Beranda blog

Demi Antisipasi Kemacetan Wakapolsek Ngimbang Gelar Commanderwish Pagi di Wilayah Ngimbang

0

Demi Antisipasi Kemacetan Wakapolsek Ngimbang Gelar Commanderwish Pagi di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN// Warta.In – Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H,dalam rangka melayani masyarakat melalui kegiatan Commander Wish dipagi hari, dengan beberapa personel untuk hadir memberikan pelayanan di tengah masyarakat pada jam-jam sibuk pagi hari.

Kegiatan Commander Wish di pimpin oleh Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, bersama personil Polsek Ngimbang Aiptu Muji. R, Aiptu Suhadi, Aipda Afis dan Aipda Ahmad Zaeni

Sasaran di 2 Titik rawan kemacetan yaitu perempatan Pasar Ngimbang dan SMP Negeri 1 Ngimbang di Kecamatan Ngimbang pada Hari Rabu (18/11/2026) pukul 06.00 WIB

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K. S.I.K, Melalui Wakapolsek Ngimbang menjelaskan “Bahwa Commander Wish Layanan Pagi merupakan program prioritas sekaligus kebijakan utama dari Kapolres Lamongan yang bertujuan menghadirkan personel Polri secara maksimal pada pagi hari untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat”.

Dalam pelaksanaannya, personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, di antaranya kawasan rawan kemacetan, penyeberangan anak sekolah, pasar atau pusat kegiatan ekonomi, serta kawasan perkantoran.jelasnya Ipda Istiono, S.H

Kehadiran personel di lokasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan keamanan, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memulai aktivitas dan di laporkan situasi Perempatan Pasar Ngimbang dan SMP Negeri 1 Ngimbang dalam keadaan lancar

Kapolsek Ngimbang menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel.

Program Commander Wish Layanan Pagi menjadi langkah awal dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang responsif, cepat, dan Presisi melalui kehadiran nyata anggota Polri di tengah masyarakat sejak pagi hari.

Kami harap pelayanan terhadap masyarakat harus lebih maksimal. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan kegiatan layanan pagi ini.” ujarnya.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan jadikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”pungkasnya ( roy)

Polsek Ngimbang Laksanakan Pengecekan Secara Rutin Barang Inventaris dan Kebersihan Mapolsek Ngimbang

0

Personil Polsek Ngimbang Laksanakan Pengecekan Secara Rutin Barang Inventaris dan Kebersihan Mapolsek Ngimbang

LAMONGAN//Warta.In – Dalam rangka kelancaran tugas dan menjaga kebersihan, Anggota Polsek Ngimbang melaksanakan pengecekan Inventaris dan pembersihan Mapolsek Ngimbang, Pada Hari Rabu (18/11/2026)pukul 08.30 wib

Kegiagan ini di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang
Aiptu Suhadi Aipda Novan, Aipda Afis dan Brigadir Deny

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K.S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, “Bahwa kegiatan ini dalam rangka untuk mengecek perlengkapan
Mapolsek Ngimbang antara lain ruang penjagaan, ruang pelayanan, kendaraan dinas dan cek senpi Polsek Ngimbang, ”

Sasaran untuk kesiap – siagaan tugas penjagaan, bersih – bersih mako, kendaran dan cek senpi ungkapnya.

Kami berharap dengan kesiap siagaan tugas penjagaan Polsek Ngimbang dapat dapat memperlancar pelayanan kepada Masyaralat dan wilayah Ngimbang tetap Aman dan Kondusif ( roy)

Pastikan Wilayah Ngimbang Tetap Aman Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light 4C Di Malam Hari

0

Pastikan Wilayah Ngimbang Tetap Aman Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light 4C Di Malam Hari

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang ini telah melaksanakan kegiatan Patroli Blue Light Harkamtibmas di malam hari guna cegah kriminalitas dan tangkal 4 C di wilayah Hukum Polsek Ngimbang,Selasa (17/11 /2026) pukul 23.00 Wib sampai selesai

