Beranda blog

Aura Tiga Ajak Warga Lampung Barat Bergoyang di Puncak HUT ke 35 Lampung Barat.

0

Lampung Barat – Puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke -35 Kabupaten Lampung Barat, diadakan konser pesta rakyat dengan menghadirkan langsung artis ternama dari ibu kota yang kini sedang hits yakni, Aura Tiga.

Kegiatan yang digelar di Lapangan Merdeka, Pasar Liwa, Balik Bukit, Kamis 24 Seftember 2026 malam membuat warga Kabupaten Lampung Barat ikut bergoyang dengan beberapa lagu musik dangdut.

Di tengah kemeriahan, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus naik ke atas panggung. Tanpa ragu, ia membawakan lagu dangdut legendaris karya Rhoma Irama, Penasaran.

Suara lantangnya yang khas membuat penonton bersorak dan ikut bernyanyi bersama. Sejenak, jarak antara pemimpin dan rakyat hilang di antara musik.

Usai bernyanyi, Parosil menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan rangkaian HUT ke-35 Lampung Barat.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat, panitia, Forkopimda, dan pelaku UMKM yang sudah bekerja luar biasa menyukseskan HUT ke-35 ini. Ini bukan acara bupati, ini hajatan rakyat,” tuturnya.

Ke depan ia berharap kegiatan serupa tetap dilakukan, pasalanya, dengan adanya kegiatan seperti ini menurutnya selain memberi hiburan kepada masyarakat, juga menumbuhkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“UMKM kita harus jalan karena menjadi penggerak utama ekonomi lokal yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

KETUM PPWI Pusat:Menanggapi Laporan Dugaan Oknum DPRD RL langgar Kode Etik yang Mengendap dimejai Ketua DPRD.

0

Warta.in-Bengkulu,Jakarta.

Saya, Wilson Lalengke, selaku Ketua Umum PPWI Pusat/Nasional, telah membaca dengan saksama pemberitaan dan desakan resmi yang disampaikan oleh Pengurus PPWI Wilayah Provinsi Bengkulu terkait laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oknum Anggota DPRD Rejang Lebong yang telah disampaikan sejak 27 Juli 2026, namun hingga kini mengendap tanpa tindak lanjut yang memadai,Kamis (24/9/26).

Atas hal tersebut, saya menyampaikan tanggapan tegas sebagai berikut:

  1. PPWI Pusat Dukung Sepenuhnya Langkah Pengawasan di Daerah

PPWI Pusat menegaskan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil oleh Pengurus PPWI Wilayah Bengkulu. Menyampaikan pengawasan publik, mengingatkan lembaga negara agar patuh aturan, dan memperjuangkan transparansi bukanlah mencampuri urusan pihak lain, melainkan hak sekaligus kewajiban yang melekat pada setiap warga, termasuk insan pers yang tergabung dalam PPWI.

Kami bangga bahwa rekan-rekan di Bengkulu melaksanakan amanah organisasi dengan sungguh-sungguh: menjadi pengawas yang tidak diam, menjaga kepentingan rakyat, dan menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

  1. Keterlambatan Hampir Dua Bulan = Pelanggaran Aturan yang Nyata

Berdasarkan fakta yang terungkap dan dasar hukum yang dirujuk, kami menegaskan:

Laporan yang diterima sejak 27 Juli 2026 dan tidak ditindaklanjuti hingga saat ini adalah pelanggaran prosedur yang nyata, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Aturan sudah sangat jelas:

  • Peraturan DPRD Rejang Lebong , laporan wajib ditindaklanjuti paling lama 14 hari kerja sejak diterima;

  • UU No. 14 Tahun 2008 , tanggapan wajib diberikan paling lambat 10 hari kerja;

  • PP No. 12 Tahun 2018 , Badan Kehormatan wajib menerima, memeriksa, dan memberikan putusan dalam waktu yang wajar;

  • UU No. 23 Tahun 2014 , menjunjung kode etik adalah kewajiban konstitusional setiap anggota dewan.

Faktanya: hampir dua bulan berlalu, tidak ada kejelasan. Ini bukan sekadar keterlambatan, ini pengabaian kewajiban jabatan.

