Beranda blog

*Keadilan di Maroko: Kejaksaan Agung Casablanca Lepas Terduga (A.M) demi Pemeriksaan yang Obyektif*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

Keadilan di Maroko: Kejaksaan Agung Casablanca Lepas Terduga (A.M) demi Pemeriksaan yang Obyektif.

Rabat – Kejaksaan Agung di Pengadilan Pemasyarakatan Casablanca, Maroko, resmi mengumumkan pembebasan seorang individu berinisial AM pada hari Rabu, 15 Juli 2026, waktu setempat. Keputusan ini diambil setelah Jaksa Penuntut Umum meneliti berkas perkara, melanjutkan investigasi mendalam, serta melakukan berbagai penilaian teknis yang diperlukan untuk memastikan keadilan yang obyektif.

Pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa proses hukum terhadap AM berjalan sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku. Setelah penangkapan dilakukan, AM dihadapkan ke kantor Kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait tuduhan yang diarahkan kepadanya. Sepanjang proses tersebut, hak-hak konstitusional dan jaminan hukum yang bersangkutan dipenuhi sepenuhnya, termasuk hak untuk mendapatkan pemeriksaan medis guna memastikan kondisi fisiknya dalam keadaan prima.

Setelah melakukan analisis komprehensif terhadap dokumen-dokumen kasus, Kejaksaan Agung memutuskan untuk membebaskan AM dari tahanan sementara penyidikan tetap berjalan. Selain pembebasan fisik, aparat juga mengembalikan seluruh barang bukti yang sempat disita dari tangan yang bersangkutan, antara lain dua unit komputer, satu buah kandar kilas (USB flash drive), dan sebuah telepon seluler. Kejaksaan menegaskan bahwa langkah hukum lanjutan yang tepat baru akan diambil setelah seluruh rangkaian investigasi teknis diselesaikan secara menyeluruh.

*Kemenangan Hak Asasi dan Kedaulatan Hukum*

Keputusan progresif ini mendapat sambutan hangat dari tingkat internasional. Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas integritas sistem peradilan Maroko dalam menangani kasus ini. Menurutnya, keputusan Kejaksaan Casablanca adalah bukti nyata dari komitmen Maroko dalam menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.

“Langkah Kejaksaan Agung Casablanca mengembalikan barang pribadi dan membebaskan AM di tengah investigasi yang masih berjalan adalah preseden yang sangat baik. Ini membuktikan bahwa asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) bukan sekadar slogan di Maroko, melainkan sebuah instrumen hukum yang hidup dan dihormati,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026, sambil menambahkan bahwa perlakuan adil, pemenuhan hak medis, dan transparansi proses hukum ini patut dicontoh oleh penegak hukum di negara-negara lain, termasuk di Indonesia.

Secara filosofis, penanganan kasus AM di Maroko ini sangat sejalan dengan pemikiran filsuf pencerahan Inggris, John Locke (1632-1794). Dalam teori hukum alamnya (natural law theory), Locke menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak kodrati yang tidak dapat dicabut oleh negara, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan (life, liberty, and property). Tindakan Kejaksaan Agung Casablanca yang mengembalikan komputer dan ponsel AM, yang merupakan representasi dari hak milik pribadi dan privasi, adalah bentuk pengakuan konkret terhadap hak kodrati manusia di hadapan kekuasaan yudisial.

Senada dengan Locke, filsuf hukum modern Ronald Dworkin (1931-2013) dalam tesisnya “Taking Rights Seriously” berpendapat bahwa hak individu adalah “kartu truf” (trump) yang tidak boleh dikorbankan demi efisiensi proses hukum atau kepentingan sepihak negara. Keputusan Kejaksaan Casablanca untuk melepas AM demi melanjutkan penilaian teknis tanpa harus merampas kebebasan fisiknya menunjukkan bahwa peradilan Maroko menaruh perhatian yang serius pada integritas moral hukum itu sendiri. Keadilan sejati tidak dicapai dengan menghukum secepat mungkin, melainkan dengan menguji kebenaran secara saksama tanpa melanggar martabat manusia. (PERSISMA/Red)

*Sebarkan Fitnah Keji yang Dikriminalisasi Polresta Pekanbaru, Ini Sanggahan Istri Larshen Yunus*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

Kompas.Com Sebarkan Fitnah Keji terhadap Ketua KNPI Riau yang Dikriminalisasi Polresta Pekanbaru, Ini Sanggahan Istri Larshen Yunus.

