LAMPUNG BARAT – Dugaan pelanggaran serius dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lampung Barat kembali mencuat. Kali ini, fakta mencengangkan datang dari dapur MBG Pasar Liwa.

Kepala SPPI dapur MBG Pasar Liwa, Riki Sofyan, mengakui bahwa sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di dapur tersebut hanya menggunakan drum bekas yang difilter secara sederhana.

“IPAL hanya pakai drum bekas yang difilter. Namanya limbah pasti bau. Mau buat yang lebih layak, sudah tidak ada lokasi lagi,” ungkapnya.

Pernyataan ini semakin menguatkan dugaan bahwa dapur MBG Pasar Liwa jauh dari standar kelayakan sanitasi. Alih-alih memenuhi standar lingkungan, pengelolaan limbah justru dilakukan secara darurat dan berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

Ironisnya, meskipun diduga tidak memenuhi standar, dapur tersebut tetap dipaksakan beroperasi untuk memproduksi makanan bagi anak-anak sekolah.

Kondisi semakin mencurigakan ketika awak media hendak melakukan konfirmasi langsung ke dalam area dapur, namun tidak diperbolehkan masuk. Wartawan hanya diizinkan melakukan wawancara di luar area dapur, memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi pengelolaan.

Praktisi hukum di Lampung, Benny HN Mansyur, S.H., M.H, menyayangkan keras kondisi tersebut. Ia mempertanyakan perencanaan dan pengawasan dalam pembangunan dapur MBG tersebut.

“Ada atau tidak konsultan dan arsitek dalam pembangunan dapur ini? Kalau dari awal sudah jelas tidak layak, kenapa tetap dipaksakan beroperasi?” tegasnya.

Menurutnya, jika benar dapur beroperasi dalam kondisi tidak memenuhi standar, maka hal tersebut tidak hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga berpotensi masuk ranah pidana.

Secara regulatif, kondisi ini berpotensi melanggar sejumlah ketentuan penting, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mewajibkan setiap penyelenggara pangan menjamin keamanan dan mutu pangan. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana hingga 2 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur kewajiban pemenuhan standar kesehatan lingkungan dalam pengolahan makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, yang secara tegas mewajibkan keberadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta standar sanitasi dapur sebelum operasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang melarang setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 3 tahun serta denda miliaran rupiah.

Jika terbukti terjadi kelalaian atau pembiaran yang mengakibatkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, maka pihak-pihak terkait dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif maupun pidana.

Kasus ini semakin mempertegas dugaan bahwa operasional dapur MBG Pasar Liwa dilakukan tanpa kesiapan yang memadai, baik dari sisi perencanaan, sanitasi, maupun pengawasan.

Program MBG yang seharusnya menjadi solusi peningkatan gizi anak bangsa, kini justru terancam berubah menjadi sumber masalah serius akibat dugaan pelanggaran standar.

Desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan dan segera menghentikan operasional dapur yang tidak layak pun semakin menguat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Dinas Kesehatan maupun instansi terkait atas kondisi tersebut.

*Satpol PP-Damkar Pessel Bertindak Tegas, Menertibkan Orgen Tunggal yang Langgar Jam Operasional di Bayang*

PESISIR SELATAN – Komitmen kuat dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum kembali ditunjukkan oleh jajaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP-Damkar) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dalam operasi penertiban yang dilakukan secara mendadak, pihaknya menindak tegas sebuah kegiatan hiburan orgen tunggal yang dinilai telah melanggar aturan dan beroperasi di luar waktu yang diperbolehkan.

Aksi penertiban tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 April 2026, dini hari, tepatnya sekitar pukul 01.30 WIB. Lokasi kejadian berada di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Bayang. Langkah cepat ini diambil oleh petugas setelah menerima laporan resmi dari Camat Bayang terkait aktivitas hiburan yang dianggap telah melewati batas waktu operasional serta berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat sekitar.

Pelaksana Tugas (Plh.) Kepala Satpol PP dan Damkar Pessel, Dongki Agung Pribumi, membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi. Ia menjelaskan bahwa begitu laporan diterima dari pemerintah kecamatan, tim lapangan langsung dikerahkan untuk melakukan tindakan nyata sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Tim kami segera turun ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat melalui Camat. Penertiban ini merupakan langkah nyata kami dalam menjalankan aturan yang berlaku,” ujar Dongki Agung dengan tegas.

Dalam pelaksanaan operasi kali ini, Satpol PP tidak bekerja sendirian. Sinergi dan koordinasi yang sangat baik dibangun bersama berbagai elemen pemerintahan dan keamanan. Personel gabungan yang terdiri dari pihak Kecamatan Bayang, Kepolisian Sektor (Polsek) setempat, serta Wali Nagari turut hadir memastikan bahwa proses penertiban berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.

