Beranda blog

Public Expose PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk di 2026

0

Warta.in | Jakarta – PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk (AKSI) tetap optimistis menghadapi tahun 2026 meskipun mencatat penurunan kinerja pada kuartal pertama. Dalam Paparan Publik yang digelar Jumat (12/6/2026), manajemen memaparkan strategi pemulihan bisnis, prospek usaha, serta target pertumbuhan yang diharapkan dapat dicapai hingga akhir tahun.

Direktur Perseroan, Ronita, menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi periode penting bagi pemulihan operasional perusahaan di tengah perlambatan ekonomi global, volatilitas harga komoditas, dan tekanan biaya logistik. Menurutnya, kebutuhan domestik terhadap pasokan energi, aktivitas pertambangan yang berkelanjutan, serta program hilirisasi mineral masih menjadi fondasi permintaan bagi bisnis jasa angkutan yang dijalankan Perseroan.

“Perseroan menempatkan efisiensi operasional, keandalan armada, kualitas layanan, dan penguatan hubungan pelanggan sebagai faktor utama untuk mempertahankan daya saing,” ujarnya.

Paparan publik tersebut juga memperkenalkan jajaran pengurus Perseroan yang terdiri atas Komisaris Utama Rosmaria Parlindungan, Komisaris Wisnu Wahyudin Petalolo, Komisaris Independen Marciano Herson Triherman, Direktur Utama Dodi Hermawan, serta Direktur Ronita.

AKSI merupakan perusahaan investasi yang memiliki entitas anak PT Rizki Batu Licin Transport (RBT), perusahaan jasa angkutan dan penunjang pertambangan yang saat ini mengoperasikan 136 unit armada untuk mendukung aktivitas logistik sektor pertambangan dan energi.

Sepanjang 2025, Perseroan membukukan pendapatan konsolidasian sebesar Rp455,88 miliar. Meski masih menghadapi tantangan permintaan jasa transportasi yang belum sepenuhnya pulih, Perseroan berhasil mencatat laba bersih tahun berjalan sebesar Rp2,24 miliar. Selain itu, AKSI juga membalikkan posisi rugi komprehensif yang sebelumnya tercatat pada tahun 2024.

Namun, memasuki kuartal I 2026, kinerja Perseroan mengalami tekanan. Pendapatan tercatat sebesar Rp82,27 miliar, turun 43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp144,46 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh melemahnya volume jasa angkutan pada awal tahun, penyesuaian jadwal pengangkutan pelanggan, serta belum optimalnya utilisasi armada.

Segmen jasa transportasi yang menjadi kontributor utama pendapatan Perseroan mengalami penurunan 43,26 persen menjadi Rp79,07 miliar dari Rp139,35 miliar pada kuartal I 2025.

Seiring turunnya pendapatan, beban pokok pendapatan berhasil ditekan 38,67 persen menjadi Rp72,79 miliar dibandingkan Rp118,71 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun penurunan biaya tersebut belum mampu mengimbangi kontraksi pendapatan sehingga laba kotor Perseroan merosot 63,22 persen menjadi Rp9,47 miliar dari Rp25,75 miliar.

Kondisi tersebut berdampak pada profitabilitas perusahaan. AKSI membukukan rugi bersih sebesar Rp3,16 miliar pada kuartal I 2026, berbalik dari laba bersih Rp9,53 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

“Karena struktur biaya armada memiliki komponen tetap dan semi tetap, penurunan volume pendapatan berdampak langsung terhadap penyerapan biaya dan menekan laba komprehensif,” jelas manajemen.

Dari sisi neraca, total aset Perseroan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp334,8 miliar, sedangkan total liabilitas mencapai sekitar Rp163 miliar. Pada kuartal I 2026, total aset tercatat sebesar Rp330 miliar dengan ekuitas sebesar Rp168,26 miliar. Manajemen menegaskan bahwa struktur keuangan akan terus dikelola secara hati-hati melalui penguatan arus kas operasional, pengendalian modal kerja, dan peningkatan profitabilitas.

Untuk tahun 2026, AKSI menargetkan pendapatan usaha sebesar Rp479 miliar atau tumbuh 5,07 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Perseroan juga memproyeksikan laba bersih mencapai Rp11,7 miliar atau setara 2,44 persen dari pendapatan.

Manajemen menilai prospek usaha masih positif, terutama pada jasa angkutan batubara yang mendukung pasokan energi nasional serta jasa angkutan mineral seperti nikel yang didorong oleh program hilirisasi dan perkembangan industri baterai kendaraan listrik.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu diantisipasi, antara lain fluktuasi harga komoditas, kenaikan biaya operasional, kondisi cuaca, serta perubahan volume pengangkutan dari pelanggan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Perseroan menyiapkan sejumlah strategi, antara lain meningkatkan utilisasi armada, memperkuat hubungan dengan pelanggan eksisting, memperluas peluang kontrak baru dengan margin yang lebih sehat, meningkatkan efektivitas penagihan piutang, menjaga disiplin biaya, serta memperkuat pengelolaan modal kerja dan likuiditas.

Selain itu, manajemen menegaskan akan tetap selektif dalam melakukan ekspansi, menjaga efisiensi operasional, serta responsif terhadap volatilitas harga komoditas dan dinamika permintaan pasar.