Pekanbaru – Media Kompas yang mengusung tagline “media terpercaya” ternyata berisi banyak berita bohong, fitnah, dan tidak bisa dipercaya. Salah satu yang cukup parah adalah terkait pemberitaan kasus kriminalisasi Ketua KNPI Riau, Larhsen Yunus, yang dilaporkan oleh pejabat bejat, Kadis Perkim Kota Pekanbaru, Martin Manoluk Tampubolon. Pemberitaan media Kompas yang hanya mengutip pernyataan hoaks oknum Polresta Pekanbaru dinilai telah menyembelih prinsip jurnalisme yang harus senantiasa berpegang kepada kebenaran faktual, kebenaran materil, cover both sides, keberimbangan, check and recheck, dan berpihak hanya kepada kepentingan publik.

Berkaitan dengan pemberitaan bohong media Kompas tersebut, istri Larshen Yunus mengirimkan surat resmi kepada media Kompas berisi Hak Jawab dan Hak Koreksi. Bukannya menayangkan hak jawab dari korban fitnahan itu, media Kompas malah menolak untuk mempublikasi sesuai perintah Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Berikut ini isi lengkap Hak Jawab dan Hak Koreksi dari pihak Larshen Yunus yang merasa dirugikan atas pemberitaan Kompas.

Kepada Yth,
1. Pemimpin/Pimpinan Redaksi www.kompas.com di- Jakarta
2. Sdr. Idon Tanjung (WartawanKontributor www.kompas.com) di- Pekanbaru

Melalui pengantar surat resmi ini, terlebih dahulu kami haturkan salam silaturrahim dan doa semoga kita semua dalam keadaan sehat lahir dan bathin. Amin

Bersama surat ini juga, kami ingin menyampaikan hak jawab dan hak koreksi, yaitu berdasarkan pemberitaan sepihak dari wartawan maupun penulis berita online di link media www.kompas.com yang terbit pada tanggal 18 Juni 2026 dengan Judul Berita “Pria Mengaku Ketua DPD KNPI Riau Ditangkap Polisi Karena Lakukan Pemerasan”.

Kami tegaskan, sebagai pihak yang sangat-sangat dirugikan atas pemberitaan tersebut, mulai dari judul berita maupun isi pemberitaan tersebut dinilai sangat brutal, tendensius dan sangat tidak mencerminkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sekaligus undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang mengedepankan produk jurnalistik profesional dan proporsional.

Bahwa kalimat dan atau bahasa dan atau narasi “mengaku sebagai Ketua KNPI Riau” adalah sesuatu yang sangat kurang tepat, bahkan tendensius sekali. Penggunaan frasa seperti itu bukan ranahnya dan bukan porsi media, apalagi untuk sekelas dan sekaliber media kompas.com. (Baca dan cek saja pemberitaan nasional seputar KNPI dan organisasi lainnya, yang kondisi internalnya masih dalam posisi dualisme, seperti PERADI, LIRA, LAM Riau, bahkan organisasi pers seperti PWI pernah mengalami dualisme kepengurusan).

Bahwa, selain brutal dan amat tendensius, substansi pemberitaan tersebut terbukti tidak disertai dengan bukti otentik, ataupun tidak disertai dengan informasi yang akurat. Seharusnya, sebagai wartawan di media sekelas dan sekaliber kompas.com wajib menerapkan azas praduga tak bersalah dan unsur keberimbangan.

Mohon izin saudaraku wartawan kompas.com yang paling hebat! Ingat dan camkan ya, agar sebagai wartawan kembali ingat tentang peristiwa berdarah yang penuh dengan rekayasa, spekulasi, skenario dan atau sandiwara tingkat tinggi dalam kasus IRJEN Ferdy Sambo, Ex. KADIV PROPAM POLRI, dalam kasus gembong narkoba IRJEN Teddy Minahasa, Ex. KAPOLDA SUMBAR, dan kasus korupsi MBG yang juga merupakan seorang jenderal aktif POLRI, yang sudah merusak nama baik institusi POLRI dan mengkhianati negara ini. Apalagi untuk seorang perwira menengah dan Bintara Polri yang oknum ataupun para penyidik Polri terbukti masih banyak yang bekerja tidak profesional. Melakukan pelanggaran SOP dan kerap melakukan penyalahgunaan kewenangan sekaligus aksi kriminalisasi hukum yang menzholimi seseorang atau bermain-main dengan nasib seseorang (fakta dan sudah sangat banyak terjadi).

Untuk itu, terhadap saudara wartawan yang menulis dan yang menerbitkan berita tersebut, agar kiranya dapat lebih cerdas, cermat dan bijaksana dalam menanggapi suatu hal. Jangan karena informasi sepihak dari KAPOLRESTA dan atau dari KASAT RESKRIM POLRESTA Pekanbaru, justru saudara wartawan Idon Tanjung maupun wartawan kompas.com, bersikap dan bertindak layaknya Humas POLRI dan atau HUMAS POLRESTA Pekanbaru.

