Masuk
27.9 C
Jakarta
Jumat, Mei 15, 2026
Masuk
type here...
Beranda blog

Kabupaten Mukomuko Sukses Kantongi Alokasi Dana Inpres Irigasi Senilai Rp80 Miliar

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

Perjuangan Tak Kenal Lelah Choirul Huda–Rahmadi AB Berbuah Hasil Gemilang,

Kabupaten Mukomuko Sukses Kantongi Alokasi Dana Inpres Irigasi Senilai Rp80 Miliar

Mukomuko, Warta.in – Harapan besar yang telah lama digantungkan oleh ribuan petani di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko, serta cita-cita luhur untuk memajukan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah tersebut, akhirnya menemukan titik terang yang sangat menggembirakan dan membanggakan. Perjuangan panjang, kerja keras tanpa henti, serta keseriusan penuh yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko di bawah kepemimpinan dinamis, sinergis, dan visioner Bupati Choirul Huda beriringan dengan Wakil Bupati Rahmadi AB, kini membuahkan hasil yang sangat manis dan membanggakan. Hal ini terwujud secara nyata setelah pemerintah pusat memberikan persetujuan dan mengalokasikan anggaran besar melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Bidang Irigasi, dengan nilai fantastis mencapai Rp80 miliar, yang dikhususkan sepenuhnya untuk mendukung, memperkuat, dan memajukan ketahanan pangan serta pembangunan infrastruktur pertanian di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Besaran alokasi anggaran yang luar biasa besar dan signifikan ini menjadi bukti nyata, sah, dan tak terbantahkan, bahwa segala upaya keras, lobi intensif, koordinasi berjenjang, serta komitmen tinggi yang terus-menerus dilakukan dan diperjuangkan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Mukomuko guna mengangkat harkat sektor pertanian daerah, telah mendapat perhatian serius, apresiasi, dan kepercayaan penuh dari pemerintah pusat. Dana besar yang berasal dari program prioritas nasional ini nantinya akan difokuskan penggunaannya sepenuhnya untuk memperbaiki, merevitalisasi, memperkuat, serta memperluas jaringan irigasi utama dan jaringan irigasi tersier yang ada di berbagai wilayah kecamatan dan desa. Langkah strategis ini ditujukan secara mutlak untuk memastikan ketersediaan air yang cukup, merata, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong peningkatan produktivitas pertanian masyarakat secara drastis, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mengamankan pasokan pangan daerah maupun nasional.

Keberhasilan Kabupaten Mukomuko dalam mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp80 miliar ini dinilai sebagai sebuah capaian yang sangat strategis, prestisius, dan membanggakan, terlebih lagi diperoleh di tengah berbagai tantangan besar, keterbatasan, serta kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan secara nasional. Di saat banyak daerah harus bersaing ketat dan berjuang keras untuk mendapatkan perhatian pusat, keberhasilan ini menjadi tanda pengakuan atas kesiapan dan kinerja Mukomuko. Keberhasilan ini juga menegaskan posisi vital irigasi sebagai urat nadi kehidupan pertanian, yang menjadi sumber penghidupan bagi ribuan hektare lahan persawahan yang ada di wilayah kabupaten ini, serta menjadi tulang punggung utama perekonomian dan sumber penghasilan terbesar bagi mayoritas masyarakat Mukomuko. Tanpa sistem irigasi yang andal, modern, dan terpelihara baik, mustahil pertanian dapat berjalan maksimal, dan hal inilah yang menjadi fokus utama perhatian pemerintah daerah sejak awal menjabat.

Komitmen kuat, konsistensi tinggi, serta keteguhan hati pemerintahan yang dipimpin oleh pasangan Choirul Huda dan Rahmadi AB dalam memajukan, membela, dan membesarkan sektor pangan serta pertanian memang terlihat nyata, jelas, dan tak terelakkan sejak hari pertama pelantikan. Dalam berbagai kesempatan, forum, dan pertemuan strategis, pemerintahan ini terus mendorong, memfasilitasi, dan memperkuat pengembangan produksi pertanian melalui berbagai kebijakan pro-rakyat. Mulai dari penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang memadai, penyaluran bibit unggul berkualitas tinggi, menjamin ketersediaan pupuk tepat waktu dan tepat jumlah, hingga memberikan pendampingan teknis serta pelatihan berkelanjutan kepada kelompok-kelompok tani agar semakin mandiri, berilmu, dan berdaya saing.

Belum lama ini, suasana sukacita dan semangat baru pun terpancar jelas saat pelaksanaan panen raya yang berlangsung meriah di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang. Momen bersejarah tersebut menjadi simbol nyata, bukti keberhasilan, serta lambang optimisme baru yang semakin tumbuh subur terkait masa depan ketahanan pangan Kabupaten Mukomuko. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah secara tegas menegaskan pemahaman mendasar dan pandangan jauh ke depan, bahwa sektor pertanian bukanlah sekadar urusan soal produksi beras, menanam, atau memanen hasil bumi semata. Lebih dari itu, sektor ini dipandang sebagai pilar utama yang kokoh dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, menjamin ketersediaan pangan, serta menentukan arah, wajah, dan masa depan kemajuan daerah tercinta ini.

