Wartain Banten | Pemerintahan | 01 April 2026 — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten resmi meluncurkan aplikasi Samsat Ceria, inovasi layanan digital yang mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor secara cepat, aman, dan tanpa antre di kantor Samsat.

Peluncuran berlangsung di Aston Hotel Serang, Selasa (31/3/2026), dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi, Direktur Utama Pusat Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, serta Kepala Bapenda Banten Berly Rizki Natakusuma, bersama jajaran Tim Pembina Samsat kabupaten dan kota se-Banten.

Sekda Deden Apriandhi menjelaskan bahwa Samsat Ceria memungkinkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang ke kantor Samsat, ATM, atau melalui jasa perantara. Semua proses dapat dilakukan secara digital di mana saja.

“Alhamdulillah, hari ini kita meluncurkan aplikasi Samsat Ceria yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Ini bentuk upaya kami memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wajib pajak,” ujarnya.

Aplikasi ini dirancang sebagai platform layanan terintegrasi yang memungkinkan pengguna mengelola data kendaraan pribadi maupun keluarga, melakukan verifikasi identitas digital, hingga membayar pajak kendaraan secara online dengan riwayat transaksi tercatat secara transparan. Selain itu, tersedia layanan dokumen digital seperti E-TBPKP (STNK Digital Kendaraan), E-Pengesahan (bukti pengesahan STNK), dan E-KD (elektronik asuransi Jasa Raharja), termasuk opsi pengiriman dokumen langsung kepada wajib pajak.

Keunggulan lain, Samsat Ceria memungkinkan pihak lain membayar pajak kendaraan selama data dan dokumen kendaraan telah terverifikasi, memberikan fleksibilitas lebih luas bagi masyarakat. Aplikasi ini dapat diunduh melalui ponsel pintar di platform Android maupun iOS.

“ini apikasi yang sangat baik,” kata Deden.

Kepala Bapenda Banten Berly Rizki Natakusuma menambahkan, peluncuran aplikasi ini mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK tahunan. Aplikasi ini juga dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui validasi data, registrasi kendaraan terintegrasi, serta kemudahan transaksi pembayaran dan pengesahan secara elektronik.

Saat ini, Bapenda Banten memiliki beberapa kanal pembayaran digital, termasuk aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) dan Samsat Ceria. Berly Rizki Natakusuma menjelaskan bahwa perbedaan utama antara SIGNAL dan Samsat Ceria adalah fleksibilitas pembayaran: SIGNAL hanya untuk pemilik kendaraan, sedangkan Samsat Ceria memungkinkan pihak lain membayar dengan verifikasi lengkap.

Layanan ini diharapkan membuat pembayaran pajak kendaraan di Banten lebih efektif, efisien, dan transparan.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 01 April 2026 — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten menggelar halalbihalal dan silaturahmi di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk merekatkan persaudaraan sekaligus memacu semangat anggota dalam menyukseskan program kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Irna Narulita Dimyati, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Mira Deden Apriandhi, serta para pengurus dan anggota TP PKK Provinsi Banten.

Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni menyampaikan rasa syukur atas kehadiran para pengurus dan anggota, serta mengapresiasi kedatangan Irna Narulita dan tamu undangan lain.

“Saya mengucapkan minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin kepada bapak dan ibu yang hadir dalam kegiatan ini,” katanya.

Tinawati berharap permohonan maaf ini dapat diterima jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa halalbihalal ini juga menjadi momen untuk membangkitkan semangat baru bagi anggota TP PKK dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Banten.

“Kita ingin mengangkat harkat dan martabat perempuan termasuk yang ada di Provinsi Banten,” ujarnya.

Irna Narulita menegaskan dukungannya terhadap program TP PKK, khususnya pemberdayaan perempuan dan anak, serta siap mendukung kebijakan prioritas Pemprov Banten, menegaskan komitmen kolaborasi untuk kesejahteraan masyarakat.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 01 April 2026 — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih mengoptimalkan peran mereka dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Porsi opsen atau bagi hasil pajak kendaraan bagi daerah mencapai 60 persen, sehingga menjadi peluang sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Hal ini disampaikan Deden saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Samsat se-Provinsi Banten yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten di Hotel Aston Serang, Selasa (31/3/2026).

“Kabupaten dan kota menerima hingga 60 persen dari opsen pajak. Artinya, mereka juga memiliki kewajiban besar untuk menarik dan mengedukasi wajib pajak agar patuh membayar pajak,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa peningkatan pendapatan pajak tidak cukup hanya mengandalkan sistem atau aplikasi. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi faktor kunci. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan, sehingga informasi yang jelas dan masif perlu diberikan.

“Banyak masyarakat tidak hafal kapan harus bayar pajak. Ini yang harus kita jawab dengan informasi yang jelas dan terus diingatkan,” imbuhnya.

