Beranda blog

Sholat Istisqa di Pesantren Nurul Qur’an PALI: Ratusan Jamaah berdo,a Mengetuk Pintu Langit Memohon Hujan

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in//PALI — Musim kemarau berkepanjangan yang melanda wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, kian membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kondisi pedesaan terpantau gersang, debu berterbangan memicu polusi udara, sumber air sumur warga mulai mengering, serta ancaman kabut asap akibat kebakaran lahan kian mengintai kesehatan anak-anak.

Menyikapi kondisi kritis tersebut, aksi spiritual digelar di Masjid Pondok Pesantren Nurul Qur’an, salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Bumi Serepat Serasan. Ratusan jamaah yang terdiri dari tokoh agama, masyarakat, wali santri, hingga para santri bersimpuh bersama menggelar Salat Istisqa, dzikir, dan doa bersama untuk memohon diturunkannya hujan yang berkah.

Suasana Khusyuk Mengetuk Pintu Langit ibadah yang berpusat di masjid bentukan Pondok Pesantren Nurul Qur’an ini Sabtu (29/8/2026) berlangsung dengan sangat khidmat. Ruang utama masjid dipadati oleh shaf-shaf jamaah yang teratur. Di bagian depan, saf diisi oleh jamaah pria dan para santri, sementara bagian belakang dipenuhi oleh barisan jamaah perempuan berseragam mukena putih dan motif, menciptakan pemandangan penuh kepasrahan.

“Sholat Istisqo’, Dzikir dan Doa Bersama” membentang di dinding depan menjadi penanda satu visi spiritual masyarakat yang hadir hari itu. Acara dimulai dengan kumandang dzikir dan gema istighfar, disusul dengan Salat Istisqa dua rakaat berjamaah, serta penyampaian khotbah khusus dari atas mimbar.

Pesan Mendalam dari KH. Aman Rohman: Muhasabah dan Berdamai dengan Alam, KH. Aman Rohman, S.Q., S.Ag., selaku Ketua sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Qur’an, menyampaikan pesan yang sangat mendalam terkait musibah kekeringan ini. Menurutnya, keringnya tanah dan hilangnya air bukan sekadar fenomena alam atau perubahan iklim belaka, melainkan sebuah teguran sekaligus momentum bagi manusia untuk melakukan muhasabah (introspeksi diri) secara kolektif.

“Kemarau panjang ini adalah cermin bagi kita semua. Ketika air di sumur-sumur kita mulai mengering, itu adalah tanda agar kita memeriksa kembali apakah hati kita juga telah kering dari rasa syukur, kering dari istighfar, dan gersang dari kepedulian sosial,” tutur KH. Aman Rohman dengan penuh takzim.Beliau menekankan bahwa cobaan berupa gersangnya alam harus dihadapi dengan dua jalur ikhtiar: ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ikhtiar Langit: Mengakui kelemahan manusia di hadapan Sang Pencipta dengan cara bersujud, memperbanyak tobat, dan memohon ampunan melalui Salat Istisqa.

Ikhtiar Bumi: Menjaga kelestarian lingkungan, menghentikan pembakaran lahan secara sembarangan, serta saling membantu sesama warga yang saat ini sedang mengalami krisis air bersih. KH. Aman Rohman mengingatkan bahwa alam akan bersahabat jika manusia memperlakukannya dengan rahmat. Melalui ritual ibadah ini, ia mengajak masyarakat memperkuat tali silaturahmi dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan agar keberkahan kembali diturunkan.

Doa dan Harapan Kesuburan Bumi PALI Rangkaian acara ditutup dengan doa bersama yang menggetarkan hati jamaah. Tangan-tangan tertengadah ke atas mengaminkan untaian doa memohon agar Allah SWT segera mencurahkan air hujan yang membawa manfaat, menyuburkan kembali tanaman yang layu, serta membersihkan udara dari kepungan debu dan asap. Melalui aksi religius yang digerakkan oleh Pondok Pesantren Nurul Qur’an PALI ini, warga berharap rahmat hujan segera datang membawa kesejukan bagi bumi dan ketenangan bagi jiwa seluruh masyarakat.

 

(Randi)

Minggu Kasih Polres Meranti Sasar 8 Gereja, Sampaikan Pesan Kamtibmas, Karhutla dan Pilkades

Penulis
Zulfikar .
-
0

MERANTI – Polres Kepulauan Meranti bersama Polsek jajaran memperkuat pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan Minggu Kasih, Minggu (30/8/2026). Dipimpin Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., kegiatan tersebut menyasar sedikitnya delapan gereja di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.

Dari gereja yang melaporkan jumlah kehadiran, sedikitnya 357 jemaat menerima secara langsung pesan dan imbauan kepolisian terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta ajakan menyukseskan Pilkades Serentak 2026. Sementara tiga gereja di wilayah Rangsang juga menjadi sasaran kegiatan, namun jumlah jemaatnya tidak tercantum dalam laporan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Kepulauan Meranti di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K. untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat, termasuk melalui rumah-rumah ibadah.