  1. Kode Etik Bukan Hiasan, Wajib Ditegakkan

Saya tegaskan dengan tegas:

Kode etik tidak dibuat untuk dipajang di lemari, melainkan untuk ditaati dan ditegakkan. Jika pimpinan lembaga yang paling bertanggung jawab justru mengabaikan laporan, maka siapa yang bisa diharapkan menjaga kehormatan lembaga ini?

Ketua DPRD dan Ketua Badan Kehormatan Rejang Lebong tidak berhak menahan, menunda, atau mengabaikan laporan yang sah. Tugas mereka bukan melindungi siapa-siapa, melainkan menegakkan aturan secara adil dan transparan. Jika ada yang bersalah, periksa. Jika tidak, jelaskan. Itu saja. Tidak boleh ada yang ditutupi, tidak boleh ada yang dilindungi.

  1. Desakan PPWI Pusat: Segera Tindaklanjuti, Tanpa Penundaan

Kepada Ketua DPRD Rejang Lebong dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Rejang Lebong, atas nama PPWI Nasional, saya perintahkan dan desak:

  • Dalam waktu 3 × 24 jam sejak pernyataan ini disampaikan, berikan tanggapan resmi tertulis atas laporan masyarakat tersebut;

  • Serahkan segera laporan itu kepada Badan Kehormatan untuk diperiksa sesuai prosedur, tidak boleh ditunda lagi;

  • Jelaskan secara terbuka mengapa laporan dibiarkan mengendap selama hampir dua bulan;

  • Jamin proses berjalan bebas, tanpa intervensi, tanpa tekanan, tanpa upaya menutupi;

  • Umumkan jadwal pemeriksaan dan sampaikan hasilnya kepada pelapor serta publik.

  1. Pengawasan Terus Berlanjut.

PPWI Nasional akan memantau langsung perkembangan perkara ini. Kami tidak akan membiarkan pengabaian terhadap hak publik dibiarkan begitu saja. Jika dalam waktu yang ditentukan belum ada tindakan nyata, PPWI akan mengambil langkah lebih lanjut dengan melaporkan hal ini kepada:

  • DPRD Provinsi Bengkulu / Badan Kehormatan DPRD Provinsi;

  • Inspektorat Provinsi Bengkulu;

  • Lembaga pengawasan lainnya yang berwenang.

Rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh keadilan. Uang rakyat membayar gaji dan fasilitas lembaga ini, maka rakyat berhak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tidak boleh ada tembok yang menutupi kebenaran.

Maka dari itu untuk Kepada seluruh jajaran PPWI di daerah: teruslah mengawasi, teruslah bersuara, jangan pernah takut. Kebenaran tidak boleh kalah oleh kekuasaan. Demi Rejang Lebong yang lebih baik, demi Bengkulu yang bermartabat, demi Indonesia yang bersih dan adil.

(Tim Redaksi)

Komisi III DPRD Kota Sukabumi Telusuri Aset Pendidikan dalam Proyek Revitalisasi

0

KOTA SUKABUMI — Persoalan aset pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek revitalisasi fasilitas pendidikan di Kota Sukabumi masih menjadi perhatian. Komisi III DPRD Kota Sukabumi menyatakan akan menelusuri lebih lanjut penggunaan aset, termasuk keberadaan barang bekas maupun material yang disebut digunakan dalam proses revitalisasi.

Informasi tersebut mencuat setelah Tim Warta.in melakukan konfirmasi mengenai aset pendidikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sukabumi. Salah satu hal yang turut dipertanyakan adalah mekanisme pencatatan serta berita acara penggunaan aset selama proses revitalisasi berlangsung.

Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak BPKAD, terdapat nilai aset yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp12 miliar jika diakumulasikan. Namun, angka tersebut masih memerlukan penjelasan dan verifikasi lebih lanjut mengenai rincian aset, status, serta penggunaannya dalam kegiatan revitalisasi.

Persoalan tersebut kemudian menjadi perhatian karena aset pendidikan merupakan bagian dari fasilitas publik yang penggunaannya harus mengikuti ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku.

