SMK KAL -1 Surabaya Selenggarakan Workshop In House Training Bagi Tenaga Pendidik

Penulis

-

2 Agustus 2026

SMK KAL -1 Surabaya Selenggarakan Workshop In House Training Bagi Tenaga Pendidik

Surabaya,(01/08/2 6)
Sekolah Menengah Kejuruan Khusus Angkatan Laut SMK KAL-1 yang berdomisili di Komando Pendidikan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal) Morokrembangan Surabaya Sabtu,(01/08/26) selenggarakan Workshop In House Training (IHT) bagi seluruh Tenaga Pendidik yang berlangsung di Gedung Pelayanan lantai II SMK KAL-1 Surabaya.

Kasatdik SMK KAL-1 Munawar, S.Pd., M.Pd sengaja mendesain Workshop In House Training (IHT) bagi para Tenaga Pendidik SMK KAL-1 guna Menyongsong Perubahan SMK KAL-1 Lebih Baik.

Hal ini terkait dengan penemuan banyaknya masalah yang muncul di pertengahan semester akibat kurangnya kesiapan para tenaga pendidik pada Minggu pertama. Kasatdik juga menekankan: ” Berhentilah jadi Guru jika tidak mau ada perubahan / tidak siap menghadapi perubahan” tuturnya.

Workshop IHT kali ini menghadirkan narasumber tunggal Dra. Anastasia Moertodjo, M.T dari Pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Surabaya.

Kepada para peserta Workshop IHT dalam Implementasi Pembelajaran Mendalam (PM) dan Koding – KA di harapkan setelah mengikuti kegiatan ini akan mampu Memahami konsep Pembelajaran Mendalam :
. Memahami karakteristik PM
. Menganalisis kondisi pembelajaran di sekolah.
. Mendesain pembelajaran mendalam
. Mengintegrasikan AI dan Koding sesuai mata pelajaran.
. Menyusun perangkat ajar.
. Menyusun asesmen autentik
. Menyusun rencana implementasi di kelas.

Selain itu pembahasan enam karakteristik pembelajaran mendalam : memuliakan, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, reflektif dan otonomi belajar juga di kupas secara detail.

Melalui kegiatan ini, para guru memperoleh penguatan mengenai penerapan Pembelajaran Mendalam (PM) yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, guru juga dikenalkan pada konsep dan implementasi koding serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) sebagai inovasi pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar.

Dalam arahannya, Ibu Anastasia menekankan pentingnya kesiapan guru dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta terus meningkatkan kompetensi profesional agar mampu menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21.

Melalui IHT ini, diharapkan seluruh pendidik SMK KAL-1 Surabaya semakin siap mengimplementasikan Pembelajaran Mendalam dan memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial secara bijaksana, kreatif, dan bertanggung jawab sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja dan perkembangan teknologi di masa depan.

Pada sesi akhir dalam pembahasan materi, peserta di bagi dalam empat kelompok untuk berdiskusi kemudian memaparkan di depan narasumber.

Baik narasumber maupun Kasatdik SMK KAL-1 saling melengkapi hasil paparan peserta, sehingga diharapkan akan menjadi acuan yang tepat dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai tenaga pendidik di sekolah.

Nampak hadir bersama seluruh tenaga pendidik, para Wakil Kepala Satuan Pendidikan (Wakasek) , Ka. Komli, Kabeng, Wali kelas serta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan(yht/dar).

BNN Sumut Gagalkan Peredaran 92 Kg Ganja Jaringan Aceh – Medan, 2 Orang Ditangkap

Penulis

Roy Mansyah

-

2 Agustus 2026

0

Warta.in Medan – Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat 92 kilogram yang merupakan jaringan lintas provinsi Aceh-Medan. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menangkap dua orang yang diduga berperan sebagai kurir dan penerima barang.
Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi adanya pengiriman ganja dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, menuju Kota Medan pada (28/7/2026).