Salah satu kegiatan dipimpin langsung Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga di Gereja HKBP Selatpanjang Ressort Pekanbaru, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi. Sebanyak 100 jemaat mengikuti kegiatan tersebut.

Di hadapan jemaat, Wakapolres mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif. Ia juga mengingatkan agar masyarakat segera melaporkan setiap gangguan keamanan maupun kejadian yang membutuhkan bantuan kepolisian melalui layanan Call Center 110.

“Apabila menemukan adanya peristiwa tindak pidana maupun membutuhkan bantuan atau pertolongan, dapat menghubungi layanan Polisi 110 dan pasti direspons dengan cepat,” ujar Kompol Detis.

Pesan mengenai Karhutla juga menjadi perhatian utama. Jemaat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.

“Membakar hutan dan lahan bukan solusi, tetapi bencana bagi kita semua,” tegasnya.

Menurutnya, Karhutla dapat berdampak luas, mulai dari mengganggu kesehatan akibat asap, merusak ekosistem, menghambat aktivitas masyarakat dan transportasi hingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Wakapolres juga mengajak jemaat ikut menjaga suasana tetap damai menjelang Pilkades Serentak 2026. Masyarakat diminta menghormati perbedaan pilihan dan tidak menjadikannya sebagai alasan untuk memicu konflik maupun isu SARA.

“Kita sama-sama menyukseskan Pilkades serentak. Beda pilihan jangan sampai menimbulkan konflik pribadi maupun SARA,” pesannya.

Pada waktu yang hampir bersamaan, kegiatan Minggu Kasih juga digelar di Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Stasi Selatpanjang–Paroki Duma, Jalan Yos Sudarso Nomor 6, dengan jumlah 75 jemaat. Kegiatan dilaksanakan Kapolsek Tebing Tinggi Barat Ipda Dominikus Turnip, S.E., bersama Kasi Keuangan Polres Kepulauan Meranti Ipda Rudi Siboro, S.H. dan personel lainnya.

Kemudian di Gereja GPDI Selatpanjang, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Tebing Tinggi, sebanyak 100 jemaat menerima pesan Kamtibmas, pencegahan Karhutla dan Pilkades yang disampaikan Kasi Propam Polres Kepulauan Meranti AKP Daniel Bakara bersama Plt. Kasat Tahti Ipda Dedi Santos Manullang, S.H.

Sementara itu, GPIB Pos Pelkes Solafide Selatpanjang, Jalan Teratai, Selatpanjang Barat, diikuti sekitar 12 jemaat. Kegiatan dipimpin KBO Satreskrim Polres Kepulauan Meranti Ipda Rijen Gurning, S.H., M.H., bersama Ipda Dedy Aritonang dan personel Polres lainnya.

Di wilayah Polsek Rangsang, Bhabinkamtibmas Aipda Suharmoko melaksanakan Minggu Keliling di tiga gereja, yakni Gereja Lahai Roi Desa Bungur, Gereja GPDI Desa Tanjung Kedabu, dan Gereja Pantekosta di Indonesia Dusun Banau, Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir. Jemaat di tiga lokasi tersebut mendapat imbauan untuk menjaga Kamtibmas, mencegah Karhutla serta menciptakan Pilkades yang aman dan damai.

Sementara Polsek Merbau melalui Bhabinkamtibmas Desa Mengkirau Aipda R.C. Sitompul bersama perwakilan Kemenag Binmas Kristen Kepulauan Meranti Susan melaksanakan kegiatan di Pos PI Zending HKBP Suak Nipah, Jalan Panipahan Baru, RT 002/RW 003, Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, yang diikuti sekitar 70 jemaat.

Dengan demikian, dari lokasi yang mencantumkan data kehadiran, 357 jemaat telah menerima langsung pesan-pesan kepolisian dalam rangkaian Minggu Kasih tersebut. Selain penyampaian imbauan, personel juga membagikan makanan dan minuman serta menyerahkan sarana kontak berupa kipas angin dan tali asih kepada sejumlah gereja.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K. melalui Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga mengatakan, kehadiran polisi di rumah ibadah diharapkan tidak hanya memperkuat Kamtibmas, tetapi juga membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Polri tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan. Kami ingin hadir lebih awal, mendengar masyarakat dan bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman, tertib dan kondusif,” pungkasnya.

( Rilis humas polres Meranti ).

Firdaus Hasbullah., SH., MH.Jangan Tunggu Asap Penuhi Sekolah Baru Kita Semua Sibuk Bergerak!

Penulis
Muhamad Randi
-
0

PALEMBANG — Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan (Sumsel) mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait situasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang masih terus melanda sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. PGK Sumsel menilai penanganan Karhutla tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang hanya berfokus pada pemadaman saat api sudah membesar. Sektor swasta dan perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan dituntut untuk mengambil peran aktif secara nyata.

Ketua PGK Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, SH, MH, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak Karhutla yang kian meluas. Menurutnya, bencana asap bukan sekadar isu lingkungan semata, melainkan ancaman nyata yang melumpuhkan berbagai sendi kehidupan masyarakat.”Karhutla ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dampaknya langsung merusak kesehatan masyarakat, mengancam keselamatan warga, melumpuhkan aktivitas ekonomi, mengganggu pendidikan anak-anak kita, hingga menurunkan kualitas hidup masyarakat Sumatera Selatan secara keseluruhan,” tegas Firdaus Hasbullah dalam keterangan resminya di Palembang, Minggu (30/8/2026).