Masuknya alokasi dana Inpres irigasi senilai puluhan triliun rupiah ini diperkirakan akan menjadi pendorong utama yang sangat dahsyat dalam mempercepat pencapaian berbagai target pembangunan pertanian yang telah ditetapkan. Di antaranya adalah percepatan peningkatan indeks pertanaman, perluasan areal tanam, serta peningkatan kualitas dan kuantitas produktivitas sawah di seluruh penjuru Mukomuko. Dengan perbaikan dan modernisasi jaringan irigasi yang semakin baik, tertata, dan terjaga mutunya, maka peluang serta kesempatan bagi para petani untuk meningkatkan frekuensi musim tanam—mulai dari satu kali panen setahun, meningkat menjadi dua kali, bahkan hingga tiga kali panen dalam satu tahun—semakin terbuka lebar, pasti, dan sangat menjanjikan keuntungan berlipat ganda bagi masyarakat.

Langkah besar, strategis, dan berani yang diambil oleh pemerintahan Choirul Huda dan Rahmadi AB ini sekaligus semakin mempertegas, mengokohkan, dan mengangkat nama baik Kabupaten Mukomuko sebagai salah satu daerah yang sangat potensial, andal, dan berperan sentral sebagai penyangga utama ketahanan pangan di wilayah Provinsi Bengkulu. Di bawah arahan, bimbingan, dan kepemimpinan yang tegas, berwibawa, serta penuh semangat kerja keras ini, pembangunan pertanian kini tidak lagi sekadar menjadi janji manis di atas kertas, wacana, atau rencana indah semata, melainkan telah berubah wujud menjadi kenyataan nyata, karya agung, dan hasil manfaat besar yang dapat dirasakan, dinikmati, serta dibanggakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Mukomuko demi kesejahteraan bersama.

(TIM REDAKSI)

*Sinergi Pejuang Kedaulatan: Membedah Pertemuan Wilson Lalengke dengan Forum Kader Bela Negara*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Sinergi Pejuang Kedaulatan: Membedah Pertemuan Wilson Lalengke dengan Forum Kader Bela Negara*

Jakarta – Di tengah hiruk-pikuk dinamika global yang kian tak menentu, sebuah momentum sakral terjadi di kediaman Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, pada Rabu, 13 Mei 2026. Hari itu, aktivis hak asasi manusia internasional ini menerima kunjungan tim Forum Kader Bela Negara (FKBN) yang dipimpin oleh Bung Angga.

Pertemuan yang difasilitasi oleh anggota FKBN, Wardiyansyah, ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan sebuah konvergensi pemikiran antara dua elemen penting bangsa. Dalam sambutannya, Wilson Lalengke menyampaikan apresiasi mendalam atas kunjungan FKBN. Ia menilai bahwa pertemuan ini adalah bukti nyata bahwa semangat menjaga negara tidak pernah padam.

“Saya sangat menghargai kunjungan ini. Semoga menjadi langkah awal yang signifikan dalam membangun sinergi antara dua pejuang kebebasan. Kita harus bersatu, saling melengkapi, dan bersama-sama melahirkan karya yang bermanfaat bagi bangsa,” tegas Wilson Lalengke kepada para sahabat dari FKBN yang mengunjunginya.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan yang menyelimuti pertemuan tersebut menjadi simbol nyata dari persatuan nasional. Kehadiran FKBN di kediaman Wilson Lalengke menandai awal dari sebuah langkah kolaborasi strategis yang berorientasi pada ketahanan nasional, kemanusiaan, dan kejayaan Indonesia. Ketum PPWI itu berharap kerja sama ini dapat melahirkan program-program konkret yang menyentuh masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air di setiap lapisan bangsa.

*Filsafat Kebangsaan: Persatuan dalam Aksi Nyata*

Wilson Lalengke menyambut rombongan dengan penuh penghormatan, memandang kehadiran mereka sebagai manifestasi dari semangat cinta tanah air yang tak pernah padam. Dalam sambutannya, beliau menekankan betapa pentingnya pertemuan ini sebagai fondasi bagi karya-karya produktif di masa depan, menjadi tonggak sejarah baru dalam membangun kerja sama sinergis antara para pejuang kemerdekaan dan keadilan demi masyarakat dan negara.

Harapan ini selaras dengan esensi Pancasila, khususnya sila ketiga, “Persatuan Indonesia”. Dalam filsafat Pancasila, persatuan bukanlah sekadar kata benda, melainkan kata kerja (gotong royong) yang menuntut aksi kolektif untuk melindungi tumpah darah Indonesia.

*Tanggung Jawab dan Ketahanan Nasional*

Pertemuan antara seorang aktivis HAM dan kader bela negara mencerminkan dialektika filosofis yang menarik. Di satu sisi, Wilson Lalengke membawa perspektif perlindungan hak individu, sementara FKBN membawa perspektif kewajiban kolektif terhadap negara.

Hal ini mengingatkan kita pada pemikiran Jean-Jacques Rousseau mengenai Kontrak Sosial. Rousseau berpendapat bahwa kebebasan sejati hanya dapat dicapai ketika individu bersatu untuk membentuk kemauan umum (volonté générale) demi kebaikan bersama. Dalam konteks ini, bela negara bukanlah pengekangan kebebasan, melainkan cara untuk menjamin agar kebebasan tersebut dapat terus eksis di bawah naungan negara yang berdaulat.

Senada dengan itu, filsuf Immanuel Kant menekankan pentingnya tugas atau kewajiban (deon). Bagi Kant, bertindak demi tugas adalah bentuk tertinggi dari moralitas. Kader bela negara yang bergerak atas dasar kewajiban moral untuk menjaga kedaulatan bangsa adalah manifestasi dari manusia yang beradab dan bertanggung jawab.

Sebagai alumni Lemhannas, Wilson Lalengke memahami betul bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui ketahanan ideologi, sosial, dan budaya. Pandangan beliau yang komprehensif memberikan warna tersendiri dalam diskusi tersebut. Beliau mampu menjembatani antara kebutuhan akan perlindungan HAM dengan kebutuhan strategis negara untuk tetap kokoh menghadapi ancaman internal maupun eksternal.