Pertanyaannya adalah, apakah saudara wartawan kompas.com, Idon Tanjung, pernah melihat dan mendokumentasikan alat bukti ataupun Barang Bukti (BB) tekait “Pemerasan” seperti yang saudara beritakan? Tolong tunjukkan bukti verbal maupun bukti non verbal secara objektif, subjektif dan formil, seperti rekaman suara, video, bukti percakapan (chat) WhatsApp, SMS ataupun bukti yang lainnya, yang meng-klasifikasikan sebagai unsur perbuatan pemerasan.

Alangkah lebih baiknya, saudara sebagai wartawan di media nasional sekaliber dan sekelas kompas.com melakukan crosscheck dan penelusuran informasi seputar KRONOLOGIS PERKARA tersebut secara berimbang. Bila perlu kami ajak saudara wartawan bertemu dengan saudara LARSHEN YUNUS, yang merupakan suami saya (EVI FRISKA), tentunya pada saat jam besuk (kunjungan) tahanan di RUTAN MAPOLRESTA Pekanbaru. Atau sekali lagi kami tegaskan, minta 1 (satu) bukti saja sama KAPOLRESTA, KASAT RESKRIM, KANIT IV, KASUBNIT Judisila maupun kepada para penyidik dan para penyidik pembantu yang menangani “Perkara Request” pejabat tersebut.

Saudara wartawan kompas.com, Idon Tanjung dkk, mohon konfirmasinya dan itikad baiknya untuk melakukan koreksi terhadap pemberitaan yang telah saudara terbitkan tersebut atau sekaligus saya pertemukan dengan suami saya, selaku pihak yang telah saudara FITNAH dengan sangat keji dan teramat brutal seperti itu, sebelum pada akhirnya kami bersama Tim Kuasa Hukum, menempuh langkah yang lebih serius lagi.

Berkenaan dengan hak jawab dan atau rilis terkait perkara yang dimaksud, kami lampirkan untuk kiranya dapat saudara wartawan kompas.com, Idon Tanjung dkk tayangkan/terbitkan, sebagai jawaban maupun upaya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai pers yang profesional dan proporsional. Terima kasih dan salam puremasi hukum. (Tim/Red)

Disambut Meriah dengan Tradisi Melayu, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita Resmi Tiba di Kepulauan Meranti

Penulis
Zulfikar .
-
0

Meranti – Kehadiran Kapolres Kepulauan Meranti yang baru, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti. Widya Gede Adi, disambut hangat oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, serta unsur pemerintahan saat tiba di Pelabuhan Tanjung Harapan, Kecamatan Tebing Tinggi, Jumat (17/7/2026) sore.

Prosesi penyambutan yang dimulai sekitar pukul 16.30 WIB berlangsung khidmat dengan mengangkat kearifan lokal Melayu sebagai simbol penghormatan kepada pimpinan baru Polres Kepulauan Meranti. Sejumlah pejabat daerah, personel Polri, hingga tamu undangan turut hadir menyambut kedatangan orang nomor satu di jajaran Polres Kepulauan Meranti tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan itu Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Ketua DPRD H. Khalid Ali, S.E., Kajari Kepulauan Meranti Ricky Makado, S.H., M.H., Pabung Kodim 0303/Bengkalis Mayor Inf. Rusli Dongoran, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, S.H., Ketua I TP PKK Kepulauan Meranti Sriyana Muzamil, para kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, para pejabat utama Polres, para kapolsek, pengurus Bhayangkari, serta undangan lainnya.

Setibanya di Pelabuhan Tanjung Harapan sekitar pukul 16.50 WIB, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita disambut langsung oleh Bupati H. Asmar melalui prosesi pemasangan tanjak dan pengalungan bunga sebagai bentuk penghormatan sekaligus penyambutan secara adat Melayu.

Sementara itu, Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti Ny. Widya Gede Adi menerima buket bunga yang diserahkan Ketua I TP PKK Kepulauan Meranti Sriyana Muzamil. Suasana penyambutan semakin semarak dengan iringan kompang yang mengiringi langkah keduanya menuju area pelabuhan.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan tradisi tabur beras kunyit oleh personel Polres Kepulauan Meranti bersama para tamu undangan sebagai simbol doa dan harapan agar kepemimpinan baru membawa keberkahan, keselamatan, serta kesuksesan dalam menjalankan tugas. Penyambutan juga dimeriahkan dengan atraksi silat tradisional yang menjadi bagian dari budaya Melayu.

Usai rangkaian penyambutan, sekitar pukul 17.00 WIB, Kapolres bersama Ketua Bhayangkari melanjutkan perjalanan menuju Hotel Grand Indobaru untuk mengikuti kegiatan coffee break bersama Bupati Kepulauan Meranti, jajaran Forkopimda, dan pejabat utama Polres Kepulauan Meranti sebagai ajang silaturahmi dan mempererat sinergi antar instansi.

Kegiatan penyambutan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kehadiran unsur Forkopimda, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta berbagai elemen lainnya mencerminkan dukungan terhadap kepemimpinan baru di Polres Kepulauan Meranti.

