Beranda blog

Bersama Insan Pers, Polda NTB Perkuat Sinergitas Pada HUT Humas Polri ke 75

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Bersama Insan Pers,
Polda NTB Perkuat Sinergitas Pada
HUT Humas Polri ke 75

Warta in
Mataram,NTB — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperingati Hari Jadi ke-75 Humas Polri yang dipusatkan di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa, 3 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan penghargaan sekaligus menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga dari lima jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda.

Peringatan HUT ini turut diikuti secara daring oleh jajaran Humas Polda NTB bersama para insan pers di NTB. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menegaskan komitmen Polri dalam mempererat hubungan dengan masyarakat dan media massa, serta mendukung penuh program-program Kapolri agar institusi kepolisian senantiasa hadir dan bersinergi di tengah masyarakat.

Kasubdit Multimedia Kompol Tuti Maryati mewakili Kabid Humas Polda NTB usai kegiatan menyampaikan apresiasi atas perhatian khusus yang diberikan oleh pimpinan Polri kepada insan pers. Terkait insiden hilangnya lima jurnalis yang hingga kini belum ditemukan, pihak kepolisian menyampaikan keprihatinan yang mendalam serta mendoakan keselamatan dan para korban segera ditemukan.

“Kami merasa bangga dapat bermitra dengan rekan-rekan media. Ke depannya, harapan kami sinergitas ini tetap solid dalam menjalankan tugas bersama pers,” ujar Kompol Tuti Maryati.

Melalui kemitraan yang kuat antara Polri dan media, diharapkan arus informasi publik serta keterbukaan informasi dapat berjalan dengan transparan dan optimal demi kepentingan masyarakat luas.

“Dengan program Bapak Kapolri kita, Polri bersama masyarakat. Kami akan selalu mendukung penuh program Kapolri tersebut,” tutupnya.(sr/hpntb)

Pemprov NTB Gelar GPM ke – 20 di Kelurahan Pagesangan Mataram tuk Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Pemprov NTB Gelar GPM ke – 20 di Kelurahan Pagesangan Mataram tuk Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menggencarkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat. Memasuki penyelenggaraan yang ke-20 pada tahun 2026, kegiatan ini menyasar warga di Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram, Rabu (4/11/2026).

​Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, yang didampingi Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memenuhi permintaan masyarakat. Warga dinilai memerlukan sentuhan langsung berupa pangan murah guna memastikan ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas pasokan pangan di wilayah NTB.

​”GPM kita yang ke-20 selama tahun 2026 ini menyasar di Kelurahan Pagesangan Baru. Karena memang ini permintaan dari warga, perlu ada sentuhan gerakan pangan murah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu ketersediaan, keterjangkauan, maupun stabilitas pasokan pangan di NTB,” ujar Lalu Mirza saat wawancara di lapangan Pixball Pagesangan Mataram.

​Kehadiran GPM ini disambut antusias oleh masyarakat, salah satunya oleh Baiq Tini warga Pagesangan. Menurutnya, selisih harga barang-barang pokok di GPM yang lebih murah sekitar Rp1.000 hingga Rp3.000 dibandingkan harga pasaran sangat membantu kebutuhan rumah tangga. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula, minyak, hingga sembako lainnya tersedia lengkap di pasar murah ini.

​”Sangat membantu sekali kita untuk yang GPM ya, lumayan selisihnya ada 1.000, ada 2.000-an sampai 3.000-an. Tadi ada beras, telur, gula, minyak, sembako sudah,” ungkapnya.

​Baiq Tini berharap agar kegiatan pasar murah ini dapat diselenggarakan lebih sering ke depannya, bahkan jika memungkinkan diadakan sebulan sekali untuk membantu meringankan beban pengeluaran warga.

​”Sering-sering saja. Bagus ini membantu, sangat membantu. Kalau bisa beras saja diturunkan lagi harganya bersama yang lain,” tambahnya.

