Permudah Transaksi Pasien, RSUD Pongtiku Toraja Utara Dorong Pembayaran Digital Sistem QRIS

Penulis

-

27 April 2026

TORAJA UTARA – Tingkatkan layanan di RSUD Pongtiku, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mendorong layanan kesehatan melalui transaksi digitalisasi dengan penerapan sistem pembayaran non tunai berbasis QRIS, Senin (27/4/2016).

Layanan digital berbasis QRIS ini disiapkan untuk mempermudah pasien dalam melakukan transaksi, baik untuk biaya administrasi, layanan medis, maupun pembelian obat.

Dimana masyarakat cukup menggunakan aplikasi pembayaran dari ponsel tanpa perlu membawa uang tunai.

Selain implementasi QRIS, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan uji coba (testing) perangkat sound box dari aplikasi Sulselbar Merchant yang berfungsi memberikan notifikasi suara secara langsung setiap kali transaksi berhasil dilakukan, sehingga membantu petugas kasir dalam memverifikasi pembayaran dengan cepat dan akurat.

Melalui kesempatan tersebut, pihak manajemen RSUD Pongtiku menyampaikan bahwa inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan serta memberikan pengalaman yang lebih aman dan praktis bagi pasien.

Di sisi lain, penggunaan teknologi ini juga diharapkan dapat meminimalisir kesalahan transaksi dan mempercepat proses administrasi.

Dengan layanan transaksi sistem digital ini, Bupati Toraja Utara Frederick Viktor Palimbong yang dikonfirmasi hari ini melalui sambungan WhatsAppnya, mengatakan bahwa ini salah satu layanan yang diberikan kepada pasien untuk mempermudah pembayaran.

“Penggunaan QRIS untuk transaksi/pembayaran non tunai justru sangat memudahkan pasien dan keluarganya. Jadi, pasien dan keluarganya tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar walaupun tetap terbatas untuk setiap transaksi,” sebut Bupati Frederick Viktor Palimbong.

Pilihan pembayaran lainnya kata Bupati Toraja Utara adalah transfer menggunakan mobile banking.

Untuk itu dengan adanya langkah ini, RSUD Pongtiku menjadi salah satu fasilitas kesehatan di Toraja Utara yang mulai beradaptasi dengan transformasi digital, sejalan dengan program pemerintah dalam memperluas ekosistem pembayaran non tunai di sektor layanan publik.

Permudah Transaksi Pasien, RSUD Pongtiku Toraja Utara Dorong Pembayaran Digital Sistem QRIS

Penulis

Wildan

-

27 April 2026

0

TORAJA UTARA – Tingkatkan layanan di RSUD Pongtiku, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mendorong layanan kesehatan melalui transaksi digitalisasi dengan penerapan sistem pembayaran non tunai berbasis QRIS, Senin (27/4/2016).

Layanan digital berbasis QRIS ini disiapkan untuk mempermudah pasien dalam melakukan transaksi, baik untuk biaya administrasi, layanan medis, maupun pembelian obat.

Dimana masyarakat cukup menggunakan aplikasi pembayaran dari ponsel tanpa perlu membawa uang tunai.

Selain implementasi QRIS, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan uji coba (testing) perangkat sound box dari aplikasi Sulselbar Merchant yang berfungsi memberikan notifikasi suara secara langsung setiap kali transaksi berhasil dilakukan, sehingga membantu petugas kasir dalam memverifikasi pembayaran dengan cepat dan akurat.

Melalui kesempatan tersebut, pihak manajemen RSUD Pongtiku menyampaikan bahwa inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan serta memberikan pengalaman yang lebih aman dan praktis bagi pasien.

Di sisi lain, penggunaan teknologi ini juga diharapkan dapat meminimalisir kesalahan transaksi dan mempercepat proses administrasi.

Untuk itu dengan adanya langkah ini, RSUD Pongtiku menjadi salah satu fasilitas kesehatan di Toraja Utara yang mulai beradaptasi dengan transformasi digital, sejalan dengan program pemerintah dalam memperluas ekosistem pembayaran non tunai di sektor layanan publik.