Tim Warta.in juga mempertanyakan kepada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi mengenai penggunaan aset dalam proyek revitalisasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program revitalisasi benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Sukabumi.

Di sisi lain, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa penggunaan aset pendidikan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Termasuk apabila terdapat barang atau material lama yang dimanfaatkan kembali, penggunaannya disebut perlu didukung dengan berita acara sebagai bagian dari tertib administrasi aset.

Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Galuh, mengatakan pihaknya masih akan melakukan penelusuran terkait persoalan tersebut, khususnya mengenai aset pendidikan, berita acara, serta penggunaan barang bekas atau material yang dimanfaatkan kembali dalam proses revitalisasi.

“Kami akan terus menelusuri persoalan aset pendidikan, termasuk berita acara serta penggunaan barang bekas atau tambal sulam. Ini perlu ditelusuri agar pelaksanaan revitalisasi benar-benar memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Sukabumi,” tandas Galuh.

Komisi III juga perlu memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan di lapangan, administrasi aset, serta tujuan program revitalisasi. Dengan demikian, setiap aset pendidikan yang digunakan maupun dipindahkan memiliki kejelasan status dan pertanggungjawaban.

Sementara itu, pihak BPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Sukabumi diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rincian aset, nilai, berita acara, serta mekanisme penggunaan atau pemanfaatan kembali barang dalam proyek revitalisasi tersebut.

Hingga penelusuran lebih lanjut dilakukan, informasi mengenai nilai sekitar Rp12 miliar maupun dugaan adanya penggunaan aset tertentu masih perlu dikonfirmasi berdasarkan dokumen dan keterangan resmi dari instansi terkait.(Alfi yonimar )

LPK JKI Soroti Dugaan Pelanggaran dalam Penagihan Kredit, Konsumen Diminta Berani Melapor

0

LPK JKI Soroti Dugaan Pelanggaran dalam Penagihan Kredit, Konsumen Diminta Berani Melapor

SURABAYA//Warta.In, — Lembaga Perlindungan Konsumen Jagad Keadilan Indonesia (LPK JKI) menyoroti maraknya keluhan masyarakat terkait praktik penagihan kredit oleh debt collector (DC) yang dilakukan dengan cara menghentikan atau menghadang kendaraan di jalan.

Pendiri LPK JKI, Dodik Firmansyah, S.H., yang juga seorang advokat, meminta masyarakat memahami hak dan kewajibannya ketika menghadapi persoalan kredit macet.

Menurut Dodik, persoalan kredit macet pada dasarnya harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan intimidasi atau kekerasan.

“Ini negara hukum, bukan negara preman. Penagihan harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh menggunakan cara-cara intimidatif,” tegas Dodik Firmansyah, S.H., saat ditemui di Kantor Pusat LPK JKI, Jalan Jagalan 1 No. 16 Surabaya, Selasa (24/9/2026).

Soroti Penagihan di Jalan

LPK JKI menyebut terdapat keluhan masyarakat mengenai penagihan kredit yang dilakukan dengan cara menghadang atau menghentikan kendaraan debitur di jalan umum.
Dodik mengatakan, masyarakat yang mengalami persoalan kredit macet perlu mengetahui prosedur penagihan dan mekanisme eksekusi jaminan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa keberadaan tunggakan kredit tidak serta-merta menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh perlakuan yang aman dan sesuai hukum.

“Kalau ada persoalan kredit macet, selesaikan melalui mekanisme yang tersedia. Jangan sampai penagihan berubah menjadi intimidasi atau tindakan yang merugikan konsumen,” ujarnya.

Kredit Macet dan Penyelesaian Hukum

Sebagai seorang advokat sekaligus pendiri LPK JKI, Dodik menilai persoalan kredit macet perlu dibedakan antara kewajiban pembayaran debitur dan cara penagihan yang dilakukan pihak kreditur atau perusahaan pembiayaan.

Menurutnya, apabila terjadi wanprestasi, terdapat mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh, termasuk komunikasi antara para pihak, restrukturisasi, maupun mekanisme hukum melalui pengadilan apabila diperlukan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menyerahkan kendaraan kepada pihak yang mengaku sebagai debt collector tanpa memastikan identitas, kewenangan, serta dokumen yang dimilikinya.

