*Triliunan Rupiah APBD Sumsel, Karhutla Masih Mengancam, Tokoh Masyarakat OKI: Jangan Habiskan Anggaran untuk Kenyamanan Pejabat*

OKI — Besarnya APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang setiap tahun mencapai triliunan rupiah kembali menjadi sorotan di tengah masih berulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan dan prioritas penggunaan anggaran dalam menghadapi persoalan yang terus berulang setiap musim kemarau.

Dalam beberapa tahun terakhir, APBD Sumsel berada pada kisaran Rp10 triliun hingga lebih dari Rp11 triliun. Pada 2022, APBD ditetapkan sekitar Rp10,13 triliun. Tahun 2023, anggaran mencapai sekitar Rp11,2 triliun, sedangkan pada 2024 KUA-PPAS disepakati sebesar Rp11,239 triliun.

Untuk 2025, APBD Sumsel ditetapkan dengan pendapatan sekitar Rp10,06 triliun dan belanja Rp10,35 triliun. Dari struktur belanja tersebut, sekitar Rp2,73 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp2,41 triliun untuk belanja barang dan jasa, serta sekitar Rp1,38 triliun untuk belanja modal.

Besarnya anggaran tersebut menjadi sorotan karena karhutla masih menjadi persoalan serius. Data Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencatat 1.723 kejadian karhutla terdeteksi sepanjang 1 Januari hingga 23 Agustus 2026. Hingga 23 Agustus, sebanyak 53 kejadian masih tersebar di 13 kabupaten/kota. Pemerintah juga menyiagakan 11.026 personel gabungan dan mendirikan 1.101 posko.

Tokoh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ahmad Raden, menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap prioritas anggaran Pemprov Sumsel. Menurutnya, penanganan karhutla tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi harus diperkuat melalui pencegahan yang terukur.

“APBD Sumsel setiap tahun sangat besar. Tetapi kalau karhutla terus berulang dan masyarakat tetap harus menghadapi asap serta ancaman kebakaran, tentu publik berhak mempertanyakan ke mana arah prioritas anggaran itu,” ujar Ahmad Raden.

Ia juga menyoroti belanja yang berkaitan dengan kebutuhan birokrasi dan meminta agar kepentingan masyarakat tidak kalah oleh pengeluaran untuk kenyamanan pejabat.

“Jangan sampai rakyat melihat anggaran lebih banyak habis untuk kenyamanan dan kepentingan pejabat, sementara persoalan karhutla yang selalu datang setiap tahun belum mampu dituntaskan secara sistematis. Ini harus dibuka dan diawasi secara transparan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik Ahmad Raden terhadap prioritas penggunaan anggaran, bukan tuduhan yang telah terbukti mengenai penyalahgunaan APBD.

Karhutla sendiri bukan persoalan baru bagi Sumsel. Sejumlah wilayah seperti OKI, Musi Banyuasin, dan Banyuasin memiliki kawasan gambut yang rentan terbakar. Dengan karakter ancaman yang berulang dan wilayah rawan yang dapat dipetakan, pemerintah dinilai perlu memperkuat pencegahan melalui sistem peringatan dini, pengawasan kawasan, pengelolaan gambut, sarana pemadaman, pemberdayaan masyarakat, serta penegakan hukum.

Karena itu, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah personel atau posko yang disiapkan ketika karhutla terjadi. Pemerintah juga perlu menunjukkan hasil nyata dari anggaran yang telah dialokasikan, terutama dalam menekan kejadian kebakaran sejak awal.

Kritik terhadap efektivitas belanja pemerintah tersebut sejalan dengan prinsip bahwa keuangan publik harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Filsuf Yunani Aristoteles menempatkan kepentingan bersama sebagai salah satu ukuran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ahmad Raden meminta DPRD Sumsel, aparat pengawasan internal pemerintah, BPK, dan masyarakat sipil ikut mengawasi penggunaan APBD, khususnya anggaran yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan karhutla.

