Beranda blog

Terminal Tanjung Priok, Parkir Liar Jadi Masalah Tahunan

0

Jakarta, warta.in – Kemacetan parah yang hampir setiap hari melanda kawasan Terminal Tanjung Priok dan Jalan Enggano diduga kuat dipicu oleh maraknya praktik parkir liar. Berbagai jenis kendaraan, mulai dari angkutan kota, bus antarkota milik Primajasa, hingga truk kontainer, terlihat bebas berhenti dan menempati bahu maupun badan jalan utama tanpa mengindahkan rambu lalu lintas dan ketertiban umum, Selasa (9/6/2026).

Kondisi ini diketahui telah berlangsung cukup lama. Pihak pengelola kerap beralasan bahwa hal itu terjadi karena kapasitas lahan parkir yang ada dianggap tidak sebanding dengan volume kendaraan yang terus meningkat, atau sering disebut sebagai kondisi overload. Namun, hingga saat ini belum terlihat adanya langkah tegas maupun solusi nyata yang diambil oleh Kepala Terminal maupun Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudin) Jakarta Utara untuk menertibkan dan mengatasi akar permasalahan tersebut.

Baka, Ketua Organisasi Wartawan Dinamika Jurnalis Progresif, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait situasi yang berlarut-larut ini.

“Sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kondisi ini berulang tanpa perubahan berarti. Warga sekitar dan pengguna jalan harus rela terjebak macet berjam-jam hanya karena kendaraan parkir sembarangan. Jika benar alasannya adalah kelebihan muatan atau kapasitas, mengapa tidak segera dicarikan solusi alternatif, seperti penyediaan lahan parkir terpadu, pengaturan jadwal kedatangan kendaraan, atau penertiban berkala? Kesan yang muncul justru seolah-olah ada pembiaran, seakan mata tertutup terhadap pelanggaran yang terjadi di depan mata,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembiaran ini tidak hanya merugikan masyarakat yang aktivitasnya terhambat, tetapi juga berpotensi besar menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas, mempersempit ruang gerak kendaraan lain, serta menghambat akses kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran.

 

“Kawasan ini adalah titik strategis yang menghubungkan transportasi darat dan laut. Jika dibiarkan terus, citra pelayanan publik di Jakarta Utara pun ikut tercoreng. Kami mendesak Dinas Perhubungan dan instansi terkait segera turun tangan, melakukan penertiban tegas, serta menyusun tata kelola transportasi yang teratur dan berkelanjutan agar terminal ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya demi kenyamanan bersama,” pungkasnya.

‎Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Klarifikasi dapat disampaikan melalui kontak redaksi.

*GMN Nusantara Gelar Aksi di Mabes Polri dan DPR, Tuntas Kasus Kematian Agnes*

0

GMN Nusantara Gelar Aksi di Mabes Polri dan DPR, Tuntas Kasus Kematian Agnes.

JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Nias Nusantara (GMN Nusantara) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi damai di depan Markas Besar Polri dan Gedung DPR RI pada Rabu, 10 Juni 2026. Aksi ini dilatarbelakangi kekecewaan atas belum terungkapnya secara jelas kasus kematian Agnes yang masih menyisakan banyak tanda tanya bagi keluarga dan masyarakat.

Ketua dan pengurus GMN Nusantara menegaskan, gerakan ini murni untuk mendorong penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hingga saat ini, keluarga korban mengaku belum mendapatkan kepastian hukum maupun penjelasan memadai terkait perkembangan penyelidikan.

“Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang terabaikan. Kami hadir menyuarakan aspirasi keluarga dan masyarakat yang ingin tahu fakta sebenarnya. Jangan biarkan kasus ini mengendap tanpa kejelasan,” tegas perwakilan GMN Nusantara, Selasa (9/6/2026).

Ia menegaskan aksi akan berlangsung secara tertib, damai, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Organisasi ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pegiat hak asasi manusia untuk mengawal proses hukum secara objektif, tetap menghormati asas praduga tak bersalah, namun mendesak aparat membuka fakta secara utuh.

