Wartain Banten | Pemerintahan | 14 Maret 2026  — Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, meninjau Posko Mudik BPJS Kesehatan di Sosoro Mall, Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Jumat (13/3/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan arus mudik maupun arus balik.

Dimyati menjelaskan, keberadaan posko ini diharapkan dapat membantu pemudik yang melakukan perjalanan dari Pulau Jawa menuju Sumatera dan sebaliknya. Posko Mudik BPJS Kesehatan juga menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk beristirahat, relaksasi, serta pemeriksaan kesehatan selama perjalanan.

“Posko BPJS Kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS ini tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang mudik maupun yang akan melakukan arus balik. Ke depan kita berharap bantuan BPJS ini bisa berguna dan bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang ingin beristirahat, relaksasi, juga cek kesehatan,” ujar Dimyati.

Pemprov Banten memberikan apresiasi atas kehadiran Posko Mudik BPJS Kesehatan di wilayah Banten, terutama di Pelabuhan Merak, yang menjadi perlintasan utama pemudik antara Jawa dan Sumatera.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah membangun poskonya di Banten. Pemprov Banten tentu menyambut baik hal tersebut,” tambahnya.

Dimyati juga menegaskan, pelaksanaan layanan kepada pemudik melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk kerja sama BPJS Kesehatan dengan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur keamanan, dan tim pengendali arus mudik.

Selain itu, Pemprov Banten terus memantau potensi kendala selama periode mudik, seperti kemacetan dan pengaturan arus kendaraan di pelabuhan, termasuk penggunaan feri dan dermaga untuk penyeberangan.

“Kami juga melihat dan memantau kemungkinan yang terjadi seperti potensi kemacetan atau traffic jam, serta bagaimana pengaturan terkait dengan feri atau dermaga yang digunakan untuk penyeberangan,” jelasnya.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menyatakan bahwa Posko Mudik BPJS Kesehatan merupakan wujud komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat menjelang Idulfitri.

“Semangat inilah yang mendasari penyelenggaraan Posko Mudik BPJS Kesehatan tahun 2026 sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” katanya.

Pada 2026, Posko Mudik BPJS Kesehatan beroperasi selama enam hari (13–18 Maret) di titik strategis jalur mudik nasional, termasuk Pelabuhan Merak, Terminal Pulogebang, sejumlah rest area tol, Terminal Purabaya, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta.

Posko ini beroperasi 24 jam dengan tenaga medis profesional dan ambulans untuk mendukung pelayanan kesehatan pemudik.

“Layanan yang tersedia mulai dari konsultasi, pemeriksaan kesehatan sederhana, pemberian obat-obatan, serta tindakan medis sederhana yang bersifat gawat darurat hingga merujuk ke fasilitas kesehatan apabila diperlukan,” jelasnya.

BPJS Kesehatan telah menyiapkan ambulans dan berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat untuk menangani kondisi darurat pemudik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika memerlukan penanganan medis lanjutan.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 14 Maret 2026  — Gubernur Banten, Andra Soni, bersama Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, meninjau langsung kesiapan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Jumat (13/3/2026), menjelang arus mudik Lebaran 2026. Kunjungan ini juga didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara.

Tampak hadir dalam peninjauan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BMKG Prof. Teuku Faisal Fathani.

Rombongan meninjau beberapa titik strategis di Pelabuhan Merak, termasuk Terminal Eksekutif yang menjadi jalur utama penyeberangan kendaraan kecil dan pejalan kaki menuju Pulau Sumatra, serta armada kapal yang akan beroperasi selama masa mudik. Tujuannya adalah memastikan layanan penyeberangan berjalan optimal dan aman.

Menko PMK Pratikno menyatakan, kunjungan ini sekaligus untuk memastikan kesiapan seluruh pihak menghadapi lonjakan arus mudik, yang diperkirakan mencapai lebih dari 143 juta pemudik. Ia menekankan pentingnya keamanan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan bagi seluruh masyarakat.

“Target kita tentu saja agar mudik berjalan aman, lancar, nyaman, dan selamat,” kata Pratikno.

Menurut Pratikno, puncak arus mudik diperkirakan terjadi sekitar 18 Maret 2026, sementara arus balik diprediksi berlangsung pada akhir Maret. Dengan adanya cuti bersama, akhir pekan, dan libur Hari Raya Nyepi serta Idulfitri, diharapkan pergerakan pemudik dapat tersebar merata.