Filsuf Yunani kuno, Plato, dalam karyanya The Republic, menekankan bahwa sebuah negara yang ideal membutuhkan para “penjaga” (guardians) yang memiliki keberanian sekaligus kebijaksanaan. Kolaborasi antara Wilson Lalengke dan FKBN menunjukkan upaya untuk melahirkan para penjaga modern yang tidak hanya berani secara fisik, tetapi juga bijaksana secara intelektual dalam membela kepentingan nasional di kancah global.

*Menuju Indonesia Emas: Sinergi Tanpa Batas*

Angga, selaku pemimpin rombongan FKBN, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wilson Lalengke. Ia menilai bahwa pemikiran dan pengalaman Wilson adalah aset berharga yang dapat memperkuat gerakan kebangsaan di seluruh daerah. Kunjungan ini adalah langkah konkret untuk menyatukan visi dan memperkuat jaringan persaudaraan yang melampaui sekat-sekat sektoral.

Filsuf Aristoteles pernah mengatakan bahwa “Manusia pada alamnya adalah makhluk sosial (Zoon Politikon)”. Oleh karena itu, sinergi adalah keniscayaan. Kekuatan individu yang terfragmentasi tidak akan pernah menandingi kekuatan kolektif yang terorganisir dengan visi yang jelas.

Pertemuan tersebut ditutup dengan sebuah janji suci untuk menerjemahkan gagasan menjadi aksi. Komitmen untuk saling mendukung dalam pengabdian kepada negara telah diletakkan. Kini, kedua belah pihak bersiap untuk melahirkan karya-karya agung yang akan menjadi bukti bahwa cinta tanah air, bila dikelola dengan kecerdasan dan integritas, akan mampu membawa Indonesia menuju kejayaan yang berkeadilan dan sejahtera.

Sinergi ini adalah pohon kebaikan yang baru saja ditanam. Dengan perawatan yang konsisten, ia akan tumbuh menjadi pelindung yang rindang bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa. (WAR/Red)

*Tragedi Inovator di Pusaran Kekuasaan: Menggugat State-Crime terhadap Nadiem Makarim*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Tragedi Inovator di Pusaran Kekuasaan: Menggugat State-Crime terhadap Nadiem Makarim*

Jakarta – Sejarah politik Indonesia sering kali memperlihatkan pola yang repetitif: individu yang datang dengan semangat disrupsi dan pembaruan sering kali berakhir di meja hijau setelah masa jabatannya usai. Fenomena terbaru yang menjadi sorotan publik adalah dugaan kriminalisasi terhadap Nadiem Makarim, sang pendiri Gojek yang sempat menduduki kursi Mendikbudristek. Kasus yang menyeret namanya, baik terkait kebijakan kementerian maupun keterkaitannya dengan entitas bisnis masa lalunya, kini dipandang oleh banyak pihak bukan sekadar penegakan hukum murni, melainkan sebuah “State Crime” atau kejahatan negara yang terstruktur.

Nadiem Makarim datang ke birokrasi dengan konsep “Merdeka Belajar” yang mendobrak pakem lama. Namun, langkah-langkah transformatif tersebut kerap berbenturan dengan kepentingan kelompok status quo yang telah mapan di dalam birokrasi pendidikan. Ketika seorang inovator masuk ke dalam sistem yang kaku, gesekan tidak hanya terjadi pada level kebijakan, tetapi juga pada level hukum.

Dugaan kriminalisasi ini muncul saat celah-celah administratif mulai dicari dan dibesar-besarkan untuk menjadi delik pidana. Fenomena ini mengingatkan publik pada kasus Labora Sitorus satu dekade silam, di mana seorang anggota polisi dengan kreativitas bisnis yang tinggi akhirnya dihancurkan oleh mesin negara dengan tuduhan yang dinilai banyak pihak sangat dipaksakan.

*Kejahatan Negara terhadap Anak Bangsa*

Aktivis HAM internasional, Wilson Lalengke, memberikan pernyataan yang sangat tajam terkait situasi ini. Menurutnya, negara sering kali gagal melindungi putra-putri terbaiknya yang telah memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi digital dan pendidikan.

“Apa yang kita saksikan hari ini adalah indikasi kuat terjadinya kejahatan negara (state crime) terhadap Nadiem Makarim. Sangat ironis, seorang pengusaha transportasi online yang sukses membawa nama Indonesia ke panggung dunia, kini justru diburu dengan cara-cara yang mengingatkan kita pada nasib Labora Sitorus. Ini adalah pola pembunuhan karakter dan penghancuran aset bangsa melalui tangan penegak hukum yang disetir oleh kepentingan politik tertentu,” tegas Wilson Lalengke, Kamis, 14 Mei 2026.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menambahkan bahwa jika negara terus-menerus memanen “anak-anaknya” sendiri dengan cara kriminalisasi, maka tidak akan ada lagi orang pintar dan inovatif yang mau mengabdi pada birokrasi. “Jangan sampai hukum menjadi alat pemuas dahaga kekuasaan bagi mereka yang terganggu oleh perubahan. Jika Nadiem benar-benar dikriminalisasi, maka ini adalah lonceng kematian bagi inovasi di tanah air,” tambah pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Waga Indonesia (PPWI) itu.

*Hukum Rimba dalam Jubah Hukum*

Secara filosofis, kasus ini mencerminkan apa yang disebut oleh Michel Foucault (1926-1984) sebagai “Discipline and Punish”. Negara menggunakan instrumen hukum bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk mendisiplinkan individu yang dianggap “menyimpang” dari norma birokrasi yang ada. Nadiem, dengan segala pemikiran teknokratisnya, adalah anomali bagi sistem yang konservatif.