LPK JKI Dorong Konsumen Pahami Hak

LPK JKI mengimbau konsumen yang menghadapi penagihan untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.

Masyarakat dapat meminta identitas dan dokumen yang berkaitan dengan penagihan serta mencatat atau mendokumentasikan kejadian sepanjang dilakukan secara aman dan tidak memicu konflik.

Apabila terjadi dugaan intimidasi, ancaman, kekerasan, atau tindakan lain yang melanggar hukum, masyarakat dapat meminta bantuan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan konsumen.

“Konsumen harus mengetahui haknya. Tetapi kewajiban membayar juga tetap harus diselesaikan. Yang kami dorong adalah penyelesaian yang tertib, manusiawi, dan sesuai hukum,” kata Dodik.

Dodik Firmansyah: Advokat dan Pendiri LPK JKI

Dodik Firmansyah, S.H. dikenal dalam kegiatan advokasi masyarakat dan saat ini menjadi Pendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Jagad Keadilan Indonesia (LPK JKI).

Dalam kapasitasnya sebagai advokat sekaligus pendiri LPK JKI, Dodik menyatakan lembaganya akan terus mendorong edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya konsumen yang menghadapi persoalan kredit, penagihan, maupun sengketa dengan pelaku usaha.

LPK JKI juga mendorong masyarakat untuk memahami isi perjanjian kredit sejak awal, menyimpan dokumen terkait, serta menggunakan jalur penyelesaian sengketa yang tersedia apabila terjadi perselisihan.

“Jangan takut menghadapi persoalan hukum, tetapi jangan pula mengabaikan kewajiban. Semua pihak harus menghormati hukum dan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme yang benar,” pungkas Dodik Firmansyah, S.H., advokat sekaligus Pendiri LPK JKI.(roy)

DPC PWRI Purwakarta Apresiasi Respons Cepat PLN ULP Purwakarta Kota Tangani Keluhan Pelanggan

0

Warta.in, Purwakarta — Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Purwakarta memberikan apresiasi terhadap respons cepat dan sikap responsif PLN ULP Purwakarta Kota dalam menindaklanjuti keluhan salah satu pelanggannya.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPC PWRI Purwakarta, Didi Supriady, menyusul respons PLN ULP Purwakarta Kota atas keluhan Hendi Suhendi, warga Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, yang juga merupakan salah satu pengurus DPC PWRI Purwakarta.

Menurut Didi, respons cepat terhadap keluhan pelanggan merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Terlebih, ketika pengaduan masyarakat tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.

“DPC PWRI Purwakarta mengapresiasi sikap responsif PLN ULP Purwakarta Kota yang telah memberikan perhatian dan menindaklanjuti keluhan pelanggan. Ini merupakan bentuk pelayanan yang patut diapresiasi,” ujar Didi.

Sementara itu, Manager Unit Layanan Purwakarta Kota, Adithiajaya Maulana, menjadi bagian dari jajaran PLN yang merespons persoalan tersebut.

Didi berharap pola pelayanan yang cepat, komunikatif, dan solutif seperti ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PLN semakin baik.

“Yang terpenting adalah bagaimana setiap keluhan pelanggan dapat ditangani secara cepat, transparan dan memberikan solusi. Kami berharap respons seperti ini menjadi komitmen pelayanan PLN secara berkelanjutan,” katanya. (ds)

Renovasi Masjid Ar Ridha Barakuda, Dari Luka Bencana Menuju Ruang Ibadah Yang Lebih Bermakna

0

Warta.in Belawan – Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I melaksanakan peletakan batu pertama renovasi Masjid Ar Ridha yang berada di Kompleks Barakuda yang di pimpin oleh Wadan Kodaeral I Brigadir Jenderal TNI (Mar) Ali Bahar Saragih, S.E., M.M., sebagai langkah awal dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana ibadah di lingkungan satuan yang di Laksanakan di Komplek TNI AL Barakuda, Jl. Aluminium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan, Sumatera Utara. Kamis (24/09/2026)

‎Renovasi ini diharapkan dapat menjadikan Masjid Ar Ridha sebagai tempat ibadah yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi personel serta keluarga besar Kodaeral I. Renovasi Masjid Ar Ridha dilaksanakan dengan berkaca pada bencana banjir yang terjadi pada tahun 2025. Bencana tersebut menyebabkan seluruh kawasan Kompleks Barakuda terendam, termasuk Masjid Ar Ridha, sehingga sejumlah bagian dan fasilitas masjid terdampak serta memerlukan pembenahan dan perbaikan.