​Dalam pelaksanaannya, program ini tidak hanya menyasar kelurahan berdaya, tetapi juga terbuka bagi wilayah lain apabila kepala lingkungan, kepala desa, atau lurah mengajukan permohonan agar wilayahnya diadakan GPM. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan layanan tersebut selama masyarakat membutuhkannya.

​Terkait antusiasme warga di lokasi, Lalu Mirza menilai pergerakan pembeli di lapangan terpantau tertib dan tidak berdesak-desakan. Sistem keluar-masuk pembeli berjalan teratur berkat koordinasi yang baik serta edukasi budaya membeli yang mulai bijak diterapkan oleh masyarakat.

​Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan GPM ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi kuat dari berbagai pihak, termasuk didampingi langsung oleh Satgas Pangan, unsur pusat, kepolisian, TNI, serta para pelaku UMKM lokal. Seluruh mitra UMKM di NTB turut diberdayakan agar roda perekonomian terus berputar seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

​Kendati demikian, pemerintah tetap menjaga keseimbangan harga agar para UMKM tetap mendapatkan keuntungan yang wajar tanpa harus menekan harga terlalu murah yang dapat merugikan pedagang.

​”Jangan terlalu menekan juga, sewajarnya saja. UMKM supaya dapat untung juga kan, kalau terlalu ditekan nanti seperti air muncrat karena terlalu keras. Jadi semua dapat untung, tapi yang kita jaga adalah kestabilan, normal harga, dan ketersediaannya,” pungkasnya. (sr/dkisntb)

Kapolres Alfian turun langsung ke Pulau Tello warga curhat narkoba miras rokok ilegal langsung dijawab

Penulis
SABAR HATI HALAWA
-
0

Nias Selatan,Warta.in  –  Kapolres Nias Selatan AKBP Alfian Tri Permadi, S.I.K., M.H kembali membuktikan Polri hadir bukan hanya saat ada masalah. Rabu 4 November 2026 pagi, Kapolres turun langsung dan duduk bersama masyarakat Kepulauan Batu di Warung Memorasa Jalan Raja Sitipu Kelurahan Pasar Pulau Tello Kecamatan Pulau Pulau Batu.

Kegiatan kumpul bersama ini menjadi ruang curhat terbuka bagi warga. Tanpa sekat, warga bebas menyampaikan keluhan mulai dari peredaran narkoba, penjualan minuman keras, rokok ilegal hingga pelayanan SKCK yang selama ini dirasa memberatkan warga pulau.

Kapolres hadir didampingi Kasat Intelkam AKP Yafao N. Lase, S.I.P., Kasat Polair IPDA Polman I. Silitonga, http://A.Md., S.H., dan Kapolsek Pulau Pulau Batu IPDA Jannes Hutasoit, S.H. Turut hadir Lurah Pasar Pulau Tello, tokoh agama Islam dan Kristen, pengelola SPPG Merah Putih 15 Yayasan Kemala Bhayangkari, dan masyarakat Kepulauan Batu.

Dalam sambutannya, AKBP Alfian menegaskan Polri ingin dekat dengan rakyat, mendengar langsung, dan mencari solusi bersama.

Polri bukan hanya hadir ketika terjadi permasalahan atau gangguan keamanan. Kami juga ingin hadir di tengah tengah masyarakat untuk membangun komunikasi, menjalin silaturahmi, serta mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat, ujar AKBP Alfian Tri Permadi.

Isu narkoba menjadi keluhan paling keras dari warga. Masyarakat menilai peredaran narkoba di Kepulauan Batu sudah lama meresahkan dan mendukung penuh polisi memberantasnya hingga tuntas.

Kapolres menjawab tegas, pemberantasan narkoba adalah program prioritas Kapolda Sumatera Utara dan Polres Nias Selatan tidak akan mundur.

Kami sangat mengapresiasi dukungan masyarakat. Pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami mengajak masyarakat untuk bersama sama memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungannya, tegas Kapolres.

