Beranda blog
R Wendeilyna Simarmata, Yuk Simak, Cara Melaporkan Notaris Yang Diduga Nakal di Samosir
Medan, warta.in – Masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris tidak harus berhenti pada keluhan atau perdebatan. Ada mekanisme pengawasan yang dapat digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran jabatan maupun perilaku notaris, sepanjang laporan disusun berdasarkan fakta dan didukung bukti.
Pertanyaan pentingnya: bagaimana cara mengadukan notaris yang diduga melanggar hukum, dokumen apa yang harus disiapkan, dan ke mana laporan tersebut disampaikan? 
Dr drh R Wendeilyna Simarmata MSi, (CMed CPP CIJ CPW) Pembina Yayasan Tarombo Dalihan Natolu, Paralegal, Mediator Non Hakim, Pemred Tarombo TV Media membagikannya untuk pembaca media online ini
1. Apa dasar hukum melaporkan notaris?
2. Ke mana masyarakat harus mengadu?
3. Apa saja syarat untuk mengadukan notaris?
4. Bagaimana tahapan pengaduannya?
5. Apakah notaris yang dilaporkan dapat dikenai sanksi?
6. Apa yang harus dilakukan jika laporan belum mendapat kejelasan?
7. Jangan hanya menuduh, gunakan bukti dan jalur hukum
Warga Sumatera Utara yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris dapat mulai dengan menyusun kronologi, mengumpulkan bukti, dan menghubungi MPD Notaris yang berwenang. Untuk memperoleh informasi jalur pengaduan di tingkat provinsi, masyarakat dapat menghubungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melalui kanal resminya.
Sumber hukum dan informasi:Membangun Komunikasi, Yayasan Buddha Goshri Indonesia Audensi dengan Dandim 0201/Medan
Warta.in Medan – Yayasan Buddha Goshri Indonesia melaksanakan audiensi dan silaturahmi dengan Komandan Kodim (Dandim) 0201/Medan, Kolonel Inf Fernando Batubara, S.Sos., M.Han., di Markas Kodim 0201/Medan, Jl. Pengadilan No. 8 Medan Senin (26/10/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan serta membangun komunikasi dan sinergi yang positif antara organisasi kemasyarakatan keagamaan dan TNI.
Dalam audiensi tersebut, Yayasan Buddha Goshri Indonesia diwakili oleh Bapak Fendy Lin dan Bapak Kelvin Ongko. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan semangat saling menghormati serta komitmen untuk menjaga hubungan yang harmonis di tengah masyarakat.
Melalui pertemuan ini, Yayasan Buddha Goshri Indonesia berharap hubungan baik dengan jajaran TNI dapat terus terjalin, sekaligus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dalam mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, dan harmonis.
Yayasan Buddha Goshri Indonesia juga memandang pentingnya nilai-nilai kebangsaan, toleransi antarumat beragama, serta semangat gotong royong sebagai fondasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Audiensi ini menjadi momentum positif untuk memperkuat silaturahmi dan meneguhkan komitmen bersama dalam berkontribusi bagi masyarakat serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Yayasan Buddha Goshri Indonesia berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, toleransi, persaudaraan, dan kepedulian sosial demi terwujudnya Indonesia yang damai dan harmonis. (RN)
Pendim 0201/Medan
Firdaus Hasbullah: LBH Cahaya Keadilan Berdiri Tegak Demi Hukum, Tanpa Cari Musuh!
Warta.in//PALI, — Langkah baru dalam upaya penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga secara resmi dimulai di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cahaya Keadilan PALI secara resmi diluncurkan dalam sebuah kegiatan khidmat yang digelar di Kafe D’Fram, Kabupaten PALI, Sumatera Selatan, pada Senin (26/10/2026). Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu menjadi oase bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum serta memperkecil ketimpangan akses terhadap keadilan.
Acara peluncuran tersebut tidak hanya menjadi seremonial belaka, melainkan sebuah momentum konsolidasi sosial. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen strategis masyarakat, mulai dari para aktivis hak asasi manusia, ketua organisasi wartawan lintas media, tokoh pemuda, hingga seluruh jajaran pengurus struktural LBH Cahaya Keadilan PALI. Sinergi dari berbagai kalangan ini mencerminkan besarnya harapan publik agar lembaga ini mampu memberikan kontribusi nyata dan menjadi jembatan yang kokoh bagi masyarakat luas untuk memperoleh pendampingan dan pemahaman hukum yang setara.
