MERANTI – Perjalanan menuju wilayah pesisir Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, bukan sekadar perjalanan melintasi laut. Di balik akses yang terbatas, terdapat masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan abrasi, keterbatasan fasilitas hingga tantangan ekonomi nelayan.

Kondisi itu menjadi salah satu sasaran Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau yang menyambangi Kecamatan Rangsang Pesisir, Sabtu (8/8/2026). Tim datang membawa sejumlah program sekaligus, mulai dari bantuan untuk masyarakat, pelayanan kesehatan, dukungan bagi nelayan hingga aksi menjaga kawasan pesisir.

Perjalanan ekspedisi tersebut melibatkan Polres Kepulauan Meranti bersama berbagai komunitas. Sebanyak 89 sepeda motor harus diseberangkan menggunakan kapal kempang dan RIB Polairud sebelum rombongan melanjutkan perjalanan melalui sejumlah desa di Pulau Rangsang.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kabid TIK) Polda Riau, Kombes Pol Andi Yul Lapawesean Tenri Guling, S.I.K., M.H., yang memimpin rombongan mengatakan, perjalanan ke wilayah 3T tersebut bukan sekadar agenda simbolis. Menurutnya, ekspedisi menjadi kesempatan bagi jajaran kepolisian untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan.

“Ekspedisi ini bukan hanya perjalanan membawa Merah Putih. Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat, mendengarkan persoalan yang mereka hadapi dan memberikan manfaat yang bisa dirasakan secara langsung,” ujar Andi Yul.

Setibanya di Pulau Rangsang, berbagai bantuan kemudian disalurkan. Polda Riau bersama Polres Kepulauan Meranti menyerahkan 300 bendera Merah Putih, 20 mesin ketinting untuk mendukung aktivitas nelayan, 110 paket bantuan sosial dan 83 paket sarana kontak.

Dua unit toilet umum juga dibangun untuk mendukung kebutuhan fasilitas masyarakat. Sementara satu unit sepeda motor dinas diserahkan untuk membantu mobilitas Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah 3T.

Tak berhenti pada bantuan sosial, perhatian ekspedisi juga diarahkan pada kondisi pesisir Pulau Rangsang yang menghadapi ancaman abrasi.

Sebanyak 2.200 bibit mangrove ditanam di kawasan pesisir. Penanaman tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan alami pantai sekaligus menjaga ekosistem pesisir yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat.

Dukungan juga diberikan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA). Polres Kepulauan Meranti menyerahkan 30 kaos lengan panjang dan topi rimba, sedangkan Polda Riau memberikan 81 kaos untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam menjaga wilayahnya.

Di tengah rangkaian kegiatan, pelayanan kesehatan turut dibuka bagi masyarakat. Bid Dokkes Polda Riau bersama Puskesmas Kedaburapat memberikan pelayanan kepada 45 warga, mulai dari masyarakat dewasa hingga lansia.

Kebutuhan masyarakat selama kegiatan juga ditopang dengan pendirian dapur umum untuk 250 orang. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti dan masyarakat Tanah Merah.

Andi Yul mengatakan, berbagai persoalan yang ditemui di Pulau Rangsang menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi.

“Di Rangsang kita melihat persoalannya saling berkaitan, mulai dari ekonomi nelayan, abrasi, lingkungan hingga akses pelayanan. Karena itu, kehadiran Polri harus mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata,” katanya.

Bagi Polres Kepulauan Meranti, kedekatan dengan masyarakat pesisir juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan di wilayah kepulauan.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K mengatakan, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir merupakan mitra penting Polri, bukan hanya dalam menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga dalam menjaga laut dan kawasan tempat mereka tinggal.

“Polisi tidak mungkin bekerja sendiri. Di pulau-pulau terluar, masyarakat adalah mitra terdekat kami. Mereka menjaga kampung, menjaga laut dan menjaga lingkungan. Hubungan inilah yang harus terus kita rawat,” ujarnya.

Dalam dialog bersama rombongan ekspedisi, persoalan abrasi menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat. Pengikisan garis pantai dinilai terus mengancam kawasan pesisir Pulau Rangsang.

Nelayan juga menyampaikan aspirasi mengenai ruang tangkap di sekitar Beting Lima, kawasan perairan yang berada di sekitar Selat Malaka. Aspirasi tersebut diterima tim untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan instansi yang memiliki kewenangan terhadap wilayah perairan dan aktivitas nelayan.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, SM MM menilai kunjungan langsung ke desa-desa pesisir seperti itu penting bagi daerah kepulauan. Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat di pulau-pulau tidak selalu dapat dilihat dari pusat pemerintahan.

