31.2 C
Jakarta
Kamis, Mei 21, 2026
Beranda blog

Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan Kembali DiCiduk terduga Pengedar Narkoba Jenis Sabu Berinisial PD

0

Nias Selatan – Warta.in.Peredaran narkoba yang mulai merayap hingga ke dusun-dusun dan desa di wilayah Kabupaten Nias Selatan kini menjadi ancaman serius yang tak bisa lagi dianggap sekadar kasus biasa. Jika dibiarkan, sabu bukan hanya merusak generasi muda, tetapi perlahan membunuh masa depan kampung sendiri dari dalam.Keseriusan memberantas barang haram itu kembali dibuktikan Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan dengan berhasil menangkap satu orang terduga pelaku pengedar sabu berinisial PD (36) di Desa Idala Jaya Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, Kamis (21/5/2026) sekira pukul 02.00 WIB dini hari.

Kasat Resnarkoba Polres Nias Selatan IPDA Didi Sutadi, menerangkan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi Masyarakat yang resah dikarena adanya aktivitas transaksi Jual – Beli Narkotika yang sering dilakukan oleh seorang laki laki dengan inisial PD di Sebuah Rumah berwarna pink didekat Puskesmas Hilisimaetano yang beralamatkan di Desa Idala Jaya Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan.

Menindaklanjuti informasi itu, sekira pukul 01.00 WIB dini hari, personel Satresnarkoba Polres Nias Selatan langsung melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan serta ciri-ciri dari Masyarakat tersebut dengan Teknik Surveilance (pengamatan) guna memastikan keberadaan terduga pelaku. Tepat pada pukul 02.00 Wib personel Satresnarkoba Polres Nias Selatan melihat orang dengan ciri-ciri dari keterangan masyarakat, dirumah yang dimaksud dari pengaduan masyarakat tersebut.

Setelah itu personel Satresnarkoba Polres Nias Selatan mendatangi rumah tersebut dan terduga pelaku berusaha melakukan perlawanan sambil melarikan diri, namun Personel Satresnarkoba Polres Nias Selatan berhasil mengamankan satu orang laki-laki berinisial PD yang di duga menjadi Penjual atau bandar Narkotika Jenis Sabu di desa Idala Jaya Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan. Personel Satresnarkoba menginterogasi PD kenapa dia berusaha melarikan diri, lalu ia menjawab “saya takut”. Lalu personel mempertanyakan kembali “apakah benar kamu menjual narkotika jenis Sabu?” dan PD menjawab “benar, saya menyimpannya di kamar saya”. Saat penggeledahan dilakukan, dengan di saksikan oleh warga dan anaknya di kamarnya, di temukan 1 (satu) bungkus potongan plastik bening Sedang dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus potongan plastik bening Kecil berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan total berat Bruto 1.60 Gram, 1 (satu) buah Alat Timbang Digital (Skil), 1 (satu) buah potongan pipet (Sekop), 1 (satu) lembar potongan Tisu, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00-, (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan RP. 50.000,00 -, (lima puluh ribu rupiah) yang ia akui hasil dari penjualannya. Dari hasil interogasi awal terhadap PD, ia menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki berinisial M, yang ia tidak mengetahui keberadaannya dan petugas akan terus melakukan pengembangan lebih lanjut terkait dengan kasus tersebut.

Setelah itu personel Satresnarkoba mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti di Kantor Satresnarkoba Polres Nias Selatan untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Polres Nias Selatan juga menghimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

Kasat Resnarkoba Polres Nias Selatan, IPDA Didi Sutadi menegaskan bahwa pengungkapan ini bukan akhir, melainkan pintu masuk untuk memburu jaringan di atasnya.
“Kami tetap berkomitmen, akan terus memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Nias Selatan ini, tentu itu juga harus dengan dukungan kita semua kolaborasi Aparat kepolisian bersama seluruh lapisan masyarakat”, jelas IPDA Didi.

S/Humas Polres Nias Selatan

Ketua IWO Indonesia Karawang Soroti Sikap Bungkam Kesra Soal Dana Publikasi

0

Ketua IWO Indonesia Karawang Soroti Sikap Bungkam Kesra Soal Dana Publikasi

KARAWANG | WARTA IN JABAR – Sikap tertutup yang ditunjukkan pihak Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Karawang menuai sorotan tajam dari kalangan insan pers. Lima pimpinan redaksi media di Karawang dibuat kecewa setelah mendatangi Kantor Setda Karawang guna meminta klarifikasi terkait dugaan polemik dana publikasi, namun tidak satu pun pejabat terkait memberikan penjelasan resmi kepada awak media.

