Beranda blog

TEST

0

COBA

Bukan Sekadar Diskusi, KNPI Purwakarta Dorong Pemuda Berani Berwirausaha dan Berinovasi

0

Warta.in, Purwakarta – Semangat kewirausahaan dan kreativitas generasi muda mewarnai kegiatan Diskusi Entrepreneurship dan Pentas Kreativitas Pemuda yang digelar DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Purwakarta di Bale Panyawangan, Pendopo Purwakarta, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti ratusan pemuda dari berbagai komunitas, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta organisasi kepemudaan. Agenda ini menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya generasi muda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu menangkap peluang usaha di tengah perkembangan ekonomi.

Mengusung tema pengembangan jiwa entrepreneur di kalangan generasi muda, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Purwakarta, Dr. Aep Durohman, S.Pd., M.Pd., Salman Alfarisi dari Pojok Wirausaha MPP Bale Madukara, serta Ketua DPD KNPI Kabupaten Purwakarta, Ryan Wilyong Andriana (Ryan Andriana Putra). Diskusi dipandu oleh moderator Kang Denhas.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Purwakarta, Ryan Wilyong Andriana, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah konkret KNPI dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pemuda, khususnya melalui pembinaan dan pembelajaran di bidang kewirausahaan.

Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya dibekali semangat dan gagasan, tetapi juga membutuhkan pendampingan serta akses terhadap peluang dan permodalan agar mampu membangun usaha secara berkelanjutan.

“Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan DPD KNPI dalam mendorong peningkatan kapasitas SDM pemuda melalui pelatihan dan pembelajaran kewirausahaan. Ke depan, kegiatan ini akan terus berkelanjutan, termasuk bagaimana caranya kita mendorong mereka agar memiliki akses terhadap modal usaha, khususnya bagi pemuda di Kabupaten Purwakarta,” tegas Ryan.

Sementara itu, narasumber Salman Alfarisi menekankan bahwa kewirausahaan bukan sekadar aktivitas berdagang atau mencari keuntungan, melainkan mencakup kemampuan membaca peluang, membangun inovasi, serta menciptakan solusi atas berbagai persoalan di lingkungan sekitar.

Dalam sesi diskusi, Salman juga mengajak peserta untuk memperluas wawasan mengenai konsep kewirausahaan melalui berbagai teori dan pemikiran para ahli yang dapat ditelusuri melalui sumber-sumber referensi digital.

Ia menegaskan, pemuda Purwakarta harus memiliki keberanian untuk berinovasi, mampu mengidentifikasi persoalan di sekitarnya, serta mengembangkan ide-ide kreatif menjadi peluang usaha yang memiliki nilai ekonomi.

“Pemuda harus berani berinovasi, mampu memecahkan berbagai persoalan di lingkungan sekitar, dan menjadikan ide kreatif sebagai peluang usaha yang produktif serta menghasilkan,” ungkap Salman.

Melalui kegiatan ini, DPD KNPI Kabupaten Purwakarta berharap diskusi dan pentas kreativitas tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan langkah nyata dalam membangun ekosistem kewirausahaan pemuda.

Dengan adanya pembinaan, pendampingan, penguatan kapasitas, serta akses permodalan, pemuda diharapkan dapat tumbuh menjadi pelaku usaha yang mandiri sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah. (DS)

Kapolda NTB Kumpul Bersama Masyarakat Batu Layar, Ajak Warga Perkuat Kamtibma

0

Kapolda NTB Kumpul Bersama Masyarakat Batu Layar, Ajak Warga Perkuat Kamtibmas

Warta in
Lombok Barat ,NTB – Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., mengajak masyarakat untuk bekerja bersama-sama menjaga dan memelihara kamtibmas, terutama dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan judi online serta meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan.

Ajakan tersebut disampaikan Kapolda saat menggelar kegiatan kumpul bersama masyarakat di Aula Kantor Camat Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri Camat Batu Layar, para lurah dan kepala desa, kepala dusun se-Kecamatan Batu Layar, serta perwakilan tokoh masyarakat dan warga setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda NTB memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan judi online yang dapat merusak kehidupan pribadi, keharmonisan keluarga, hingga lingkungan sosial.