Deden juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan pajak. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan, seperti perbaikan jalan, rumah tidak layak huni, sarana, prasarana pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih termotivasi untuk membayar pajak secara rutin.

“Kalau masyarakat tahu pajak digunakan untuk apa, mereka akan lebih termotivasi untuk membayar,” ujarnya.

Ia juga meminta jajaran pegawai Samsat untuk proaktif menjangkau masyarakat melalui berbagai inovasi pelayanan, bukan hanya menunggu wajib pajak datang.

Kepala Bapenda Banten Berly Rizki Natakusumah menyatakan realisasi pajak daerah tiga bulan terakhir belum optimal, salah satunya karena pajak kendaraan listrik masih nol rupiah. Meski begitu, pertumbuhan kendaraan baru mencapai 15 persen.

Bapenda berencana memperkuat kolaborasi dengan kabupaten/kota melalui penagihan bersama dan layanan payment point di 1.551 desa/kelurahan, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 01 April 2026 — Ratusan warga memadati halaman Gedung Negara Banten, Kota Serang, untuk menyaksikan nonton bareng (nobar) laga final FIFA Series 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Bulgaria, Senin (30/3/2026) malam. Meski sempat diguyur hujan rintik, antusiasme masyarakat tetap tinggi dalam mendukung skuat Garuda.

Salah satu warga Kota Serang, Hanum (20), mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Ia menilai acara nobar ini menghadirkan suasana kebersamaan yang hangat, terlebih digelar di lingkungan gedung pemerintahan.

“Saya baru tahu ada nobar di sini. Ternyata banyak sekali yang datang dan masyarakat sangat antusias,” ujarnya. Hanum berharap kegiatan serupa dapat lebih sering digelar untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Hal senada disampaikan Mulyadi (25), warga Taktakan. Ia mengapresiasi inisiatif penyelenggaraan nobar yang dinilai mampu memberikan hiburan positif bagi masyarakat luas. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Banten Andra Soni atas fasilitasi kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada penyelenggara, terutama Bapak Gubernur Banten Andra Soni yang telah memfasilitasi masyarakat. Semoga ke depannya Timnas Indonesia semakin jaya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Banten Ahmad Syaukani menjelaskan bahwa kegiatan nobar ini merupakan sarana untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap tanah air. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga serta menyediakan hiburan yang positif bagi masyarakat.

“Ini adalah bentuk fasilitasi Pemprov Banten dalam memberikan hiburan sekaligus ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah demi kepentingan yang positif,” kata Syaukani.

Ahmad Syaukani menyampaikan meski hujan turun, warga tetap bertahan hingga pertandingan selesai, menunjukkan besarnya dukungan masyarakat Banten terhadap Timnas Indonesia, yang dinilai sebagai euforia positif dan membanggakan.(WartainBanten).

Wartain Banten | Pemerintahan | 01 April 2026 — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program revitalisasi situs peninggalan Kesultanan Banten sebagai upaya memperkuat daya tarik wisata budaya, sejarah, dan religi di kawasan Banten Lama.

Hal tersebut disampaikan Andra saat menghadiri Haul Agung Sultan Maulana Hasanuddin yang digelar di Masjid Agung Kesultanan Banten, Kasemen, Kota Serang, Senin malam (30/3/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam melestarikan warisan sejarah Banten.

“Program revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan potensi peninggalan Kesultanan Banten. Pemprov Banten terus mendukung pelestarian budaya sekaligus memperkokoh persatuan menuju Banten maju, adil merata, tidak korupsi,” ujar Andra Soni.

Ia menjelaskan, Sultan Maulana Hasanuddin merupakan pendiri sekaligus Sultan pertama Kesultanan Banten, putra dari Sunan Gunung Jati. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang menjadi pusat perdagangan besar yang berpengaruh di kawasan.

“Di bawah kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin, Banten bertransformasi menjadi kota pelabuhan yang sangat berpengaruh. Banten menjadi pusat perdagangan besar dan penghubung utama bagi pedagang dari India, Arab, Tiongkok, hingga berbagai wilayah di Nusantara,” imbuhnya.

Melalui momentum haul tersebut, Andra juga mengajak masyarakat untuk mendoakan keselamatan dan kesejahteraan daerah, sekaligus meneladani semangat kepemimpinan Sultan dalam kehidupan sehari-hari.

“Haul ini adalah penguat bagi kita semua untuk terus meneladani semangat perjuangan dan kepemimpinan beliau dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono mendorong agar Haul Agung Sultan Maulana Hasanuddin dapat dikembangkan menjadi agenda nasional. Menurutnya, langkah ini penting untuk menarik lebih banyak wisatawan ke kawasan situs Kesultanan Banten.

“Sultan Maulana Hasanuddin adalah jejak sejarah yang harus kita uri-uri (jaga) dan ambil hikmahnya,” kata Agus Jabo.

