Beranda blog

Polsek Ngimbang Gelar Kegiatan Binlu Pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ( MPLS ) Di SMP N 1 Ngimbang

0

Polsek Ngimbang Gelar Kegiatan Binlu Pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ( MPLS ) Di SMP N 1 Ngimbang

LAMONGAN//Warta.in.– Dalam rangka Antisipasi Kenakalan raja pada usia dini Polsek Ngimbang menggelar
pembinaan / penyuluhan tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba pada Anak Sekolah di SMPN 1 Ngimbang pada Hari Senin (13/07/2026)
pukul 08.00 Wib s/d selesai

Kegiatan Bimbingan penyuluhan di laksanakan oleh personil lPolsek Ngimbang Aipda Erwan Subekti Kanit Binmas dan
Aipda Dian Prasetyo, S. H Kanit Reskrim.

Dengan Sasaran yaitu untuk memberi pemahaman tentang disiplin dan bahaya Mb arkoba kepada
Siswa /Siswi SMPN 1 Ngimbang

Kapolsek Ngimbang AKP andriam Permana, S. Tr.K.S.I.K, lewar K anit Reskrim Aipda Dian Prasetya, S.H,memberikan pemahaman dan menjelaskan
tentang bahaya narkoba dan cara pencegahan serta penanggulangannya

Peran serta Orang tua,Guru dan bekal agama yang kuat diperlukan guna membentengi diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba

Acara Kegiatan berjalan lancar dan kondusuf
pewarta: roy

*KAPOLRES MESUJI TERIMA PENYERAHAN 11 SENJATA API RAKITAN DAN 4 BUTIR AMUNISI SECARA SUKARELA*

0

*KAPOLRES MESUJI TERIMA PENYERAHAN 11 SENJATA API RAKITAN DAN 4 BUTIR AMUNISI SECARA SUKARELA*

Mesuji, 13 Juli 2026 – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Mesuji, AKBP Dr. Muhammad Firdaus, S.I.K., M.H., kembali menerima penyerahan senjata api rakitan secara sukarela dari unsur tokoh masyarakat dan pemerintah desa di wilayahnya. Acara penyerahan berlangsung secara khidmat di halaman Markas Polres Mesuji, pada hari Senin, 13 Juli 2026 siang.

Karena berhalangan hadir secara langsung, Kapolres Mesuji menugaskan Wakapolres Mesuji, Kompol Trisno Sigit, S.H., M.H., untuk mewakili menerima penyerahan tersebut. Penyerahan senjata api dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa Simpang Pematang, Kepala Desa Harapan Jaya, serta Kepala Desa Bangun Mulyo yang berdomisili di Kecamatan Simpang Pematang.

Penyerahan yang berjumlah 11 pucuk senjata api rakitan beserta 4 butir amunisi ini merupakan hasil dari upaya sosialisasi, pendekatan persuasif, dan penggalangan kesadaran yang dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh jajaran personel Polres Mesuji kepada masyarakat luas. Langkah mulia ini diambil dengan tujuan utama untuk menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, sekaligus menekan secara signifikan peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di seluruh wilayah hukum Polres Mesuji.

 

Apresiasi Mendalam Atas Dukungan Masyarakat

Dalam sambutannya, Kompol Trisno Sigit menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesadaran dan kepedulian yang ditunjukkan oleh para tokoh masyarakat dan pemerintah desa.

“Saya mewakili Bapak Kapolres Mesuji beserta seluruh jajaran pimpinan, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan rasa terima kasih yang tulus kepada tokoh masyarakat yang diwakili oleh para Kepala Desa ini. Langkah bijak dan berani yang telah saudara-saudara ambil dengan menyerahkan senjata api rakitan secara sukarela kepada jajaran Polres Mesuji adalah bukti nyata kepedulian demi keamanan bersama,” tegas Kompol Sigit dengan nada berwibawa.

Ia menjelaskan rincian barang yang diserahkan: dari keseluruhan 11 pucuk senjata api rakitan yang diserahkan, semuanya berjenis revolver. Adapun untuk amunisi yang diserahkan terdiri dari 2 butir kaliber 9 milimeter dan 2 butir kaliber 5,56 milimeter.