“Penurunan kinerja pada kuartal pertama tidak serta-merta mencerminkan prospek sepanjang tahun. Perseroan akan terus fokus pada pemulihan volume angkutan, perbaikan margin, penguatan arus kas, dan optimalisasi armada agar target tahun 2026 dapat dicapai secara prudent,” ujar manajemen.

Menutup paparan publik, Direksi menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham, investor, Dewan Komisaris, dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan yang diberikan kepada Perseroan dalam menjalankan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Siswi SDN 4 Pemenang Barat Raih Nilai Sempurna TKA Bahasa Indonesia

0

Siswi SDN 4 Pemenang Barat Raih Nilai Sempurna TKA Bahasa Indonesia

Tanjung KLU – Prestasi membanggakan ditorehkan Saniatun Komariah, siswi SDN 4 Pemenang Barat, Kabupaten Lombok Utara yang berhasil meraih nilai sempurna 100 pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun 2026.

Saniatun menjadi salah satu peserta yang berhasil meraih nilai sempurna di antara 4.507 peserta didik yang mengikuti TKA dari seluruh Indonesia.

Capaian tersebut menjadi istimewa lantaran diraih di tengah upaya Kabupaten Lombok Utara meningkatkan kualitas literasi dan numerasi yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah di sektor pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Lombok Utara, Muhamad Najib, mengapresiasi prestasi yang diraih Saniatun. Menurutnya, hasil tersebut menjadi pertanda positif bahwa sektor pendidikan mulai menunjukkan peningkatan.

“Kita bersyukur karena ada peningkatan untuk nilai Rapor Pendidikan kita tentang literasi dan numerasi. Prestasi ini tentu menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan Lombok Utara,” ujarnya kepada WartaOne saat dikonfirmasi, Jumat (12/6/2026).

Najib mengatakan pemerintah daerah tengah menyiapkan bentuk apresiasi bagi siswa berprestasi. Namun, penghargaan tersebut masih dalam tahap pembahasan sambil menunggu pendataan prestasi dari peserta didik lainnya.

“Nanti jangan hanya diterjemahkan dengan materi. Bentuk apresiasinya masih kami evaluasi, mudah-mudahan bisa kita anggarkan dengan baik,” katanya.

Ia menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir pihaknya terus melakukan berbagai pembenahan dalam pelaksanaan TKA, termasuk melalui simulasi dan try out agar siswa dapat mengikuti tes dengan lebih nyaman dan tidak merasa tekanan.

“Kami ingin TKA berjalan sesuai petunjuk, tidak membuat siswa tegang, bahkan diharapkan menyenangkan. Dengan begitu kemampuan yang sesungguhnya bisa muncul dan hasilnya lebih objektif,” jelas Najib.

Sementara itu, Kepala SDN 4 Pemenang Barat, Sujaah, mengatakan prestasi tersebut tidak terlepas dari kemampuan siswa serta dukungan guru dalam memberikan pendampingan selama proses pembelajaran.

Kedepan, SDN 4 Pemenang Barat disebutnya tidak akan berpuas diri dan terus melakukan pembenahan, agar prestasi lainnya dapat di raih juga.

“Ke depan akan lebih kita persiapkan lagi agar tidak hanya nilai sempurna di Bahasa Indonesia, tetapi juga pada mata pelajaran lainnya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Wali Kelas VI SDN 4 Pemenang Barat, Zulpiana Romdani. Menurutnya, nilai sempurna yang diraih Saniatun merupakan buah dari kerja keras dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran serta berbagai persiapan menjelang pelaksanaan TKA.

“Alhamdulillah, ini hasil kerja keras mereka. Kami sebagai pendidik memfasilitasi, mengarahkan, termasuk melakukan simulasi dan pendalaman materi sebelum TKA dilaksanakan,” imbuhnya (sr)

Sambut Hari Bhayangkara tahun 2026, Polda NTB Gelar Kurve di Pure Jagat Natha Mayura

0

Sambut Hari Bhayangkara tahun 2026, Polda NTB Gelar Kurve di Pure Jagat Natha Mayura

Warta.in
Mataram, NTB – Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, personil Polda NTB menggelar kegiatan bakti sosial berupa kurve atau gotong royong membersihkan kawasan tempat ibadah di Pura Jagat Natha Mayura, Kota Mataram, Jumat (12/06/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung Direktur PPA/PPO Polda NTB dan Kabid Dokkes Polda NTB tersebut diikuti seluruh personel Polda NTB bersama pengurus Pura Jagat Natha Mayura. Dengan penuh semangat kebersamaan, para peserta membersihkan area pura, halaman, serta lingkungan sekitar kawasan wisata budaya tersebut.

Melalui Kabid Humas Polda NTB. Kombes Pol. Mohammad Kholid, SIK., mengatakan, kegiatan kurve ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan, khususnya kawasan tempat ibadah, objek wisata budaya, dan fasilitas publik yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

“Hari ini personel Polda NTB melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan area Pura Jagat Natha Mayura. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026,” ujarnya.

