Ada Bantuan Comben Di Jati Baru Tapi Kelompok Tani Merasa Bukan milik nya !

Subang Warta In, Pemerintah Pusat melalui program bantuan pertanian kembali menyalurkan alat mesin pertanian ke Kabupaten Subang, Akhir Desember 2025 lalu, Desa Jati Baru, Kecamatan Ciasem menjadi salah satu wilayah penerima.

Tercatat ada 3 kelompok tani yang mendapatkan bantuan combine harvester atau yang dikenal “Comben”. Ketiganya adalah Poktan Sari Karya, Poktan Kacang, dan Poktan Laban. Masing-masing kelompok menerima 1 unit mesin pemanen padi tersebut.

Secara administrasi, bantuan itu sah atas nama kelompok tani, namun seiring waktu berjalan harapan para petani untuk bisa mengelola sendiri justru belum terwujud.

Salah satu Ketua Poktan di Jati Baru mengaku kecewa dengan mekanisme penyaluran dan pengelolaan saat ini. Menurutnya, Comben memang ada secara fisik. Mesin itu disimpan di salah satu tempat di wilayah Ciasem. Tapi kelompok tani tidak pernah dilibatkan untuk merawat, mengelola, apalagi menentukan kebijakan pemanfaatannya.

“Kami itu secara nama penerima, tapi secara rasa tidak memiliki. Comben ada, tapi kami tidak pegang kuncinya, tidak tahu siapa yang ngatur jadwalnya,” ujarnya saat ditemui Warta In, Senin 14/07/2026.

Ia juga menyoroti proses serah terima bantuan yang dinilai tidak transparan. Berita Acara penandatanganan dilakukan di Kota Subang, bukan di Kantor Dinas atau di Balai Desa setempat. Bahkan ia sendiri sudah lupa lokasi pastinya.

“Waktu itu dipanggil ke Subang kota untuk tanda tangan, Setelah itu kami tidak pernah diajak rapat lagi soal Comben ini bahkan Berita Acara (BA) tentang penerimaan pun kami tidak pegang karena tidak diberikan” ujarnya

Padahal, harapan awal para petani sangat besar. Dengan adanya Comben di tingkat kelompok, biaya panen bisa ditekan, antrian panen bisa lebih cepat, dan keuntungan bisa diputar lagi untuk kegiatan kelompok serta membantu petani lain di sekitar Kecamatan Ciasem.

“Kalau dikelola kelompok, kita bisa atur sendiri. Buat anggota dulu, baru bantu warga lain dengan harga bersahabat. Kan tujuannya biar mensejahterakan,” jelasnya.

Fakta di lapangan, saat musim panen tiba kelompok tani tetap bisa menggunakan Comben tersebut. Tapi dengan status meminjam dan membayar sewa sesuai tarif umum yang sudah ditentukan pengelola.

“Tetap bayar, Sama seperti petani lain yang nyewa. Jadi mau dibilang bantuan milik kami, ya tidak juga,” ucapnya lirih.

Kondisi ini menimbulkan ironi. Bantuan yang semestinya menjadi aset produktif kelompok, justru terasa jauh dan tidak berpihak kepada penerima.

Hingga berita ini diturunkan, Warta In masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait siapa pihak yang saat ini memegang penguasaan 3 unit Comben di Desa Jati Baru.

(RD)

Nias Barat : warta.in – Kebebasan pers kembali diuji di Nias Barat. Nomor WhatsApp wartawan media warta.in diduga diblokir oknum admin PT.PLN Persero ULP Nias Barat. Pemblokiran terjadi setelah media warta.in berulang kali melakukan konfirmasi terkait pemadaman listrik yang terjadi tidak beraturan dan tanpa pemberitahuan.

Peristiwa itu terjadi Senin, 14/07/2026 malam. Saat mencoba konfirmasi di grup resmi PLN ULP Nias Barat soal pemadaman di malam hari padahal cuaca cerah, nomor media warta.in mendadak tidak bisa menghubungi salah satu admin.

“Ini bentuk pembungkaman. Setiap kami konfirmasi soal pemadaman, akses kami justru diputus. Padahal masyarakat berhak tahu alasan pemadaman,” ujar jurnalis media warta.in.

Keresahan yang sama juga dirasakan warga Nias Barat. Sejumlah pelanggan mengaku sudah muak dengan pemadaman bergilir yang tidak jelas jadwalnya.

“Listrik mati tiap malam. Kami bayar tepat waktu, tapi pelayanan PLN tidak jelas. Tolong Pak Manager UP3 Kepulauan Nias dan Manager ULP Nias Barat copot petugas yang arogan itu,” kata seorang warga yang namanya minta dirahasiakan.

