Beranda blog

*Pemberian Hibah Pemda kepada APH, Kepala Daerah Berpotensi Bermasalah?*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Pemberian Hibah Pemda kepada APH, Kepala Daerah Berpotensi Bermasalah?*

Jakarta — Pemberian dana hibah pemerintah daerah (Pemda) kepada aparat penegak hukum (APH), khususnya kepolisian dan kejaksaan, menjadi sorotan Pengamat Kebijakan Publik, Syukur Manda. Dalam video yang beredar di media sosial, ia mempertanyakan kebijakan tersebut dan menyoroti potensi persoalan hukum bagi kepala daerah yang mengalokasikan hibah kepada institusi penegak hukum.

Menurut Syukur, penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan institusi penegak hukum perlu dilakukan secara transparan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain menyangkut pertanggungjawaban keuangan negara, pola tersebut juga dinilai perlu diawasi agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau memengaruhi independensi penegakan hukum.

Sorotan terhadap hibah daerah kepada APH juga berkaitan dengan perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola anggaran daerah. Institusi vertikal seperti kepolisian dan kejaksaan pada dasarnya memiliki sumber pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN, sehingga pemberian hibah dari APBD perlu memiliki dasar, tujuan, mekanisme, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Meski demikian, pemberian hibah kepada APH tidak otomatis merupakan tindak pidana. Persoalan hukum baru dapat muncul apabila dalam prosesnya ditemukan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur, konflik kepentingan, manipulasi anggaran, atau penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan.

Karena itu, kepala daerah yang memberikan hibah kepada kepolisian maupun kejaksaan tidak dapat langsung dinyatakan bermasalah secara hukum tanpa adanya bukti. Pemeriksaan harus didasarkan pada dokumen penganggaran, dasar pemberian, proses penyaluran, penggunaan dana, serta pertanggungjawaban penerima hibah.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, transparansi menjadi unsur penting. Masyarakat berhak mengetahui nilai hibah, sumber anggaran, alasan pemberian, tujuan penggunaannya, hingga bentuk pertanggungjawaban atas dana yang berasal dari APBD.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Mohammad Hatta yang menempatkan penyelenggaraan negara dan penggunaan kekayaan publik sebagai amanah untuk kepentingan rakyat. Prinsip itu menjadi penting ketika pemerintah menggunakan uang negara untuk membiayai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum.

Sementara filsuf Inggris Lord Acton mengingatkan, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Pemikiran tersebut menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan agar kewenangan tidak berubah menjadi ruang bagi penyalahgunaan.

Dengan demikian, pemberian hibah Pemda kepada APH perlu ditempatkan dalam kerangka kepatuhan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan. Bukan semata-mata soal ada atau tidaknya hibah, tetapi apakah seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka kepada publik. (Tim/Red PPWI)

*Purbaya Dicopot, Prabowo Tunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Purbaya Dicopot, Prabowo Tunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan*

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih dengan mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya.

Suahasil yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Pergantian tersebut berlangsung cepat. Beberapa jam sebelum keputusan diumumkan, Purbaya masih menjalankan agenda kedinasan, termasuk rapat dengan DPD terkait pembiayaan daerah. Sementara Suahasil mengaku baru menerima pemberitahuan mengenai penunjukannya pada Senin pagi sebelum mengikuti pelantikan pada sore hari.

Suahasil memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Ekonom dan akademisi Universitas Indonesia itu pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal pada 2016–2019 dan menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.

Setelah dilantik, Suahasil menyatakan akan melanjutkan kebijakan Kementerian Keuangan sekaligus menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Ia juga menegaskan komitmen mempertahankan defisit anggaran di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto sesuai ketentuan fiskal.

Pergantian ini menjadi perubahan penting dalam pemerintahan Prabowo. Suahasil tercatat sebagai orang ketiga yang menduduki posisi Menteri Keuangan setelah Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa.

Perhatian kini tertuju pada kemampuan Suahasil menjaga kesinambungan kebijakan fiskal, terutama pengelolaan APBN 2026, penyusunan anggaran 2027, penerimaan negara, efisiensi belanja, serta kepercayaan pelaku pasar.

Dalam konteks pergantian pejabat negara, pemikiran Mohammad Hatta mengenai kedaulatan rakyat tetap relevan. Ia pernah menyatakan, “Bagi kita, rakyat itu yang utama, rakyat yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan di pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat dan pengelolaan negara yang bertanggung jawab.

Kini, publik menanti arah kebijakan Suahasil setelah mengambil alih Kementerian Keuangan, terutama dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran negara tetap mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo. (Tim/Red PPWI)

*Satgas Pamtas Yonarmed 19/Bogani Gagalkan Keberangkatan Lima PMI Nonprosedural ke Malaysia*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Satgas Pamtas Yonarmed 19/Bogani Gagalkan Keberangkatan Lima PMI Nonprosedural ke Malaysia*

BENGKAYANG, 14 September 2026 – Personel Pos Koki Jagoi Babang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani menggagalkan upaya keberangkatan lima orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang diduga hendak masuk ke Malaysia untuk bekerja.