Tindakan tegas yang diambil ini tentu memiliki landasan hukum yang kuat, yakni mengacu pada Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Di lokasi kejadian, petugas terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman dan teguran keras kepada pihak penyelenggara acara mengenai pentingnya mematuhi regulasi yang ada, sebelum akhirnya kegiatan tersebut dihentikan sepenuhnya.

“Alhamdulillah, proses penghentian kegiatan berjalan tertib. Situasi di lapangan tetap aman dan kondusif tanpa ada gangguan keamanan,” tambahnya.

Ke depannya, Dongki Agung menegaskan bahwa pengawasan terhadap segala aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum akan terus ditingkatkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui himbauan yang disampaikannya, ia mengingatkan agar seluruh masyarakat maupun para penyelenggara acara hiburan dapat lebih disiplin dan selalu mematuhi aturan jam operasional yang telah ditetapkan, demi terciptanya kenyamanan dan keamanan bersama di lingkungan masyarakat.

(TIM/RED)

#pedulipessel #pessel #pesisirselatan

*Polsek Pancung Soal Beri Teguran Keras ke Pemerintahan Nagari Muara Sakai Terkait Hiburan Orgen Tunggal yang Melanggar Norma*

PESISIR SELATAN – Dalam upaya tegas menjaga ketertiban umum serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dan norma agama, jajaran kepolisian dari Polsek Pancung Soal mengambil langkah serius dengan memberikan teguran keras kepada Pemerintah Nagari Muara Sakai, Inderapura. Tindakan ini merupakan respon langsung atas viralnya sebuah video yang menampilkan pertunjukan hiburan orgen tunggal yang dinilai sangat melanggar norma kesopanan serta tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang.

Pertemuan klarifikasi dan pembinaan tersebut berlangsung di Kantor Wali Nagari Muara Sakai pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2026, siang. Acara dipimpin langsung oleh Kepala Unit Intelijen Keamanan (Kanit Intelkam) Polsek Pancung Soal, Aipda Fakril Rozzi, S.H., yang didampingi oleh anggotanya. Dalam pertemuan tersebut, pihak kepolisian menyampaikan berbagai poin penting terkait pengelolaan acara keramaian di wilayah tersebut.

Langkah cepat yang diambil oleh aparat kepolisian ini tidak lepas dari adanya laporan dan unggahan di media sosial. Sebuah akun Instagram bernama “Media Pessel” membagikan rekaman video yang memperlihatkan suasana acara pembagian hadiah lomba selaju sampan yang digelar pada hari Sabtu, 28 Maret 2026. Dalam video tersebut, terlihat jelas pertunjukan artis yang tampil dengan busana yang dinilai terlalu minim serta gerakan tarian yang dianggap tidak etis dan bertentangan dengan adat istiadat setempat. Hal ini kemudian menjadi sorotan tajam masyarakat luas dan memicu kritik karena dinilai merusak citra daerah.

Menanggapi hal tersebut, Wali Nagari Muara Sakai, Darmantoni, A.Md., dalam keterangannya mencoba memberikan penjelasan. Ia menyatakan bahwa insiden penampilan yang mengundang kontroversi tersebut sebenarnya terjadi di luar kendali dan pengawasan penuh dari perangkat nagari. Menurut penuturannya, aksi yang tidak senonoh itu berlangsung setelah acara resmi pembagian piala selesai dilaksanakan, dan pada saat yang bersamaan, petugas keamanan yang ditugaskan sudah meninggalkan lokasi acara.

Namun demikian, alasan tersebut tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab pihak nagari sebagai penyelenggara dan penanggung jawab wilayah. Pihak Polsek Pancung Soal tetap menekankan perlunya kedisiplinan dan pengawasan yang lebih ketat. Kepolisian menegaskan agar Pemerintah Nagari ke depannya lebih selektif dalam mengizinkan atau bahkan tidak lagi memfasilitasi kegiatan hiburan orgen tunggal yang berpotensi melanggar regulasi daerah serta norma-norma yang hidup di tengah masyarakat “Negeri Sejuta Pesona”.

“Setiap keramaian di tempat umum wajib memiliki izin resmi dan harus mematuhi norma kesopanan yang berlaku,” tegas Aipda Fakril Rozzi dengan tegas dalam sela-sela pertemuan pembinaan tersebut.

Pertemuan yang berlangsung dengan suasana kondusif tersebut akhirnya ditutup dengan adanya komitmen bersama yang kuat dari Pemerintah Nagari Muara Sakai. Pihak nagari berjanji akan menutup ruang dan peluang bagi terselenggaranya hiburan serupa di masa mendatang yang dapat mencederai rasa sopan santun masyarakat. Selain itu, mereka juga menyatakan kesediaannya untuk selalu berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, guna memastikan segala sesuatu berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

(TIM/RED)

#pedulipessel #pessel #pesisirselatan