Sejak pagi hingga siang hari, para pimpinan redaksi menunggu dengan itikad baik untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan memastikan informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar berimbang sesuai kaidah jurnalistik. Namun ironisnya, pihak yang hendak dikonfirmasi justru terkesan menghindar dengan alasan menghadiri rapat dan tidak memberikan kepastian kapan dapat ditemui.

“Kami datang resmi, baik-baik, untuk meminta klarifikasi agar pemberitaan tidak simpang siur. Tapi sampai kami meninggalkan kantor Setda, tidak ada satu pun penjelasan yang diberikan. Ini sangat disayangkan dan mencerminkan sikap tidak menghargai kerja jurnalistik,” ungkap salah satu pimpinan redaksi dengan nada tegas dan kecewa.

Kondisi tersebut semakin memperkuat tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait dugaan polemik dana publikasi kegiatan pelepasan jamaah haji dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang sebelumnya disebut telah “dititipkan” kepada salah satu oknum wartawan. Namun, pihak yang dituduh menerima dana itu telah membantah keras tudingan tersebut.

Alih-alih memberikan penjelasan terbuka, sikap bungkam yang ditunjukkan pihak terkait justru memicu spekulasi liar serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan Setda Karawang.

Ketua IWO Indonesia DPD Karawang, Syuhada Wisastra, mengecam keras sikap tertutup tersebut dan menilai pemerintah daerah tidak boleh alergi terhadap konfirmasi media.

“Pers datang menjalankan tugas jurnalistik dilindungi undang-undang. Kalau pejabat publik memilih diam dan menghindar, wajar publik bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Jangan sampai muncul kesan ada sesuatu yang ditutupi,” tegas Syuhada.

Ia menegaskan, apabila benar terdapat anggaran publikasi yang sudah dicairkan namun tidak jelas alur maupun penerimanya, maka hal itu harus dibuka secara transparan kepada masyarakat.

“Jangan pernah membawa nama wartawan untuk kepentingan administrasi ataupun pembenaran pencairan anggaran. Kalau memang ada SPJ, bukti penerimaan, atau aliran dana, buka secara jelas. Jika tidak transparan, publik berhak curiga,” katanya.

Syuhada juga mendesak Inspektorat Kabupaten Karawang serta aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh apabila ditemukan indikasi pelanggaran administrasi maupun dugaan penyalahgunaan anggaran daerah.

“Kami tidak ingin marwah pers dirusak oleh oknum-oknum yang bermain di belakang. Wartawan bukan tameng. Wartawan bukan alat stempel pencairan anggaran. Jika ada dugaan permainan dana publikasi, harus diusut sampai tuntas,” ujarnya tajam.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pejabat negara, bukan pilihan. Karena itu, sikap bungkam dan sulit ditemui justru semakin memperburuk citra pemerintahan Kabupaten Karawang di mata masyarakat.

Sementara itu, lima pimpinan redaksi yang datang langsung ke Kantor Setda Karawang berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi resmi agar polemik yang kini menjadi perhatian insan pers tersebut tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

*Tegaskan Kedaulatan Maroko Atas Sahara, Prancis Ambil Langkah Konkret Perluas Investasi dan Konsuler*

0

*Tegaskan Kedaulatan Maroko Atas Sahara, Prancis Ambil Langkah Konkret Perluas Investasi dan Konsuler*

Rabat – Pemerintah Prancis secara resmi menegaskan kembali posisi geopolitiknya bahwa masa depan wilayah Sahara berada sepenuhnya di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko. Pernyataan ini diikuti dengan pengumuman sejumlah langkah taktis dan konkret yang diambil Paris untuk mengimplementasikan keputusan politik tersebut di lapangan.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, dalam konferensi pers bersama setelah mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Urusan Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, di Rabat, Rabu, 21 Mei 2026.

Barrot mengingatkan kembali bahwa keputusan ini sejalan dengan surat resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada Yang Mulia Raja Mohammed VI pada 30 Juli 2024 lalu. Prancis memandang masalah Sahara memiliki urgensi strategis yang sangat tinggi, tidak hanya bagi Maroko tetapi juga demi stabilitas keamanan di seluruh kawasan Afrika Utara.

Dalam keterangannya, Barrot menyatakan dukungan mutlak Prancis terhadap Rencana Otonomi yang diajukan oleh Maroko. Menurut Paris, skema tersebut merupakan satu-satunya basis yang sah untuk mencapai resolusi politik yang adil, langgeng, dan dinegosiasikan secara damai.

Prancis juga menilai bahwa Resolusi 2797 Dewan Keamanan PBB yang diputuskan pada 31 Oktober 2025 lalu sepenuhnya berjalan beriringan dengan logika ini. Pihaknya menyambut baik momentum positif serta dimulainya kembali pembicaraan langsung di antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) internasional berbasis pada draf otonomi tersebut.