Menurutnya, bakti sosial tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, tetapi juga mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

Kabid Humas Polda NTB juga menjelaskan, kegiatan kurve di Pura Jagat Natha Mayura merupakan salah satu dari berbagai agenda sosial yang akan dilaksanakan Polda NTB dalam menyambut Hari Bhayangkara tahun ini.

“Polda akan melaksanakan berbagai kegiatan sosial sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan panjang Polri yang pada tahun 2026 telah memasuki usia 80 tahun. Ini bukan waktu yang singkat dan tentu penuh dengan berbagai perjuangan serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polda NTB berharap semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan kehidupan sosial.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kebersamaan dan mendapat apresiasi dari pengurus Pura Mayura yang menyambut baik kepedulian jajaran Polda NTB terhadap kebersihan dan kelestarian kawasan tempat ibadah serta warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Mataram.(sr/hpntb)

Gubyag Balong Warnai Safari Cinta Pamuka Lawang Hari Jadi, Sederhana Makna Bintang Lima

0

Warta.in, Purwakarta – Rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Purwakarta ke-195 dan Hari Jadi Kabupaten Purwakarta ke-58 berlangsung meriah. Salah satu agenda yang menyedot perhatian masyarakat adalah kegiatan “Safari Cinta” Pamuka Lawang Runtuyan Hari Jadi yang digelar di Balong Lembur Harepan, Desa Salem, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Sabtu (13/06).

Kegiatan yang dipusatkan di Balong Lembur Harepan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Purwakarta, Om Zein, yang secara simbolis membuka acara Gubyag Balong bersama masyarakat.

Sejak pagi hari, ribuan warga dari berbagai wilayah tampak memadati lokasi kegiatan. Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Mereka berbaur tanpa sekat, menikmati suasana kebersamaan yang penuh kegembiraan dan kekeluargaan.

Bupati Purwakarta, Om Zein, menegaskan bahwa rangkaian Hari Jadi Purwakarta bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan momentum untuk semakin memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui pelestarian tradisi serta budaya lokal.

Dalam tradisi masyarakat Sunda, Gubyag Balong memiliki makna yang sangat dalam. Secara filosofis, kegiatan menangkap ikan bersama-sama di dalam balong melambangkan semangat gotong royong, kebersamaan, persatuan, dan kesetaraan sosial.

Di dalam balong, seluruh peserta turun ke air tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang. Semua membaur menjadi satu, menggambarkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung.

Tradisi ini juga menjadi simbol rasa syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan serta harapan akan keberkahan & kesejahteraan bagi masyarakat Purwakarta.

Selain itu, Gubyag Balong mengandung pesan penting tentang hubungan manusia dengan alam. Balong yang menjadi sumber kehidupan harus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kehadiran langsung Bupati Om Zein di tengah-tengah masyarakat menjadi simbol bahwa pemerintah hadir bersama rakyat dalam setiap momentum penting.

Melalui kegiatan seperti ini, masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan pemimpinnya tanpa batasan formalitas. Kebersamaan yang tercipta memperlihatkan semangat kepemimpinan yang membumi dan dekat dengan rakyat.

“Safari Cinta” menjadi refleksi bahwa pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui infrastruktur, tetapi juga melalui penguatan ikatan sosial, budaya, dan rasa memiliki terhadap daerah.

Kemeriahan tidak berhenti pada siang hari saja, malam harinya masyarakat kembali disuguhkan dengan Safari Budaya yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Purwakarta.

Acara tersebut akan semakin semarak dengan kehadiran seniman Sunda ternama Ohang dan Ceu Popon juga Emka PW yang siap menghibur masyarakat melalui penampilan khas yang penuh humor dan kearifan lokal. Kehadiran keduanya diharapkan menjadi daya tarik tersendiri sekaligus menguatkan nuansa budaya Sunda dalam perayaan hari jadi tahun ini.

Safari Budaya menjadi ruang ekspresi sekaligus upaya pelestarian budaya daerah agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pemimpin dan rakyatnya

Melalui rangkaian kegiatan Safari Cinta dan Safari Budaya, peringatan Hari Jadi Kota Purwakarta ke-195 dan Kabupaten Purwakarta ke-58 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat identitas budaya, menjaga tradisi leluhur, serta meneguhkan kedekatan antara pemimpin dan rakyat dalam semangat “Ngurus Lembur, Nata Kota, Purwakarta Istimewa.”

NTB Perkuat Transformasi Kesehatan Digital Berbasis Kearifan Lokal

0

NTB Perkuat Transformasi Kesehatan Digital Berbasis Kearifan Lokal

Warta.in
Lombok Barat,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya membangun layanan kesehatan yang modern, berkualitas, dan berdaya saing global tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) 2026 di Hotel Merumatta Senggigi, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) dengan tema “Transformasi Global Mutu Pelayanan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal di Era Digital” itu dihadiri Direktur Utama BPJS Kesehatan, jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Pakar LAFKI, Ketua Umum LAFKI dr. Benny H. Tumbelaka, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, perwakilan organisasi profesi, akademisi, serta pimpinan fasilitas kesehatan dari berbagai provinsi di Indonesia. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mempertegas pentingnya kolaborasi nasional dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa transformasi digital di sektor kesehatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijawab dengan inovasi, kolaborasi, dan kesiapan sumber daya manusia. Namun, kemajuan teknologi harus tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa.