Filsuf Jerman, Gustav Radbruch (1878-1949), pernah mengemukakan tentang “Ketidakadilan yang Sah” (Statutory Lawlessness). Ia memperingatkan bahwa ada kalanya undang-undang diterapkan secara formal benar, namun secara substantif merupakan ketidakadilan yang sangat nyata. Jika penegakan hukum terhadap Nadiem hanya berfokus pada kesalahan administratif yang dicari-cari tanpa melihat itikad baik dalam transformasi pendidikan, maka hukum tersebut telah kehilangan ruh keadilannya.

Selain itu, pemikiran Thomas Hobbes (1588-1679) mengenai Leviathan juga relevan. Negara (Leviathan) memiliki kekuatan absolut untuk menelan siapa pun. Namun, Hobbes juga menekankan bahwa tujuan negara adalah untuk keamanan warga negara. Ketika negara justru menjadi ancaman bagi warga negaranya yang berprestasi, maka terjadi kerusakan pada “Kontrak Sosial” yang menjadi fondasi berdirinya bangsa ini.

Dugaan kriminalisasi ini juga memperlihatkan sisi gelap dari Power Tendency – kecenderungan kekuasaan untuk korup. Dalam kacamata John Dalberg-Acton (1834-1902), “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Korupsi di sini tidak selalu berarti uang, tetapi korupsi fungsi penegakan hukum untuk tujuan eliminasi lawan politik.

Indonesia seharusnya belajar dari masa lalu. Penghancuran tokoh-tokoh potensial melalui jalur hukum hanya akan meninggalkan luka sejarah dan ketakutan bagi generasi mendatang. Nadiem Makarim, terlepas dari segala kontroversi kebijakannya, adalah simbol dari keberanian anak muda Indonesia untuk mendobrak batas. Menghukum inovasi dengan kriminalisasi adalah langkah mundur yang sangat jauh bagi demokrasi kita.

*Menanti Kejernihan Nurani Penegak Hukum*

Publik kini menunggu, apakah institusi penegak hukum akan tetap menjadi alat penindas bagi penguasa, ataukah mereka mampu berdiri tegak sebagai benteng keadilan. Jika dugaan kriminalisasi ini terbukti benar, maka narasi “Indonesia Emas” hanya akan menjadi slogan kosong di atas tumpukan mayat-mayat karier putra bangsa yang dihancurkan oleh negaranya sendiri.

Pemerintah saat ini harus memastikan bahwa tidak ada pesanan politik dalam setiap pengusutan kasus hukum. Keadilan harus tegak lurus, bukan meliuk-liuk mengikuti arah angin kepentingan. Nadiem Makarim berhak atas proses hukum yang adil, transparan, dan bebas dari intimidasi “kejahatan negara” sebagaimana yang pernah menimpa para pendahulunya. (TIM/Red)

*Surat Terbuka kepada Presiden Republik Indonesia*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Surat Terbuka kepada Presiden Republik Indonesia*

Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Jakarta
Perihal: Mohon Perlindungan – Guru di Papua Selatan Jadi Korban SK Bupati Cacat Hukum, TPG Rp70 Juta Dirampas, PGRI Daerah Bungkam

*Dengan hormat Bapak Presiden,*

Saya, Arnol Lamera, S.Pd, Gr. NIP 19831002200919001, Guru SD Negeri 1 Obaa, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, menulis surat ini dari tanah Mappi yang Bapak cintai.
Bapak Presiden, saya sedang dirampas hak saya oleh SK Bupati yang bertentangan dengan undang-undang.

Kronologi Singkat

1. 1 April 2025: Bupati Mappi menerbitkan SK No. 800.1.3.1/38/BUP/VI/2025. Saya, guru bersertifikat, dimutasi ke Satpol PP tanpa uji kompetensi dan tanpa izin BKN. Hal ini melanggar PP 17/2020 Pasal 190.

2. Akibatnya, Tunjangan Profesi Guru (TPG) saya sebesar ±Rp70.000.000 tidak cair sejak April 2025. Sertifikat Guru SD tidak linier dengan Satpol PP. Negara dirugikan.

3. 4 Mei 2026: Saya meminta perlindungan kepada Ketua PGRI Mappi, Dr. Maria Goreti Letsoin, M.Pd. Beliau menolak menandatangani Surat Pernyataan saya. Beliau merangkap jabatan sebagai Plt. Sekda dan Plt. Kadis Pendidikan. Beliau menyuruh saya “ikut SK Bupati saja.”

4. Saya diintimidasi. Saat saya protes, saya dibalas di Grup PGRI: “Hati-hati Arnol, jangan fitnah.”

Pertanyaan untuk Bapak Presiden

1. Apakah di era Bapak, undang-undang masih kalah dengan SK Bupati? PP 17/2020 Bapak yang tanda tangan, tetapi Bupati Mappi menginjak-injaknya.

2. Apakah guru di Papua Selatan tidak layak dilindungi? TPG Rp70 juta itu hak anak-istri saya, hak negara yang harus dibayar untuk guru perbatasan.

3. Apakah Ketua PGRI boleh rangkap jadi algojo? AD/ART PGRI memerintahkan membela anggota, tetapi Ketua PGRI Mappi justru menjadi corong Bupati.

4. Apakah melaporkan kebenaran sama dengan kriminal? Saya hanya meminta SK dijalankan sesuai undang-undang, tetapi saya diancam “hati-hati.”

Permohonan Keadilan

Bapak Presiden, saya tidak meminta pangkat. Saya hanya meminta keadilan.