Menegakkan Keadilan Tanpa Membangun Permusuhan:Dalam sambutannya, Dewan Pembina Yayasan LBH Cahaya Keadilan PALI, Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., menegaskan komitmen mendasar dari pendirian lembaga bantuan hukum ini. Secara lugas dan penuh integritas, ia menyatakan bahwa LBH Cahaya Keadilan PALI berdiri di atas prinsip hukum yang objektif dan universal. Lembaga ini sama sekali tidak dirancang untuk menjadi ruang konfrontasi atau membangun permusuhan dengan instansi maupun pihak mana pun.
Menurut FH, esensi dari sebuah lembaga bantuan hukum adalah memberikan perlindungan yang hakiki terhadap hak-hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Kendati demikian, ia mengingatkan agar lembaga hukum jangan pernah disalahgunakan untuk melindung tindakan-tindakan kriminal atau yang melanggar hukum.
“Hadirnya LBH Cahaya Keadilan bukan untuk bermusuhan dengan pihak mana pun. Kita hadir bukan untuk membenarkan yang salah, tetapi untuk membela keadilan,” tegas FH di hadapan para undangan. Ia menambahkan bahwa upaya memperjuangkan keadilan harus selalu berjalan selaras dan patuh pada koridor regulasi yang berlaku di Indonesia.
Transformasi Paradigma: Hukum Sebagai Sarana Edukasi dan Pencegahan
Lebih dari sekadar mendampingi warga di meja hijau atau saat terjerat dalam sengketa hukum, LBH Cahaya Keadilan PALI mengusung misi jangka panjang yang berorientasi pada aspek preventif dan edukatif. Firdaus Hasbullah menekankan pentingnya pergeseran paradigma di tengah masyarakat agar tidak memandang hukum hanya sebagai pemadam kebakaran saat konflik telah terjadi.
“Masyarakat harus mengenal dan memahami hukum sejak dini, bukan baru mencari tahu tentang hukum ketika sudah menghadapi masalah. Inilah salah satu tujuan penting hadirnya LBH Cahaya Keadilan PALI,” ujarnya secara retoris.
Melalui edukasi hukum yang terstruktur, masif, dan berkelanjutan, masyarakat Kabupaten PALI diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya secara berimbang sebagai warga negara. Pemahaman ini dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan ketertiban umum, menumbuhkan budaya taat hukum, serta meminimalisasi potensi pelanggaran pidana maupun perdata akibat ketidaktahuan.
Membangun Sinergitas dan Kolaborasi Lintas Sektor, Peluncuran LBH Cahaya Keadilan PALI juga menandai dimulainya kolaborasi erat dengan pers dan organisasi kemasyarakatan. Peran jurnalis dan media dinilai sangat krusial dalam menyebarluaskan edukasi hukum serta mengawal transparansi penegakan hukum di wilayah PALI.
Dengan peresmian ini, masyarakat Kabupaten PALI kini memiliki akses ruang konsultasi, penyuluhan, dan bantuan hukum profesional yang lebih terbuka lebar. Seluruh jajaran pengurus LBH Cahaya Keadilan PALI menegaskan kesiapannya untuk membuktikan dedikasi mereka lewat kerja-kerja nyata, menjaga independensi lembaga, serta melayani masyarakat dengan integritas moral dan profesionalisme yang tinggi.
Empat Kali Gagahi Anak di Bawah Umur, Oknum Warga Pangkalan Kuras Terancam Pasal Berlapis
PELALAWAN, Warta-In – Tabir kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah perumahan PT Safari Riau, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, akhirnya terkuak. Tersangka berinisial SS kini resmi mengenakan rompi tahanan Polres Pelalawan usai terbukti berulang kali melancarkan aksi bejatnya.
Kasi Humas Polres Pelalawan AKP Thomas Bernandes Siahaan, S.Sos., mewakili Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara cermat dan tegas sejak laporan polisi diterima pada 7 Oktober 2026.
Dua hari setelah perbuatan terakhirnya dilaporkan, tersangka diamankan pihak keamanan perusahaan pada Kamis (8/10/2026) pagi, lalu diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras. Berdasarkan hasil gelar perkara yang digelar menjelang tengah malam, penyidik menetapkan SS sebagai tersangka dan resmi menahannya sejak 9 Oktober 2026.