“Publik perlu tahu berapa anggaran pencegahan, berapa untuk pemadaman, berapa untuk sarana dan prasarana, berapa yang benar-benar terserap, dan apa hasilnya. Kalau anggaran besar tetapi persoalan terus berulang, harus ada evaluasi serius terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

Besarnya APBD, menurutnya, seharusnya dapat diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Ketika karhutla masih berulang dengan dampak yang mengancam lingkungan dan kehidupan warga, transparansi serta evaluasi terhadap efektivitas penggunaan uang rakyat menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. (rls/Tim Red PPWI)

Referensi:

https://harianpewarta.com/2026/08/26/permintaan-bantuan-500-mesin-pompa-air-ke-presiden-bantuan-pusat-bukan-pengganti-tanggung-jawab-daerah/

Dinilai Gagal Atasi Karhutla, Tokoh Masyarakat OKI Minta Gubernur Sumsel Mundur dari Jabatannya

*Ketua DPD PPWI Lampung Minta Hukuman Ardito Wijaya Diperberat: “Hukuman Ringan bagi Koruptor Melukai Hati Rakyat”*

Lampung — Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Lampung, Husin Muchtar, meminta hukuman terhadap Bupati Lampung Tengah nonaktif Ardito Wijaya diperberat melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Permintaan itu disampaikan menyusul vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhadap Ardito dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda Rp200 juta dan mewajibkan Ardito membayar uang pengganti sebesar Rp7,857 miliar. Hak untuk dipilih dalam jabatan publik juga dicabut selama dua tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya meminta Ardito dihukum tujuh tahun penjara.

Husin: Hukuman Ringan Melukai Hati Rakyat

Husin menilai perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim menjadi perhatian serius karena perkara tersebut menyangkut pejabat publik yang memperoleh mandat dari masyarakat.

“Hukuman yang ringan bagi koruptor melukai hati rakyat, apalagi pelaku korupsi masih bisa tersenyum saat keluar sidang. Ini tentu menimbulkan keprihatinan dan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat,” ujar Husin.

Menurutnya, kritik tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses peradilan, melainkan aspirasi masyarakat agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dan memberikan efek jera.

“Jabatan kepala daerah merupakan amanah rakyat. Ketika kewenangan itu disalahgunakan, sanksi yang dijatuhkan harus mampu menjadi pembelajaran bagi pejabat lain agar tidak melakukan hal serupa,” katanya.

Husin berharap jaksa mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan dalam menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Uang Pengganti Rp7,857 Miliar

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Ardito terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait penerimaan suap dan gratifikasi.

Ardito diwajibkan membayar uang pengganti Rp7.857.000.000. Jika tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Apabila aset tidak mencukupi, terdapat pidana penjara tambahan sesuai putusan pengadilan.

Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah, termasuk proyek alat kesehatan. Proses hukum terhadap Ardito masih terbuka karena baik terdakwa maupun jaksa memiliki hak menempuh upaya hukum.

Jangan Sampai Korupsi Dianggap Biasa

Bagi Husin, persoalan utama bukan hanya lamanya hukuman, tetapi pesan yang diberikan putusan tersebut kepada masyarakat dan penyelenggara negara.

Ia berharap perkara ini menjadi momentum memperkuat komitmen pemberantasan korupsi serta memastikan jabatan publik tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pandangan itu sejalan dengan pemikiran Mohammad Hatta, negarawan dan Wakil Presiden pertama RI, yang menempatkan kejujuran serta tanggung jawab sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan negara. Bagi Hatta, kekuasaan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi sarana memperkaya diri.

“Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum tidak hanya berjalan dalam proses penindakan, tetapi juga memberikan rasa keadilan. Jangan sampai korupsi dianggap sebagai kejahatan biasa karena hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera,” tegas Husin. (Tim Red PPWI)

“Jeritan Keadilan Seorang Ibu: Menakar Hukum, Moralitas, dan Masa Depan Anak dalam Sengketa Lisa vs Danny Septriadi.

Jakarta – Sengketa panjang antara Oey Lie Hua (Lisa) dan Danny Septriadi Djayaprawira, yang bermula dari pernikahan mereka pada 30 Juni 2006, kini telah menyentuh puncak krisis kemanusiaan dan hukum. Di tengah pusaran pertikaian hak asuh dan pembagian aset pasca-perceraian pada 13 Agustus 2021, korban paling nyata dari konflik ini adalah Gabriel Immanuela Djayaprawira, anak perempuan mereka yang lahir pada 3 Agustus 2008.