GMN Nusantara meminta perhatian serius dari Mabes Polri dan Komisi III DPR RI agar kasus ini ditangani secara tuntas. Mereka menilai transparansi dalam penyelidikan menjadi kunci memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Jadwal Aksi:

– 📅 Rabu, 10 Juni 2026

– 📍 Depan Mabes Polri dan Gedung DPR RI, Jakarta

– 🎯 Tuntutan: Pengungkapan fakta kematian Agnes, proses hukum yang adil, dan kepastian bagi keluarga korban

(TIM/Redaksi)

*Presiden Prabowo Terima Pimpinan TNI: Laporan Kemajuan Program Strategis TNI*

0

“Presiden Prabowo Terima Pimpinan TNI: Laporan Kemajuan Program Strategis Percepat Pemerataan Pembangunan Nasional”.

JAKARTA – Dalam suasana yang penuh khidmat dan mencerminkan sinergi yang kokoh antarlembaga negara, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kerja dan laporan resmi dari pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri dan mendampingi Presiden sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet. Kehadiran para pembesar negara ini semakin menegaskan betapa pentingnya pertemuan tersebut dalam membahas arah kebijakan dan pelaksanaan tugas negara demi kepentingan rakyat dan bangsa.

Dalam kesempatan yang penuh makna tersebut, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto, didampingi oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, serta diikuti oleh para Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, menyampaikan laporan secara rinci dan komprehensif. Laporan tersebut memuat gambaran perkembangan terkini dari berbagai program strategis yang sedang dilaksanakan secara intensif oleh segenap jajaran TNI di seluruh penjuru Tanah Air. Lebih dari sekadar pencapaian operasional militer, laporan tersebut secara khusus menyoroti berbagai capaian nyata yang secara langsung ditujukan untuk mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan yang adil, serta berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat luas, terutama mereka yang berada di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh fasilitas umum.

Terdapat sejumlah program unggulan yang disampaikan secara mendalam dalam laporan tersebut, yang semuanya mencerminkan komitmen kuat TNI sebagai bagian tak terpisahkan dari komponen bangsa yang senantiasa hadir untuk memajukan negeri. Program pertama yang dilaporkan dengan hasil yang sangat menggembirakan adalah perkembangan pelaksanaan program penyediaan tenaga listrik yang menjangkau wilayah Papua, khususnya di kawasan pegunungan yang memiliki medan geografis yang sangat sulit dan menantang. Berkat kerja keras, ketekunan, dan semangat pengabdian yang tinggi dari seluruh personel yang terlibat, hingga saat ini program mulia tersebut telah berhasil menghadirkan penerangan dan sumber energi bagi lebih dari 200 desa yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan akses listrik. Kehadiran aliran listrik ini diharapkan dapat menjadi pintu gerbang kemajuan, membuka peluang pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan mutu pendidikan, serta memperlancar berbagai aktivitas kehidupan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Program strategis kedua yang menjadi fokus utama laporan adalah pembangunan serangkaian Jembatan Gantung Garuda, yang dirancang khusus untuk menghubungkan antardaerah dan antarpemukiman di berbagai wilayah Indonesia yang terpisah oleh aliran sungai, lembah curam, dan medan yang terjal. Pembangunan infrastruktur vital ini terus berjalan sesuai rencana dengan penuh kehati-hatian dan mengutamakan standar keamanan yang tinggi. Hingga saat ini, jumlah titik pembangunan yang telah diselesaikan maupun yang masih dalam tahap pengerjaan telah mendekati angka 2.000 unit. Keberadaan jembatan-jembatan ini memegang peranan yang sangat krusial, karena tidak sekadar mempersingkat jarak tempuh perjalanan, melainkan juga memudahkan distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan kebutuhan pokok lainnya, sehingga keterisolasian wilayah dapat berangsur-angsur teratasi dan keterhubungan antarmasyarakat semakin erat terjalin.

