Amankan Malam Takbiran Idul Fitri 1447 H, Kapolsek Ngimbang Gelar Apel Pengamanan Bersama TNI dan Forkopimcam Ngimbang
LAMONGAN//Warta.in – Dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada malam Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Polsek Ngimbang bersama TNI dan Anggota Perguruan Silat menggelar apel siaga gabungan di Wilayah Ngimbang, Jumat (20/3/2026) pukul 22.00 wib malam.
Apel siaga tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Ngimbang Iptu IWayan Sumantra, S.H beserta diikuti oleh personel Polsek Ngimbang anggota Koramil, Satpol PP dari TNI Yon TP 887 Joko Modo dan Anggota Pesilat (BKP) Kecamatan Ngimbang
Dalam arahannya, Kapolsek Ngimbang Iptu IWayan Sumatra, S.H menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personel dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif, khususnya saat masyarakat melaksanakan malam takbiran.
“Kami melaksanakan apel siaga pengamanan Idul Fitri malam takburan ini, dilanjutkan dengan patroli ke seluruh wilayah Kecamatan Ngimbang. Hal ini untuk menjaga kamtibmas dan kelancaran lalu lintas, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melaksanakan takbiran di mushola maupun masjid,” ujar Iptu IWayan Sumantra, S.H
Ia juga menekankan kepada seluruh petugas agar melakukan langkah antisipatif terhadap potensi kerumunan di tepi jalan raya, termasuk menertibkan kegiatan takbir keliling yang menggunakan Soun Horeg jalur nasional.
“Kami menghimbau petugas untuk menertibkan apabila terdapat Konvoi kendaraan dan kerumunan di tepi jalan raya. Selain itu, takbir keliling di jalan nasional akan dibatasi dengan pendekatan persuasif dan humanis guna mencegah terjadinya kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas,” tambahnya.
Usai pelaksanaan apel, seluruh personel langsung diberangkatkan untuk melaksanakan patroli gabungan di sejumlah titik rawan di wilayah Kecamatan Ngimbang
Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan suasana malam Idul Fitri yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat, pungkasnya ( roy)
*Nilai-nilai Spiritual Dari Acara Pulang Mudik ke Kampung Halaman*
BUDAYA, – Tradisi pulang mudik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Indonesia, yang dilakukan untuk merayakan hari-hari penting seperti Lebaran, hari raya Natal, dan Tahun Baru bersama sanak keluarga, kerabat, serta handai taulan lainnya. Tradisi mudik ini sungguh bermanfaat secara ekonomi maupun budaya; karena peredaran uang dan roda ekonomi akan menggelinding hingga ke pelosok desa, yang pada hari biasa nyaris tidak terjamah dan mengalami distribusi yang tidak merata. Maka itu, momentum Lebaran atau perayaan Natal bersama keluarga di kampung halaman memiliki nilai yang luar biasa, setidaknya untuk merekatkan kembali jalinan persaudaraan dan pertemanan yang ada di desa atau kampung halaman agar tidak sampai melekang dan hilang begitu saja.
Selain itu, dalam perspektif budaya, acara pulang mudik membuktikan adanya keterikatan spiritual maupun emosional dari masyarakat urban di perkotaan dengan sahabat, kerabat, serta keluarga yang masih tinggal di kampung halaman. Artinya, akar budaya dari setiap individu yang merasa mendapatkan nilai tambah dari acara mudik ini masih terpelihara dengan baik, dan belum sepenuhnya tercerabut dari akar budaya tradisional tempat asal kelahiran mereka.
Karena itu, berbahagialah bagi siapa saja yang masih memiliki kesempatan untuk mudik. Momentum ini sekaligus menjadi kesempatan untuk menjaga dan memperkuat tradisi mudik sebagai bagian dari kekayaan budaya yang khas Indonesia, meski acapkali harus dilakukan dalam kondisi yang tidak semudah yang diharapkan. Terkadang, keterbatasan dana ekstra membuat kita tidak dapat memenuhi segenap hasrat selama berada di kampung halaman, termasuk keinginan untuk berbagi dengan keluarga, saudara, serta sahabat masa lalu yang sangat mungkin juga pulang ke kampung pada saat yang sama, setelah sekian lama kita merantau atau mencari nafkah di daerah lain.