Kasus ini bukan lagi sekadar perebutan perdata biasa. Ia merupakan cermin buram dari pengabaian hak dasar anak dan dugaan pelanggaran hukum yang sangat serius.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, memberikan perhatian mendalam dan respons tegas terhadap peristiwa ini. Di satu sisi, aktivis HAM internasional itu menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan yang mendalam atas penderitaan yang dialami keluarga tersebut, terutama sosok Lisa yang terus berjuang mempertahankan haknya sebagai ibu kandung.

Namun di sisi lain, Wilson Lalengke melayangkan kecaman keras terhadap tindakan Danny Septriadi yang dinilainya telah memperkeruh suasana dan memperparah penderitaan psikologis sang anak. Secara khusus, pria yang memiliki 4 orang anak ini mengecam aksi pengambilan paksa (penculikan) Gabriel dari Lisa yang diduga dilakukan oleh Danny pada 2 Juli 2023.

Kala peristiwa penculikan itu terjadi, hak asuh anak secara hukum masih sepenuhnya berada di tangan Lisa berdasarkan Akta Notaris No. 37 tertanggal 19 November 2019, yang kemudian ditegaskan kembali oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 21 Mei 2025. Pengambilan paksa tersebut, yang diwarnai dugaan pemberian obat penenang dosis tinggi serta penyekapan hingga anak tidak dapat bersekolah sebagaimana tertuang dalam sejumlah Laporan Polisi (LP), dinilai sebagai tindakan tidak manusiawi yang merusak kesehatan fisik dan mental Gabriel.

Tak berhenti di situ, perhatian publik dan penegak hukum kini tersedot pada dugaan tindak pidana baru. Pada 31 Januari 2025, muncul penerbitan paspor baru (duplikat/aspal) atas nama Gabriel yang berlaku hingga 2030, padahal paspor lamanya masih berlaku sah hingga 10 Mei 2027. Dugaan rekayasa ini berlanjut pada pelaporan resmi oleh Lisa ke Bareskrim Mabes Polri pada 18 Mei 2026 atas tuduhan pelanggaran Pasal 394 KUHP tentang “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik”.

Wilson Lalengke menegaskan bahwa pembuatan dokumen palsu tersebut bukan hanya merugikan Lisa dan Gabriel secara langsung, melainkan juga mencederai kepastian hukum dan ketertiban masyarakat umum. Oleh karena itu, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini mendesak aparat Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dan menindaklanjuti SP2HP tertanggal 24 Agustus 2026 secara cepat, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Ia mengingatkan bahwa sengketa perdata maupun putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 25 Februari 2026, yang kini sedang ditempuh upaya Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak Lisa, sama sekali tidak melenyapkan atau menghentikan pertanggungjawaban pidana atas dugaan pelanggaran Pasal 394 KUHP tersebut. “Pertanyaannya sederhana, apakah persoalan hak asuh anak dan masalah harta gono-gini bisa melegalkan passport ganda itu? Jadi, teman-teman penyidik, mohon bekerjalah secara professional sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujar Wilson Lalengke kepada media usai bertemu ibu korban, Lisa, Sabtu, 29 Agustus 2026.

Secara bersamaan, Wilson Lalengke mengetuk hati nurani dan keadilan para Hakim Agung yang menangani memori Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Ia meminta majelis hakim PK untuk benar-benar mengedepankan asas _the best interests of the child_, kepentingan terbaik bagi anak.

Bagi seorang anak remaja perempuan, ikatan batin dan kehadiran sosok ibu kandung adalah kebutuhan psikologis mendasar yang tidak bisa digantikan oleh apa pun. Memisahkan anak dari ibunya secara paksa merupakan bentuk kekerasan terselubung yang mengancam tumbuh kembangnya sang anak perempuan.

Dari kacamata filosofis, kasus ini mencerminkan pandangan filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-1804), melalui prinsip Kewajiban Moral. Kant menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan lain. Menggunakan anak sebagai “komoditas” atau alat penekan dalam konflik orang tua adalah tindakan yang melanggar martabat kemanusiaan.