“Tim memperoleh informasi akan ada pengiriman narkotika jenis ganja dari Gayo Lues menuju Medan menggunakan satu unit mobil,” kata Tatar, Jumat (31/7/2026).

Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi kendaraan yang diduga membawa ganja pada Kamis (30/7/2026) sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Jamin Ginting, Desa Batu Layang, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Petugas kemudian menghentikan mobil Daihatsu Xenia berwarna silver bernomor polisi BK 1596 RS dan melakukan penggeledahan. Dari dalam mobil ditemukan tiga karung goni berisi 92 bungkus ganja dengan berat bruto sekitar 92 kilogram atau 92.960,3 gram.

“Ditemukan barang bukti berupa 92 kilogram narkoba jenis ganja, dan seorang tersangka berinisial J yang berperan sebagai kurir,” ujarnya.

Setelah menangkap kurir, petugas melakukan pengembangan dan mengamankan seorang pria berinisial SS alias U yang diduga sebagai penerima atau penyimpan barang. Tersangka ditangkap di depan minimarket di Simpang Deli Tua, Jalan Bunga Rampe IV, Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.

Petugas kemudian menggeledah rumah tersangka di Perumahan River Valley Blok 44 Nomor 15, Jalan Bunga Rampe IV. Dari lokasi tersebut ditemukan satu bungkus plastik berisi ganja dengan berat bruto 7,2 gram.

“Seluruh barang bukti dan kedua tersangka kemudian dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” jelas Tatar.

Dari pengungkapan di tiga lokasi tersebut, BNNP Sumut menyita barang bukti berupa 92 bungkus ganja dan satu bungkus plastik ganja dengan total berat bruto 92.967,5 gram. Selain itu, petugas juga menyita satu unit mobil Daihatsu Xenia, satu unit sepeda motor Honda Beat, serta tiga unit telepon seluler milik para tersangka.
Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2), Pasal 111 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat enam tahun hingga pidana mati atau penjara seumur hidup.

BNNP Sumut memperkirakan penyitaan ganja seberat 92 kilogram tersebut menyelamatkan sekitar 18.500 jiwa generasi muda dari bahaya penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika. (RN)

Menembus Tembok Imunitas, PPWI Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau

Penulis

Hidayat Saleh

-

1 Agustus 2026

0

*Menembus Tembok Imunitas, PPWI Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau*

Jakarta – Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) resmi melaporkan mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi Riau kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri (Kortas Tipidkor). Laporan pengaduan masyarakat (Dumas) bernomor 005/PPWI-NASIONAL/LAPDU/VII-2026, tertanggal 24 Juli 2026 itu juga dikirimkan ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus yang disebut sebagai mega-skandal korupsi terstruktur dan sistematis ini diduga melibatkan sejumlah elit politik Riau. Mereka antara lain Yulisman (mantan Ketua DPRD Riau, kini anggota DPR RI) yang diduga menerima Rp32,9 miliar, Agung Nugroho (mantan Wakil Ketua DPRD Riau, kini Wali Kota Pekanbaru) diduga menerima Rp28,9 miliar, dan Muflihun (mantan Sekretaris DPRD Riau, eks Penjabat Wali Kota Pekanbaru) diduga menerima Rp11,2 miliar.

Berdasarkan audit resmi BPKP dan BPK RI, kerugian negara dalam kasus yang terjadi pada rentang waktu 2020-2022 ini mencapai Rp195,9 miliar. Penyidik Polda Riau telah menyita lebih dari 35.000 berkas berupa SPPD dan tiket pesawat fiktif, 12.000 SPJ palsu, puluhan stempel palsu, booking hotel, serta uang tunai Rp19 miliar yang dikembalikan oleh sejumlah saksi. Selain itu, ditemukan aset mewah berupa rumah, apartemen, homestay, dan kendaraan bermotor jenis premium (motor gede) yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Satu orang pelaku, Tengku Fauzan Tambusai, mantan Plt. Sekretaris DPRD Riau, telah divonis enam tahun penjara karena terbukti menerima uang Rp2,8 miliar. Meski bukti permulaan dinyatakan cukup dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 400 saksi, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka baru.