Oleh karena itu, banyak hal yang perlu dipersiapkan, tak hanya sekedar aspek finansial atau semacam buah tangan untuk semua anggota keluarga, saudara, dan sahabat yang masih setia menunggu di kampung halaman agar tempat tersebut tidak kosong dan merana setelah ditinggalkan oleh sebagian warga untuk merantau. Mudik juga bisa memberi banyak peluang untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan membahagiakan, tidak hanya dalam arti finansial, tetapi juga untuk hal-hal yang bermakna dan bernilai spiritual mendalam.
Apalagi, momentum untuk pulang mudik ke kampung halaman ini tidak dapat dilakukan oleh semua masyarakat, lantaran berbagai alasan mulai dari masalah dana, keterbatasan waktu, hingga alasan lain yang membuat mereka tidak dapat pulang kampung untuk menikmati acara yang pasti akan membahagiakan dan menyenangkan. Di kampung halaman, kita bisa mengenang sejumlah nostalgia masa lalu yang mungkin sudah mulai samar dalam memori ingatan dan nyaris hilang. Maka itu, kesempatan pulang mudik yang tepat waktunya namun tidak dapat dilakukan bisa menimbulkan rasa kecewa dan nelangsa, yang perlu dijinakkan agar tidak berkembang liar hingga menimbulkan kerugian yang tidak perlu dan menambah beban hidup yang sudah terasa berat di masa kini.
Kendati begitu, acara mudik ke kampung halaman—meskipun terkadang memakan biaya yang besar dan melelahkan—tetap mampu membahagiakan hati dan pikiran. Sebab, pengalaman bathin yang baru akan diperoleh, setidaknya memperkaya khazanah kejiwaan yang tidak bisa dikonversikan dalam bentuk apapun. Acara pulang mudik ke kampung halaman seperti sebuah upacara ritual yang tersamar, yang menyimpan energi dan gairah hidup dari realitas historikal, sekaligus menggamit semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik dan membahagiakan. (HD)
*RESMI DAN TERSTRUKTUR, PPWI KABUPATEN MUKOMUKO PERTEGAS LEGAL STANDING DI HADAPAN APARAT DAN PEMERINTAH*
Mukomuko. Bengkulu, – Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap aturan yang berlaku, Pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, telah secara resmi melaksanakan serangkaian kunjungan dan pelaporan keberadaan organisasi kepada tujuh instansi pemerintah serta aparat penegak hukum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mukomuko. Langkah strategis ini tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan organisasi kemasyarakatan di tanah air, namun juga diharapkan dapat memperkuat sinergitas yang erat antara pewarta warga dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.
Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan organisasi berjalan sesuai dengan kaidah hukum dan peraturan yang berlaku, pelaporan administratif ini merupakan tindak lanjut yang tegas dari Surat Perintah Dewan Nasional PPWI yang dikeluarkan pada bulan Desember 2025, yang secara khusus mengatur tentang kewajiban setiap struktur PPWI di daerah untuk melaporkan keberadaan organisasinya kepada instansi terkait. Ketua PPWI Kabupaten Mukomuko, Musrikin, menyampaikan bahwa langkah ini menjadi bukti nyata bahwa PPWI bukan hanya sebuah organisasi yang berdiri secara mandiri, melainkan sebuah lembaga yang legal, terstruktur dengan baik, dan siap untuk berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan transparansi informasi di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko.
“Kami telah dengan cermat menyusun dan menyerahkan seluruh berkas kepengurusan yang sah, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, serta dokumen domisili kantor yang jelas dan valid kepada tujuh instansi terkait. Semua langkah ini kami lakukan untuk menunjukkan bahwa PPWI adalah organisasi yang berlandaskan hukum, memiliki struktur yang kuat, dan siap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya memperbaiki kualitas penyampaian informasi serta mendukung perkembangan daerah,” jelas Musrikin dalam keterangan resmi yang disampaikannya pada saat pelaksanaan pelaporan.