Selain itu, program ketiga yang tak kalah penting dan memberikan dampak nyata bagi kemanusiaan adalah pelaksanaan pembangunan jaringan perpipaan air bersih dan pembuatan sumur bor di daerah-daerah yang selama ini menghadapi kendala serius dalam memperoleh akses terhadap air bersih yang layak konsumsi. Masalah keterbatasan air bersih sering kali menjadi tantangan utama yang menghambat kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan risiko kesehatan. Menjawab tantangan tersebut, hingga bulan Juni 2026, pembangunan fasilitas penyediaan air bersih ini telah mencapai jumlah mendekati 2.000 titik yang tersebar di berbagai pelosok nusantara. Melalui program ini, diperkirakan manfaatnya telah dirasakan secara langsung oleh sekitar satu juta jiwa warga masyarakat, yang kini dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya akan air bersih dengan lebih mudah, sehat, dan terjamin ketersediaannya.

Dengan terselenggaranya ketiga program besar tersebut, kontribusi nyata yang diberikan oleh Tentara Nasional Indonesia sesungguhnya memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Upaya ini tidak hanya berperan aktif dalam memperkuat laju pemerataan pembangunan nasional yang merata dari Sabang sampai Merauke, melainkan sekaligus menjadi bukti nyata pengabdian dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan energi, akses jalan penghubung, dan ketersediaan air bersih, TNI turut serta memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dapat terpenuhi dengan layak, termasuk bagi mereka yang bermukim di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal yang selama ini kerap terabaikan.

Demikianlah pernyataan resmi yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, sebagaimana dikutip pada hari Selasa, 9 Juni 2026, yang menjadi landasan pemberitaan ini. Seluruh informasi yang disajikan bersumber dari pernyataan resmi lembaga negara, disampaikan secara objektif, akurat, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip penulisan berita yang profesional.

(TIM/Redaksi)

0

*Presiden Prabowo Terima Pimpinan TNI: Laporan Kemajuan Program Strategis Percepat Pemerataan Pembangunan Nasional*

JAKARTA – Dalam suasana yang penuh khidmat dan mencerminkan sinergi yang kokoh antarlembaga negara, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kerja dan laporan resmi dari pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri dan mendampingi Presiden sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet. Kehadiran para pembesar negara ini semakin menegaskan betapa pentingnya pertemuan tersebut dalam membahas arah kebijakan dan pelaksanaan tugas negara demi kepentingan rakyat dan bangsa.

Dalam kesempatan yang penuh makna tersebut, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto, didampingi oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, serta diikuti oleh para Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, menyampaikan laporan secara rinci dan komprehensif. Laporan tersebut memuat gambaran perkembangan terkini dari berbagai program strategis yang sedang dilaksanakan secara intensif oleh segenap jajaran TNI di seluruh penjuru Tanah Air. Lebih dari sekadar pencapaian operasional militer, laporan tersebut secara khusus menyoroti berbagai capaian nyata yang secara langsung ditujukan untuk mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan yang adil, serta berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat luas, terutama mereka yang berada di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh fasilitas umum.

Terdapat sejumlah program unggulan yang disampaikan secara mendalam dalam laporan tersebut, yang semuanya mencerminkan komitmen kuat TNI sebagai bagian tak terpisahkan dari komponen bangsa yang senantiasa hadir untuk memajukan negeri. Program pertama yang dilaporkan dengan hasil yang sangat menggembirakan adalah perkembangan pelaksanaan program penyediaan tenaga listrik yang menjangkau wilayah Papua, khususnya di kawasan pegunungan yang memiliki medan geografis yang sangat sulit dan menantang. Berkat kerja keras, ketekunan, dan semangat pengabdian yang tinggi dari seluruh personel yang terlibat, hingga saat ini program mulia tersebut telah berhasil menghadirkan penerangan dan sumber energi bagi lebih dari 200 desa yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan akses listrik. Kehadiran aliran listrik ini diharapkan dapat menjadi pintu gerbang kemajuan, membuka peluang pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan mutu pendidikan, serta memperlancar berbagai aktivitas kehidupan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Program strategis kedua yang menjadi fokus utama laporan adalah pembangunan serangkaian Jembatan Gantung Garuda, yang dirancang khusus untuk menghubungkan antardaerah dan antarpemukiman di berbagai wilayah Indonesia yang terpisah oleh aliran sungai, lembah curam, dan medan yang terjal. Pembangunan infrastruktur vital ini terus berjalan sesuai rencana dengan penuh kehati-hatian dan mengutamakan standar keamanan yang tinggi. Hingga saat ini, jumlah titik pembangunan yang telah diselesaikan maupun yang masih dalam tahap pengerjaan telah mendekati angka 2.000 unit. Keberadaan jembatan-jembatan ini memegang peranan yang sangat krusial, karena tidak sekadar mempersingkat jarak tempuh perjalanan, melainkan juga memudahkan distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan kebutuhan pokok lainnya, sehingga keterisolasian wilayah dapat berangsur-angsur teratasi dan keterhubungan antarmasyarakat semakin erat terjalin.