Melihat eskalasi dampak yang masif, PGK Sumsel memandang bahwa beban penanganan Karhutla tidak boleh hanya bertumpu pada pundak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum semata. Diperlukan sebuah gerakan masif dan kolaborasi permanen yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama dunia usaha yang memiliki konsesi lahan di Sumatera Selatan.

Secara khusus, PGK Sumsel menyerukan empat poin desakan utama kepada pihak perusahaan, terutama yang beroperasi di wilayah rawan kebakaran:Pertama, Memperkuat Sistem Pencegahan Internal. Perusahaan diwajibkan memastikan seluruh wilayah kerja dan area tanggung jawab mereka memiliki sistem pencegahan Karhutla yang memadai. Hal ini mencakup kesiapsiagaan personel, penyediaan sarana pemantauan dini, kelengkapan peralatan pemadaman, serta sistem respons cepat (quick response) saat titik api pertama kali ditemukan.

Kedua, Sosialisasi Masif dan Edukasi Berkelanjutan. PGK mendorong perusahaan untuk aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat keamanan, serta organisasi masyarakat dan pemuda. Sinergi ini bertujuan untuk mengedukasi warga mengenai bahaya pembakaran lahan secara sembarangan, khususnya di zona-zona merah rawan kebakaran.

Ketiga, Aksi Tanggap Darurat Tanpa Berpangku Tangan. Ketika kebakaran terjadi di sekitar wilayah operasionalnya, perusahaan dilarang keras bersikap pasif. Korporasi harus segera mengerahkan sumber daya yang dimiliki—baik personel, peralatan, kendaraan pemadam, hingga akses sumber air—untuk membantu pemerintah dan masyarakat melakukan pemadaman.

Keempat, Membangun Sistem Kolaborasi Permanen. PGK Sumsel mendorong pemerintah daerah dan sektor swasta untuk segera merumuskan pola kerja sama yang terstruktur dan legal-formal. Dengan adanya sistem permanen, langkah antisipasi dan mitigasi dapat berjalan sepanjang tahun, bukan sekadar menjadi pemadam kebakaran saat asap sudah mengepung kota.

Firdaus menambahkan, sudah saatnya ada pergeseran paradigma total dalam penanganan Karhutla di Sumatera Selatan. Pendekatan responsif pasca-kejadian harus diubah menjadi pendekatan preventif yang ketat sejak awal.”Jangan sampai pemerintah dan masyarakat baru sibuk bergerak setelah asap pekat memenuhi permukiman, melumpuhkan sekolah, dan membahayakan pengguna jalan raya. Kita harus memutus siklus tahunan ini. Perusahaan tidak boleh hanya mengambil keuntungan ekonomi saja, mereka memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang mutlak atas wilayah tempat mereka berusaha,” lanjutnya.

Di akhir pernyataannya, Firdaus menegaskan bahwa kemajuan Sumatera Selatan tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana lingkungan hidupnya terjaga dan keselamatan masyarakatnya terlindungi. PGK Sumatera Selatan menyatakan siap bertindak sebagai motor penggerak dan menjadi bagian dari gerakan kolaboratif bersama pemda, TNI/Polri, pelaku usaha, dan elemen kepemudaan dalam gerakan “Sumsel Bersama Melawan Karhutla.”

 

(Randi)

Betulkah bupati sukabumi bungkam dapat setoran revitalisasi pendidikan 164 Miliar ?

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

Kabupaten Sukabumi – Tim warta.in terus mencari informasi terkait Dana revitalisasi Yang diduga Di tutup tutupi Oleh semua dari mulai sekda,kadisdik serta kabid Yang mendapatkan Dana revitalisasi Di kabupaten sukabumi.

Seperti Perbaikan Fasilitas: Menangani ruang kelas rusak (sedang hingga berat), membangun fasilitas sanitasi (WC), serta melengkapi sarana pendukung pembelajaran.Prioritas Wilayah: Difokuskan pada sekolah dengan tingkat kerusakan terparah, wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta daerah pascabencana.Dasar Hukum: Berdasarkan Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan & Revitalisasi Sekolah.Mekanisme Penyaluran dan PelaksanaanDana Langsung: Anggaran dikirim langsung ke rekening satuan pendidikan (cash transfer) agar proses lebih cepat.Pola Swakelola: Pembangunan dikelola secara mandiri oleh pihak sekolah dengan melibatkan warga sekitar atau gotong royong.Pengawasan: Dilakukan secara berlapis oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan lembaga terkait.

Namun Dalam hal ini semua bungkam Dan semua Yang menjadi dugaan perihal anggaran revitalisasi ini semakin kecurigaan Kami Ada Yang Di sembunyikan kepada awak media terkait anggaran 154 Miliar rupiah ini .