Warga juga mengeluhkan pelayanan SKCK yang mengharuskan mereka menyeberang ke Polres Nias Selatan di Teluk Dalam. Kasat Intelkam AKP Yafao N. Lase menjelaskan pelayanan SKCK kini sudah online, pencetakan tetap di Polres sesuai ketentuan, namun pengambilan bisa diwakilkan kepada keluarga atau kerabat di Teluk Dalam sehingga warga tidak perlu datang langsung.

Keluhan lain soal miras dan dugaan rokok ilegal di Pasar Pulau Tello langsung direspons Kapolres. Ia menegaskan persoalan itu akan ditindaklanjuti melalui Kapolsek Pulau Pulau Batu dan meminta warga segera melapor jika menemukan aktivitas meresahkan.

Pertemuan berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan. Warga mengapresiasi sikap Kapolres yang mau turun, mau duduk, dan mau mendengar langsung suara rakyat pulau.

Melalui kegiatan ini Polres Nias Selatan ingin membangun komunikasi yang semakin erat dan sinergi kuat dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kepulauan Batu.

Polri hadir, mendengar, dan bekerja bersama masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Tim /Humas Polres Nias Selatan

“Meski Tengah Efisiensi Anggaran, Kades Raja Barat Hendi Kodar Sukses Gerakkan Aksi Gotong Royong”

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in//PALI – 04 November 2026, Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Pemerintah Desa Raja Barat tidak lantas menghentikan langkah pembangunan dan pemeliharaan lingkungan desa. Di bawah komando Kepala Desa Hendi Kodar, warga Desa Raja Barat, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), justru membuktikan bahwa keterbatasan dana dapat disiasati dengan kekuatan kebersamaan dan kemanunggalan masyarakat.

Hal ini dibuktikan melalui realisasi nyata program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Dana Desa yang difokuskan pada aksi Pembersihan Drainase. Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga yang terlibat, tetapi juga sebagai pemicu untuk menghidupkan kembali roh kebudayaan luhur bangsa.

Jaga Warisan Gotong Royong hingga Anak Cucu, Dalam kesempatannya memimpin langsung jalannya kegiatan di lapangan, Kades Hendi Kodar menyerukan pesan emosional sekaligus membakar semangat kepada seluruh lapisan masyarakat yang hadir. Ia menegaskan pentingnya menjaga tradisi komunal ini di tengah gempuran zaman modern yang serba individualis.

“Budaya gotong royong ini adalah warisan nenek moyang kita yang paling berharga. Meski saat ini kita dihadapkan pada tantangan efisiensi, semangat kebersamaan ini tidak boleh ikut luntur. Gotong royong harus tetap kita jaga dan berjalan terus sampai kapan pun, lintas generasi,” seru Hendi Kodar di sela-sela memantau warga yang bergotong-royong.

Rawat Infrastruktur sebagai Wujud Rasa Memiliki, Selain memupuk kembali nilai sosial, aksi bersih-bersih ini berfokus langsung pada pemeliharaan infrastruktur vital desa. Saluran parit dan drainase yang tersebar di sepanjang wilayah pemukiman dikeruk dari endapan lumpur, tumpukan sampah, dan sumbatan rumput liar.

Hendi Kodar mengingatkan warga bahwa pembangunan infrastruktur yang sukses tidak hanya dinilai dari selesainya proyek fisik, melainkan dari bagaimana cara masyarakat setempat merawatnya setelah fasilitas tersebut berdiri.

“Pemerintah desa sudah berupaya membangun saluran drainase ini demi kenyamanan kita bersama. Sekarang tugas kita semua sebagai warga untuk selalu menjaga dan merawat drainase yang sudah dibangun ini. Jangan membuang sampah sembarangan dan pastikan alirannya lancar agar lingkungan kita bebas banjir serta terhindar dari berbagai penyakit,” tambahnya.

Langkah taktis yang diambil Pemerintah Desa Raja Barat ini menuai respons positif dari masyarakat setempat. Melalui skema PKTD dan penguatan aksi gotong royong, Desa Raja Barat membuktikan diri mampu mandiri menjaga keasrian, kebersihan, serta tata ruang desa yang rapi secara berkelanjutan.