Momentum tersebut juga menjadi langkah awal dalam memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Polres Kepulauan Meranti dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, TNI, kejaksaan, instansi vertikal, serta seluruh elemen masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.

Selama pelaksanaan kegiatan, personel Polres Kepulauan Meranti melakukan pengamanan secara terbuka maupun tertutup serta monitoring di seluruh rangkaian acara. Secara keseluruhan, kegiatan berakhir dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Rilis Humas Polres Kep. Meranti

Kapolda NTB Hadiri Penilaian Lomba Tiga Pilar Kamtibmas 2026 di Desa Meninting

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Kapolda NTB Hadiri Penilaian Lomba Tiga Pilar Kamtibmas 2026 di Desa Meninting

Warta.in
Mataram,NTB — Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. menghadiri pembukaan Penilaian Lomba Tiga Pilar Kamtibmas Tahun 2026, Kamis (16/7/2026), di Kantor Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkuat kolaborasi antara Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan pemerintah desa dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kehadiran Kapolda didampingi Kapolres Lombok Barat AKBP Mellysa Amalia, S.H., S.I.K., M.Si., M.Tr.S.O.U., jajaran PJU Polda NTB, unsur TNI, pemerintah daerah, serta perangkat desa. Semangat kebersamaan terlihat kuat selama rangkaian pembukaan berlangsung, selaras dengan tujuan membangun keamanan berbasis kolaborasi di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja menilai sinergi tiga pilar, menjadi fondasi penting menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

“Lomba ini bukan sekadar ajang penilaian. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kerja sama antara Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan pemerintah desa agar terus hadir memberikan rasa aman, nyaman, serta solusi bagi masyarakat,” ungkapnya.

Pati Polri lulusan Akpol tahun 1992 itu mengapresiasi kerja sama seluruh unsur di Desa Meninting, hingga mampu tampil sebagai wakil Polres Lombok Barat. Menurutnya, kekompakan antarlembaga menjadi modal besar menghadapi berbagai tantangan di tingkat desa.

“Saya berharap sinergi yang sudah terbangun terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kehadiran tiga pilar harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan, penyelesaian persoalan secara cepat, serta upaya menjaga persatuan di lingkungan masing-masing,” katanya.

Jenderal bintang dua kelahiran Surakarta, 2 November 1970 itu juga mengajak seluruh peserta menjadikan penilaian tersebut sebagai sarana evaluasi, sekaligus motivasi untuk menghadirkan inovasi dalam pembinaan keamanan lingkungan.

“Prestasi tentu penting, namun yang lebih utama hadirnya manfaat bagi masyarakat. Jika tiga pilar solid, keamanan terjaga, pembangunan berjalan, dan kepercayaan masyarakat kepada institusi negara akan semakin kuat,” tutup Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja.(sr/)

DPP Pemuda Batak Bersatu Gelar Rapat Kerja, Bahas Pembagian Tugas dan Fungsi Wakil Ketua Umum

Penulis
Alpin Andreas Simbolon
-
0

warta.in Bekasi ◊ Jum’at, 17 Juli 2026

Kota Bekasi, – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Batak Bersatu (PBB) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menggelar rapat dengan agenda Rencana Kerja (Raker), pembagian tugas, serta fungsi Wakil Ketua Umum (Waketum). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat DPP PBB, Jalan Cipendawa Baru No. 98, RT 02/RW 03, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jumat (17/7/2026).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PBB, Alpredo Panjaitan. Sementara itu, Ketua Umum DPP PBB, Lambok F. Sihombing, S.Pd., berhalangan hadir karena sedang menjalankan kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PBB, Bendahara Umum DPP PBB, Monang Pangaribuan, Kepala Departemen (Kadep) Hukum dan HAM, Wakil Kepala Departemen (Wakadep) Sosbud, jajaran Srikandi DPP PBB, serta sejumlah pengurus DPP Pemuda Batak Bersatu.

Dalam rapat tersebut, berbagai hal penting dibahas, khususnya terkait rencana kerja organisasi serta pembagian tugas dan fungsi Wakil Ketua Umum dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan roda organisasi DPP Pemuda Batak Bersatu.

Sekretaris Jenderal DPP PBB, Alpredo Panjaitan, menekankan pentingnya koordinasi, pembagian tugas yang jelas, serta kerja sama seluruh jajaran pengurus dalam menjalankan program organisasi.

“Rapat ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan menyusun rencana kerja organisasi agar setiap pengurus dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal,” ujar Alpredo Panjaitan.

Melalui rapat kerja tersebut, DPP Pemuda Batak Bersatu diharapkan dapat semakin memperkuat konsolidasi internal serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja organisasi di berbagai bidang.

