*BELUM ADA KEPASTIAN ANGGARAN:DINAS PUPR MUKOMUKO — JALAN PONDOK LAMA SUDAH DIUSULKAN KE APBD 2027*

Mukomuko, 11 November 2026 — Menyusul bergulirnya pemberitaan baik di media lokal maupun nasional terkait keresahan masyarakat Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko akhirnya memberikan penjelasan resmi kepada awak media. Pemberitaan yang telah viral beberapa hari ini menyoroti keluhan warga yang menyebutkan usulan perbaikan Jalan Pondok Lama telah diajarkan ke forum Musrenbang selama enam tahun berturut-turut, sekaligus kekecewaan masyarakat yang menilai jalan tersebut belum tersentuh perbaikan sejak tahun 2014 hingga saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, S.T., M.T., memberikan keterangan tegas dan transparan di hadapan awak media:

“Kami telah mencermati laporan pengaduan dari perwakilan masyarakat Desa Lubuk Sanai. Perlu kami sampaikan secara terbuka bahwa kami sebagai Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko telah mengusulkan perbaikan Jalan Pondok Lama dan usulan tersebut telah masuk ke dalam Rencana Kerja Anggaran (Renja) APBD Tahun Anggaran 2027. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian apakah anggaran tersebut akan tersedia atau tidak.”

Apriansyah menjelaskan lebih lanjut bahwa usulan tersebut telah sampai pada tahap pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Mukomuko. Kendati demikian, pihaknya belum dapat memastikan hasil akhir dari pembahasan tersebut:

“Sebab kami dari Dinas PUPR tidak dilibatkan secara langsung pada saat pembahasan di tahap tersebut berlangsung, sehingga kami belum mengetahui dengan pasti kepastian mengenai pengajuan Jalan Pondok Lama Desa Lubuk Sanai untuk tahun 2027 ini. Bukan berarti kami tidak mengajukannya — kami sudah ajukan. Namun terealisasi atau tidaknya untuk tahun 2027, sampai saat ini kami belum bisa memastikan.”

PENJELASAN INI JAWAB PERTANYAAN MASYARAKAT, NAMUN MEMUNCULKAN PERTANYAAN BARU

Pernyataan resmi ini setidaknya menjawab satu hal penting yang selama ini menjadi keresahan masyarakat: usulan mereka tidak hilang begitu saja, dan Dinas PUPR telah mengakomodasinya dalam usulan anggaran tahun berikutnya. Namun di saat yang sama, penjelasan ini juga memunculkan pertanyaan yang tidak kalah penting:

Jika usulan sudah masuk pembahasan TAPD dan Banggar DPRD, mengapa belum ada kepastian? Mengapa instansi pengusul pun tidak dilibatkan dan tidak mengetahui hasil pembahasan? Dan yang terpenting — apakah enam tahun penantian masyarakat harus diperpanjang lagi menunggu kepastian yang belum terjawab di tahun 2027?

Masyarakat berhak mengetahui secara jelas dan terbuka: di tahap mana kendala sebenarnya berada? Di meja siapa prioritas ini tertunda? Dan kapan keputusan akhir akan disampaikan kepada publik secara transparan?

HARAPAN MASYARAKAT: KEPASTIAN, BUKAN HANYA JANJI

Penjelasan dari Dinas PUPR ini patut diapresiasi sebagai langkah keterbukaan informasi. Namun bagi warga Desa Lubuk Sanai, yang paling dinantikan bukanlah status di atas kertas, melainkan kepastian kapan aspal akan benar-benar terhampar di jalan yang mereka lalui setiap hari.

Enam tahun bukan waktu yang singkat. Usulan sudah ada, rencana sudah ada. Kini yang ditunggu masyarakat hanyalah satu hal sederhana: keputusan yang tegas, anggaran yang jelas, dan pelaksanaan yang nyata di lapangan. Semoga penjelasan ini menjadi awal jalan keluar, bukan alasan untuk menunda lagi.

Mata masyarakat masih terbuka. Awaiting kepastian.