Sebagai langkah nyata penerapan keputusan ini, Prancis telah memperluas kehadiran diplomatik dan kegiatan kulturalnya di wilayah Sahara. Hal ini dibuktikan dengan pembukaan pusat pengajuan visa, pendirian lembaga kebudayaan Alliance Française di Kota Laayoune, serta peresmian sekolah baru. Di sektor ekonomi, perusahaan-perusahaan Prancis kini mulai menanamkan investasi besar di Sahara dengan dukungan penuh dari Badan Pembangunan Prancis (Agence française de développement).

*Pengakuan Prancis adalah Game Changer Geopolitik*

Dinamika besar di Afrika Utara ini mendapat perhatian serius dari Indonesia. Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisama), Wilson Lalengke, menilai keterlibatan aktif Prancis merupakan titik balik yang penting dan krusial (game changer) yang menentukan peta politik (geopolitik) di kawasan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa persoalan wilayah Sahara Maroko sudah berlangsung lebih dari 50 tahun dan perlu diselesaikan segera mengingat terdapat masalah ratusan ribu warga Sahrawi yang merupakan penduduk asli Sahara Maroko yang terlunta-lunta di pengungsian Camp Tindouf yang tidak boleh dibiarkan berlarut.

“Dukungan berkelanjutan dari Prancis, yang diiringi dengan pembukaan kantor konsuler serta investasi ekonomi riil di Laayoune, adalah pengakuan de facto dan de jure yang sangat kuat. Prancis adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika mereka menyatakan bahwa masa depan Sahara berada di bawah kedaulatan Maroko, maka perdebatan politik mengenai wilayah ini sebenarnya sudah selesai,” tegas Wilson Lalengke di Jakarta, Kamis, 20 Mei 2026.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menambahkan bahwa langkah konkret Prancis memvalidasi keabsahan Resolusi 2797 Dewan Keamanan PBB dan membuktikan bahwa hukum internasional mendukung penuh integritas teritorial Maroko. Kami di Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko, tambah Wilson Lalengke, berharap momentum dari Prancis ini dapat menginspirasi negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, untuk mengambil sikap yang lebih progresif.

“Rencana otonomi khusus di bawah Maroko terbukti membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat lokal Sahara melalui proyek infrastruktur dan pendidikan yang inklusif. Sudah saatnya dunia internasional bersatu mendukung stabilitas ini demi perdamaian global,” pungkas Petisioner HAM PBB 2025 tersebut. (TIM/Red)

SIDANG LANJUTAN PMH DI PN BLITAR, LBH IYW KAWAL GUGATAN NASABAH TERHADAP BNI DAN KPKNL

0

Blitar, 21 Mei 2026

Sidang lanjutan perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh klien LBH IRO YUDHO WICAKSONO kembali digelar di Pengadilan Negeri Blitar pada hari ini dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak Penggugat.

Dalam perkara tersebut, klien LBH IRO YUDHO WICAKSONO bertindak sebagai Penggugat terhadap PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blitar selaku Tergugat serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang selaku Turut Tergugat.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas rencana pelelangan objek jaminan milik Penggugat yang dinilai dilakukan dengan harga tidak wajar dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Kuasa hukum Penggugat dari LBH IRO YUDHO WICAKSONO hadir untuk mengawal jalannya persidangan serta memastikan hak-hak hukum klien terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam gugatan yang dibacakan di persidangan, pihak Penggugat pada pokoknya menilai bahwa proses pelelangan terhadap objek jaminan dilakukan dengan nilai yang dianggap tidak sesuai harga pasar, serta terdapat keberatan terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan lelang.

LBH IRO YUDHO WICAKSONO menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh merupakan bagian dari upaya konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Perwakilan kuasa hukum Penggugat, Adv. Muhammad Taufiq, S.H., CLA., menyampaikan:

> “Kami menghormati seluruh proses persidangan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Blitar. Gugatan ini merupakan upaya hukum yang sah untuk mencari keadilan dan kepastian hukum bagi klien kami.”

LBH IRO YUDHO WICAKSONO berharap seluruh proses persidangan dapat berjalan secara objektif, profesional, dan independen sesuai prinsip-prinsip peradilan yang adil.

Sidang akan kembali dilanjutkan sesuai agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar.

