*Saling Lempar Tanggung Jawab Kasus Pemerasan Rp75 Juta, Ketum PPWI Siap Seret Kapolda Sumsel ke Propam Polri*

Palembang – Ketidaktransparanan dan berbelit-belitnya penanganan kasus dugaan pelanggaran etik oknum anggota kepolisian di Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memicu kekecewaan mendalam dari masyarakat pencari keadilan. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, menyatakan bakal melaporkan Kapolda Sumsel, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho, beserta jajaran pejabat utamanya ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta.

Langkah tegas ini diambil lantaran pihak kepolisian daerah dianggap sengaja menyembunyikan dan saling lempar tanggung jawab terkait hasil sidang kode etik dan/atau disiplin terhadap penyidik Polda Sumsel, AKP Taufik Ismail.

*Awal Mula Kasus: Perlakuan Buruk dan Pemerasan*

Persoalan ini bermula pada Februari 2025, ketika Wilson Lalengke melayangkan dua laporan resmi ke Divpropam Polri Jakarta. Laporan pertama terkait dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan berupa makian verbal melampaui batas yang dilakukan AKP Taufik Ismail melalui sambungan telepon kepada Wilson Lalengke. Laporan kedua menyangkut dugaan pemerasan sebesar Rp75 juta yang dialami oleh anggota PPWI Batam, Hanjono Susanto.

Oleh Divpropam Polri, berkas laporan tersebut dilimpahkan ke Bidang Propam Polda Sumsel untuk diproses hukum melalui Seksi Provost. Setelah serangkaian pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, serta para saksi, AKP Taufik Ismail akhirnya dihadapkan pada sidang kode etik dan/atau disiplin pada 8 Januari 2026.

Namun, hingga akhir Agustus 2026, hasil resmi dari persidangan tersebut tak kunjung diumumkan ke publik maupun diserahkan kepada pihak pelapor.

*Fenomena “Dipingpong” Aparat dan Penolakan Audiensi*

Guna mempertanyakan kejelasan status hukum oknum polisi tersebut, Wilson Lalengke bersama Hanjono Susanto mendatangi Markas Polda Sumsel pada Senin, 31 Agustus 2026. Bukannya mendapatkan jawaban transparan, mereka justru di-“pingpong” oleh para petugas.

Penyidik Provost bernama Deni, atasannya Kompol Hendri, hingga pimpinan tingkat atas AKBP Tito enggan memberikan salinan hasil sidang. Pihak Provost berdalih bahwa hasil sidang sepenuhnya merupakan ranah tanggung jawab atasan langsung AKP Taufik Ismail, yakni Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan (Kabag Wassidik) dan Kepala Subdirektorat Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel.

Tak berhenti di situ, saat Wilson Lalengke menemui Kabag Wassidik dan Kasubdit Jatanras, kedua pejabat tersebut justru mengaku tidak memegang berkas hasil sidang dan melempar kembali kewenangan penjelasannya ke Bidpropam Polda Sumsel.

Sikap saling tuding dan lempar tanggung jawab antar-satuan tersebut berulang ketika Wilson Lalengke dan Hanjono Susanto kembali terbang ke Palembang pada Rabu, 9 September 2026. Upaya untuk beraudiensi secara langsung dengan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Shandi Nugroho, guna mengordinasikan kinerja buruk bawahannya pun bertepuk sebelah tangan. Permohonan pertemuan ditolak dengan alasan Kapolda tengah menghadiri rapat daring terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

*Dugaan Pembiaran dan Rencana Laporan ke Mabes Polri*

Atas rentetan kejadian tersebut, Wilson Lalengke menilai Kapolda Sumsel Irjen Pol Shandi Nugroho sangat tidak profesional, acuh tak acuh terhadap aduan masyarakat, serta melakukan pembiaran atas rekam jejak buruk jajarannya. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 tu bahkan menaruh kecurigaan kuat bahwa lemahnya penegakan disiplin ini timbul karena pimpinan daerah diduga turut menikmati modus operandi penyalahgunaan wewenang dan pemerasan yang kerap memeras rakyat kecil demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Oleh sebab itu, Wilson Lalengke membulatkan tekad untuk mengadukan Kapolda Sumsel Irjen Pol Shandi Nugroho serta dua pejabat utamanya, Kabag Wassidik AKBP Parlindungan Lubis dan Plt. Kasubdit III Jatanras, AKBP Muhammad Sofwan Rosyyidi, ke Divpropam Mabes Polri. PPWI mendesak Kapolri untuk segera mencopot para pejabat bermasalah tersebut dan menggantinya dengan personel yang berintegritas serta berdedikasi tinggi.