Ia juga menekankan kesiapan seluruh pihak di lapangan untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk cuaca dan kondisi operasional pelabuhan, serta perlunya respons cepat petugas bila terjadi kendala.

“Kepada masyarakat juga kami imbau untuk selalu mengikuti informasi resmi serta arahan petugas agar perjalanan mudik berjalan aman, nyaman, lancar, dan selamat,” pungkasnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Merak, pemerintah menyiapkan penguatan fasilitas, termasuk buffer zone dan pelabuhan alternatif seperti Pelabuhan Krakatau Bandar Samudera, serta penggunaan Jalan Lingkar Selatan Cilegon.

“Selain itu, ada pelabuhan yang bisa dijadikan sebagai alternatif ketika kondisi antrean cukup panjang, yakni Pelabuhan Krakatau Bandar Samudera,” jelas Listyo.

Ia juga menekankan pentingnya command center dan media center untuk menyampaikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat selama arus mudik.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 14 Maret 2026  — Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, melakukan peninjauan berbagai fasilitas dan sarana prasarana kegiatan belajar di SMAN 1 Wanasalam, Kabupaten Lebak, dan SMKN 5 Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Kamis (12/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Dimyati juga melaksanakan salat zuhur berjamaah bersama para siswa dan dewan guru serta memberikan motivasi belajar, khususnya memanfaatkan momentum bulan Ramadan.

Ia meninjau sejumlah fasilitas sekolah, mulai dari tempat ibadah, toilet, ruang kelas, ruang guru, menu Makan Bergizi Gratis (MBG), perpustakaan, hingga workshop praktikum. Menurutnya, kenyamanan belajar siswa sangat bergantung pada kualitas fasilitas yang tersedia.

“Anak-anak harus belajar dengan nyaman, makanya kita harus berikan fasilitas yang terbaik,” ujar Dimyati saat meninjau SMAN 1 Wanasalam.

Dimyati menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten saat ini fokus pada peningkatan pendidikan yang adil dan merata. Tujuannya adalah mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing di masa depan.

“Itu kuncinya ada di pendidikan. Makanya pendidikan kita harus berkualitas,” tambahnya.

Saat salat zuhur berjamaah di SMAN 1 Wanasalam, Dimyati juga memberikan nasihat dan motivasi selama tujuh menit. Ia menekankan hikmah dan keistimewaan bulan Ramadan, sekaligus pentingnya pendidikan bagi setiap siswa.

“Bulan Ramadan ini merupakan momentum baik bagi kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meminta ampun atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan,” pungkasnya.

Wagub Banten Dimyati menekankan bulan Ramadan sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memohon ampunan.

Kepala SMAN 1 Wanasalam, Jaka, menyebut prestasi siswa sekolahnya membanggakan, baik akademik maupun nonakademik, dengan 974 siswa dan 28 rombongan belajar.

“Tahun lalu menjadi juara pertama lomba teater tingkat nasional. Lalu prestasi paskibranya juga cukup membanggakan,” katanya.

Sementara SMKN 5 Cikeusik memiliki sekitar 730 siswa di lima jurusan, dengan fokus pembelajaran penguatan nilai-nilai keagamaan selama Ramadan, kata Kepala Sekolah Ahmad Zaenudin Anwar.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 14 Maret 2026  — Para nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Cikiruhwetan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang berharap program modernisasi kawasan pesisir yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan harga jual ikan hasil tangkapan mereka.

Nelayan setempat, Mawardi (70), mengungkapkan selama ini harga ikan yang dijual para nelayan masih relatif rendah. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh dari hasil melaut sering kali tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan.

Menurut Mawardi, salah satu pengeluaran terbesar saat melaut adalah biaya bahan bakar solar yang harus dibeli dengan harga berbeda dan lokasi pengambilan yang cukup jauh.

“Ya itu tadi. Pertama kita kan ada pengeluaran untuk solar. Itu ngambilnya cukup jauh dan harganya berbeda,” ujarnya.

