Dialog Publik AMS Subang Soroti Kasus MH, Kuasa Hukum Tempuh Praperadilan dan Dumas

*AMS Kabupaten Subang Gelar Dialog Publik: Membedah Problem Hukum di Kabupaten Subang, Aparat, Kekuasaan, dan Masa Depan Keadilan ; kuasa hukum MH tempuh peradilan dan dumas*

Warta In Jabar | Subang, 10 Juni 2026 – Angkatan Muda Subang (AMS) menggelar Dialog Publik bertajuk “Membedah Problem Hukum di Kabupaten Subang: Aparat, Kekuasaan, dan Masa Depan Keadilan” di Saung Lebe Subang, Rabu (10/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi terbuka yang mempertemukan unsur kepolisian, kejaksaan, praktisi hukum, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan hukum yang tengah menjadi perhatian publik.

Koordinator AMS Kabupaten Subang, Iqbal Maulana, menegaskan bahwa forum tersebut lahir dari keresahan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang dinilai belum memberikan rasa keadilan secara merata.

“Kegiatan ini berangkat dari keresahan masyarakat yang menilai masih ada kesan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kami ingin menghadirkan ruang dialog yang sehat agar masyarakat mendapatkan penjelasan secara langsung dari para pihak yang berwenang,” ujar Iqbal Maulana.

Senada dengan itu, moderator kegiatan Rando Purba, S.H., menyampaikan bahwa forum AMS hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan hukum yang dinilai belum memiliki kepastian yang jelas.

“Ketika persoalan hukum yang menyangkut aparat maupun kekuasaan dinilai berjalan lambat atau tidak transparan, maka wajar apabila publik mempertanyakan proses penegakan hukumnya. Karena itu forum ini menjadi ruang untuk mencari jawaban secara terbuka,” kata Rando.

Dalam dialog tersebut, AMS menyoroti sejumlah perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, di antaranya pelaporan yang melibatkan Heri Sopandi dan dr. Maxi, penetapan Muhammad Harun (MH) sebagai tersangka, hingga dugaan praktik pungutan liar yang mencuat dari pemberitaan terkait aktivitas galian tanah merah di Kabupaten Subang.

Kepastian Hukum Kasus Heri Sopandi dan dr. Maxi Dipertanyakan

Direktur Republik Law Firm (RLF), Asep Rochman Dimyati, S.H., M.H., yang akrab disapa ARD, mempertanyakan lambannya perkembangan perkara yang melibatkan Heri Sopandi dan dr. Maxi.

Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum atas setiap laporan yang telah masuk dan diproses oleh aparat penegak hukum.

“Ketika sebuah perkara berjalan dalam waktu yang sangat panjang tanpa adanya kepastian hukum, tentu publik akan bertanya-tanya sejauh mana perkembangan penanganannya. Kepastian hukum merupakan hak masyarakat yang harus dijawab oleh negara,” tegas ARD.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Polres Subang, Aiptu Pramono, menjelaskan bahwa setiap perkara memiliki tahapan hukum yang berbeda antara penyelidikan dan penyidikan.

Menurutnya, pada tahap penyelidikan tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur batas waktu sebagaimana pada tahapan penyidikan.

“Dalam proses penyidikan terdapat aturan mengenai tahapan tertentu, sedangkan pada tahap penyelidikan mekanismenya berbeda karena fokusnya pada pengumpulan fakta dan alat bukti,” jelasnya.

Kasus MH Memasuki Babak Baru

Perhatian publik juga tertuju pada perkara yang menjerat Muhammad Harun (MH), seorang wartawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani perpanjangan masa penahanan selama 30 hari oleh penyidik Polres Subang.

Dalam forum tersebut terungkap bahwa tim kuasa hukum MH telah menempuh langkah hukum berupa Praperadilan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Subang dengan Nomor Perkara 4/Pid.Pra/2026/PN Sng.

Kuasa hukum MH, Karim Sastra Wiguna, S.H., menjelaskan bahwa upaya praperadilan dilakukan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan hukum yang dilakukan penyidik, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hingga penetapan tersangka.

“Praperadilan merupakan instrumen hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Karim.

Menurut Karim, status MH sebagai wartawan juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan karena profesi wartawan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta berbagai regulasi Dewan Pers terkait perlindungan profesi wartawan.

“MH itu seorang wartawan. Ketika produk jurnalistik dijadikan bagian dari alat bukti pidana, tentu harus diuji keabsahannya. Karena itu kami menempuh upaya hukum praperadilan untuk menguji seluruh proses tersebut,” tegas Karim.

Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa perkara MH tidak berkaitan dengan aktivitas pemberitaan, melainkan dugaan tindak pidana lain yang sedang diproses berdasarkan laporan yang diterima.

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari ARD yang mempertanyakan alasan penyitaan sejumlah barang yang berkaitan dengan aktivitas jurnalistik apabila perkara tersebut tidak berhubungan dengan kerja pers.