“Kesehatan digital bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Tantangan global, potensi daerah, dan kekayaan budaya lokal harus kita jadikan kekuatan untuk menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, NTB memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu pelopor transformasi kesehatan di kawasan timur Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat keselamatan pasien, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Transformasi tersebut juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan. Melalui inovasi dan sinergi lintas sektor, Pemprov NTB berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang semakin inklusif, adaptif, dan merata sebagai bagian dari visi NTB Makmur Mendunia.

Wakil Gubernur Umi Dinda, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata.

“Kesehatan bukan kompetisi antarfasilitas kesehatan. Ini adalah kerja kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat menjadi kunci menghadirkan pelayanan yang bermutu,” tegasnya.

Ia juga berharap penyelenggaraan PIFKI 2026 memberikan dampak ganda, yakni mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan nasional sekaligus menggerakkan sektor ekonomi daerah melalui aktivitas pertemuan, pariwisata, dan pelaku UMKM di NTB.

Sementara itu, Ketua Umum LAFKI, dr. Benny H. Tumbelaka, Sp.OT., M.H.Kes., Sp.KP., MARS., FIHFAA, menegaskan bahwa transformasi pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan kemajuan teknologi, tetapi harus dibangun di atas budaya mutu, keselamatan pasien, dan integritas profesi.

Menurutnya, selama enam tahun terakhir LAFKI secara konsisten mendampingi fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia melalui akreditasi, pembinaan, dan penguatan budaya mutu agar mampu memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan mengusung moto “Tatas, Tuhu, Trasna” yang bermakna tulus, benar, dan penuh kasih sayang, LAFKI mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan profesionalisme, integritas, dan empati sebagai landasan dalam membangun sistem kesehatan Indonesia yang semakin berkualitas.

Melalui PIFKI 2026, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa transformasi kesehatan bukan sekadar soal adopsi teknologi digital, tetapi tentang menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih aman, lebih manusiawi, dan lebih berkeadilan. Dengan memadukan inovasi dan kearifan lokal, NTB optimistis mampu menjadi salah satu penggerak transformasi kesehatan di Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (Sr/dkisntb)

• FKS PALI Bergerak: Efran Bawa Agenda Transparansi ke Dewan Pendidikan

0

Warta.in//PALI -, Aroma perubahan mulai menyengat dari sudut Sekretariat Dewan Pendidikan Kabupaten PALI, Talang Subur, Pendopo, Talang Ubi. Rabu (10/6/2026), suasana hening di kantor itu pecah oleh langkah tegas Efran, jurnalis kawakan yang kini mengemban mandat sebagai Ketua Forum Komite Sekolah (FKS) Kabupaten PALI. Bukan sekadar kunjungan basa-basi, Efran datang dengan satu misi besar: mendobrak dinding ketertinggalan tata kelola pendidikan di Bumi Serepat Serasan.

Langkah ini adalah kelanjutan dari napas panjang perjuangan Efran yang sebelumnya menegaskan bahwa komite sekolah bukan sekadar alat stempel atau legalitas bagi praktik pungutan liar yang membebani wali murid. Bersama restu dari Ketua FKS Provinsi Sumatera Selatan, Suparman Romans, Efran tancap gas melakukan konsolidasi ke Dinas Pendidikan PALI dan kini menyambangi Dewan Pendidikan.

Di hadapan Ketua Dewan Pendidikan PALI, Haris Munandar, dan anggota Dewan Pendidikan PALI, Suwondo, Efran menegaskan posisinya. Ia tidak ingin FKS hanya menjadi hiasan struktural.

“Kami ingin pendidikan di PALI transparan, akuntabel, dan berintegritas. FKS hadir sebagai jembatan komunikasi yang responsif antara sekolah, wali murid, dan pemerintah. Kami tidak akan membiarkan ada intimidasi atau pembungkaman aspirasi wali murid. Prinsip kami jelas: lugas dalam bicara, tegas dalam aksi, dan tuntas dalam solusi. FKS berkomitmen menjadi kanal independen yang memastikan bahwa setiap kebijakan, anggaran, dan program kerja sekolah dapat dipertanyakan, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Kami ingin menghapus citra bahwa komite hanyalah pelindung praktik pungutan liar. Sebaliknya, kami hadir untuk mengadvokasi hak siswa dan wali murid, memastikan ketersediaan fasilitas yang layak, serta menjembatani sinergi multisektoral agar mutu pendidikan di PALI benar-benar meningkat secara kualitas, bukan hanya di atas kertas,” ujar Efran dengan nada lugas dan tegas dalam audiensi tersebut.

Pernyataan Efran disambut dengan antusiasme tinggi oleh pihak Dewan Pendidikan. Haris Munandar, Ketua Dewan Pendidikan PALI, menekankan pentingnya kehadiran FKS sebagai mitra strategis yang selama ini dinantikan.

“Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran FKS yang diinisiasi oleh Saudara Efran. Pada prinsipnya, suara masyarakat melalui lembaga seperti FKS harus kita dengar dan libatkan secara aktif dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan. Jangan sampai ada timbul gejolak atau prasangka negatif di masyarakat yang dipicu oleh ketidaktahuan atau kurangnya komunikasi. Kami di Dewan Pendidikan memandang keberadaan forum ini adalah catatan penting bagi kita semua untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang jauh lebih sehat. Terlebih lagi, kami di Dewan Pendidikan sangat menjaga agar tidak ada tumpang tindih kewenangan atau munculnya dokumen-dokumen kebijakan yang tidak terukur dan berisiko menjadi masalah di kemudian hari. Kehadiran FKS diharapkan dapat menutupi celah komunikasi tersebut, sehingga tata kelola komite lebih tertata, transparan, dan benar-benar mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan,” ungkap Haris Munandar secara mendalam.

Senada dengan Haris, anggota Dewan Pendidikan PALI, Suwondo, menambahkan bahwa pengawasan komite memang perlu diperketat untuk menghindari salah tafsir di masyarakat terkait peran komite. “Sinergi ini penting agar tidak ada lagi citra negatif yang melekat pada komite sekolah. Kita harus luruskan bahwa komite adalah mitra sekolah dalam memajukan pendidikan, bukan sekadar penarik iuran,” tegas Suwondo.

Kepala Dinas Pendidikan PALI pun sebelumnya telah memberikan sinyal dukungan penuh atas inisiatif transparansi ini. Sinergi ini diyakini akan menjadi oase bagi iklim pendidikan di PALI, di mana setiap kebijakan sekolah harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketua FKS Sumsel, Suparman Romans, yang memberikan mandat kepada Efran, menegaskan kembali bahwa posisi FKS adalah mitra strategis yang independen. “FKS bukan stempel pungutan liar. Efran memiliki kapasitas untuk memastikan komite sekolah bekerja sesuai tupoksinya, melindungi hak siswa, dan menjadi kanal aspirasi wali murid yang konstruktif,” ujarnya.

Dengan langkah berani dan misi yang jelas, Efran kini memikul tanggung jawab besar. Ia tidak hanya membawa nama organisasi, tetapi juga harapan bagi ribuan wali murid di PALI akan pendidikan yang lebih adil dan transparan.

Visi & Misi Efran (Ketua FKS Kabupaten PALI)

Visi: “Mewujudkan FKSS PALI sebagai Lembaga yang Transparan, Aspiratif, dan Akuntabel demi Terciptanya Ekosistem Pendidikan yang Berkualitas dan Berintegritas di Bumi Serepat Serasan.”

Misi:

1. Meningkatkan Transparansi dan Tata Kelola Organisasi: Mengadopsi prinsip kerja jurnalistik dalam pengelolaan forum dengan memastikan setiap kebijakan, anggaran, dan program kerja dapat dipertanyakan, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik serta wali murid.

2. Menjadi Jembatan Komunikasi yang Responsif (Check and Balance): Memerankan FKS sebagai kanal aspirasi yang independen antara sekolah, wali murid, dan pemerintah daerah. Memastikan suara wali murid didengar tanpa ada intimidasi atau pembungkaman, serta mencari solusi yang konstruktif bagi kemajuan sekolah.

3. Advokasi Pendidikan dan Perlindungan Hak Siswa/Wali Murid: Melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan sekolah guna mencegah praktik-praktik yang memberatkan wali murid, serta mengadvokasi ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak dan merata di seluruh wilayah Kabupaten PALI.

4. Optimalisasi Sinergitas Multisektoral: Membangun jejaring kerja sama dengan sektor swasta, komunitas masyarakat, dan instansi pemerintah guna mendukung peningkatan mutu pendidikan serta kesejahteraan lingkungan sekolah melalui program-program inovatif.

5. Penguatan Literasi dan Edukasi di Lingkungan Sekolah: Mendorong program literasi bagi siswa dan tenaga pendidik sebagai bentuk kontribusi nyata dari latar belakang jurnalisme, guna menciptakan generasi muda PALI yang kritis, cerdas, dan bermartabat.

Ketua Forum Komite Sekolah (FKS) Kabupaten PALI, Efran, melakukan audiensi dengan jajaran Dewan Pendidikan Kabupaten PALI guna memperkuat sinergi tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pendidikan PALI, Haris Munandar, Sekretaris, Aris Mutakin, serta anggota Dewan Pendidikan, Suwondo dan Zainul Abidin.

Pemkab Muba raih penghargaan pelopor jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan

0

 

Wart.in MUBA – Langkah progresif Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakatnya kembali membuahkan prestasi. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kabupaten Muba resmi dinobatkan sebagai pelopor program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan di Sumatra Selatan.
Apresiasi tinggi ini datang langsung dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel, Kuncoro Budi Winarno. Ia memuji sinergi apik yang terjalin antara Pemkab Muba, Forum HRD, dan dunia usaha dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja rentan.
“Gerakan ini menjadi contoh kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah yang pertama kalinya dilakukan di Sumatra Selatan, bahkan di Indonesia,” ujar Kuncoro.

Sebagai bentuk apresiasi, dalam kegiatan tersebut diserahkan penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang dinilai patuh dan berkontribusi aktif dalam melindungi pekerja rentan. Penghargaan khusus juga diberikan kepada Disnakertrans Muba atas peran pionirnya dalam menginisiasi program mulia ini.