“Perlu diketahui, pada bulan Juli tahun 2026 ini, jajaran Polres Mesuji sedang melaksanakan kegiatan khusus penggalangan kesadaran kepada seluruh elemen masyarakat. Kami mengajak saudara sekalian untuk menyerahkan senjata api rakitan, amunisi, maupun barang berbahaya lainnya secara sukarela. Seluruh senjata api yang telah diserahkan akan disimpan dan diamankan dengan prosedur ketat di gudang senjata Polres Mesuji,” ungkapnya lebih lanjut.

 

Ajakan Menciptakan Wilayah Bebas Senjata Ilegal

Wakapolres Mesuji kembali menghimbau dengan bijaksana kepada seluruh warga masyarakat yang masih menyimpan atau memiliki senjata api rakitan maupun senjata api jenis lain tanpa izin resmi, agar segera menyerahkannya kepada jajaran kepolisian di Polres Mesuji maupun pos terdekat secara sukarela.

Perlu menjadi pemahaman bersama, kepemilikan senjata api tanpa izin resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Selain aspek hukum, keberadaan senjata api ilegal juga sangat berbahaya, berpotensi menimbulkan risiko besar bagi keselamatan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain di lingkungan sekitar.

“Kami menginginkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Mesuji senantiasa terpelihara dengan baik, aman, damai, dan kondusif. Mari kita bergandengan tangan, bersatu padu, dan bekerja sama mewujudkan wilayah Kabupaten Mesuji yang aman, tertib, dan bebas dari ancaman senjata api ilegal demi kesejahteraan kita semua,” pungkas Kompol Trisno Sigit dengan penuh harapan dan ketegasan.

(Tim Redaksi Berita HD)

Kapolsek Ngimbang Gelar Kunjungan Silahturohmi Ke YON TP 887/KJM Di Ngimbang

0

Kapolsek Ngimbang Gelar Kunjungan Silahturohmi Ke YON TP 887/KJM Di Shaling Desa Slaharwotan Kecamatan Ngimbang

LAMONGAN//Warta.in – Dalam upaya mempererat hubungan TNI dan Polri, Kapolsek Ngimbang melaksanakan kunjungan dilaturahmi ke Batalyon Teritorial Pembangungan 887 Ki Joko Modo (YON TP 887/KJM) yang berada di Desa Slahar Wotan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, Senin (13/07/2026) pukul 10.00 wib

Hadir dalam kegiatan Wadanyon TP 887/KJM Kapten Inf Kankan Khidir Arifin, S.T.Han., beserta jajaran. Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr.K., S.I.K. Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H. dan Personel Polsek Ngimbang.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr.K., S.I.K. didampingi Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H. beserta personel melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (YON TP 887/KJM).

Setibanya di lokasi, rombongan Polsek Ngimbang disambut langsung oleh Wadanyon YON TP 887/KJM Kapten Inf Kankan Khidir Arifin, S.T.Han., beserta jajaran. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan kekeluargaan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. S.K.S.I.K, memperkenalkan diri sebagai pejabat Kapolsek Ngimbang yang baru serta menyampaikan harapan agar hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara Polsek Ngimbang dan YON TP 887/KJM dapat terus dipelihara dan ditingkatkan.

Kapolsek juga mengajak seluruh jajaran untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, serta kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Ngimbang, ujarnya

Sinergitas TNI-Polri dinilai sebagai kunci utama dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Wadanyon TP 887/KJM Kapten Inf Kankan Khidir Arifin, S.T.Han., menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolsek Ngimbang beserta rombongan serta menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Beliau menyampaikan komitmen YON TP 887/KJM untuk terus menjalin kerja sama yang solid dengan Polsek Ngimbang dalam setiap kegiatan maupun pelaksanaan tugas demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif.

Kegiatan diakhiri dengan ramah tamah, diskusi singkat terkait situasi wilayah, serta foto bersama sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergitas antara TNI dan Polri.

Harapan kedepan terjalinnya silaturahmi dan komunikasi yang baik antara Polsek Ngimbang dengan YON TP 887/KJM.

Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam menjaga situasi kamtibmas.