DirUt PT Pos Indonesia Diminta Periksa Ramon Silaen, Anak Kandung Dipermalukan Saat Mengambil Uang Pensiun

Penulis
Benny Juniver
-
0
Pangururan, warta.in – Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) diminta segera memerintahkan pemeriksaan terhadap Ramon Silaen, Kepala Kantor Pos Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Permintaan ini muncul setelah penolakan pencairan uang pensiun OH Simarmata, SH, seorang pensiunan berusia 88 tahun, meskipun anak kandungnya telah mengantongi surat kuasa yang ditandatangani langsung oleh sang ayah.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 3 November 2026. Penolakan itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar hukum, prosedur administrasi, dan standar pelayanan Kantor Pos Pangururan.
OH Simarmata SH saat ini berada di Jakarta untuk menjalani pengobatan karena usianya telah mencapai 88 tahun. Agar hak pensiunnya tetap dapat diurus selama berada di luar Samosir, ia telah memberikan surat kuasa kepada anak perempuannya yang tinggal di Samosir. Surat kuasa tersebut secara khusus diberikan untuk mengambil uang pensiun bulan September, Oktober, November, dan Desember 2026 di Kantor Pos Pangururan. Surat kuasa ditandatangani langsung oleh OH Simarmata dan turut ditandatangani Lurah Pasar Pangururan.
Anak perempuan penerima kuasa juga memegang KTP asli dan kartu rekening Pos milik ayahnya. Bahkan, pencairan uang pensiun September dan Oktober 2026 sebelumnya berlangsung lancar menggunakan surat kuasa tersebut. Namun, ketika hendak mengambil pembayaran berikutnya pada Selasa, 3 November 2026, Kepala Kantor Pos Pangururan, Ramon Silaen, justru menolak pencairan.

Ditolak Karena Ada Pihak Mengaku Keluarga Menghubungi Kantor Pos Balige

Menurut keterangan anak perempuan penerima kuasa, Ramon Silaen menyampaikan bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai keluarga OH Simarmata SH menghubungi Kantor Pos Balige, yang disebut sebagai kantor atasannya. Orang tersebut bahkan telah menuduh dirinya memakan uang pensiun OH Simarmata. Ketika ditanyakan siapa nama orang yang menghubungi Kantor Pos Balige tersebut, Ramon Silaen hanya menjawab agar menghubungi pihak keluarga di Tangerang.
Jawaban tersebut justru menimbulkan pertanyaan serius: Siapa sebenarnya orang yang menghubungi Kantor Pos Balige? Apa kapasitas hukumnya? Apakah orang tersebut memiliki surat kuasa dari OH Simarmata SH? Apakah ada surat keberatan resmi atau dokumen pengadilan yang menjadi dasar permintaan penghentian pencairan?
Menurut keterangan keluarga, tidak ada surat pencabutan kuasa dari OH Simarmata yang diperlihatkan kepada penerima kuasa. Tidak ada pula dokumen yang ditunjukkan mengenai kewenangan pihak yang menghubungi Kantor Pos Balige untuk mengambil alih atau mengendalikan hak pensiun OH Simarmata SH

Anak Kandung Merasa Dipermalukan, Dokumen Lengkap

Anak perempuan penerima kuasa mengaku merasa dipermalukan atas penolakan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan orang luar, melainkan anak kandung OH Simarmata, SH yang sedang menjalankan amanah ayahnya karena sang ayah berada di Jakarta untuk berobat. Ia memiliki kelengkapan dokumen:
  • Surat Keterangan Ahli Waris
  • Akta kematian alm ibunya, RA Pasaribu
  • Surat nikah kedua orang tuanya
  • Surat keputusan pensiun asli atas nama OH Simarmata, SH
  • Surat kuasa yang ditandatangani langsung oleh OH Simarmata SH
  • KTP asli OH Simarmata SH
  • Kartu rekening Pos milik OH Simarmata SH
OH Simarmata SH bersama alm  istrinya memiliki lima orang anak. Uang pensiun itu merupakan hak pribadi OH Simarmata, bukan harta warisan yang sedang dibagikan, dan digunakan untuk biaya kebutuhan rumah.