Saya siap dimutasi ke mana saja, asal sesuai undang-undang. Uji saya. Jika saya tidak kompeten menjadi Satpol PP, saya mundur. Tetapi jangan gusur saya dengan SK ilegal.

Permintaan Tindakan Presiden

1. Mendagri dan Kepala BKN audit SK Bupati Mappi No. 800.1.3.1/38/BUP/VI/2025. Batalkan jika cacat hukum.

2. Mendikbudristek selamatkan data Dapodik dan cairkan TPG saya yang menjadi hak negara.

3. PB PGRI Pusat evaluasi Ketua PGRI Mappi karena mengkhianati AD/ART Pasal 7.

4. Gubernur Papua Selatan menjadi wasit yang adil, bukan penonton.

Bapak Presiden sering berkata, “Jangan sakiti rakyat kecil.” Saya rakyat kecil Bapak. Guru honorer 15 tahun di pedalaman Mappi. Jangan biarkan saya mati pelan-pelan karena SK zalim.

Kami guru Papua Selatan cinta NKRI. Tetapi tolong, NKRI juga cinta kami.

Hormat saya dari ujung timur Indonesia, Arnol Lamera, S.Pd, Gr. NIP. 19831002200919001 HP: 081344188502 SD Negeri 1 Obaa, Kepi – Mappi

#SaveGuruMappi #BupatiPatuhUU #PresidenTolongGuruPapua

Tembusan:
1. Menko Polhukam RI
2. Mendagri RI
3. MenPAN-RB RI
4. Kepala KASN
5. Ketua Ombudsman RI

NTB Akselerasi Pemerintah Digital, Akhiri Era Aplikasi Terkotak-Kotak

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

NTB Akselerasi Pemerintah Digital, Akhiri Era Aplikasi Terkotak-Kotak

Warta.in
Mataram, NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mempercepat integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengakhiri pola birokrasi digital yang berjalan sendiri-sendiri. Transformasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, terhubung, transparan, dan berbasis data hingga menjangkau masyarakat di seluruh wilayah NTB.

Komitmen itu diperkuat melalui kegiatan Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital/SPBE lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (13/5).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan bukan lagi sekadar pembangunan aplikasi atau digitalisasi dokumen, melainkan perubahan mendasar terhadap cara kerja birokrasi.

“Kita tidak boleh lagi bekerja dengan aplikasi yang terkotak-kotak dan berjalan sendiri-sendiri. Transformasi digital harus menghadirkan sistem pemerintahan yang saling terhubung dan benar-benar mempermudah masyarakat,” tegas pria yang akrab disapa Aka itu.

Menurutnya, birokrasi modern dituntut mampu mengambil keputusan berbasis data, membangun kolaborasi lintas perangkat daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan terintegrasi.

Bagi NTB yang memiliki tantangan geografis sebagai daerah kepulauan, transformasi digital dinilai menjadi kebutuhan strategis untuk memperpendek jarak pelayanan dan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

“Digitalisasi harus mampu memperpendek jarak pelayanan, mempercepat akses masyarakat, dan memastikan layanan publik bisa dirasakan lebih merata hingga wilayah terpencil,” ujarnya.

Aka menjelaskan, transformasi digital pemerintahan di NTB menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah melalui program unggulan NTB Good & Smart Governance dalam RPJMD NTB 2025–2029.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan modern berbasis teknologi digital.

Menurut Aka, langkah transformasi tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2025, indeks SPBE Pemerintah Provinsi NTB mencapai nilai 4,20 dengan predikat Memuaskan, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 3,56.

“Ini bukan sekadar capaian angka evaluasi, tetapi menunjukkan fondasi transformasi digital pemerintahan di NTB semakin kuat,” katanya.

Penguatan tersebut dilakukan melalui pembangunan regulasi, penyusunan arsitektur SPBE, peta rencana transformasi digital, hingga pembentukan Tim Koordinasi SPBE yang melibatkan seluruh perangkat daerah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat infrastruktur digital melalui pengembangan jaringan intra pemerintah, konsolidasi layanan digital, pemanfaatan pusat data nasional, serta pengembangan portal layanan terintegrasi DIGIHUB NTB.

Saat ini sekitar 73 persen layanan pemerintahan di lingkup Pemprov NTB telah berbasis sistem elektronik.

Meski demikian, Aka menegaskan tantangan transformasi digital ke depan masih cukup besar, mulai dari integrasi layanan lintas OPD, penguatan keamanan informasi, pemerataan infrastruktur digital, hingga peningkatan literasi digital aparatur pemerintahan.

“Transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan teknologi. Yang paling penting adalah perubahan budaya kerja, komitmen kepemimpinan, dan kemampuan membangun kolaborasi,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce, mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat implementasi SPBE dan pemerintah digital di daerah.

Menurutnya, arah kebijakan nasional saat ini tidak lagi hanya mendorong digitalisasi layanan, tetapi membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan interoperabel.

“Jangan sampai setiap dinas memiliki aplikasi sendiri-sendiri yang tidak saling terhubung. Fokus kita sekarang adalah integrasi,” tegasnya.

Melalui percepatan transformasi digital tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap kualitas pelayanan publik semakin cepat, efektif, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas di era digital.(sr/dkisntb)

Pesan Gubernur, INKINDO NTB Harus Adaptif dan Mampu Bersaing Secara Global

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Pesan Gubernur, INKINDO NTB Harus Adaptif dan Mampu Bersaing Secara Global

Lanjutkan

Ormawa Iakn Kupang Kembli Menengok Luka Yang Tak Kunjung Selesai.