Ia mengajak para tokoh masyarakat, orang tua, dan seluruh elemen warga untuk mengambil peran aktif dalam melakukan pencegahan. Menurutnya, upaya menghadapi berbagai persoalan sosial tersebut membutuhkan kepedulian dan kerja sama semua pihak.

Selain itu, masyarakat juga diimbau agar tidak bersikap apatis terhadap kondisi keamanan di lingkungan masing-masing. Warga diharapkan segera berkoordinasi dengan kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atau melaporkan melalui hotline 110.

Menariknya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang bagi kepolisian untuk menyampaikan pesan dan imbauan. Masyarakat juga diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi, saran, masukan, serta berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.

Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas, khususnya dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa kegiatan kumpul bersama masyarakat merupakan implementasi program prioritas Kapolri bertajuk *Polisi Bersama Masyarakat*.

Menurutnya, silaturahmi dan dialog secara langsung menjadi salah satu pendekatan efektif untuk membangun komunikasi, mempererat kedekatan, serta memperkuat kemitraan antara kepolisian dan masyarakat.

“Kumpul bersama masyarakat ini adalah implementasi dari program prioritas Kapolri. Kita berharap dengan kumpul bersama ini kedekatan masyarakat dengan polisi dapat terjalin dengan baik sehingga diharapkan dapat bersinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polda NTB berharap hubungan kemitraan dengan masyarakat semakin kuat. Sinergi antara kepolisian, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan warga diharapkan mampu mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas, termasuk penyalahgunaan narkoba dan maraknya judi online.

Dengan semangat *Polisi Bersama Masyarakat*, Polda NTB terus mendorong keterlibatan seluruh elemen warga untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.(sr/hpntb)

Komitmen Pembangunan Berbasis Data, NTB Raih Terbaik II Indonesia’s SDGs Action Awards 2026

0

Komitmen Pembangunan Berbasis Data, NTB Raih Terbaik II Indonesia’s SDGs Action Awards 2026

Warta.in
Jakarta, NTB – Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membangun tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis data mendapat pengakuan di tingkat nasional. Melalui inovasi NTB Satu Data: Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB, Provinsi NTB meraih Terbaik II kategori Pemerintah Provinsi dalam ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., pada rangkaian SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Aula DH 1–4 Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya NTB menempatkan data sebagai fondasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip evidence-based policy, yakni kebijakan yang disusun berdasarkan bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan, capaian tersebut bukan hasil yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari perubahan arah tata kelola pemerintahan yang terus didorong di lingkungan Pemprov NTB. Perangkat daerah didorong untuk mendasarkan kebijakan, keputusan, dan perencanaan program kerja pada data yang benar agar intervensi pembangunan lebih tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Menurutnya, NTB Satu Data bukan semata-mata tentang pengelolaan dan penyediaan data. Lebih dari itu, inovasi ini menyangkut perubahan cara pemerintah memahami persoalan, menentukan prioritas, merancang program, serta mengukur dampak pembangunan. Dengan demikian, program yang dijalankan tidak berhenti pada pemenuhan target administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Capaian Terbaik II nasional tersebut menempatkan NTB di antara pemerintah provinsi yang dinilai berhasil menghadirkan komitmen dan inovasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi NTB memandang penghargaan ini sebagai apresiasi sekaligus dorongan untuk memperkuat konsistensi pembangunan berbasis data di seluruh perangkat daerah.

Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 merupakan bagian dari rangkaian SAC 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional SDGs. Kegiatan ini diikuti 526 peserta dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, dan melibatkan unsur perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi dan UMKM, organisasi masyarakat sipil, serta filantropi.

Gubernur NTB hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB serta Kepala Bappeda NTB.

Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program atau besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan pemerintah dalam membaca persoalan dan menentukan solusi. Sebab, pembangunan yang berdampak harus dimulai dari data yang benar, diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat, dan pada akhirnya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.(sr/dkisntb)

Polres Humbang Hasundutan Diduga Tak Berani Tindak Togel P. Munthe, Ada Apa?