Sarat Dugaan Kriminalisasi dan Cacat Proses Hukum, LBH IRO YUDHO WICAKSONO Siap Kawal

Penulis

A.T Setiyono

-

27 April 2026

0

Kediri, 27 April 2026

Lembaga Bantuan Hukum LBH IRO YUDHO WICAKSONO pada hari ini menghadiri agenda sidang tuntutan terhadap klien berinisial H.A.A., dalam Perkara Nomor 98/Pid.B/2026/PN Gpr yang saat ini tengah diperiksa di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Dalam agenda persidangan tersebut, pendampingan hukum dari LBH IRO YUDHO WICAKSONO diwakili oleh:

* Adv. NH. Hariono, S.H., CPM.

* Adv. Muhammad Taufiq, S.H., CLA.

* didampingi oleh Adv. Witanto, S.H.

LBH IRO YUDHO WICAKSONO menegaskan bahwa pendampingan hukum terhadap klien tidak dilakukan sejak awal proses perkara, melainkan pada tahap lanjutan setelah perkara memasuki proses persidangan. Namun demikian, setelah tim kuasa hukum melakukan pendalaman terhadap kronologi, mempelajari dokumen perkara, mencermati fakta-fakta persidangan, serta mendengar langsung keterangan dan pengakuan klien, ditemukan sejumlah keadaan yang menurut pandangan hukum patut diuji secara serius dan objektif di muka persidangan.

Dari hasil pendalaman tersebut, LBH menyoroti adanya indikasi kriminalisasi yang patut diuji secara hukum akibat dugaan kekeliruan konstruksi hukum dan cacat formil proses penegakan hukum, yang menurut LBH dapat berdampak serius terhadap hak-hak hukum klien.

Dalam hal ini LBH IRO YUDHO WICAKSONO menyoroti;

1. Dugaan cacat formil dalam proses penangkapan

Berdasarkan keterangan yang diperoleh tim kuasa hukum, pada saat dilakukan penangkapan, klien diduga tidak langsung diberikan surat penangkapan maupun surat penahanan, dan dokumen tersebut baru diterima beberapa hari setelah proses penangkapan berlangsung.

Apabila fakta tersebut terbukti, maka hal tersebut patut diuji berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait tata cara penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum.

2. Dugaan kekeliruan konstruksi hukum pokok perkara

LBH menemukan adanya fakta yang menurut keterangan klien akan diuji dalam persidangan, yaitu bahwa kendaraan yang menjadi objek perkara disebut telah diserahkan kembali kepada pemilik rental, sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konstruksi tuduhan penggelapan yang dikenakan kepada klien.

Hal ini menurut LBH penting untuk diuji secara hukum agar unsur-unsur pidana yang didakwakan benar-benar dibuktikan berdasarkan fakta materil, bukan asumsi konstruksi sepihak.

3. Dugaan belum meratanya penerapan hukum terhadap pihak lain

LBH juga menyoroti adanya pihak lain yang menurut konstruksi peristiwa diduga memiliki keterkaitan terhadap penguasaan objek perkara, namun belum terlihat adanya pendalaman hukum yang proporsional terhadap peran pihak tersebut.

4. Membuka opsi langkah hukum lanjutan

Apabila dalam pendalaman perkara ditemukan adanya indikasi pelanggaran prosedur atau tindakan yang tidak sesuai ketentuan hukum acara, maka LBH IRO YUDHO WICAKSONO tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah hukum lanjutan, termasuk menyampaikan pengaduan resmi melalui mekanisme pengawasan internal di Kepolisian Resor Kota Kediri maupun kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

> “Keadilan tidak hanya diukur dari putusan, tetapi juga dari sah atau tidaknya proses sejak awal. Ketika prosedur dipertanyakan, maka hukum wajib hadir untuk menguji secara objektif.”

LBH IRO YUDHO WICAKSONO menegaskan akan mengawal penuh perkara ini sampai tuntas, membuka seluruh fakta yang relevan di persidangan, serta memastikan hak-hak hukum klien terlindungi secara maksimal dalam koridor hukum yang berlaku.

> “Kami berdiri bukan untuk membela kesalahan, tetapi untuk memastikan tidak ada seorang pun diproses melalui prosedur yang cacat atau konstruksi hukum yang keliru.”

