*PPWI OKI Soroti Dugaan Korupsi dan Mark-up Anggaran Ratusan Juta Rupiah di DPPKB OKI*

KAYUAGUNG, 5 April 2026. – Dunia pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali dihadapkan pada sebuah kontroversi yang serius. Kali ini, sorotan tajam datang dari organisasi pers yang peduli terhadap kepentingan masyarakat. Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten OKI, M. Abbas Umar, secara tegas mengangkat isu dugaan terjadinya praktik korupsi serta mark-up anggaran yang mencapai angka ratusan juta rupiah dalam pelaksanaan program penyuluhan dan pelayanan kontrasepsi atau Keluarga Berencana (KB).

Berdasarkan informasi mendalam yang diperoleh dari sumber terpercaya di lapangan, terungkap adanya indikasi kuat bahwa nilai anggaran yang digelontorkan dari kas daerah tidak berbanding lurus dengan realisasi pekerjaan serta kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat luas. Fenomena yang mencederai prinsip akuntabilitas ini diduga terjadi di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menurut keterangan yang dihimpun, anggaran yang dialokasikan khusus untuk program suntik KB pada periode tahun 2024 hingga 2025 tercatat mencapai nominal yang sangat besar, yakni ratusan juta rupiah setiap tahunnya. Angka yang fantastis tersebut seharusnya mampu memberikan dampak yang luar biasa bagi kemajuan program kependudukan dan kesejahteraan keluarga. Namun, realita di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Terdapat kesenjangan yang mencolok antara besaran dana yang dihabiskan dengan volume kerja yang dilakukan, serta kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh warga.

Sumber yang enggan disebutkan namanya demi alasan keamanan dan kenyamanan kerja mengungkapkan kecurigaan bahwa sebagian besar anggaran publik tersebut diduga tidak digunakan secara maksimal dan optimal untuk kepentingan program sebagaimana mestinya. Ada dugaan kuat bahwa dana tersebut justru “menguap” atau dialirkan ke pos-pos yang tidak jelas pertanggungjawabannya, sehingga manfaat yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat menjadi jauh dari harapan.

Kesenjangan Anggaran dan Realita Lapangan

Dalam keterangan resminya, M. Abbas Umar menegaskan bahwa temuan ini sangat mengkhawatirkan dan patut untuk diselidiki lebih lanjut. Informasi yang diterima oleh tim PPWI menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

“Kami mendapatkan informasi bahwa ada kesenjangan yang cukup besar dan mencolok antara anggaran yang dikeluarkan dengan pekerjaan yang benar-benar dilakukan di lapangan. Hal inilah yang membuat kami curiga bahwa telah terjadi praktik mark-up anggaran, bahkan diduga kuat mengarah pada tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program strategis ini,” ujar Abbas dengan nada tegas, belum lama ini.

Lebih jauh, Abbas menjelaskan bahwa program Keluarga Berencana bukanlah sekadar program rutin biasa, melainkan salah satu program prioritas yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam hal perencanaan jumlah keluarga dan kesehatan reproduksi. Program ini menyentuh langsung hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan standar integritas yang paling tinggi.

“Oleh karena itu, penggunaan setiap rupiah anggaran yang diperuntukkan bagi program ini harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, keterbukaan, dan transparansi. Tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi praktik-praktik yang mencurigakan atau menyimpang dari aturan yang berlaku,” tambahnya.

Peringatan Keras dan Harapan Publik

Abbas juga menekankan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan negara. Bahwa setiap anggaran yang ada pada hakikatnya berasal dari keringat dan uang rakyat. Sehingga, dana tersebut wajib dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang prima, fasilitas yang memadai, dan manfaat yang nyata.

“Anggaran yang berasal dari uang rakyat seharusnya digunakan semata-mata untuk memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika ternyata di dalam pengelolaannya terdapat praktik-praktik yang tidak benar, penyimpangan, atau korupsi, maka hal ini jelas merupakan pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi dan harus segera ditindaklanjuti secara hukum,” tegas Ketua PPWI OKI tersebut.

Merespons situasi ini, publik dan berbagai elemen masyarakat menaruh harapan besar agar pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat segera bersikap terbuka. Diperlukan penjelasan yang rinci dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dugaan yang muncul ini untuk menghilangkan keraguan di tengah masyarakat.

Selain itu, harapan yang sama juga ditujukan kepada pihak penegak hukum serta instansi pengawas keuangan daerah, seperti Inspektorat atau BPKP, agar berani turun tangan melakukan penyelidikan yang mendalam dan komprehensif. Kebenaran harus diungkap, dan jika terbukti terjadi pelanggaran, maka sanksi yang tegas harus diberikan demi menjaga kepercayaan publik dan integritas pemerintahan di Kabupaten OKI.