Penulis
Yusuf Tampani
-
0

Kupang 14 mei 2026. Warta.in

Dalam Rangka mengawal kasus penghinaan oleh oknum Dosen (JS) Asal IAKN Kupang , kembali memicu dugaan kuat terhadap pimpinan kampus IAKN Kupang yang pada hari ini tak kunjung menjawab masa aksi dalam poin tuntutan yang diserahkan pada 28 April 2026.

Pasca aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ORMAWA PT (DPM dan BEM PT) IAKN Kupang bersama alumni pada beberapa waktu lalu, masa aksi terus berupaya mengawal tuntutan yang telah disampaikan kepada pihak kampus. Salah satu langkah yang dilakukan ialah melalui audiensi lanjutan pada tanggal 05 Mei dan 15 Mei 2026 guna memastikan adanya keseriusan dari lembaga dalam menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan verbal yang dilakukan oleh oknum dosen (JS) terhadap mahasiswa.

Pada tanggal 5 Mei dalam audiensi bersama Wakil Rektor III yang saat itu bertindak sebagai Pelaksana Harian (PLH) Rektor IAKN Kupang. Dalam pertemuan tersebut, massa aksi mempertanyakan perkembangan dan tindak lanjut atas poin-poin tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi. Namun, dalam audiensi itu, Wakil Rektor III menjelaskan bahwa hingga saat poin tuntutan tersebut pihak kampus belum mengambil langkah lanjutan atas suara masa aksi yang disampaikn mahasiswa dan alumni.

Tidak berhenti di situ, pada tanggal 13 Mei 2026, kami massa aksi kembali mendatangi pihak rektorat untuk melakukan audiensi langsung bersama Rektor IAKN Kupang. Akan tetapi, pertemuan tersebut kembali didisposisikan oleh Rektor kepada Wakil Rektor III dan Wakil Rektor I. Dalam audiensi tersebut, pihak kampus kembali menyampaikan bahwa poin-poin tuntutan yang dibawa oleh massa aksi masih belum ditindaklanjuti.

Kondisi ini memunculkan kecurigaan dan kekecewaan serta kegelisahan di kalangan mahasiswa dan alumni, sebab hingga saat ini belum terlihat adanya langkah tegas dari lembaga terhadap kasus yang dinilai telah mencederai martabat mahasiswa dan mencoreng nilai kemanusiaan di lingkungan akademik.

Massa aksi, dalam hal ini kami Ormawa PT menilai bahwa lambannya respons Pimpinan justru memperlihatkan suatu kebohongan besar serta lemahnya kepemimpinan yang selalu berupaya dalam perlindungan dan keberpihakan terhadap Oknum Dosen Tersebut .

Dengan ini ORMAWA IAKN Kupang kembali menyampaikan akan kembali lagi dengan Aksi Jikit II Denga masa aksi yang lebih banyak lgi .

Kami merasa kami dibohongi dan kmi menduga ada Perlindungan institusi terhadap Oknum Dosen . Oleh karena itu, kami mahasiswa dari Ormawa PT Sangat serius dalam menindak lanjuti kasus tersebut. Karena hal ini adalah suatu praktik kekerasan verbal di ruang pendidikan yang mencerminkan citra pendidikan .

Bupati dan wakil Bupati Nias selatan Rapat kordinasi untuk Penanganan Kesediaan LPG 3 Kg

Penulis
SABAR HATI HALAWA
-
0
Nias Selatan–warta.in
Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, Didampingi Wakil Bupati Ir. Yusuf Nache, S.T., M.M., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan yang berfokus pada penanganan sementara ketersediaan LPG 3kg, khususnya di wilayah Kepulauan Batu, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Nias Selatan, Rabu (13/5).
Dalam arahannya, Bupati Sokhiatulo Laia menegaskan agar seluruh pihak, terutama agen dan pangkalan, tidak mempermainkan harga dan memastikan distribusi berjalan lancar. “Kebutuhan masyarakat adalah prioritas. Kami minta penanganan sementara ini dilakukan secara cepat agar masyarakat di Kepulauan Batu tidak terus-menerus kesulitan mendapatkan LPG 3kg,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Yusuf Nache meminta kepada perwakilan Pertamina yang hadir untuk memberikan solusi konkret terkait moda transportasi pengangkutan yang layak dan aman. “Kita minta Pertamina segera mencari solusi transportasi pengangkutan yang sesuai standar operasional prosedur (SOP), baik itu armada laut, untuk memastikan distribusi elpiji aman dan tepat sasaran ke wilayah kepulauan,” pungkasnya.
Ketua komisi II Kristian Laia (Fraksi Demokrat) menyampaikan mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah yang telah tanggap darurat akan kelangkaan gas Elpiji 3kg ini di kepulauan batu, menurut pendapatnya jika aturan kita berlakukan sesuai sertifikasi IMO maka tidak ada kapal kayu/masyarakat yang memenuhi syarat. Solusinya marilah kita mengutamakan kebutuhan masyarakat di kepulauan batu dengan memberikan dispensasi kepada pemilik kapal kayu untuk mengangkut muatan Gas Elpiji dan BBM dengan syarat tidak boleh menerima penumpang.
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berkomitmen penuh untuk melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi elpiji subsidi agar mencukupi kebutuhan masyarakat.
Adapun hasil notulen rapat koordinasi yang disepakati antara lain :
1. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pertamina, Agen, Aparat Kepolisian, Angkatan Laut, dan UPP Kelas III Telukdalam.
2. Diberikan dispensasi kepada kapal pengangkut B3 (BBM/Gas) dengan memperhatikan aspek keselamatan penumpang dan kapal itu sendiri menaati aturan kelayakan berlayar berlaku sembari Pertamina mencari solusi dalam pengakutan B3 LPG dan BBM sampai tanggal 31 Desember 2026.
3. Mengoptimalkan peran pangkalan resmi agar penjualan di kepulauan sesuai dengan harga HET yang diberikan oleh pemerintah pusat.
4. Menolak penjualan LPG di atas HET  sesuai SK kepala daerah kabupaten nias selatan.
5. Pertamina menyampaikan laporan perkembangan distribusi secara berkala kepada pemerintah daerah.
Rapat yang dihadiri oleh Anggota DPRD Nias Selatan Ketua Komisi II Kristian Laia (Fraksi Demokrat), Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah, perwakilan kejaksaan nias selatan, perwakilan Pertamina, perwakilan polres nias selatan, kepala UPP Kelas III Telukdalam, Kabag Perekonomian, Kabag SDA dan perwakilan pangkalan.