HARI NELAYAN PALABUHANRATU KE 66, BUPATI AJAK JAGA LAUT, LESTARIKAN BUDAYA UNTUK GENERASI PENERUS SUKABUMI

0

HARI NELAYAN PALABUHANRATU KE 66, BUPATI AJAK JAGA LAUT, LESTARIKAN BUDAYA UNTUK GENERASI PENERUS SUKABUMI

Sukabumi | Warta In Jabar — Ribuan warga memadati Alun-alun Gadobangkong Palabuhanratu, dalam puncak peringatan Hari Nelayan Palabuhanratu ke-66, Kamis (21/5/2026).Tradisi tahunan masyarakat pesisir itu berlangsung meriah melalui arak-arakan budaya.

Arak-arakan budaya dimulai dari Pendopo Palabuhanratu menuju Alun-alun Gadobangkong dipimpin Bupati Sukabumi H Asep Japar didampingi Wakil Bupati H Andreas, serta unsur Forkopimda. Hadir pula Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Arfian.

Bupati Sukabumi, H Asep Japar mengatakan, festival budaya yang digelar setiap tahun menjadi bukti bahwa tradisi lokal mampu berkembang menjadi daya tarik wisata sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Dengan adanya upacara adat Hari Nelayan Nasional ke-66 Palabuhanratu ini diharapkan dapat menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat laut, sekaligus membawa kesejahteraan, dan rezeki yang melimpah, ungkapnya.

Bupati pun mengimbau seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kelestarian laut dari pencemaran, guna memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan serta menjaga hasil tangkapan ikan tetap melimpah bagi generasi penerus di Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Arfian menilai Hari Nelayan Nasional bukan sekadar seremoni budaya, melainkan bentuk rasa syukur atas hasil laut yang diberikan Tuhan kepada masyarakat pesisir.

“Setiap nelayan yang mengarungi lautan membawa doa dan harapan. Karena itu, menjaga kelestarian laut menjadi hal penting agar sumber penghidupan masyarakat tetap terjaga untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Ketua Panitia Hari Nelayan Nasional, Pepen Supendi menyebut peringatan tersebut merupakan warisan budaya leluhur yang sarat nilai historis dan spiritual. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, aparat keamanan, sponsor, panitia, dan seluruh masyarakat Palabuhanratu yang telah menjaga kondusivitas acara,” paparnya.

Ketua HNSI Kabupaten Sukabumi melalui Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Budaya, Nandang Herawan, mendorong adanya kebijakan agar produk hasil tangkapan nelayan lokal dapat masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sukabumi.

“Langkah ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat,” pungkasnya. (Alfi yonimar)

RT/RW Kota Sukabumi Mengamuk! P2RW Terancam Hilang, Ketua DPRD Didesak Ajukan Hak Angket

0

RT/RW Kota Sukabumi Mengamuk! P2RW Terancam Hilang, Ketua DPRD Didesak Ajukan Hak Angket

Sukabumi | Warta In Jabar — DPRD Kota Sukabumi digeruduk ratusan pengurus RT dan RW se-Kota Sukabumi. Mereka datang membawa kemarahan dan kekecewaan terkait nasib Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) yang terancam hilang dari anggaran tahun 2026.

Aksi audiensi yang berlangsung panas itu menjadi sinyal keras terhadap pemerintahan Wali Kota Sukabumi. Massa menilai janji politik soal keberlanjutan P2RW mulai tidak jelas, padahal program tersebut dianggap paling dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda menegaskan pihaknya akan memperjuangkan agar P2RW tetap masuk dalam anggaran tahun 2026.

“Kami tadi sudah sepakat bahwa P2RW tidak akan hilang. Persoalannya saat ini lebih kepada teknis penganggaran. Dalam MoU sebenarnya sudah ada, hanya karena pengurangan TKD sehingga belum masuk dalam SIPD,” ujar Wawan Juanda usai audiensi, Rabu (20/05/2026).

Menurutnya, DPRD masih memiliki peluang untuk memasukkan kembali program tersebut baik melalui anggaran murni maupun anggaran perubahan. Bahkan DPRD siap mencari skema pengalihan anggaran demi menyelamatkan program yang menyentuh langsung masyarakat itu.

“Kami siap pasang badan. P2RW itu harus ada di tahun 2026,” tegasnya.

Namun pernyataan tersebut belum mampu meredam kekecewaan warga. Salah seorang warga Cikondang RT 03 RW 02 secara tegas meminta DPRD segera menggunakan hak angket bila program P2RW benar-benar dihapus.

“Kalau dana P2RW tidak cair, kami minta Ketua Dewan segera ajukan hak angket,” tandasnya.