Selain itu, program ketiga yang tak kalah penting dan memberikan dampak nyata bagi kemanusiaan adalah pelaksanaan pembangunan jaringan perpipaan air bersih dan pembuatan sumur bor di daerah-daerah yang selama ini menghadapi kendala serius dalam memperoleh akses terhadap air bersih yang layak konsumsi. Masalah keterbatasan air bersih sering kali menjadi tantangan utama yang menghambat kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan risiko kesehatan. Menjawab tantangan tersebut, hingga bulan Juni 2026, pembangunan fasilitas penyediaan air bersih ini telah mencapai jumlah mendekati 2.000 titik yang tersebar di berbagai pelosok nusantara. Melalui program ini, diperkirakan manfaatnya telah dirasakan secara langsung oleh sekitar satu juta jiwa warga masyarakat, yang kini dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya akan air bersih dengan lebih mudah, sehat, dan terjamin ketersediaannya.

Dengan terselenggaranya ketiga program besar tersebut, kontribusi nyata yang diberikan oleh Tentara Nasional Indonesia sesungguhnya memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Upaya ini tidak hanya berperan aktif dalam memperkuat laju pemerataan pembangunan nasional yang merata dari Sabang sampai Merauke, melainkan sekaligus menjadi bukti nyata pengabdian dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan energi, akses jalan penghubung, dan ketersediaan air bersih, TNI turut serta memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dapat terpenuhi dengan layak, termasuk bagi mereka yang bermukim di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal yang selama ini kerap terabaikan.

Demikianlah pernyataan resmi yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, sebagaimana dikutip pada hari Selasa, 9 Juni 2026, yang menjadi landasan pemberitaan ini. Seluruh informasi yang disajikan bersumber dari pernyataan resmi lembaga negara, disampaikan secara objektif, akurat, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip penulisan berita yang profesional.

(TIM/Redaksi)

Viral di Medsos.Terduga Pencurian Motor di Mataram Berhasil Diamankan Polisi

0

Viral di Medsos.Terduga Pencurian Motor di Mataram Berhasil Diamankan Polisi

Warta.in
Mataram, NTB – Kasus dugaan pencurian sepeda motor yang sempat viral di media sosial dan meresahkan warga Kota Mataram akhirnya berhasil diungkap. Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polresta Mataram berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial K yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi pencurian kendaraan bermotor dan telepon genggam di beberapa wilayah Kota Mataram.

Terduga diamankan pada Selasa (09/06/2026) setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan informasi dan rekaman yang beredar luas di media sosial, khususnya Facebook.

Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP I Made Dharma YP., S.T.K., S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa video dan informasi terkait dugaan pencurian tersebut sempat menjadi perbincangan warga karena memperlihatkan aksi terduga di sejumlah lokasi.

“Begitu informasi tersebut viral dan menimbulkan keresahan masyarakat, Tim URC langsung bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan yang bersangkutan,” ujarnya.

Namun, dalam proses pemeriksaan, penyidik menemukan fakta bahwa terduga memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Berdasarkan data yang diperoleh petugas, K tercatat pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dan memiliki kartu kuning yang menjadi salah satu bukti riwayat perawatannya.