Dalam Patroli Blue Light ini di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang Aiptu Muji. R, dan Briptu Andika dengan sasaran Patroli jalan poros Ngimbang – Jombang, SPBU Ngimbang, R3 Ngimbang, Bank BRI Ngimbang dan ATM BNI Ngimbang serta Masyarakat Ngimbang yang ada di Kecamatan Ngambang.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr. K. S. I.K,melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, saat di hubungi Awak media menjelaskan bahwa, “Patroli Blue Light ini di laksanakan guna cegah dan antisipasi 4C, kejahatan dan premanisme serta untuk menjaga harkamtibmas guna cegah kriminalitas dan tangkal 4C di wilayah Kecamatan Ngimbang.”

Personil Patroli selalu menyampaikan pesan – pesan Keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kepada pengamanan Swakarsa atau security di Wilayah Ngimbang selalu waspada dengan situasi yg berkembang di sekitarnya,ungkapnya Kapolsek Ngimbang

Kami berkometmen dengan Secara rutin patroli di Obyek Vital untuk antisipasi terjadinya tindakan kriminal di Wilayah Ngimbang dengan cara memverikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan sehingga wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif,pungkasnya(roy)

DPC PWRI Purwakarta Apresiasi Peluncuran SIPMAS, Langkah Nyata Menuju Transformasi Digital Organisasi

0

Warta.in, Purwakarta  – Peluncuran sekaligus deklarasi dukungan terhadap Sistem Informasi Pencatatan Organisasi Kemasyarakatan (SIPMAS) oleh puluhan organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk organisasi kewartawanan, pada Selasa (17/11/2026), mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Purwakarta.

Program yang diinisiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tersebut dinilai sebagai langkah konkret dalam mendorong transformasi tata kelola organisasi kemasyarakatan dari sistem administrasi manual menuju sistem digital yang lebih terintegrasi.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPC PWRI Purwakarta, Didi Supriady, seusai menghadiri sekaligus menyaksikan secara langsung peluncuran SIPMAS di lingkungan Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta.

Didi mengaku bangga karena PWRI Purwakarta menjadi salah satu organisasi kewartawanan yang turut hadir dan menyaksikan momentum peluncuran sistem informasi tersebut.

Menurutnya, kehadiran SIPMAS diharapkan mampu membawa perubahan dalam pola pengelolaan administrasi organisasi, khususnya dalam hal pencatatan, pendataan, serta penyampaian informasi yang berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan.

“Ini merupakan langkah positif dan patut diapresiasi. Kami berharap SIPMAS dapat menjadi sarana yang mempermudah organisasi dalam menginput dan memperbarui berbagai data serta informasi, mulai dari legalitas organisasi hingga administrasi dan kelengkapan lainnya,” ungkap Didi.

Ia menilai, penerapan sistem digital akan memberikan kemudahan sekaligus mendorong tertib administrasi organisasi.

Dengan demikian, proses pendataan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat beralih ke sistem yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Didi menegaskan bahwa keberhasilan SIPMAS tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi atau sistem digital semata.

Diperlukan pula kesiapan infrastruktur teknologi, sosialisasi yang berkelanjutan, pendampingan teknis kepada organisasi, serta respons cepat dari pihak pengelola apabila ditemukan kendala dalam penggunaannya.

“Transformasi digital tentu harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan pelayanan yang optimal. Jangan sampai sistem sudah tersedia, tetapi organisasi masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Karena itu, pendampingan dan evaluasi secara berkala menjadi hal penting,” tambahnya.

Lebih lanjut, DPC PWRI Purwakarta menyatakan dukungan terhadap implementasi SIPMAS sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola organisasi kemasyarakatan yang lebih tertib, profesional, dan akuntabel.

Didi berharap, kehadiran SIPMAS tidak hanya menjadi inovasi administratif, tetapi juga mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen organisasi kemasyarakatan dalam membangun Kabupaten Purwakarta.