Situasi ini kini menjadi sorotan publik. Jika polemik terus membesar dan pemerintah dinilai gagal menepati janji politiknya, bukan tidak mungkin gelombang protes masyarakat akan semakin meluas di Kota Sukabumi.
(Alfi Yonimar)

Dobrak Batas Lapangan Tua, Inovasi Teknologi PHR Regional 1 Sumatra Unjuk Gigi di IPA Convex 2026

0

Warta.in//PALI, 21 Mei 2026 – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), bagian dari Subholding Upstream Pertamina, tampil agresif dalam ajang bergengsi Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026. Sebagai salah satu produsen minyak dan gas (migas) utama, PHR memamerkan lompatan inovasi teknologi dan strategi bisnis mutakhir guna mendongkrak produksi berkelanjutan sekaligus memperkuat swasembada energi nasional.

Langkah taktis ini menjadi krusial di tengah tantangan pengelolaan lapangan migas konvensional yang kian menua (mature fields). PHR Regional 1 Sumatra menjawab tantangan tersebut dengan mengintegrasikan struktur organisasi Zona 1, Zona Rokan, dan Zona 4, yang kini sukses menyumbang lebih dari 30% total produksi minyak bumi nasional.

“Kehadiran PHR di IPA Convex 2026 menjadi momentum penting untuk menunjukkan inovasi teknologi dan strategi bisnis kami dalam mendukung ketahanan energi nasional. Melalui pengembangan berbagai metode agresif, termasuk Migas Non-Konvensional (MNK), PHR berkomitmen mendorong peningkatan produksi migas yang berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PHR Regional 1, Muhamad Arifin.

Strategi Hebat di Lapangan Raksasa Dalam sesi diskusi khusus bertema “Best Practices in Mature Field Management: Sustaining Production and Ensuring Energy Security”, General Manager Zona Rokan, Andre Wijanarko, memaparkan rahasia dapur pengelolaan Zona Rokan. Sebagai operasi onshore terbesar di Indonesia yang mencakup 115 lapangan dan 12.600 sumur, Zona Rokan sukses menjaga stabilitas produksi di angka 151 ribu barel minyak per hari dan 33 MMSCFD gas.

Keberhasilan ini dicapai lewat disiplin manajemen reservoir (reservoir management) dan kombinasi metode pemulihan primer, sekunder (waterflood), hingga tersier (steamflood dan CEOR). Ke depan, Blok Rokan akan terus dieksplorasi secara masif melalui:

Survei seismik 3D untuk memetakan potensi baru. Reaktivasi sumur idle secara berkala. Inovasi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML).

Sinergi Gas dan Panen Rekor Produksi Antar-Zona Momentum IPA Convex 2026 juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP dan PHR. Kerja sama strategis ini memastikan pasokan gas guna mendukung penuh operasional produksi migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan.

Inovasi nyata anak bangsa juga tersebar di berbagai zona operasi Sumatra sepanjang tahun 2025 hingga kini:

Zona Rokan: Sukses melaksanakan Put On Injection (POI) pertama proyek Enhanced Oil Recovery (EOR) steamflood di lapangan North Duri Development (NDD) A14 pada awal 2025. Implementasi teknologi EOR berbasis Alkali-Surfactant-Polimer (ASP) terbukti mendongkrak perolehan minyak dan menyabet penghargaan dari SKK Migas.

Zona 1: Mempercepat proyek Put on Production and Exploration (PoPE) Padang Pancuran di WK Jambi Merang, hingga meraih penghargaan Onstream R2P Optimized. Proyeksi puncak produksi ditargetkan menembus 379 BOPD pada tahun 2026 ini. Zona 1 juga meluncurkan digital monitoring system sebagai inovasi digital terbaik internal Pertamina.

Zona 4: Menerapkan metode batch drilling di Lapangan Benuang (Adera Field). Teknologi ini menciptakan efisiensi biaya tinggi dan mendongkrak produksi hingga 3.388 BOPD—hampir tiga kali lipat dari target awal—serta meraih Safety Performance Award tingkat nasional.

Tak hanya unjuk gigi lewat operasional, kontribusi akademis PHR Regional 1 Sumatra juga diakui secara global melalui 13 keterlibatan teknis dalam Poster Presentation, Oral Presentation, dan Core Workshop selama pameran berlangsung.

Energi Berkelanjutan yang Memanusiakan Sejalan dengan target produksi, PHR membuktikan komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis potensi lokal. Di Zona 1, PHR mengembangkan Edu Ekowisata Mangrove di Langkat dan memboyong UMKM difabel “Inklusi Coffee” binaan Pertamina EP Rantau Field ke booth SKK Migas.

Sementara di Zona Rokan, PHR memberdayakan perempuan lewat industri kreatif Batik Mandau. Di Zona 4, program Rumah Kreatif Boek Khaman di Muara Enim sukses mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan untuk pengolahan limbah bambu dan batik.