Terbangunnya komitmen bersama untuk saling mendukung pelaksanaan tugas di wilayah Kecamatan Ngimbang.pungkasnya (roy)

Rotua Wendeilyna Simarmata, Yuk Buat Takoyaki Ala Biangku, Dari Resep Chef Yulianto

0

Samosir, warta.in – Pemilik PT Simarmata Wendeilyna Ulos-Dr drh Rotua Wendeilyna Simarmata MSi (CMed CPP CIJ CPW) membagikan resep dari Chef Yulianto untuk pembaca media online ini. Silahkan membuatnya.                                                               TAKOYAKI ala BiangKu
Bahan:
2 gelas belimbing Tepung Crispy
2 butir Telur ayam
3/4 gelas belimbing Air putih
Daun bawang dipotong tipis2
Wortel secukupnya diparut
Kol secukupnya diparut
Isian:
Sosis dipotong kecil2
Keju potong kecil2
Bisa diisi sesuai selera
Taburan:
Saos sambal, saos tomat
Mayonaise
Saus keju (sesuai selera)
Ikan terbang (cakalang, kalo ada)
Keju parut
Cara membuat:
1. Kocok telur pake mixer atau sendok gpp juga
2. Masukkan tepung kribo ke adonan telur. Aduk hingga tercampur rata.
3. Masukkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk2 . Usahakan jangan terlalu cair atau terlalu kental. Kayak bikin adonana bakwan.
4. Masukkan daun bawang , kol dan wortel. Aduk hingga rata.
5. Panaskan wajan cetakan takoyaki yg sudah diolesii minyak
6. Tuangkan adonan jangan sampai penuh.Masukkan isian takoyaki dikit2 saja.
7. Belum sampai matang balik adonan mebentuk bola. Masak hingga matang agak kecoklatan
8. Taruh di piring & dikasih topping mayo dan saos. Diatasnya taburi keju parut.Sajikan
SELAMAT MENCOBA👍😍 (red)

Pembangunan Jembatan Modular Sungai Bawoni Masuki Tahap Akhir, Akses Warga Segera Lancar

0

Warta.in Nias Utara – Pembangunan jembatan modular di atas Sungai Bawoni di Desa Gunung Tua, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, terus mendekati penyelesaian. Hingga Senin (13/7/2026), progres pembangunan jembatan bantuan Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan melalui Program Bakti TNI untuk Rakyat telah mencapai 97,5 persen.

Memasuki tahap akhir pembangunan, personel TNI terus mengoptimalkan penyelesaian berbagai pekerjaan konstruksi agar jembatan segera siap difungsikan. Seluruh tahapan dilaksanakan secara cermat sesuai standar teknis guna memastikan kualitas, kekuatan, dan keamanan konstruksi sebelum dimanfaatkan masyarakat.

Jembatan modular sepanjang 24 meter tersebut akan menghubungkan Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, dengan Kecamatan Moro’o, Kabupaten Nias Barat. Selama ini, keterbatasan akses penyeberangan menjadi salah satu kendala bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kehadiran jembatan ini diharapkan memperlancar mobilitas warga, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta memudahkan akses menuju layanan pendidikan, kesehatan, dan pusat-pusat perekonomian.

Pembangunan jembatan dikerjakan oleh 38 personel TNI yang berasal dari Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias, Yon TP 905/Tuan Syah, Yon TP 906/Sanalenggam, Yon TP 908/Gajah Dompak, dan Yonzipur 1/DD. Dengan dukungan personel dan peralatan yang memadai, proses pembangunan terus dipercepat agar dapat selesai sesuai target.

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P. mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan wujud komitmen TNI AD melalui Program Bakti TNI untuk Rakyat dalam membantu meningkatkan konektivitas wilayah. Menurutnya, progres pembangunan yang telah mencapai 97,5 persen menjadi bukti keseriusan TNI AD menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mampu memperlancar akses transportasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung pemerataan pembangunan di Kepulauan Nias. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

KANTOR CAMAT SELUPU REJANG FOKUSKAN USULAN ANGGARAN 2026 PADA INFRASTRUKTUR DAN MITIGASI BENCANA.

0

Warta.in-Kec.SelupuRejang,RejangLebong

Memasuki tahun anggaran 2026, Kantor Camat Selupu Rejang menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan yang berpihak pada keselamatan masyarakat dan penguatan ekonomi wilayah. Hal ini selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam APBD 2026.