0

Warta.in Humbang Hasundutan, 18 November 2026 – Dugaan praktik perjudian jenis togel di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, aktivitas togel yang disebut-sebut berkaitan dengan seseorang berinisial P. Munthe menjadi perhatian dan memunculkan pertanyaan terhadap keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik perjudian.

Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan bahwa praktik togel tersebut diduga masih beroperasi di sejumlah wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Kondisi ini menimbulkan keresahan sekaligus memunculkan tanda tanya, mengapa aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut belum mendapatkan penindakan yang terlihat oleh masyarakat.

Publik pun mempertanyakan keberanian dan ketegasan Polres Humbang Hasundutan dalam menindak dugaan praktik perjudian tersebut.

Padahal, pemberantasan segala bentuk perjudian merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat penegak hukum diharapkan tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan, siapa pun pihak yang diduga berada di belakang aktivitas tersebut.

Kapolres Humbang Hasundutan bersama Kasat Reskrim diharapkan segera turun tangan melakukan penyelidikan, menelusuri informasi yang beredar, serta mengambil tindakan apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana perjudian.

Masyarakat juga berharap tidak ada pihak yang kebal hukum dalam penanganan dugaan praktik perjudian di wilayah tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan keterlibatan P. Munthe maupun alasan belum adanya penindakan terhadap aktivitas yang dimaksud masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Kapolres Humbang Hasundutan, Kasat Reskrim, serta P. Munthe untuk memberikan penjelasan dan hak jawab demi menjaga keberimbangan pemberitaan. (RN)

Menteri PKP: 50 Ribu Broker Properti Berperan Strategis Dukung Penyediaan Hunian dan Ekonomi Nasional

0

Warta.in | Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai profesi broker properti memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Selain menjadi penghubung antara masyarakat dan penyedia hunian, industri broker properti juga dinilai mampu menciptakan peluang usaha serta membuka lapangan pekerjaan.

Hal tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri The Biggest Real Estate Summit & AREBI Awards 2026 di Hotel Raffles, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Mengusung tema “The New Age of Indonesia’s Property Brokerage: Beyond Boundaries”, kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) itu menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi broker dalam ekosistem industri properti nasional.

Maruarar mengapresiasi perkembangan AREBI yang saat ini menaungi sekitar 1.600 perusahaan dengan total 50.000 broker. Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi industri broker properti dalam mendukung pemasaran hunian, memberikan informasi kepada masyarakat, hingga membantu calon pembeli menemukan rumah sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial.

“Kementerian PKP sangat mengapresiasi perkembangan AREBI. Dengan sekitar 1.600 perusahaan dan 50.000 broker, kontribusinya sangat besar bagi ekosistem perumahan. Tidak hanya membantu penjualan properti, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan,” ujar Maruarar.

Ia menjelaskan, sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang luas terhadap perekonomian. Pembangunan satu unit rumah melibatkan berbagai sektor, mulai dari tenaga kerja konstruksi, pemasok bahan bangunan, toko material, pengembang, perbankan, hingga tenaga pemasaran atau broker properti.

Karena itu, menurut Maruarar, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Besarnya potensi industri perumahan juga terlihat dari perkembangan program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada 2025, realisasi penyaluran FLPP mencapai 278.868 unit, menjadi capaian tertinggi sepanjang pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, hingga 15 November 2026, penyaluran FLPP telah mencapai 205.478 unit dari target 350.000 unit. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap rumah subsidi menjadi peluang bagi broker properti untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai hunian dan akses pembiayaan.

Maruarar juga menyoroti kisah Endang, salah satu anggota AREBI yang berhasil membangun kehidupan ekonomi keluarga melalui profesi broker properti. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa sektor perumahan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi bagi para pelaku industrinya.

Dalam kesempatan itu, Maruarar mendorong AREBI untuk terus memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan pengalaman para broker di lapangan. Masukan tersebut dinilai penting agar kebijakan Kementerian PKP semakin tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan industri perumahan.

Ia juga mendorong penguatan pendataan dan digitalisasi di lingkungan AREBI agar potensi pasar serta kebutuhan masyarakat terhadap hunian dapat dipetakan secara lebih akurat.