“Kehadiran seperti inilah yang dibutuhkan masyarakat. Tidak hanya datang, tetapi melihat langsung kondisi di lapangan, berdialog dan membawa manfaat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentu sangat mengapresiasi dan siap berkolaborasi,” ujar Muzamil.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Ekspedisi diarahkan untuk menjangkau wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dengan membawa misi kebangsaan, pelayanan sosial, kesehatan, pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat.

Program tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Green Policing yang digagas Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan. Konsep tersebut menempatkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Dari Pulau Rangsang, ekspedisi itu meninggalkan lebih dari sekadar jejak perjalanan. Ada bantuan yang disalurkan, layanan yang diberikan, aspirasi yang didengar dan ribuan mangrove yang ditanam.

Di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan kawasan strategis Selat Malaka itu, Merah Putih kembali dibawa lebih dekat kepada masyarakat menyeberangi laut, masuk ke kampung-kampung dan menyentuh kehidupan warga di salah satu teras terdepan NKRI.

Rilis Humas Polres Kep. Meranti

PONTIANAK,WARTA IN KALBAR – Langkah Pemerintah Kota Pontianak melakukan penataan dan pembenahan Parit Tokaya mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat, Budi Gautama.

Menurut Budi, pembenahan parit merupakan kebijakan strategis karena keberadaan drainase menjadi salah satu urat nadi pengendalian air di Kota Pontianak. Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti sebatas kegiatan pembersihan dan normalisasi.

“Pemerintah patut kita apresiasi ketika melakukan pembenahan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Tetapi pekerjaan jangan berhenti setelah parit dikeruk dan dibersihkan. Harus ada sistem pemeliharaan, pengawasan dan evaluasi secara berkala,” tegas Budi Gautama, Sabtu (8/8/2026).

Ia menilai persoalan parit di Pontianak tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengerukan sedimentasi. Menurutnya, berbagai persoalan lain seperti sampah, bangunan di sempadan, jembatan yang menghambat aliran, serta kurangnya akses pemeliharaan harus ditangani secara menyeluruh.

“Jangan sampai pemerintah hari ini membersihkan, besok kembali tersumbat. Jangan sampai anggaran terus dikeluarkan untuk persoalan yang sama tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Di sinilah pentingnya perencanaan dan pengawasan,” katanya.

Jangan Jadikan Parit Tempat Buang Sampah

Budi menegaskan, keberhasilan program penataan drainase tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Masyarakat juga memiliki kewajiban menjaga lingkungan dengan tidak menjadikan parit sebagai tempat pembuangan sampah.

“Pemerintah punya kewajiban melakukan pelayanan dan pemeliharaan, masyarakat juga punya kewajiban menjaga lingkungan. Kalau parit sudah dibersihkan tetapi masih dijadikan tempat membuang sampah, tentu pekerjaan pemerintah menjadi sia-sia,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong Pemkot Pontianak memperkuat edukasi dan pengawasan lingkungan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Menurutnya, pengelolaan parit harus dibangun sebagai gerakan bersama, bukan sekadar program pemerintah ketika terjadi persoalan genangan.

Penataan Sempadan Harus Tegas, Tetapi Berkeadilan

Budi juga memberikan perhatian terhadap rencana Pemkot Pontianak meninjau kembali garis sempadan parit dan menertibkan bangunan yang berpotensi mengganggu fungsi drainase.

Ia menyatakan penertiban harus dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

“Penataan sempadan memang penting. Tetapi pelaksanaannya harus terukur, transparan dan berkeadilan. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai batas sempadan, dasar hukumnya, serta tahapan penertiban,” katanya.

Menurut Budi, jangan sampai penertiban dilakukan secara sporadis tanpa solusi dan komunikasi yang baik dengan warga.

“Pemerintah harus tegas terhadap pelanggaran, tetapi juga harus humanis terhadap masyarakat. Tegas bukan berarti mengabaikan hak masyarakat,” ujarnya.

Anggaran Publik Harus Berujung Manfaat

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, ASWIN Kalbar, kata Budi, mendukung setiap program pemerintah yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, dukungan tersebut tetap harus dibarengi pengawasan.

“Setiap rupiah uang publik harus kembali menjadi manfaat publik. Karena itu, program penataan parit harus jelas perencanaannya, jelas pekerjaannya, jelas hasilnya dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Budi menilai masyarakat berhak mengetahui arah kebijakan pemerintah, termasuk program penataan drainase, prioritas pekerjaan, mekanisme pelaksanaan dan hasil yang dicapai.

“Pers bukan hanya memberitakan ketika ada masalah. Pers juga harus memberikan apresiasi ketika pemerintah bekerja dengan baik. Tetapi ketika ada persoalan, pers memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi dan meminta penjelasan demi kepentingan publik,” katanya.

Parit Bukan Halaman Belakang Kota

Budi menyambut baik gagasan Pemkot Pontianak yang ingin mengubah paradigma bahwa parit bukan bagian belakang permukiman, melainkan bagian penting dari wajah kota.