APBD 2026 Rejang Lebong: Efisien, Fokus, dan Berorientasi RakyatPemerintah Kabupaten Rejang Lebong bersama DPRD telah mengesahkan RAPBD 2026 sebesar Rp1,142 triliun. Angka tersebut mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi nasional dan penurunan dana transfer pusat ke daerah.

Meski dalam kondisi terbatas, Pemkab Rejang Lebong tetap menetapkan 6 prioritas utama dalam APBD 2026, yaitu:

  1. Penguatan ekonomi rakyat dan UMKM agar daya beli masyarakat meningkat

  2. Pengembangan agrowisata berbasis potensi lokal Rejang Lebong

  3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan

  4. Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah hingga ke desa

  5. Penguatan ketahanan bencana mengingat kondisi geografis Bengkulu yang rawan

  6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Dengan struktur anggaran yang lebih “minimalis”, seluruh OPD termasuk kecamatan diminta merasionalisasi belanja. Alokasi untuk operasional kantor kecamatan juga turut terdampak penyesuaian ini.

Musrenbangcam Selupu Rejang: Suara Desa untuk Pembangunan Tangguh BencanaSebagai tindak lanjut, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Selupu Rejang telah digelar pada Selasa, 28 Januari 2026 di Aula Kantor Camat Selupu Rejang.

Kegiatan dibuka dan dipimpin langsung oleh Camat Selupu Rejang, Meilinda, SE. Hadir dalam forum tersebut seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Selupu Rejang, Ketua BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan unsur terkait.

Dalam forum tersebut, peserta secara kolektif menetapkan 2 fokus utama usulan pembangunan 2026:

  1. Infrastruktur Dasar dan Penghubung Antar Desa Usulan mencakup perbaikan jalan desa, jembatan, saluran drainase, dan penerangan jalan. Tujuannya untuk memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, dan akses ke layanan publik.

  2. Program Kebencanaan dan Mitigasi Risiko Mengingat Selupu Rejang berada di kawasan rawan longsor dan banjir, usulan diarahkan pada pembangunan infrastruktur tahan bencana. Contohnya: talud penahan tebing, normalisasi sungai, titik evakuasi, dan sosialisasi kebencanaan di tingkat desa.

“Wilayah kita memiliki potensi besar, tapi juga memiliki kerawanan. Jadi pembangunan infrastruktur tidak bisa lepas dari mitigasi. Semua harus dipikirkan agar aman dan berkelanjutan,” ujar Camat Meilinda, SE dalam sambutannya.

Transparansi Data Anggaran: Upaya Pemerintah Menjamin AkuntabilitasUntuk menjaga akuntabilitas, Pemkab Rejang Lebong rutin mempublikasikan laporan keuangan. Namun hingga akhir April 2026, data “Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” di website resmi :http://rejanglebongkab.go.id, baru tersedia sampai 25 November 2025.

Laporan khusus realisasi anggaran per OPD dan per Kecamatan untuk TA 2026 belum dirilis.

Sebagai penguat pengawasan, BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu juga telah melaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD 2026 di Kabupaten Rejang Lebong pada 27 April 2026. Evaluasi ini bertujuan memastikan setiap program dan anggaran, termasuk di tingkat kecamatan, benar-benar efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Masyarakat yang ingin mengetahui rincian anggaran Kantor Camat Selupu Rejang dapat mengakses data melalui:

  1. SIPD RI – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk melihat rincian belanja tiap OPD

  2. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan yang diterbitkan BPKAD Kabupaten Rejang Lebong.                                    Ajakan Keterbukaan Informasi PublikKantor Camat Selupu Rejang mendorong masyarakat untuk aktif mengawal penggunaan anggaran. Untuk mendapatkan data paling valid, masyarakat dapat:

  1. Cek langsung di website rejanglebongkab.go.id menu “Laporan Realisasi Anggaran”

  2. Datang langsung ke Kantor Camat Selupu Rejang atau Kantor BPKAD Rejang Lebong untuk meminta dokumen “LRA OPD Kecamatan Selupu Rejang TA 2026”

“Kami terbuka. Silakan masyarakat bertanya dan mengawasi. Dengan begitu pembangunan di Selupu Rejang bisa tepat guna dan dirasakan langsung manfaatnya,” tutup Camat Meilinda.