Penindakan tersebut berlangsung pada Sabtu (12/9/2026), setelah personel Satgas yang melaksanakan patroli di sekitar jalur tidak resmi menemukan lima orang mencurigakan sedang beristirahat di sebuah gubuk di kawasan perkebunan sawit.

Mendapat informasi tersebut, personel Pos Koki Jagoi Babang segera bergerak menuju lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, kelima orang tersebut mengaku berasal dari Provinsi Lampung dan hendak melintas ke Malaysia melalui jalur tidak resmi untuk mencari pekerjaan.

Kelima PMI nonprosedural tersebut kemudian dibawa ke Pos Koki Jagoi Babang untuk menjalani pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut. Dalam penindakan tersebut, personel Satgas turut mengamankan barang bawaan berupa lima unit telepon seluler, dokumen identitas, serta tujuh tas ransel.

Danpos Koki Jagoi Babang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani untuk mendapatkan arahan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan penindakan ini menunjukkan komitmen Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani dalam mencegah pelintas batas melalui jalur tidak resmi serta melindungi masyarakat dari risiko keberangkatan sebagai PMI nonprosedural. (Tim/Red)

*Kontak Media*
Penerangan Satgas Pamtas
RI – Malaysia Yonarmed19/Bogani
Kodam XIII/Merdeka
Ltd Ctp Juwito (Papen)

*MENCETAK LULUSAN MANAJEMEN DAN AKUNTANSI YANG SIAP KERJA, BERDAYA SAING, DAN BERKARAKTER*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*AKREDITASI “BAIK SEKALI”, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KARTAMULIA PURWAKARTA: MENCETAK LULUSAN MANAJEMEN DAN AKUNTANSI YANG SIAP KERJA, BERDAYA SAING, DAN BERKARAKTER*

PURWAKARTA — Di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri dan ekonomi baru di wilayah Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta kini semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi strategis nasional. Berdiri tegak di tengah dinamika kemajuan tersebut, Universitas Kartamulia Purwakarta terus menunjukkan komitmen nyata dan konsisten dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing tinggi, serta siap menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang telah mengantongi akreditasi dengan predikat “Baik Sekali”, universitas ini membuktikan diri sebagai lembaga pendidikan tinggi yang tidak hanya menjunjung standar kualitas akademik, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan nyata industri dan masyarakat luas.

Dengan pencapaian akreditasi yang membanggakan tersebut, Program Studi Manajemen dan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kartamulia kini siap melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara pengetahuan akademis, tetapi juga memiliki kesiapan matang, keterampilan praktis, dan mentalitas profesional untuk langsung terjun ke dunia kerja maupun membangun usaha mandiri yang berdaya saing.

 
BERORIENTASI PADA KEBUTUHAN INDUSTRI NYATA: KUNCI KESIAPAN LULUSAN

Wakil Rektor Universitas Kartamulia, Dr. Fachrul Razi, menegaskan bahwa arah kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan di institusinya senantiasa berlandaskan pada kebutuhan dunia kerja yang sebenarnya, bukan sekadar teori di atas kertas.

“Universitas Kartamulia berkomitmen penuh untuk menyiapkan lulusan yang siap bekerja, mudah beradaptasi, serta memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya. Dengan dukungan kurikulum yang komprehensif, tenaga pengajar yang profesional, serta fasilitas penunjang pendidikan yang modern dan memadai, kami memastikan setiap mahasiswa Program Studi Manajemen dan Akuntansi mendapatkan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dinamika dunia kerja saat ini maupun masa depan.” — tegas Dr. Fachrul Razi.

Pernyataan tersebut bukan sekadar janji manis, melainkan wujud nyata dari keseriusan institusi dalam menjembatani kesenjangan yang sering terjadi antara apa yang dipelajari di bangku kuliah dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia industri. Kurikulum yang dirancang pun senantiasa diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan pasar kerja yang terus berubah.

 
PURWAKARTA: KAWASAN EKONOMI STRATEGIS DAN PELUANG KERJA YANG LUAS

Kebutuhan terhadap tenaga kerja profesional bidang ekonomi, khususnya manajemen dan akuntansi, di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya saat ini masih sangat tinggi dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kabupaten Purwakarta sendiri kini telah berkembang pesat menjadi salah satu kawasan industri strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sangat potensial di wilayah Jawa Barat. Dikelilingi oleh berbagai perusahaan manufaktur berskala nasional maupun internasional, sektor jasa yang terus bertumbuh, lembaga keuangan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkembang pesat di setiap sudut wilayah, Purwakarta sungguh menjadi ladang peluang kerja yang sangat luas bagi para lulusan yang memiliki kompetensi yang tepat.

Perkembangan ekonomi yang pesat ini memicu tingginya permintaan dari kalangan industri terhadap tenaga kerja profesional yang menguasai berbagai bidang krusial, antara lain tata kelola keuangan yang sehat, analisis bisnis yang tajam, manajemen strategis yang visioner, akuntansi publik yang transparan, hingga kewirausahaan yang inovatif dan mandiri. Kehadiran Universitas Kartamulia di Purwakarta pun menjadi solusi strategis yang sangat tepat waktu dalam menyediakan pasokan tenaga kerja lokal yang kompeten, siap pakai, dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan pasar kerja tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga regional maupun nasional.