Bupatipun tak bisa Di hubungi perihal Dana revitalisasi ini apakah mungkin
Beliau terlibat jugaDapat setoran terkait Dana revitalisi Yang akhirnya semua bungkam perihal anggaran
154 Miliar tenang Dana revitalisasi.(Alfi yonimar)

Ajak Warga PALI Hidup Sehat, Firdaus Hasbullah: Jalan Kaki Bikin Keluarga Bahagia!

Penulis
Muhamad Randi
-
0

PALI, Warta.in – Kegiatan jalan sehat yang marak digelar selama bulan Agustus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial belaka. Wakil Ketua DPRD Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Firdaus Hasbullah, SH., MH., mengajak masyarakat untuk melangkah lebih jauh dengan menjadikan jalan kaki sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang konsisten.

Hal tersebut disampaikan Firdaus saat menghadiri langsung kegiatan jalan sehat bersama warga RT 12 Kelurahan Handayani Mulia di Lapangan Griya Taza pada Minggu (30/8/2026). Menurutnya, antusiasme tinggi masyarakat dalam menyambut kemerdekaan lewat olahraga harus terus dirawat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.“Jalan sehat itu penting. Selain menjaga kebugaran tubuh, aktivitas ini juga bisa bikin bahagia, apalagi jika dilakukan bersama keluarga, terutama pasangan tercinta,” ujar Firdaus di sela-sela kegiatan.

Ia menekankan bahwa berjalan kaki secara rutin merupakan salah satu olahraga paling murah dan mudah yang bisa diakses oleh siapa saja. Di samping manfaat fisik, momen ini juga menjadi ruang berkualitas (quality time) untuk mempererat komunikasi dan keharmonisan di dalam institusi keluarga.

Komitmen ini bukan sekadar imbauan. Firdaus yang hadir didampingi oleh sang istri, Leny Marlina, S.Keb., mengaku selalu meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk berjalan santai bersama keluarga setiap akhir pekan.“Hampir setiap Minggu pagi saya menyempatkan diri berjalan santai bersama keluarga, khususnya bersama istri tercinta. Ini adalah investasi kesehatan sekaligus kebahagiaan yang sangat sederhana namun berdampak besar,” tambahnya.

Melalui momentum ini, Firdaus berharap masyarakat PALI tidak hanya bersemangat mengejar hadiah atau door prize tahunan, tetapi mulai menyadari pentingnya membangun habitus baru demi mewujudkan masyarakat PALI yang lebih sehat, produktif, dan bahagia.

(Randi)

PASAR RAKYAT UMKM HJKS KE-156: ANTHUSIASME PEMKAB DAN CATATAN KRITIS PEDAGANG DI LAPANGAN

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

 

 

 

  • PASAR RAKYAT UMKM HJKS KE-156: ANTHUSIASME PEMKAB DAN CATATAN KRITIS PEDAGANG DI LAPANGAN

 

PALABUHANRATU — Gelaran Pasar Rakyat UMKM dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) ke-156 resmi dibuka oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, di Lapangan Cangehgar, Palabuhanratu, Sabtu (29/8/2026) malam. Acara yang dijadwalkan berlangsung hingga 13 September 2026 ini memadukan potensi ekonomi lokal dengan pesta hiburan rakyat.

 

Meski disambut antusias oleh ribuan pengunjung, pemberitaan terkait gelaran ini perlu ditinjau dari dua sudut pandang : antara optimisme Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan realita tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro di lapangan.

 

 

 

SISI A: PERSEPEKTIF PEMKAB SUKABUMI

 

Momentum Strategis Genjot Ekonomi dan Branding Produk Lokal

 

Dari kacamata Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pasar Rakyat UMKM dinilai sebagai etalase strategis untuk menggalakkan perputaran ekonomi daerah serta memperkuat daya saing produk lokal.

 

Dalam sambutannya, Bupati H. Asep Japar menekankan pentingnya sinergi antara konsumen dan produsen lokal. Mengusung tema *”Sukabumi Mubarokah, Memacu Agroindustri, Memajukan Pariwisata,”* event ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

 

Poin Utama Perspektif Pemerintah:

Ruang Promosi Terbuka: Memberikan ruang interaksi langsung antara produsen lokal dengan ribuan calon konsumen selama 16 hari pelaksanaan.

 

Penguatan Sektor Unggulan: Mendorong komoditas agroindustri dan pariwisata daerah agar mampu naik kelas dan menembus pasar nasional.

 

Sinergi Forkopimda: Pembukaan dihadiri jajaran Forkopimda (Wakil Bupati H. Andreas, Dandim 0622, Kapolres Sukabumi, Kajari, dan Ketua PN), yang mengindikasikan dukungan penuh lintas instansi terhadap kebangkitan UMKM.

 

SISI B: PERSEPEKTIF PELAKU USAHA & KONDISI LAPANGAN

 

Aspek Retribusi, Trafik Pengunjung, dan Keberlanjutan Pasca-Event

 

Di balik optimisme dan kemeriahan seremoni pembukaan, sejumlah pedagang dan pengamat ekonomi daerah menyoroti beberapa tantangan krusial yang menentukan keberhasilan nyata dari gelaran pesta rakyat ini.