Komitmen Gotong Royong Ringankan Beban Masyarakat

Kepala Disnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, AP, menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas penghargaan yang diberikan oleh Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumsel tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras bersama.
“Ini merupakan program kerja kolaborasi kita bersama Forum HRD Musi Banyuasin. Niat utama kami adalah meringankan beban para pekerja rentan, termasuk pekerja perempuan rentan, yang berada di lingkungan operasional perusahaan masing-masing,” ungkap Herryandi Sinulingga.

Ia juga berharap momentum ini dapat memperkuat semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha. “Kita ingin pemerintah dan pelaku usaha saling bahu-membahu untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan meringankan beban warga Musi Banyuasin yang tergolong rentan,” tambahnya.

Wabup Imbau Dunia Usaha Sukseskan Surat Edaran Bupati

Sementara itu, Wakil Bupati Muba, Kiai Abdur Rohman Husen, turut memberikan apresiasi tinggi atas kinerja kolektif ini. Beliau berharap gerakan moral dan sosial dari Forum HRD Muba ini bisa memberikan dampak yang jauh lebih luas dan berkelanjutan.
“Kami berharap niat baik ini menjadi pemicu untuk menggugah hati para pelaku dunia usaha lainnya. Ini adalah momen tepat untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin,” tegas Wabup.

  • Melalui Surat Edaran yang telah ditandatangani Bupati Muba Nomor: SE-560/242/NAKERTRANS/2026, bahwa Bupati Toha Tohet secara tegas menginstruksikan seluruh perusahaan tanpa terkecuali untuk menganggarkan jaminan perlindungan minimal bagi 100 orang pekerja rentan di wilayah kerja masing-masing. tersebut, Pemkab Muba mengimbau setiap perusahaan di wilayahnya untuk dapat memberikan bantuan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan minimal bagi 100 orang pekerja rentan di lingkungan operasional mereka masing-masing. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat di sekitar area industri diharapkan dapat lebih terjamin.(Albert teAm)

*Efran Temui Dewan Pendidikan PALI, Perkuat Pengawasan Komite Sekolah*

0

Warta.in//PALI -, Aroma perubahan mulai menyengat dari sudut Sekretariat Dewan Pendidikan Kabupaten PALI, Talang Subur, Pendopo, Talang Ubi. Rabu (10/6/2026), suasana hening di kantor itu pecah oleh langkah tegas Efran, jurnalis kawakan yang kini mengemban mandat sebagai Ketua Forum Komite Sekolah (FKS) Kabupaten PALI. Bukan sekadar kunjungan basa-basi, Efran datang dengan satu misi besar: mendobrak dinding ketertinggalan tata kelola pendidikan di Bumi Serepat Serasan.

Langkah ini adalah kelanjutan dari napas panjang perjuangan Efran yang sebelumnya menegaskan bahwa komite sekolah bukan sekadar alat stempel atau legalitas bagi praktik pungutan liar yang membebani wali murid. Bersama restu dari Ketua FKS Provinsi Sumatera Selatan, Suparman Romans, Efran tancap gas melakukan konsolidasi ke Dinas Pendidikan PALI dan kini menyambangi Dewan Pendidikan.

Di hadapan Ketua Dewan Pendidikan PALI, Haris Munandar, dan anggota Dewan Pendidikan PALI, Suwondo, Efran menegaskan posisinya. Ia tidak ingin FKS hanya menjadi hiasan struktural.

“Kami ingin pendidikan di PALI transparan, akuntabel, dan berintegritas. FKS hadir sebagai jembatan komunikasi yang responsif antara sekolah, wali murid, dan pemerintah. Kami tidak akan membiarkan ada intimidasi atau pembungkaman aspirasi wali murid. Prinsip kami jelas: lugas dalam bicara, tegas dalam aksi, dan tuntas dalam solusi. FKS berkomitmen menjadi kanal independen yang memastikan bahwa setiap kebijakan, anggaran, dan program kerja sekolah dapat dipertanyakan, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Kami ingin menghapus citra bahwa komite hanyalah pelindung praktik pungutan liar. Sebaliknya, kami hadir untuk mengadvokasi hak siswa dan wali murid, memastikan ketersediaan fasilitas yang layak, serta menjembatani sinergi multisektoral agar mutu pendidikan di PALI benar-benar meningkat secara kualitas, bukan hanya di atas kertas,” ujar Efran dengan nada lugas dan tegas dalam audiensi tersebut.

Pernyataan Efran disambut dengan antusiasme tinggi oleh pihak Dewan Pendidikan. Haris Munandar, Ketua Dewan Pendidikan PALI, menekankan pentingnya kehadiran FKS sebagai mitra strategis yang selama ini dinantikan.

“Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran FKS yang diinisiasi oleh Saudara Efran. Pada prinsipnya, suara masyarakat melalui lembaga seperti FKS harus kita dengar dan libatkan secara aktif dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan. Jangan sampai ada timbul gejolak atau prasangka negatif di masyarakat yang dipicu oleh ketidaktahuan atau kurangnya komunikasi. Kami di Dewan Pendidikan memandang keberadaan forum ini adalah catatan penting bagi kita semua untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang jauh lebih sehat. Terlebih lagi, kami di Dewan Pendidikan sangat menjaga agar tidak ada tumpang tindih kewenangan atau munculnya dokumen-dokumen kebijakan yang tidak terukur dan berisiko menjadi masalah di kemudian hari. Kehadiran FKS diharapkan dapat menutupi celah komunikasi tersebut, sehingga tata kelola komite lebih tertata, transparan, dan benar-benar mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan,” ungkap Haris Munandar secara mendalam.