Kantor Camat Selupu Rejang akan terus berkoordinasi dengan Pemkab, Desa, dan BPD agar setiap rupiah anggaran 2026 benar-benar digunakan untuk membangun infrastruktur yang kokoh, ekonomi yang kuat, dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

(Tim Redaksi)

Pastikan Wilayah Ngimbang tetap Aman Personil Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light 4C Di Daerah Rawan

0

Pastikan Wilayah Ngimbang tetap Aman Personil Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light 4C Di Daerah Rawan

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang ini telah melaksanakan kegiatan Patroli Blue Light Harkamtibmas di malam hari guna cegah kriminalitas dan tangkal 4 C di wilayah Hukum Polsek Ngimbang, Senin (13/07/2026) pukul 22.00 Wib sampai selesai

Dalam Patroli Blue Light ini di laksanakan oleh Aipda Novan dan Brigadir Bayu dengan sasaran Patroli jalan poros Ngimbang – Jombang, SPBU Ngimbang, BRI Ngimbang dan Masyarakat Ngimbang yang ada di Kecamatan Ngambang.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr. K. S. I.K, saat di hubungi Awak media menjelaskan bahwa, “Patroli Blue Light ini di laksanakan guna cegah dan antisipasi 4C, kejahatan dan premanisme serta untuk menjaga harkamtibmas guna cegah kriminalitas dan tangkal 4C di wilayah Kecamatan Ngimbang.”

Personil Patroli selalu menyampaikan pesan – pesan Keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kepada pengamanan Swakarsa atau security di Wilayah Ngimbang selalu waspada dengan situasi yg berkembang di sekitarnya,ungkapnya Kapolsek Ngimbang

Kami berkometmen dengan Secara rutin patroli di Obyek Vital untuk antisipasi terjadinya tindakan kriminal di Wilayah Ngimbang dengan cara memverikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan sehingga wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif,pungkasnya(roy)

Lawan Penurunan Alami Lapangan Tua, PHR Zona 4 Sukses Dongkrak Produksi Migas Lewat Strategi Agresif 

0

Lawan Penurunan Alami Lapangan Tua, PHR Zona 4 Sukses Dongkrak Produksi Migas Lewat Strategi Agresif

PRABUMULIH – Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4 membuktikan bahwa lapangan minyak dan gas bumi yang telah berusia tua (mature field) bukan halangan untuk mencetak prestasi. Melalui penerapan strategi pengeboran yang agresif dan inovatif, PHR Zona 4 sukses mencatatkan capaian gemilang sepanjang Semester I tahun 2026.

Hingga 30 Juni 2026, realisasi produksi PHR Zona 4 berhasil menyentuh angka 27.500 barel minyak per hari (BOPD) dan pasokan gas sebesar 506 MMSCFD. Capaian ini disokong oleh keberhasilan eksekusi 27 rencana kerja (RK) pengeboran sumur pengembangan yang memberikan tambahan produksi minyak hingga 1.549 BOPD—atau setara dengan 125 persen dari target Year to Date (YTD) 2026.

General Manager PHR Zona 4, Djudjuwanto, menegaskan bahwa penurunan produksi secara alamiah (natural decline) akibat menipisnya cadangan hidrokarbon dan penurunan tekanan reservoir adalah tantangan nyata. Namun, tantangan ini dijawab dengan inovasi teknik pengeboran yang presisi.

“Ide besar kami adalah setiap pengeboran tidak boleh hanya sekadar mengejar angka produksi sesaat, tetapi harus mampu membuka peluang penemuan cadangan baru. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga keberlanjutan operasi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Djudjuwanto.

Dua Strategi Andalan di Lapangan EksistingUntuk mengoptimalkan potensi di wilayah kerja yang matang, PHR Zona 4 mengandalkan dua metode utama pada target 100 rencana kerja development drilling di tahun 2026:Step Out Drilling: Pengeboran di luar batas area yang telah terbukti produktif untuk mencari kemenerusan reservoir.