(Alpin A.S)

Nobar Final Piala Dunia 2026 Yuk gaess !! Sama Gubernur NTB , Kita Baur Tanpa Sekat di Bumi Gora

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Safrudin, SH., MH.  Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan bersama (nonton bareng) laga Final Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina dan Spanyol yang akan digelar pada Senin (20/7) pukul 03.00 WITA di Halaman Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB.

Atas arahan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, kegiatan ini dipersiapkan sebagai ruang kebersamaan yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat tanpa sekat, sekaligus menghadirkan suasana aman, nyaman, dan meriah dalam menikmati partai puncak pesta sepak bola dunia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Safrudin, SH., MH., di Media Center Porprov XII NTB 2026, usai rapat persiapan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi NTB H. Abul Chair di ruang rapat Sekda, Jumat (18/7).
Rapat itu dihadiri perangkat daerah terkait bersama TVRI guna mematangkan seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan.

Menirukan penegasan Sekda, Safrudin menjelaskan, bahwa persiapan harus dilakukan secara maksimal ,mengingat kegiatan tersebut akan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Jajaran Pemerintah Provinsi NTB, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Pulau Lombok, ungkapnya.

“Atas arahan Bapak Gubernur, nonton bareng ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat dapat menikmati Final Piala Dunia dengan nyaman, aman, dan penuh kebersamaan,” imbuh Safrudin.

Untuk memberikan pengalaman menonton yang nyaman, Pemerintah Provinsi NTB akan memasang layar lebar di Halaman Bumi Gora. Selain itu, hiburan akan dimulai sejak pukul 02.00 WITA agar masyarakat yang hadir dapat menikmati suasana sebelum pertandingan dimulai sekaligus menambah semarak pelaksanaan nonton bareng.

Pemerintah Provinsi NTB juga melibatkan Dinas Perindustrian bersama Dinas Koperasi dan UMKM untuk menghadirkan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan pedagang asongan di sekitar lokasi kegiatan. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menghidupkan aktivitas usaha mikro selama berlangsungnya acara.

“Momentum ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar lokasi nonton bareng,” jelasnya.

Dari sisi keamanan dan ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perhubungan Provinsi NTB akan melakukan pengamanan kawasan serta pengaturan lalu lintas dan area parkir. Masyarakat juga diimbau untuk memastikan kendaraan diparkir pada tempat yang telah disediakan serta mengunci kendaraan dengan baik guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masih Menurut Safrudin, Sekda juga menekankan seluruh perangkat daerah harus memberi pelayanan terbaik sehingga masyarakat dapat menikmati kegiatan dengan rasa aman dan nyaman sejak datang hingga acara berakhir.

Yang ditekankan Sekda bahwa nonton bareng Final Piala Dunia ini merupakan milik seluruh masyarakat NTB. Karena itu, siapa pun dipersilakan hadir tanpa membedakan latar belakang, profesi, maupun status sosial.

“Sepak bola adalah olahraga yang menyatukan semua kalangan. Tidak ada kelas dalam nonton bareng ini. Pimpinan daerah, Forkopimda, ASN, dan masyarakat akan berbaur bersama menikmati pertandingan. Itulah semangat kebersamaan yang ingin dibangun Bapak Gubernur melalui kegiatan ini,” ujarnya.

Selain itu Pemerintah Provinsi NTB berharap Final Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi tontonan bersama, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Memperkuat rasa persatuan, serta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Safrudin mengajak seluruh masyarakat NTB untuk hadir bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas sepak bola guna menyemarakkan nonton bareng Final Piala Dunia 2026 di Halaman Bumi Gora.

“Mari kita jadikan momentum Final Piala Dunia ini sebagai ajang mempererat kebersamaan, menikmati hiburan yang sehat, menjaga ketertiban, serta bersama-sama menunjukkan bahwa NTB adalah daerah yang ramah, aman, dan penuh semangat persaudaraan,” tutupnya.(sr/dkisntb)

 

Dukung Swasembada Pangan Nasional Polsek Merbau Sembang Petani Cabe.

Penulis
Zulfikar .
-
0

Meranti,- Upaya Polsek Merbau Polres Kepulauan Meranti melaksanakan Giat sambang Kepada Petani Cabe berlokasi Di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Jumat (17/7/2026).

Selain itu, Kegiatan Giat Sembang tersebut dipimpin oleh Kapolsek

Merbau Iptu Ahmad Fauzi Menara S.Pd melalui Bhanbinkamtibmas Polsek Merbau Aipda R.C Sitompul sebagai bentuk kepedulian Polri Swasembada Pangan Nasional.

” Adapun Giat sambang ke petani Cabe berlokasi di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu yang mana dalam hal ini, Upaya bentuk Polri dalam mendukung Ketahanan dan Swasembada Pangan Nasional,” Ujar

Kapolsek Merbau Iptu Ahmad Fauzi Menara S.Pd, Yang disampaiakan. Bhanbinkamtibmas Polsek Merbau Aipda R.C Sitompul.

