Nias Selatan, Warta.in – Kapolres Nias Selatan AKBP Alfian Tri Permadi, S.I.K., M.H., menggelar kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat di Rumah Makan Jam Gadang, Jalan Imam Bonjol, Desa Hilitobara, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan yang dihadiri Wakapolres Kompol Mahyu Danil Noor,S.Si., serta para Pejabat Utama Polres Nias Selatan ini menjadi wadah curhat warga. Berbagai persoalan kamtibmas mencuat, mulai dari penyalahgunaan narkoba, maraknya perjudian online, penanganan barang bukti tindak pidana, hingga isu penghentian bantuan sosial (Bansos).
Dalam dialog terbuka tersebut, warga menyampaikan keresahan terkait peredaran narkoba dan judi online yang dinilai merusak generasi muda di Nias Selatan.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Nias Selatan AKBP Alfian Tri Permadi mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana atau gangguan kamtibmas, segera laporkan kepada pihak kepolisian atau melalui Call Center Polri 110. Kami akan menindaklanjuti setiap informasi sesuai prosedur yang berlaku,” tegas Akbp Alfian Tri Permadi.
Kapolres juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan judi online. Ia mengimbau masyarakat agar tidak tergiur keuntungan instan dari perjudian yang berujung pada kerugian ekonomi dan pidana.
Terkait informasi penghentian bantuan sosial yang ditanyakan warga, Kapolres menegaskan bahwa informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Masyarakat diminta tidak mudah percaya hoaks dan memperoleh informasi dari sumber resmi dan instansi berwenang.
Selain itu, Kapolres mengingatkan warga untuk menghindari minuman keras, mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan helm saat berkendara, serta tidak menggunakan knalpot brong atau knalpot bising demi menjaga kenyamanan dan toleransi antar warga.
Melalui kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat ini, Polres Nias Selatan berharap komunikasi dan sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Nias Selatan.
Warta.in, Jember – Perselisihan transaksi jual beli tembakau senilai Rp358,5 juta antara Sutrisno dan Tonaji alias Complong bin Panut di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, belum menemukan penyelesaian. Meski sebelumnya telah disepakati penyelesaian secara kekeluargaan (mediasi) di Mapolsek Wuluhan dan diberikan tambahan waktu untuk melunasi pembayaran, namun hingga 28 Oktober 2026 kewajiban tersebut disebut belum juga dituntaskan.
Persoalan yang bermula dari transaksi pada 2024 itu kini menunggu kejelasan penanganan dari kepolisian. Sutrisno menyatakan akan melanjutkan persoalan tersebut melalui jalur hukum setelah sejumlah kesempatan penyelesaian yang diberikan belum membuahkan hasil sesuai harapan.
Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 18 Juni 2026, persoalan tersebut berkaitan dengan pembelian tembakau milik Sutrisno senilai total Rp358.500.000. Transaksi itu berlangsung pada 16 Agustus 2024 hingga 30 September 2024 di Dusun Tegal Banteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.
Dalam dokumen tersebut, Tonaji selaku pihak kedua mengakui telah membeli tembakau milik Sutrisno, tetapi belum menyelesaikan pembayaran. Kedua belah pihak kemudian sepakat menempuh penyelesaian secara kekeluargaan dengan tenggat pelunasan paling lambat 15 September 2026.
Ket Foto : Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak di Mapolsek Wuluhan.
Sudah Diberi Tambahan Waktu
Perkembangan berikutnya terjadi pada 18 September 2026. Pada hari itu, Tonaji kembali mendatangi Mapolsek Wuluhan. Namun, menurut keterangan pihak Sutrisno, pembayaran belum juga diselesaikan.
Dalam pertemuan tersebut, Tonaji disebut meminta tambahan waktu selama satu bulan untuk memenuhi kewajibannya. Sutrisno kembali memberikan kesempatan dengan harapan persoalan itu dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa harus berlanjut ke proses hukum.
Akan tetapi, hingga 28 Oktober 2026, pembayaran yang dijanjikan tersebut disebut belum terealisasi.