KEUNGGULAN KOMPETITIF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KARTAMULIA

Sebagai pusat pendidikan tinggi pilihan dan kebanggaan di Purwakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kartamulia menawarkan berbagai keunggulan kompetitif yang disusun secara sistematis demi memastikan kualitas lulusan yang terbaik, antara lain:

Akreditasi “Baik Sekali”
Merupakan bukti pengakuanuan resmi atas kualitas penyelenggaraan pendidikan yang telah memenuhi dan melampaui standar nasional perguruan tinggi yang ketat, sehingga menjamin mutu pendidikan yang terpercaya dan diakui secara luas.

Kurikulum Berbasis Kebutuhan Industri
Dirancang secara komprehensif dan terus diperbarui untuk menjembatani teori akademis dengan praktik nyata yang diterapkan di dunia bisnis saat ini, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi yang sesungguhnya.

Dosen Profesional dan Berpengalaman
Diajarkan oleh tenaga pengajar yang tidak hanya berpendidikan tinggi, tetapi juga memiliki pengalaman praktis di bidang manajemen, akuntansi, dan dunia bisnis modern, sehingga mampu menyampaikan wawasan yang mendalam dan aplikatif.

Prospek Lulusan yang Luas dan Menjanjikan

– Program Studi Manajemen menyiapkan lulusan untuk menjadi Manager atau Staf Perusahaan, Analis Keuangan, Eksekutif Pemasaran, Konsultan Bisnis, Wirausahawan, hingga Spesialis Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di berbagai sektor industri.
– Program Studi Akuntansi menyiapkan lulusan untuk berprofesi sebagai Auditor, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, Akuntan Keuangan, Akuntan Manajemen, hingga Akuntan Pemerintahan yang memegang teguh prinsip kejujuran, ketelitian, dan transparansi.

Sistem Perkuliahan Fleksibel dan Interaktif
Menyediakan pilihan kelas pagi maupun sore agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, serta menerapkan metode perkuliahan kombinasi antara tatap muka dan pembelajaran digital. Proses belajar mengajar pun dirancang interaktif melalui diskusi, studi kasus nyata, presentasi, dan pembelajaran yang aplikatif, sehingga mahasiswa terbiasa berpikir kritis dan kreatif.

Pengembangan Karakter dan Keterampilan Pendukung (Soft Skills)
Tidak hanya mengasah kemampuan intelektual, Universitas Kartamulia juga menekankan peningkatan jiwa kepemimpinan, kemampuan komunikasi yang efektif, kerja sama tim, serta kepercayaan diri melalui program magang di berbagai perusahaan mitra, seminar nasional maupun internasional, pelatihan kewirausahaan, hingga proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

 
MENGUNDANG GENERASI MUDA MEMBANGUN MASA DEPAN BERSAMA KARTAMULIA

Dengan berbagai keunggulan dan komitmen yang nyata tersebut, Universitas Kartamulia dengan tangan terbuka mengajak seluruh generasi muda di Purwakarta dan sekitarnya untuk bergabung bersama Program Studi Manajemen dan Akuntansi, guna membangun masa depan karier yang gemilang, bermartabat, dan bermanfaat bagi sesama.

Universitas Kartamulia adalah perguruan tinggi swasta di Purwakarta yang berdedikasi tinggi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berdaya saing, dan siap menjadi pemimpin masa depan di bawah naungan semangat yang senantiasa dikumandangkan: “Belajar, Berkarya, Berdaya Bersama Kartamulia!”

Bagi calon mahasiswa yang berminat mendaftar, pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman:
pendaftaran.univkartamulia.ac.id

Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan pendaftaran juga dapat diakses melalui narahubung resmi:

– 0851-8801-0001 (Retno)
– 0819-0459-0971 (Pa Bes)

Mari bergabung bersama Universitas Kartamulia Purwakarta, tempat di mana ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter dibentuk secara seimbang demi masa depan yang cerah dan penuh harapan.

(Tim Redaksi)

*Menjelang Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Bulgaria Pererat Kemitraan Strategis*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Menjelang Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Bulgaria Pererat Kemitraan Strategis*

Jakarta – Momentum bersejarah mewarnai hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Bulgaria. Menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara, Kedutaan Besar Bulgaria di Jakarta menyelenggarakan pertemuan bisnis tingkat tinggi (_Business Meeting_) yang mempertemukan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi, Investasi, dan Industri Bulgaria, Mr. Alexander Poulev, dengan para pengusaha terkemuka dari Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung hangat di Kedutaan Besar Bulgaria ini menjadi landasan penting dalam mengakselerasi kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara kedua negara. Dihadiri oleh delegasi resmi Bulgaria serta pucuk pimpinan asosiasi bisnis nasional Indonesia, forum ini menandai babak baru sinergi ekonomi yang saling menguntungkan.

Pertemuan bisnis tersebut dibuka secara resmi oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Bulgaria untuk Indonesia, H.E. Dr. Tanya Dimitrova. Dalam sambutannya, Dubes Dimitrova menekankan arti strategis kerja sama ekonomi kedua negara, terlebih momentum ini bertepatan dengan persiapan perayaan 70 tahun jalinan hubungan diplomatik Indonesia dan Bulgaria.