*Kemunduran Etika Publik dan Kekuasaan*

Kondisi saling lempar tanggung jawab dan ketidaktransparanan di tubuh institusi penegak hukum ini sejalan dengan kritik para filsuf dunia mengenai penyalahgunaan kekuasaan. Filsuf pencerahan asal Prancis, Montesquieu (1689-1755), dalam teorinya _The Spirit of the Laws_, menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi dan tidak diawasi secara terbuka cenderung mengalami pembusukan (_power tends to corrupt_). Ketika lembaga penegak hukum menyembunyikan hasil sanksi disiplin anggotanya dari korban, institusi tersebut telah gagal menjalankan prinsip transparansi yang menjadi pilar keadilan publik.

Sementara itu, filsuf Thomas Hobbes (1588-1679) dalam _Leviathan_ mengingatkan bahwa wewenang dan monopoli hukum diberikan masyarakat kepada negara semata-mata untuk menjamin perlindungan serta rasa aman. Jika oknum aparat justru memanfaatkan wewenang tersebut untuk memeras dan memaki warga negara, maka ikatan sosial (_social contract_) telah dirusak secara sepihak oleh oknum penegak hukum itu sendiri.

Di sisi lain, konsep Banalitas Kejahatan dari Hannah Arendt (1906-1975) menggambarkan bagaimana kejahatan atau pembiaran administratif yang dilakukan berulang kali oleh pejabat publik dapat dianggap sebagai hal lumrah ketika hati nurani dan rasa tanggung jawab moral telah hilang dari tatanan birokrasi.

Masyarakat kini menantikan ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi jajaran Polda Sumsel demi mengembalikan rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (TIM/Red)

*Kabut Asap Masih Selimuti Kayuagung, Efektivitas Penanganan Karhutla dan Anggaran Rp20 Miliar OKI Disorot*

OKI — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terutama Kota Kayuagung. Kondisi asap yang terasa lebih pekat pada pagi hari menjadi perhatian masyarakat, di tengah laporan kualitas udara Palembang yang sempat berada pada kategori berbahaya.

OKI merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas karhutla cukup tinggi. Sebanyak 126 titik panas terdeteksi di sembilan desa di Kecamatan Cengal. Tim gabungan bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat terus melakukan pemantauan, pemadaman, penyekatan serta pendinginan untuk mencegah api meluas.

Para Bintara Pembina Desa (Babinsa) juga turut berjibaku di lapangan. Mereka membantu proses pemadaman dan pendinginan di lokasi kebakaran, sekaligus mendukung upaya pencegahan agar api tidak kembali meluas.

Di tengah upaya tersebut, perhatian publik tertuju pada efektivitas dukungan anggaran. Pemerintah Kabupaten OKI mendapat Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk memperkuat penanganan karhutla.

Namun, kabut asap yang masih terasa pada pagi hari di Kayuagung memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana dukungan anggaran tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap penanganan di lapangan. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan dana, program yang telah dilaksanakan, lokasi kegiatan, serta hasil yang telah dicapai.

Sementara itu, Wakil Bupati OKI Supriyanto beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi terkait anggaran penanganan karhutla mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKI.

“Tanya langsung ke BPBD,” balas Supriyanto saat dikonfirmasi.

Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Bupati OKI terkait persoalan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, Bupati OKI maupun Sekda OKI belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dan realisasi anggaran karhutla tersebut.

Sementara itu, informasi yang diterima media menyebutkan uang semangat yang disebut Gubernur Sumsel bagi relawan penanganan karhutla sebesar Rp150 ribu hingga kini disebut belum diterima. Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait.

Persoalan anggaran dan insentif tersebut tidak mengesampingkan kerja para petugas dan relawan yang tetap berada di lapangan. Babinsa, BPBD, Manggala Agni, kepolisian dan masyarakat menghadapi medan serta kondisi asap dalam upaya memadamkan kebakaran.

Dengan masih adanya kabut asap pada pagi hari dan aktivitas karhutla di sejumlah wilayah, pemerintah daerah bersama Satgas Karhutla perlu memperkuat deteksi dini, patroli, pemadaman, pendinginan serta perlindungan masyarakat dari paparan asap.

Efektivitas penanganan karhutla pada akhirnya perlu dilihat dari hasil yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk berkurangnya titik api dan asap serta meningkatnya perlindungan terhadap warga. (Tim Red PPWI)

*Pegawai Inspektorat OKI Tewas Ditikam, Perempuan Diduga Istri Diamankan Polisi*

OKI — Seorang pegawai Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Anton (32), meninggal dunia setelah mengalami luka akibat senjata tajam dalam insiden yang terjadi di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI, Kayuagung, Senin (21/9/2026) siang.