Pada tanggal tersebut, Tonaji kembali mendatangi Mapolsek Wuluhan. Menurut keterangan pihak Sutrisno, dalam pertemuan itu Tonaji kembali meminta tenggang waktu atau menawarkan pengembalian tembakau dengan skema biaya penyusutan maupun kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Tawaran tersebut ditolak Sutrisno. Ia berpandangan bahwa transaksi yang terjadi merupakan jual beli sehingga kewajiban pembayaran harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan awal. Menurutnya, pengembalian barang dengan pembagian kerugian bukanlah penyelesaian yang telah disepakati sebelumnya.
Atas kondisi tersebut, Sutrisno menyatakan akan melanjutkan persoalan ini melalui jalur hukum agar memperoleh kepastian atas transaksi yang dipermasalahkan.
Sutrisno Mengaku Mengalami Kerugian Materiil dan Imateriil
Selain belum menerima pembayaran transaksi tembakau senilai Rp358,5 juta, Sutrisno mengaku mengalami kerugian materiil dan imateriil akibat persoalan yang berlarut-larut tersebut.
Dari sisi materiil, nilai transaksi yang belum dibayarkan menjadi persoalan utama yang hingga kini masih harus diselesaikan. Sementara dari sisi imateriil, Sutrisno mengaku menghadapi beban pikiran dan ketidaknyamanan karena persoalan tersebut belum memperoleh penyelesaian, meskipun kesempatan secara kekeluargaan telah diberikan.
Terlebih, tenggat pembayaran yang disepakati pada 15 September 2026 telah terlewati. Sutrisno juga telah memberikan tambahan waktu setelah Tonaji kembali mendatangi Mapolsek Wuluhan pada 18 September 2026.
Namun, hingga 28 Oktober 2026, menurut keterangan pihak Sutrisno, kewajiban pembayaran tersebut belum juga dituntaskan.
Bagi Sutrisno, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nilai transaksi, melainkan juga kepastian pemenuhan kewajiban dalam hubungan jual beli. Ia berharap persoalan tersebut dapat segera memperoleh kejelasan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ket Foto : Nota transaksi jual-beli antara kedua belah pihak.
Muncul Dugaan Penjual Tembakau Lain Mengalami Persoalan Serupa
Di tengah berlarutnya persoalan tersebut, muncul keterangan dari masyarakat bahwa dugaan persoalan pembayaran dalam transaksi jual beli tembakau serupa tidak hanya dialami Sutrisno.
Menurut informasi yang beredar di masyarakat, terdapat dugaan sejumlah penjual tembakau lain yang juga menghadapi persoalan pembayaran. Sebagian di antaranya disebut telah menerima pembayaran secara dicicil, sementara penjual lainnya dikabarkan belum memperoleh pelunasan sesuai kesepakatan.
Namun, para penjual tersebut disebut belum melaporkan persoalan yang mereka alami kepada pihak berwenang. Dalam konteks tersebut, Sutrisno disebut sebagai salah satu penjual yang hingga kini mengaku sama sekali belum menerima pembayaran atas tembakau yang telah dijualnya, dengan nilai transaksi mencapai Rp358,5 juta.
Keterangan masyarakat tersebut menjadi informasi awal yang perlu ditelusuri lebih lanjut, Untuk menyimpulkan bahwa seluruh transaksi yang disebut memiliki persoalan serupa berkaitan dengan satu pola perbuatan atau merupakan tindak pidana.
Karena itu, klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut, termasuk penjual lain yang diduga mengalami persoalan pembayaran, penting untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan berimbang.
Menunggu Gelar Perkara di Polres Jember
Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan terkait penanganan perkara, laporan Sutrisno masih dalam proses penanganan di Polsek Wuluhan dan disebut berstatus laporan masyarakat (LM).
Polsek Wuluhan berencana menggelar perkara di Polres Jember pada Senin, 2 November 2026. Gelar perkara tersebut direncanakan untuk menelaah persoalan dan menentukan langkah penanganan lebih lanjut sesuai fakta serta bukti yang tersedia.
Melalui proses tersebut, diharapkan terdapat kejelasan mengenai arah penanganan perkara, termasuk apakah persoalan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau lebih tepat diselesaikan melalui jalur keperdataan.
Penentuan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga gelar perkara dilaksanakan dan terdapat keterangan resmi dari kepolisian, persoalan tersebut masih menunggu kejelasan langkah hukum selanjutnya.