*Urgensi Take Over dan Pengaduan ke Ombudsman*

Dalam laporan dumasnya, PPWI menyebutkan bahwa penanganan kasus oleh aparat di Riau terkesan stagnan dan tidak transparan, diduga karena adanya intervensi politik dan konflik kepentingan. Publik khawatir bahwa kedekatan sejumlah pejabat dengan elit politik nasional membuat proses hukum berjalan lamban. PPWI menilai bahwa pengambilalihan kasus oleh Mabes Polri, Kejaksaan Agung, atau KPK merupakan langkah penting untuk menjamin independensi dan transparansi penyidikan.

Lambannya penanganan kasus ini menunjukkan adanya Dugaan ketidakseriusan aparat penegak hukum di tingkat daerah. Oleh sebab itu, PPWI mendesak Kortas Tipidkor Bareskrim Polri untuk segera mengambil alih penanganan kasus ini dari Polda Riau.

“Jangan biarkan hukum berjalan di tempat hanya karena pelakunya pejabat tinggi daerah. Jika Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK tetap lamban, kami akan meminta Ombudsman Republik Indonesia turun tangan dan menuntut pertanggungjawaban mereka atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi dalam kasus SPPD fiktif DPRD Riau ini,” tegas Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, dalam pernyataan pers-nya, Sabtu, 01 Agustus 2026.

Ia kemudian menegaskan juga bahwa PPWI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Rakyat Riau berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka. Negara harus hadir menegakkan keadilan tanpa pandang bulu,” ujar Wilson Lalengke sambil kembali mengingatkan bahwa jika ada uang negara hilang, pasti ada pihak yang mengambilnya, ada oknum manusia serakah yang mencurinya.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung (Jampidsus), maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil alih (take over) penanganan kasus ini dari Polda Riau dan Kejati Riau. Menurutnya, potensi conflict of interest serta intervensi politik di tingkat lokal sangat tinggi, sehingga penanganan di daerah rentan menjadi jalan di tempat.

“Laporan pengaduan masyarakat ini kami tembuskan secara resmi kepada Kapolri/Kabareskrim, Jaksa Agung, dan Ketua KPK. Apabila Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, maupun KPK terbukti lamban atau enggan mengambil alih penanganan kasus ini, kami tidak akan tinggal diam. PPWI akan langsung meminta Ombudsman Republik Indonesia untuk turun tangan melakukan investigasi atas dugaan pembiaran dan maladministrasi penegakan hukum ini, serta menuntut pertanggungjawaban fungsi pelayanan publik dalam penanganan korupsi dari lembaga-lembaga tersebut,” sebut Wilson Lalengke tegas.

Selain ke Bareskrim Polri, Kejagung, dan KPK, PPWI juga melayangkan surat tembusan atas laporan dumas ini kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, dan Pimpinan Ombudsman RI. Langkah PPWI itu menegaskan bahwa lambatnya proses hukum atas skandal ratusan miliar ini bukan sekadar masalah teknis penyidikan, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak-hak publik.

*Landasan Filosofis dan Penghianatan Nilai Pancasila*

Tunduknya proses hukum di hadapan kekuasaan elite dapat dibedah melalui pandangan filosofis dunia. Filsuf pencerahan asal Prancis, Baron de Montesquieu (1689-1755), dalam karyanya L’Esprit des Lois (Semangat Hukum), menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan (Trias Politica) agar hukum tidak menjadi alat pemuas kepentingan para penguasa. Ketika aparat penegak hukum ragu menindak pejabat politik, fungsi pengawasan hukum (judikatif) telah runtuh dan terkoptasi oleh kekuatan eksekutif maupun legislatif.

