui kegiatan keagamaan tersebut.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan, dukungan masyarakat, serta semangat kebersamaan seluruh pihak, pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW di RW 08 Gang Swadaya 2 diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, aman, tertib, dan penuh keberkahan.

Insyaallah, pada Sabtu malam, 12 September 2026, selepas salat Isya, kediaman M. Supandi di Gang Swadaya 2 akan menjadi pusat berkumpulnya masyarakat dalam sebuah momentum religius yang sarat dengan nilai kecintaan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi cerminan kuatnya semangat kebersamaan masyarakat dalam menjaga tradisi keagamaan, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dari generasi ke generasi…

Tim liputan…

Gubernur Bobby Pastikan Penanganan Banjir Jalan Letda Sujono Dimulai 2027

0

Warta.in Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan penanganan banjir di kawasan Jalan Letda Sujono, Kota Medan, akan dianggarkan dan mulai dikerjakan pada awal 2027. Program tersebut akan melibatkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dengan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Kepastian itu disampaikan Bobby Nasution saat meninjau kawasan Jalan Letda Sujono yang kerap tergenang saat hujan deras. Dalam peninjauan tersebut, Bobby berdiskusi bersama Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap dan pihak Balai Jalan Kementerian PU di bawah jalur Tol Belmera untuk membahas langkah penanganan banjir secara komprehensif.

Bobby mengatakan, Pemprov Sumut memberikan perhatian terhadap kondisi Jalan Letda Sujono yang merupakan salah satu akses masuk ke Kota Medan dari berbagai daerah melalui Gerbang Tol Belmera. Karena itu, diperlukan pembagian tugas dan penanganan terpadu agar persoalan banjir di kawasan tersebut dapat segera diatasi.

“Ini kan ada jalan nasional, karenanya ada pihak Kementerian PU yang ikut. Jadi untuk ini, ada pembagian tugas, dimana jalur drainase itu ranahnya Balai Jalan, dan nanti di ujung akan dibangun kolam retensi di bibir sungai. Panjangnya itu sekitar 1,7 Km dari lokasi jalan yang tergenang (banjir),“ ujar Gubernur Bobby Nasution saat meninjau lokasi rawan banjir di Jalan Letda Sujono, Medan, Selasa (8/9/2026).

Untuk pembangunan kolam retensi, Bobby memastikan Pemko Medan telah melakukan proses pembebasan lahan milik warga pada tahun ini. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan kolam retensi sehingga pengerjaannya bisa dimulai pada awal 2027.

“Kami tadi hanya meyakinkan saja, kalau memang dari Pemko Medan belum menganggarkan, biar dari Pemprov. Tetapi dari Pemko menyanggupinya. Maka kami minta prosesnya dipercepat, karena disainnya sudah ada,“ sebut Bobby.

Selain Jalan Letda Sujono, Bobby juga menyoroti persoalan banjir di kawasan Kecamatan Medan Johor, khususnya Jalan Eka Warni. Penanganan kawasan tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Sumut dan Pemko Medan.

“Dari Pemprov Sumut itu akan bangun sodetan (pembuatan saluran air atau terowongan buatan untuk membelokkan sebagian aliran air sungai ke jalur lain guna mengurangi risiko banjir di daerah hilir). Dan Pemko Medan membangun jalannya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap mengapresiasi perhatian Gubernur Sumut terhadap persoalan banjir di kawasan tersebut. Pemko Medan memastikan akan melakukan pembebasan lahan warga yang dibutuhkan untuk pembangunan kolam retensi.

“InsyaAllah kita akan membebaskan lahan dulu untuk bisa membangun kolam retensinya. Sejauh ini kita akan ikuti prosedur, dan sedang negosiasi dengan pemilik lahan,” pungkasnya. (RN)

(H13/DISKOMINFO SUMUT)