(Redaksi / HD)

*DINAS PUPR MUKOMUKO — JALAN PONDOK LAMA SUDAH DIUSULKAN KE APBD 2027, NAMUN BELUM ADA KEPASTIAN ANGGARAN*

Mukomuko, 11 November 2026 — Menyusul bergulirnya pemberitaan baik di media lokal maupun nasional terkait keresahan masyarakat Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko akhirnya memberikan penjelasan resmi kepada awak media. Pemberitaan yang telah viral beberapa hari ini menyoroti keluhan warga yang menyebutkan usulan perbaikan Jalan Pondok Lama telah diajarkan ke forum Musrenbang selama enam tahun berturut-turut, sekaligus kekecewaan masyarakat yang menilai jalan tersebut belum tersentuh perbaikan sejak tahun 2014 hingga saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, S.T., M.T., memberikan keterangan tegas dan transparan di hadapan awak media:

“Kami telah mencermati laporan pengaduan dari perwakilan masyarakat Desa Lubuk Sanai. Perlu kami sampaikan secara terbuka bahwa kami sebagai Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko telah mengusulkan perbaikan Jalan Pondok Lama dan usulan tersebut telah masuk ke dalam Rencana Kerja Anggaran (Renja) APBD Tahun Anggaran 2027. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian apakah anggaran tersebut akan tersedia atau tidak.”

Apriansyah menjelaskan lebih lanjut bahwa usulan tersebut telah sampai pada tahap pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Mukomuko. Kendati demikian, pihaknya belum dapat memastikan hasil akhir dari pembahasan tersebut:

“Sebab kami dari Dinas PUPR tidak dilibatkan secara langsung pada saat pembahasan di tahap tersebut berlangsung, sehingga kami belum mengetahui dengan pasti kepastian mengenai pengajuan Jalan Pondok Lama Desa Lubuk Sanai untuk tahun 2027 ini. Bukan berarti kami tidak mengajukannya — kami sudah ajukan. Namun terealisasi atau tidaknya untuk tahun 2027, sampai saat ini kami belum bisa memastikan.”

PENJELASAN INI JAWAB PERTANYAAN MASYARAKAT, NAMUN MEMUNCULKAN PERTANYAAN BARU

Pernyataan resmi ini setidaknya menjawab satu hal penting yang selama ini menjadi keresahan masyarakat: usulan mereka tidak hilang begitu saja, dan Dinas PUPR telah mengakomodasinya dalam usulan anggaran tahun berikutnya. Namun di saat yang sama, penjelasan ini juga memunculkan pertanyaan yang tidak kalah penting:

Jika usulan sudah masuk pembahasan TAPD dan Banggar DPRD, mengapa belum ada kepastian? Mengapa instansi pengusul pun tidak dilibatkan dan tidak mengetahui hasil pembahasan? Dan yang terpenting — apakah enam tahun penantian masyarakat harus diperpanjang lagi menunggu kepastian yang belum terjawab di tahun 2027?

Masyarakat berhak mengetahui secara jelas dan terbuka: di tahap mana kendala sebenarnya berada? Di meja siapa prioritas ini tertunda? Dan kapan keputusan akhir akan disampaikan kepada publik secara transparan?

HARAPAN MASYARAKAT: KEPASTIAN, BUKAN HANYA JANJI

Penjelasan dari Dinas PUPR ini patut diapresiasi sebagai langkah keterbukaan informasi. Namun bagi warga Desa Lubuk Sanai, yang paling dinantikan bukanlah status di atas kertas, melainkan kepastian kapan aspal akan benar-benar terhampar di jalan yang mereka lalui setiap hari.

Enam tahun bukan waktu yang singkat. Usulan sudah ada, rencana sudah ada. Kini yang ditunggu masyarakat hanyalah satu hal sederhana: keputusan yang tegas, anggaran yang jelas, dan pelaksanaan yang nyata di lapangan. Semoga penjelasan ini menjadi awal jalan keluar, bukan alasan untuk menunda lagi.

Mata masyarakat masih terbuka. Awaiting kepastian.