Strategi ini dijalankan di empat lapangan entitas Pertamina EP (PEP), yaitu Lapangan Adera, Prabumulih, Ramba, dan Limau melalui sumur ABB-A5, BNG-A12, GNK-PD17, LKT-23, MJ-OS2 NRB-B, serta LVT-B. Targetnya adalah menambah 209 BOPD minyak dan 0,04 MMSCFD gas.

Dual Completion: Metode penyelesaian sumur yang memproduksi dua reservoir sekaligus melalui satu sumur tunggal demi efisiensi biaya dan waktu. Metode ini diterapkan di sumur BNG-D14, BNG-D19, BNG-B7 (Adera Field), dan sumur GNK-PD80 (Prabumulih Field) dengan target tambahan 325 BOPD minyak dan 2,43 MMSCFD gas.

Selain pengeboran sumur baru, seluruh pimpinan lapangan (field manager) diinsteksikan ketat untuk menjaga performa fasilitas di permukaan (surface facility) dan sistem pengangkatan buatan (artificial lift). Tujuannya adalah menahan laju natural decline di level 15–20 persen, sehingga setiap ada sumur baru yang berhasil, hasilnya langsung menjadi surplus produksi.

Keselamatan Berbasis Pendekatan LokalPeningkatan produksi ini dibarengi dengan penguatan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE). PHR Zona 4 menerapkan prinsip Stop Work Authority (SWA) yang memberikan hak penuh kepada setiap pekerja—tanpa memandang jabatan—untuk menghentikan operasi jika mendapati kondisi tidak aman.

Uniknya, guna memastikan pesan keselamatan meresap hingga ke garda terdepan, PHR Zona 4 menerjemahkan aturan dan rambu keselamatan kerja ke dalam bahasa daerah sehari-hari masyarakat Sumatera Selatan. Pendekatan kultural ini terbukti efektif meningkatkan kedisiplinan pekerja lapangan.”Bagi kami, HSSE adalah investasi, bukan hambatan. Kami melihat fakta di lapangan bahwa peningkatan kedisiplinan keselamatan kerja justru berjalan beriringan dengan lonjakan produksi migas perusahaan,” tutup Djudjuwanto.

(Muhamad Randi)

Dugaan STONE CRUSHER & AMP di PUT Dekat Pemukiman Desa & Jln Lintas,Demi lindungi Kesehatan/Keselamatan Warga

0
Gambar:ilustrasi Stone Crusher & AMP.

 

Warta.in-RejangLebong,Bengkulu.

Untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan, Pemerintah melalui peraturan yang berlaku menetapkan jarak minimal operasional Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant (AMP) dari pemukiman desa. Ketentuan ini menjadi acuan utama bagi pelaku usaha agar tidak menimbulkan dampak pencemaran dan kebisingan.

1. Ketentuan Jarak Minimal,

Sesuai aturan umum yang diberlakukan Dinas Lingkungan Hidup, jarak aman dari pemukiman padat desa adalah:

  • Stone Crusher / Claser: minimal ≥ 500 meter dari pemukiman

  • AMP – Asphalt Mixing Plant: minimal 500 meter sampai 1000 meter dari pemukiman desa

2. Alasan Utama Penetapan Jarak,Aturan ini dibuat untuk menghindari 2 dampak utama dari operasional crusher dan AMP:

a. Debu dan Emisi

Kegiatan crusher dan AMP menghasilkan partikel PM10/PM2.5 serta bau aspal yang dapat menurunkan kualitas udara. Berdasarkan Permenkes No. 70 Tahun 2016, batas kebisingan untuk 8 jam kerja adalah 85 dB. Sementara di area crusher hasil pengukuran bisa mencapai 86-99 dB. Karena itu lokasi harus berjarak aman dari rumah warga.

b. Kebisingan,

Suara mesin crusher paling mengganggu pada malam hari karena melebihi baku mutu kebisingan. Jarak minimal diperlukan agar aktivitas industri tidak mengganggu istirahat warga.