 

Poin Catatan dan Aspirasi Pelaku Usaha :

Biaya Sewa Lapak & Retribusi:** Pelaku UMKM kategori mikro berharap harga sewa stan dan biaya operasional selama 16 hari berbanding lurus dengan omzet penjualan harian, sehingga tidak memberatkan usaha perintis.

> * **Pemerataan Peserta Usaha Lokal:** Masuknya pelaku usaha dari luar daerah (seperti Bandung, Jakarta, dan Garut) diharapkan tidak mendominasi lokasi-lokasi strategis, sehingga produk asli UMKM Kabupaten Sukabumi tetap menjadi perhatian utama pengunjung.

Konsistensi Pengunjung hingga Hari Terakhir.

 

Pengalaman event serupa menunjukkan tren pengunjung melandai di hari kerja (weekday). Pelaku usaha mengharapkan Pemkab konsisten menggelar acara pendukung agar angka kunjungan tidak merosot setelah malam pembukaan.

 

Keberlanjutan Pasca-Event: Para pedagang menegaskan bahwa pameran berkala hanyalah solusi jangka pendek. Yang paling dibutuhkan UMKM adalah kemudahan akses permodalan, pengurusan izin (Halal/BPOM), serta bantuan digitalisasi pemasaran pasca-acara selesai.

 

Aspek Evaluasi Harapan & Visi Pemkab (Sisi A) Realita & Aspirasi UMKM (Sisi B)

Akses Pasar Membuka etalase produk unggulan bagi publik luas. | Diperlukan fasilitasi pendataan/katalog digital agar transaksi berlanjut online.

Beban Operasional Menarik keterlibatan ratusan stan dan pelaku usaha.

Perlunya keterbukaan penetapan tarif retribusi stan dan proteksi bagi pedagang kecil.

Infrastruktur EventMemusatkan keramaian di Lapangan Cangehgar. Pengaturan lalu lintas, kenyamanan kantong parkir, dan penanganan sampah harian harus diperketat.

 

Dampak Jangka Panjang Menumbuhkan kebanggaan pada produk lokal. | Membutuhkan pendampingan legalitas dan permodalan berlanjut setelah pesta rakyat berakhir.

 

 

KESIMPULAN REDAKSI

 

Pasar Rakyat UMKM HJKS ke-156 di Lapangan Cangehgar merupakan langkah positif Pemkab Sukabumi di bawah kepemimpinan Bupati H. Asep Japar untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat.

 

Namun, tolok ukur keberhasilan pesta rakyat ini tidak berhenti pada megahnya pembukaan atau ramainya pengunjung di akhir pekan. Keberhasilan sejati terletak pada seberapa besar keuntungan bersih yang dibawa pulang oleh pedagang kecil serta kepastian adanya program pembinaan susulan agar UMKM Sukabumi benar-benar mandiri dan berday saing secara berkelanjutan.

Berita ini bersumber dari Facebook pemkab sukabumi (Alfi yonimar)

Kujang Padjajaran Nusantara Audensi ke DPRD terkait Rentenir Berkedok Koperasi dan Debt Collektor. 

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

Kujang Padjajaran Nusantara Audensi ke DPRD terkait Rentenir Berkedok Koperasi dan Debt Collektor.

Subang Warta In, Dewan Pimpinan Daerah DPD Ormas Kujang Padjajaran Nusantara Kabupaten Subang akan menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Subang, khususnya Komisi II, pada Selasa, 1 September 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Subang.

 

Audiensi ini membawa dua persoalan krusial yang meresahkan masyarakat, yaitu praktik penarikan paksa kendaraan oleh debt collector dan maraknya pinjaman berbunga tinggi yang berkedok koperasi.

 

Sekitar 30 orang dari unsur Kujang Padjajaran Nusantara dijadwalkan hadir. Melalui Surat Nomor 112/DPD-KPN/VIII/2026, organisasi tersebut secara resmi meminta DPRD memfasilitasi pertemuan dan mencari solusi konkret.

 

Dua (2) isu Utama yang Dibawa ke Meja DPRD.

 

Pertama, Penarikan Kendaraan Secara Paksa di Jalan.

Kujang Padjajaran Nusantara menyoroti aksi debt collector yang melakukan penarikan kendaraan di jalan umum dengan cara intimidatif dan melawan hukum. Padahal, berdasarkan Putusan MK dan aturan OJK, penarikan hanya boleh dilakukan melalui pengadilan.

 

“Kami tidak anti bayar utang. Tapi penagihan harus beradab dan sesuai hukum. Jangan sampai karena utang, masyarakat justru jadi korban kekerasan dan kriminalisasi baru,” tegas Ketua DPD Kujang Padjajaran Nusantara Kab. Subang, Darwa Hermanto, S.E.

 

Kedua, Praktik Pinjaman Bunga Tinggi Berkedok Koperasi.

Organisasi ini juga menyoroti menjamurnya koperasi yang diduga menjalankan praktik rentenir dengan bunga mencekik. Masyarakat kecil yang sedang butuh dana justru terjerat dan tidak bisa keluar.