Sutrisno berharap proses yang berjalan dapat memberikan kepastian atas transaksi jual beli tembakau yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah tersebut. Ia juga berharap persoalan yang dialaminya dapat memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, dugaan adanya penjual tembakau lain yang mengalami persoalan pembayaran serupa masih perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur.
Pers Rilis, Polresta Sidoarjo Ungkap Dugaan Penipuan WNA Vietnam, Sita 20 Ponsel dan 7 Laptop
SIDOARJO//Warta.In – Delapan warga negara asing (WNA) asal Vietnam diamankan aparat kepolisian setelah diduga menjalankan penipuan elektronik dengan menyasar korban di negara asal mereka. Para tersangka diduga menggunakan identitas sebagai petugas departemen registrasi untuk menawarkan bantuan terkait kebijakan emisi kendaraan bermotor, sebelum meminta korban mentransfer sejumlah uang.
Pengungkapan perkara ini mengungkap dugaan aktivitas lintas negara yang berlangsung selama beberapa bulan pada 2026. Polisi menelusuri aktivitas para WNA tersebut di Kabupaten Sidoarjo hingga sebuah vila di Kota Batu. Sejumlah perangkat elektronik turut disita untuk kepentingan penyidikan.
Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Condroputra..S.H..S.I.k..M.S.I, menyampaikan pengungkapan kasus tersebut dalam konferensi pers di Mapolresta Sidoarjo, Rabu (28/10/2026).
Menurut dia, penindakan berawal dari informasi mengenai aktivitas WNA yang diduga melanggar hukum di Indonesia.
“Kami menerima informasi adanya WNA yang melakukan kegiatan yang diduga melanggar hukum di Indonesia. Selanjutnya, kami melakukan penindakan bersama pihak keimigrasian di wilayah Sidoarjo dan mengembangkan penyelidikan hingga ke Kota Batu,” ujar Bobby.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian penyidik berada di Perumahan Citra Garden, Cluster Green Hill Blok GH 10, Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Aktivitas yang berkaitan dengan perkara tersebut diduga berlangsung sejak Maret hingga Juli 2026.
Dari hasil penindakan dan pengembangan penyelidikan, petugas mengamankan delapan WNA Vietnam yang disebut berusia sekitar 19 hingga 32 tahun. Polisi kemudian menelusuri lokasi lain, termasuk sebuah vila di Kota Batu, untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut.
Kasatreskrim Polresta Sidoarjo AKP Imam Mujali menjelaskan, penyidik berkoordinasi dengan pihak Vietnam melalui jalur kerja sama antarlembaga. Pendalaman bersama itu mengarah pada dugaan penipuan yang menyasar korban di Vietnam.
“Korban dihubungi oleh para pelaku yang merupakan warga negara Vietnam dan berada di Indonesia, dengan berpura-pura menjadi petugas departemen registrasi. Kemudian, para pelaku menjanjikan bantuan terkait kebijakan emisi kendaraan bermotor di Vietnam dengan meminta sejumlah uang,” kata Imam.
Modus tersebut diduga memanfaatkan kepercayaan korban terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas resmi. Setelah menawarkan bantuan terkait kebijakan emisi kendaraan bermotor, para tersangka meminta korban mengirimkan uang melalui transfer.
Korban kemudian mentransfer uang sesuai permintaan tersebut. Peristiwa itu dilaporkan kepada pihak berwenang di Vietnam dan menjadi bagian dari pengembangan penyelidikan bersama aparat Indonesia.
Meski delapan WNA telah diamankan, penyidik masih perlu mendalami peran masing-masing tersangka, aliran uang, serta hubungan antara barang bukti yang disita dan dugaan tindak pidana tersebut.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sekitar 20 unit telepon seluler dari berbagai merek, yakni Oppo, Vivo, Redmi, Samsung, Realme, dan iPhone. Petugas juga mengamankan tujuh unit laptop merek Lenovo.
Barang bukti lainnya meliputi perangkat kamera pengawas atau CCTV, kartu SIM, kartu identitas milik salah satu tersangka, serta dokumen perjanjian sewa rumah. Seluruh barang tersebut diamankan untuk membantu penyidik menelusuri aktivitas para tersangka dan keterkaitannya dengan perkara yang ditangani.
Dalam perkara ini, penyidik menyebut para tersangka dijerat Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.
Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Polisi juga menyebut Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda kategori V.