LBH IRO YUDHO WICAKSONO

‘Mengawal Hukum, Menjaga Keadilan’

Lagi Lagi MBG Menelan Korban, 51 Siswa Keracunan di Pringgasela, Polisi Tangani Maksimal

Penulis

Sahrir Ntb

-

27 April 2026

0

Lagi Lagi MBG Menelan Korban, 51 Siswa Keracunan di Pringgasela, Polisi Tangani Maksimal

Warta.in

Mataram,NTB — Aparat kepolisian turun langsung memantau penanganan puluhan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diduga mengalami keracunan makanan di wilayah Pringgasela, Lombok Timur. Hingga Sabtu (25/4/2026) pagi, jumlah korban tercatat melonjak dari 35 orang menjadi 51 orang.

Personel Polsek Pringgasela bersama unit Intelkam, menyambangi Puskesmas Pengadangan untuk memastikan kondisi korban, sekaligus memonitor langkah medis pasca insiden dari Dapur SPPG Yayasan Bersatu Berjuang Menang NTB, Jurit Baru.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, menegaskan jika jajaran kepolisian memberi atensi penuh terhadap kejadian tersebut.

“Begitu laporan masuk, anggota langsung melakukan monitoring ke fasilitas kesehatan, mendata korban, serta memastikan seluruh siswa dan warga terdampak mendapat penanganan cepat,” ujar Kombes Pol. Kholid.

Data sementara menunjukkan, tambahan korban pada Sabtu pagi mencapai 16 orang. Sebagian besar sempat menjalani observasi medis lalu dipulangkan, namun lima siswa masih harus menjalani rawat inap, lantaran kondisinya perlu pemantauan lanjutan.

Selain siswa, insiden itu juga menyeret satu warga umum dan satu wali murid dalam kondisi hamil. Keduanya hingga kini masih menjalani perawatan intensif bersama para pelajar di Puskesmas Pengadangan.

“Total yang masih dirawat inap saat ini tujuh orang. Terdiri dari lima siswa, satu masyarakat umum, dan satu ibu hamil. Sedangkan korban lain sudah diperbolehkan pulang dengan rawat jalan,” katanya.

Korban rawat inap tersebut berasal dari sejumlah sekolah dasar di wilayah Jurit. Petugas medis terus memantau perkembangan kesehatan mereka, guna mengantisipasi gejala lanjutan seperti mual, muntah, pusing, hingga lemas.

Di sisi lain, polisi juga mulai mengumpulkan informasi terkait distribusi menu makanan dari dapur MBG, yang dikonsumsi para siswa sebelum muncul gejala keracunan. Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri sumber persoalan, sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.

“Kami bersama instansi terkait masih melakukan pendalaman, termasuk mengecek proses penyajian makanan, distribusi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab pada dapur MBG tersebut,” tegas Kombes Kholid.

Program MBG sejatinya digadang membantu pemenuhan gizi anak sekolah. Namun insiden di Jurit Baru ini memantik kekhawatiran para wali murid, lantaran jumlah korban terus bertambah meski sebagian sudah mendapat penanganan.

Saat ini situasi di lokasi penanganan tetap kondusif. Polisi, tenaga kesehatan, pihak sekolah, serta keluarga korban terus berkoordinasi sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan, terkait dugaan penyebab keracunan massaltersebut.(sr/hpntb)

HUT ke-76, Satpol PP NTB Gandeng Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Gelar GPM

Penulis

Sahrir Ntb

-

27 April 2026

0

HUT ke-76, Satpol PP NTB Gandeng Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Gelar GPM

Warta.in
Mataram, NTB – Peringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersinergi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman kantor Satpol PP NTB, Senin (27/4/2026).

Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mengendalikan laju inflasi, khususnya di wilayah Kota Mataram. Kasat Pol PP NTB, Dra. Nunung Triningsih, M.M., mengungkapkan bahwa bazar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang digelar selama dua hari untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Kami memulai rangkaian HUT dengan bazar murah hasil kolaborasi dengan beberapa dinas, termasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan harian mereka,” ujar Nunung Triningsih.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, B.SP., M.M., menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah ini adalah langkah konkret pemerintah untuk hadir langsung di tengah masyarakat saat terjadi tren kenaikan harga.