Adapun sejumlah instansi pemerintah dan aparat penegak hukum yang menerima berkas pelaporan secara resmi dari pengurus PPWI Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:
– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko,
– Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko,
– Polres Mukomuko melalui Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam),
– Kejaksaan Negeri Mukomuko,
– Kodim 0428/Mukomuko,
– Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko,
– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko.
Sekretaris PPWI Mukomuko, Kusnanto, menambahkan bahwa dengan terlaksananya proses pendaftaran dan pelaporan ke instansi-instansi strategis tersebut, diharapkan seluruh anggota PPWI yang dengan giat menjalankan tugasnya di lapangan dapat memperoleh ruang kerja yang jelas dan terdefinisi dengan baik, serta mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi publik yang menjadi hak setiap warga negara. Menurutnya, keberadaan organisasi yang telah tercatat dan diakui secara resmi akan menjadi landasan yang kokoh bagi pewarta warga untuk menjalankan tugasnya dengan lebih optimal.
“Kami selalu menjunjung tinggi prinsip kerja yang berdasarkan koridor hukum yang berlaku, terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta kode etik pewarta yang telah ditetapkan secara nasional. Harapan kami, setiap anggota PPWI dapat menjalankan tugasnya dengan sikap profesional, menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya, serta selalu bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara,” tegas Kusnanto dengan penuh keyakinan.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko, Muhamad Arip, SH, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dan Organisasi Masyarakat (Poldagri) Ormas, Rafdika Permana, SKM, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas inisiatif yang dilakukan oleh pengurus PPWI Kabupaten Mukomuko. Menurutnya, langkah proaktif yang diambil oleh organisasi ini menjadi contoh yang baik bagi seluruh organisasi kemasyarakatan lainnya yang beroperasi di wilayah Mukomuko.
“Kami dengan senang hati menyambut baik langkah proaktif yang dilakukan oleh pengurus PPWI Kabupaten Mukomuko. Proses pelaporan yang dilakukan ini sangat penting untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan, sekaligus memastikan bahwa setiap organisasi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Mukomuko dapat terdata secara jelas dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Rafdika Permana mewakili Kepala Kesbangpol.
Selain itu, pihak Kesbangpol juga mengajak seluruh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sedang beroperasi di wilayah Kabupaten Mukomuko untuk segera melaporkan keberadaan serta kegiatan organisasi mereka kepada instansi terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan organisasi kemasyarakatan serta memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan terlaksananya pelaporan resmi ini, PPWI Kabupaten Mukomuko kembali menegaskan komitmen yang tak tergoyahkan untuk mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme warga yang edukatif, berimbang, dan bertanggung jawab. Organisasi ini bertekad untuk menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam mendorong keterbukaan informasi yang lebih baik serta memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat daerah. Semoga dengan adanya pengakuan legal standing ini, PPWI Kabupaten Mukomuko dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan Kabupaten Mukomuko, serta selalu jaya dan sukses dalam setiap langkah yang ditempuh di masa depan yang penuh harapan.
Ops Ketupat Rinjani 2026 Polda NTB Amankan Pawai Takbiran di 6 Kecamatan
Warta.in
Mataram,NTB – Suasana malam takbiran di Kota Mataram, Jumat (20/3/2026) malam, berlangsung meriah. Ribuan warga dari berbagai kecamatan turun ke jalan, mengikuti pawai menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H.
Personel Polda NTB bersama jajaran Polresta Mataram siaga penuh di sejumlah titik. Pengamanan tersebut masuk dalam rangkaian Ops Ketupat Rinjani 2026.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.IK., M.M. menyampaikan, pengamanan difokuskan pada kelancaran arus dan keselamatan peserta.
“Pengamanan dilakukan secara maksimal, agar seluruh rangkaian pawai takbiran berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujar Kombes Kholid.
Pawai berlangsung di sejumlah ruas jalan utama, seperti Jalan Pejanggik Cakranegara, simpang empat Sweta, Selaparang, Rembiga, hingga Ampenan. Petugas tampak berjaga di persimpangan dan jalur rawan untuk mengurai kepadatan.