Warga mendesak pimpinan PLN segera mengevaluasi kinerja petugas ULP Nias Barat. Mereka menilai ada upaya menutup-nutupi informasi kepada publik terkait penyebab pemadaman.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN ULP Nias Barat belum memberikan klarifikasi resmi. Media warta.in tetap membuka ruang hak jawab dan konfirmasi seluas-luasnya sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999.

Laporan : Sabar

Warta.In | Muara Enim – Polda Sumsel kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam nasional dengan mengungkap aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Muara Enim. Operasi penegakan hukum yang dilaksanakan pada 8 dan 10 Juli 2026 tersebut berhasil membongkar jaringan tambang batubara ilegal di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, sekaligus mencegah potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp95,9 miliar, termasuk potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor royalti sebesar Rp8,6 miliar.

Pengungkapan kasus dilakukan oleh Polres Muara Enim jajaran Polda Sumatera Selatan berdasarkan delapan laporan polisi yang berkaitan dengan aktivitas penambangan ilegal di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bukit Asam Tbk. Sebanyak 11 tersangka berhasil diamankan dengan peran berbeda, mulai dari pemilik usaha, mandor lapangan, operator alat berat, sopir hingga kernet pengangkut batubara ilegal.

Kasus ini terungkap setelah masyarakat melaporkan maraknya aktivitas pertambangan ilegal beserta lalu lintas angkutan batubara tanpa dokumen resmi di Desa Penyandingan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., memerintahkan Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP Muhamad Andrian, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., bersama Kanit Pidsus Iptu Muhamad Yusuf Aprian, S.Tr.K., dan tim untuk melakukan penyelidikan intensif.

Operasi pertama dilakukan pada Rabu, 8 Juli 2026, sekitar pukul 18.30 WIB di lokasi stockpile ilegal. Petugas mendapati lima unit truk bermuatan batubara siap diberangkatkan menuju wilayah Jabodetabek serta dua unit ekskavator yang sedang melakukan aktivitas penambangan. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan delapan orang yang terdiri atas lima sopir berinisial EF, S, TS, ES, dan F, pemilik usaha sekaligus pemilik alat berat berinisial MRI, operator alat berat berinisial HSL, serta mandor lapangan berinisial DN.

Pengembangan penyidikan berlanjut pada Jumat, 10 Juli 2026, sekitar pukul 16.18 WIB di kawasan Sungai Bangke, Desa Penyandingan. Tim kembali mengamankan tiga pelaku tambahan, yakni dua operator ekskavator berinisial JP dan BS serta seorang kernet berinisial A. Meskipun beberapa pelaku sempat berupaya melarikan diri, seluruhnya berhasil diamankan berkat kesigapan personel di lapangan.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menyita empat unit alat berat ekskavator yang terdiri atas dua unit Kobelco, satu unit Liugong, dan satu unit Caterpillar, lima unit truk Colt Diesel bermuatan sekitar 52 ton batubara ilegal, satu unit sepeda motor Honda Beat, sebelas unit telepon genggam, tiga jerigen kosong, serta empat lembar surat jalan yang diduga digunakan secara tidak sah. Seluruh barang bukti kini diamankan sebagai bagian dari proses penyidikan.

Pengungkapan ini memiliki arti strategis bagi negara karena tidak hanya menghentikan praktik eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, tetapi juga menjaga penerimaan negara, melindungi kawasan pertambangan resmi, menjaga iklim investasi, serta mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana ekologis. Langkah tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor pertambangan yang transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikit pun terhadap praktik penambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Muara Enim.

“Penambangan ilegal merupakan kejahatan yang merugikan negara, merusak lingkungan, dan mengancam keberlangsungan pembangunan. Polres Muara Enim berkomitmen menindak tegas seluruh pelaku tanpa pandang bulu. Kami juga akan terus mengembangkan perkara ini untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pemodal di balik aktivitas pertambangan ilegal tersebut,” tegas Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polda Sumsel akan terus mengedepankan penegakan hukum yang profesional terhadap setiap bentuk kejahatan yang merugikan negara maupun masyarakat.

“Penambangan ilegal bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap ketahanan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan masa depan generasi mendatang. Polda Sumatera Selatan berkomitmen menindak tegas seluruh pelaku kejahatan pertambangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memberikan informasi sehingga pengungkapan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujar Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Para tersangka kini menjalani proses penyidikan di Polres Muara Enim. Lima tersangka yang berperan sebagai pengangkut dijerat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan enam tersangka lainnya yang berperan sebagai pengelola dan operator dijerat Pasal 158 undang-undang yang sama. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan keterlibatan pemodal maupun pihak lain yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Polda Sumatera Selatan menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap seluruh bentuk kejahatan pertambangan sebagai bagian dari komitmen menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia, mendukung program pemerintah dalam tata kelola minerba yang berkelanjutan, serta memastikan pembangunan ekonomi berjalan di atas kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

MERANTI – Upaya memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum terus dilakukan Polres Kepulauan Meranti. Salah satunya melalui kegiatan silaturahmi dan sambang ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti, Selasa (14/7/2026) sore.