3. Catatan Penting: Bisa Berbeda Tiap Daerah,Jarak tersebut dapat berubah tergantung 2 hal:

a. Perda dan RTRW Setiap Kabupaten/Kota,

Tiap daerah bisa memiliki aturan berbeda. Contoh: beberapa Perda Minerba mewajibkan jarak 500 meter dari sekolah, rumah ibadah, dan pemukiman. Untuk kapasitas besar, ada juga yang mewajibkan 1000 meter.

b. Hasil AMDAL / UKL-UPL,

Dinas LH akan melakukan kajian berdasarkan arah angin, topografi, dan jumlah penduduk di sekitar lokasi.

  • Jika mitigasi baik seperti dust collector, penyemprot air, dan sabuk hijau tersedia, jarak bisa kurang dari 500 meter.

  • Jika tidak ada mitigasi, DLH bisa meminta jarak lebih dari 1000 meter.

4. Syarat Lain Agar Bisa Beroperasi Dekat Desa, Walaupun sudah memenuhi jarak 500 meter, usaha tetap wajib memenuhi:

  • Izin Lingkungan + Izin Pertambangan, dari Pemerintah Pusat atau Pemprov sesuai UU No. 3 Tahun 2020

  • Pengendali pencemaran: water spray, penutup conveyor, dan peredam bising

  • Tidak berada di zona lindung,sesuai RTRW, seperti sempadan sungai

Untuk akses truk, lokasi dekat jalan lintas justru disarankan. Namun pintu masuk dan keluar wajib memiliki manajemen lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan.

5. Imbauan Khusus Wilayah Bengkulu, Bagi pelaku usaha di Bengkulu, langkah paling aman adalah:

  1. Cek ke DLH Kota/Kabupaten di wilayah Bengkulu, untuk memastikan Perda jarak spesifik di wilayah Anda

  2. Ajukan UKL-UPL, Tim DLH akan melakukan survei lapangan dan menentukan jarak pasti sesuai kondisi lokasi

6. Sanksi Jika Melanggar,Jika dipaksakan beroperasi dengan jarak kurang dari 500 meter tanpa izin dan mitigasi, maka berisiko: ditolak warga, izin usaha dicabut, dan dikenai sanksi sesuai UU Minerba Pasal 158.

Namun Lain halnya Temuan yan tim media temui di Lapangan yakni di Daerah Padang Ulak tanding sebelum gapura perbatasan ada terlihat AMP sebelum desa tanjung sanai diketahui sebagai penanggung jawab pengelola AMP pak Agung, diduga AMP tersebut sangat dekat dengan pemukiman warga desa dan Cluser milik PT.Tan Iron indonesia lokasi di Tanjung sanai 1 dan 2 terlihat tumpukan batu besar yang tinggi, dugaan bisa membahayakan pengguna jalan lintas dibawahnya karena tumpukan batu tersebut tepat di bahu jalan lintas Curup- lubuk linggau.

Masyarakat mohon pihak terkait tindak lanjuti dan meninjau ulang terkait informasi yang disampaikan, jangan sampai keselamatan warga menjadi bahaya baik pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Masyarakat berharap aph maupun pihak dinas terkait demi mengutamakan kepentingan pribadi seseorang atau pun sekelompok orang lalu melakukan pembiaran dan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. padahal selaku aph merupakan pelindung dan pengayom masyarakat banyak.

(Tim Redaksi)

Robby: ABPEDNAS Purwakarta Rumah Besar Perjuangan Anggota BPD

0

Warta.in, Purwakarta – Kegiatan Paturay Tineung jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Purwakarta periode 2019–2027 yang digelar di Lapang Sahate, Senin (13/7/2026), tidak hanya menghadirkan suasana penuh keakraban, kekeluargaan, dan rasa persaudaraan yang begitu kental.

Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi momentum yang menunjukkan semakin kuatnya eksistensi serta jaringan komunikasi DPC ABPEDNAS Kabupaten Purwakarta di tingkat regional maupun daerah.

Kemeriahan acara terlihat dari kehadiran para petinggi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), mulai dari Ketua Umum ABPEDNAS, Ir. Indra Utama, M.PWK., IPU., hingga Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Jawa Barat, Firmansyah Lesmana.

Kehadiran para pimpinan organisasi tersebut menjadi bentuk perhatian sekaligus dukungan terhadap kiprah ABPEDNAS Purwakarta.