Di Kecamatan Ampenan, pawai diikuti 47 kafilah dengan sekitar 4.500 peserta. Rute dimulai dari Taman Jangkar, menuju Jalan Yos Sudarso hingga finis di depan Mapolda NTB.
Sementara di Selaparang, jumlah peserta paling besar. Sekitar 10.530 orang dari 40 kafilah, memadati jalur dari Jalan Udayana hingga Bundaran eks Bandara Selaparang.
“Personel kami tersebar di seluruh titik pengamanan, untuk memastikan masyarakat bisa merayakan malam takbiran dengan nyaman,” kata Kholid.
Kecamatan Sandubaya juga tak kalah ramai. Sekitar 5.700 peserta dari 37 kafilah berjalan dari depan GOR menuju Tugu TUNGU. Di Cakranegara, 26 kafilah dengan sekitar 4.050 peserta memadati Jalan Pejanggik hingga simpang empat.
Selain itu, pawai di Kecamatan Mataram dan Sekarbela juga berjalan lancar. Arus lalu lintas sempat padat, namun cepat terurai berkat pengaturan petugas di lapangan.
Kombes Kholid mengapresiasi partisipasi masyarakat, yang tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
“Kami mengimbau masyarakat tetap menjaga keamanan dan keselamatan selama perayaan Idul Fitri,” pungkasnya.(sr/hpntb)
Polsek Ngimbang Gelar Patroli pengamanan Saat Sholat IED Menjelang menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H
LAMONGAN//Warta. in, Menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Personil Polsek Ngimbang menggelar kegiatan Patroli Pengamanan Sholat Idul fitri di Masjid Miftahul Fallah Ngimbang, (21/03/2026) pukul 05.30 Wib
Kegiatan Pengamanan ini di laksanakan di wilayah Ngimbang saat masyarakat melaksanakan sholat Idul Fitri yang di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang Aiptu Suhadi, Bripka Sujito dan Brigadir Elbiyun serta dari Koramil Serka Wiyaji ( Babinsa) di Masjit Miftahul Fallah Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Lamongan
Kapolsek Ngimbang Iptu IWayan Sumantra, S. H, Kegiatan Patroli pengamanan sholat Idul fitri menjadi langkah awal memperkuat sinergitas dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan perdamaian di wilayah Kecamatan Ngimbang
Patroli Pengamanan saat Sholat Idul fitri ini diharapkan demi terciptanya situasi dan cegah terjadinya 3 C serta kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif saat masyarakat menjalankan ibadah menjelang Ramadan, ujarnya
Patroli ini penting dalam menjaga kondusifitas wilayah dan
menjaga terciptanya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan sejuk sekaligus menangkal paham radikalisme dan kenakalan remaja melalui pendekatan edukatif dan humanis, pungkasnya (roy)
Kapolsek Ngimbang Iptu IWayan Sumantra, S.H, Gelar Patroli Siskamtibmas Wujudkan Keamanan Bersama Di Malam Takbiran
LAMONGAN– Peran Polsek Ngimbang sebagai ujung tombak Polri di tengah masyarakat terus diperkuat. Hal ini sejalan dengan arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya pengembangan pengamanan siskamtibmas dalam membangun kemitraan dengan masyarakat serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
Di Kecamatan Ngimbang sendiri, peran pengamanan sangat di butuhkan selain pengamanan swakarsa,
Kondisi ini Polri harus bisa mengayomi ratusan bahkan ribuan warga di wilayanya Seperti yang terjadi di Kecamatan Ngimbang secara rutin di laksanakan Patroli Blue Light Malam takbiran di Hari Raya Idul Fitri pada Jum’at (20/03/2026)
Kegiatan di laksanakan pukul 20.00 wib yang di pimpin Langsung oleh Kapolsek Ngimbang Iptu IWayan Sumantra, S.H,bersama Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H,Anggota Polsek Ngimbang, Anggota Koramil 6 personil, Satpol PP 3 personil untuk menyasar daerah- daerah rawan kriminalitas yaitu Jalan raya poros Jombang – Babat, Jalan Ngimbanvg – Bluluk dan PLN Kakat penjalin yang ada di Kecamatan Ngimbang
Kapolsek Ngimbang Iptu IWayan Sumantra, S.H, mengatakan bahwa menjaga keamanan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.