Wilson Lalengke Terima Kunjungan Forum Bela Negara,Awal Langkah Kolaborasi dan Karya Bersama

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

Momentum Penuh Makna: Wilson Lalengke Terima Kunjungan Forum Bela Negara,Awal Langkah Kolaborasi dan Karya Bersama

Oleh: Hidayat

Suasana kehangatan, kekeluargaan, dan semangat kebangsaan yang tinggi menyelimuti kediaman Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, M.A, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026. Pada hari yang penuh berkah dan bersejarah itu, beliau yang dikenal sebagai perwakilan Aktivis Hak Asasi Manusia Internasional Indonesia sekaligus merupakan alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Angkatan 48 tahun 2012, kedatangan tamu kehormatan yang sangat dinanti dan membawa pesan persatuan yang kuat. Rombongan tamu tersebut datang dari Forum Bela Negara (FBN), yang dipimpin langsung oleh Bapak Angga beserta rekan-rekan, sahabat, dan pengurus organisasi yang turut mendampingi dalam kunjungan silaturahmi yang sarat makna strategis ini.

Kedatangan rombongan Forum Bela Negara ke kediaman Wilson Lalengke bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah momentum yang sangat indah, patut disyukuri, dan dicatat sebagai langkah awal yang kokoh dalam menjalin hubungan kerja sama, sinergi, dan persaudaraan antarunsur bangsa yang memiliki visi dan misi sama di atas tanah air tercinta. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang sangat akrab, terbuka, serta penuh dengan diskusi-diskusi yang mendalam, substansial, dan berorientasi pada kepentingan bersama demi kemajuan, ketahanan, serta kesejahteraan masyarakat dan negara Indonesia.

Wilson Lalengke, sosok yang dikenal luas dengan dedikasinya yang tinggi dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan hak asasi manusia di kancah nasional maupun internasional, sekaligus memiliki wawasan kebangsaan yang sangat luas dan mendalam berkat bekal pendidikan dan pengalamannya di Lemhanas, menyambut kedatangan rombongan dengan penuh senyum, keramahan, dan penghormatan yang tulus. Beliau memandang kehadiran Bapak Angga dan kawan-kawan sebagai sebuah berkah tersendiri, sekaligus bukti nyata bahwa semangat menjaga dan membela negara terus hidup, tumbuh, dan menyatu di hati setiap anak bangsa yang memiliki kepedulian besar terhadap masa depan Indonesia.

Dalam sambutan dan ucapannya yang disampaikan dengan gaya bahasa yang tegas, lugas, berwibawa, namun tetap hangat dan rendah hati, Wilson Lalengke mengungkapkan rasa syukur yang mendalam serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan niat mulia yang dibawa oleh seluruh rombongan Forum Bela Negara yang telah meluangkan waktu berharga untuk berkunjung, bersilaturahmi, dan bertukar pikiran di kediamannya.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan yang sangat berharga ini kepada Bapak Angga dan kawan-kawan sekalian semua. Kehadiran kalian di sini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya dan keluarga, sekaligus menjadi momentum indah yang patut kita syukuri bersama. Saya sangat berharap dan berkeyakinan penuh, bahwa pertemuan yang kita laksanakan hari ini akan menjadi sebuah awal yang sangat baik, awal yang kokoh, serta awal yang penuh harapan bagi lahirnya berbagai karya nyata, kerja sama yang produktif, dan pengabdian yang bermanfaat bersama ke depannya, demi masyarakat dan negara tercinta,” ucap Wilson Lalengke dengan nada bicara yang tegas, jelas, dan meninggalkan kesan mendalam di hati setiap hadirin.

Pertemuan ini menjadi wadah pertemuan dua kekuatan besar yang sama-sama bergerak di jalur pengabdian kepada negara, meski dengan corak, fokus, dan pendekatan yang saling melengkapi. Di satu sisi, Wilson Lalengke membawa bekal pemikiran luas mengenai hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan, serta wawasan ketahanan nasional yang komprehensif. Di sisi lain, Forum Bela Negara merupakan wadah yang menghimpun potensi masyarakat untuk menanamkan dan menguatkan rasa cinta tanah air, kesetiaan kepada negara, serta kesiapan berperan aktif dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Pertemuan kedua kekuatan ini dinilai banyak pihak sebagai langkah strategis yang sangat tepat di tengah dinamika zaman yang terus berkembang, di mana persatuan, kesatuan, dan gotong royong antar elemen bangsa menjadi kebutuhan mutlak.

Selama pertemuan berlangsung, berbagai gagasan brilian, pandangan, serta masukan berharga saling bertukar dan melebur menjadi satu pemahaman yang utuh. Berbagai isu strategis yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara dibahas secara mendalam, kritis, namun tetap konstruktif, dengan tujuan tunggal yaitu bagaimana agar setiap potensi yang ada dapat disalurkan secara maksimal untuk kebaikan bersama. Semangat yang membara dari para peserta pertemuan ini menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa masih sangat kuat, dan keinginan untuk berkontribusi nyata masih menjadi pendorong utama setiap langkah yang diambil.