(TIM/RED)

*Kepala SDN 15 Kayuagung Diduga Jarang Masuk Kantor, Publik Endus Potensi Korupsi Anggaran dan Penyalahgunaan Wewenang*

KAYUAGUNG – Suasana dunia pendidikan di wilayah Kecamatan Kayuagung kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Sorotan tersebut muncul lantaran beredar dugaan kuat bahwa Kepala Sekolah SDN 15 Kayuagung, Masnarani, diduga sangat jarang hadir di kantor atau tempat tugasnya. Fenomena yang mencederai aspek kedisiplinan ini tidak berhenti pada persoalan absensi semata, melainkan kini beriringan dengan munculnya kecurigaan luas mengenai kurang transparannya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kondisi tersebut memunculkan spekulasi di tengah masyarakat yang mengaitkan ketidakhadiran fisik sang kepala sekolah dengan potensi dugaan korupsi serta penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran sekolah. Publik menilai, ketidakhadiran yang berkepanjangan berpotensi menciptakan celah bagi terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber di lapangan mengindikasikan bahwa permasalahan yang terjadi bukan lagi sekadar persoalan administratif atau kedisiplinan belaka. Lebih dari itu, kasus ini diyakini telah merambah ke ranah pengelolaan keuangan negara. Anggaran yang seharusnya menjadi napas kehidupan institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu dan fasilitas belajar mengajar, justru kini dipandang sebelah mata dan diduga dikelola tanpa prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Sebagai puncak pimpinan di lingkungan sekolah, Masnarani memegang kendali penuh atas pengelolaan berbagai sumber dana, mulai dari dana BOS hingga anggaran operasional lainnya. Posisi strategis ini tentu dibarengi dengan amanah yang sangat besar untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas setiap rupiah yang digunakan. Namun, realita yang terjadi di lapangan menunjukkan sebaliknya. Minimnya informasi yang disampaikan kepada publik serta ketidakjelasan dalam pelaporan realisasi anggaran membuat masyarakat menaruh curiga bahwa telah terjadi penyimpangan, baik dalam bentuk korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan yang melebihi batas kewajaran.

Teguran Hukum dan Moral

“Jika memang terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang dalam mengelola anggaran negara, maka perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius. Pengelolaan dana yang bersumber dari uang rakyat harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, kejujuran, dan tentu saja harus sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku,” tegas Siti Aisyah, salah satu tokoh masyarakat yang gencar melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, dalam keterangannya, belum lama ini.

Landasan hukum yang mengatur hal ini sangatlah jelas. Pengelolaan dana BOS secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Regulasi ini secara tegas mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang rinci, jelas, dan mudah diakses oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Selain itu, jika indikasi korupsi ini terbukti, maka kasus ini juga akan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menjadi payung hukum yang tegas dalam menindak setiap penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Ironi Jabatan Ketua K3S

Keprihatinan publik semakin memuncak manakala diketahui bahwa sosok yang diduga melakukan pelanggaran tersebut juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Kayuagung. Posisi ini seharusnya diisi oleh figur yang mampu menjadi teladan, pemimpin yang integritasnya teruji, dan mampu menggerakkan rekan-rekan kepala sekolah lainnya dalam menjalankan tugas negara dengan profesional.

“Jika seorang ketua K3S saja diduga tidak mampu memberikan contoh yang baik terkait kedisiplinan kehadiran, bahkan terindikasi melakukan dugaan penyalahgunaan anggaran, maka ini akan menjadi preseden buruk. Hal ini bukan hanya memalukan, tetapi juga bisa menjadi contoh buruk yang menular dan tentunya akan merusak citra mulia dunia pendidikan di daerah kita,” ungkap Siti Aisyah lagi dengan nada kecewa.

Publik menilai, jabatan ganda yang diemban seharusnya menjadi beban moral yang berat untuk bekerja lebih keras dan lebih bersih, bukan justru menjadi sarana untuk mempermudah praktik-praktik yang mencurigakan. Masyarakat berpendapat bahwa integritas seorang pemimpin pendidikan harus menjadi cerminan bagi murid-muridnya, bukan sebaliknya menjadi sumber masalah.

Suara Rakyat Menuntut Keadilan

Keresahan ini pun bergema di kalangan warga Kecamatan Kayuagung lainnya. Banyak pihak yang merasa geram dan tidak terima jika hak anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak justru dikorupsi atau dihambat oleh oknum yang seharusnya mengayomi.

“Publik memiliki hak konstitusional untuk menuntut transparansi dan memastikan anggaran digunakan pada tempat yang tepat. Kami berharap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) serta aparat penegak hukum dapat segera turun tangan, melakukan investigasi mendalam, mengklarifikasi seluruh dugaan ini, dan memberikan sanksi yang tegas serta sesuai dengan aturan yang berlaku jika nantinya ditemukan bukti-bukti pelanggaran,” ujar salah satu warga lainnya yang juga ikut menyuarakan keprihatinan ini.

Hingga berita ini diturunkan dan diterbitkan kepada khalayak ramai, tim media masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada berbagai pihak terkait. Upaya konfirmasi dilakukan guna memberikan ruang bagi pihak sekolah maupun yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan, sehingga informasi yang disajikan dapat berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

(TIM PPWI OKI/RED)