Selain penguasaan pasar dan pemanfaatan teknologi, Maruarar mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen. Menurutnya, profesi broker membutuhkan kesabaran, ketekunan, serta kemampuan membangun hubungan baik dengan pelanggan.

Kepercayaan, lanjutnya, merupakan modal utama yang harus dijaga oleh setiap broker dalam menjalankan aktivitas pemasaran maupun proses transaksi properti.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, AREBI Awards 2026 juga memberikan penghargaan Top FLPP Award kepada broker yang dinilai berkontribusi dalam mendukung penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Era Mira sebagai Top FLPP Broker Office dan Supriko sebagai Top FLPP Broker.

Melalui penguatan kolaborasi dengan AREBI dan seluruh pelaku industri properti, Kementerian PKP berharap profesi broker semakin berperan dalam memperluas akses informasi dan pemasaran hunian, khususnya rumah subsidi.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga memperkuat ekosistem perumahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

#Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman

#Media Partners Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman

PERSIAPAN PERESMIAN JEMBATAN LEUWIDINGDING, SEKDA SUKABUMI PEMBANGUNAN DAN BAKTI SOSIAL ALTAR 89

0

SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai mematangkan persiapan peresmian Jembatan Leuwidingding yang menghubungkan Desa Tanjungsari dengan Desa Sirnajaya, Kecamatan Jampangtengah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, memimpin rapat persiapan di Pendopo Sukabumi, Rabu (18/11/2026).

 

Rapat tersebut membahas kesiapan teknis kegiatan, koordinasi lintas pihak, serta sejumlah agenda bakti sosial yang direncanakan bersamaan dengan kegiatan tersebut.

Dalam arahannya, Ade Suryaman menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan jembatan, termasuk rencana pembangunan rumah relokasi bagi masyarakat terdampak bencana.

 

Menurutnya, koordinasi dan kesiapan seluruh pihak menjadi hal penting agar setiap tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu pembangunan jembatan dan rencana pembangunan rumah relokasi bagi warga terdampak bencana,” ungkapnya.

Selain persiapan peresmian jembatan, rapat juga membahas agenda bakti sosial berupa penyerahan bantuan sosial serta pembangunan rumah relokasi bagi warga terdampak bencana di Kampung Mubarokah, Desa Cikadu, Kecamatan Palabuhanratu.\

\

Aster Pangkoarmada RI sekaligus Ketua Panitia Baksos ALTAR 89, Kolonel Marinir Edwin Ramadhan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiatif Alumni Taruna 1989 yang berasal dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri.

Ia menyebut Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai pusat pelaksanaan kegiatan sosial tersebut. Sejumlah pihak, termasuk kalangan pengusaha dan perwakilan dari Papua, juga menyatakan kesiapan untuk turut berpartisipasi.

 

“Melalui kegiatan ini, ALTAR 89 ingin membantu masyarakat Sukabumi melalui berbagai program, di antaranya pembangunan jembatan, rumah relokasi, dan sumur bor,” jelas Edwin.

 

Meski demikian, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh kesiapan panitia, tetapi juga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, terutama dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat jangka panjang.

 

Panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan lancar melalui kolaborasi berbagai unsur, sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan.

 

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, Jembatan Leuwidingding yang berada di Kampung Leuwidingding, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampangtengah, ditargetkan rampung pada Desember 2026.

 

Jembatan dengan panjang 89 meter dan lebar 1,5 meter tersebut memiliki fungsi strategis karena menghubungkan Desa Tanjungsari dengan Desa Sirnajaya.

 

Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar mobilitas warga, serta mendukung aktivitas sosial dan perekonomian kedua desa.