Agus menyampaikan bahwa Sultan Maulana Hasanuddin meletakkan tiga pilar utama kehidupan Masyarakat politik, spiritual, dan ekonomi yang tercermin pada Istana Surosowan, Masjid Agung Kesultanan Banten, dan Pelabuhan Karangantu. Ia menilai momentum haul menjadi kesempatan penting untuk menghidupkan kembali kearifan lokal dan nilai luhur leluhur guna memperkuat jati diri bangsa.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 01 April 2026 — Gubernur Banten Andra Soni melantik 132 pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 161 Tahun 2026 serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam sambutannya, Andra Soni menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia menjelaskan, proses pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta, sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara.

“Saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas kepada seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang dilantik pada hari ini,” ungkap Andra Soni.

Ia juga menekankan pentingnya semangat kerja yang adaptif, responsif, dan efisien dalam menjalankan program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, seluruh pejabat harus bekerja dengan landasan pengabdian kepada masyarakat guna mewujudkan visi Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi.

“Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik agar segera beradaptasi, membangun kerja sama tim, sinergi, dan kolaborasi dalam mewujudkan visi misi serta program prioritas,” katanya.

Lebih lanjut, Andra Soni meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat dalam merealisasikan program prioritas. Ia juga mendorong inovasi dalam pencapaian target kinerja serta pentingnya membangun komunikasi yang baik di lingkungan birokrasi.

“Kedepankan inovasi dan pastikan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran, bangun hubungan kerja yang konsultatif dan kolegial bersama pejabat fungsional dan pelaksana di setiap perangkat daerah,” pesannya..

Pada kesempatan itu, ia mengingatkan kembali komitmen dasar aparatur sipil negara (ASN) untuk siap melayani masyarakat. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Setiap ASN harus siap ditempatkan di mana saja dan bekerja di mana saja. Jabatan adalah amanah, bukan pilihan. Saya akan terus memantau, melihat, dan mengevaluasi setiap kinerja. Keputusan hari ini juga dapat ditinjau kembali apabila terdapat ketidaksesuaian,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pengisian jabatan Administrator dan Pengawas dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta, dengan rincian 58 orang rotasi atau mutasi jabatan dan 74 orang promosi. Untuk jabatan tertentu, prosesnya telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri serta persetujuan pengangkatan dari Badan Kepegawaian Negara.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 01 April 2026 — Peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026 secara nasional resmi dilakukan di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta Bupati Tangerang Maesyal Rasyid.

Peluncuran BSPS dirangkaikan dengan kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang melibatkan berbagai lembaga, seperti BP Tapera, BRI, PT Permodalan Nasional Mandiri (PNM), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

Dalam sambutannya, Andra Soni menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pembiayaan, dan perbankan dalam mengatasi persoalan perumahan. Menurutnya, program BSPS menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pembiayaan, dan perbankan menjadi sangat strategis dalam menghadirkan solusi perumahan yang inklusif,” ujar Andra Soni, Program ini menjadi langkah konkret dalam mengurangi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya menambahkan.

Andra turut membagikan kisah pribadinya saat pertama kali memiliki rumah subsidi pada 2003. Ia mengaku momen tersebut menjadi pengalaman emosional bersama keluarganya.

“Saat itu kami sampai menangis, namun rumah itu masih kami tempati hingga sekarang,” ujarnya. Saya doakan masyarakat yang belum memiliki rumah dapat memanfaatkan program ini. Ini program luar biasa yang membuka jalan rezeki,” katanya menambahkan.

Berdasarkan data, alokasi BSPS di Provinsi Banten pada 2026 mencapai 3.322 unit hingga Maret, meningkat dibandingkan 2025 yang sebanyak 1.742 unit. Program ini berpotensi mencapai total 6.975 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Banten, dengan Kabupaten Tangerang menjadi penerima terbanyak.

Sementara itu, Maruarar Sirait menekankan bahwa pembangunan perumahan harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Ia menyebut akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau menjadi kunci keberlanjutan program.

“Masyarakat harus diberikan akses pembiayaan yang murah dan aman, sehingga tidak terjerat rentenir dengan bunga tinggi,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan adanya kebijakan strategis dari pemerintah pusat, termasuk penurunan bunga pinjaman bagi nasabah PNM Mekaar serta alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan senilai Rp180 triliun. Maruarar turut mengapresiasi peran pelaku usaha mikro, khususnya perempuan, dalam menopang ekonomi keluarga.

Di sisi lain, Tito Karnavian menyampaikan bahwa program perumahan merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan. Menurutnya, rumah adalah kebutuhan dasar yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Rumah adalah kebutuhan dasar. Jika program perumahan berjalan masif, maka kemiskinan akan berkurang,” ujarnya.

Menutup kegiatan tersebut, Andra Soni menyatakan optimisme terhadap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia yakin kolaborasi ini mampu menghadirkan hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya di Provinsi Banten.(WartainBanten)