“Jika perkara ini tidak berkaitan dengan aktivitas pers, maka publik juga berhak mengetahui dasar penyitaan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan profesi jurnalistik,” kata ARD.

Kuasa Hukum Tempuh Dumas ke Propam, Kompolnas dan Komisi III DPR RI

Selain mengajukan praperadilan, kuasa hukum MH juga menempuh langkah lain berupa Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Polda Jawa Barat, Kompolnas, Komisi III DPR RI dan sejumlah lembaga lainnya.

“Selain praperadilan, kami juga melakukan pengaduan masyarakat dan berbagai upaya hukum lainnya sebagai bagian dari ikhtiar mencari keadilan bagi MH,” ujar Karim.

Ia berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang dapat memeriksa seluruh aspek hukum secara objektif dan independen dalam perkara tersebut.

Kejaksaan: Perkara Bisa P-21 Jika Unsur Formil dan Materil Terpenuhi

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kejaksaan Negeri Subang dari Seksi Intelijen, Danu, menjelaskan bahwa suatu perkara dapat dinyatakan lengkap atau P-21 apabila telah memenuhi unsur formil dan materil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“P-21 hanya dapat diberikan apabila seluruh unsur formil dan materil telah terpenuhi. Itu menjadi dasar bagi jaksa untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan,” jelasnya.

AMS: Kritik untuk Mendorong Keadilan

Melalui forum ini, AMS menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk menyerang institusi tertentu, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal tegaknya hukum dan keadilan.

AMS berharap ruang dialog seperti ini dapat terus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Subang.

“Keadilan tidak boleh berhenti pada prosedur, tetapi harus dapat dirasakan oleh masyarakat.”

IJTI Akademi, Cetak Generasi Mudah Yang Cerdas Bermedia Dan Kritis Informasi

Reporter : Dian Firmansyah.

Warta In Jabar | Purwakarta – Puluhan pelajar SMA/SMK/MA dari wilayah Purwakarta, Subang, dan Karawang mengikuti pelatihan jurnalistik dan public speaking bertajuk IJTI Akademi 2026 yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Purwasuka di Bale Sawala Yudistira, Kompleks Pemkab Purwakarta, Rabu (10/6/2026).

Mengusung tema “Membangun Masa Depan Generasi Muda yang Melek Media dan Kritis Terhadap Informasi”, kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengenal lebih dekat dunia jurnalistik, broadcasting, sinematografi, hingga public speaking di tengah derasnya arus informasi digital.

Ketua IJTI Korda Purwasuka, Dian Firmansyah, mengatakan generasi muda saat ini tidak bisa dilepaskan dari teknologi digital. Karena itu, diperlukan pendampingan agar mereka mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan tidak mudah terpengaruh konten negatif.

“Kami berbagi hard skill kepada adik-adik pelajar sebagai bentuk tanggung jawab organisasi untuk mendampingi Generasi Z. Di sini mereka belajar memproduksi konten, khususnya berita, sekaligus mengembangkan soft skill yang dimiliki,” ujar Dian, Jumat (12/06/2026).

Selain mendapatkan materi dari para praktisi dan akademisi, peserta juga diajak langsung mempraktikkan proses produksi berita di lapangan.

Narasumber yang hadir antara lain Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli, presenter televisi Anisha Dasuki, Sinematografer Ara Haiban Zulkarami, serta MC profesional Khusnul Latifa.

Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta, Agung Darwis Suriaatmadja, mengapresiasi kegiatan tersebut.

Menurutnya, kemampuan memahami dan memverifikasi informasi menjadi keterampilan penting di era digital untuk menangkal hoaks dan disinformasi.

“Pemerintah Kabupaten Purwakarta mendukung berbagai program peningkatan literasi digital dan media sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” katanya.

Salah seorang peserta, Putri Nur Fakhriyani, siswi kelas X SMAN 1 Wanayasa Purwakarta, mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru dari kegiatan tersebut.

“Workshop kali ini seru banget. Semua pemateri menyampaikan materi dengan menarik dan interaktif, jadi tidak membosankan. Kami juga langsung praktik membuat video berita, sehingga ilmunya bisa langsung diterapkan,” ujarnya.

Menurut Putri, materi public speaking, jurnalistik, hingga sinematografi sangat bermanfaat bagi aktivitasnya sebagai pengurus OSIS dan tim IT sekolah.

Ia bahkan berencana lebih aktif menulis artikel dan membagikan ilmu yang diperoleh kepada teman-temannya.

Meski mengaku masih sering merasa gugup saat berbicara di depan umum, pelatihan tersebut justru menjadi motivasi baginya untuk terus mengasah kemampuan komunikasi dan literasi digital.

“Saya jadi semakin sadar bahwa dunia digital itu sangat luas. Kita tidak hanya harus bisa berbicara di depan publik, tetapi juga harus bijak menggunakan media sosial dan memahami informasi yang kita terima maupun bagikan,” ucapnya.