Ia juga sembari berharap, tentunya Polsek Merbau, Selalu Siap Sedia Dalam Mendukung Penuh atas Kepedulian Anggota Polri Dalam Swasembada Pangan Nasional.

” Kami tentunya menaruh harapan, agar Penanaman Cabe, bisa panen dengan baik, dan ekonomi masyarakat tetap membaik, serta mencapai cita – cita

Swasembada Pangan Nasional dengan baik,” jelasnya.

Rilis Humas Polres Kep. Meranti

Gandeng Masyarakat Desa Tambak, Pertamina EP Bersama BGP Indonesia Sosialisasikan Proyek Seismik 3D Peony.

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in//PALI, 17 Juli 2026 – Langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional terus dipacu di bumi Sumatera Selatan. PT Pertamina EP bersama PT BGP Indonesia, didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), kembali menggelar sosialisasi intensif terkait proyek Survei Seismik 3D Peony. Kegiatan krusial ini dilaksanakan Jumat (17/7/2026) berlokasi di Balai Desa Dusun II, Desa Tambak, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten PALI.

Sosialisasi ini menjadi jembatan komunikasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Agenda ini dihadiri oleh jajaran unsur Muspika Kecamatan Penukal Utara, perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga lokal yang memiliki lahan terdampak langsung oleh jalur proyek eksplorasi ini.Komitmen Menemukan Sumber Energi Baru Survei Seismik 3D Peony merupakan salah satu tahapan paling vital dalam siklus eksplorasi hulu minyak dan gas bumi (migas). Kegiatan pencarian cadangan baru di bawah permukaan bumi ini berjalan ketat di bawah pengawasan langsung otoritas negara, demi memastikan pemenuhan kebutuhan energi nasional di masa depan.

Asisten III Setda PALI, Haryono, yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten PALI, menegaskan pentingnya proyek ini bagi perekonomian daerah. Pihaknya menaruh harapan yang sangat besar agar kegiatan seismik ini mampu membuahkan hasil yang signifikan.

“Kami dari pemerintah daerah sangat berharap wilayah Pendopo dan Kabupaten PALI secara luas dapat kembali menemukan sumber-sumber minyak baru. Penemuan baru ini nantinya diharapkan mampu mengembalikan masa kejayaan daerah kita sebagai salah satu lumbung energi utama di Indonesia,” ujar Haryono dalam sambutannya.

Edukasi Tahapan Teknis kepada Masyarakat Sebagai pelaksana teknis di lapangan, perwakilan dari PT BGP Indonesia memaparkan secara rinci mengenai alur kerja dan teknologi yang digunakan selama survei berlangsung. Pemaparan ini bertujuan memberikan pemahaman yang utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman atau disinformasi di tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan seismik di lapangan nantinya akan dibagi menjadi tiga tahapan utama:Pengukuran Topografi: Pemetaan jalur eksplorasi di atas permukaan tanah.Pemboran (Drilling): Pembuatan lubang bor berdiameter kecil untuk menanam sumber getar buatan yang aman bagi lingkungan.Perekaman Data (Recording): Menangkap gelombang balik dari bawah tanah menggunakan sensor khusus untuk membaca potensi struktur kandungan migas.

Dukungan Penuh Pemerintah Desa dan Harapan Dampak Sosial Pemerintah Desa Tambak menyambut baik dan menyatakan kesiapannya untuk mengawal jalannya proyek strategis ini. Kepala Desa Tambak, Baria, SE., M.Si, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh membantu kelancaran operasional di lapangan.

“Pemerintah Desa memfasilitasi dan mendukung penuh kegiatan ini. Kami berharap dengan adanya sosialisasi tatap muka seperti ini, segala potensi kendala di lapangan dapat diminimalisir sejak dini, dan masyarakat mendapatkan edukasi yang jelas. Di sisi lain, kami juga berharap jika ada alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT BGP Indonesia, hal itu dapat dikontribusikan untuk membantu pembangunan di Desa Tambak,” harap Baria.

Acara sosialisasi diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif antara pihak perusahaan, pemerintah, dan warga pemilik lahan. Langkah persuasif ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi energi yang kondusif, aman, serta saling menguntungkan bagi korporasi maupun kesejahteraan masyarakat lokal.

 

(Muhamad Randi)

*Mukomuko: Komitmen Bersama Cegah Tuntas Stunting demi Generasi Desa Arah Tiga yang Cemerlang*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

“Mukomuko: Komitmen Bersama Cegah Tuntas Stunting demi Generasi Desa Arah Tiga yang Cemerlang

MUKOMUKO – Pemerintah Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, secara resmi menyelenggarakan forum strategis bertajuk Rembuk Stunting, guna memantapkan arah kebijakan, langkah penanganan, serta pengendalian kasus stunting untuk tahun perencanaan 2027. Hasil kesepakatan dalam forum ini selanjutnya akan dituangkan secara resmi ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027, sebagai landasan pelaksanaan program pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Kegiatan yang penuh makna ini berlangsung di Aula Kantor Desa Arah Tiga pada Selasa, 14 Juli 2026, dan dihadiri oleh berbagai elemen penting pembangunan desa.