“Pemeriksaan saksi, hasil visum medis, hingga pemeriksaan psikologis korban menjadi prioritas kami. Kasus ini juga mendapatkan perhatian khusus terkait perlindungan anak dengan melibatkan Komnas PA Kabupaten Pelalawan,” ungkap AKP Thomas, Senin (26/10/2026).
Kini, SS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan terancam sanksi berat sesuai Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Miris! Kawasan Hutan di Kabupaten Tana Toraja Diduga Diperjualbelikan dan Disertifikatkan
TANA TORAJA – Kawasan Hutan di Kabupaten Tana Toraja diduga kuat diperjualbelikan bahkan telah disertifikatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab, Senin (26/10/2026).
Hal ini diketahui saat dikonfirmasi langsung di Kantor BPN Tana Toraja pada hari Senin (19/10/2026).
Salah satu pegawai BPN Tana Toraja inisial R, yang dikonfirmasi dibagian pelayanan dan informasi menyebutkan sambil memperlihatkan peta wilayah yang titiknya ditanyakan, menyebutkan bahwa benar lokasi tersebut sudah ada sertifikat.
“Oh, saya ingat memang ada kemarin orang kehutanan datang mempertanyakan, saya ingat sekali yang sementara membangun di sana kan?,” ucap R.
Saat ditanyakan bahwa apakah 2 lokasi tersebut benar sudah ada sertifikat, R langsung menjawab ya ada sertifikat.
“Kalau sertifikat ya memang ada pak, cuma sertifikatnya itu lupa tahun berapa terbit. Kayaknya sudah lama, sebelum saya dan kami-kami masuk di BPN Tana Toraja karena kami orang mutasi semua baru-baru belum 1 (satu) tahun,” beber R.
Lanjut R meyakinkan bahwa, sertifikat itu sudah pernah muncul tapi lupa tahun berapa yang jelas objek tersebut ada sertifikatnya.
Sementara secara terpisah, sebelumnya pada hari Kamis (15/10/2026) melalui sambungan telepon WhatsApp saat dikonfirmasi ke Kepala Lembang di wilayah tersebut yang berinisial MT, menyebutkan jika lokasi tersebut pernah ada yang datang ambil surat pengantar untuk bikin izin.
“Saya tidak tahu persis siapa yang punya cuma ada orangnya yang datang tapi di sana itu pernah diukur sama difoto dan saya ke sana waktu itu. Disana itu yang membangun orangnya membeli,” jelas MT selaku Kepala Lembang
Katanya di sana itu bekas sawah, milik dari neneknya yang penjual, sebutnya.
Resimen Hanud 1 Pasgat Sukses Gelar Korpasgat Charity Run 2026
Warta.in Medan, 25 Oktober 2026 — Dalam rangka memperingati HUT ke-79 Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), Resimen Hanud 1 Pasgat bersama Batalyon Parako 463 Pasgat sukses menggelar KORPASGAT Charity Run 2026 di Markas Batalyon Parako 463 Pasgat, Medan, Minggu (25/10/2026).
Kegiatan ini dipimpin oleh Komandan Resimen Hanud 1 Pasgat, Kolonel Pas Rudi Hasiholan Aritonang, S.I.Kom., M.Han., didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Ranting 01-3, Ny. Anna R.H. Aritonang.
Dengan mengusung tema “Berlari Untuk Berbagi, Mengabdi untuk Negeri,” kegiatan ini diikuti oleh sekitar 3.000 peserta dari Medan dan sekitarnya. Selain mendorong pola hidup sehat, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial melalui pembagian hadiah (doorprize) serta santunan kepada anak yatim piatu dan anak berkebutuhan khusus.
Komandan Resimen Hanud 1 Pasgat menyampaikan apresiasi kepada panitia, peserta, dan seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara. Kegiatan ini sekaligus mempererat kebersamaan dan sinergi antara TNI dan masyarakat.
Turut hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Panglima Kosek I Medan Marsma TNI Imam Subekti, S.T., M.I.R., Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat Letkol Pas Jhon H. Siregar, serta unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara.