Senada dengan Haris, anggota Dewan Pendidikan PALI, Suwondo, menambahkan bahwa pengawasan komite memang perlu diperketat untuk menghindari salah tafsir di masyarakat terkait peran komite. “Sinergi ini penting agar tidak ada lagi citra negatif yang melekat pada komite sekolah. Kita harus luruskan bahwa komite adalah mitra sekolah dalam memajukan pendidikan, bukan sekadar penarik iuran,” tegas Suwondo.

Kepala Dinas Pendidikan PALI pun sebelumnya telah memberikan sinyal dukungan penuh atas inisiatif transparansi ini. Sinergi ini diyakini akan menjadi oase bagi iklim pendidikan di PALI, di mana setiap kebijakan sekolah harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketua FKS Sumsel, Suparman Romans, yang memberikan mandat kepada Efran, menegaskan kembali bahwa posisi FKS adalah mitra strategis yang independen. “FKS bukan stempel pungutan liar. Efran memiliki kapasitas untuk memastikan komite sekolah bekerja sesuai tupoksinya, melindungi hak siswa, dan menjadi kanal aspirasi wali murid yang konstruktif,” ujarnya.

Dengan langkah berani dan misi yang jelas, Efran kini memikul tanggung jawab besar. Ia tidak hanya membawa nama organisasi, tetapi juga harapan bagi ribuan wali murid di PALI akan pendidikan yang lebih adil dan transparan.

Visi & Misi Efran (Ketua FKS Kabupaten PALI)

Visi: “Mewujudkan FKSS PALI sebagai Lembaga yang Transparan, Aspiratif, dan Akuntabel demi Terciptanya Ekosistem Pendidikan yang Berkualitas dan Berintegritas di Bumi Serepat Serasan.”

Misi:

1. Meningkatkan Transparansi dan Tata Kelola Organisasi: Mengadopsi prinsip kerja jurnalistik dalam pengelolaan forum dengan memastikan setiap kebijakan, anggaran, dan program kerja dapat dipertanyakan, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik serta wali murid.

2. Menjadi Jembatan Komunikasi yang Responsif (Check and Balance): Memerankan FKS sebagai kanal aspirasi yang independen antara sekolah, wali murid, dan pemerintah daerah. Memastikan suara wali murid didengar tanpa ada intimidasi atau pembungkaman, serta mencari solusi yang konstruktif bagi kemajuan sekolah.

3. Advokasi Pendidikan dan Perlindungan Hak Siswa/Wali Murid: Melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan sekolah guna mencegah praktik-praktik yang memberatkan wali murid, serta mengadvokasi ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak dan merata di seluruh wilayah Kabupaten PALI.

4. Optimalisasi Sinergitas Multisektoral: Membangun jejaring kerja sama dengan sektor swasta, komunitas masyarakat, dan instansi pemerintah guna mendukung peningkatan mutu pendidikan serta kesejahteraan lingkungan sekolah melalui program-program inovatif.

5. Penguatan Literasi dan Edukasi di Lingkungan Sekolah: Mendorong program literasi bagi siswa dan tenaga pendidik sebagai bentuk kontribusi nyata dari latar belakang jurnalisme, guna menciptakan generasi muda PALI yang kritis, cerdas, dan bermartabat.

Ketua Forum Komite Sekolah (FKS) Kabupaten PALI, Efran, melakukan audiensi dengan jajaran Dewan Pendidikan Kabupaten PALI guna memperkuat sinergi tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pendidikan PALI, Haris Munandar, Sekretaris, Aris Mutakin, serta anggota Dewan Pendidikan, Suwondo dan Zainul Abidin.

 

 

(TM)

Babinsa Pajintan Bantu Petani Tanam Padi Perdana, Wujud Nyata Dukungan Ketahanan Pangan di Kota Singkawang.

0

Singkawang – Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan melalui sinergi antara TNI dan masyarakat. Babinsa Kelurahan Pajintan Koramil 1202-01/Singkawang Barat, Sertu Hendri, melaksanakan pendampingan kegiatan tanam padi perdana bersama Kelompok Tani (Poktan) Peduli di Jalan Nek Balo RT 02, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang. Sabtu, (13/06/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah awal musim tanam bagi Poktan Peduli sekaligus bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan di wilayah Kota Singkawang. Kehadiran Babinsa di tengah para petani menunjukkan komitmen TNI AD dalam mendampingi dan membantu masyarakat, khususnya sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang ketahanan nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Penyuluhan Pertanian drh. Wahyu Wityarini, Kabid Pertanian Nispuhani, S.P., Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Joko Supriyanto, SPKP, para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kota Singkawang, Ketua Poktan Peduli Mulyadi, serta anggota kelompok tani.