Menurutnya, jika ditata dengan baik, kawasan parit dapat menjadi ruang lingkungan yang bersih, sehat dan memiliki nilai estetika.

“Jangan melihat parit sebagai halaman belakang kota. Parit adalah bagian dari wajah Pontianak. Kalau parit bersih, air lancar dan sempadannya tertata, masyarakat juga akan mendapatkan lingkungan yang lebih nyaman,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat meninjau penataan Parit Tokaya, Jumat (7/8), mengatakan Pemkot Pontianak berkomitmen menjaga fungsi parit agar tetap optimal.

Penataan meliputi pembersihan, normalisasi, evaluasi sejumlah jembatan yang berpotensi menghambat aliran air, serta peninjauan garis sempadan parit.

Pemkot Pontianak juga berencana membongkar sejumlah jembatan yang dinilai menghambat aliran dan menyulitkan pengoperasian alat berat untuk pemeliharaan.

Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak Firayanta mengatakan Parit Tokaya akan menjadi salah satu fokus penanganan dalam satu hingga dua tahun ke depan.

ASWIN Kalbar menilai langkah tersebut harus dikawal secara konstruktif agar penataan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik sementara, tetapi menjadi sistem pengelolaan drainase yang berkelanjutan.

Budi menegaskan pihaknya akan terus mendorong keterbukaan informasi dan pengawasan publik terhadap program pembangunan yang menggunakan anggaran negara maupun daerah.

“Apresiasi kami berikan kepada pemerintah yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Namun, pengawasan tidak boleh berhenti. Pemerintah bekerja, masyarakat mengawasi, dan pers menjalankan fungsi kontrol sosial. Ketiganya harus berjalan beriringan,” pungkas Budi Gautama.

HALALMU SUBANG DAMPINGI PROSES AUDIT TIGA DAPUR SPPG

Warta In Jabar, SUBANG, 8 Agustus 2026— Komitmen terhadap penguatan standar halal di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus dilakukan Halalmu Kabupaten Subang. Kali ini, Halalmu Subang turun langsung memberikan pendampingan dalam proses audit kepada SPPG Cisalak 01, Pasir Karembi 003, dan SPPG Bantar Waru

Pendampingan tersebut dipimpin langsung oleh Branch Manager Halalmu Kabupaten Subang, Iqbal Maulana, sebagai bagian dari komitmen Halalmu dalam memberikan layanan pendampingan dan konsultasi sertifikasi halal secara profesional kepada pengelola usaha dan satuan layanan pangan di Kabupaten Subang.

Bagi Halalmu Subang, proses sertifikasi halal bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Lebih dari itu, sertifikasi halal merupakan bagian dari upaya membangun jaminan, kepercayaan, dan kepastian kepada masyarakat terhadap proses serta produk yang diberikan.

Dalam proses pendampingan, Halalmu Subang membantu mempersiapkan berbagai aspek yang diperlukan sesuai dengan tahapan sertifikasi halal, termasuk kesiapan dokumen, bahan, proses produksi, serta aspek lain yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi.

Iqbal Maulana menegaskan bahwa Halalmu Subang akan memberikan pendampingan secara serius dan maksimal kepada setiap pihak yang menggunakan layanan konsultasi Halalmu.

«“Kami tidak ingin sekadar hadir untuk mengurus administrasi. Kami ingin memastikan setiap proses dipersiapkan dengan baik. Sebagai pendamping dan konsultan sertifikasi halal, kami akan memberikan layanan terbaik dan mengawal proses semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Iqbal Maulana.»

Menurut Iqbal, keberadaan pendamping dan konsultan memiliki peran penting agar pelaku usaha maupun pengelola SPPG tidak berjalan sendiri dalam menghadapi proses sertifikasi halal.

“Kami ingin Halalmu Subang menjadi mitra yang benar-benar hadir. Ketika ada proses yang harus dipersiapkan, kami dampingi. Ketika ada dokumen yang perlu diperbaiki, kami konsultasikan. Prinsipnya, kami kawal prosesnya dengan profesional,” lanjutnya.

Halalmu Kabupaten Subang juga membuka ruang pendampingan dan konsultasi bagi berbagai sektor usaha yang membutuhkan layanan sertifikasi halal, mulai dari SPPG, UMKM, katering, restoran, rumah makan, produk makanan dan minuman, hingga pelaku usaha lainnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Halalmu Subang untuk ikut mendorong terciptanya ekosistem usaha yang semakin tertib, profesional, dan memiliki kesadaran terhadap pentingnya jaminan produk halal.

Halalmu Subang hadir bukan hanya sebagai pendamping administrasi, tetapi sebagai mitra dalam mempersiapkan proses sertifikasi halal dari awal hingga tahapan yang diperlukan.