Melalui KORPASGAT Charity Run 2026, Korpasgat jajaran Medan menegaskan komitmennya untuk terus mengabdi, memperkuat kepedulian sosial, dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara. (RN)
Satresnarkoba Polres Nias Tangkap Bandar Sabu di Mandrehe Nias Barat,
Gunungsitoli,Warta,ini – Modus lama. Simpan sabu di kotak kacamata, lalu buang tas saat dikejar polisi. Tapi kali ini gagal.
Tim Satresnarkoba Polres Nias mengungkap dugaan peredaran sabu di Desa Tetehosi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Senin (26/10/2026). Seorang pria berinisial SG (54), warga desa setempat, ditangkap dengan barang bukti 44,62 gram sabu.
Pengungkapan dipimpin Kasat Resnarkoba IPTU Karib Zega, S.I.P., M.H., bersama KBO IPDA Alexander Maradona Tarigan, S.H.
Berawal dari laporan warga yang resah. Informasi itu tidak dibiarkan. Tim melakukan deteksi dini dan penyelidikan senyap di lokasi yang diduga jadi tempat transaksi.
Saat SG melintas dengan sepeda motor, petugas langsung melakukan upaya pencegahan. Panik, SG diduga membuang sebuah tas. Gerakan itu justru dilihat petugas.
Tas dibuka. Di dalamnya ada kotak kacamata. Isinya bukan kacamata. Isinya 31 paket sabu siap edar.
Polisi menimbang di lokasi: total berat bruto 44,62 gram. Terdiri dari 1 paket besar seberat 26,79 gram dan 30 paket kecil dengan total 17,83 gram. Pola ini bukan pola pemakai. Ini pola pengedar.
Selain sabu, polisi juga mengamankan dua pucuk senapan angin yang diduga berkaitan dengan perkara.
*Kapolres dan Bupati Kompak di Press Release*
Yang menarik, press release kasus ini dihadiri langsung dua tokoh penting Nias Barat. Kapolres Nias AKBP Ponzi Indra,S.Kom., S.I.K., M.Tr.Mil., dan Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu,S.Pt.,M.Si. Turut hadir Waka Polres KOMPOL S.K. Harefa, Kabag Ops Ya’aro Lase, dan Kasat Resnarkoba.
Kehadiran Bupati bukan seremonial. Ini pesan politik: Pemkab Nias Barat perang terbuka melawan narkoba.
Bupati Eliyunus Waruwu mengapresiasi keseriusan Polres Nias. Baginya, 44,62 gram sabu ini bukan angka kecil. Ini ancaman bagi masa depan generasi muda Nias Barat.
Polres Nias menegaskan, SG kini masih diperiksa intensif. Penyidik melakukan penggeledahan sesuai prosedur hukum dan melakukan pengembangan. Dari mana barang berasal, siapa jaringannya, semua sedang diburu.
Polres Nias dan Pemkab Nias Barat mengajak masyarakat jangan takut melapor. Karena tanpa informasi warga Tetehosi, 31 paket ini mungkin sudah menyebar ke sekolah-sekolah dan kampung-kampung di Nias Barat.
Penulis : Humas Polres Nias
Redaktur : Red.
*Dugaan Bancakan Proyek TK Harapan Jaya Rp1,1 Miliar: LSM Perkara Laporkan Kejanggalan*
*Dugaan Bancakan Proyek TK Harapan Jaya Rp1,1 Miliar: LSM Perkara Laporkan Kejanggalan Pengawasan dan Indikasi Suap ke Kejati Sulbar*
MAMASA, SULAWESI BARAT — Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan TK Harapan Jaya di Desa Tapalinna, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, dengan nilai anggaran Rp1.112.050.000,- yang bersumber dari APBN TA 2026, mendadak menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, proyek yang sebelumnya diklaim telah diperiksa dan dinyatakan “sesuai spesifikasi” oleh oknum Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa, justru ditemukan sarat penyimpangan fisik dan sarat indikasi korupsi saat diinvestigasi langsung oleh LSM Perkara dan awak media pada Sabtu (24/10/2026).
A. TEMUAN INVESTIGASI LAPANGAN & MODUS OPERANDI
Downgrade Mutu Besi Beton (Pengurangan Volume & Kualitas):
Dokumen Rencana Kerja (RAB/Kontrak): Mensyaratkan besi ulir/polos diameter 12 mm.