 

Persoalan ini, kata Darwa, harus segera diverifikasi legalitasnya, mekanisme usahanya, dan struktur bunganya oleh instansi berwenang agar tidak ada lagi masyarakat Subang yang jadi korban.

 

Tuntutan Kujang ke DPRD: Jangan Hanya Dengar, Tapi Kawal dan Tindak.

 

Dalam audiensi, Kujang Padjajaran Nusantara meminta 3 hal kepada Komisi II DPRD:

 

1.Memanggil dan mengklarifikasi pihak perusahaan pembiayaan/leasing, asosiasi debt collector, serta Dinas Koperasi dan OJK.

2.Mendorong pengawasan ketat terhadap aktivitas penagihan dan koperasi simpan pinjam di wilayah Subang.

3.Menghasilkan rekomendasi konkret agar ada kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen di Subang.

 

“Kami datang membawa aspirasi, bukan keributan. Kalau prosedurnya sudah benar, jelaskan secara terbuka. Tapi kalau ada pelanggaran, kami desak untuk ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Daswita yang biasa akrab disapa Morvin, Korlap Aksi Kujang Padjajaran Nusantara.

 

Kujang Padjajaran Nusantara menegaskan, langkah ini adalah murni fungsi kontrol sosial. Bukan untuk mematikan usaha yang legal, tetapi untuk memastikan kegiatan pembiayaan berjalan transparan, tertib, dan tidak merugikan rakyat.

 

” Prinsip kami jelas: Hutang wajib dibayar, tetapi masyarakat juga wajib mendapatkan perlindungan hukum,” tutup Darwa Hermanto.

 

Audiensi ini diharapkan tidak berhenti sebagai seremonial, Kujang Padjajaran Nusantara akan mengawal sampai ada kejelasan dan tindak lanjut dari DPRD dan instansi terkait.

(Boby Chengos)

FSP NIBA KSPSI PEMBARUAN PIMPINAN PRAWOTO, S.H., M.H GELAR RAKERNAS 2026 DIHOTEL ALAM SUTRA

Penulis
Zulkifli
-
0

Warta In

“TANGERANG SELATAN, – Dalam mewujudkan pekerja yang sejahtera, adil, dan berdaya saing menyongsong era global, Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa, dan Asuransi – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  Pembaruan (FSP NIBA KSPSI P) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2026, di All Nite and Day Hotel- Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan, Sabtu- Minggu, 29- 30 Agustus 2026.

Hal tersebut guna mengevaluasi program kerja, memperkuat konsolidasi organisasi, serta menyusun langkah perjuangan dalam mengawal hak dan kesejahteraan pekerja dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus menjadi mitra strategis dalam membangun bangsa menuju masyarakat yang sejahtera.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat yang juga sebagai Ketua Umum KSPSI turut hadir sekaligus membuka acara, dan juga dihadiri Ketua DPD KSPSI Provinsi Banten Dedi Sudarajat, serta Para Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Anggota se- Provinsi Banten.

Dalam momen tersebut, Ketua Umum FSP NIBA KSPSI Pembaruan Prawoto, S.H., M.H mengatakan, pengesahan melalui musyawarah pihaknya sudah membuat aturan fundamental (AD/ART) yang menjadi pedoman operasional bagi sebuah organisasi, perkumpulan, atau badan usaha sebagai paham dasar hukum, visi organisasi, dan kebutuhan operasional.

“Rakernas ini yang perdana kita laksanakan untuk membahas terkait dengan beberapa agenda pastinya tentang evaluasi program kerja selama dari 2023 sampai di 2026 ini. Agenda hari selain daripada perumusan, tadi ya termasuk salah satunya ada pengunduran diri dari sekretaris umum, sehingga tadi kita tetapkan untuk sebagai sekretaris umum yang baru, itu kita putuskan. Kemudian juga ada beberap membahas tentang peraturan organisasi, yang mana mengatur tentang iuran anggota, tentang cara administratif daripada organisasi, kurang lebih itu,” jelasnya, Minggu (29/8/26).

Membangun sinergi tripartit yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah, seperti audiensi resmi ketenagakerjaan di berbagai wilayah. Dirinya juga menjelaskan, hal tersebut menjadi bagian dari tantangan organisasi ke depan yang memeng harus ditempuh.

Baru terbentuk di tahum 2023. Ia menyebut, baru ada 10 provinsi seluruh Indonesia, yang sudah terbentuk, yakni Provinsi Banten, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lanpung, Bali, Sulawesi Selatan, Riau, Sulawesi Barat.

“Ya tantangannya karena memang FSP NIBA KSPSI Pembaruan ini kan baru terbentuk dari 2023. Pastinya tantangannya adalah bagaimana kami bisa membentuk di seluruh Indonesia untuk tingkatan provinsi sampai ke tingkat pengurus cabang maupun di tingkat perusahaan. Ini masih butuh PR karena kita baru terbentuk di 11 provinsi saat ini. Sehingga masih banyak provinsi- provinsi yang belum kita bentuk, itu tantangannya ke depan dna harus bisa kita bentuk pengurus daerah sampai tingkat cabang dan juga sampai tingkat perusahaan,” beber Prawoto.