Selain bahan bakar, biaya operasional dan logistik selama melaut juga menjadi beban bagi para nelayan. Pendapatan yang diperoleh sering kali hanya tersisa sedikit setelah dikurangi berbagai kebutuhan selama melaut.

Ia menambahkan, hasil tangkapan juga harus dibagi dengan kru kapal karena nelayan tidak dapat melaut sendirian.

“Karena nggak bisa melaut sendiri,” katanya.

Mawardi juga menyoroti kondisi cuaca yang dalam setahun terakhir dinilai kurang bersahabat. Hal tersebut membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut karena risiko yang cukup tinggi, sementara sebagian besar masyarakat di wilayah Cikeusik menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

“Itu juga seharusnya bisa diperhatikan,” tambahnya.

Hal senada disampaikan nelayan lainnya, Yusuf Khudaeri. Ia berharap keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut.

Menurutnya, sebagian besar nelayan di Cikeusik masih menggunakan peralatan tangkap tradisional, sehingga membutuhkan dukungan fasilitas dan pendampingan agar dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka.

“Oleh karena itu, kami berharap fasilitas yang disediakan pemerintah ini tidak hanya sampai selesai pembangunannya saja, tapi juga dilakukan pendampingan kepada para nelayan di sini agar bisa naik kelas,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini berupaya mendorong kesejahteraan nelayan melalui berbagai program, salah satunya pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.

Menurutnya, kawasan KNMP di Desa Cikiruhwetan menjadi salah satu proyek percontohan modernisasi wilayah pesisir di Provinsi Banten.

“Pelelangan yang dulu kumuh, melalui program KNMP dibuat lebih bersih, rapi dan tertata dengan baik. Termasuk pengelolaannya juga lebih modern,” kata Dimyati.

Wagub Banten, Dimyati, menjelaskan bahwa pembangunan KNMP mencakup tempat pelelangan ikan modern, dermaga, bengkel perahu, dan balai nelayan untuk pelatihan.

Ia mengimbau masyarakat menjaga fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 14 Maret 2026  — Harapan untuk kembali beraktivitas mulai tumbuh dalam diri Nurhedi (42), warga Kampung Batujaya, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Setelah setahun lumpuh akibat terjatuh dari atap rumah, ia kini mendapat bantuan tongkat jalan dari Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, saat kegiatan Safari Ramadan pada Kamis (12/3/2026).

Bantuan tersebut menjadi titik awal bagi Nurhedi untuk kembali menata kehidupannya. Selama setahun terakhir, ia hanya berdiam diri di rumah bersama istri dan anaknya karena keterbatasan fisik setelah mengalami kecelakaan.

Ia mengaku sebelumnya harus menggunakan tongkat sederhana yang dibuat ayahnya dari bambu agar bisa sedikit bergerak.

“Ini juga dibuatkan tongkat jalan dari bambu oleh bapak supaya saya bisa sedikit beraktivitas, sudah sekitar enam bulan lalu,” ungkapnya.

Dengan tongkat baru yang diterimanya, Nurhedi merasa bersyukur dan mulai memiliki harapan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Ia berencana membuka usaha kecil berupa toko kelontong agar tetap bisa mencari nafkah meski dengan keterbatasan.

Pada kesempatan yang sama, bantuan juga diberikan kepada warga lainnya di Kecamatan Cikeusik. Damiri (86), warga Kampung Baru, Desa Sumur Batu, serta Iyoh (71), warga Kampung Gadel, Desa Umbulan, menerima bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masing-masing sebesar Rp25 juta.

Selama ini, Damiri diketahui tinggal di rumah bilik dengan lantai tanah. Sementara Iyoh hidup bersama cucunya di rumah yang juga tidak layak huni dan mengandalkan bantuan dari tetangga serta kerabat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dimyati meminta pemerintah desa dan kecamatan setempat turut mengawasi penggunaan bantuan tersebut agar benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah penerima.

“Saya titip kepada kepala desa dan camat setempat agar bantuan itu benar-benar digunakan untuk renovasi rumah. Tolong juga kepada para tetangga untuk bersama-sama membantu proses renovasinya,” pesannya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menumbuhkan empati dan kepedulian sosial di tengah masyarakat, terutama selama bulan Ramadan.

“Kalau sudah kuat, kita tidak akan mudah dipecah belah,” ujarnya.