Koordinasi antara kepolisian dan jajaran keimigrasian menjadi bagian dari penanganan perkara yang melibatkan warga negara asing tersebut. Penyidikan masih diperlukan untuk memastikan konstruksi perkara, peran setiap tersangka, serta keterkaitan barang bukti elektronik dengan dugaan penipuan terhadap korban di Vietnam.(roy)
Klaim Miliki Bukti Kepemilikan Sah, Zainal Laporkan Supri atas Dugaan Memasuki Pekarangan Tanpa Hak
SURABAYA//Warta.In – Langkah hukum diambil oleh Zainal (34 tahun), warga Kelurahan Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, terhadap Supri, atas dugaan tindak pidana memasuki rumah, ruangan, atau perkarangan tertutup milik orang lain tanpa hak dengan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Supri dilaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Rabu,( 28/10/ 2026.)
Laporan teregister di Polres Tanjung Perak dengan Laporan Polisi nomor : LP/B/368/X/2026/SPKT/POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK/POLDA JAWA TIMUR. Upaya hukum tersebut diambil oleh Zainal setelah Supri mengabaikan Surat Somasinya sebanyak 2 kali melalui Kantor Hukum D’Firmansyah, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Jagala 1 Nomor 16 Kota Surabaya.
Kuasa Hukum Zainal dari Kantor Hukum D’Firmansyah, SH & Rekan, yaitu Dodik Firmansyah menerangkan, kliennya mengambil upaya hukum karena pihak Terlapor atas nama Supri mengabaikan somasinya sebanyak 2 kali agar meninggalkan atau mengosongkan rumah yang telah dimiliki oleh kliennya melalui pembelian secara resmi sejak tahun 2023 dan lunas pada September 2025. Objek rumah tersebut beralamat di Tambak Wedi Gang Masjid, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Surabaya.
“Terlapor sampai saat ini masih menempati sebagian objek yang telah dibeli oleh klien kami kepada Suhartono dari dasar SHM (sertifikat hak milik) seluas 233 m2, dengan harga Rp 345 juta. Objek lahan tersebut dipecah oleh klien kami menjadi beberapa bidang dengan ukuran berbeda-beda dan melakukan pemecahan dokumen kepemilikannya. Namun, Terlapor menempati sebagian objek tersebut seluas 36 m2 atau 4×9 meter. Meski klien kami menunjukkan surat kepemilikan sah kepada Terlapor, tapi Terlapor enggan meninggalkan objek yang menjadi milik klien kami,” kata Dodik Firmansyah kepada wartawan usai mendampingi Zainal laporan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada Rabu siang, 28 Oktober 2026.
Dikatakan Dodik Firmansyah, alasan Terlapor tidak mau meninggalkan objek rumah yang menjadi milik kliennya karena Terlapor membelinya kepada Saudara Obet dan sudah membayar uang muka (down payment/DP). Padahal, objek lahan yang dikuasai Terlapor tersebut merupakan bagian dari tanah yang telah dibeli oleh Zainal.
Sebelum mengambil langkah hukum ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Zainal sudah menawarkan kompensasi kepada pihak Supri sebanyak dua kali. Penawaran pertama pemberian kompensasi sebesar Rp 30 juta. Tetapi menurut Dodik Firmansyah, tawaran tersebut ditolak oleh Supir.
Kemudian Zainal kembali menawarkan kompensasi sebesar Rp 50 juta sebagai upaya mencari jalan keluar atas persoalan bidang tanah tersebut. Namun, tawaran kedua itu juga tidak diterima oleh Supri.
“Pihak Terlapor minta kompensasi sebesar Rp 100 juta. Dan itu memberatkan klien kami. Karena tidak tercapai kesepakatan, akhirnya klien kami menempuh jalur hukum dengan melaporkan perkara tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Kerugian yang dialami klien kami kurang lebih Rp 500 juta. Kami harap, penyidik Polres Tanjung Perak menindaklanjuti laporan kami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Dodik Firmansyah. (Roy)
Warta.in//PALI – 28 Oktober 2026, Peredaran gelap narkotika yang kian mengkhawatirkan di Bumi Serepat Serasan memantik reaksi keras dari elemen organisasi masyarakat. Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) secara lantang menyuarakan dukungan penuh sekaligus mendesak aparat kepolisian untuk melakukan pembersihan total di wilayah hukum Kabupaten PALI.
