Pemprov Bangun Sektor Kesehatan Melalui Desa Berdaya

Warta.in
Mataram, NTB  – Tantangan utama pembangunan kesehatan di Nusa Tenggara Barat adalah data yang terintegrasi. Pemerintah provinsi menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data (evidence-based policy) untuk menghasilkan intervensi yang tepat sasaran.

“Kami masih menghadapi persoalan data yang tersebar dan belum terintegrasi. Ke depan, kami mulai mengintegrasikan data rumah sakit dan puskesmas agar kebijakan kesehatan lebih akurat,” ungkap Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal secara resmi membuka Semiloka Nasional Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) 2026 yang diselenggarakan di Mataram, Selasa (28/4).

Sebagai solusi, Pemprov NTB mengembangkan program Desa Berdaya yang menitikberatkan pada pembangunan berbasis desa, termasuk penyusunan indeks kesehatan desa. Program ini juga memanfaatkan potensi 7.000 posyandu dengan sekitar 40.000 kader sebagai ujung tombak pengumpulan dan validasi data.

“Kunci dari program ini adalah orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah hingga swasta dan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan tiga isu utama pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia. Menurutnya, sektor kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung ketiga prioritas tersebut.

“Kesehatan memang tidak disebut secara eksplisit sebagai prioritas, tetapi menjadi bagian yang melekat. Tidak mungkin kita mencapai tujuan tanpa kesehatan yang baik,” jelasnya.

Kegiatan bertema “Indonesia Sehat dari Desa” ini berlangsung pada 28 April hingga 1 Mei 2026, dengan fokus pada penguatan kapasitas dinas kesehatan daerah dalam menjawab tantangan pembangunan kesehatan nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada ADINKES yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut.

“Ini adalah sebuah kehormatan besar bagi NTB untuk menyambut kepala dinas kesehatan se-Indonesia dan para ahli di bidang kesehatan. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga menjadi ruang belajar bagi kami dalam pembangunan kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah mendorong pengembangan sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Event) sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah, sekaligus membuka ruang kolaborasi dan pertukaran pengetahuan.

Sementara itu, Ketua Umum ADINKES, dr. Moh. Subuh, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional dalam pembangunan kesehatan, khususnya melalui pemberdayaan desa.

“Kondisi kesehatan kita saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, kita ingin bangkit dari desa, karena dari sanalah upaya mewujudkan masyarakat sehat bisa dimulai,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian faktor risiko kesehatan, seperti kebiasaan merokok pada usia dini yang berdampak pada berbagai penyakit, termasuk stunting dan tuberkulosis.

“Pengendalian rokok, khususnya pada remaja, menjadi salah satu tantangan besar yang harus kita hadapi bersama,” tambahnya.

Semiloka Nasional ADINKES merupakan agenda tahunan yang membahas strategi dan kebijakan kesehatan nasional, termasuk pengendalian penyakit dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dinas kesehatan dari seluruh Indonesia serta pemangku kepentingan terkait guna merumuskan langkah strategis menuju sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar daerah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan kesehatan nasional.(sr/dkisntb)

Warta.in
Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa keberhasilan Geopark Rinjani-Lombok mempertahankan status UNESCO Global Geopark melalui perolehan Green Card kedua merupakan bukti nyata pengakuan dunia atas kualitas tata kelola kawasan berbasis konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menanggapi hasil revalidasi internasional UNESCO yang berlangsung di Paris, Prancis, pada 28 April 2026.

“Capaian ini bukan sekadar penghargaan, tetapi validasi global bahwa pengelolaan Geopark Rinjani-Lombok telah berjalan pada standar internasional dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan mempertahankan status tersebut justru lebih menantang dibandingkan saat pertama kali diperoleh, karena menuntut konsistensi dan peningkatan kualitas pengelolaan secara berkelanjutan.

Menurut Ahsanul Khalik, Geopark Rinjani-Lombok saat ini tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi telah berkembang menjadi ruang edukasi, laboratorium alam, serta pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.

“Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh pihak—pemerintah, pengelola, masyarakat, hingga komunitas—yang bersama-sama menjaga dan mengembangkan kawasan ini secara berkelanjutan,” tegasnya.

Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperkuat pengelolaan geopark melalui sejumlah langkah strategis, antara lain peningkatan konservasi berbasis masyarakat, penguatan literasi geologi, pengembangan ekonomi lokal, serta integrasi mitigasi bencana dalam pengelolaan kawasan.

Selain itu, promosi Geopark Rinjani-Lombok di tingkat global juga akan diperluas untuk meningkatkan daya saing pariwisata NTB di kancah internasional.

“Kami ingin Geopark Rinjani-Lombok tidak hanya bertahan, tetapi terus berkembang menjadi ikon dunia yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat posisi NTB di tingkat global,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga berharap capaian ini dapat menjadi inspirasi bagi pengelolaan geopark lainnya di Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga warisan geologi sebagai aset strategis bangsa.(sr/dkisntb)