‎Melalui renovasi ini, Masjid Ar Ridha diharapkan dapat digunakan secara lebih optimal untuk mendukung pelaksanaan ibadah dan berbagai kegiatan kerohanian Islam. Selain itu, keberadaan masjid juga diharapkan dapat menjadi sarana dalam menunjang kegiatan sosial serta mempererat silaturahmi dan kebersamaan personel beserta keluarga besar Kodaeral I.

‎Peletakan batu pertama ini menandai dimulainya proses renovasi Masjid Ar Ridha. Dengan terlaksananya pembangunan tersebut, diharapkan renovasi dapat berjalan lancar dan sesuai rencana, sehingga Masjid Ar Ridha dapat segera dimanfaatkan kembali sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang memberikan manfaat bagi seluruh keluarga besar Kodaeral I. (RN)

(Dispen Kodaeral I)

Dari Perayaan Untuk Kebersamaan : Bazar Murah Kodaeral I Semarakkan HUT TNI ke – 81

0

Warta.in Belawan — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2026 di lingkungan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I tidak hanya diwujudkan melalui rangkaian kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi prajurit, keluarga besar TNI, dan masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Bazar Murah yang digelar di Lapangan Parkir Kolam Renang Tirto Sagoro 3 Kodaeral I, Belawan, Sumatera Utara, Senin (22/09/2026).

Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari prajurit, keluarga besar TNI, serta masyarakat sekitar. Beragam kebutuhan tersedia dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga bazar tidak sekadar menjadi bagian dari kemeriahan peringatan HUT TNI, tetapi juga menjadi ruang interaksi dan kebersamaan antara keluarga besar Kodaeral I dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Dalam perspektif kepedulian sosial, bazar murah menjadi bentuk nyata kehadiran institusi TNI di tengah masyarakat. Momentum peringatan hari jadi TNI dimanfaatkan untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, khususnya melalui akses terhadap kebutuhan dengan harga yang lebih bersahabat. Antusiasme masyarakat yang hadir turut mencerminkan bahwa kegiatan sosial semacam ini memiliki nilai strategis dalam membangun kedekatan dan komunikasi sosial.

Lebih dari sekadar transaksi ekonomi, pelaksanaan bazar murah juga merefleksikan semangat “Bersama Rakyat, TNI Kuat”. Semangat tersebut diwujudkan melalui kebersamaan, kepedulian, dan upaya untuk terus membangun hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat. Dengan demikian, perayaan HUT TNI ke-81 tidak berhenti pada simbol dan seremoni, tetapi diterjemahkan ke dalam kegiatan yang memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan.

Melalui Bazar Murah HUT TNI ke-81, Kodaeral I menunjukkan bahwa semangat pengabdian dapat hadir melalui langkah-langkah sederhana yang menyentuh kehidupan masyarakat. Dari sebuah kegiatan di lingkungan Kodaeral I, tumbuh pesan tentang pentingnya berbagi, mempererat silaturahmi, dan menjaga kebersamaan. Kodaeral I hadir, berbagi, dan merayakan HUT TNI ke-81 bersama rakyat. (RN)

(Dispen Kodaeral I)

Ribuan Penari Padati Lapangan Merdeka, Lampung Barat Rayakan HUT ke-35 Dengan Nyambai Bersama.

0

Lampung Barat – Lapangan Merdeka Liwa, Balik Bukit berubah menjadi lautan Tapis. Ribuan peserta Nyambai Bersama memadati pelataran dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Kabupaten Lampung Barat, Kamis 24 September 2026.

Bukan hanya sanggar seni. Barisan itu diisi Bupati dan wakil Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus – Mad Hasnurin beserta jajaran, hingga ribuan masyarakat. Mereka menari bersama dalam satu gerakan, satu irama.