Ketua Macab LMP Kabupaten PALI, Juniantoro Hasbullah, menegaskan bahwa seluruh jajaran kader Laskar Merah Putih siap berdiri di garis depan bersama pihak kepolisian. Langkah ini diambil demi menyelamatkan masa depan generasi muda dan menjaga kondusifitas daerah dari ancaman laten narkoba.
“Kami dari Laskar Merah Putih Kabupaten PALI menyatakan sikap mendukung penuh 100 persen langkah tegas Kapolres PALI beserta seluruh jajaran Satresnarkoba. Ini adalah perang bersama melawan musuh nyata yang merusak moral anak bangsa,” ujar Juniantoro Hasbullah saat memberikan keterangan resmi kepada awak media.
Tidak sekadar memberikan apresiasi atas kinerja kepolisian yang telah berjalan, Juniantoro juga memberikan catatan khusus terkait peta kerawanan narkoba di PALI. Pihaknya mendesak agar Polres PALI beserta seluruh Polsek jajaran di setiap kecamatan tidak kendor dan terus bergerak masuk (menjelajah) ke wilayah-wilayah pelosok yang sudah lama dicap sebagai zona merah atau daerah rawan narkoba.
“Kami meminta kepada bapak Kapolres dan seluruh Kapolsek di wilayah hukum kabupaten PALI untuk terus menjelajahi daerah-daerah yang sudah terkenal rawan. Jangan kasih kendor. Telusuri setiap sudut, petakan, dan sisir habis tempat-tempat yang diduga kuat menjadi titik transaksi, pangkalan kurir, maupun persembunyian para bandar narkoba,” tegasnya secara lugas.
Menurut ketua LMP PALI Juniantoro Hasbullah, pola peredaran narkoba saat ini kerap memanfaatkan celah di daerah-daerah terpencil dan perbatasan yang minim pengawasan. Oleh sebab itu, sinergi aktif antara jajaran Polres dan Polsek penegak wilayah dinilai menjadi kunci utama untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kriminal tersebut.
Lebih lanjut, Juniantoro Hasbullah memastikan bahwa seluruh kader LMP yang tersebar hingga ke tingkat desa dan kelurahan siap menjadi ‘mata dan telinga’ bagi aparat penegak hukum. LMP berkomitmen penuh membantu mensosialisasikan bahaya narkoba sekaligus siap berkoordinasi memberikan informasi valid jika menemukan adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan masyarakat.
“Narkoba adalah perusak masa depan Kabupaten PALI. Jika kita ingin melihat daerah ini maju dan sejahtera, maka fondasi utamanya adalah generasi muda yang bersih dan sehat. Kami berharap aksi nyata penyisiran tempat transaksi ini bisa terus digalakkan secara konsisten demi mewujudkan Kabupaten PALI yang benar-benar bersih dari narkoba,” pungkasnya.
Pernyataan sikap tegas dari ormas berskala nasional ini diharapkan dapat menjadi lecutan semangat tambahan bagi Polres PALI dan jajaran Polsek untuk terus menindak tegas tanpa tebang pilih setiap pelaku penyalahgunaan narkotika di Bumi Serepat Serasan.
Warta.in Sibolga – Polres Sibolga menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2026 di Lapangan Apel Polres Sibolga, Rabu (28/10/2026) pagi. Upacara yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut dipimpin AKP Agus Adhitama, S.E., M.H., selaku Inspektur Upacara.
Kegiatan tersebut diikuti sejumlah pejabat utama Polres Sibolga, para perwira, serta personel bintara Polres Sibolga. Upacara berlangsung khidmat sebagai momentum untuk memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dalam upacara tersebut, AKP Agus Adhitama membacakan amanat Kapolres Sibolga yang menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam pelaksanaan tugas kepolisian, terutama melalui peningkatan profesionalisme, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam amanatnya, Kapolres Sibolga juga menegaskan agar seluruh personel mampu melaksanakan program prioritas Kapolri secara nyata, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap program diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi diwujudkan melalui tindakan konkret yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, seluruh personel diingatkan untuk memberikan pelayanan kepolisian secara optimal, profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga kepercayaan publik serta mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.
Semangat Sumpah Pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 juga menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan kepada Inspektur Upacara, pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, serta pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda 1928.