“PWRI Purwakarta menyambut baik dan mendukung penuh program ini. Semoga SIPMAS benar-benar memberikan manfaat nyata, mempermudah pelayanan administrasi, serta menjadi jembatan komunikasi yang semakin baik antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan,” pungkas Didi.

Kesbangpol Purwakarta Luncurkan SIPMAS, Digitalisasi Pendataan, Langkah Penataan Organisasi Kemasyarakatan

0

Warta.in, Purwakarta – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menghadirkan terobosan baru dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan (ormas) melalui peluncuran Sistem Informasi Pencatatan Organisasi Kemasyarakatan (SIPMAS), Selasa (17/11/2026).

Kehadiran SIPMAS menjadi langkah transformasi digital dalam mewujudkan pengelolaan data ormas yang lebih tertib, terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan. Sistem ini sekaligus menjawab kebutuhan pembaruan data organisasi yang selama ini masih dilakukan secara manual.

Berdasarkan data Kesbangpol Kabupaten Purwakarta, sejak 2014 hingga November 2026 tercatat sekitar 400 organisasi kemasyarakatan telah terdata.

Jumlah tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang mampu mengakomodasi pembaruan informasi secara berkala, seiring dengan dinamika perkembangan dan aktivitas organisasi di masyarakat.

Selama ini, pengelolaan data ormas secara manual dinilai membutuhkan pembenahan agar informasi mengenai identitas organisasi, kepengurusan, domisili, bidang kegiatan, status administrasi, hingga aktivitas organisasi dapat dihimpun dan diperbarui secara lebih sistematis.

Apa Itu SIPMAS?

SIPMAS merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mencatat, mengelola, menyimpan, dan memperbarui data organisasi kemasyarakatan secara terstruktur dan terintegrasi.

Melalui sistem ini, informasi mengenai profil dan administrasi ormas diharapkan dapat diakses serta ditelusuri dengan lebih mudah, sehingga menjadi sumber data yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Penerapan SIPMAS juga mengacu pada sejumlah regulasi yang berkaitan dengan keberadaan dan tata kelola organisasi kemasyarakatan, di antaranya:

#). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
#). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
#). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
#). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Dorong Tertib Administrasi dan Ketepatan Kebijakan

Secara umum, tujuan pengelolaan data ormas melalui SIPMAS adalah menyediakan basis data organisasi kemasyarakatan yang akurat, terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberadaan basis data tersebut diharapkan dapat mendukung tertib administrasi, mempermudah pemetaan potensi serta kapasitas organisasi, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan ormas.

Dengan tersedianya informasi yang lebih terstruktur, pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan fasilitasi dan pembinaan organisasi secara lebih terarah, terukur, tepat sasaran, serta berkelanjutan.

Manfaat SIPMAS bagi Pemerintah dan Ormas

Bagi instansi pemerintah, penerapan SIPMAS memberikan sejumlah manfaat strategis, di antaranya:

*). Mempermudah pendataan ormas, mulai dari identitas, legalitas, kepengurusan, alamat sekretariat, hingga bidang kegiatan organisasi.
*). Mempermudah pemetaan organisasi berdasarkan wilayah, bidang kegiatan, status administrasi, dan potensi yang dimiliki.
*). Mendukung program pemberdayaan melalui identifikasi potensi, kapasitas, kebutuhan, serta kontribusi ormas dalam pembangunan daerah.
*). Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan melalui ketersediaan data sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut.
*). Mendukung pengambilan kebijakan melalui penyediaan informasi yang dapat dijadikan bahan perencanaan program serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan ormas.

Sementara bagi organisasi kemasyarakatan, SIPMAS diharapkan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek administrasi dan koordinasi, antara lain:

*). Mempermudah proses pencatatan organisasi melalui penyampaian data dan informasi secara lebih mudah serta terstruktur.
*). Memudahkan pembaruan data organisasi, termasuk perubahan kepengurusan, alamat sekretariat, dokumen legalitas, dan bidang kegiatan.
*). Mendorong tertib administrasi melalui pendokumentasian identitas serta profil organisasi secara sistematis.
*). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi melalui penyediaan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
*). Memperkuat koordinasi antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah, sehingga komunikasi, konsultasi, dan penyampaian informasi kegiatan dapat berjalan lebih efektif.

