Gubernur NTB Ingatkan, Kemajuan Mandalika Tak Boleh Tinggalkan Warga Desa

Warta.in

Lombok Tengah,NTB – Kemajuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika harus berjalan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa-desa penyangga. Pembangunan tidak boleh hanya menghadirkan investasi dan infrastruktur pariwisata, tetapi juga membuka kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), saat berdialog dengan masyarakat dan ratusan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Masjid Raudhatul Maujun, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7).

“Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat. Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama,” tegas Gubernur.

Menurut Miq Iqbal, prinsip no one left behind menjadi pijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan masyarakat di desa-desa penyangga Mandalika ikut menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi yang lahir dari sektor pariwisata.

Dalam dialog tersebut, masyarakat dan mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi desa, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketenagakerjaan, hingga ruang kreativitas bagi generasi muda. Seluruh masukan itu, menurut Gubernur, menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.

Salah satu perhatian datang dari mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada (UGM). Berdasarkan hasil observasi di SDN 1 Sengkol dan SMAN 1 Pujut, mereka menilai fasilitas pendidikan relatif memadai. Namun, motivasi belajar siswa masih perlu ditingkatkan. Mereka juga menyoroti masih terbatasnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam industri pariwisata Mandalika serta mengusulkan pelatihan bahasa Inggris dasar agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB tengah mempercepat pelaksanaan Program Desa Berdaya Transformatif sebagai strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat desa penyangga.

“Setiap tahun kami menargetkan sekitar 40 hingga 45 desa. Program Desa Berdaya merupakan orkestrasi lintas sektor yang menyatukan berbagai intervensi pemerintah. Kami berharap adik-adik mahasiswa KKN juga ikut mengambil bagian dalam proses pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi NTB juga mulai mengembangkan inovasi pendidikan vokasi melalui konsep Golden Ticket SMK.

“Tahun ini kita melakukan uji coba dengan mengembangkan konsep Golden Ticket untuk SMK. Kami telah mengidentifikasi tujuh SMK potensial yang akan dipimpin oleh tujuh kepala sekolah terbaik di NTB dengan insentif khusus. Harapannya, lulusan SMK di wilayah selatan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sektor pariwisata maupun kelautan,” jelas Gubernur.

Di bidang kesehatan, mahasiswa juga melaporkan masih adanya kendala akses layanan kesehatan bagi masyarakat Dusun Grupuk akibat kondisi jalan yang rusak. Mereka mencontohkan kasus seorang bayi yang terlambat memperoleh penanganan medis karena keterbatasan akses transportasi.

Merespons laporan tersebut, Gubernur langsung menginstruksikan Direktur RS Mandalika Provinsi NTB untuk mengirim tim medis ke lokasi dan memastikan pasien memperoleh pelayanan tanpa dipungut biaya.

“Saya sudah meminta Direktur RS Mandalika mengirim tim ke Grupuk, berkomunikasi dengan keluarga pasien, dan membawa pasien ke rumah sakit untuk dirawat secara gratis. Rumah Sakit Mandalika adalah rumah sakit provinsi terbesar di wilayah selatan dan harus benar-benar hadir melayani masyarakat,” tegasnya.

Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Mahasiswa menyoroti pembukaan lahan jagung dan tembakau di kawasan hulu yang berpotensi meningkatkan sedimentasi dan merusak ekosistem pesisir.

Menurut Gubernur, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Pariwisata berkualitas sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Saya melihat sendiri kondisi pantai yang mulai mengalami sedimentasi. Kita harus mencari titik temu agar masyarakat tetap memperoleh penghasilan, namun lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Aspirasi juga datang dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pujut yang mengusulkan penyediaan ruang publik dan fasilitas olahraga bagi generasi muda. Menurut mereka, ruang-ruang kreatif diperlukan agar anak-anak muda memiliki wadah berkegiatan positif sekaligus mendukung tumbuhnya desa wisata yang sehat.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa sebagian fasilitas yang diusulkan merupakan aset pemerintah kabupaten. Meski demikian, Pemerintah Provinsi NTB siap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mencari solusi terbaik.

Menutup dialog, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB bersama Forkopimda dalam memperkuat upaya pemberantasan narkoba yang dinilai menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda.

“Persoalan narkoba tidak hanya menjadi tantangan NTB, tetapi juga tantangan nasional. Kami bersama Forkopimda sedang merumuskan langkah-langkah yang lebih tegas dan terintegrasi. Insyaallah dalam waktu dekat arah kebijakan penanganannya akan segera diputuskan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam dialog tersebut Direktur Utama RS Mandalika Provinsi NTB dr. Oxy Cahyowahyuni, Wakil Ketua IV BAZNAS NTB Ahmad Rusli, jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTB, tokoh agama TGH. Lalu Abdurrahman Athar, serta ratusan mahasiswa KKN dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Mataram (Unram), Universitas Nahdlatul Ulama (UNU), dan UIN Mataram.

Dialog di Desa Sengkol menjadi cerminan pendekatan pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi NTB. Keberhasilan Mandalika tidak hanya diukur dari bertambahnya investasi, hotel, atau jumlah wisatawan, tetapi juga dari semakin banyak warga desa penyangga yang memperoleh pekerjaan, pendidikan yang relevan, layanan kesehatan yang mudah diakses, lingkungan yang tetap lestari, serta kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Bagi Gubernur Miq Iqbal, kemajuan Mandalika baru memiliki makna apabila kemajuan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat, tanpa ada satu pun yang tertinggal.(sr/dkisntb)

NTB Perkuat Basis Data Dan Bukti Ilmiah Hadapi Perubahan Iklim dan Kenaikan Muka Air Laut

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat penyusunan kebijakan berbasis data dan bukti ilmiah (evidence-based policy) sebagai langkah strategis menghadapi ancaman kenaikan muka air laut dan perubahan iklim yang kian nyata. Melalui pendekatan tersebut, setiap kebijakan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan secara lebih tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.