Fakta Lapangan: Besi yang terpasang berukuran 10 mm (non-standard / banci). Kepala tukang secara terbuka memberikan kesaksian: “Besi ada tulisan 12, tapi kenyataannya bukan full. Yang dipasang itu besi 10… kami hanya pasang sesuai yang dikirim.”
Manipulasi Spesifikasi Rangka Atap Baja Ringan:
RAB/Kontrak: Wajib menggunakan brand Taso dengan ketebalan 0,57 mm.
Fakta Lapangan: Ditemukan penggunaan brand Ruby Truss yang jauh lebih tipis, murah, serta berpotensi gagal struktur (roboh).
Pengangkangan Swakelola & Dominasi Tunggal:
Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) sengaja ditiadakan/dikebiri fungsinya. Pembelian seluruh material bangunan dilakukan secara sepihak oleh Kepala Sekolah tanpa melibatkan Ketua Panitia P2SP maupun Bendahara.
Ketimpangan Anggaran Pekerja (Disproporsi Biaya):
Total nilai proyek Rp1,112 Miliar, namun alokasi upah tenaga kerja tercatat hanya Rp90 Juta.
Dugaan Cover-Up & Percobaan Suap:
Kepala Sekolah (Hasriyani) mengklaim proyek aman karena dalam pengawasan Kasi Intel Kejari Mamasa (Alex).
Saat temuan terbongkar, Hasriyani mendatangi Ketua DPD LSM Perkara (Ayu Lestari Silo) dan melontarkan kalimat: “Bagaimana supaya ini aman, supaya tidak bermasalah?”
Konsultan Pengawas (Rio) saat dikonfirmasi via telepon melontarkan ancaman dan tantangan: “Saya siap pasang badan… dan siap menantang LSM Perkara sampai ke Kejaksaan Tinggi!”
B. ANALISIS SPESIFIK DUGAAN PELANGGARAN HUKUM & ANALISIS PASAL
1. Dugaan Pelanggaran oleh Kepala Sekolah (Hasriyani / Kuasa Pengelola Dana)
Tindak Pidana Korupsi – Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (UU Tipikor):
Unsur Pidana: Melakukan perbuatan melawan hukum (mengubah spesifikasi material secara sepihak dan mematikan fungsi P2SP) yang memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
Ancaman Sanksi: Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta.
Tindak Pidana Korupsi – Pasal 3 UU Tipikor:
Unsur Pidana: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Sekolah/Penanggung Jawab Revitalisasi.
Dugaan Percobaan Penyuapan – Pasal 5 ayat (1) huruf a/b jo. Pasal 15 UU Tipikor:
Unsur Pidana: Melakukan percobaaan memberi sesuatu/menyuap pihak pengawas/LSM (“Bagaimana supaya ini aman”) agar tidak melaporkan tindak pidana korupsi yang terjadi.
Pelanggaran Juknis Swakelola & Perpres No. 12 Tahun 2021:
Pengambilalihan tugas P2SP dan pengadaan material tanpa persetujuan tim teknis/adendum tertulis merupakan penyalahgunaan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Dugaan Pelanggaran oleh Konsultan Pengawas (Rio)
Dugaan Pembantuan/Penyertaan Tindak Pidana Korupsi – Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 / Pasal 3 UU Tipikor:
Unsur Pidana: Konsultan Pengawas yang seharusnya memverifikasi mutu barang justru sengaja meloloskan material yang tidak sesuai spesifikasi (besi 10 mm & baja ringan Ruby Truss) dan diduga ikut menikmati deviasi anggaran.
Pelanggaran Kode Etik / Hukum Perjanjian Konstruksi (UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi):
Pasal 89 & Pasal 90: Konsultan pengawas yang menyetujui hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga membahayakan keselamatan pengguna bangunan (anak-anak TK) dapat dikenakan sanksi ganti rugi hingga sanksi pidana kegagalan bangunan.
Dugaan Pengancaman / Intimidasi – Pasal 369 KUHP / Pasal 335 KUHP (Pasal 448 UU No. 1/2023):
Pernyataan pasang badan dan menantang pelapor dapat dikategorikan sebagai bentuk intimidasi terhadap pihak yang beritikad baik mengungkap kejahatan (Whistleblower/LSM).