Melalui sinergi teknologi dan pemberdayaan ini, PHR Regional 1 Sumatra optimistis terus menjadi tulang punggung energi masa depan Indonesia.

KOPERASI DESA MERAH PUTIH: KUATKAN EKONOMI KERAKYATAN, TINGKATKAN KESEJAHTERAAN, BANGSA DARI AKAR AGRARIS

0

PROGRAM KOPERASI DESA MERAH PUTIH: KUATKAN EKONOMI KERAKYATAN, TINGKATKAN KESEJAHTERAAN, DAN WUJUDKAN KEMANDIRIAN BANGSA DARI AKAR AGRARIS

Sebuah langkah strategis, terobosan agung, dan program kerja besar yang digagas pemerintah kini hadir menyapa seluruh elemen masyarakat di pelosok desa dan tanah kelahiran kita tercinta: Program Koperasi Desa Merah Putih. Program mulia ini lahir, dirancang, dan disusun dengan tujuan luhur yang sangat jelas, tepat sasaran, serta menyentuh langsung kebutuhan dasar kehidupan masyarakat, yakni untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh, meratakan kesejahteraan hidup seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, serta membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional yang berakar kuat dari desa-desa sebagai benteng utama ketahanan negara. Di balik pelaksanaan program besar ini, tersimpan berbagai keuntungan luar biasa, manfaat nyata, serta dampak positif yang sangat luas jangkauannya, meliputi kemudahan akses permodalan bagi para petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peran vital sebagai penampung hasil panen guna menstabilkan harga pangan, pemangkasan rantai distribusi yang panjang dan berbelit demi menekan harga kebutuhan pokok, hingga pembukaan seluas-luasnya lapangan kerja baru yang produktif di wilayah pedesaan.

KEUNGGULAN EKONOMI: AKSES MUDAH, PERLINDUNGAN HARGA, DAN BEBAS DARI BELENGGU KETERGANTUNGAN

Pada ranah penguatan ekonomi secara langsung, Program Koperasi Desa Merah Putih menawarkan solusi konkret yang sangat dinanti, diharapkan, dan menjadi jawaban utama atas berbagai permasalahan klasik yang selama ini membelenggu masyarakat desa. Salah satu keunggulan utamanya terletak pada kemudahan akses permodalan yang sangat adil, manusiawi, dan mendukung kemajuan usaha warga. Melalui koperasi ini, tersedia layanan simpan pinjam yang disusun dengan sistem yang sederhana, aman, serta menerapkan bunga rendah dan terjangkau. Fasilitas ini disiapkan khusus guna membantu permodalan usaha bagi warga desa, para petani yang sedang merintis atau mengembangkan usahataninya, serta para peternak yang membutuhkan dukungan dana untuk memperbesar skala produksi dan kesejahteraan ternaknya. Bantuan permodalan ini hadir bukan sekadar memberikan uang tunai, melainkan memberikan napas baru, semangat baru, dan harapan nyata agar usaha masyarakat desa dapat terus berjalan, berkembang, dan bersaing dengan sehat.

Lebih dari sekadar penyedia modal, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi benteng pertahanan masyarakat untuk menghindari jeratan belenggu pinjaman liar, rentenir, maupun tengkulak yang selama ini sering kali memeras keringat dan keringanan hidup warga. Koperasi ini hadir tegap, berani, dan tegas menjadi alternatif pembiayaan yang jauh lebih adil, transparan, serta berpihak sepenuhnya pada kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Dengan demikian, ketergantungan warga pada pihak-pihak yang memanfaatkan kesulitan ekonomi dapat diputuskan sepenuhnya, dan masyarakat desa akan terbebas dari lingkaran setan utang yang mencekik leher.

Puncak keunggulan ekonomi ini terlihat nyata melalui sistem penetapan harga yang adil, layak, dan menguntungkan bagi produsen sekaligus konsumen. Di sini, koperasi berperan sangat strategis, kuat, dan sentral sebagai penampung atau pembeli utama hasil panen warga secara langsung, yang dikenal dalam dunia usaha sebagai peran offtaker. Tidak hanya sekadar membeli, koperasi juga berperan aktif melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap hasil bumi tersebut guna meningkatkan nilai jual, nilai guna, dan daya saing produk masyarakat di pasaran. Dengan adanya kepastian harga dan kepastian pembelian ini, para petani tidak lagi merasa khawatir, bingung, atau dirugikan akibat jatuhnya harga di musim panen raya, karena koperasi hadir menjamin nilai keringat mereka dihargai secara layak dan bermartabat.

KESEJAHTERAAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK: HARGA TERJANGKAU DAN PELUANG KERJA MENGGELIATKAN

Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama yang tidak pernah lepas dari perhatian program ini, di mana pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang layak dan terjangkau adalah hak dasar yang wajib dipenuhi negara melalui koperasi. Melalui mekanisme kerja yang cerdas, efisien, dan tepat sasaran, Koperasi Desa Merah Putih mampu memangkas rantai distribusi barang yang selama ini terlalu panjang, berbelit-belit, dan memakan biaya besar. Pemangkasan jalur distribusi ini memberikan dampak luar biasa berupa penurunan harga barang di tingkat desa secara signifikan. Masyarakat desa kini dapat memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari, kebutuhan energi seperti gas elpiji ukuran 3 kilogram, hingga sarana produksi pertanian yang sangat vital seperti pupuk bersubsidi, semuanya tersedia dengan harga yang jauh lebih murah, terjangkau, dan pastinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga daya beli masyarakat semakin kuat dan terjaga.

Selain pemenuhan kebutuhan barang, program besar ini juga menjadi mesin penggerak ekonomi yang membuka seluas-luasnya peluang kerja baru di pedesaan yang selama ini sering kali kekeringan lapangan usaha. Berdirinya dan beroperasinya koperasi secara penuh menciptakan berbagai posisi kerja yang produktif, mulailah dari peran pengurus koperasi yang amanah dan bertanggung jawab, tenaga administrasi yang rapi dan teliti, hingga tenaga operasional di setiap unit usaha yang dijalankan koperasi. Kehadiran lapangan kerja ini menjadi obat mujarab bagi pengurangan angka pengangguran, menahan laju urbanisasi ke kota-kota besar, serta memastikan bahwa tenaga kerja, pemikiran, dan potensi anak bangsa tetap dapat berkarya, berbakti, dan menciptakan nilai ekonomi di tanah kelahirannya sendiri.

DAMPAK SOSIAL DAN KEMANDIRIAN BANGSA: KETAHANAN PANGAN KOKOH DAN MASYARAKAT BERDAYA SAING

Dampak mendasar yang paling agung dan bernilai tinggi dari berjalannya Koperasi Desa Merah Putih adalah penguatan ketahanan pangan nasional yang berlandaskan pada kemandirian daerah. Melalui koperasi, potensi pertanian, perkebunan, dan kelautan yang tersebar luas di setiap jengkal tanah desa di seluruh Indonesia dapat dioptimalkan, dikelola, dan dikembangkan secara maksimal, terarah, dan berkelanjutan. Setiap desa digerakkan untuk menggali kekayaan alamnya, mengolahnya dengan teknologi tepat guna, dan menjadikannya sebagai kekuatan pangan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi penyangga utama kebutuhan pangan nasional. Ketika setiap desa kuat pangannya, maka Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa akan memiliki ketahanan pangan yang kokoh, tak tergoyahkan, dan berdaulat penuh atas kebutuhan dasarnya sendiri.

Puncak dari seluruh tujuan mulia ini adalah terjadinya pemberdayaan masyarakat yang sejati, nyata, dan berkelanjutan. Program ini tidak sekadar memberikan bantuan atau hibah semata, melainkan bergerak jauh lebih dalam untuk mengedukasi, membimbing, dan mengubah pola pikir warga masyarakat. Melalui pendampingan terus-menerus, warga desa diajak, dibimbing, dan dilatih agar mampu berdiri sendiri, mandiri, dan memiliki keberanian mengubah status dirinya. Perubahan besar itu adalah pergeseran dari sekadar menjadi objek pembangunan, menjadi pelaku usaha yang sesungguhnya, menjadi pelaku ekonomi yang aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri. Masyarakat tidak lagi menunggu bantuan, melainkan menciptakan peluang, tidak lagi pasif, melainkan menjadi penggerak utama roda ekonomi di lingkungannya sendiri.

Demikianlah gambaran besar, makna mendalam, serta manfaat luar biasa yang dibawa oleh Program Koperasi Desa Merah Putih. Sebuah harapan besar kini telah tertanam kokoh di dada setiap anak bangsa, bahwa melalui program ini, desa-desa Indonesia akan bangkit, ekonomi kerakyatan akan berkembang pesat, dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud nyata, merata, dan abadi demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(TIM HD PPWI Bengkulu/Redaksi)

Polsek Merbau Dukung Ketahanan Pangan Nasional Cek dan Beri Pakan Kambing

0

MERANTI — Dalam mendukung program swasembada dan ketahanan pangan nasional, jajaran Polsek Merbau, Polres Kepulauan Meranti, melaksanakan kegiatan pengecekan sekaligus pemberian pakan kambing di wilayah Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Merbau Brigpol Andre Jonanda atas arahan Kapolsek Merbau AKP Jimmy Andre, S.H., M.H.