“Ini upaya kita mendukung stabilisasi harga pangan, terutama di titik-titik dengan harga tinggi seperti Mataram. Kami ingin memastikan pangan tetap stabil dan terakomodir,” jelas Lalu Mirza.

Ia menambahkan bahwa ketahanan pangan di NTB bertumpu pada tiga pilar utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. GPM kali ini secara khusus menyasar pilar keterjangkauan. Lalu Mirza menyebut NTB saat ini berada di peringkat ke-9 nasional sebagai produsen beras, didukung oleh optimalisasi lahan dan distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.

Selain bazar pangan, peringatan HUT ini juga diisi dengan aksi kemanusiaan berupa donor darah dan cek kesehatan gratis, serta aksi kebersihan lingkungan bertajuk “Indonesia ASRI” (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Seluruhrangkaian acara akan ditutup dengan tasyakuran pada Selasa (28/4/2026) esok hari.
(sr/dkisntb)

Cik Ujang Layak Maju Dalam Pilgub Sumsel 2029, Firdaus Hasbullah Menilai DPD Demokrat Stabil Dan Berkembang

Penulis

Susantoplaju

-

27 April 2026

0

Warta.In | Palembang – Jelang Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sumatera Selatan, Kamis 29 April 2026, dukungan agar Cik Ujang kembali menahkodai DPD kian deras. Tak hanya soal lanjut periode, kader kini terang-terangan menyebut Cik Ujang *berani dan cocok maju Pemilihan Gubernur Sumsel 2029*.

Dukungan itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, SH, MJ. Politisi Demokrat asal Dapil IV PALI itu menilai, kepemimpinan Cik Ujang selama lima tahun terakhir jadi bukti kapasitasnya sebagai figur petarung.

“Cik Ujang telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang tidak hanya solid secara organisasi, tetapi juga mampu menghadirkan kemajuan nyata bagi Demokrat Sumsel. Dengan rekam jejak itu, beliau berani dan cocok maju Pilgub Sumsel 2029. Kader siap tarung,” kata Firdaus di Palembang, Senin (27/04/2026)

Tiga modal Cik Ujang versi Firdaus:
Pertama, stabilitas internal terjaga. Demokrat Sumsel anteng tanpa konflik pecah ke publik.
Kedua, struktur partai hidup. Mesin 17 DPC kabupaten/kota, PAC, hingga ranting bergerak.
Ketiga, elektoral terbukti. Kursi legislatif Demokrat Sumsel tetap signifikan pada Pileg 2024.

“Kepemimpinan beliau bukan hanya soal strategi politik, tetapi juga soal kedekatan emosional dengan kader. Pemimpin yang dirasakan kader, itu yang dibutuhkan Sumsel,” tambah Firdaus.

Bagi Wakil Ketua II DPRD PALI itu, Musda 29 April bukan ajang coba-coba. Demokrat Sumsel butuh kesinambungan agar siap tempur di 2029.

“Kita butuh nahkoda yang berani ambil sikap. Cik Ujang sudah buktikan itu. Beliau layak kita dorong ke Pilgub Sumsel 2029,” tegasnya.

Firdaus menyebut, Cik Ujang punya paket lengkap: pengalaman kepala daerah, paham birokrasi, dan diterima akar rumput.

“Demokrat Sumsel mau besar, harus punya calon yang diperhitungkan. Cik Ujang orangnya. Berani, tegas, dan merakyat.” kata Firdaus Hasbullah Wakil Ketua DPRD Kabupaten PALI dari Fraksi Partai Demokrat

Atas dasar itu, ia menyatakan dukungan penuh agar Cik Ujang kembali pimpin DPD Demokrat Sumsel 2026–2031 sekaligus disiapkan sebagai kandidat Gubernur Sumsel 2029.

“Ini bukan hanya tentang melanjutkan kepemimpinan partai, tetapi tentang memastikan Demokrat tetap kuat, solid, dan punya calon pemimpin untuk Sumsel ke depan,” pungkas Firdaus Hasbullah.(Irfan)

Cik Ujang Layak Maju Dalam Pilgub Sumsel 2029,Firdaus Hasbullah Menilai DPD Demokrat Stabil Dan Perkembang