Warta.In | Palembang – Pangdam II/Sriwijaya yang diwakili oleh Kapoksahli Pangdam II/Swj, Brigjen TNI Junaidi M., S.Sos., M.Si., menghadiri Sidang Khusus Senat Terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar bertempat di Graha Pendidikan Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri), Bukit Besar, Palembang, Selasa (21/04/2026)._

Kehadiran Jenderal Bintang Satu ini merupakan bentuk apresiasi dan komitmen nyata Kodam II/Swj dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemajuan dunia pendidikan tinggi di wilayah Sumatera Selatan.
Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumsel yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi & Umum, Bapak Panji, serta unsur Forkopimda dan mitra strategis lainnya mulai dari Kajati Sumsel, BNN Prov. Sumsel, hingga pimpinan BUMN seperti PT. Semen Baturaja dan PT. PLN Persero.

Rangkaian prosesi diawali dengan pembukaan dan pembacaan SK Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dilanjutkan dengan orasi ilmiah yang disampaikan oleh dua guru besar baru, yakni Prof. Dr. Eng. Ir. Tresna Dewi, S.T., M.Eng., dan Prof. Dr. Ir. Muhammad Yerizam, M.T. Dalam kesempatan tersebut, Kapoksahli Pangdam II/Swj menyampaikan ucapan selamat dari keluarga besar Kodam II/Swj atas pencapaian gelar akademik tertinggi tersebut. Beliau menekankan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar kebanggaan bagi institusi Polsri, namun juga menjadi aset berharga bagi bangsa. Sinergi antara militer dan akademisi diharapkan terus terjalin kuat guna melahirkan berbagai inovasi strategis yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bumi Sriwijaya.

Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran senat dan tamu undangan penting ini berjalan lancar dengan penuh antusiasme, mempertegas peran strategis Polsri dalam mencetak tenaga ahli kompeten. Acara ditutup dengan doa bersama dan sesi foto sebagai simbol keharmonisan serta dukungan lintas instansi. Melalui momentum ini, Kodam II/Swj terus mendorong kolaborasi intelektual demi mewujudkan ketahanan nasional yang berbasis pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Warta.In | Palembang – Kasdam II/Sriwijaya, Brigjen TNI Iwan Ma’ruf Zainudin, S.E., M.M., mengikuti Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Video Conference (Vicon) bersama Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (Wakil Panglima TNI) bertempat di Ruang Rapat Puskodalopsdam II/Swj. Pada Selasa (21/04/2026)._

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita ini, bertujuan untuk meninjau secara mendalam progres penguatan ekonomi kerakyatan melalui peran strategis koperasi di wilayah. Dan dalam arahannya, Wakil Panglima TNI menekankan bahwa sinergi antara TNI dan instansi terkait adalah kunci keberlangsungan KDKMP. Program ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan guna memperkuat ketahanan pangan nasional. TNI berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan masyarakat lokal meningkat melalui tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Pada Vicon tersebut, Kasdam II/Sriwijaya yang turut didampingi Letkol Czi Much Rois Edy Susilo, ST (Waka Zidam II/Swj) dan Mayor Inf Suyitno (Paban Komsos Sterdam II/Swj), turut melaporkan bahwa pembangunan KDKMP diwilayah Kodam II/Swj yg telah mencapai progres 100%. Tercatat sebanyak 196 titik telah rampung, dengan rincian 163 titik di wilayah Korem 044/Gapo, 25 titik di wilayah Korem 045/Gaya, dan 8 titik di wilayah Kodim 0418/Palembang. Pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen Kodam II/Swj dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi diwilayah Sumsel & Bangka Belitung.

Rapat evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memetakan langkah strategis ke depan agar manfaat koperasi dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Melalui penguatan fungsi koperasi desa, TNI senantiasa hadir berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional yang dimulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat di pelosok desa dan kelurahan secara berkelanjutan.