Selanjutnya, Wakil Perdana Menteri Alexander Poulev menyapa para tamu undangan dan menggarisbawahi peran krusial para pelaku usaha, asosiasi bisnis, serta klaster ekonomi Indonesia dalam memperluas dialog perdagangan dan mendorong arus investasi.

Mr. Poulev memaparkan keunggulan iklim usaha di Bulgaria yang sangat kondusif bagi investor global. Dengan sistem perpajakan yang sangat kompetitif, yaitu pajak tunggal (_flat rate_) sebesar 10%, serta biaya operasional dan kantor yang relatif rendah, Bulgaria menawarkan daya tarik tinggi sebagai gerbang investasi di kawasan Eropa. Lebih lanjut, Kementerian Ekonomi, Investasi, dan Industri Bulgaria berkomitmen menyederhanakan prosedur investasi dan memposisikan diri sebagai _single contact point_ guna memfasilitasi investor di setiap tahapan proyek.

Pihak Indonesia diwakili oleh jajaran pimpinan organisasi bisnis dan BUMN terkemuka. Tampak hadir delegasi dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, antara lain Ibu Joice Budisusanto, Bapak Alexander Datuk, Ibu Devi Erna Rachmawati, dan Bapak Martin Cimoranga.

Dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), hadir Wakil Ketua Umum Bapak Sanny Iskandar, Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan Hendra Sugandhi, Didit Ratam dari Divisi Hubungan Internasional, Daniel Budiman selaku Deputi Departemen Investasi, Jahja Soenarjo selaku Wakil Divisi Perdagangan, serta Sherly Susilo selaku Direktur Perdagangan Internasional. Turut hadir pula Presiden Jababeka Group, Bapak Setyono Darmono, serta jajaran pimpinan perusahaan di bawah naungan DANANTARA dan BUMN seperti PT Pelabuhan Indonesia (PELINDO) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Dalam sesi diskusi terbuka yang dipimpin oleh Daniel Dobrev, Atase Perdagangan Kedutaan Besar Bulgaria, kedua pihak membahas berbagai rencana proyek investasi strategis. Bidang-bidang yang menjadi fokus utama meliputi Logistik dan Manufaktur, yakni dengan pembentukan Zona Ekonomi/Industri di Bulgaria dengan model Kemitraan Pemerintah dan Swasta (_Public-Private Partnership_/PPP).

Selain itu, kedua negara sepakat bekerja sama di sektor pertanian melalui pengembangan proyek agribisnis berkelanjutan, baik di Indonesia maupun di Bulgaria. Indonesia-Bulgaria juga akan dilakukan kerja sama di bidang teknologi tinggi dan AI untuk meningkatkan produksi bernilai tambah, pertukaran _know-how_, serta kolaborasi di bidang teknologi informasi (IT) dan kecerdasan buatan

Kedua belah pihak juga sepakat untuk mengoptimalkan penggunaan dana hibah dan fasilitas pendanaan Uni Eropa dalam merealisasikan proyek-proyek bilateral, terutama menyambut berlakunya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang ditargetkan mulai efektif pada awal tahun 2027.

Menanggapi perkembangan positif ini, pengamat Hubungan Internasional, Wilson Lalengke, memberikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif pemerintah Bulgaria dan para pelaku usaha Indonesia. Menurut Tokoh pers nasional ini, hubungan perdagangan dan investasi dapat memperkuat kerja sama dan saling mendukung di antara kedua negara yang memiliki populasi mayoritas Muslim ini.

Wilson Lalengke menekankan bahwa pemanfaatan momentum 70 tahun hubungan diplomatik ini tidak hanya memperkuat konektivitas ekonomi, tetapi juga memperkokoh solidaritas antarbangsa di tengah dinamika geopolitik global. Dengan dorongan kerja sama riil di bidang logistik, pertanian, hingga teknologi modern, kemitraan Indonesia-Bulgaria diyakini akan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara.

Pertemuan bisnis yang berlangsung konstruktif ini ditutup dengan komitmen bersama dari Kedutaan Besar Bulgaria di Jakarta dan para pemangku kepentingan di Indonesia untuk terus menjaga dialog bisnis secara berkelanjutan demi terwujudnya investasi yang inklusif dan berdampak jangka panjang. (TIM/Red)

*Residivis Korupsi, Ditangkap KPK: PPWI Desak Hukuman Maksimal dan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Residivis Korupsi Fahd A. Rafiq Ditangkap KPK: PPWI Desak Hukuman Maksimal dan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu*

Jakarta — Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (14/9/2026), kembali membuka tabir kelam praktik korupsi di Indonesia. Salah satu figur utama yang terjaring dalam operasi penindakan tersebut adalah Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq, seorang politisi senior Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Barisan Pemuda Rakyat (BAPERA).

Penangkapan Fahd A. Rafiq, yang diduga bertindak sebagai orang kepercayaan dari salah satu menteri terkait, berkaitan erat dengan dugaan suap dan manipulasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) bagi perusahaan pengembang properti berskala besar. Dalam penindakan tersebut, tim KPK turut menyita 17 koper dan tas berisi uang tunai mata uang rupiah serta valuta asing dengan nilai fantastis mencapai sekitar Rp100 miliar dari kediaman pihak lain yang terlibat, yakni Gus A.