Dalam sambutan pembukaan yang penuh semangat dan ketegasan, Kepala Desa Arah Tiga, Marius, menyampaikan tekad bulat segenap jajaran pemerintah desa untuk terus berupaya mewujudkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang setinggi-tingginya, tanpa terkecuali bagi setiap lapisan masyarakat. “Pemerintah Desa Arah Tiga berkomitmen sepenuh hati dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mulai tahun 2027, tidak ada lagi balita maupun lansia yang mengalami kekurangan gizi. Lebih dari itu, kasus gizi buruk pada anak usia balita harus dapat kita hilangkan sepenuhnya dari wilayah desa tercinta ini,” tegas Marius di hadapan seluruh peserta yang hadir.

Lebih lanjut, Marius menegaskan urgensi serta makna strategis dari pelaksanaan forum Rembuk Stunting ini. “Kegiatan ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan langkah awal yang menentukan bagi masa depan generasi penerus Desa Arah Tiga. Penanganan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang senantiasa menjadi perhatian utama pemerintah pusat, dan menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia di daerah. Oleh karena itu, kewajiban kita bersama untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, teliti, dan sebaik-baiknya hingga ke tingkat paling bawah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang berharga ini, Kepala Desa Arah Tiga juga menyampaikan apresiasi yang mendalam serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Arah Tiga. “Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ibu-Ibu kader Posyandu dan seluruh pengurus PKK yang telah meluangkan waktu, menyisihkan tenaga, serta hadir secara langsung dalam kegiatan ini. Peran Ibu-Ibu adalah garda terdepan yang paling mengetahui kondisi riil kesehatan dan gizi anak-anak serta ibu-ibu di lingkungan masing-masing, sehingga kontribusi Ibu-Ibu sangatlah berharga bagi keberhasilan program ini,” tambahnya dengan nada hangat.

Marius kemudian menjelaskan tujuan utama dari forum yang diselenggarakan, serta target pencapaian yang telah disepakati bersama. “Melalui forum Rembuk Stunting ini, kita akan merumuskan langkah-langkah nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan serta rencana aksi penanganan stunting tahun 2027 mendatang. Kami sangat mengharapkan dukungan penuh serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, khususnya kader Posyandu dan pengurus PKK. Perlu kita ketahui bersama bahwa hingga pertengahan tahun 2026 ini, tercatat masih terdapat 5 orang anak di Desa Arah Tiga yang terindikasi mengalami gizi buruk. Oleh karena itu, target utama dan prioritas utama kita untuk tahun mendatang adalah nihil kasus gizi buruk—baik pada kelompok balita, ibu hamil, maupun kelompok lansia. Target ini wajib kita capai bersama-sama, mengingat penanganan stunting adalah agenda nasional yang harus kita prioritaskan dan dukung sepenuhnya demi masa depan desa dan bangsa,” ujar Marius dengan penuh keyakinan.

Sementara itu, Pemerintah Kecamatan Lubuk Pinang diwakili secara resmi oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Detti Nofriani, SE., MM. Dalam arahannya, ia menyampaikan apresiasi yang tinggi serta penghargaan yang layak kepada Pemerintah Desa Arah Tiga atas inisiatif, kesiapan, dan ketelitian dalam menyelenggarakan forum Rembuk Stunting sebagai landasan perencanaan pembangunan desa tahun 2027.

“Pemerintah Kecamatan Lubuk Pinang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa Arah Tiga yang telah mengambil langkah tepat dalam menyusun perencanaan berbasis data dan partisipasi masyarakat. Kami menegaskan harapan agar hasil kesepakatan dari forum ini dapat diwujudkan dengan sungguh-sungguh, dengan memprioritaskan sepenuhnya pelaksanaan program penanganan stunting di Desa Arah Tiga. Hal ini dikarenakan penanganan stunting bukan hanya urusan kesehatan semata, melainkan urusan masa depan kualitas sumber daya manusia kita. Mari kita dukung, kawal, dan sukseskan bersama-sama program ini demi mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia: lahirnya Generasi Emas yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi pada Tahun 2045 nanti,” pungkas Detti Nofriani dengan nada yang menggetarkan semangat.