Senada dengan itu, filsuf Yunani Kuno Aristoteles (384-322 SM) dalam konsep Rule of Law menyatakan bahwa “Hukum harus menjadi penguasa tertinggi, bukan manusia.” Ketika penegakan hukum memilih-milih sasaran (tebang pilih), moralitas publik runtuh dan menciptakan krisis kepercayaan yang akut.

Dalam konteks kebangsaan Indonesia, fenomena tebang pilih pada kasus SPPD fiktif DPRD Riau ini merupakan bentuk pengkhianatan nyata terhadap Pancasila. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjelaskan bahwa penyelewengan uang negara senilai Rp195,9 miliar telah merenggut hak-hak dasar masyarakat Riau untuk mendapatkan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang layak.

Berdasarkan Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, kasus korupsi SPPD fiktif ini merupakan bentuk ketidakadilan hukum yang berpotensi menciptakan disintegrasi sosial dan rasa ketidakpercayaan masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat dan institusi penegak hukum. Juga, Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, secara tegas menyatakan bahwa keadilan sosial menuntut kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Hukum tidak boleh tajam ke bawah kepada pegawai kecil seperti honorer atau staf biasa, namun tumpul ketika berhadapan dengan pejabat papan atas dan elite politik.

Mega-skandal SPPD Fiktif DPRD Riau adalah pertaruhan integritas bagi Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Penarikan berkas perkara ke tingkat pusat adalah harga mati untuk menjamin transparansi, keadilan, serta kepastian hukum. Pengusutan tuntas tanpa tebang pilih bukan hanya soal mengembalikan kerugian negara Rp195,9 miliar, tetapi merupakan langkah krusial untuk menegakkan marwah Pancasila dan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi penegak hukum di Indonesia. (TIM/Red)

MANTAN WABUP NIAS BARAT SOAL MOBIL DINAS TAK DILADENI BUPATI ELIYUNUS.

Penulis

SABAR HATI HALAWA

-

1 Agustus 2026

0

NIAS BARAT, WARTA.IN – Dugaan abainya pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat kembali mencuat. Mantan Wakil Bupati Nias Barat mengaku mengalami kesulitan dan diabaikan selama setahun lebih saat berupaya mengembalikan mobil dinas usai mengakhiri masa jabatannya, Kamis (31/7/2026).

Pengakuan itu disampaikan melalui akun Facebook pribadinya _Era Era Hia_Story_.

AJUKAN BELI MOBIL DINAS, DISETUJUI LISAN
Dalam postingannya, ia menyebut setelah menyelesaikan masa jabatan, terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk membeli mobil dinas yang selama ini digunakannya kepada *Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, http://M.Si.

Permohonan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang memungkinkan penjualan kendaraan dinas kepada mantan pejabat negara.

Setelah menyelesaikan masa jabatan, Saya menyampaikan keinginan untuk membeli mobil dinas kepada Bupati Nias Barat Bapak Eliyunus Waruwu, sebagaimana yang dilakukan para mantan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat sebelumnya, dan memang dimungkinkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan pada saat itu dengan semangat 45 disetujui secara lisan,” tulisnya.

SURAT RESMI SEJAK MARET 2025 TAK DIGUBRIS
Namun saat masuk ke administrasi tertulis, semua mentok. Ia merinci kronologi upaya yang telah dilakukan:

1. 5 Maret 2025 : Mengajukan surat permohonan pembelian mobil dinas secara langsung. Dalam surat itu ia juga meminta agar selama proses administrasi, kendaraan dipinjamkan kepadanya guna menjaga kondisi. Surat tidak pernah mendapat jawaban tertulis, hanya respons lisan “sedang diproses”.
2. 27 Oktober 2025, Mengirim surat kedua berisi keinginan mengembalikan mobil dinas karena tidak ada kepastian.
3. 6 April 2026, Mengirim surat ketiga meminta agar organisasi perangkat daerah terkait segera berkoordinasi dengan istrinya untuk proses pengembalian kendaraan.

Kedua surat terakhir itu juga disebut tidak mendapat balasan.