*Rekam Jejak Skandal dan Dugaan “Uang Pengamanan” Rp20 Miliar*

Penangkapan ini kian mempertegas rekam jejak kelam Fahd A. Rafiq dalam dunia kejahatan kerah putih (_white-collar crime_). Sebelumnya, publik mengenalnya sebagai terpidana dalam skandal korupsi pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama pada tahun 2011–2012.

Tidak berhenti di situ, nama Fahd juga mencuat dalam skandal korupsi di lingkungan Pertamina Hulu Energi (PHE). Dalam pengusutan kasus tersebut, Fahd diduga kuat berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab mengalirkan “uang pengamanan” rutin setiap bulan sebesar Rp20 miliar kepada oknum petinggi Kepolisian Republik Indonesia, Karyoto, sewaktu yang bersangkutan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Banyaknya jaring skandal yang melibatkan Fahd mengindikasikan bahwa praktik korupsi yang dilakukannya bukan sekadar tindakan insidental, melainkan sebuah pola kejahatan terorganisir yang berlangsung secara sistemik dan berulang.

*Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa, Residivis Korupsi Layak Dihukum Mati*

Menanggapi penangkapan tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, memberikan pernyataan tegas. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, yang selama ini konsisten mendesak aparat penegak hukum untuk menindak pimpinan BAPERA tersebut atas rentetan dugaan keterlibatan korupsi, menyambut baik langkah berani KPK.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merampas hak-hak rakyat dan merusak masa depan bangsa. Ketika seorang pelaku korupsi yang sudah pernah dihukum kembali mengulangi perbuatan yang sama, statusnya jelas sebagai residivis korupsi. Ini membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pribadi yang korup secara mendalam dan tidak memiliki iktikad baik untuk bertobat,” tegas Wilson Lalengke, Senin, 14 September 2026 sambil mengisyaratkan bahwa pelaku korupsi berulang layak dihukum mati.

Tokoh pers nasional ini menambahkan bahwa keberadaan residivis korupsi seperti Fahd A. Rafiq membahayakan tatanan hukum dan keadilan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, PPWI mendesak hakim dan penegak hukum untuk mengganjar Fahd dengan hukuman pidana maksimal tanpa ampun.

“Seseorang yang berulang kali merugikan negara dan merusak moral kebangsaan pada hakikatnya telah kehilangan legitimasi sosial. Penegakan hukum tidak boleh lemah terhadap residivis. Hukuman maksimal adalah harga mutlak demi tegaknya keadilan dan efek jera yang nyata,” lanjutnya.

*Perspektif Filosofis: Anatomi Kejahatan Berulang dan Kehancuran Negara*

Kejahatan korupsi yang dilakukan secara berulang oleh seorang tokoh publik menarik untuk dibedah melalui kacamata pemikiran para filsuf dunia. Dalam pemikiran filsuf Yunani Kuno, Aristoteles (384-322 SM), keadilan adalah kebajikan utama yang menjaga keutuhan negara (_polis_).

Aristoteles menegaskan bahwa seseorang yang terus-menerus melakukan ketidakadilan demi memuaskan keserakahan pribadinya (_pleonexia_) telah merusak harmoni sosial dan kehilangan hakikat kemanusiaannya sebagai _zoon politikon_. Koruptor yang mengulangi perbuatannya secara sadar tidak lagi memiliki komitmen terhadap kebaikan bersama (_bonum commune_).

Sementara itu, filsuf Jerman Immanuel Kant (1724-1804) melalui pandangan moralitas _Imperatif Kategoris_ menekankan pentingnya teori keadilan retributif (_retributive justice_). Menurut Kant, hukuman diberikan bukan hanya sebagai alat pencegahan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum moral itu sendiri.

Ketika seorang individu bertindak sebagai residivis, ia secara sadar menjadikan tindak kejahatan sebagai aturan perbuatannya. Dalam pandangan Kantian, memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan berulang adalah satu-satunya cara rasional untuk mengembalikan keseimbangan moral masyarakat.

Secara senada, Hannah Arendt (1906-1975) dalam konsepnya mengenai _”The Banality of Evil”_ (Kecenderungan Kejahatan yang Menjadi Biasa) mengingatkan bahwa kejahatan sistemik terjadi ketika seseorang kehilangan kesadaran kritis dan empati moral terhadap sesamanya. Korupsi yang dilakukan berulang kali oleh figur politik memperlihatkan bagaimana kejahatan telah dinormalisasi dalam kesadaran pelaku. Ketika korupsi dianggap sebagai prosedur rutin, bahkan hingga melibatkan setoran ‘uang pengamanan’ puluhan miliar, maka integritas hukum nasional berada dalam ancaman eksistensial.