Upacara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional Bangun Pemuda Pemudi dan Satu Nusa Satu Bangsa, kemudian ditutup dengan pembacaan doa.
Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2026, Polres Sibolga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menumbuhkan semangat persatuan, menjaga toleransi, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa.
Seluruh rangkaian upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Apel Polres Sibolga berlangsung aman, tertib, dan kondusif. (RN)
Pasca Operasi Sarang Narkoba, Polda NTB Gandeng Pemkot dan BNNK Bina Warga Karang Bagu
Warta.in
Mataram, NTB – Upaya memberantas peredaran narkotika tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum. Pasca Operasi Sarang Kampung Narkoba di Karang Bagu, Kelurahan Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Polda NTB bersama Pemerintah Kota Mataram dan BNNK Mataram menggelar kegiatan *Quick Wins* (QW) Pembinaan untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Karang Bagu tersebut dipimpin langsung Direktur Binmas Polda NTB Kombes Pol. Sudartomo, S.I.K., MS.I. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kota Mataram, BNNK Mataram, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Dalam pembinaan tersebut, unsur kepolisian, pemerintah, dan BNNK Mataram memberikan pemahaman mengenai bahaya narkotika, terutama bagi generasi muda. Masyarakat diingatkan bahwa dampak narkoba tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga dapat merusak kesehatan, memengaruhi perilaku, dan mengancam masa depan.
Direktur Binmas Polda NTB mengajak masyarakat untuk membangun kehidupan yang bersih dari narkoba serta mengisi waktu dengan kegiatan positif yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral kepolisian terhadap masyarakat Karang Bagu setelah pelaksanaan operasi pemberantasan narkoba.
“Sebagai bentuk tanggung jawab moril kepada masyarakat di lingkungan tersebut pascaoperasi terhadap narkoba, kami melaksanakan pembinaan agar masyarakat semakin memahami bahaya narkotika dan bersama-sama mencegah peredarannya,” ujarnya.
Menurut Kholid, upaya pemberantasan narkoba perlu dilakukan secara menyeluruh. Selain penegakan hukum terhadap pihak yang diduga terlibat, pembinaan dan pendampingan juga diperlukan untuk membangun kesadaran masyarakat, termasuk keluarga dan lingkungan sekitar.
Polda NTB berharap kegiatan tersebut dapat memberikan motivasi kepada warga agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Masyarakat juga didorong untuk lebih waspada terhadap aktivitas mencurigakan dan berani menyampaikan informasi kepada pihak berwenang.
“Kita berikan motivasi dan semangat agar masyarakat lainnya tidak ikut-ikutan melakukan seperti yang dilakukan para pelaku. Semoga upaya ini menjadikan masyarakat di lingkungan tersebut semakin hati-hati dan waspada terhadap peredaran barang haram itu. Kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi lingkungan agar bebas dari narkoba,” tutupnya.
Melalui kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, BNNK, tokoh masyarakat, dan warga, pembinaan pascaoperasi ini diharapkan dapat memperkuat kepedulian bersama serta menekan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kawasan Karang Bagu.(sr/hpntb)
Gunungsitoli,Warta.in – Dugaan pengabaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) di PT Bank Mandiri Cabang Gunungsitoli memicu sorotan. Program untuk rakyat kecil itu diduga macet sejak Januari hingga Oktober 2026.
Warga yang mengajukan Kur dengan syarat KTP, KK, dan Izin Usaha mengaku digantung tanpa kejelasan.
Manager Bungkam
Manager Marketing Kur Bank Mandiri Gunungsitoli, Ebe Ezer Siregar, yang dikonfirmasi media memilih bungkam dan terkesan menghilang.
Ini Aturan Hukum Yang Diduga Dilanggar
1. Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Jo Permenko Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 12 Ayat 1 Huruf B:
Kur Mikro plafon Rp 10 Juta sampai Rp 100 Juta TANPA AGUNAN TAMBAHAN. Agunan pokok hanya usaha. Jika bank menolak dengan alasan aplikasi terkunci atau hanya utamakan nasabah lama, maka diduga melanggar pedoman pelaksanaan Kur.
2. POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 29:
Bank wajib memberikan informasi yang transparan, jujur, dan tidak menyesatkan. Bank dilarang melakukan diskriminasi layanan kepada konsumen. Jika nasabah baru ditolak tanpa penilaian kelayakan usaha, maka diduga melanggar perlindungan konsumen.
3. POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank:
Bank wajib menerapkan prinsip profesionalisme dan tanggung jawab dalam penyaluran kredit. Penguncian aplikasi Kur karena kualitas kredit turun menjadi 91% bukan alasan untuk menolak nasabah baru yang layak.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 62:
Konsumen berhak mendapat pelayanan yang benar dan jujur. Pelaku usaha yang menolak layanan tanpa alasan jelas dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.
Ancaman Sanksi Untuk Manager Terkait
Jika terbukti, Ebe Ezer Siregar selaku Manager Marketing Kur berpotensi dikenakan sanksi berlapis:
– Teguran tertulis dan denda administratif dari OJK
– Pembatasan kegiatan operasional
– Evaluasi dan pencopotan jabatan oleh Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pusat
– Dilaporkan ke OJK dan Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan
Warga mendesak OJK dan Direksi Bank Mandiri Pusat Jakarta segera periksa Ebe Ezer Siregar.
Warta.in Salak, – Kapolres Pakpak Bharat AKBP Muhammad Agustiawan S.T.,S.I.K.,M.H Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi PATUH Toba 2026 yang mengusung tema : ” Polri Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan “.
Dalam amanatnya Kapolres Pakpak Bharat AKBP Muhammad Agustiawan S.T.,S.I.K.,M.H mengatakan bahwa pelaksanaan Apel Gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan Kesiapan personel maupun sarana dan prasarananya serta Sinergitas Stackholder terkait yang terlibat dalam Operasi PATUH Toba Tahun 2026 ini, ( Senin pagi 26 /10/ 2026 di lapangan Apel Mapolres Pakpak Bharat ).
” Kita sudah di berikan Amanah, mari kita laksanakan dengan baik dan Bertanggung jawab, hindari berbagai pelanggaran, Himbau dan ajak masyarakat untuk Tertib Berlalulintas, Polisi Bersama Masyarakat mari kita kedepankan pendekatan yang Edukatif, Persuasif dan Humanis, mari kita bangun kesadaran masyarakat bahwa Keselamatan adalah kebutuhan utama saat berkendara di jalan, perlu di ketahui bersama bahwa operasi PATUH ini di mulai dari tgl. 26 Oktober s.d 8 November 2026 serentak di seluruh wilayah di Indonesia ( selama 14 hari pelaksanaan )
Gelar Pasukan Operasi PATUH Toba 2026 berjalan dengan baik aman dan lancar, turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Pakpak Bharat AKBP Muhammad Agustiawan, S.T., S.I.K., M.H., Bupati Kab. Pakpak Bharat di wakili Sekda Jalan Berutu S.Pd.,M.Pd.,Dandim 0206 Dairi /Pakpak Bharat Mayor CZI M. Tambunan, Kajari Dairi / Pakpak Bharat di wakili Gery Anderson Gultom, Kasat Pol PP Pemkab. Pakpak Bharat, Wakapolres Pakpak Bharat Kompol Donris E. Pasaribu S.H., Para PJU, Perwira Polres Pakpak Bharat, personel Polres Pakpak Bharat, personel TNI Kodim 0206 Dairi / Pakpak Bharat dan Personel Stackholder terkait yang terlibat. (RN)
Belajar dari Tiongkok, Delegasi PKN I Angkatan 69 Susun Strategi Percepatan Energi Terbarukan RI
Warta.in
BEIJING, NTB — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, mengkaji strategi penguatan energi terbarukan di Tiongkok. Studi pada 26–30 Oktober 2026 ini menghasilkan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi.
Dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, delegasi berdiskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA), serta mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, dalam menghadapi tantangan transisi energi.
“Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026).
Sementara Ketua Angkatan PKN I/69 I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya mengatakan, pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi.
“Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” jelasnya.
Menurutnya, pembelajaran tersebut relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya.
Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian investasi, pengembangan industri nasional, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
“Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya.
Dari studi ke Tiongkok tersebut, delegasi merumuskan enam rekomendasi utama, yakni menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), memperkuat kepastian investasi, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan, mengembangkan industri nasional, serta memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial.
Seluruh rekomendasi akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan, sebagai masukan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Hasil studi itu juga diharapkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.(sr/hpntb)