Sejalan dengan itu, filsuf etika kepedulian (_Ethics of Care_) seperti Carol Gilligan (86) menekankan pentingnya merawat hubungan interpersonal dan ketahanan emosional. Menurut Carol, hubungan kasih sayang ibu dan anak harus dilindungi dari dominasi kekuasaan yang destruktif, sekalipun intervensi buruk itu datang dari sang ayahnya sendiri.

Dalam konteks keindonesiaan, perkara ini memanggil kembali penjiwaan nilai-nilai Pancasila. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut perlakuan yang bermartabat terhadap Gabriel dan ibunya, bebas dari intimidasi dan perampasan hak secara sepihak.

Sementara itu, Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjamin bahwa hukum yang adil harus hadir melindungi pihak yang lemah dari kesewenang-wenangan. Penegakan hukum yang adil atas dugaan pidana Pasal 394 KUHP serta pertimbangan nurani pada proses PK di Mahkamah Agung adalah ujian nyata bagi efektivitas hukum di tanah air.

Sudah saatnya negara, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan berdiri tegak membela hak keadilan bagi Lisa serta menyelamatkan masa depan Gabriel Immanuela Djayaprawira dari trauma yang lebih dalam. Pengusutan tuntas laporan pidana di Bareskrim Polri dan kearifan Majelis Hakim PK MA akan menjadi penentu apakah keadilan dan kemanusiaan masih memiliki tempat tertinggi di negeri ini. (TIM/Red)

*Dari Kasus Lisa vs Danny Septriadi: Fakta Medis RSCM Ungkap Trauma Berat Anak Korban Penculikan*

Jakarta – Sengketa pengasuhan anak antara Oey Lie Hua (Lisa) dan Danny Septriadi Djayaprawira kini memasuki babak krusial di tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan nomor perkara 313 K/Pdt/2026. Perjalanan panjang dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengabulkan hak asuh kepada Lisa, lalu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hingga dikuatkan di tingkat Kasasi, mencerminkan kompleksitas hukum perdata yang sering kali menguji batasan keadilan substantif.

Namun, di balik lembaran berkas perkara ini, ada fakta kemanusiaan yang membutuhkan perhatian mendalam. Perangkat hukum yang ada semestinya tidak abai terhadap kondisi dan kepentingan terbaik bagi masa depan seorang anak bernama Gabriel Immanuela Djayaprawira.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, memberikan pernyataan tegas namun penuh empati terkait penanganan permohonan PK yang sedang bergulir di Mahkamah Agung. Petisioner HAM PBB 2025 ini menyampaikan himbauan dengan sangat agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara PK yang dimohonkan ibu kandung Gabriel tidak sekadar melihat sengketa ini dari kacamata formalitas hukum semata, melainkan memeriksa argumen permohonan secara cermat dan mendalam.

Gabriel, kata Wilson Lalengke, adalah korban nyata dari dinamika “broken home” yang dialami orang tuanya. Publik melihat kontras yang sangat tajam antara ‘masa 15 tahun diasuh oleh ibunya sejak lahir’ dengan ‘masa 3 tahun diasuh oleh ayahnya sejak 2 Juli 2023’.

“Ketika berada dalam pengasuhan ibu kandungnya, Lisa, Gabriel tumbuh sebagai anak yang aktif, berprestasi, dan terawat dengan baik, dibuktikan dari belasan medali kejuaraan yang berhasil diraihnya. Sebaliknya, setelah dibawa secara sepihak alias diculik oleh ayahnya, kondisi fisik dan mentalnya justru sangat memprihatinkan. Rekam medis dari tim psikologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengonfirmasi trauma berat, indikasi obesitas, penurunan semangat belajar, hingga hilangnya dinamika tumbuh kembang yang sehat,” terang alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Minggu, 30 Agustus 2026.

Aktivis HAM internasional itu juga menambahkan bahwa sebaiknya Majelsi Hakim Agung yang memeriksa permohonan PK dari Lisa mengundang dan memeriksa para pihak terkait, seperti pemohon dan termohon PK, serta instansi dan lembaga yang relevan dengan kasus ini. “Saya kira penting bagi kita semua, bahwa demi keadilan, Majelis Hakim Agung sepatutnya memeriksa langsung para pihak – Lisa, Danny, dan khususnya Gabriel, serta lembaga-lembaga yang tersangkut pada kasus ini, seperti imigrasi yang menerbitkan passport ganda, RSCM yang memeriksa dan memberikan terapi psikologis terhadap Gabriel, dan KPAI, untuk melihat fakta objektif di lapangan,” tegas Wilson Lalengke.