BANJIR WA KE PEJABAT PEMKAB JUGA BUNTU
Selain melalui surat, ia mengaku telah berulang kali menghubungi *Penjabat Sekretaris Daerah* melalui WhatsApp pada 4 November 2025, 13 November 2025, dan 28 April 2026.

Ia juga menghubungi Pelaksana Tugas Kepala BPKAD pada 16 Maret 2026 dan 8 April 2026 guna meminta bantuan memfasilitasi pengembalian kendaraan dinas. Namun upaya itu tetap buntu.

BARU DIHUBUNGI SETELAH 1 TAHUN LEBIH
Menurutnya, setelah berbagai upaya tersebut dilakukan, *Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Nias Barat* akhirnya menghubungi keluarganya pada 28 April 2026. Setelah itu proses pengembalian mobil dinas baru dapat dilaksanakan.

Dalam pernyataannya, ia mengaku tidak memahami alasan surat-suratnya tidak pernah mendapat tanggapan dari Bupati Nias Barat. Ia juga menyampaikan dugaan pribadinya bahwa proses tersebut sengaja ditunda sehingga berpotensi menimbulkan penilaian negatif terhadap dirinya di tengah masyarakat. Namun, ia berharap dugaan tersebut tidak benar.

BUPATI ELIYUNUS WARUWU BELUM BERI TANGGAPAN
Hingga berita ini dipublikasikan, belum terdapat keterangan resmi dari *Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu, http://M.Si maupun Pemerintah Kabupaten Nias Barat terkait pernyataan tersebut.

Warta.in Nias Barat_ masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi dan hak jawab.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan yang diunggah di media sosial dan dokumen surat yang diklaim oleh narasumber.

Reporter: Tim Warta.in Nias Barat
Editor: Redaksi Warta.in

Tradisi Pedang Pora Tandai Kepemimpinan Baru Kapolres Jember

Penulis

ANDRI PRAS

-

1 Agustus 2026

0

Warta.in, Jember – Polres Jember menggelar tradisi Farewell and Welcome Parade sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan resmi Kapolres Jember yang baru, AKBP Alaiddin, yang menggantikan AKBP Bobby A. Condroputra. Prosesi berlangsung khidmat di Mapolres Jember, Sabtu (1/8/2026).

Tradisi yang menjadi bagian dari budaya organisasi Polri ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol estafet kepemimpinan, pengabdian, dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Jember.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan AKBP Alaiddin beserta istri di gerbang Mapolres Jember. Wakapolres Jember Kompol A. Effan Sulaiman menyambut langsung kedatangan Kapolres baru. Suasana semakin hangat ketika Polisi Cilik (Pocil) binaan Polres Jember mengalungkan bunga sebagai simbol penghormatan dan penyambutan.

Selanjutnya, AKBP Alaiddin memasuki Mapolres Jember melalui tradisi Gapura Pedang Pora yang dibentuk jajaran perwira. Iringan lagu penyambutan dan nuansa budaya lokal menambah khidmat prosesi serta mencerminkan soliditas keluarga besar Polres Jember.

Kegiatan kemudian dilanjutkan di Aula Rupatama dengan agenda Laporan Kesatuan. Pada kesempatan tersebut, AKBP Bobby A. Condroputra memaparkan kondisi wilayah hukum Polres Jember, capaian program kerja, serta berbagai tantangan kamtibmas yang menjadi perhatian dan akan dilanjutkan oleh pimpinan baru.

Kasi Humas Polres Jember, IPDA Firmansyah, mengatakan bahwa tradisi Farewell and Welcome Parade merupakan bagian dari budaya organisasi Polri yang sarat makna. Menurutnya, pergantian pimpinan merupakan proses regenerasi yang bertujuan menjaga kesinambungan program sekaligus menghadirkan semangat baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Tradisi ini menjadi simbol penghormatan kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya, sekaligus bentuk penyambutan kepada Kapolres yang baru. Kami optimistis, di bawah kepemimpinan AKBP Alaiddin, Polres Jember akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, humanis, dan Presisi,” ujar IPDA Firmansyah.

