Ketua PC IMM Subang Desak Polres Transparan dan Tuntaskan Kasus yang Mandek

Warta In Jabar | Subang, 30 Maret 2026 — Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Subang, Iqbal Maulana, menyoroti dugaan lambatnya penanganan sebuah perkara yang tengah menjadi perhatian publik.

PC IMM Subang mempertanyakan perkembangan laporan Heri Sopandi terhadap Dr. Maxi yang hingga kini dinilai belum menunjukkan kejelasan. Diketahui, Heri Sopandi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan melaporkan Dr. Maxi, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Namun, proses penanganan kasus tersebut dinilai berjalan lambat dan terkesan mandek, sehingga menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Minimnya informasi terkait perkembangan perkara juga dinilai memperkuat kesan kurangnya transparansi.

“Ini menjadi pertanyaan serius bagi kami dan masyarakat. Mengapa penanganan perkara ini terkesan lambat dan belum menunjukkan progres yang jelas? Publik berhak mendapatkan kepastian hukum,” tegas Iqbal Maulana.

Ia juga mengingatkan agar kondisi ini tidak memicu persepsi negatif terhadap penegakan hukum di Kabupaten Subang.

“Jangan sampai muncul anggapan bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” ujarnya.

Dalam pernyataan resminya, PC IMM Subang mendesak Polres Subang untuk segera memberikan kejelasan perkembangan kasus, bertindak secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta menuntaskan proses hukum tanpa berlarut-larut.

PC IMM Subang menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut sebagai bentuk komitmen dalam menjaga nilai keadilan dan akuntabilitas publik.

“Kami mendesak Polres Subang untuk segera menyelesaikan perkara ini secara terbuka dan profesional agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tutup Iqbal Maulana.

GPI Subang Kecam Penahanan Wartawan, Minta Proses Hukum Transparan

SUBANG | Warta In Jabar — Penahanan Harun, wartawan media daring Triberita.com wilayah Subang, oleh Polres Subang memicu reaksi dari Gerakan Pemuda Islam (GPI) Subang.

Ketua Umum GPI Subang, Diny Khoerudin atau Pidi, menyampaikan kecaman atas langkah tersebut karena dinilai berpotensi mengganggu kebebasan pers dan kehidupan demokrasi di daerah.

Peristiwa ini terjadi setelah Harun ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan yang kini tengah diproses oleh aparat kepolisian.

Menurut Pidi, aktivitas jurnalistik yang dilakukan Harun merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial, termasuk pemberitaan yang menyoroti kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, salah satunya terkait dugaan pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang tertidur saat jam kerja.

Ia menilai, pemberitaan tersebut seharusnya dipahami sebagai bentuk kritik konstruktif untuk mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik.

GPI Subang juga mempertanyakan dasar hukum dalam penetapan tersangka dan penahanan tersebut. Mereka menilai belum terlihat adanya bukti konkret yang menguatkan dugaan pemerasan, termasuk tidak adanya transaksi atau penerimaan uang yang dapat dijadikan dasar tuduhan.

Selain itu, GPI Subang menyoroti prosedur penahanan yang seharusnya memenuhi unsur hukum secara menyeluruh sebelum dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam pernyataannya, organisasi tersebut juga mengungkap dugaan adanya tekanan dari pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, meskipun hal ini belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak kepolisian.

GPI Subang menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan mendorong agar proses hukum dilakukan secara adil, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

Mereka juga menilai bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut individu, tetapi berkaitan dengan kebebasan pers sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi.

GPI Subang Kecam Penahanan Wartawan, Minta Proses Hukum Transparan

SUBANG — Penahanan Harun, wartawan media daring Triberita.com wilayah Subang, oleh Polres Subang memicu reaksi dari Gerakan Pemuda Islam (GPI) Subang.

Ketua Umum GPI Subang, Diny Khoerudin atau Pidi, menyampaikan kecaman atas langkah tersebut karena dinilai berpotensi mengganggu kebebasan pers dan kehidupan demokrasi di daerah.

Peristiwa ini terjadi setelah Harun ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan yang kini tengah diproses oleh aparat kepolisian.

Menurut Pidi, aktivitas jurnalistik yang dilakukan Harun merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial, termasuk pemberitaan yang menyoroti kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, salah satunya terkait dugaan pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang tertidur saat jam kerja.

Ia menilai, pemberitaan tersebut seharusnya dipahami sebagai bentuk kritik konstruktif untuk mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik.

GPI Subang juga mempertanyakan dasar hukum dalam penetapan tersangka dan penahanan tersebut. Mereka menilai belum terlihat adanya bukti konkret yang menguatkan dugaan pemerasan, termasuk tidak adanya transaksi atau penerimaan uang yang dapat dijadikan dasar tuduhan.

Selain itu, GPI Subang menyoroti prosedur penahanan yang seharusnya memenuhi unsur hukum secara menyeluruh sebelum dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam pernyataannya, organisasi tersebut juga mengungkap dugaan adanya tekanan dari pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, meskipun hal ini belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak kepolisian.

GPI Subang menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan mendorong agar proses hukum dilakukan secara adil, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

Mereka juga menilai bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut individu, tetapi berkaitan dengan kebebasan pers sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi.

Sundawani Subang Kecam Penahanan Wartawan Triberita: Dinilai Beraroma Kriminalisasi

SUBANG, 28 Maret 2026 – Paguyuban Sundawani Wirabuana DPD Subang angkat suara terkait penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap Harun, wartawan media Triberita.com, dalam kasus dugaan pemerasan terhadap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang.

Ketua DPD Sundawani Wirabuana Subang, Yosep Suyono, menilai proses hukum yang menjerat Harun terkesan dipaksakan dan berpotensi mengarah pada kriminalisasi terhadap profesi jurnalis.

“Kami melihat ada kejanggalan yang sangat jelas dalam kasus ini. Bagaimana seseorang bisa ditahan atas tuduhan pemerasan, sementara tidak pernah ada penyerahan uang atau barang dari pelapor kepada saudara Harun,” tegas Yosep dalam keterangan resminya, Sabtu (28/3).

Menurut Yosep, dalam delik pemerasan seharusnya terdapat unsur materiil berupa adanya perpindahan aset atau keuntungan yang diperoleh secara paksa. Namun, dalam perkara ini, unsur tersebut dinilai tidak terpenuhi.

Selain itu, Sundawani Wirabuana juga menyoroti adanya potensi pembungkaman terhadap kerja-kerja jurnalistik, terutama bagi wartawan yang aktif mengkritisi kinerja instansi pemerintah di daerah.

“Jangan sampai hukum dijadikan alat untuk menekan atau menakut-nakuti wartawan yang sedang menjalankan tugasnya. Jika tidak ada bukti fisik, maka dasar penahanan patut dipertanyakan,” lanjutnya.

Paguyuban Sundawani Wirabuana mendesak aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka proses penanganan perkara secara transparan, termasuk melalui gelar perkara yang objektif.

Pihaknya juga berencana berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan dan lembaga bantuan hukum guna memastikan hak-hak hukum Harun tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Sundawani menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tercipta keadilan yang seimbang dan tidak mencederai kebebasan pers.