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB itu digelar dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk komitmen mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K, diwakili Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga, SH. Turut hadir dalam rombongan Danramil 02 Tebing Tinggi Kapten (Arh) Efri Hardin Nasution, Kapolsek Tebing Tinggi AKP J.A. Lubis, SH., MH, Kapolsek Tebing Tinggi Barat Ipda Dominikus Turnip, SE, serta sejumlah pejabat utama dan perwira Polres Kepulauan Meranti.

Kedatangan rombongan disambut jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti yang dipimpin Kepala Sub Bagian Pembinaan Jenti Siburian, SH., MH, didampingi para kepala seksi dan kepala subseksi dari berbagai bidang.

Mewakili Kapolres Kepulauan Meranti, Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus menjaga komunikasi yang harmonis dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.

>”Silaturahmi ini menjadi momentum untuk semakin mempererat sinergitas antara Polri, Kejaksaan, dan unsur TNI. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kami berharap setiap pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, profesional, transparan, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Kompol Detis.

Ia menambahkan, sinergi yang telah terbangun selama ini harus terus dipelihara dan ditingkatkan agar mampu menghadapi berbagai tantangan tugas di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik dan meningkatkan kolaborasi dengan seluruh aparat penegak hukum. Kesamaan persepsi dan koordinasi yang berkesinambungan menjadi kunci dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif,” tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan hubungan kerja antara Polres Kepulauan Meranti dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti semakin erat sehingga koordinasi di lapangan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sinergitas yang kuat antarlembaga juga diyakini akan memberikan dampak positif terhadap terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pertemuan lanjutan dijadwalkan akan kembali dilaksanakan mengingat Kapolres Kepulauan Meranti maupun Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti masih berada di luar daerah. Agenda tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam membangun kerja sama yang harmonis demi mendukung penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

Rilis Humas Polres Kep. Meranti

Jakarta, 13 Juli 2026 – *Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Harimau Raya secara resmi mengajukan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri* terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara oleh oknum tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Bekasi. Pengaduan tersebut tercantum dalam Surat Nomor 0250/DUMAS/LBH-HR/DPP/VII/2026 tertanggal 13 Juli 2026.

Pengaduan diajukan oleh LBH Harimau Raya selaku kuasa hukum Nuer Kholis Majid atas penanganan perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/2845/IX/2025/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA tanggal 8 September 2025 serta SPDP Nomor B/415/X/RES.1.6/2025/Restro Bks tanggal 23 Oktober 2025. Dalam administrasi penyidikan, tercantum nama penyidik IPDA Arif Setiawan, S.H. dan BRIPDA Muhamad Anwar beserta tim penyidik lainnya.

Menurut LBH Harimau Raya, pengaduan tersebut didasarkan pada keterangan klien serta hasil pendampingan hukum yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran prosedur penyidikan. Di antaranya, klien mengaku diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum, tidak diberikan kesempatan membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum menandatangani, serta mengaku mendapat tekanan agar segera menandatangani dokumen pemeriksaan.

LBH Harimau Raya juga menyampaikan bahwa hingga pengaduan diajukan, permintaan salinan BAP dan dokumen penyidikan lainnya belum dipenuhi, sementara akses terhadap alat bukti dan perkembangan penyidikan dinilai tidak terbuka bagi kuasa hukum. Seluruh hal tersebut merupakan dalil pengadu yang diminta untuk diperiksa oleh Propam Polri.

Atas dasar itu, LBH Harimau Raya meminta Divisi Propam Polri membentuk tim pemeriksa khusus untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses penyidikan, termasuk memeriksa keabsahan BAP sejak pemeriksaan pertama, mengaudit administrasi penyidikan, memeriksa dugaan pemeriksaan tanpa pendampingan penasihat hukum, dugaan adanya tekanan dalam proses pemeriksaan, serta menilai apakah seluruh tindakan penyidik telah sesuai dengan KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, Peraturan Kepolisian, dan Kode Etik Profesi Polri. Apabila ditemukan pelanggaran disiplin, kode etik, maupun dugaan tindak pidana, LBH Harimau Raya meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua Umum LBH Harimau Raya, Dimas Wahyu, S.H., Pid., menegaskan bahwa pengaduan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi pokok perkara pidana yang sedang berjalan, melainkan sebagai bentuk pengawasan terhadap dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan agar penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip due process of law.

LBH Harimau Raya menyatakan akan terus mengawal proses pemeriksaan di Divisi Propam Polri hingga terdapat kepastian hukum yang objektif dan berkeadilan. Organisasi tersebut berharap Propam Polri dapat melakukan pemeriksaan secara independen terhadap seluruh laporan yang disampaikan serta memberikan hasil pemeriksaan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber : DPP LBH Harimau Raya