“Jumlah personel tentu terbatas, sehingga keamanan lingkungan akan lebih kuat jika masyarakat ikut berperan. Kekuatan terbesar sebenarnya ada pada masyarakat itu sendiri untuk menjaga lingkungannya,” ujarnya.
Menurutnya, konsep Polri saat ini tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga hadir dengan pendekatan humanis yang dekat dengan masyarakat.
Polri dituntut menjadi garda terdepan yang serba bisa, mampu berkomunikasi, menyelesaikan masalah di masyarakat, hingga menjadi jembatan antara warga dan kepolisian.
Iptu IWayan Sumantra, S.H, juga mengimbau warga Masyarakat untuk tidak merayakan hari raya secara berlebihan dan kembali menghidupkan budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memasang portal di pintu masuk kampung serta mengaktifkan kembali kegiatan ronda atau siskamling.
“Kalau siskamling hidup dan warga saling peduli, pelaku kejahatan seperti pencuri kendaraan bermotor tentu akan berpikir dua kali. Lingkungan yang kompak biasanya membuat pelaku kejahatan langsung ciut atau ‘kena mental’,” jelasnya.
Dengan kebersamaan antara masyarakat dan kepolisian, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Klumprit tetap terjaga, sehingga warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa aman dan nyaman, pungkasnya (roy)
*RESMI DAN TERSTRUKTUR, PPWI KABUPATEN MUKOMUKO PERTEGAS LEGAL STANDING DI HADAPAN APARAT DAN PEMERINTAH*Oplus_131072
Mukomuko. Bengkulu, – Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap aturan yang berlaku, Pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, telah secara resmi melaksanakan serangkaian kunjungan dan pelaporan keberadaan organisasi kepada tujuh instansi pemerintah serta aparat penegak hukum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mukomuko. Langkah strategis ini tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan organisasi kemasyarakatan di tanah air, namun juga diharapkan dapat memperkuat sinergitas yang erat antara pewarta warga dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.
Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan organisasi berjalan sesuai dengan kaidah hukum dan peraturan yang berlaku, pelaporan administratif ini merupakan tindak lanjut yang tegas dari Surat Perintah Dewan Nasional PPWI yang dikeluarkan pada bulan Desember 2025, yang secara khusus mengatur tentang kewajiban setiap struktur PPWI di daerah untuk melaporkan keberadaan organisasinya kepada instansi terkait. Ketua PPWI Kabupaten Mukomuko, Musrikin, menyampaikan bahwa langkah ini menjadi bukti nyata bahwa PPWI bukan hanya sebuah organisasi yang berdiri secara mandiri, melainkan sebuah lembaga yang legal, terstruktur dengan baik, dan siap untuk berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan transparansi informasi di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko.
“Kami telah dengan cermat menyusun dan menyerahkan seluruh berkas kepengurusan yang sah, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, serta dokumen domisili kantor yang jelas dan valid kepada tujuh instansi terkait. Semua langkah ini kami lakukan untuk menunjukkan bahwa PPWI adalah organisasi yang berlandaskan hukum, memiliki struktur yang kuat, dan siap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya memperbaiki kualitas penyampaian informasi serta mendukung perkembangan daerah,” jelas Musrikin dalam keterangan resmi yang disampaikannya pada saat pelaksanaan pelaporan.
Adapun sejumlah instansi pemerintah dan aparat penegak hukum yang menerima berkas pelaporan secara resmi dari pengurus PPWI Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:
– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko,
– Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko,
– Polres Mukomuko melalui Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam),
– Kejaksaan Negeri Mukomuko,
– Kodim 0428/Mukomuko,
– Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko,
– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko.
Sekretaris PPWI Mukomuko, Kusnanto, menambahkan bahwa dengan terlaksananya proses pendaftaran dan pelaporan ke instansi-instansi strategis tersebut, diharapkan seluruh anggota PPWI yang dengan giat menjalankan tugasnya di lapangan dapat memperoleh ruang kerja yang jelas dan terdefinisi dengan baik, serta mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi publik yang menjadi hak setiap warga negara. Menurutnya, keberadaan organisasi yang telah tercatat dan diakui secara resmi akan menjadi landasan yang kokoh bagi pewarta warga untuk menjalankan tugasnya dengan lebih optimal.