Kapolsek Merbau AKP Jimmy Andre melalui Brigpol Andre Jonanda mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat, khususnya di wilayah Kepulauan Meranti.

“Melalui kegiatan pengecekan dan pemberian pakan kambing ini, kami ingin memastikan program ketahanan pangan masyarakat berjalan dengan baik serta memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat,” ujar Brigpol Andre Jonanda.

Menurutnya, keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan tidak hanya sebatas pengawasan, namun juga menjadi bentuk kepedulian terhadap sektor peternakan masyarakat yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Selain melakukan pengecekan kondisi ternak, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar terus menjaga kualitas pakan dan kesehatan hewan ternak sehingga hasil peternakan dapat meningkat.

Polsek Merbau berharap kegiatan tersebut mampu mendorong semangat masyarakat dalam mengembangkan sektor peternakan mandiri sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi dan ketahanan pangan daerah.

Di sisi lain, Polres Kepulauan Meranti juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan tindakan kriminal maupun gangguan kamtibmas melalui layanan Call Center 110 Polres Kepulauan Meranti.

Rilis Humas Polres Kepulauan Meranti Riau

Dikpora NTB Dorong Pelajar Sumbawa Berkarya Lewat Film dan Kampanyekan Anti Pernikahan Dini Anak

0

Dikpora NTB Dorong Pelajar Sumbawa Berkarya Lewat Film dan Kampanyekan Anti Pernikahan Dini Anak

Warta.in
Sumbawa Besar, NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB terus mendorong kreativitas generasi muda melalui kegiatan Workshop Film Festival Film Lombok 2026 bertajuk “Lebaran Film Warga NTB” yang digelar di SMKN 3 Sumbawa Besar, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan yang berkolaborasi dengan Lombok Inspira Foundation tersebut menjadi bagian dari kampanye edukatif untuk meningkatkan kesadaran pelajar mengenai dampak buruk pernikahan anak atau merarik kodek di NTB.

Kepala SMKN 3 Sumbawa Besar, H. M. Ashari, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan workshop di sekolahnya. Menurutnya, kegiatan tersebut mampu memberikan ruang positif bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas sekaligus memperluas wawasan di bidang perfilman.

“Atas nama SMKN 3 Sumbawa Besar kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan banyak manfaat bagi generasi muda. Kami berharap kegiatan seperti ini mampu mendorong siswa untuk terus berprestasi dan berkarya,” ujarnya saat membuka kegiatan secara resmi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB, H. Tarmidzi, S.Kom., M.E., mengatakan workshop film tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam membangun kapasitas generasi muda sekaligus menekan angka pernikahan anak di NTB.

Ia menjelaskan, para peserta tidak hanya mendapatkan materi dasar perfilman, tetapi juga praktik produksi film pendek yang dapat menjadi media kampanye sosial di lingkungan masing-masing.

“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan kreativitas pemuda NTB dalam membangun masa depan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai dampak merarik kodek seperti putus sekolah, kekerasan rumah tangga, kemiskinan, gangguan kesehatan reproduksi ibu hingga stunting,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Pak Ajik itu juga mengajak generasi muda NTB untuk terus mengembangkan keterampilan dan menyiapkan masa depan melalui kegiatan produktif.

“Semua peserta diajarkan proses membuat film dari dasar hingga praktik produksi. Harapannya mereka bisa berkarya, bahkan membuka peluang ekonomi kreatif seperti menjadi konten kreator, sehingga dapat lebih fokus membangun masa depan,” tambahnya.

Ia menegaskan, Bidang Kepemudaan Dikpora NTB terus melakukan berbagai upaya pencegahan pernikahan anak melalui pelatihan kewirausahaan, keterampilan kepemudaan, hingga sosialisasi bahaya narkoba bekerja sama dengan BNN kabupaten/kota.

Workshop yang berlangsung di Laboratorium Komputer SMKN 3 Sumbawa Besar tersebut diikuti lebih dari 50 siswa SMA dan SMK dari Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, khususnya pelajar yang memiliki minat di bidang perfilman.

Kegiatan menghadirkan Budi Triono dari Lombok Inspira Foundation sebagai narasumber. Dalam sesi pelatihan, peserta diajak menyaksikan film karya anak Lombok bertema dampak sosial merarik kodek, kemudian mendapatkan materi mengenai proses kreatif, pengembangan ide cerita, hingga teknik produksi film pendek.

Usai kegiatan di Sumbawa, tim Dikpora NTB bersama Lombok Inspira Foundation dijadwalkan melanjutkan roadshow ke Dompu sebagai bagian dari kampanye anti pernikahan anak sekaligus upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) NTB tahun 2026. (sr/dkisntb)