Peristiwa tersebut terjadi di area kantin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) OKI. Korban dilaporkan mengalami luka serius dan sempat dievakuasi ke RSUD Kayuagung untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Dalam kejadian tersebut, seorang perempuan yang disebut-sebut merupakan istri korban diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Meski demikian, status hukum perempuan tersebut masih dalam proses pendalaman penyidik.

Kasat Reskrim Polres OKI Iptu Raka Dwi Darma membenarkan adanya peristiwa tersebut dan menyampaikan bahwa perempuan yang diduga berkaitan dengan kejadian telah diamankan.

“Iya benar, terhadap terduga pelaku sudah diamankan,” ujar Iptu Raka Dwi Darma saat dikonfirmasi.

Polisi masih mendalami kronologi kejadian, motif, serta hubungan antara korban dan perempuan yang diamankan. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan, sementara barang bukti yang berkaitan dengan perkara turut diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Informasi mengenai dugaan persoalan rumah tangga antara korban dan perempuan tersebut juga masih didalami dan belum dapat dijadikan sebagai kesimpulan mengenai motif kejadian.

Polres OKI menegaskan proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa tersebut. Karena itu, perempuan yang diamankan masih disebut sebagai terduga pelaku sampai penyidik menetapkan status hukumnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.

Hingga berita ini diturunkan, kasus tersebut masih dalam penanganan Polres OKI. (Rls/Tim Red PPWI)

*Segera Diadili, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah: Semua Perkara Besar Kita Adili, tetapi Akhirnya Kita yang ‘Digergaji’”*

Jakarta — Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, segera menghadapi persidangan setelah perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya memasuki tahap penuntutan.

Penyidik Kejaksaan Agung telah menyerahkan Febrie beserta barang bukti dan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026). Pelimpahan tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam penanganan perkara PT ASABRI dan/atau PT Asuransi Jiwasraya serta dugaan TPPU. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Saat menjalani proses pelimpahan, Febrie membantah tuduhan pemerasan dan meminta agar seluruh tuduhan terhadap dirinya diuji melalui persidangan.

“Semua perkara besar kita adili. Tapi akhirnya kita yang digergaji,” ujar Febrie sebagaimana dikutip dalam pemberitaan.

Ia juga mengungkapkan, selama 33 tahun berkarier sebagai jaksa, dirinya mengaku tidak pernah diperiksa ataupun dijatuhi hukuman oleh bidang pengawasan Kejaksaan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan penyidikan perkara telah rampung. Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, menyebut penyidikan telah diselesaikan setelah dilakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait.

Dengan perkara memasuki tahap penuntutan, proses berikutnya akan berfokus pada pembuktian di pengadilan. Status tersangka juga belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Perkara ini kembali menyoroti pentingnya integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Mohammad Hatta pernah mengingatkan, “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki.”

Kini, proses persidangan menjadi ruang bagi jaksa untuk membuktikan dakwaan dan bagi Febrie untuk menyampaikan pembelaannya. Fakta, alat bukti, serta pertimbangan majelis hakim akan menjadi dasar dalam menentukan perkara tersebut. (Tim/Red PPWI)

*DUGAAN PEMERASAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI: PPWI DESAK TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA DI POLDA SUMSEL*

PALEMBANG, 21 SEPTEMBER 2026 — Penanganan laporan dugaan pemerasan yang melibatkan seorang perwira Polri, AKP Taufik Ismail, kini menjadi sorotan publik. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan membuka informasi secara transparan terkait perkembangan perkara yang dilaporkan oleh Hanjono Susanto.

Desakan tersebut disampaikan setelah pihak pelapor mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai perkembangan laporan maupun hasil proses pemeriksaan kedisiplinan yang diduga telah dijalankan terhadap AKP Taufik Ismail.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak pelapor, AKP Taufik Ismail diduga meminta uang sebesar Rp75.000.000 dengan alasan diperlukan untuk biaya menghadirkan saksi ahli dalam perkara yang sedang ditangani. Laporan dugaan pemerasan dan/atau penipuan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/1451/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN, tertanggal 31 Agustus 2026.

Pihak pelapor juga menyebutkan bahwa proses pemeriksaan internal terhadap nama yang bersangkutan telah memasuki tahap persidangan disiplin. Namun hingga saat ini, pelapor mengaku belum menerima pemberitahuan resmi mengenai hasil maupun keputusan yang diambil dalam persidangan tersebut.