Sertu Hendri mengatakan bahwa pendampingan yang dilakukan Babinsa merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial untuk mendorong produktivitas pertanian sekaligus memberikan motivasi kepada para petani agar semakin semangat mengelola lahan pertanian mereka.

“Kami akan terus mendampingi dan membantu para petani mulai dari proses pengolahan lahan, penanaman hingga panen. Harapannya, hasil pertanian semakin meningkat sehingga mampu mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional,” ujarnya.

Pada kegiatan tanam perdana tersebut, Poktan Peduli menanam varietas padi Thailand yang dikenal memiliki masa panen relatif singkat. Dengan usia tanam hingga panen sekitar 80 hari atau kurang lebih 2,5 bulan, varietas ini diproyeksikan mampu menghasilkan panen mencapai 4,5 ton per hektare.

Ketua Poktan Peduli Mulyadi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh Babinsa serta jajaran Dinas Pertanian. Menurutnya, kehadiran berbagai pihak memberikan semangat dan optimisme bagi para petani dalam meningkatkan hasil produksi pertanian.

Melalui kegiatan tanam padi perdana ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, TNI, penyuluh pertanian, dan kelompok tani dalam mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

(Pendim 1202/Skw).

AMS Soroti Kasus Heri Sopandi vs Dr. Maxi, Setahun Tanpa Kepastian Hukum

0

*Dialog publik AMS: perkara Heri Sopandi vs dr. Maxi jadi sorotan: satu tahun kurang lebih tanpa kepastian hukum*

Warta In Jabar | Subang, 10 Juni 2026 – Angkatan Muda Subang (AMS) menggelar kegiatan Dialog Publik bertajuk “Membedah Problem Hukum di Kabupaten Subang: Aparat, Kekuasaan, dan Masa Depan Keadilan”. Kegiatan yang digagas oleh Koordinator AMS, Iqbal Maulana, ini menjadi ruang diskusi terbuka bagi masyarakat untuk membahas berbagai persoalan hukum yang berkembang di Kabupaten Subang serta mendorong terwujudnya penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan.

Dialog publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan kejaksaan. Dalam forum tersebut, salah satu pembahasan yang menjadi perhatian peserta adalah perkara pelaporan yang melibatkan Heri Sopandi terhadap Dr. Maxi, yang hingga saat ini masih menunggu kepastian hukum.

Dalam pemaparannya, Asep Rochman Dimyati, S.H., M.H. (ARD) selaku praktisi hukum sekaligus kuasa hukum Dr. Maxi menyampaikan bahwa perkara tersebut telah berjalan kurang lebih satu tahun. Menurutnya, kepastian hukum merupakan hak yang harus diberikan kepada semua pihak, baik pelapor maupun terlapor.

“Kepastian hukum bukan hanya untuk pelapor, tetapi juga untuk terlapor. Kami meminta agar perkara ini segera dituntaskan karena sudah berjalan kurang lebih satu tahun. Saya bersama klien saya berharap ada kepastian hukum yang jelas agar nama baik klien kami tetap terjaga dan tidak terus berada dalam ketidakpastian,” ujar ARD.

Dalam dialog tersebut turut dibahas berbagai informasi dan dugaan yang pernah berkembang di ruang publik terkait pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada media mengenai dugaan gratifikasi kepada pimpinan daerah Kabupaten Subang serta dugaan adanya praktik yang disebut sebagai “uang ketuk palu” di lingkungan DPRD

ARD juga mempertanyakan perkembangan penanganan perkara yang sebelumnya disebut akan dilakukan gelar perkara di tingkat Polda Jawa Barat.

“Beberapa waktu lalu pernah disampaikan bahwa perkara ini akan dilakukan gelar perkara di Polda Jawa Barat. Namun hingga kini masyarakat masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Yang kami harapkan adalah adanya kepastian dan kejelasan proses hukum,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, pihak Polres Subang yang diwakili oleh Aiptu Pramono, Kasubsi Luhkum Sikum Polres Subang, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam proses penegakan hukum.

Menurutnya, batas waktu yang diatur secara tegas berkaitan dengan proses penyidikan, sedangkan tahapan penyelidikan memiliki mekanisme tersendiri. Dalam forum tersebut, Aiptu Pramono menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait status perkara dimaksud, apakah masih berada pada tahap penyelidikan atau telah memasuki tahap penyidikan.

“Saya akan terlebih dahulu memastikan status penanganan perkara tersebut, apakah masih dalam tahap penyelidikan atau sudah pada tahap penyidikan. Dalam waktu dekat informasi tersebut akan kami sampaikan,” ujarnya.

Koordinator AMS, Iqbal Maulana, menegaskan bahwa forum dialog publik ini bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan sebagai sarana edukasi publik dan pengawasan masyarakat terhadap jalannya proses hukum.

“AMS berkomitmen untuk terus menjadi ruang diskusi yang kritis, independen, dan konstruktif. Kami berharap setiap perkara yang menjadi perhatian publik dapat diselesaikan secara profesional, transparan, dan berkeadilan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga,” tegas Iqbal Maulana.

Melalui kegiatan ini, AMS berharap adanya sinergi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan sistem hukum yang berintegritas, menjunjung tinggi asas kepastian hukum, serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Subang.