Sebelumnya, Bupati Lampung Barat mengatakan, usia 35 tahun adalah penanda kedewasaan sebuah daerah. “Kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangkaian mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta’ala,” ujarnya.

“Tidak terasa hari ini pemerintah Lampung Barat memasuki usia yang ke-35 tahun. Usia yang bukan lagi muda, usia yang sudah cukup dewasa, usia yang bisa menyelesaikan persoalan dan juga bisa menggali potensi yang ada,” sambungnya.

Menurutnya, tantangan selalu ada di setiap daerah. Namun nilai adat menjadi kunci. “Kalau bicara tantangan, tidak ada sebuah daerah yang tidak memiliki tantangan. Tetapi saya meyakini dengan adanya kita Setawitan, Setulungan, Sehangguman, Maju Jejama persoalan yang begitu berat akan menjadi ringan. Potensi yang belum tergali optimal, insyaallah ke depan akan tergali lebih optimal,” kata dia.

Ia menjelaskan, nyambai dipilih bukan tanpa alasan. Tarian penyambutan itu adalah filosofi Lampung Barat. Setawitan menggambarkan persatuan, seuyunan seiya sekata, sehangguman saling menyayangi, untuk maju jejama atau maju bersama.

Di hadapan ribuan peserta, Parosil juga menyampaikan pesan terbuka. Ia meminta doa dari seluruh lapisan masyarakat dan membuka diri terhadap kritik.

“Dengan segala kerendahan hati, saya mengharapkan saran, kritik yang sifatnya konstruktif untuk pembangunan masa depan Lampung Barat. PR tentu masih banyak, tetapi saya yakin sudah banyak hal yang sudah dilakukan,” ucapnya.

“Saya sebagai kepala daerah, orang yang tidak pernah tidak mau dikritik. Yang penting sifatnya adalah kritik yang konstruktif, yang objektif, bukan diskriminatif untuk menjelekkan atau menjatuhkan,” lanjutnya.

Setelah Bupati Lampung Barat sambutan. Ribuan penari Nyambai menggerakkan tangan secara bersamaan. Gerakan sembah, gerak seuyunan, disambut tepuk tangan oleh ribuan penonton yang turut bahagia atas hari jadinya Lampung Barat.

Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Lampung Barat Bernaria mengatakan, Nyambai Bersama tahun ini memecahkan rekor peserta. Ribuan penari terlibat dalam rangkaian HUT Lampung Barat ke-35 ini.

Bangun Generasi Unggul, Kodaeral I Dukung Peluncuran Ekstrakurikuler KKRI di Belawan

0

Warta.in ‎Belawan — Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I,Asisten Teritorial (Aster) Komandan Kodaeral I Kolonel Laut (T) Evi Bayu Priatno, S.T., M.Tr.Hanla., menghadiri Grand Launching Ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) pada jenjang pendidikan menengah secara hybrid, di SMA/SMK YAYASAN HANG TUAH, Belawan, Medan, Sumatera Utara  (23/9/2026).

‎Kodaeral I mendukung peluncuran Komunitas Kader Bela Negara Republik Indonesia (KKRI) sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, memiliki budi pekerti, serta berwawasan kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. Program KKRI dirancang sebagai kegiatan ekstrakurikuler dalam kurikulum pendidikan SMA dan sederajat, dengan sasaran siswa SMA, SMK, MA, dan sederajat di seluruh Indonesia. Melalui program ini, generasi muda diharapkan memperoleh pembekalan yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kecakapan sosial.

‎Pembelajaran KKRI dapat diakses secara digital melalui platform kkri.id, yang menyediakan 45 video pembelajaran dalam delapan kelas. Materinya meliputi pemahaman kebangsaan dan bela negara, kepemimpinan, negosiasi dan manajemen konflik, pengabdian dan civic engagement, komunikasi berempati, problem solving, hingga kemampuan mendengar, memahami, memimpin, dan merangkul perbedaan. Setiap kelas terdiri dari empat hingga lima video dan diakhiri dengan kuis. Peserta yang memperoleh nilai minimal 70 akan mendapatkan sertifikat secara otomatis yang dilengkapi barcode untuk memastikan keasliannya dan dapat digunakan sebagai pendukung kegiatan non-akademik siswa.