Kegiatan Rembuk Stunting ini berjalan dengan tertib, penuh keakraban, serta menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting yang akan menjadi pedoman kerja seluruh pihak terkait. Turut hadir secara langsung dalam kegiatan ini antara lain perwakilan Camat Lubuk Pinang, Babinkamtibmas setempat, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Lokal Desa, Bidan Desa, para kader Posyandu dari berbagai wilayah dusun, Ketua beserta pengurus Tim Penggerak PKK Desa Arah Tiga, serta seluruh perangkat desa yang bertugas di lingkungan Pemerintahan Desa Arah Tiga. Seluruh peserta tampak antusias dan berkomitmen untuk bersinergi mewujudkan Desa Arah Tiga yang bebas dari stunting, sehat, dan sejahtera. (HD)

(Humas Desa Arah Tiga/ BPD)

Minimnya Tenaga Guru Agama Katolik, Kristen, Budha dan Khonghucu di Kota Pontianak menjadi Perhatian Serius

Penulis
EBM
-
0

PONTIANAK – WARTAIN – Minimnya jumlah guru agama Katolik, Kristen, Buddha, dan Konghucu di Kota Pontianak menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Mangkok Merah Kota Pontianak. Persoalan tersebut disampaikan langsung saat audiensi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pontianak, Jumat (17/7).

Audiensi yang diterima Kepala Kantor Kemenag Kota Pontianak, H. Ruslan, itu membahas berbagai isu strategis di bidang pendidikan, mulai dari kekurangan tenaga pendidik agama, pemerataan pelayanan pendidikan keagamaan, hingga penguatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Ketua DPC Mangkok Merah Kota Pontianak, Yulius Nerex, mengatakan keterbatasan guru agama nonmuslim di sekolah-sekolah negeri sudah berlangsung cukup lama.

Bahkan berdasarkan kondisi di lapangan, satu orang guru harus melayani tiga hingga empat sekolah sekaligus.

“Kami melihat persoalan ini sudah sangat mendesak. Pendidikan agama merupakan fondasi pembentukan karakter dan akhlak anak. Namun faktanya masih ada sekolah yang belum memiliki guru agama Katolik maupun agama lainnya sehingga pelayanan pendidikan belum berjalan maksimal,” ujar Yulius usai audiensi.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya.

Karena itu, DPC Mangkok Merah meminta Kementerian Agama bersama Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Pendidikan segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan guru agama.

Hasil pendataan itu, Yulius nerex megharapkan menjadi dasar dalam pengajuan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik melalui seleksi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Jangan sampai setiap tahun persoalan ini terus berulang. Pemerintah harus menghadirkan solusi nyata dengan membuka formasi guru agama sesuai kebutuhan di lapangan,” tegasnya.

Selain persoalan guru, DPC Mangkok Merah juga mengajak Kemenag memperkuat kerja sama dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis melalui program penguatan moderasi beragama, serta toleransi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kota Pontianak, H. Ruslan, memastikan pihaknya segera melakukan pemetaan terhadap seluruh guru agama nonmuslim yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Langkah tersebut dilakukan agar distribusi tenaga pendidik dapat lebih merata sehingga sekolah-sekolah yang selama ini belum memiliki guru agama tetap mendapatkan pelayanan.

“Nanti penyelenggara agama Katolik bersama penyelenggara agama lainnya akan melakukan mapping penugasan guru. Bisa saja satu guru mengajar di tiga sampai empat sekolah agar pelayanan tetap berjalan sambil menunggu penambahan tenaga pendidik,” jelas Ruslan.

Ia menambahkan, Kemenag juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pontianak untuk mengusulkan penambahan formasi guru agama pada rekrutmen ASN mendatang.

Menurut Ruslan, audiensi bersama DPC Mangkok Merah kota pontianak merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pontianak.

“Kami mengapresiasi kepedulian DPC Mangkok Merah terhadap dunia pendidikan. Semangat yang sama ini penting untuk mewujudkan Kota Pontianak sebagai Kota Bersahabat, di mana seluruh anak mendapatkan pendidikan yang baik sehingga tumbuh menjadi pribadi yang sopan, bermoral, dan berakhlak,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenag juga memaparkan kondisi tenaga guru agama Katolik di Kota Pontianak.

Saat ini terdapat 25 guru agama Katolik, terdiri dari 16 guru di bawah Kementerian Agama dan 9 guru di bawah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

Sebanyak 16 guru yang berada di bawah Kemenag akan dipetakan ulang untuk mengajar di beberapa sekolah sekaligus. Dari 113 sekolah Dasar yang ada, baru 50an yang terakomodir guru agama katolik.

Sementara kekurangan guru yang masih terjadi akan dibahas bersama Dinas Pendidikan sebagai dasar pengajuan kebutuhan tenaga pendidik pada penerimaan ASN berikutnya.

DPC Mangkok Merah menegaskan akan terus mengawal hasil audiensi tersebut hingga langkah konkret benar-benar direalisasikan, sehingga seluruh peserta didik di Kota Pontianak dapat memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinannya, ( Team ).

123...1,512Halaman 1 dari 1,512