“Atas dasar hasil pemeriksaan dan beberapa pertimbangan, termasuk riwayat kesehatan yang bersangkutan, saat ini terduga tidak dilakukan penahanan dan dikenakan wajib lapor,” jelas AKP I Made Dharma.

Dari hasil pendalaman sementara, polisi menduga terduga pernah melakukan aksi pencurian di beberapa lokasi berbeda. Di antaranya dugaan pencurian sepeda motor di wilayah Pelembak, Kecamatan Ampenan, dan Karang Baru, serta dugaan pencurian telepon genggam di wilayah Monjok.

Meski demikian, hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima laporan resmi dari para korban terkait peristiwa-peristiwa tersebut.

“Dari hasil penyelidikan memang ada beberapa dugaan peristiwa yang mengarah kepada yang bersangkutan. Namun sampai saat ini belum ada laporan polisi yang masuk, baik di Polresta Mataram maupun di polsek jajaran,” terang Kasat Reskrim.

Polresta Mataram mengimbau masyarakat yang merasa pernah menjadi korban atau memiliki informasi terkait dugaan tindak pidana tersebut agar segera melapor ke kantor polisi terdekat.

Laporan dari masyarakat dinilai penting untuk mendukung proses penyelidikan dan memastikan setiap peristiwa yang terjadi dapat ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Kami tetap membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan untuk melapor sehingga setiap dugaan tindak pidana dapat ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai ketentuan hukum,” tutup AKP I Made Dharma.(sr/hpm)

 

Kapolda NTB Buka Rakernis Bidang TIK, Dorong Inovasi dan Peningkatan Kinerja Berbasis Teknologi

0

Kapolda NTB Buka Rakernis Bidang TIK, Dorong Inovasi dan Peningkatan Kinerja Berbasis Teknologi

Warta.in
Mataram, NTB – Kapolda NTB Kalingga Rendra Raharja menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polda NTB yang berlangsung di Gedung Rupatama Polda NTB, Selasa (09/06/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi jajaran Bidang TIK untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang telah berjalan sekaligus merumuskan langkah-langkah penguatan pelayanan dan dukungan teknologi bagi institusi Polri ke depan.

Dalam arahannya, Kapolda NTB menegaskan pentingnya Rakernis sebagai sarana evaluasi dan konsolidasi guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Ia meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius agar mampu menghasilkan rekomendasi dan program yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan dan efektivitas kerja Bidang TIK.

“Rakernis merupakan momen bagi kita untuk merembuk dan berdiskusi terkait evaluasi hasil kinerja sebelumnya, sekaligus menyusun program kerja yang lebih baik ke depan. Diharapkan segala kekurangan yang masih ditemukan dapat disempurnakan pada masa mendatang,” ujar Kapolda.

Menurutnya, peran teknologi informasi saat ini semakin vital dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, baik dalam pelayanan publik, pengelolaan data, komunikasi internal, hingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Karena itu, Kapolda berharap Rakernis tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi mampu melahirkan berbagai inovasi dan solusi yang dapat memperkuat transformasi digital di lingkungan Polda NTB.

Selain sebagai ajang evaluasi, Rakernis juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan penyamaan persepsi antar personel pengemban fungsi TIK sehingga seluruh program yang dijalankan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi yang terus berubah.

Melalui kegiatan ini, Polda NTB berharap fungsi TIK semakin adaptif, profesional, dan mampu memberikan dukungan maksimal terhadap terwujudnya pelayanan kepolisian yang modern, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(sr/hpntb)

 

Gubernur NTB Ingatkan Marwah MTQ Ada di Tangan Dewan Hakim

0

Gubernur NTB Ingatkan Marwah MTQ Ada di Tangan Dewan Hakim

Warta.in
Praya, NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa kredibilitas dan marwah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) berada di tangan dewan hakim. Karena itu, objektivitas, kejujuran, dan integritas dalam penilaian menjadi kunci utama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap MTQ yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat mengukuhkan Dewan Hakim MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Praya, Selasa (9/6). Turut hadir Bupati Lombok Tengah, Wakil Bupati Lombok Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Kapolres Lombok Tengah dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, serta unsur panitia dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).