Dasar Hukum: Surat Kuasa Sah Mengatur Dalam KUHPerdata

Pemberian kuasa diatur jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):
  • Pasal 1792 KUHPerdata: Pemberian kuasa adalah persetujuan ketika seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan atas namanya.
  • Pasal 1793 KUHPerdata: Pemberian kuasa dapat dilakukan melalui akta umum, tulisan di bawah tangan, sepucuk surat, bahkan secara lisan.
  • Pasal 1795 KUHPerdata: Pemberian kuasa dapat diberikan secara khusus untuk satu atau beberapa kepentingan tertentu.
Dengan demikian, sepanjang surat kuasa belum dicabut, tidak terdapat keadaan hukum yang mengakhirinya, serta persyaratan administrasi terpenuhi — surat kuasa tersebut tetap sah dan dapat dijalankan. Keberatan sepihak dari pihak lain tidak otomatis membatalkan surat kuasa yang diberikan langsung oleh pemilik hak.

Pengakuan Sebagai Keluarga Tidak Sama Dengan Kewenangan Pengampuan

 Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan pengampuan dalam KUHPerdata:
  • Pasal 433 KUHPerdata: Mengatur syarat orang dewasa yang dapat ditempatkan di bawah pengampuan.
  • Pasal 436 KUHPerdata: Permohonan pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri melalui putusan pengadilan.
Usia lanjut atau sedang berobat tidak dengan sendirinya menghilangkan kecakapan hukum seseorang. Pihak yang menghubungi Kantor Pos Balige tidak memiliki putusan pengampuan dari pengadilan atas OH Simarmata SH, sehingga tidak berhak membatalkan surat kuasa atau mengambil alih hak pensiun.

UU Pelayanan Publik: Petugas Dilarang Mempersulit Masyarakat

Penolakan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
  • Pasal 18: Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan berkualitas dan mengadukan pelaksana yang menyimpang dari standar.
  • Pasal 21: Standar pelayanan wajib mencakup dasar hukum, persyaratan, prosedur, serta penanganan pengaduan.
  • Pasal 34: Pelaksana pelayanan wajib bersikap adil, cermat, profesional, tidak mempersulit, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta tidak menyimpang dari prosedur.
  • Pasal 35: Terdapat pengawasan internal dan eksternal atas penyelenggaraan pelayanan publik.
  • Pasal 40: Masyarakat berhak mengadukan pelanggaran kepada penyelenggara maupun Ombudsman RI.
  • Pasal 47: Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan masyarakat.
PT Pos Indonesia memang berhak melakukan verifikasi, tetapi harus berdasarkan prosedur yang jelas, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada penundaan, alasannya wajib dijelaskan secara terbuka dan tertulis.

Direktur Utama PT Pos Diminta Perintahkan Pemeriksaan Menyeluruh

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), M. Iskandar Kunaefi — yang diangkat berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Nomor 343 Tahun 2026 dan SK.120/DI-DAM/DO/2026 tanggal 15 Juli 2026 — diminta segera memerintahkan pemeriksaan terhadap Ramon Silaen untuk menjawab hal-hal berikut:
  1. Apa dasar hukum dan administrasi penolakan pencairan pada 3 November 2026?
  2. Siapa pihak yang menghubungi Kantor Pos Balige dan atas dasar kewenangan apa?
  3. Apakah ada surat pencabutan kuasa, surat keberatan resmi, atau putusan pengadilan?
  4. Apakah Ramon Silaen telah menjalankan Standar Operasional Prosedur PT Pos Indonesia?
  5. Mengapa tidak diberikan penjelasan tertulis atas penolakan?
  6. Apakah ada ketentuan baru yang mengharuskan pembaruan surat kuasa padahal dua bulan sebelumnya berjalan lancar?
  7. Bagaimana memastikan hak pensiun OH Simarmata dapat dicairkan tanpa hambatan tidak berdasar?
Pemeriksaan wajib melibatkan pimpinan Kantor Pos Balige. Jika ditemukan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan, tindakan tegas sesuai peraturan perusahaan dan hukum harus diambil. Keluarga juga berhak mengajukan pengaduan resmi kepada PT Pos Indonesia maupun Ombudsman Republik Indonesia.