Melalui IJTI Akademi 2026, para pelajar tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis seputar media dan komunikasi, tetapi juga dibekali kemampuan berpikir kritis untuk menjadi generasi muda yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab di era digital.

Karya Anak Daerah Harus Didukung, H. Erick: GOKAR Bisa Harumkan Nama Karawang di Indonesia

Warta In Jabar | KARAWANG – Keluhan para pengemudi ojek online (ojol) terkait masih tingginya potongan aplikator hingga 20 persen meski Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mempertanyakan implementasi Perpres tersebut. Menurutnya, dalam regulasi yang telah ditandatangani Presiden, potongan aplikator seharusnya hanya sebesar 8 persen, sementara 92 persen menjadi hak pengemudi.

Namun hingga saat ini, para driver di lapangan mengaku masih menerima potongan hingga 20 persen dari setiap transaksi.

Menanggapi persoalan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Karawang, H. Erick Heryawan Kusuma, SE, menyatakan bahwa kesejahteraan para pengemudi transportasi online harus menjadi perhatian bersama.

“Kalau memang Presiden sudah mengeluarkan Perpres yang mengatur potongan aplikator sebesar 8 persen, maka aturan tersebut harus dijalankan. Jangan sampai para driver yang setiap hari bekerja keras justru masih terbebani dengan potongan yang tinggi,” ujar Erick, Jumat (12/6/2026).

Menurut Erick, para pengemudi online merupakan bagian dari pelaku ekonomi kerakyatan yang berperan besar dalam membantu mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian keluarga.

“Saya sering menerima dan merespons berbagai keluhan masyarakat, termasuk dari para driver online. Mereka membutuhkan kepastian dan perlindungan agar dapat bekerja dengan tenang serta memperoleh penghasilan yang layak,” katanya.

Politisi yang dikenal responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat itu juga mengajak para pengemudi online di Kabupaten Karawang untuk mulai melirik aplikasi transportasi lokal yang lahir dari daerah sendiri, yakni GOKAR (Go Karawang) – Gerak Online Kendaraan Angkutan Rakyat.

Menurut Erick, kehadiran GOKAR dapat menjadi alternatif sekaligus solusi bagi para driver yang menginginkan sistem kemitraan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan pengemudi.

GOKAR merupakan inovasi karya putra daerah yang patut mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Karawang.

“Siapa lagi yang akan membesarkan GOKAR kalau bukan pemerintah daerah, jajaran Pemkab Karawang, para pelaku usaha, dan masyarakat Karawang sendiri. Kita harus bangga memiliki aplikasi transportasi online asli daerah yang lahir dari Karawang,” tegas Erick.

Ia menilai keberadaan GOKAR berpotensi memberikan manfaat yang besar bagi daerah apabila terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional.

“Jika GOKAR berkembang hingga seluruh Indonesia, tentu dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga masyarakat Karawang. Pendapatan asli daerah berpotensi meningkat, lapangan pekerjaan terbuka lebih luas, dan ekonomi daerah ikut bergerak,” ujarnya.

Erick juga menyoroti tingginya angka pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun putus kontrak di sektor industri. Menurutnya, kehadiran platform digital lokal seperti GOKAR dapat menjadi salah satu solusi dalam menciptakan peluang kerja baru.

“Kita tahu Karawang adalah kawasan industri yang cukup besar. Ketika ada pekerja yang terkena PHK atau tidak diperpanjang kontraknya, mereka tetap membutuhkan sumber penghasilan. GOKAR bisa menjadi salah satu alternatif usaha dan lapangan pekerjaan yang membantu masyarakat untuk tetap produktif dan mendapatkan penghasilan,” katanya.

Selain itu, Erick mengapresiasi sistem kemitraan yang diterapkan GOKAR, di mana potongan aplikasi hanya 5 persen, atribut diberikan secara gratis, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra pengemudi ditanggung oleh pihak aplikator.

“Saya melihat GOKAR sebagai inovasi lokal yang patut didukung masyarakat Karawang. Aplikasi ini menawarkan potongan yang jauh lebih ringan, hanya 5 persen, atribut diberikan secara gratis, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pihak aplikator. Ini merupakan langkah positif yang perlu mendapat perhatian,” ungkapnya.

“Prinsipnya, saya mendukung setiap inovasi daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Apalagi jika mampu meningkatkan kesejahteraan driver, membuka lapangan kerja, dan membawa nama Karawang lebih dikenal di tingkat nasional, dan keberadaan platform lokal akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah karena melibatkan masyarakat Karawang secara langsung,”pungkasnya.

Hingga saat ini, polemik implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 terkait besaran potongan aplikator masih menjadi perhatian para pengemudi online di berbagai daerah. Mereka berharap kebijakan yang telah diumumkan pemerintah dapat segera diterapkan sehingga kesejahteraan para driver semakin meningkat.