Menuju Tata Kelola Ormas yang Lebih Modern

Peluncuran SIPMAS pada 17 November 2026 menjadi awal penerapan sistem digital dalam pengelolaan data organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Purwakarta.

Ke depan, keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh konsistensi pembaruan data dan partisipasi aktif seluruh organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan informasi yang benar dan terkini.

Dengan demikian, SIPMAS diharapkan tidak sekadar menjadi sarana pencatatan administrasi, melainkan juga instrumen pendukung terciptanya tata kelola organisasi kemasyarakatan yang lebih tertib, transparan, akuntabel, serta mampu bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. (DS)

Kesbangpol Purwakarta Luncurkan SIPMAS, Dorong Tertib Data dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan

0

Warta.in, Purwakarta – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menggelar sosialisasi Sistem Informasi Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan (SIPMAS), Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bakesbangpol Kabupaten Purwakarta tersebut diikuti puluhan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi wartawan se-Kabupaten Purwakarta.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala Bakesbangpol Kabupaten Purwakarta, Drs. H. Mohamad Ramdhan, M.Si. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong tertib administrasi, memperkuat pendataan, sekaligus meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam kesempatan tersebut, Mohamad Ramdhan menyampaikan bahwa kehadiran SIPMAS diharapkan menjadi langkah konkret untuk mewujudkan pengelolaan data organisasi kemasyarakatan yang lebih tertib, terintegrasi, dan mudah diakses sesuai kebutuhan administrasi pemerintahan.

Sementara itu, Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Poldagri dan Ormas), Ilyas Hasanudin, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa selama ini proses pencatatan organisasi kemasyarakatan masih dilakukan secara manual.

Seiring perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin modern, digitalisasi menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data, termasuk dalam proses registrasi dan pelaporan organisasi kemasyarakatan.

“Sejak tahun 2014 hingga sekarang, lebih dari 400 organisasi telah terdata di Bakesbangpol Kabupaten Purwakarta. Namun, pengelolaan data tersebut masih perlu dioptimalkan. Dengan hadirnya SIPMAS, diharapkan tercipta tertib data organisasi kemasyarakatan yang lebih akurat dan terintegrasi,” jelas Ilyas.

Ia menambahkan, tujuan penerapan SIPMAS adalah menyediakan basis data organisasi kemasyarakatan yang akurat, terpadu, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Keberadaan basis data tersebut juga diharapkan dapat mendukung tertib administrasi, pemetaan potensi dan kapasitas organisasi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap ormas.

Dengan sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan secara lebih terarah, terukur, tepat sasaran, serta berkelanjutan.

Adapun sasaran akhirnya adalah terwujudnya data organisasi kemasyarakatan yang valid dan terintegrasi sebagai landasan dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan ormas di Kabupaten Purwakarta.

Rangkaian kegiatan sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi dukungan penggunaan dan pengelolaan data organisasi kemasyarakatan melalui SIPMAS.

Melalui penerapan sistem ini, Bakesbangpol Kabupaten Purwakarta berharap seluruh organisasi kemasyarakatan dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan pembaruan dan pelaporan data, sehingga keberadaan serta potensi organisasi dapat terdata dengan baik dan menjadi bagian dari pembangunan daerah. (DS)

MPW PP Sumut Berhentikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Sibolga Ardiansyah Lubis

0

Warta.in Medan – Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara mengambil keputusan memberhentikan Ardiansyah Lubis dari jabatannya sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Sibolga.

Keputusan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Cabang (BP2C) Tabagsel (Sibolga-Tapteng), Ade Rosda, didampingi anggota BP2C V, Sari Madinah Tanjung dan H. Irsan Sitompul, Senin (16/11/2026), di Kantor MPW PP Sumut, Jalan Thamrin, Medan.