Pemerintah daerah dan panitia diharapkan dapat terus memastikan transparansi pelaksanaan, ketepatan sasaran bantuan, serta kualitas pembangunan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

*Siap Dorong Kesiapsiagaan Regional, Kasad Hadiri ACAMM ke-27 di Malaysia*

0

*Siap Dorong Kesiapsiagaan Regional, Kasad Hadiri ACAMM ke-27 di Malaysia*

[ MELAKA, MALAYSIA ] – Kesiapsiagaan bersama menghadapi dinamika dan tantangan keamanan kawasan menjadi salah satu agenda penting yang didorong TNI Angkatan Darat dalam forum 27th _ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting_ (ACAMM) Tahun 2026. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi dalam pertemuan yang berlangsung di Melaka, Malaysia, 16–19 November 2026.

Pertemuan yang dibuka oleh Menteri Pertahanan Malaysia Dato’ Seri Muhamad Khaled Nordin tersebut mengusung tema _“Fostering Collective Preparedness Among ASEAN Land Forces for a Stable and Secure Region”_. Tema ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan kolektif _(collective preparedness)_ dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, mulai dari ancaman siber, perkembangan teknologi, hingga bencana alam, dengan tetap menghormati kedaulatan setiap negara.

Diikuti delegasi dari 10 negara ASEAN, ACAMM ke-27 menjadi forum bagi para Kepala Staf Angkatan Darat untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan lingkungan strategis, tantangan keamanan regional, serta peluang peningkatan kerja sama militer. Masing-masing pimpinan juga memaparkan perspektif strategis terkait keamanan Asia Tenggara dan kolaborasi antarangkatan darat.

Partisipasi Kasad dalam forum ini mencerminkan komitmen TNI AD untuk berperan aktif dalam diplomasi militer, sekaligus memperkuat hubungan dengan angkatan darat negara-negara sahabat. Kerja sama tersebut penting untuk membangun rasa saling percaya, meningkatkan interoperabilitas, dan memperkuat kemampuan menghadapi tantangan keamanan yang bersifat lintas batas.

Selain pembahasan multilateral, rangkaian kegiatan juga mencakup pertemuan bilateral _(G to G)_ antardelegasi untuk membahas peluang pengembangan kerja sama militer dan hubungan antarang­katan darat masing-masing negara.

ACAMM ke-27 diselenggarakan bersamaan dengan 14th ASEAN Sergeant Majors Annual Meeting (ASMAM), yang berfokus pada penguatan kepemimpinan, disiplin, ketahanan, dan profesionalisme prajurit di lingkungan Angkatan Darat negara-negara ASEAN.

Melalui forum ini, TNI AD terus mendorong kolaborasi dan kesiapsiagaan bersama sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan serta menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara.

Pewarta: Hidayat

Sumber: Dispenad

TIGA RAPERDA DISEPAKATI, PUBLIK DORONG PEMKAB DAN DPRD SUKABUMI PASTIKAN IMPLEMENTASIAT

0

SUKABUMI– Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan persetujuan bersama yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).

 

Tiga Raperda yang disepakati meliputi Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

 

Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, persetujuan regulasi tidak hanya dituntut selesai pada tahapan pembahasan dan pengesahan, melainkan juga perlu diikuti pelaksanaan yang transparan, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

 

Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi serta kerja sama selama proses pembahasan ketiga Raperda tersebut.

 

Menurutnya, Raperda tentang Desa diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, mencakup kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.

 

“Regulasi ini diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ungkapnya.

 

Sementara itu, perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 mengatur peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe A. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

Di sisi lain, persetujuan APBD Tahun Anggaran 2027 telah melalui tahapan evaluasi Gubernur Jawa Barat serta penyempurnaan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 

Meski demikian, implementasi APBD 2027 nantinya menjadi salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian bersama. Pengelolaan anggaran diharapkan mengedepankan kebutuhan masyarakat, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta efektivitas penggunaan keuangan daerah.

 

DPRD sebagai lembaga legislatif juga memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan yang telah disepakati dapat direalisasikan sesuai perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bupati berharap ketiga Raperda tersebut tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah).

 

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Bupati Sukabumi dan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi.