3. Analisis Terhadap Pihak Kejaksaan Negeri Mamasa (Oknum Kasi Intel Alex)
Dugaan Pelanggaran Etik Profesi Kejaksaan (Perja No. PER-014/A/JA/11/2012):
Apabila oknum jaksa benar-benar telah melakukan pemeriksaan lokasi dan menyatakan “pekerjaan sudah sesuai”, padahal besi 10 mm dan baja ringan tipis terpasang jelas di lapangan, maka diduga terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau pembiaran tindak pidana.
Tindak Pidana Penerimaan Gratifikasi / Suap – Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a/b UU Tipikor:
Unsur Pidana: Jika dalam pengembangan perkara oleh Kejati Sulbar ditemukan adanya aliran dana atau fasilitas dari pelaksana proyek/kepala sekolah kepada oknum aparat agar proyek dinyatakan “aman”, maka oknum tersebut dapat dijerat pasal penerimaan suap.
4. Pelanggaran Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara &
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Pasal 13):
Rincian: Pengeluaran atas beban APBN sebesar Rp1,1 Miliar wajib didukung oleh bukti pembayaran yang sah dan fisik pekerjaan yang 100% presisi. Ketidaksesuaian barang berakibat pada pembayaran fiktif atas selisih harga barang (mark-up atau penyimpangan fisik).
C. DESAKAN LSM PERKARA KE KEJATI SULAWESI BARAT
Ketua DPD LSM Perkara Sulbar, Ayu Lestari Silo, menegaskan:
”Kami memegang bukti rekaman pertukangan, sampel fisik besi dan baja ringan, foto lokasi, serta pengakuan para saksi. Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat untuk segera turun tangan mengambil alih penanganan perkara ini secara independen, melakukan uji laboratorium terhadap ketebalan material, serta memanggil seluruh pihak terkait tanpa tebang pilih!”
Catatan Redaksi
Pemberitaan ini disusun berdasarkan fakta lapangan, dokumen, rekaman audio/video, dan wawancara saksi. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) dan tetap membuka ruang hak jawab sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam berita ini.
(Tim/Red)
Ops Patuh Rinjani 2026 Resmi Dimulai, Polda NTB Kerahkan 578 Personel Gabungan
Ops Patuh Rinjani 2026 Resmi Dimulai, Polda NTB Kerahkan 578 Personel Gabungan
Warta.in
Mataram, NTB – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi memulai Operasi Patuh Rinjani 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Sebanyak 578 personel gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah diterjunkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di wilayah NTB.
Dimulainya operasi tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Gajah Mada Ampenan, Senin (26/10/2026). Apel dipimpin langsung Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., dan dihadiri pejabat utama Polda NTB, Kapolresta Mataram, serta seluruh personel yang terlibat dalam operasi.
Sejumlah unsur eksternal turut hadir, di antaranya Gubernur NTB, Pangdam XXX Rinambora, Danrem 162/WB, Danlanal Mataram, Danlanud ZAM, Kepala Dinas Perhubungan NTB, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Kepala Kejari Mataram, PT Jasa Raharja, serta perwakilan instansi terkait lainnya.
Mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”, operasi ini mengedepankan sinergi lintas instansi untuk mengatasi berbagai persoalan lalu lintas.
Dalam amanatnya, Brigjen Pol. Hari Nugroho menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat, ditambah rendahnya kepatuhan sebagian pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas, menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius.
Menurutnya, persoalan lalu lintas tidak dapat diselesaikan oleh kepolisian sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh pihak, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.
“Berbagai permasalahan tersebut tentu tidak dapat ditangani sendiri oleh kepolisian, tetapi membutuhkan sinergi Polri, TNI, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya,” ujarnya.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Polda NTB berharap angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, terutama kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat maupun meninggal dunia.
Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Rinjani 2026, kepolisian akan mengutamakan langkah preemtif dan preventif melalui edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut didukung penegakan hukum secara represif, baik melalui tilang elektronik maupun tilang manual.
Kenali Pelanggaran yang Menjadi Sasaran Operasi
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., mengatakan Apel Gelar Pasukan dilaksanakan untuk memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung sebelum operasi berjalan.
“Kesiapan personel dan sarana prasarana harus dipastikan agar operasi dapat berjalan sesuai harapan. Kami berharap seluruh personel melaksanakan tugas secara profesional, humanis, ikhlas, dan penuh tanggung jawab,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar memahami sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran dalam Operasi Patuh Rinjani 2026.