“Kami selalu menjunjung tinggi prinsip kerja yang berdasarkan koridor hukum yang berlaku, terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta kode etik pewarta yang telah ditetapkan secara nasional. Harapan kami, setiap anggota PPWI dapat menjalankan tugasnya dengan sikap profesional, menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya, serta selalu bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara,” tegas Kusnanto dengan penuh keyakinan.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko, Muhamad Arip, SH, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga dan Organisasi Masyarakat (Poldagri) Ormas, Rafdika Permana, SKM, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas inisiatif yang dilakukan oleh pengurus PPWI Kabupaten Mukomuko. Menurutnya, langkah proaktif yang diambil oleh organisasi ini menjadi contoh yang baik bagi seluruh organisasi kemasyarakatan lainnya yang beroperasi di wilayah Mukomuko.
“Kami dengan senang hati menyambut baik langkah proaktif yang dilakukan oleh pengurus PPWI Kabupaten Mukomuko. Proses pelaporan yang dilakukan ini sangat penting untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan, sekaligus memastikan bahwa setiap organisasi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Mukomuko dapat terdata secara jelas dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Rafdika Permana mewakili Kepala Kesbangpol.
Selain itu, pihak Kesbangpol juga mengajak seluruh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sedang beroperasi di wilayah Kabupaten Mukomuko untuk segera melaporkan keberadaan serta kegiatan organisasi mereka kepada instansi terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan organisasi kemasyarakatan serta memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan terlaksananya pelaporan resmi ini, PPWI Kabupaten Mukomuko kembali menegaskan komitmen yang tak tergoyahkan untuk mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme warga yang edukatif, berimbang, dan bertanggung jawab. Organisasi ini bertekad untuk menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam mendorong keterbukaan informasi yang lebih baik serta memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat daerah. Semoga dengan adanya pengakuan legal standing ini, PPWI Kabupaten Mukomuko dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan Kabupaten Mukomuko, serta selalu jaya dan sukses dalam setiap langkah yang ditempuh di masa depan yang penuh harapan.
*Mantan Jaksa Agung Menjajakan Es Lilin: Kisah Mengharukan Kasman Singodimedjo*
Dalam sejarah modern Indonesia, barangkali sulit dipercaya bahwa seorang tokoh kunci negara pernah menutup usia dalam kesederhanaan yang nyaris tak terbayangkan. Namun, itulah kenyataan hidup yang dijalani Kasman Singodimedjo, pejuang kemerdekaan, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dan tokoh penting dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945.
Namanya tercatat dalam lembar-lembar awal republik. Ia pernah dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan; sebuah kursi kekuasaan yang, dalam ukuran apa pun, sarat pengaruh dan kewenangan. Namun, bagi Kasman, jabatan bukanlah ladang memperkaya diri. Ia memaknainya sebagai amanah suci yang kelak harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan.
Kisah pilu itu bermula ketika roda kekuasaan tak lagi berada di tangannya. Setelah tak menjabat, tak ada rumah megah yang menantinya; tak ada kendaraan mewah tersimpan di garasi; tak pula rekening tebal hasil “mengamankan masa depan.” Yang ada hanyalah kehidupan sederhana, bahkan keras.
Untuk menyambung hidup keluarga, Kasman tak pernah memilih-milih pekerjaan. Ia pernah berkeliling kampung menjajakan es lilin. Ya, es lilin—jajanan murah yang biasa dipanggul pedagang kecil di bawah terik matahari. Di lain waktu, ia menjadi kuli bangunan, memanggul semen dan batu; bahkan pernah pula menjadi penjaga malam, memastikan orang lain tidur nyenyak sementara ia berjaga dalam sunyi.
Bayangkan kontras seorang pria yang dulu dihormati sebagai pejabat tinggi negara, kini berdiri di pasar, menunggu pembeli dengan tangan yang sama yang dahulu menandatangani dokumen-dokumen penting republik.