Kasus penangkapan Fahd A. Rafiq oleh KPK di BPN Kabupaten Bogor ini harus menjadi titik balik keberanian bagi seluruh lembaga penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian, untuk membersihkan jaringan korupsi hingga ke akar-akarnya. Publik kini menanti proses hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik, demi mewujudkan cita-cita bangsa yang bersih, berkeadilan, dan berperikemanusiaan. (TIM/Red)

Sidang Rachel Hariyanto: Kuasa Hukum Soroti Tak Adanya Mens Rea

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Warta.in, Jember – Sidang perkara pidana Nomor 355/Pid.Sus/2026/PN jmr di Pengadilan Negeri Jember memasuki masa sidang ketiga, dengan agenda mendengarkan saksi ahli. Dalam kasus ini, seorang affiliator Tik Tok asal Jember, Rachel Hariyanto, menjadi terdakwa.

Rachel Hariyanto didakwa pertama, dugaan ikut mempromosikan, memasarkan, mendistribusikan, mengedarkan produk shampo ilegal, tak memiliki ijin BPOM, shampo merk style fit. Dakwaan kedua melanggar UU ITE.

Jaksa penuntut umum, dalam sidang ketiga ini diganti Anik, SH, karena JPU yang seharusnya bertugas yaitu Anak Agung Gede Hendrawan, S.H, berhalangan hadir.

JPU menghadirkan saksi ahli pidana, Dr. Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H, dosen Pasca Sarjana di Fakultas Hukum UNEJ. Sidang berlangsung di Ruang Chandra Pengadilan Negeri Kelas 1A Jember, Senin (14/9/2026).

Menurut paparan Dr. Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H, pasal 435 Undang-undang Kesehatan merupakan pasal yang relevan, asas perlindungan dan keamanan konsumen, karena unsur delik yang bersifat subyektif dan obyektif, yang sifatnya melindungi dan memberi rasa aman kepada user atau konsumen.

Saksi ahli menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh JPU, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim, yang diketuai Aryo Widiatmoko, SH.
Usai Sidang, salah satu Penasihat Hukum terdakwa, Alfin Rahardian Sofyan, S.H., M.H, memberikan keterangan pers.

“Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Jaksa itu memang mengarahnya kepada Undang-undang Kesehatan. Tetapi fakta persidangan hari ini ada yang terkuak dari penasihat hukum maupun dari majelis Hakim, berkaitan niat jahat (mens rea) maupun sikap batin itu tidak ada niat jahat,” ujar Alfin dari LBH Damar Nusantara Indonesia.

Alfin menjelaskan, terdakwa adalah affiliator Tik Tok yang bersedia ikut mempromosikan produk shampo merk style fit, yang sudah ditentukan oleh aplikator.
“Yaitu sesuatu yang diproduksi oleh produsen dan secara aturannya di Tik Tok itu sudah tercantum semua yang berkaitan BPOM, ijin edar. Dan di situ sudah sesuai,” jelas Alfin.

Pengacara muda itu menandaskan bahwa barang yang diterima oleh konsumen bukan barang yang dipromosikan terdakwa.

“Sedangkan barang yang sampai ke konsumen itu bukan barang yang dipromosikan oleh terdakwa. Nah di situ tidak memenuhi unsur niat jahat atau mens rea,” tandas Alfin.

Menurut Alfin, terdakwa hanya mempromosikan barang dari Tik Tok, yang diyakini produk yang dijual sudah berijin, tidak ada kaitan langsung dengan produsen. Terdakwa juga tidak bisa tahu barang yang diterima konsumen apa persis seperti yang dipromosikannya.

Pada agenda sidang berikutnya Senin 21 September 2026, Tim Penasihat Hukum akan menghadirkan saksi ahli IT (Informasi dan Teknologi) terkait dengan mekanisme penjualan melalui jasa afiliator di Tik Tok Shop.

Terdakwa Rachel Hariyanto diancam pidana dalam pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo UURI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan pasal 45A ayat (1) UURI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo jo UURI Nomor 1 Tahun 2026.

Satresnarkoba Polres Meranti Ringkus Tiga Pengedar Ekstasi

Penulis
Zulfikar .
-
0

MERANTI – Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti bergerak cepat memburu jaringan peredaran narkotika. Berbekal informasi masyarakat, polisi mengamankan tiga orang yang diduga sebagai pengedar ekstasi dalam pengungkapan di tiga lokasi berbeda, Jumat (11/9/2026) malam.

Ketiga pelaku masing-masing berinisial AF (22), M (30), dan EA (43). Dari penindakan tersebut, polisi menyita lima butir pil ekstasi dengan berat kotor sekitar 2,83 gram serta tiga unit handphone.

Penangkapan pertama dilakukan Tim Opsnal Satresnarkoba sekitar pukul 19.10 WIB di Jalan Masjid, Kelurahan Selatpanjang Kota. AF diamankan petugas. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan lima butir ekstasi yang dikemas dalam plastik klip bening.

Polisi kemudian melakukan pengembangan. Dari pemeriksaan awal, AF mengaku mendapatkan ekstasi tersebut dari M.

“Setelah pelaku pertama diamankan, anggota langsung melakukan pengembangan untuk mengetahui sumber barang dan pihak lain yang terlibat,” ujar Kasat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., kepada wartawan, Senin (14/9/2026).