Dalam arahannya, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan bahwa keberlangsungan MTQ hingga lebih dari enam dekade menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tetap relevan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, dalam prinsip survival of the fittest, sesuatu yang tidak lagi relevan akan ditinggalkan oleh zaman. Namun MTQ justru terus bertahan dan mendapat tempat terhormat di tengah masyarakat.

“MTQ tetap eksis karena masyarakat percaya pada proses dan hasilnya. Kepercayaan itu lahir dari integritas para dewan hakim yang menjalankan tugas secara objektif dan profesional,” ujar Miq Iqbal.

Ia menilai salah satu kekuatan MTQ adalah tingginya penghormatan masyarakat terhadap keputusan dewan hakim. Berbeda dengan berbagai kompetisi lain yang sering memunculkan polemik, hasil MTQ diterima dengan baik karena proses penilaiannya dipercaya berlangsung secara jujur dan adil.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Miq Iqbal juga menyampaikan tekadnya untuk mengembalikan kejayaan NTB sebagai salah satu kekuatan utama Tilawatil Qur’an di tingkat nasional. Ia mengenang masa ketika NTB hampir selalu menjadi daerah yang diperhitungkan dalam setiap perhelatan MTQ Nasional dan mampu menempatkan qari maupun qariahnya di jajaran terbaik Indonesia.

“Sebagai daerah yang dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid, tidak berlebihan jika kita bercita-cita menjadikan NTB sebagai salah satu pusat pengembangan Tilawatil Qur’an di Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, kebangkitan prestasi MTQ NTB harus dimulai dari penguatan kelembagaan LPTQ, pembinaan yang berkelanjutan, serta keterlibatan seluruh kabupaten dan kota dalam semangat yang sama.

Karena itu, ia meminta kepengurusan LPTQ Provinsi NTB menjadi rumah bersama yang mampu mengakomodasi seluruh daerah serta membangun rasa memiliki terhadap gerakan pembinaan Al-Qur’an di NTB.

Gubernur juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai tuan rumah MTQ XXXI yang dinilai berhasil menghadirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan MTQ, meskipun di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah.

Menurutnya, pelaksanaan MTQ tahun ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, dan kerukunan antarumat beragama yang menjadi kekuatan masyarakat NTB.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengukuhkan dewan hakim yang akan bertugas pada delapan cabang perlombaan, meliputi Tilawah Al-Qur’an, Qira’at Sab’ah, Hifzil Qur’an, Tafsir Al-Qur’an, Fahmil Qur’an, Syarhil Qur’an, Khath Al-Qur’an, serta Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an yang akan dilaksanakan di sejumlah arena lomba di Kabupaten Lombok Tengah.

Gubernur berharap seluruh dewan hakim dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga independensi, serta menjadikan MTQ sebagai sarana membumikan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah kehidupan masyarakat.

“Semoga seluruh dewan hakim diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas, serta mampu menjaga marwah MTQ sebagai wadah syiar dan pembinaan Al-Qur’an di Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya.(sr/dkisntb)

0

Gubernur NTB Ingatkan Marwah MTQ Ada di Tangan Dewan Hakim

Warta.in
Praya, NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa kredibilitas dan marwah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) berada di tangan dewan hakim. Karena itu, objektivitas, kejujuran, dan integritas dalam penilaian menjadi kunci utama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap MTQ yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat mengukuhkan Dewan Hakim MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Praya, Selasa (9/6). Turut hadir Bupati Lombok Tengah, Wakil Bupati Lombok Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Kapolres Lombok Tengah dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, serta unsur panitia dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).

Dalam arahannya, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan bahwa keberlangsungan MTQ hingga lebih dari enam dekade menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tetap relevan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, dalam prinsip survival of the fittest, sesuatu yang tidak lagi relevan akan ditinggalkan oleh zaman. Namun MTQ justru terus bertahan dan mendapat tempat terhormat di tengah masyarakat.