Warta..In | Ogan Ilir – Polres Ogan Ilir menerima kegiatan asistensi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (PEKPPP) dari Bagian Reformasi Birokrasi Polri Polda Sumatera Selatan, pada Senin (20/04/2026) siang.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB di Aula Polres Ogan Ilir ini dihadiri langsung oleh Kabag RBP Polda Sumsel beserta tim, Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo, S.I.K., M.H., Wakapolres Ogan Ilir, para Pejabat Utama (PJU), serta operator dari masing-masing fungsi pelayanan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan pembacaan doa, dilanjutkan sambutan Kapolres Ogan Ilir yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan asistensi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Polres Ogan Ilir.

“Melalui kegiatan asistensi PEKPPP ini, kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi yang dilakukan oleh tim menjadi bahan masukan yang sangat berharga guna mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Kapolres.

Selanjutnya, kegiatan diisi dengan penayangan video singkat terkait pelayanan publik Polri, serta sambutan dan paparan dari Kabag RBP Polda Sumsel mengenai indikator dan standar penilaian dalam PEKPPP.

Tim kemudian melaksanakan pendalaman terhadap dokumen F.01 bersama para operator dari masing-masing fungsi, guna memastikan kelengkapan administrasi serta kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.

Tidak hanya itu, tim juga melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pada ruang pelayanan publik di lingkungan Polres Ogan Ilir, didampingi oleh penanggung jawab dan pelaksana pelayanan, sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Polres Ogan Ilir dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

*Humas res oi*

Warta.In | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan memperkuat komitmen menjaga stabilitas keamanan nasional melalui sinergi lintas sektoral bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menerima langsung kunjungan kerja Tim Staf Ahli (Sahli) Panglima TNI dalam rangka pengumpulan data strategis wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.

Pertemuan berlangsung pada Selasa, 21 April 2026, di Ruang Delegasi Lantai 2 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, mulai pukul 10.00 WIB. Agenda utama kegiatan ini adalah koordinasi teknis terkait pengumpulan data yang akan digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan strategis di bidang pertahanan dan keamanan nasional.

Kegiatan ini merupakan implementasi nyata program Presisi Polri dalam memperkuat kerja sama eksternal serta mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi utama pembangunan.

Dalam arahannya, Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya integrasi data dan koordinasi yang solid antara TNI dan Polri dalam memetakan potensi gangguan keamanan di wilayah.

“Sinergi dan kesamaan persepsi antara TNI dan Polri menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas wilayah. Kami siap mendukung penuh pengumpulan data strategis guna kepentingan pertahanan dan keamanan nasional,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Kunjungan Tim Puldata Sahli Panglima TNI yang dipimpin oleh Brigjen TNI Muhammad Thohir, S.Sos., M.M., diisi dengan diskusi mendalam bersama jajaran Pejabat Utama Polda Sumsel. Pembahasan mencakup dinamika keamanan wilayah, potensi kerawanan, serta langkah antisipatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Sebagai simbol penguatan kerja sama, kegiatan diakhiri dengan pertukaran plakat antara kedua institusi. Momentum ini menjadi penegasan bahwa sinergitas TNI-Polri di Sumatera Selatan berjalan solid dan berkelanjutan.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pertemuan ini memiliki nilai strategis dalam mendukung kebijakan nasional berbasis data yang akurat.

“Kerja sama ini menunjukkan bahwa soliditas TNI-Polri di Sumatera Selatan adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan. Data yang akurat menjadi dasar penting dalam setiap pengambilan kebijakan nasional,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Ia menambahkan bahwa Polda Sumsel akan terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh stakeholder guna memastikan keamanan wilayah tetap terjaga dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama Polda Sumsel, di antaranya Karo Ops Kombes Pol Muhammad Anis Prasetio Santoso, Dir Reskrimum Kombes Pol Johannes Bangun, Dir Reskrimsus Kombes Pol Doni Satrya Sembiring, serta Kabid Propam Kombes Pol Raden Azis Safiri, S.I.K., CPHR.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif sebagai wujud nyata sinergi TNI-Polri dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Warta.In |✓MUSI RAWAS UTARA — Polres Musi Rawas Utara jajaran Polda Sumatera Selatan melaksanakan upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap empat personel sebagai bentuk nyata penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri. Upacara dilaksanakan di Lapangan Apel Polres Musi Rawas Utara pada Senin, 20 April 2026, mulai pukul 07.00 WIB.

Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Musi Rawas Utara, AKBP Rendy Surya Aditama, S.H., S.I.K., M.H., dan diikuti oleh seluruh pejabat utama serta personel Polres Musi Rawas Utara. Kegiatan berlangsung secara khidmat dan dilaksanakan secara in absentia, mengingat keempat personel yang diberhentikan tidak hadir.

Adapun empat personel yang dikenakan PTDH yaitu Bripka Muhammad Fadli, Briptu Pangeran Farid Wajdi, Briptu Andri Putra Jaya, dan Briptu Deny Saputra. Keputusan pemberhentian tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolda Sumatera Selatan yang diterbitkan pada 14 Januari 2026, setelah melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di lingkungan Polri.

Dalam amanatnya, Kapolres Musi Rawas Utara AKBP Rendy Surya Aditama, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pelaksanaan PTDH merupakan langkah tegas institusi dalam menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap Polri. Ia menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran disiplin maupun kode etik.

“Jadikan momen ini sebagai pengingat bagi kita semua. Isi setiap hari dalam kedinasan dengan hal-hal yang baik. Jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun terjadi, karena kepercayaan masyarakat dibangun dari konsistensi integritas,” tegas AKBP Rendy Surya Aditama, S.H., S.I.K., M.H.

Pelaksanaan PTDH ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polda Sumsel dalam memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme institusi. Penegakan disiplin internal dinilai sebagai fondasi utama dalam menjaga kualitas pelayanan publik serta stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Selatan.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa langkah PTDH merupakan bentuk komitmen nyata dalam menjaga kehormatan institusi Polri.

“Polda Sumsel tidak memberikan ruang bagi pelanggaran disiplin dan kode etik. Setiap keputusan PTDH telah melalui proses panjang dan pertimbangan matang demi menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan internal akan terus diperkuat secara konsisten di seluruh jajaran sebagai bagian dari transformasi menuju Polri yang profesional, bersih, dan terpercaya.

“Setiap personel yang terbukti melanggar akan diproses tanpa terkecuali. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menjaga marwah institusi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Polda Sumatera Selatan memastikan bahwa penegakan disiplin dan kode etik profesi akan terus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan di seluruh satuan wilayah sebagai bagian dari reformasi internal institusi.

Siak – Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menginstruksikan seluruh jajaran Polda Riau dan Polres Siak untuk memperkuat kewaspadaan dalam menghadapi dinamika ketidakpastian global yang berdampak langsung terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan paparan bertajuk “Sense of Crisis dan Strategi Pemolisian Adaptif dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Dinamika Kamtibmas” di Kabupaten Siak, Senin (21/4/2026), yang turut dihadiri Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Media Rustika Herlambang.

Kapolda menegaskan, saat ini dunia tengah berada dalam situasi penuh disrupsi, baik dari aspek ekonomi global maupun dinamika sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dalam negeri.

“Kita sedang berada pada situasi yang tidak pasti. Dalam kondisi seperti ini, Polri harus hadir sebagai penjaga keteraturan sosial dan stabilisator di tengah masyarakat. Karena itu, setiap personel wajib memiliki sense of crisis yang kuat,” ujar Irjen Herry.

Dalam arahannya, Kapolda juga menyoroti potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang dipicu fenomena perubahan iklim, termasuk indikasi siklus Super El Nino.

Ia meminta seluruh jajaran, khususnya Bhabinkamtibmas, untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan komunikasi langsung dengan masyarakat.

“Potensi karhutla harus kita antisipasi sejak awal. Saya minta seluruh personel aktif turun ke lapangan, memberikan edukasi, dan memastikan tidak ada lagi pembukaan lahan dengan cara membakar. Ini bagian dari komitmen kita menjaga keadilan ekologi,” tegasnya.

Selain itu, Kapolda juga mengingatkan potensi dampak ketegangan geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi daerah, terutama terkait fluktuasi harga bahan pokok dan distribusi energi.

Ia menginstruksikan fungsi intelijen serta Satgas Pangan untuk memperketat pengawasan guna mencegah penimbunan dan gangguan distribusi.

“Kita tidak boleh lengah terhadap potensi keresahan sosial. Pengawasan distribusi bahan pokok dan BBM harus dilakukan secara ketat agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujarnya.