Dalam mempersiapkan rencana Musyawarah Nasional (Munas) yang akan digelar di tahun 2028, Prawoto berharap, organisasi yang ia bangun dapat mewujudkan soliditas dan solidaritas diantara pekerja dan serikat pekerja sehingga terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, Dinamis dan berkeadilan yang kekuatan perekonomian anggota, dan masyarakat pekerja secara umum serta menciptakan keseimbangan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah sebagai pilar hubungan industrial.

“Ya, jadi kan kita memang periodenya itu dari 2023 sampai 2028, maka munas kita nantikan di 2028, jadi kita laksanakan rakenas di pertengahan kepengurusan. Ini kan baru terbentuk, jadi koordinasi konsolidasi pengurus itu baru ini bisa kita laksanakan. Jadi perlu dievaluasi kinerja semua pengurus daerah, harapannya yang sudah terbentuk untuk lebih dapat mengembangkan lagi organisasi ini sampai ke tingkat- tingkat perusahaan, memperbanyak PUK, itulah tantangan ke depannya,” harapnya.

Untuk itu, sebagai wadah komunikasi resmi bagi kedua belah pihak untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan menyelesaikan masalah secara musyawarah. Sebagai mitra strategis, perusahaan pun harus membuka diri untuk serikat pekerja guna meningkatkan produktivitas kerja, menjaga stabilitas operasional, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif.

“Pesan khusus untuk para perusahaan. Harapan kami, para pengusaha baik itu di tingkat nasional, pusat maupun daerah dengan kita sudah melaksanakan RAKERNAS ini mereka dapat mengetahui bahwasannya FSP NIBA KSPSI Pembaruan bisa diterima di masing- masing perusahaan. Jadi kita berharap semua pengusaha bisa membuka diri,” ujar Prawoto.

Tidak lupa, Prawoto juga mengajak kepada para pekerja yang bergerak dalam sektor serikat NIBA untuk dapat bergabung demi memastikan perlindungan hak, mendapatkan kepastian kesejahteraan, dan memiliki saluran aspirasi yang jelas.

“Ya, sektor- sektor usaha yang bergerak di bidang itu harapan kami para pekerja ini

yuk bareng- bareng kita berorganisasi, setidaknya dengan bergabung di dalam organisasi ini kita mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan secara hukum untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan di tempat masing- masing bekerja,” pungkasnya.

(Tim/Red)

Penalti 3 – 2 RW 17 Cimariuk, Desa Manggungharja Juara 1 vs RW 22 Cibotor Juara 2, Sepak Bola PORDES Cup V

Penulis
Ibnu Siswoyo SH
-
0

Lapangan Sepak Bola, Desa Manggungharja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Sabtu, 29 Agustus 2026. WARTA. IN

RW 17 Cimariuk ( Jersey Biru ), menang adu pinalti 3 – 2 vs RW 22 Cibotor ( Jersey Merah ), Turnamen Sepak Bola PORDES Cup V  2026, U – 35 +  di Lapangan Desa Manggungharja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Sabtu, 29 Agustus 2026. Sementara Juara 3 RW 19.

Berkat Pemain, atas nama Pemdes Manggungharja, Perangkat Desa, BPD, LPMD, BUMDES, dan pihak Sponsor, Linmas,  Opicial, Wasit, Reporter, Karang Taruna, masyarakat, saya haturkan terima kasih, Papar Deden Toha, ST. M. Ip. Kades Manggungharja.

Kepada Pak Anjar Lugiyana, S. Ip. M. Ip. Camat Ciparay, atas Sufort dan kehadiran di PORDES Cup V, demikian juga Gilang Angga, Wildansyah Legend PERSIB atas Sufort dan partisipasi mensukseskan PORDES Manggungharja, dan tak lupa, Tomi (  Persikab ), atas halauan  Bola di depan Gawang PORDES, sehingga menggalkan kemenangan PSBR bs PORDES Manggungharja,  Lanjut Dento.

Selamat kepada RW 17,  Cimariuk Juara 1, RW 22 Cibotor, Juara 2 dan RW 19 Juara 3, Lanjut Denti.

Junjung Sportivitas, tahun depan ( 2027 ), kita Laksanakan Kembali, terima kasih kepada Opicial, pemain, masyarakat, Linmas, Bhabinkamtibmas, Babinsa , Wasit, Reporter, suksesnya PORDES, Pungkas Deden Toha ST. M. Ip. Kades Manggungharja.

Terima Kasih Kades Manggungharja, Panitia, PORDES Manggungharja, kondusif, aman, Papar Anjar Lugiyana, S. Ip. M. Ip. Camat Ciparay.

Apresiasi, sukses laksanakan PORDES Ke- V 2026, Sampai jumpa PORDES tahun depan, Pungkas Anjar Lugiyana, Camat Ciparay.

Domba, hadiah utama, dan uang tunai, bagi Juara 1,2,3.

Top Score, Andi Gomes RW 17 Cimariuk

Ganjar, Pemain Terbaik.