Jangan Biarkan Pensiunan 88 Tahun Dipersulit Mendapat Haknya

OH Simarmata SH adalah pensiunan berusia 88 tahun yang sedang berjuang menjalani pengobatan di Jakarta. Ia telah memberikan kuasa secara sah agar haknya tetap terpenuhi. Pelayanan publik tidak boleh didasarkan pada informasi sepihak dari orang yang belum jelas identitas dan kewenangannya.

Ini bukan sekadar soal uang pensiun — ini soal kepastian hukum, tanggung jawab pelayanan, dan penghormatan terhadap martabat warga negara lanjut usia. Direktur Utama PT Pos Indonesia diminta bertindak segera agar pensiunan ini tidak terus dipersulit memperoleh haknya sendiri (red)

Hak anak  dipertaruhkan,Dinas Pendidikan Surabaya didesak buka hasil pemeriksaan Tk seroja surabaya

Penulis
Kusmiati .
-
0

Warta.in||SURABAYA — Dugaan pemaksaan peserta didik TK Seroja untuk mengikuti perlombaan di luar kegiatan pembelajaran kembali memunculkan pertanyaan serius tentang arah pendidikan anak usia dini dan pengawasan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Jika benar anak-anak diwajibkan mengikuti perlombaan yang tidak selaras dengan ketentuan atau arahan pendidikan, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Pendidikan TK semestinya mengutamakan tumbuh kembang anak, pembelajaran yang sesuai usia, serta kegiatan yang mendidik—bukan tekanan untuk mengejar prestasi atau mengikuti agenda tertentu.

Publik pun berhak bertanya: apakah kegiatan perlombaan tersebut bersifat sukarela, atau justru ada unsur pemaksaan terhadap anak maupun orang tua? Apa dasar penyelenggaraannya, siapa yang menetapkan, dan apakah kegiatan itu telah dievaluasi oleh pengawas pendidikan?

Sorotan juga mengarah kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jika laporan dan keluhan terkait TK Seroja telah diterima, masyarakat membutuhkan penjelasan terbuka: apakah pemeriksaan sudah dilakukan secara menyeluruh, termasuk mencocokkan data pengurus yayasan, kepala sekolah, guru, serta kegiatan belajar dengan dokumen resmi dan kondisi nyata di lapangan?

Jangan sampai pengawasan hanya berhenti pada pemeriksaan administratif atau sekadar menerima keterangan sepihak. Dinas Pendidikan perlu menjelaskan hasil verifikasi, menindaklanjuti setiap temuan yang terbukti, dan memastikan hak anak untuk memperoleh pembelajaran yang aman serta sesuai tahap perkembangannya tetap menjadi prioritas.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya dituntut memberi jawaban yang jelas, bukan membiarkan pertanyaan publik menggantung. Apabila dugaan pelanggaran terbukti, tindakan harus dilakukan sesuai aturan. Namun, jika tudingan tidak benar, pihak sekolah dan dinas juga perlu menyampaikan klarifikasi berdasarkan dokumen dan fakta.

Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih perlu diverifikasi. TK Seroja, pengurus yayasan, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya berhak memberikan tanggapan. Redaksi membuka ruang hak jawab agar persoalan ini diuji secara berimbang, terang, dan bertanggung jawab.

(Bersambung)

Maksimalkan Pelayanan kepada Masyarakat Kapolsek Ngimbang Gelar Commanderwish Pagi di Wilayah Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Maksimalkan Pelayanan kepada Masyarakat Kapolsek Ngimbang Gelar Commanderwish Pagi di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Warta.In – Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. P, dalam rangka melayani masyarakat melalui kegiatan Commander Wish dipagi hari, dengan beberapa personel untuk hadir memberikan pelayanan di tengah masyarakat pada jam-jam sibuk pagi hari.