“MTQ tetap eksis karena masyarakat percaya pada proses dan hasilnya. Kepercayaan itu lahir dari integritas para dewan hakim yang menjalankan tugas secara objektif dan profesional,” ujar Miq Iqbal.

Ia menilai salah satu kekuatan MTQ adalah tingginya penghormatan masyarakat terhadap keputusan dewan hakim. Berbeda dengan berbagai kompetisi lain yang sering memunculkan polemik, hasil MTQ diterima dengan baik karena proses penilaiannya dipercaya berlangsung secara jujur dan adil.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Miq Iqbal juga menyampaikan tekadnya untuk mengembalikan kejayaan NTB sebagai salah satu kekuatan utama Tilawatil Qur’an di tingkat nasional. Ia mengenang masa ketika NTB hampir selalu menjadi daerah yang diperhitungkan dalam setiap perhelatan MTQ Nasional dan mampu menempatkan qari maupun qariahnya di jajaran terbaik Indonesia.

“Sebagai daerah yang dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid, tidak berlebihan jika kita bercita-cita menjadikan NTB sebagai salah satu pusat pengembangan Tilawatil Qur’an di Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, kebangkitan prestasi MTQ NTB harus dimulai dari penguatan kelembagaan LPTQ, pembinaan yang berkelanjutan, serta keterlibatan seluruh kabupaten dan kota dalam semangat yang sama.

Karena itu, ia meminta kepengurusan LPTQ Provinsi NTB menjadi rumah bersama yang mampu mengakomodasi seluruh daerah serta membangun rasa memiliki terhadap gerakan pembinaan Al-Qur’an di NTB.

Gubernur juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai tuan rumah MTQ XXXI yang dinilai berhasil menghadirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan MTQ, meskipun di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah.

Menurutnya, pelaksanaan MTQ tahun ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, dan kerukunan antarumat beragama yang menjadi kekuatan masyarakat NTB.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengukuhkan dewan hakim yang akan bertugas pada delapan cabang perlombaan, meliputi Tilawah Al-Qur’an, Qira’at Sab’ah, Hifzil Qur’an, Tafsir Al-Qur’an, Fahmil Qur’an, Syarhil Qur’an, Khath Al-Qur’an, serta Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an yang akan dilaksanakan di sejumlah arena lomba di Kabupaten Lombok Tengah.

Gubernur berharap seluruh dewan hakim dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga independensi, serta menjadikan MTQ sebagai sarana membumikan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah kehidupan masyarakat.

“Semoga seluruh dewan hakim diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas, serta mampu menjaga marwah MTQ sebagai wadah syiar dan pembinaan Al-Qur’an di Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya.(sr/dkisntb)

Sorotan Tajam untuk Polres Nias: Kasus Penganiayaan Anak dan Oknum Polisi Mandek, Ada Apa?

0

Sorotan Tajam untuk Polres Nias: Kasus Penganiayaan Anak dan Oknum Polisi Mandek, Ada Apa?

GUNUNGSITOLI, SUMUT – Kasus dugaan penganiayaan di Gunungsitoli yang melibatkan anak di bawah umur dan menyeret nama oknum aparat kepolisian kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, lebih dari enam bulan setelah laporan resmi dilayangkan, progres penanganan kasus ini dinilai mandek, menimbulkan pertanyaan besar terhadap kinerja Polres Nias.

Laporan dugaan penganiayaan ini diajukan oleh Sozaro Zendrato (50), warga Desa Fodoro Hilimbowo, Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa, pada 3 Januari 2026 dan tercatat dengan Nomor LP/B/02/I/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumut. Sozaro melaporkan dua terduga pelaku, Wahyu Zendrato dan Aldo Cipta G. Zendrato alias Cipta, di mana salah satu di antaranya disebut-sebut merupakan oknum anggota Polsek Mandrehe.

Peristiwa penganiayaan itu terjadi sekitar pukul 11.30 WIB pada Sabtu, 3 Januari 2026, di sebuah warung di Desa Tarakhaini, Gunungsitoli. Ironisnya, insiden ini tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga melibatkan seorang anak di bawah umur, serta menyebabkan kerusakan pada barang milik korban.