Suatu hari, seorang sahabat seperjuangannya tak kuasa menahan air mata ketika melihat Kasman memanggul beban berat di pasar. Dengan suara bergetar, ia menyayangkan nasib sang mantan pejabat tinggi itu.
Namun, jawaban Kasman justru membuat hati tercekat.
Ia tersenyum tenang dan berkata, bahwa ia lebih bahagia hidup dalam kekurangan daripada harus makan dari hasil mengambil hak rakyat. Baginya, kemiskinan yang jujur jauh lebih terhormat daripada kemewahan yang ternoda.
Kalimat itu bukan sekadar pembelaan diri; ia adalah cermin integritas. Sebuah pelajaran mahal tentang makna kepemimpinan yang bersih, sesuatu yang dalam zaman apa pun selalu terasa langka.
Hingga akhir hayatnya, Kasman Singodimedjo tetap teguh dalam kesederhanaan. Ia wafat tanpa warisan harta melimpah, tetapi meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga: teladan kejujuran yang tak tergoyahkan.
Di tengah riuhnya kisah pejabat yang tersandung korupsi, cerita tentang Kasman berdiri sebagai pengingat sunyi, bahwa republik ini pernah dibangun oleh orang-orang yang rela miskin demi menjaga kehormatan. Dan mungkin, di situlah kemuliaannya yang sesungguhnya.
Ciparay, Jum’at, 20 Maret 2026. WARTA. IN
Di Sambut Rintik Hujan, Anjar Lugiyana, S. Ip. M. Ip. Camat Ciparay, di Dampingi AKP Ilmansyah, SE. MH. CPHR. Kapolsek Ciparay, Kapten (Inf) Deni Imam Firdaus, SH. Pimpin “Apel Siaga” Malam Takbiran 1447 H.
Keberhasilan Siaga Malam Takbiran 1447 H. bila tidak ada kejadian yang meresahkan Warga, Papar Anjar. Kita menginginkan keadaan Kondusif, sehingga Warga merasa aman dalam melaksanakan Malam Takbiran. Satpol-PP, Damkar, Ambulance Puskesmas Ciparay, Pakutandang, dan Puskesmas Sumbersari. Tambah Anjar.
Jaga hati, jaga keluarga, jaga lingkungan Kondusif dalam Siaga Malam Takbiran 1447 H. Sehingga warga merasa aman dalam melaksanakan Malam Takbiran, melibatkan Babinsa, Setiap Desa, Papar Kapten (Inf) Deni.
Kami ada, Hadir dalam Siaga Malam Takbiran 1447 H. Untuk memberikan Rasa Aman Warga dalam Sambut Malam Takbiran dan Idul Fitri, Ke- Esokan Paginya, Sabtu, 21 Maret 2026, melibatkan Bhabinkamtibmas. Papar AKP. Ilmansyah.
3 Titik Patroli Gabungan Siaga Malam Takbiran 1447 H. Manggungharja, Cikoneng, Ciheulang, Pungkas AKP Ilmansyah.
Siaga Malam Takbiran 1447 H. Kami melibatkan Linmas di Lingkungan Desa dan Wilayahnya, untuk berikan rasa aman warga dalam Laksanakan Malam Takbiran. Papar Deden Toha ST. M. Ip. Ketua APDESI yang juga Kades Manggungharja. WARTA. IN Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.
Perbedaan 1 Syawal: Ujian Kedewasaan Umat dalam Merawat Persatuan
Medan( Warta. In) – Perbedaan penetapan 1 Syawal kembali terjadi di Indonesia. Sebagian umat Islam merayakan Idul Fitri lebih dahulu, sementara sebagian lainnya menyempurnakan Ramadan menjadi 30 hari. Fenomena ini bukan sekadar perbedaan teknis kalender, melainkan cerminan dinamika ijtihad yang telah lama hidup dalam tradisi keilmuan Islam.
Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan awal Syawal melalui sidang isbat dengan mempertimbangkan hasil hisab dan rukyat. Di sisi lain, Muhammadiyah menggunakan metode hisab dengan kriteria wujudul hilal, sedangkan Nahdlatul Ulama menekankan rukyat dengan standar imkan rukyat.
Perbedaan ini seringkali muncul ketika posisi hilal berada di batas kriteria astronomis. Secara ilmiah, hilal mungkin sudah “ada” menurut perhitungan, tetapi belum memenuhi standar visibilitas menurut pengamatan. Di sinilah ruang ijtihad bekerja. Perbedaan bukan terjadi karena perbedaan dalil, melainkan perbedaan cara memahami dan mengaplikasikan dalil tersebut dalam konteks sains modern.
Bukan Soal Siapa yang Benar
Para ulama menegaskan bahwa penetapan awal bulan hijriah termasuk wilayah ijtihadiyah ranah yang membuka ruang perbedaan. Dalam sejarah Islam, perbedaan semacam ini sudah ada sejak generasi sahabat. Namun perbedaan kala itu tidak menjelma menjadi polarisasi sosial, apalagi saling merendahkan.
Yang menjadi persoalan hari ini bukanlah perbedaan metode, melainkan respons emosional yang terkadang menyertainya. Media sosial mempercepat penyebaran opini, tetapi tidak selalu menghadirkan kedewasaan dalam berdiskusi. Akibatnya, perbedaan ijtihad berpotensi dipersepsikan sebagai perpecahan umat.
Padahal, secara substansi, semua pihak berangkat dari niat yang sama: menjalankan syariat dengan penuh tanggung jawab.
Idul Fitri dan Makna Kemenangan
Idul Fitri bukan sekadar momentum seremonial. Ia adalah simbol kemenangan spiritual setelah Ramadan. Namun kemenangan sejati tidak berhenti pada selesainya puasa, melainkan pada kemampuan menjaga akhlak, persaudaraan, dan kelapangan hati.
Ironis jika hari yang seharusnya menjadi ruang saling memaafkan justru menjadi panggung saling menyalahkan. Ketika perbedaan tanggal lebih dominan daripada semangat ukhuwah, maka ada nilai Ramadan yang belum sepenuhnya meresap.
Negara, Ormas, dan Tanggung Jawab Sosial
Dalam konteks kebangsaan, keputusan pemerintah memiliki fungsi menjaga ketertiban sosial. Mengikuti ketetapan resmi adalah bagian dari menjaga kemaslahatan bersama. Namun pada saat yang sama, tradisi ijtihad ormas Islam juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual bangsa.
Karena itu, sikap yang lebih konstruktif adalah saling menghormati. Umat dapat mengikuti keyakinan masing-masing tanpa mencederai persaudaraan. Perbedaan tidak harus diseragamkan, tetapi harus dikelola dengan bijak.
Ujian Kedewasaan Beragama
Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kedewasaan umatnya menjadi contoh bagi dunia Islam. Perbedaan 1 Syawal sejatinya adalah ujian: apakah umat mampu memprioritaskan persatuan di atas ego kelompok?
Jika Ramadan mendidik tentang kesabaran dan pengendalian diri, maka Syawal menguji hasil pendidikan itu. Apakah kita mampu menahan diri dari menyalahkan? Apakah kita mampu tetap bersilaturahmi walau berbeda hari raya?
Lebih dari Sekadar Tanggal
Perbedaan 1 Syawal mungkin akan terus terjadi selama metode penetapan masih beragam. Namun persatuan hati tidak boleh ikut berbeda. Idul Fitri seharusnya menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial, bukan memperlebar jarak psikologis.
Pada akhirnya, umat tidak diukur dari keseragaman tanggal, tetapi dari kematangan sikap. Karena kemenangan yang paling hakiki bukanlah siapa yang lebih dulu berhari raya, melainkan siapa yang lebih mampu menjaga ukhuwah dalam perbedaan.(**)
Pada akhirnya, umat tidak diukur dari keseragaman tanggal, tetapi dari kematangan sikap. Karena kemenangan yang paling hakiki bukanlah siapa yang lebih dulu berhari raya, melainkan siapa yang lebih mampu menjaga ukhuwah dalam perbedaan.(**)