Kegiatan Commander Wish di pimpin langsung Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. K, bersama Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, dan personil Polsek Ngimbang Aiptu Djudi, Aiptu Deni, Aitu Suhadi dan Brigadir Deni

Sasaran di 2 Titik rawan kemacetan yaitu perempatan Pasar Ngimbang dan SMA Negeri 1 Ngimbang di Kecamatan Ngimbang pada Hari Rabu (04/11/2026) pukul 06.30 WIB

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K. S.I.K, menjelaskan “Bahwa Commander Wish Layanan Pagi merupakan program prioritas sekaligus kebijakan utama dari Kapolres Lamongan yang bertujuan menghadirkan personel Polri secara maksimal pada pagi hari untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat”.

Dalam pelaksanaannya, personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, di antaranya kawasan rawan kemacetan, penyeberangan anak sekolah, pasar atau pusat kegiatan ekonomi, serta kawasan perkantoran.jelasnya

Kehadiran personel di lokasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan keamanan, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memulai aktivitas dan di laporkan situasi Perempatan Pasar Ngimbang dan SMP Negeri 1 Ngimbang dalam keadaan lancar

Kapolsek Ngimbang menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel.

Program Commander Wish Layanan Pagi menjadi langkah awal dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang responsif, cepat, dan Presisi melalui kehadiran nyata anggota Polri di tengah masyarakat sejak pagi hari.

Kami harap pelayanan terhadap masyarakat harus lebih maksimal. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan kegiatan layanan pagi ini.” ujarnya.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan jadikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”pungkasnya ( roy)

Polsek Ngimbang Laksanakan Pengecekan Secara Rutin Barang Inventaris dan Kebersihan Mapolsek Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Laksanakan Pengecekan Secara Rutin Barang Inventaris dan Kebersihan Mapolsek Ngimbang

LAMONGAN// Warta. In – Dalam rangka kelancaran tugas dan menjaga kebersihan, Anggota Polsek Ngimbang melaksanakan pengecekan Inventaris dan pembersihan Mapolsek Ngimbang, Pada Hari Rabu (04/10/2026)pukul 08.00 wib

Kegiagan ini di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang
Aiptu Djudi, Aiptu Deny, Zaeni, Brigadir Bayu dan Brigadir Elbiyun

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K.S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, “Bahwa kegiatan ini dalam rangka untuk mengecek perlengkapan
Mapolsek Ngimbang antara lain ruang penjagaan, ruang pelayanan, kendaraan dinas dan cek senpi Polsek Ngimbang, ”

Sasaran untuk kesiap – siagaan tugas penjagaan, bersih – bersih mako, kendaran dan cek senpi ungkapnya.

Kami berharap dengan kesiap siagaan tugas penjagaan Polsek Ngimbang dapat dapat memperlancar pelayanan kepada Masyaralat dan wilayah Ngimbang tetap Aman dan Kondusif ( roy)

Dalam Upaya Menjaga Siskamtibmas Polsek Ngimbang Patroli Blue Lught di Wilayah Hukum Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Dalam Upaya Menjaga Siskamtibmas Polsek Ngimbang Patroli Blue Lught di Wilayah Hukum Ngimbang

LAMONGAN//Warta.In –Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) terus dilakukan jajaran Polsek Ngimbang. Kali ini, Personil Polsek Ngimbang Aiptu Suhadi dan Aipda Novan melaksanakan kegiatan sambang da Patroli Blue Light kewilayahan dengan menyambangi beberapa Obyek Vital yaitu di Jalan raya poros Jombang – Babat, SPBU Ngimbang,ATM BNI dan Ruko depan RSUD Ngimbang yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Ngimbang, Selasa (03/11/2026).

Dalam kegiatan Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana. S. Tr. K. S. I. K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono,,S.H, bahwa Personil Polsek Aiptu Suhadi dan Aipda Novan berdialog langsung dengan petugas satpam yang sedang bertugas. Suasana komunikasi berlangsung santai dan penuh keakraban. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sekaligus mengajak petugas keamanan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan di lingkungan kerja.