Ade Rosda menjelaskan, pemberhentian tersebut didasarkan pada penilaian bahwa Ardiansyah Lubis tidak mampu menjalankan berbagai agenda organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO).

Menurutnya, salah satu persoalan mendasar adalah tidak berjalannya pemberdayaan dan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat paling bawah.

“Yang paling fatal itu, sampai hari ini tingkat anak ranting, ranting, sampai anak cabang tidak diberdayakan dan tidak dikonsolidasikan,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, Ardiansyah Lubis dinilai telah mengabaikan tanggung jawab dan gagal menjalankan roda organisasi. Bahkan, sejumlah instruksi MPW PP Sumut disebut tidak dilaksanakan, termasuk kewajiban melakukan konsolidasi organisasi.

Tidak hanya itu, Ketua MPC PP Sibolga tersebut juga dinilai tidak berhasil menyelenggarakan Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) secara berjenjang, mulai dari tingkat anak ranting, ranting, hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC).

Rosda menyebutkan, pihaknya sebelumnya telah memberikan tenggat waktu agar pelaksanaan RPP di tingkat ranting maupun anak cabang segera direalisasikan. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, kegiatan tersebut belum juga terlaksana.

“Kami juga telah memberikan batas waktu untuk menggelar RPP, baik tingkat Ranting maupun Anak Cabang, tapi hingga kini tidak terlaksana,” sebut Rosda.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi organisasi Pemuda Pancasila di Kota Sibolga yang menurut penilaiannya tidak menunjukkan aktivitas dan perkembangan organisasi sebagaimana mestinya.

Bahkan, keberadaan MPC PP Kota Sibolga saat ini dinilai seperti mati suri akibat tidak berjalannya konsolidasi dan kegiatan organisasi.

Ia menegaskan, alasan kesibukan pribadi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seorang ketua dalam menjalankan amanah organisasi. Terlebih, seorang ketua memiliki jajaran staf dan pengurus yang dapat diberdayakan untuk melaksanakan tugas serta konsolidasi di wilayah masing-masing.

“Alasan kesibukan bukanlah hal yang dapat diterima, karena seorang ketua memiliki jajaran staf dan pengurus yang seharusnya dapat diinstruksikan untuk menjalankan konsolidasi di masing-masing wilayah kabupaten,” pungkasnya. (RN)

Ketua Badan Kehormatan DPRD Rejang Lebong Wajib Menjaga Marwah & Menegakkan Kode Etik Lembaga(PP No.12/2018)

0
Oplus_16908288

Warta.in-RejangLebong.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten memiliki peran strategis dalam menjaga kehormatan, martabat, serta kredibilitas lembaga legislatif. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penegakan kode etik, penga wasan kedisiplinan, serta pemantauan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah dan janji jabatan maupun tata tertib yang berlaku.Sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD, Badan Kehormatan memiliki tugas penting dalam memastikan setiap anggota dewan menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Ketua BK tidak bekerja secara sendiri-sendiri atau berdasarkan kewenangan pribadi. Ketua memimpin dan mengoordinasikan seluruh anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas serta mengambil keputusan secara kelembagaan sesuai mekanisme yang berlaku.Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, khususnya Pasal 56 dan Pasal 57.

Memimpin Penegakan Kode Etik dan Kedisiplinan,Dalam menjalankan tugas pokoknya, Ketua BK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Kehormatan, termasuk memimpin rapat internal serta mengarahkan pelaksanaan pengawasan terhadap kedisiplinan anggota DPRD.

Selain itu, Ketua BK turut mengoordinasikan pemantauan kepatuhan anggota dewan terhadap sumpah dan janji jabatan, Kode Etik, serta Tata Tertib DPRD. Apabila terdapat dugaan pelanggaran etik, Ketua BK mengkoor dinasikan proses penanganan pengaduan melalui tahapan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Selanjutnya, hasil pemeriksaan dibahas secara kelembagaan sebagai dasar penyusunan keputusan atau rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.Melalui tugas tersebut, Badan Kehormatan diharapkan mampu menjaga kehormatan, martabat, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD di tengah masyarakat.