(Redaksi / HD)

*JALAN PONDOK LAMA SEOLAH DIANAK TIRIKAN: KEGERAMAN WARGA LUBUK SANAI MELETUS, 12 TAHUN TAK TERSENTUH PEMBANGUNAN*

Mukomuko, 10 November 2026 — Kegeraman yang terpendam selama belasan tahun akhirnya meletus. Suara kegelisahan yang selama ini tertahan di kedalaman hati masyarakat Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, kini bergulir keluar dengan lantang dan jujur. Persoalan pemerataan pembangunan yang terasa tidak adil di Jalan Pondok Lama bukan lagi sekadar keluhan biasa. Ia telah menjadi luka mendalam yang terbuka lebar, menuntut dijawab dengan kejujuran dan tindakan nyata.

Di hadapan awak media dan Direktur Rumus Institut, Rusman Azwardi, S.P, seorang tokoh masyarakat yang memilih sementara waktu tetap menjaga privasi menyampaikan isi hatinya dengan ketus namun tetap berlandaskan kesantunan yang tinggi. Suaranya tenang namun menembus lantang, mencerminkan kekecewaan yang tidak lagi bisa dibendung:

“Ada apa dengan Jalan Pondok Lama ini? Desa tua ini telah melahirkan banyak generasi yang berkarya di mana-mana. Namun anehnya, justru kampung halaman kami seakan dianak tirikan oleh Pemerintah Daerah Mukomuko. Gang-gang kecil di desa-desa lain, bahkan di wilayah eks Tran Tran Satuan Pemukiman lainnya, semuanya diperhatikan, diaspal, dan tertata rapi. Sementara Jalan Pondok Lama ini? Sejak tahun 2014 hingga hari ini, tidak tersentuh sedikit pun. Apakah kehadiran kami di peta pembangunan daerah ini memang belum dianggap penting? Atau suara kami memang terlalu kecil untuk didengar?”

Dengan harapan yang tulus namun sarat penegasan, tokoh masyarakat tersebut menutup pernyataannya:

“Tolong sampaikan dan fasilitasilah jeritan ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta keadilan yang sesungguhnya. Bahwa kami juga bagian dari Mukomuko. Bahwa kami juga warga yang berhak melintas dengan aman di tanah kelahiran kami sendiri.”

REFLEKSI DAN SENTILAN TEGAS UNTUK PEMERINTAH DAERAH MUKOMUKO

Kritik ini bukanlah kebencian, melainkan cermin jujur dari apa yang dirasakan rakyat di sudut kabupaten ini. Pembangunan yang adil tidak boleh hanya terlihat dari jalan-jalan utama yang dilewati pejabat, atau di desa-desa yang kebetulan menjadi pusat perhatian. Pembangunan yang bermakna adalah ketika setiap jengkal jalan yang dilalui rakyat — dari yang terbesar hingga yang terkecil — mendapat perhatian yang setimpal dengan kebutuhan warga yang tinggal di sana.

Jika gang kecil di tempat lain sudah teraspal rapi, sedangkan jalan utama pemukiman yang dilalui ratusan jiwa setiap harinya belum tersentuh perbaikan selama belasan tahun, maka inilah saatnya Pemerintah Daerah Mukomuko berani melihat ke sekeliling. Mungkin ada yang terlewat. Mungkin ada yang belum disentuh rencana. Namun biarlah ketidakadilan ini tidak berlarut-larut menjadi kebiasaan.

Jalan Pondok Lama tidak meminta kemewahan. Ia hanya menuntut satu hal sederhana: diperhatikan, diperbaiki, dan diakui keberadaannya sebagai bagian yang sah dari pembangunan Kabupaten Mukomuko. Karena rakyat yang tinggal di sana telah menunggu terlalu lama — sejak tahun 2014. Sudah 12 tahun waktu yang seharusnya cukup panjang untuk membuktikan bahwa keadilan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh warga, tanpa terkecuali.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengarkanlah. Rakyat tidak butuh janji yang indah, mereka butuh jalan yang nyata. Jangan biarkan Desa Lubuk Sanai terus merasa seperti anak yang dilupakan. Karena di mana pun letaknya, di situlah bagian dari Mukomuko. Dan di sanalah warga yang sama-sama membayar pajak, sama-sama berharap, dan sama-sama berhak hidup aman di tanahnya sendiri.

(Redaksi / HD)