Keberadaan Wilson Lalengke sebagai alumni Lemhanas Angkatan 48 tahun 2012 memberikan warna tersendiri dalam setiap pandangan yang disampaikan. Bekal pendidikan ketahanan nasional yang diterimanya menjadikan beliau sosok yang tidak hanya memahami isu-isu sosial dan kemanusiaan, tetapi juga memahami secara utuh bagaimana menjaga keseimbangan antara hak individu dan kewajiban negara, antara kebebasan dan tanggung jawab, serta bagaimana memastikan bahwa setiap langkah pengabdian senantiasa berada dalam koridor hukum, norma, dan kepentingan nasional. Hal ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh Forum Bela Negara, sehingga terciptalah kesepahaman yang sangat indah dan kokoh di antara kedua belah pihak.

Sementara itu, Bapak Angga selaku pemimpin rombongan menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya yang tinggi terhadap sosok Wilson Lalengke. Ia menilai bahwa kehadiran Wilson merupakan aset berharga bagi bangsa Indonesia, yang pemikirannya, pengalamannya, dan jejak pengabdiannya sangat dibutuhkan untuk saling melengkapi gerakan-gerakan kebangsaan yang ada. Kunjungan ini, menurutnya, adalah langkah konkret untuk menyatukan visi, memperkuat jaringan persaudaraan, serta membangun landasan kerja sama yang akan melahirkan program-program kerja yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas di berbagai daerah.

Dengan berakhirnya pertemuan yang penuh makna dan kebahagiaan ini, terbukalah lembaran baru yang cerah dan penuh harapan. Janji kerja sama, komitmen untuk saling mendukung, serta semangat untuk berkarya bersama telah diletakkan di atas meja sebagai kesepakatan suci. Kini, seluruh pihak yang terlibat bersiap untuk menerjemahkan semangat pertemuan ini menjadi langkah-langkah nyata, aksi konkret, dan karya-karya agung yang akan menjadi bukti bahwa persatuan, sinergi, dan cinta tanah air mampu melahirkan kekuatan besar bagi kejayaan Indonesia.

Wilson Lalengke menutup pertemuan itu dengan kembali menegaskan harapannya yang besar, bahwa benih-benih kebaikan yang ditanam hari ini akan tumbuh menjadi pohon besar yang rindang dan bermanfaat bagi semua, sejalan dengan cita-cita luhur membangun bangsa yang beradab, berkeadilan, dan sejahtera.

(Pewarta: Hidayat)

POLSEK TELUK BAYUR KAWAL KEBERANGKATAN 211 JAMAAH HAJI BERAU DI BANDARA KALIMARAU

Penulis
SYAFAAT SANUSI
-
0

Warta.in

Berau, 14 Mei 2026

Polsek Teluk Bayur bersama personel gabungan melaksanakan pengamanan keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Berau Tahun 1447 H/2026 M di Bandara Kalimarau, Kecamatan Teluk Bayur, Kamis (14/5/2026).

Kapolsek Teluk Bayur AKP Budi Witikno, mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian keberangkatan jamaah berjalan aman, tertib, dan lancar mulai dari kedatangan hingga proses boarding menuju embarkasi Balikpapan.

“Pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada para jamaah haji beserta keluarga pengantar,” ujarnya.

Sekitar pukul 10.00 Wita, rombongan jamaah haji tiba di Bandara Kalimarau menggunakan bus dari Masjid Agung. Selanjutnya para jamaah diarahkan menuju ruang kedatangan untuk melaksanakan proses check-in serta persiapan keberangkatan menuju Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

Kemudian pada pukul 12.15 Wita, petugas pendamping memberikan pengarahan kepada jamaah terkait proses perjalanan, tata tertib penerbangan, serta teknis keberangkatan menuju embarkasi haji.

Tercatat sebanyak 211 jamaah haji dan 3 orang petugas pendamping diberangkatkan dari Kabupaten Berau menuju Balikpapan dalam dua gelombang penerbangan.

“Keberangkatan dibagi menjadi dua gelombang penerbangan untuk menyesuaikan kapasitas dan jadwal maskapai,” jelas AKP Budi Witikno.

Gelombang pertama menggunakan pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ-135 yang dijadwalkan berangkat pukul 14.40 Wita. Namun penerbangan tersebut mengalami keterlambatan sekitar dua hingga tiga jam.

Sementara itu, gelombang kedua diberangkatkan menggunakan pesawat Super Air Jet nomor penerbangan SAJ-581 dengan jadwal keberangkatan pukul 15.15 Wita.

Dalam pelaksanaan pengamanan, Polsek Teluk Bayur melibatkan personel gabungan terdiri dari 15 anggota Polres Berau dan Polsek Teluk Bayur, 20 personel Satpol PP, 10 personel Dinas Perhubungan, serta 15 personel Aviation Security (AVSEC) Bandara Kalimarau.

AKP Budi Witikno berharap seluruh jamaah diberikan kelancaran selama menjalankan ibadah haji hingga kembali ke Kabupaten Berau dengan selamat.

“Kami mendoakan seluruh jamaah haji Kabupaten Berau selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan menjadi haji yang mabrur,” pungkasnya.

 

Syafaat S

123...1,330Halaman 1 dari 1,330
© PT. WARTA INFORMASI TEKNOLOGI. - Nomor : AHU-007835.AH.01.30.Tahun 2023