Memiliki Wewenang Memeriksa Dugaan Pelanggaran Etik,Dalam menjalankan kewenangannya, Badan Kehormatan dapat memanggil anggota DPRD yang diduga melanggar sumpah dan janji jabatan maupun Kode Etik untuk dimintai klarifikasi atau diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan.Badan Kehormatan juga berwenang meminta keterangan dari pelapor, saksi, maupun pihak lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Selain itu, BK dapat meminta dokumen dan bukti pendukung untuk memperjelas persoalan yang sedang diperiksa.Seluruh proses tersebut dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan yang mengedepankan objektivitas, kehati-hatian, dan prinsip keadilan.Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan seorang anggota DPRD terbukti melakukan pelanggaran, Badan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata beracara yang berlaku.

Ketua BK Harus Menjaga Independensi dan Objektivitas, Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Badan Kehormatan juga dituntut memahami batas kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.Ketua BK tidak dapat menjatuhkan sanksi secara pribadi tanpa melalui keputusan kelembagaan yang sah. Demikian pula, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur.

Setiap anggota DPRD yang dilaporkan juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan. Selain itu, kewenangan Badan Kehormatan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, konflik pribadi, maupun tujuan lain di luar tugas kelembagaan.

Kerahasiaan proses pemeriksaan juga harus dijaga sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga penanganan setiap pengaduan dapat berlangsung secara profesional dan tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.

Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD berpedoman pada sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, PP Nomor 12 Tahun 2018, serta peraturan DPRD masing-masing daerah mengenai Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan.Khusus DPRD Kabupaten Rejang Lebong, pelaksanaan tugas tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan dan keputusan kelembagaan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pembentukan alat kelengkapan dewan.

Dengan demikian, keberadaan Ketua Badan Kehormatan bukan sekadar menjalankan fungsi kepemimpinan internal, melainkan juga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD.Penegakan kode etik yang dilakukan secara objektif, transparan sesuai ketentuan, dan bertanggung jawab diharapkan dapat mendorong seluruh anggota DPRD untuk senantiasa menjaga sikap, perilaku, kedisiplinan, serta kehormatan sebagai wakil rakyat.

Pada akhirnya, Badan Kehormatan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kehormatan lembaga DPRD tidak hanya tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan, tetapi juga dari integritas, etika, dan perilaku setiap anggotanya.

(Tim)

Laksanakan Program Strategis Nasional, Pemda Toraja Utara Didukung Kejaksaan Melalui JAGA CITA

0

TORAJA UTARA – Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam menjalankan program strategis nasional, mendapat dukungan dari Kejaksaan Negeri Tana Toraja melalui program Jaksa Garda Asia Cita (JAGA CITA), baik dalam pendampingan maupun mengawal program strategis nasional, Selasa (17/11/2026).

Hal itu disampaikan Bupati Toraja Utara Frederick Viktor Palimbong, melalui sambungan WhatsAppnya saat dikonfirmasi akan kegiatan sosialisasi program JAGA CITA yang direncanakan akan dilaksanakan besok hari Rabu (18/11/2026) di Ruang Pola Kantor Bupati.

Frederick Viktor Palimbong mengatakan bahwa sosialisasi itu sebagai salah satu bentuk dukungan Kejaksaan baik dalam mengawal dan membantu terlaksananya program strategis nasional juga kehadiran Kejaksaan sebagai wujud pendampingan.

“Dalam mengawal dan membantu melaksanakan program strategis nasional, Pemda sangat didukung Kejaksaan Negeri Tana Toraja,” sebut Bupati Frederick Viktor Palimbong.

Bupati Frederick Viktor Palimbong, juga menjelaskan jika program JAGA CITA tersebut sebagai komitmen Kejaksaan dalam mengawal program arahan Presiden.