Sekitar pukul 19.40 WIB, tim bergerak ke sebuah rumah di Jalan Inpres, Kelurahan Selatpanjang Timur. M berhasil diamankan. Dari pengembangan berikutnya, polisi memperoleh informasi yang mengarah kepada EA.

Tim kembali bergerak menuju sebuah kedai kopi di Jalan Ahmad Yani. EA akhirnya berhasil diamankan petugas.

Selain lima butir ekstasi, polisi turut menyita tiga handphone, masing-masing Redmi 14C, Vivo Y28, dan Nubia A36, yang diamankan dari rangkaian penindakan tersebut.

Hasil tes urine menunjukkan AF dan M positif methamphetamine serta amphetamine. Sementara EA dinyatakan negatif terhadap kedua zat tersebut.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., melalui AKP Jimmy Andre, menegaskan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya Satresnarkoba memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.

“Kami masih melakukan pengembangan. Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang berkaitan dengan jaringan ini,” tegas Jimmy.

Ketiga tersangka kini diamankan di Mapolres Kepulauan Meranti untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan pidana lainnya.

( Rilis Humas Polres Meranti ).

Polda NTB Hadiri Hultah ke-91 NWDI dan Haul ke-29 Maulana Syaikh

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Polda NTB Hadiri Hultah ke-91 NWDI dan Haul ke-29 Maulana Syaikh

Warta.in
Lombok Timur, NTB – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan perhatian dan dukungannya terhadap keberadaan organisasi keagamaan di daerah dengan menghadiri Tasyakuran Nasional Hultah ke-91 NWDI dan Haul ke-29 Almagfurulahu Maulana Syaikh TGKH M. Zainuddin Abdul Majid, pendiri NWDI, NBDI dan NW.

Mewakili Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., Direktur Binmas Polda NTB Kombespol Sudartomo S.I.K.,Msi hadir langsung dalam kegiatan yang berlangsung di Aula YPH PPD NWDI Pancor, Lombok Timur, Minggu (13/09/2026).

Tasyakuran nasional tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Daerah NTB, pejabat Polri dan TNI, para kepala daerah kabupaten/kota se-NTB, serta seluruh ketua dan pengurus NWDI dari berbagai wilayah di Indonesia.

Kehadiran Polda NTB dalam momentum tersebut tidak sekadar menjadi bagian dari undangan, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan terhadap kiprah NWDI sebagai salah satu organisasi keagamaan yang telah memiliki perjalanan panjang dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., mengatakan kehadiran jajaran Polda NTB merupakan wujud perhatian, penghargaan sekaligus dukungan Polri terhadap organisasi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat NTB.

“Tentu Polda hadir di tengah kegiatan masyarakat sebagai bentuk perhatian, penghargaan dan dukungan Polri, khususnya Polda NTB, terhadap keberadaan NWDI yang diketahui sebagai salah satu organisasi keagamaan tingkat nasional,” ujarnya.

Menurutnya, peringatan Hultah NWDI ke-91 sekaligus Haul ke-29 Maulana Syaikh TGKH M. Zainuddin Abdul Majid menjadi momentum untuk mengenang sekaligus menghargai perjuangan dan kontribusi para pendiri organisasi dalam membangun kehidupan masyarakat melalui pendidikan dan keagamaan.

Kombes Pol. Mohammad Kholid juga menyampaikan ucapan selamat atas Hultah NWDI ke-91. Ia berharap kiprah NWDI ke depan semakin memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Atas nama keluarga besar Polda NTB mengucapkan selamat Hultah NWDI ke-91. Ini perjalanan yang sangat panjang dan telah banyak berperan dalam meningkatkan pembangunan bangsa dan masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Polda NTB berharap sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, terus terjalin dalam menjaga kondusivitas daerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat persatuan sekaligus mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, harmonis dan berorientasi pada kebaikan bersama. (sr/dkisntb)

Dari Adelaide, Tiga Srikandi NTB Bawa Kekayaan Budaya Mendunia

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Dari Adelaide, Tiga Srikandi NTB Bawa Kekayaan Budaya Mendunia

Warta.in
ADELAIDE, AUSTRALIA — Tiga perempuan yang mewakili kekuatan eksekutif, kebudayaan dan legislatif Nusa Tenggara Barat membawa kekayaan budaya NTB ke panggung internasional. Di Art Gallery of South Australia (AGSA), Adelaide, mereka tidak hanya melihat wastra Lombok yang menjadi bagian dari koleksi museum Australia, tetapi juga menemukan jejak budaya Bima dan manuskrip Lombok yang membuka kembali cerita panjang perjalanan kebudayaan NTB ke dunia.

Mereka adalah Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia, dan Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Ketiganya didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB dan Kepala Museum Negeri NTB, bersama tim, dalam rangkaian kegiatan di AGSA pada 11–12 September 2026.

Bagi Wagub, perjalanan tersebut harus menghasilkan pengetahuan dan jejaring yang dapat dibawa pulang untuk memperkuat kebudayaan NTB.

“Yang kita bawa ke panggung dunia bukan hanya benda budaya. Yang harus kita bawa adalah cerita, pengetahuan, nilai dan sejarah yang ada di balik setiap benda itu. Karena itu perjalanan ini harus menjadi bagian dari upaya kita menjadikan kebudayaan sebagai salah satu kekuatan NTB untuk mendunia,” pesannya.