Prosesi tersebut menjadi penanda dimulainya kepemimpinan baru di Polres Jember. Dengan semangat estafet pengabdian, seluruh personel berkomitmen melanjutkan program-program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Jember.

Momen Haru Pedang Pora di Polres Lamongan, AKBP Arif Berpamitan dan AKBP Adityawarman Ambil Alih Kepemimpinan

Penulis

Rohmat .

-

1 Agustus 2026

0

Momen Haru Pedang Pora di Polres Lamongan, AKBP Arif Berpamitan dan AKBP Adityawarman Ambil Alih Kepemimpinan

LAMONGAN//Warta.in, 30/07/2026 – Suasana penuh khidmat dan kekeluargaan mewarnai pelaksanaan rangkaian kegiatan Welcome and Farewell Parade di Mapolres Lamongan, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum serah terima estafet kepemimpinan dari AKBP Arif Fazlurrahman, S.H., S.I.K., M.Si. kepada Kapolres Lamongan yang baru, AKBP Adityawarman Gautama, Ph.D.

Kedatangan AKBP Adityawarman Gautama, Ph.D. beserta istri disambut hangat melalui pemberian buket bunga, tarian penyambutan khas daerah, serta prosesi Pedang Pora sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat baru.

Selanjutnya, Kapolres baru menerima penyambutan dari jajaran Pejabat Utama dan para Kapolsek sebagai simbol dimulainya pengabdian di Polres Lamongan.

Kegiatan dilanjutkan dengan apel dan pengarahan kepada seluruh personel Polres Lamongan.

Dalam sambutannya, AKBP Adityawarman Gautama, Ph.D. memperkenalkan diri kepada seluruh keluarga besar Polres Lamongan sekaligus menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama.

“AKBP Arif Fazlurrahman adalah senior sekaligus panutan bagi saya. Saya akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan beliau serta menjaga amanah yang telah dibangun untuk terus memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lamongan,” ungkapnya.

Beliau juga mengajak seluruh personel untuk memperkuat soliditas dan sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Saya memohon dukungan seluruh rekan-rekan agar bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Lamongan sehingga tetap aman, kondusif, dan terkendali,” tambahnya.

Sementara itu, AKBP Arif Fazlurrahman, S.H., S.I.K., M.Si. dalam sambutan perpisahannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolres yang baru sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Lamongan atas kerja sama dan dedikasi selama dirinya memimpin.

“Saya bersama keluarga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres Lamongan. Saya yakin dengan pengalaman beliau, situasi kamtibmas di Kabupaten Lamongan akan semakin baik dan kondusif,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, AKBP Arif juga berpamitan kepada seluruh keluarga besar Polres Lamongan.

“Saya beserta istri dan keluarga mohon pamit. Terima kasih kepada seluruh Pejabat Utama, Kapolsek jajaran, dan seluruh personel Polres Lamongan yang telah mendukung serta bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lamongan. Semoga silaturahmi tetap terjalin dengan baik,” tuturnya.

Rangkaian Welcome and Farewell Parade berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan. Kegiatan ini menjadi simbol estafet kepemimpinan sekaligus memperkuat komitmen seluruh jajaran Polres Lamongan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bawah kepemimpinan AKBP Adityawarman Gautama, Ph.D.pungkasnya (roy)

Penulis

Rohmat .

-

1 Agustus 2026

0

Momen Haru Pedang Pora di Polres Lamongan, AKBP Arif Berpamitan dan AKBP Adityawarman Ambil Alih Kepemimpinan

LAMONGAN//Warta.in, 30/07/2026 – Suasana penuh khidmat dan kekeluargaan mewarnai pelaksanaan rangkaian kegiatan Welcome and Farewell Parade di Mapolres Lamongan, Kamis (30/7/2026).