‎KKRI juga memberikan ruang bagi peserta untuk mengenali potensi dirinya melalui tes minat dan bakat berbasis teori 16PF yang mengukur aspek kepribadian sosial, emosi dan sikap, cara berpikir, serta gaya bekerja. Selain itu, tersedia tes kognitif/IQ secara gratis melalui kerja sama dengan Pusat Psikologi TNI. Untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi, platform KKRI turut menghadirkan Leaderboard Nasional yang menampilkan capaian atau nilai peserta secara terbuka bagi seluruh peserta.

‎Saat ini, pengembangan KKRI terus dilakukan melalui penyempurnaan konten, pembuatan modul pembelajaran, roadshow ke berbagai daerah, serta seminar dan workshop. Kodaeral I mendukung upaya pembinaan generasi muda melalui program tersebut sebagai bagian dari kontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, memiliki semangat bela negara, serta siap berkontribusi bagi bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2045. (RN)

(Dispen Kodaeral I)

Yonif TP 852/ABY Bersama Puskesmas Batang Kuis Wujudkan Generasi Sehat

0

Warta.in Deli Serdang – Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI, Yonif TP 852/ABY bersama Puskesmas Batang Kuis melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Cek Kesehatan Gratis dengan tema “Abhinaya Bersama Puskesmas Batang Kuis Wujudkan Generasi Sehat” di SMAN 1 Batang Kuis, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Kamis,24 September 2026.
Kegiatan tersebut ditujukan kepada siswa, siswi, serta tenaga pendidik SMAN 1 Batang Kuis. Kegiatan menjadi wujud kepedulian dan kontribusi nyata Yonif TP 852/ABY bersama tenaga kesehatan dalam mendukung terwujudnya generasi penerus bangsa yang sehat dan maju.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan sejumlah layanan pemeriksaan kesehatan, meliputi pemeriksaan tekanan darah, tinggi dan berat badan, cek kadar gula darah (KGD), pemeriksaan hemoglobin (HB), serta pemberian vitamin secara gratis. Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan juga diisi dengan penyuluhan kesehatan jiwa dan edukasi mengenai bahaya dari merokok.

Kegiatan dihadiri oleh Komandan Kompi Kesehatan Yonif TP 852/ABY, Kapten Ckm Misyono, bersama Kepala Puskesmas Batang Kuis, drg. Ade Apriliani, serta unsur SMAN 1 Batang Kuis yang diwakili oleh Muhammad Gunawan, S.Pd. selaku perwakilan Kepala Sekolah, Febrizal Ahmadi Nasution, S.T.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung efektif, tertib dan lancar, serta diwarnai semangat kebersamaan antara prajurit Yonif TP 852/ABY, tenaga kesehatan Puskesmas Batang Kuis, tenaga pendidik, dan para siswa-siswi SMAN 1 Batang Kuis.

Danki Kesehatan Yonif TP 852/ABY Kapten Ckm Misyono menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen satuan untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai instansi. “Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Danyonif TP 852/ABY bahwasannya satuan dan prajurit Yonif TP 852/ABY untuk terus hadir dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Melalui sinergi bersama Puskesmas Batang Kuis dan SMAN 1 Batang Kuis, kami berupaya mendukung terciptanya generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas.” Ujar Danki Kesehatan Yonif TP 852/ABY Kapten Ckm Misyono.

Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi antara Yonif TP 852/ABY, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Batang Kuis, serta Dinas Pendidikan melalui SMAN 1 Batang Kuis. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan dalam memberikan edukasi, pelayanan, dan perhatian terhadap kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda.
Melalui kegiatan ini, Yonif TP 852/ABY menegaskan komitmennya untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

Diharapkan kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis ini dapat meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap kesehatan sejak usia sekolah, sehingga para siswa mampu menerapkan pola hidup sehat dan menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter.

Sinergi yang telah terjalin juga diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat sehat menuju Indonesia yang maju. (RN)

Sumber : Yon TP 852/ABY