Di AGSA, delegasi menelusuri koleksi yang berkaitan dengan Lombok, Bali dan Bima. Di antaranya kekombong, kain ritual dari Lombok Utara, kampuh atau leang dari Lombok Tengah, tekstil songket dan teknik supplementary weft. Koleksi tersebut menunjukkan bahwa wastra bukan sekadar motif dan warna, tetapi menyimpan pengetahuan tentang kapas, pemintalan, pewarna alam, teknik menenun, ritual, struktur sosial dan hubungan antardaerah.

Perhatian kemudian tertuju pada keris kerajaan asal Bima, yang dalam katalog AGSA tercatat berasal dari Bima, NTB, dan diperkirakan berasal dari abad ke-17 hingga awal abad ke-18.

Keberadaan pusaka itu membuka pertanyaan lebih besar tentang berapa banyak lagi warisan budaya NTB yang tersimpan di luar negeri.

“Kita harus mulai mengetahui, mendata dan membangun komunikasi dengan institusi yang menyimpannya. Tidak selalu harus berbicara tentang mengembalikan benda. Yang juga penting adalah bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dokumentasi dan akses terhadap sejarah benda tersebut untuk masyarakat NTB,” ujar Wagub.

Jejak lain ditemukan melalui Hikayat Nabi Yusuf yang ditulis pada daun lontar, memperlihatkan bahwa kekayaan budaya NTB mencakup manuskrip, sastra, bahasa, arsitektur, senjata tradisional, ritus dan pengetahuan tentang alam.

Pengalaman AGSA sekaligus memberi referensi bagi pengembangan Museum Negeri NTB sebagai pusat pengetahuan, penelitian, pendidikan, konservasi dan diplomasi budaya. Kerja sama ke depan dapat diarahkan pada katalogisasi, digitalisasi, konservasi, penelitian provenance, publikasi, pertukaran pameran dan penguatan kapasitas kurator.

Cerita tentang Lombok kemudian dibawa ke forum internasional melalui peluncuran buku Two Islands, One Thread: Lombok and Bali Textiles from the Michael Abbott Collections. Forum tersebut mempertemukan peneliti, kolektor, kurator dan pemerhati tekstil, serta dihadiri sejumlah tokoh Australia, termasuk Senator The Hon Don Farrell, Minister for Trade and Tourism Australia, pimpinan AGSA dan Michael Abbott AO KC.

Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia menilai buku tersebut tidak membandingkan mana tekstil yang lebih baik antara Lombok dan Bali, tetapi memperlihatkan hubungan, persahabatan dan pertukaran budaya kedua pulau. Motif rangrang menjadi salah satu contoh bagaimana budaya berkembang melalui interaksi tanpa kehilangan identitasnya.

Sinta juga mengapresiasi Michael Abbott yang mengumpulkan dan mendokumentasikan ratusan tekstil Indonesia, termasuk Lombok dan Sumbawa. Menurutnya, publikasi tersebut penting untuk meningkatkan penghargaan terhadap penenun sekaligus menginspirasi generasi muda.

Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda menilai diplomasi budaya membutuhkan dukungan berkelanjutan. Selain membangun reputasi dan kepercayaan internasional, diplomasi tersebut harus bermuara pada pelindungan dan manfaat bagi penenun, perajin, seniman, budayawan dan generasi muda.

Bagi Wagub, pariwisata dan kebudayaan harus berjalan beriringan. “Pariwisata membawa orang datang. Kebudayaan membuat orang memahami siapa kita. Dua hal ini harus saling menguatkan.”

Pesan itu juga dibawa kepada diaspora NTB di Adelaide. Para mahasiswa dan generasi muda didorong memanfaatkan pengalaman internasional untuk membangun ilmu dan jaringan, kemudian mengembalikannya bagi daerah.

“Belajarlah setinggi mungkin. Kuasai ilmu yang sedang dipelajari. Bangun pengalaman dan jaringan seluas-luasnya. Tetapi pada waktunya, ilmu dan pengalaman itu harus ikut memberi manfaat kepada NTB,” pesan Wagub.

Diaspora juga dipandang sebagai jembatan bagi pendidikan, investasi, perdagangan, pariwisata dan kebudayaan. Aspirasi mengenai konektivitas langsung Adelaide–Lombok pun dibuka untuk dikaji lebih lanjut.

Pada akhirnya, perjalanan Adelaide diarahkan menjadi kerja lanjutan: memetakan koleksi NTB di luar negeri, memperkuat museum, mendokumentasikan pengetahuan penenun, memperluas penelitian dan publikasi internasional.

Mendunia tidak berarti meninggalkan akar. Dari kain Lombok, lontar hingga keris Bima yang kini berada di Adelaide, jejak itu menunjukkan bahwa kebudayaan NTB telah lama melintasi batas geografis.

Kini tugasnya adalah menyambungkan kembali jejak tersebut menjadi pengetahuan, jejaring, kerja sama dan manfaat bagi masyarakat, sebagai bagian dari perjalanan menuju NTB Makmur Mendunia.(sr/dkisntb)

123...1,591Halaman 1 dari 1,591