“Jaga Cita adalah wujud komitmen institusi Kejaksaan dalam mengawal program arahan Bapak Presiden di Toraja Utara, seperti pembangunan RSUD Pongtiku, MBG, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih,” jelas Frederick Viktor Palimbong.

Selain itu kata Bupati Frederick Viktor Palimbong, peningkatan produksi pertanian dan tentu saja pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan, revitalisasi sekolah, irigasi, fasilitas pengelolaan sampah, juga menjadi sasaran pengawalan dari program JAGA CITA.

Gaji PPPK Dinkes PALI Jadi Sorotan Publik, Plt Kadinkes Haryono Tegaskan Proses Pencairan Terus Berjalan

0

Warta.in//PALI, 17 November 2026 – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memberikan penjelasan resmi menyusul ramainya perbincangan di media sosial terkait keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan instansi tersebut. Klarifikasi ini disampaikan guna meluruskan informasi yang berkembang sekaligus memberikan kepastian hak kepada para pegawai.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan PALI, Haryono, S.H., M.M., menegaskan bahwa hak gaji para tenaga PPPK untuk periode bulan Oktober 2026 telah tuntas disalurkan seluruhnya. Sementara itu, untuk pembayaran gaji periode November 2026, proses pencairannya saat ini tengah berjalan sesuai dengan tahapan administrasi keuangan daerah yang berlaku.

Haryono menjelaskan, dinamika yang terjadi pada pembayaran gaji bulan November disebabkan oleh adanya prosedur verifikasi berlapis di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten PALI. Dokumen pengajuan sebenarnya telah dikirimkan tepat waktu, tetapi pihak BPKAD menemukan beberapa catatan teknis yang mewajibkan berkas tersebut dikembalikan ke Dinkes untuk disempurnakan.

“Berdasarkan laporan dari staf pengelola keuangan, untuk gaji bulan Oktober sudah selesai dibayarkan. Sedangkan untuk bulan November, berkas memang sempat dikembalikan oleh BPKAD karena ada poin verifikasi yang harus diperbaiki. Namun, perbaikan itu sudah kami selesaikan dan hari ini Surat Perintah Membayar (SPM) sudah diajukan kembali ke BPKAD,” terang Haryono dalam keterangannya yang disampaikan melalui Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PALI, Selasa (17/11/2026).

Dengan masuknya kembali dokumen SPM ke meja BPKAD, proses pencairan dana menuju rekening masing-masing tenaga PPPK kini memasuki tahap akhir sesuai mekanisme birokrasi yang ditetapkan.

Lebih lanjut, momentum ini juga menjadi evaluasi penting terkait efektivitas saluran komunikasi internal di lingkungan pemerintahan. Dinas Kesehatan PALI memandang bahwa hak kesejahteraan pegawai merupakan prioritas yang patut mendapat perhatian serius dan penjelasan yang transparan.

Oleh karena itu, seluruh jajaran pegawai diimbau untuk mengedepankan jalur komunikasi struktural melalui atasan langsung atau bagian kepegawaian dan keuangan apabila menemukan kendala administratif. Langkah koordinasi internal ini dinilai jauh lebih efektif untuk mendeteksi hambatan teknis dan mempercepat penyelesaian masalah sebelum berkembang menjadi spekulasi di ruang publik.

Meski demikian, pihak instansi tetap menghargai ruang demokrasi serta keterbukaan informasi, di mana aspirasi maupun kritik dari masyarakat dan pegawai merupakan bagian dari kontrol sosial yang konstruktif. Namun, penyampaian informasi yang berimbang dan berbasis data akurat sangat diperlukan agar persoalan dapat didudukkan secara proporsional.

Pemerintah Kabupaten PALI melalui jajaran terkait turut mengajak masyarakat dan warganet untuk lebih bijak dalam menyikapi berbagai unggahan di media sosial. Publik diharapkan tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan sepihak, melainkan melakukan konfirmasi kepada sumber resmi yang berwenang demi menjaga kondusivitas serta objektivitas informasi di daerah.