 
Wilson Lalengke: Informasi Harus Terbuka dan Jelas

Mendapatkan jawaban yang memadai menjadi alasan utama Wilson Lalengke mendatangi Markas Polda Sumatera Selatan pada Senin, 21 September 2026. Menurutnya, upaya pencarian kejelasan ini telah dilakukan berulang kali, namun belum memperoleh hasil yang memuaskan.

“Sudah tiga kali kami datang, namun terus dialihkan dari satu bagian ke bagian lain. Mulai dari Bagian Pembinaan Masyarakat, Bagian Pengawasan dan Pengendalian Penindakan, Jajaran Pengawasan dan Pengamanan, hingga Bagian Pembinaan Personel — jawabannya sama: belum ada informasi,” ujar Wilson kepada awak media di Palembang, Senin siang.

Ia mempertanyakan logika apabila pihak yang melaporkan dan saksi-saksi pun tidak diberikan akses informasi atas proses yang menyangkut haknya sendiri. “Semua mengaku tidak mengetahui. Jika pelapor dan saksi tidak mendapatkan kejelasan, lalu siapa yang tahu? Ke mana hasil proses itu disampaikan?” tegasnya.

Wilson menegaskan bahwa pengawasan internal wajib dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Agar tidak menimbulkan keraguan publik, seluruh tahapan proses harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

 
PPWI Telah Menyampaikan Pengaduan ke Tingkat Pusat

Mengingat belum adanya kejelasan, PPWI menyatakan telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Langkah ini diambil agar perkara memperoleh pengawasan yang lebih objektif dan menyeluruh dari tingkat pusat.

“Pengawasan dari pusat diperlukan agar status perkara, hasil pemeriksaan, serta langkah selanjutnya dapat diketahui secara jelas dan adil. Transparansi bukan permintaan, melainkan hak publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses hukum berjalan,” kata Wilson.

Hanjono Susanto: Meminta Keadilan, Bukan Permainan Kata

Sementara itu, pelapor Hanjono Susanto menyampaikan kekecewaannya terhadap penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan penggelapan aset berupa sebuah kapal tongkang yang nilainya disebutkan mencapai sekitar Rp30 miliar. Ia mengaku telah menanggung berbagai biaya yang dinilai berkaitan dengan proses penyidikan, termasuk biaya perjalanan tim penyidik ke Batam, Singapura, Malaysia, hingga biaya kehadiran saksi ahli.

“Selama proses berlangsung, semua biaya perjalanan dan kebutuhan yang diminta sudah saya penuhi. Namun pada akhirnya, perkara ini seolah dihentikan begitu saja tanpa penjelasan yang memuaskan. Tidak ada pemberitahuan resmi, tidak ada kejelasan,” ungkap Hanjono.

Ia menegaskan bahwa yang ia cari bukan keuntungan, melainkan kepastian hukum. “Saya hanya meminta keadilan. Jangan sampai hukum di negeri ini menjadi tidak tegak, dan warga yang mencari kebenaran justru dipermainkan. Apakah ini cara negara melindungi rakyatnya?” tanyanya.

 
Catatan Penting: Praduga Tak Bersalah dan Ruang Klarifikasi

Perkara ini kini menjadi sorotan luas karena menyangkut dugaan permintaan uang oleh oknum aparat penegak hukum sekaligus pertanyaan mengenai transparansi penanganan perkara bernilai besar. Perlu ditegaskan bahwa seluruh keterangan, dugaan, dan informasi yang dikemukakan sejauh ini bersumber dari keterangan pihak pelapor dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti secara sah menurut hukum.

Sesuai asas praduga tak bersalah yang dijunjung tinggi, AKP Taufik Ismail serta pihak-pihak lain yang disebut dalam perkara ini berhak memberikan penjelasan, sanggahan, maupun klarifikasi secara resmi. Polda Sumatera Selatan juga diharapkan menyampaikan keterangan terkait status laporan polisi, hasil persidangan disiplin, serta langkah hukum yang sedang maupun akan diambil.

Publik menunggu kepastian: apakah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, atau ada hal yang sengaja ditutup-tutupi. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak boleh dipertaruhkan. Keterbukaan informasi adalah cara terbaik untuk menjaga kepercayaan tersebut tetap tegak.

Redaksi senantiasa membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, sanggahan, maupun hak jawab demi kelengkapan dan keberimbangan pemberitaan ini.

(Tim Redaksi — PPWI)