Komitmen itu mengemuka dalam Dialog Kebijakan dan Lokakarya Penulisan Policy Brief yang digelar di Mataram, Selasa (28/7/2026). Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, analis kebijakan, dan mitra pembangunan untuk memperkuat kualitas kebijakan publik melalui pemanfaatan data, analisis, dan kajian ilmiah yang kredibel.

Membuka kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, menegaskan bahwa kebijakan publik tidak lagi dapat disusun berdasarkan asumsi atau kebiasaan semata, melainkan harus berangkat dari data yang valid, analisis yang mendalam, dan pemahaman yang utuh terhadap akar persoalan.

“Pimpinan tidak selalu memiliki waktu membaca laporan yang sangat tebal. Karena itu, policy brief menjadi sangat penting untuk menjelaskan persoalan secara ringkas, mengapa persoalan itu penting, serta alternatif kebijakan yang dapat ditempuh,” ujarnya.

Menurut Sekda, berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, stunting, hingga perubahan iklim memiliki karakteristik dan akar masalah yang berbeda. Oleh sebab itu, setiap kebijakan harus disusun berdasarkan root cause analysis agar solusi yang dihasilkan benar-benar menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah ancaman kenaikan muka air laut sebagai dampak perubahan iklim global. Fenomena ini semakin dirasakan oleh wilayah-wilayah pesisir, termasuk Nusa Tenggara Barat yang memiliki karakteristik sebagai provinsi kepulauan.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Noudy R.P. Tandean, menegaskan bahwa penguatan kebijakan berbasis bukti merupakan kunci dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin kompleks.

“Kegiatan ini diharapkan tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan policy brief yang strategis, komprehensif, dan aplikatif sebagai referensi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti,” katanya.

Ia mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Provinsi NTB bersama Program SKALA yang sebelumnya telah menghasilkan 15 policy brief sebagai langkah awal membangun budaya penyusunan kebijakan berbasis bukti di daerah.

Menurut Noudy, perubahan iklim yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan berbagai aktivitas manusia telah memicu kenaikan suhu global, perubahan pola cuaca, hingga kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus berada di pusat The Heart of Coral Triangle, Indonesia memiliki tanggung jawab besar menjaga ekosistem pesisir dan laut. Ancaman kenaikan muka air laut berpotensi memicu abrasi, banjir rob, intrusi air laut, hilangnya lahan produktif, kerusakan permukiman, serta meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

NTB menjadi salah satu daerah yang rentan terhadap ancaman tersebut. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, laju kenaikan muka air laut secara nasional berkisar 8–12 milimeter per tahun, sementara di NTB mencapai sekitar 3,5 milimeter per tahun di Lombok Utara dan 6,5 milimeter per tahun di Lombok Selatan.

“Kita harus menjaga kawasan-kawasan strategis yang menjadi kebanggaan NTB, seperti Senggigi, Gili Trawangan, Gili Meno, dan berbagai destinasi pesisir lainnya agar tetap tangguh menghadapi dampak perubahan iklim,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu, diperlukan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, serta perencanaan pembangunan yang adaptif.

Dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, BSKDN juga tengah mengembangkan Policy Hub, sebuah platform yang mengintegrasikan data, pengetahuan, dan rekomendasi kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah.

“Policy brief bukan sekadar ringkasan hasil penelitian, tetapi instrumen strategis yang menjembatani hasil kajian dengan proses pengambilan keputusan. Sebuah policy brief harus mampu menjelaskan persoalan secara singkat, didukung bukti yang kuat, menawarkan berbagai opsi kebijakan, dan memberikan rekomendasi yang realistis untuk dilaksanakan,” tegasnya.

Sementara itu, Provincial Lead Program SKALA NTB, Anja Kusuma, menjelaskan bahwa Program SKALA terus memperkuat kapasitas analis kebijakan di NTB agar mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.

Sebagian peserta merupakan alumni Pelatihan Penulisan Policy Brief tahun 2024 yang telah menghasilkan 15 policy brief dan direviu oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI bersama para ahli kebijakan.

“Kelima belas policy brief tersebut telah dibukukan dan akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai referensi dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Pada lokakarya kali ini, peserta mendalami dua isu strategis, yakni kenaikan muka air laut (sea level rise) dan Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA), sebagai upaya memperkuat kualitas kebijakan daerah di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan kapasitas fiskal.

Anja menambahkan, penyusunan policy brief tidak berhenti pada proses penulisan, tetapi harus mampu menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan dapat diadopsi oleh para pengambil keputusan.

Untuk menjaga keberlanjutan pengembangan kapasitas tersebut, Program SKALA juga mendorong terbentuknya wadah kolaborasi bagi para analis kebijakan di NTB sebagai ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan penguatan kompetensi secara berkelanjutan.

Penguatan kebijakan berbasis data menjadi fondasi penting bagi NTB dalam menghadapi ancaman kenaikan muka air laut dan perubahan iklim. Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan mitra pembangunan, setiap rekomendasi kebijakan diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan yang mampu melindungi kawasan pesisir, memperkuat ketahanan daerah, dan memastikan pembangunan Nusa Tenggara Barat tetap adaptif, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.(sr/dkisntb)