Di bidang pemberantasan narkotika, Kapolda menyampaikan sikap tegas dengan menekankan prinsip zero tolerance, termasuk terhadap anggota Polri sendiri.

“Tidak ada kompromi terhadap narkoba. Saya ingatkan, jangan sampai ada anggota yang terlibat. Penanganan harus dimulai dari hulu melalui langkah pre-emtif dan preventif, termasuk melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan bersama,” tegasnya.

Kapolda juga menekankan pentingnya penguatan komunikasi publik, khususnya dalam pengelolaan media sosial. Ia meminta seluruh jajaran lebih responsif terhadap aduan masyarakat serta mampu membangun narasi yang cepat, akurat, dan menenangkan.

“Media sosial menjadi ruang strategis. Kita harus hadir dengan informasi yang jelas, respons yang cepat, serta mampu melakukan kontra narasi terhadap isu yang berpotensi mengganggu stabilitas,” kata Kapolda.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda turut memperkenalkan pendekatan mikropolis sebagai strategi pemolisian berbasis unit sosial terkecil yang didukung data akurat untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini.

Pendekatan ini dinilai efektif dalam merespons berbagai persoalan sosial seperti potensi gelombang PHK, sengketa lahan, hingga dinamika sosial lainnya melalui pola dialog dan mediasi.

Menutup arahannya, Kapolda mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas daerah.

“Keamanan adalah fondasi pembangunan. Dengan komunikasi yang baik dan respons yang cepat, kita pastikan Riau tetap aman, nyaman, dan kondusif,” pungkas Irjen Herry.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Silakan laporkan jika ada aduan mengenai aktivitas terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat tinggal Anda melalui Whatsapp Satgas Aduan Narkoba Polda Riau 08136306547.

Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat silahkan laporkan ke Call Center 110

PRESS RELEASE  Nomor : 198/IV/HUM.6.1.1/2026, Bhidhumas Polda Riau

Meranti – Komitmen memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika kembali ditegaskan Polres Kepulauan Meranti melalui razia intensif di sejumlah tempat hiburan malam (THM) dalam rangka Operasi Antik Lancang Kuning 2026, Senin (20/4/2026) malam.

Razia yang dimulai sekitar pukul 22.30 WIB diawali dengan apel kesiapan di Kantor Satlantas Polres Kepulauan Meranti, Jalan Merdeka, Kecamatan Tebing Tinggi. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi yang diwakili Kabag Ops Kompol Wan Mantazak, bersama jajaran pejabat utama dan personel gabungan Operasi Antik.

Tim gabungan bergerak cepat menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan, khususnya tempat hiburan malam di wilayah Selatpanjang. Di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap identitas pengunjung, karyawan, serta barang bawaan guna mengantisipasi peredaran narkotika dan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kami tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memberikan peringatan tegas kepada pengelola dan pengunjung agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba serta tetap menjaga ketertiban,” ujar Kompol Wan Mantazak.

Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan barang terlarang maupun indikasi penggunaan narkotika. Seluruh pengunjung juga bersikap kooperatif selama proses razia berlangsung.

Secara umum, situasi di lokasi hiburan malam yang menjadi sasaran terpantau aman dan kondusif, tanpa adanya keributan maupun potensi gangguan keamanan. Kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan efek kejut (shock therapy) sekaligus efek cegah (deterrent effect) terhadap potensi tindak pidana.

Razia berakhir sekitar pukul 00.15 WIB dalam keadaan aman dan terkendali. Polres Kepulauan Meranti memastikan kegiatan serupa akan terus digencarkan guna menjaga wilayah tetap bersih dari narkoba serta gangguan kamtibmas.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi penyalahguna narkoba maupun pelaku kriminal di wilayah hukumnya.

“Tidak ada ruang bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Kegiatan ini akan terus kami lakukan secara berkelanjutan sebagai langkah pencegahan dan penindakan,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dengan memberikan informasi apabila terdapat indikasi peredaran narkoba atau tindak kejahatan lainnya. Laporan dapat disampaikan melalui call center 110 dan akan segera ditindaklanjuti oleh petugas.

Rilis Humas Polres Kepulauan Meranti