Keterangan tokoh pers nasional tersebut merupakan inti dari permohonan PK yang diajukan oleh Lisa pada 23 Juli 2026 lalu. Dalam ranah hukum keluarga, prinsip utama yang harus melandasi setiap putusan adalah _the best interests of the child_ (kepentingan terbaik bagi anak).

Fakta bahwa Gabriel mengalami perubahan kondisi fisik dan psikologis yang signifikan sejak dipisahkan dari ibunya menjadi bukti material yang amat krusial. Rekam medis dan catatan terapi psikologis dari rumah sakit pemerintah seperti RSCM merupakan novum (bukti baru) yang memiliki bobot pembuktian kuat untuk mengevaluasi kembali apakah lingkungan pengasuhan saat ini benar-benar mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Selain itu, pertimbangan hukum pada tingkat pertama mengenai keberadaan Akta Notaris No. 37/2019, di mana Danny Septriadi secara sukarela menyerahkan pengasuhan anak kepada Lisa, seharusnya tidak dikesampingkan begitu saja. Sebagai akta autentik, dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1870 KUHPerdata, sepanjang belum pernah dibatalkan secara sah melalui prosedur hukum yang berlaku.

Permasalahan ini mengajak kita untuk merenungkan kembali hakikat keadilan dan ikatan kekeluargaan melalui kacamata filosofis. Filsuf Yunani Kuno, Aristoteles (384-322 SM), menekankan bahwa keadilan bukan sekadar menerapkan aturan tertulis secara kaku (_legal justice_), melainkan menghadirkan kesetaraan dan kebaikan nyata. Dalam kasus pengasuhan anak, keadilan substantif hanya dapat dicapai jika hukum mampu melindungi pihak yang paling rentan, dalam hal ini, sang anak.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, filsuf Etika Kepedulian (_Ethics of Care_) seperti Carol Gilligan (89) menyatakan bahwa moralitas dan keadilan tidak boleh dilepaskan dari hubungan ketertautan emosional, kepedulian, dan tanggung jawab memelihara kehidupan. Pengasuhan seorang ibu bukanlah sekadar fungsi formal, melainkan fondasi emosional yang membentuk ketahanan mental seorang anak.

Dalam konteks keindonesiaan, prinsip-prinsip ini berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut agar proses peradilan memperlakukan setiap individu, khususnya anak di bawah umur, dengan penghormatan atas martabat kemanusiaannya. Pemisahan anak dari ibu kandung yang terbukti memberikan pengasuhan positif dan berprestasi merintangi perwujudan kemanusiaan yang beradab. Sementara itu, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang merata tanpa mengabaikan aspek kebenaran materil demi kesejahteraan sosial anak sebagai generasi penerus bangsa.

Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk meneliti kembali seluruh fakta secara komprehensif. Pemeriksaan langsung terhadap para pihak, terutama mendengar suara dan memeriksa kondisi objektif Gabriel, akan menjadi langkah progresif dalam memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan murni.

Kasus Oey Lie Hua versus Danny Septriadi Djayaprawira adalah tragedi hukum dan kemanusiaan. Anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban. Permohonan PK ini adalah kesempatan terakhir bagi Mahkamah Agung untuk memperbaiki keadaan.

Seperti ditegaskan Wilson Lalengke, hakim harus memeriksa langsung pihak-pihak terkait dan melihat penderitaan anak dengan mata kepala sendiri. Penegakan hukum yang tegas bukan hanya demi kepastian hukum, tetapi juga demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila.

Hukum tidak boleh menjadi instrumen yang merenggut masa depan dan kesehatan seorang anak. Melalui pemeriksaan PK No. 313 K/Pdt/2026 ini, publik berharap Majelis Hakim Agung dapat memberikan putusan yang tidak hanya adil secara teknis hukum, tetapi juga meneduhkan secara kemanusiaan, mengembalikan kehangatan pengasuhan dan masa depan yang cerah bagi Gabriel. (TIM/Red)