Ipda Istiono, S.H,mengimbau agar petugas satpam selalu memperhatikan situasi di sekitar lokasi, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keluar masuk orang maupun kendaraan, serta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan.

Menurutnya, menjaga keamanan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk petugas satuan pengamanan yang berada di garis terdepan dalam pengawasan lingkungan kerja.ujarnya

Melalui kegiatan sambang dan Patroli Blue Light tersebut, diharapkan terjalin komunikasi dan sinergi yang semakin baik antara kepolisian dengan Petugas dan Karyawan Tersebut

Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian untuk menciptakan situasi wilayah Ngimbang yang aman, tertib, dan kondusif, pungkasnya (Roy)

Respons Cepat Laporan 110, Polsek Sandubaya Amankan Sejumlah Pelajar Diduga Terlibat Tawuran

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Respons Cepat Laporan 110, Polsek Sandubaya Amankan Sejumlah Pelajar Diduga Terlibat Tawuran

Warta.in
Mataram, NTB – Merespons cepat laporan masyarakat melalui layanan darurat Call Center 110, personel piket fungsi Polsek Sandubaya bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa Cakranegara Selatan bergerak menindaklanjuti dugaan aksi tawuran pelajar di halaman belakang TK Negeri Model Mataram, Jalan Rahwana, Cakranegara, Kota Mataram, Selasa (03/11/2026).

Saat petugas tiba di lokasi, para pelajar yang diduga terlibat tawuran telah meninggalkan tempat kejadian. Namun, personel tidak langsung menghentikan pencarian dan melanjutkan patroli di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap aman.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Sejumlah pelajar yang diduga terlibat dalam aksi tersebut ditemukan di sebuah gang di belakang Kampus II Universitas Mataram. Mereka diduga berada di lokasi tersebut untuk menghindari petugas.

Selanjutnya, para pelajar beserta sepeda motor yang terparkir di gang tersebut diamankan ke Mapolsek Sandubaya untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan pembinaan.

Dari hasil pendataan awal, terdapat sekitar 22 pelajar SMP dan satu pelajar SMA yang diamankan. Setelah diketahui berasal dari salah satu SMP negeri di Kota Mataram, pihak kepolisian kemudian berkoordinasi dengan sekolah untuk bersama-sama melakukan pembinaan.

Kapolsek Sandubaya, AKP Novit Haru Prasetyo, S.Tr.K., S.I.K., membenarkan adanya sejumlah pelajar yang diamankan untuk diperiksa dan diberikan pembinaan karena diduga terlibat dalam aksi tawuran.

“Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya segerombolan pelajar di lokasi tersebut yang hendak melakukan tawuran. Begitu informasi kami terima, sejumlah piket fungsi langsung ke TKP dan mendapati mereka, para pelajar ini, yang diduga melakukan tawuran tersebut,” jelasnya.

Kapolsek menerangkan, pembinaan dilakukan oleh personel kepolisian dengan melibatkan pihak sekolah yang sengaja dipanggil ke Mapolsek Sandubaya. Langkah ini dilakukan agar pihak sekolah mengetahui kejadian tersebut sekaligus turut bertanggung jawab dalam mengawasi dan membina para siswanya.

“Kami juga datangkan pihak sekolah untuk melakukan pembinaan di Polsek, termasuk menandatangani surat pernyataan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ungkapnya.

Kapolsek juga mengingatkan bahwa pencegahan kenakalan remaja, khususnya aksi tawuran, membutuhkan peran aktif keluarga dan lingkungan pendidikan. Karena itu, ia berharap para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak-anaknya.

Menurutnya, kepedulian serta pengawasan keluarga sangat penting agar anak-anak tidak terjerumus dalam tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Respons cepat terhadap laporan masyarakat melalui layanan 110 ini menjadi bagian dari upaya Polsek Sandubaya dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, sekaligus mencegah aksi tawuran pelajar berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.(sr/hpm)

123...1,684Halaman 1 dari 1,684