 

Dengan disepakatinya ketiga Raperda tersebut, masyarakat kini menantikan tindak lanjut pemerintah daerah, khususnya terkait transparansi pengelolaan APBD, penguatan pemerintahan desa, serta peningkatan kualitas pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang.(Alfi yonimar)

 

 

Demi Kondusivitas PALI, PWRI, PJS dan JMSI Desak Polisi Ungkap Fakta di Balik Kebakaran Dinas Pertanian

0

Warta.in//PALI — 18 November 2026, Kebakaran di lingkungan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, Kamis (12/11/2026), hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Penyebab pastinya belum terungkap.

Menyikapi hal itu, tiga pimpinan organisasi pers di PALI kompak mendesak aparat penegak hukum (APH) segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh, transparan, dan profesional. Mereka meminta seluruh fakta di lapangan dibuka agar tidak berkembang spekulasi yang menyesatkan masyarakat.

Ketiga pimpinan tersebut adalah Ketua Pro Jurnalis Siber (PJS) PALI Eddi Saputra, Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) PALI Syamsudin, dan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) PALI Heru Martin.

Jangan Berdasarkan Asumsi. Ketua PJS PALI Eddi Saputra menegaskan, kebakaran di lingkungan kantor pemerintah tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Masyarakat berhak mengetahui penyebab sebenarnya, terlebih peristiwa itu terjadi di fasilitas pelayanan publik.

“APH harus bekerja berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi. Telusuri seluruh kemungkinan, periksa saksi, instalasi listrik, CCTV, dan kondisi lokasi kejadian. Kalau perlu, libatkan tenaga ahli agar penyebabnya bisa dipastikan secara ilmiah,” tegas Eddi.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang terburu-buru membangun kesimpulan maupun menggiring opini sebelum hasil penyelidikan resmi disampaikan.

Jangan Kaitkan dengan Demo Pupuk. Ketua PWRI PALI Syamsudin mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas. Ia meminta masyarakat tidak mencampuradukkan kebakaran dengan persoalan lain, termasuk aksi demonstrasi terkait pengadaan pupuk di Dinas Pertanian PALI.

“Demonstrasi itu penyampaian aspirasi masyarakat, sedangkan kebakaran adalah peristiwa yang harus diungkap lewat penyelidikan. Jangan hubungkan dua peristiwa itu tanpa bukti yang sah. Kita harus hormati proses hukum dan tidak boleh menjadikan dugaan sebagai kebenaran,” ujarnya.

Menurut Syamsudin, siapa pun tidak boleh dirugikan oleh opini yang belum teruji. Karena itu semua pihak perlu menahan diri dan memberi ruang kepada aparat untuk bekerja profesional.

Masyarakat Butuh Kepastian, Bukan Dugaan. Senada, Ketua JMSI PALI Heru Martin menekankan pentingnya transparansi informasi dan tanggung jawab dalam pemberitaan.

“Jangan biarkan ruang publik dipenuhi informasi simpang siur. APH perlu menyampaikan perkembangan penyelidikan secara terbuka sesuai tahapan dan kewenangannya. Masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar dugaan atau opini yang saling bertentangan,” ungkap Heru.

Ia juga mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, tidak mudah membagikan informasi yang belum terverifikasi, serta membedakan dengan jelas antara fakta, dugaan, dan pendapat.

Dinas Pertanian Serahkan ke APH. Saat dimintai tanggapan usai Gerakan Tanam Serentak di lahan sawah Desa Muara Sungai, Kecamatan Tanah Abang, Selasa (17/11/2026), Ahmad Jhoni mengatakan pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya penanganan kebakaran itu kepada APH.

Sebagai leading sector yang terdampak langsung dan mengalami kerugian, Dinas Pertanian berkepentingan agar penyebab kebakaran segera diketahui.

“Kami sudah menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada APH. Harapan kami, penyelidikan segera membuahkan hasil sehingga penyebab kebakaran bisa dibuka secara terang benderang kepada masyarakat. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu kami sangat berharap aparat segera mengungkap apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Ahmad Jhoni.

Ia berharap penyelidikan berjalan profesional, objektif, dan berdasarkan bukti, sehingga tidak ada kesimpulan yang dibangun hanya dari dugaan. Ia juga meminta masyarakat tetap tenang dan memberi kepercayaan kepada aparat untuk menuntaskan proses penyelidikan sesuai ketentuan hukum.