Selain bantuan tongkat jalan dan renovasi rumah, dalam kegiatan tersebut juga disalurkan berbagai bantuan lainnya, antara lain kursi roda, bantuan untuk masjid sebesar Rp10 juta, bantuan pondok pesantren Rp5 juta, serta insentif bagi tiga guru ngaji dan marbot masing-masing Rp500 ribu.

Tak hanya itu, turut diserahkan santunan ahli waris dari BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga nelayan yang meninggal dunia sebesar Rp42 juta, serta 100 paket sembako bagi masyarakat setempat.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 14 Maret 2026  — Gubernur Banten, Andra Soni, mengapresiasi penunjukan Provinsi Banten sebagai proyek percontohan pelaksanaan optimalisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan tata kelola keuangan di tingkat desa.

Hal itu disampaikan Andra Soni saat menghadiri kegiatan Jaga Desa dan Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tangerang yang digelar di Lemo Hotel Serpong, Kamis (12/3/2026).

“Alhamdulillah, Provinsi Banten menjadi proyek percontohan dari kegiatan optimalisasi program Jaga Desa Kejagung RI,” ujar Andra Soni.

Menurutnya, melalui program tersebut diharapkan pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif. Andra menilai optimalisasi program Jaga Desa perlu melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pendampingan dari pihak kejaksaan.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan BPD sangat penting untuk memastikan setiap program pembangunan desa dapat berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Agar semua program, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, bisa berjalan maksimal dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, menyatakan program Jaga Desa mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel melalui sinergi dengan peran pengawasan BPD.

“Agar para anggota BPD bisa lebih tajam dalam pengawasannya, maka disinergikan dengan program Jaga Desa. Ini bukan dalam rangka mencari kesalahan atau melakukan kriminalisasi,” tegas Reda.

Ia menegaskan program ini bukan untuk mencari kesalahan, serta meminta BPD tetap melakukan pengawasan langsung di lapangan meski laporan keuangan desa sudah terintegrasi dalam sistem Siskeudes dan aplikasi Jaga Desa.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 14 Maret 2026  — Seorang petani asal Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Sunarta (68), meminta Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, untuk membangun saluran irigasi tersier menuju area persawahannya. Permintaan tersebut disampaikan saat kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah yang digelar di wilayah tersebut.

Sunarta mengungkapkan bahwa selama ini lahan persawahannya belum teraliri langsung oleh jaringan irigasi yang ada. Akibatnya, ia harus menyedot air secara mandiri agar sawahnya tetap mendapatkan pasokan air untuk bercocok tanam.

Menurutnya, lahan miliknya saat ini belum masuk dalam cakupan area yang dialiri oleh irigasi Cibinuangeun. Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dapat membangun saluran irigasi tersier setelah pembangunan irigasi sekunder Cibinuangeun selesai.

“Saluran irigasi yang sekarang sudah bagus. Saya juga meminta pemerintah provinsi membangun saluran tersier agar petani makin sukses,” ujar Sunarta.

Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan pihaknya siap menampung dan menindaklanjuti aspirasi para petani.

“Ini perintah petani, juga rakyat. Siap kami tampung aspirasinya. Kami akan selalu hadir. Jangan lihat soal kewenangan, untuk rakyat atau masyarakat pasti kita prioritaskan sesuai dengan skala prioritas,” kata Dimyati.

Dialog tersebut berlangsung saat Dimyati melaksanakan Safari Ramadan di Kabupaten Lebak pada Kamis (12/3/2026). Selain menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk meninjau hasil program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) serta pembangunan saluran irigasi Cibinuangeun.

Dimyati berharap berbagai program pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan bulan Ramadan ini penuh berkah. Hasil pembangunan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat karena telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar,” ucapnya.

Ia menjelaskan, pembangunan saluran irigasi sekunder Cibinuangeun dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,4 miliar. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu mengairi sekitar 2.400 hektare lahan persawahan di wilayah Kecamatan Wanasalam.

“Kalau tidak dibangun, airnya bisa kering. Pembangunan ini bermanfaat bagi masyarakat di sini sekaligus untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Banten,” tuturnya.

Dimyati mengimbau masyarakat menjaga fasilitas irigasi agar tetap awet dan tidak dirusak, sehingga dapat terus mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani.(WartainBanten)