Berikut pelanggaran yang perlu dihindari pengendara:
Pengendara sepeda motor:
– Tidak menggunakan helm berstandar SNI.
– Berboncengan lebih dari satu orang.
– Berkendara di bawah umur atau tanpa memiliki SIM.
– Menggunakan knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai ketentuan.
Pengemudi mobil:
– Tidak menggunakan sabuk pengaman.
– Menggunakan telepon genggam saat mengemudi.
Seluruh pengguna kendaraan:
– Melawan arus lalu lintas.
– Melebihi batas kecepatan.
– Menerobos lampu merah.
– Menggunakan pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau palsu.
– Berkendara dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh narkoba.
– Mengoperasikan kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau *Over Dimension Over Loading* (ODOL).
“Kami berharap masyarakat, khususnya para pengendara, dapat mempersiapkan diri dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” tutup Kombes Pol. Mohammad Kholid.
Melalui Operasi Patuh Rinjani 2026, Polda NTB mengajak seluruh masyarakat menjadikan keselamatan sebagai prioritas dalam setiap perjalanan. Dengan disiplin dan kepatuhan terhadap aturan, terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat terwujud.(sr/hpntb)
“Asgianto Tekan Ego Sektoral OPD, Rancang Lompatan Besar PALI untuk Tahun 2027”
Warta.in//PALI, 26 Oktober 2026 – Langkah taktis dan responsif diambil oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dalam mengawal keberlanjutan pembangunan daerah. Guna memastikan program kerja tidak berjalan di tempat, Bupati PALI, Asgianto, S.T., memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Sinkronisasi Program Unggulan Daerah Tahun 2026 serta Perencanaan Program Prioritas Tahun 2027.
Pertemuan strategis yang berlangsung interaktif ini digelar di Guest House Pendopoan, Kompleks Komperta Pendopo, pada Senin (26/10/2026). Rapat krusial ini juga didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Kartika Yanti, S.H., M.H., dan dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PALI.
Membedah Capaian 2026, Menjamin Transisi Mulus 2027, Rakor ini didesain sebagai ruang refleksi sekaligus proyeksi ke depan. Fokus utamanya adalah membedah secara menyeluruh implementasi berbagai program unggulan sepanjang tahun anggaran 2026. Pemkab PALI ingin memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah yang telah dikucurkan benar-benar memberikan dampak nyata dan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Serepat Serasan.
Selain melakukan evaluasi, agenda ini menjadi jembatan krusial untuk melakukan sinkronisasi program prioritas tahun 2027. Langkah cepat ini sengaja diambil agar transisi program antar-tahun berjalan mulus tanpa hambatan birokrasi, sehingga momentum kemajuan daerah tidak melambat.
Instruksi Tegas Bupati: Runtuhkan Ego Sektoral! Dalam arahannya, Bupati Asgianto memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala dinas dan badan yang hadir. Ia menegaskan bahwa visi besar daerah tidak akan pernah tercapai jika setiap instansi masih bekerja secara terkotak-kotak.
“Sinergi dan koordinasi antar-OPD adalah kunci utama. Kita harus memastikan kesinambungan pembangunan daerah berjalan secara efektif, terarah, dan yang paling penting adalah tepat sasaran. Saya minta runtuhkan ego sektoral. Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat PALI,” tegas Asgianto di sela-sela memimpin rapat.
Lebih lanjut, Ia juga menambahkan bahwa tantangan pembangunan ke depan akan jauh lebih dinamis. Oleh karena itu, jajaran birokrasi dituntut untuk bekerja lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Optimalisasi Tata Kelola Menuju PALI Sejahtera, Melalui pelaksanaan rakor ini, Pemkab PALI kembali memperkuat komitmennya dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Matangnya sinkronisasi antara sisa program 2026 dan rancangan 2027 diharapkan mampu menekan potensi tumpang tindih anggaran serta memaksimalkan output kerja di lapangan.
Hingga akhir sesi, rapat berjalan penuh diskusi taktis dengan pemaparan capaian dari masing-masing kluster OPD. Setiap paparan langsung ditanggapi secara mendalam oleh Bupati dan Sekda guna merumuskan formulasi kebijakan terbaik demi mewujudkan PALI yang lebih maju dan sejahtera.