Tak hanya itu, dukungan yang begitu besar juga ditunjukkan dengan hadirnya para pengurus DPC ABPEDNAS serta anggota BPD dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kehadiran mereka menjadi sinyal kuat bahwa komunikasi yang dibangun DPC ABPEDNAS Kabupaten Purwakarta dengan berbagai daerah berjalan sangat baik.

Fenomena tersebut menjadi catatan penting sekaligus layak diapresiasi. Sebab, mampu menghadirkan dukungan lintas daerah dalam sebuah kegiatan organisasi bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan komunikasi yang intensif, kepercayaan, serta hubungan kelembagaan yang terbangun dengan baik.

Semakin menguatkan kesan tersebut, acara juga dihadiri langsung oleh Bupati Purwakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Kapolres Purwakarta, Dandim 0619/Purwakarta, tokoh masyarakat, serta sejumlah tokoh senior lainnya.

Kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menunjukkan bahwa ABPEDNAS Purwakarta kini semakin diterima sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan desa.

Banyak kalangan menilai, capaian tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Purwakarta, Robiansyah Pratama, yang akrab disapa Robby Tama.

Di bawah kepemimpinannya, geliat organisasi BPD di Purwakarta mulai terlihat semakin hidup. Jika sebelumnya keberadaan BPD di sejumlah daerah sering dipandang hanya sebatas pelengkap struktur pemerintahan desa bahkan terkesan “mati suri”, kini perlahan mulai menunjukkan eksistensinya melalui berbagai program, kolaborasi, dan aktivitas kelembagaan yang nyata.

Menurut Robby Tama, kegiatan Paturay Tineung bukan sekadar ajang silaturahmi dan pelepasan pengurus periode 2019–2027, tetapi juga menjadi momentum untuk mempertegas komitmen organisasi dalam memperjuangkan aspirasi serta meningkatkan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

“Kami ingin memastikan bahwa ABPEDNAS hadir sebagai rumah besar bagi seluruh anggota BPD. Perjuangan kami tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi terus bergerak memperkuat kelembagaan BPD sekaligus memperjuangkan hak dan kesejahteraan anggotanya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa BPD memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyalur aspirasi masyarakat, BPD harus mendapatkan perhatian yang lebih besar agar mampu menjalankan tugasnya secara optimal.

Karena itu, DPC ABPEDNAS Purwakarta terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah maupun berbagai pemangku kepentingan guna mendorong penguatan kapasitas anggota, kejelasan peran kelembagaan, hingga peningkatan kesejahteraan anggota BPD.

Berbagai langkah konkret pun telah dilakukan. Salah satunya melalui penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Purwakarta dalam pelaksanaan berbagai program kolaboratif seperti Jaga Desa, Jaga PIP, Jaga MBG, hingga program terbaru Jaga Sehat.

Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Robby menegaskan, seluruh program tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata ABPEDNAS dalam mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden Republik Indonesia, visi Jawa Barat Istimewa, serta Purwakarta Istimewa melalui penguatan kelembagaan desa.

Saat ini DPC ABPEDNAS Kabupaten Purwakarta menaungi 183 Badan Permusyawaratan Desa yang tersebar di 16 kecamatan dengan jumlah anggota mencapai 1.057 orang. Jumlah tersebut menjadi kekuatan besar apabila mampu dihimpun dalam satu visi dan semangat perjuangan yang sama.

Ke depan, ABPEDNAS Purwakarta berkomitmen untuk terus menjadi wadah yang mampu mengakomodasi seluruh aspirasi anggota serta memperjuangkannya melalui komunikasi, advokasi, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Meski berbagai langkah nyata telah dilakukan, Robby mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, ia optimistis dengan semangat kebersamaan seluruh jajaran pengurus dan anggota, berbagai cita-cita organisasi dapat diwujudkan secara bertahap.

“Kami menyadari perjuangan ini belum selesai. Masih banyak yang harus diperjuangkan demi kemajuan BPD. Namun kami yakin, dengan kebersamaan seluruh pengurus dan anggota yang tersebar di 16 kecamatan, ABPEDNAS Purwakarta akan terus tumbuh menjadi organisasi yang kuat, profesional, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun pembangunan desa di Kabupaten Purwakarta,” pungkasnya. (ds)