“Sudah enam bulan lebih, tidak ada kejelasan. Kami mempertanyakan keseriusan Polres Nias dalam menangani kasus ini, apalagi ini melibatkan anak dan oknum aparat,” tegas Sozaro. Ia menambahkan, pihaknya sudah berupaya penyelesaian kekeluargaan, namun gagal karena tidak ada itikad baik dari terduga pelaku.

Laporan ini dibuat berdasarkan dugaan pelanggaran KUHP tentang penganiayaan dan perusakan. Meskipun Polres Nias telah menunjuk penyidik dan mengeluarkan surat perkembangan penyelidikan pada 4 Januari 2026, korban dan keluarganya merasa tidak ada kemajuan berarti.

Sorotan publik terhadap kasus ini semakin menguat lantaran adanya dugaan keterlibatan oknum penegak hukum. Hal ini memicu desakan agar Polres Nias bertindak tegas, transparan, dan profesional. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dipertaruhkan dalam penanganan kasus ini.

“Bagaimana masyarakat bisa percaya jika kasus penganiayaan yang melibatkan anak dan oknum polisi saja bisa mandek begitu lama? Kami berharap ada tindakan konkret, bukan hanya janji,” tandas Sozaro.

Publik menanti langkah tegas dari Polres Nias untuk segera menuntaskan kasus ini, mengungkap fakta, dan memastikan keadilan bagi semua korban, termasuk anak di bawah umur, serta menjaga citra institusi kepolisian.

(TIM/Redaksi)

PWRI Purwakarta : Selamat kepada Bos Beye atas Terpilihnya sebagai Ketua Kadin Purwakarta 2026-2030

0

Warta.in, Purwakarta – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Purwakarta menyampaikan ucapan selamat kepada H.R. Priyatna atau yang akrab disapa Bos Beye atas terpilihnya secara aklamasi sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Purwakarta periode 2026-2030.

Bos Beye terpilih dalam Musyawarah Kabupaten (Mukab) VII Kadin Purwakarta yang digelar di Prime Plaza Hotel, Kota Bukit Indah, Purwakarta, Selasa (9/6). Usai terpilih, ia juga dikukuhkan langsung oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat.

Ketua DPC PWRI Purwakarta, Didi Supriady, menyampaikan bahwa terpilihnya Bos Beye secara aklamasi merupakan bentuk kepercayaan penuh dari para pelaku usaha dan anggota Kadin terhadap kepemimpinan yang diyakini mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik.

“Atas nama keluarga besar DPC PWRI Purwakarta, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bos Beye atas amanah yang diberikan untuk memimpin Kadin Purwakarta periode 2026-2030. Terpilihnya secara aklamasi menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kapasitas dan integritas beliau,” ujarnya.

PWRI menilai, di bawah kepemimpinan Bos Beye, Kadin Purwakarta diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Menurutnya, peningkatan investasi yang masuk ke Purwakarta akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga kesejahteraan warga secara keseluruhan.

“Kami menaruh harapan besar agar kepemimpinan Bos Beye dapat membawa perubahan positif, memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah, serta mendorong peningkatan iklim investasi yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Purwakarta,” tambahnya.

Selain memberikan ucapan selamat kepada ketua terpilih, PWRI Purwakarta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia pelaksana Mukab VII Kadin Purwakarta yang telah bekerja keras sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan sukses.

“Kesuksesan penyelenggaraan Mukab ini tentu tidak lepas dari kerja keras panitia dan seluruh pihak yang terlibat. Kami mengapresiasi dedikasi panitia yang telah mampu menyelenggarakan agenda penting organisasi ini dengan baik, sehingga proses pemilihan berlangsung kondusif dan menghasilkan kepemimpinan baru yang diharapkan membawa kemajuan bagi Kadin Purwakarta,” ungkapnya.

PWRI berharap kepengurusan Kadin Purwakarta periode 2026-2030 mampu menghadirkan program-program yang inovatif, memperkuat daya saing pelaku usaha lokal, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.