Reporter Terbaik

Penonton,suporter Terbaik.

WARTA. IN Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.

 

 

Mengaku “Tim Kelinci” Polda Sumsel, Kelompok Berompi Polisi Diduga Intimidasi Penambang Minyak Muba

Penulis
Muhamad Randi
-
0

MUBA, – Dugaan adanya sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota Polri dari Polda Sumatera Selatan dan menyebut diri tergabung dalam “Tim Kelinci” mencuat di kawasan HGU PT Hindoli, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Informasi tersebut diperoleh Tim Liputan Gabungan Media dari sejumlah warga yang berada di lokasi. Mereka mengungkapkan adanya dugaan intimidasi terhadap masyarakat yang mengelola sejumlah sumur minyak.

Warga menduga keberadaan kelompok tersebut bukan sekadar melakukan pengawasan atau penegakan hukum, melainkan diduga memiliki kepentingan untuk menguasai pengelolaan sumur minyak yang selama ini dijalankan masyarakat.

Salah seorang warga yang berinisial PP, mengungkapkan bahwa masyarakat disebut diarahkan untuk bekerja sama dengan kelompok mereka. Warga yang tidak mengikuti keinginannya, menurut PP, disebut-sebut akan berhadapan dengan proses penegakan hukum.

“Kami di sini harus bekerja sama dengan mereka serta mengikuti berbagai syarat yang diberikan. Kalau warga menolak, katanya akan dilakukan penegakan hukum,” ujar PP kepada Tim Liputan Gabungan Media, Sabtu (29/8/2026).

Mengaku Bagian dari “Tim Kelinci PP menyebut kelompok tersebut diperkirakan berjumlah kurang dari lima orang. Salah satu nama yang disebut warga adalah Adrian alias ADR, yang menurut informasi warga berasal dari Medan, Sumatera Utara.

PP mengaku melihat salah seorang dari kelompok tersebut mengenakan rompi yang terdapat simbol menyerupai lambang kepolisian.

“Yang saya ketahui secara jelas ada empat orang. Salah satunya memang di rompinya ada seperti lambang Polisi. Dua lainnya tidak kami kenal. Yang kami tahu salah satunya Adrian,” tuturnya.

Namun, PP menegaskan bahwa warga tidak dapat memastikan apakah orang-orang tersebut benar-benar anggota Polri atau bukan.

“Secara rinci apakah dia benar-benar Polisi atau bukan, kami kurang paham. Yang kami tahu hanya pengakuannya bahwa mereka bagian dari Tim Kelinci Polda,” katanya.

Warga Minta Propam Turun ke Lapangan Situasi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumsel.

Warga meminta dilakukan pemeriksaan dan investigasi langsung ke lokasi guna memastikan identitas serta kewenangan kelompok yang mengaku sebagai “Tim Kelinci Polda Sumsel” tersebut.

Menurut warga, setidaknya terdapat dua kemungkinan yang harus dibuktikan secara terang: apakah kelompok tersebut benar-benar bagian dari institusi kepolisian dan menjalankan tugas resmi, atau justru ada pihak tertentu yang diduga mencatut nama serta atribut Polri untuk kepentingan pribadi.

“Kami berharap Bidpropam Polda Sumsel turun langsung dan mengecek ke lapangan. Kalau memang benar anggota Polri, harus jelas tugas dan kewenangannya. Kalau ternyata bukan, justru lebih berbahaya karena nama Polda diduga dicatut,” kata PP.

Jangan Biarkan Nama Institusi Dicatut Warga menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai konflik atau persoalan pribadi antara masyarakat dengan individu tertentu.

Sebab, apabila benar terdapat pihak yang menggunakan identitas, atribut, maupun nama institusi Polri untuk memberikan tekanan kepada masyarakat, persoalannya telah menyentuh integritas dan kredibilitas institusi penegak hukum.

Terlebih, dugaan tersebut berkaitan dengan pengelolaan sumur minyak masyarakat di kawasan HGU PT Hindoli.

“Jangan dibiarkan hal ini liar. Ini bukan hanya menyangkut citra Polda, tetapi citra institusi negara,” tegas PP.

Karena itu, warga berharap Polda Sumsel memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai keberadaan dan legalitas “Tim Kelinci” yang disebut-sebut beraktivitas di kawasan tersebut.

Jika benar merupakan tim resmi kepolisian, masyarakat berhak mengetahui dasar penugasan, identitas personel, serta tujuan kegiatan di lapangan.

Sebaliknya, apabila terbukti tidak memiliki hubungan dengan institusi Polri, maka dugaan pencatutan nama dan atribut kepolisian tersebut semestinya ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kini publik menunggu langkah Polda Sumsel. Apakah “Tim Kelinci” benar-benar ada sebagai bagian dari tugas resmi kepolisian, atau hanya nama yang digunakan pihak tertentu untuk menekan masyarakat dan mengejar kepentingan di balik pengelolaan sumur minyak?

Pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui investigasi terbuka, pemeriksaan identitas personel, serta pengecekan langsung di lapangan. (Tim Liputan).

123...1,622Halaman 1 dari 1,622