Beranda blog

RUTAN PALEMBANG HADIRI KENAL PAMIT KEPALA KANTOR WILAYAH DITJENPAS SUMATERA SELATAN, SAMBUT KEPEMIMPINAN BARU

Penulis
Susantoplaju
-
0

Warta.In | PALEMBANG – Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang menghadiri kegiatan Kenal Pamit Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan dari Bapak Yulius Sahruzah kepada Bapak Dr. Gun Gun Gunawan, yang berlangsung di Grand Atyasa Palembang, Rabu (04/11/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memberikan penghormatan dan apresiasi atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi Bapak Yulius Sahruzah selama menjalankan amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan. Pada kesempatan yang sama, seluruh jajaran turut menyambut kehadiran Bapak Dr. Gun Gun Gunawan sebagai pimpinan baru yang akan melanjutkan kepemimpinan dan penguatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi semangat baru dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi, memperkuat koordinasi dan sinergi antar-Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan yang semakin optimal, profesional, dan berintegritas.

Kepala Rutan Kelas I Palembang, Aris Supriyadi, menegaskan kepada seluruh jajaran agar senantiasa menjaga loyalitas kepada organisasi dan pimpinan, meningkatkan kedisiplinan, integritas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Seluruh pegawai juga diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan arah kebijakan dan program kerja pimpinan yang baru serta memberikan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan organisasi.

Rutan Kelas I Palembang berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan jajaran Kantor Wilayah maupun UPT Pemasyarakatan lainnya, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengoptimalkan program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Melalui momentum Kenal Pamit ini, diharapkan kesinambungan kepemimpinan dapat berjalan dengan baik serta semakin mempererat kebersamaan seluruh jajaran Pemasyarakatan di Sumatera Selatan.

Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi Bapak Yulius Sahruzah, serta selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Dr. Gun Gun Gunawan. Semoga amanah kepemimpinan yang baru membawa semangat, inovasi, dan kemajuan bagi Pemasyarakatan di Sumatera Selatan.

*DUGAAN OKNUM WARTAWAN KUASAI KAWASAN HPK TAPAN: WARGA MENGALAMI TEKANAN DAN DIMINTA UANG*

Penulis
H D
-
0

*DUGAAN OKNUM WARTAWAN KUASAI KAWASAN HPK TAPAN: WARGA MENGALAMI TEKANAN DAN DIMINTA UANG, DEMI KEUNTUNGAN PRIBADI*

Pesisir Selatan, BAB Tapan — Hasil penelusuran mendalam yang dilakukan oleh awak media bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mengungkap dugaan serius terhadap seorang individu yang berprofesi sebagai wartawan dan memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) pers. Sosok tersebut diduga keras menyalahgunakan status dan perlindungan profesinya untuk menguasai lahan seluas puluhan hektar di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan mengelolanya sebagai perkebunan kelapa sawit.

Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada individu tersebut melalui pesan singkat maupun panggilan telepon WhatsApp tidak memperoleh tanggapan, bahkan diketahui nomor awak media telah diblokir oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan data dan keterangan yang berhasil dihimpun, lahan kawasan hutan negara yang dikuasainya tidak hanya dimanfaatkan sendiri, namun diduga telah dibagikan pula kepada anggota keluarga terdekat untuk dikelola dan diambil manfaat ekonominya. Hal ini terlihat sangat kontradiktif dengan sikap yang kerap ditunjukkannya di hadapan publik. Dalam berbagai kesempatan, individu tersebut kerap menyatakan bahwa kawasan HPK adalah aset negara yang wajib dilindungi, namun kenyataannya justru diduga menguasai dan mengalihfungsikan wilayah yang sama untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Lebih mengkhawatirkan, warga sekitar melaporkan adanya dugaan tindakan penekanan, intimidasi, hingga pungutan tidak sah yang dilakukan oleh oknum tersebut terhadap masyarakat yang bekerja di kawasan hutan, termasuk mereka yang menggunakan alat berat berjenis ekskavator. Individu ini diduga kerap menggunakan alasan status kawasan sebagai Hutan Produksi Konversi untuk menegur, menuduh, dan menakut-nakuti warga, dengan tujuan akhir yang diduga kuat adalah untuk memperoleh keuntungan materi. Pola ini diduga dilakukan secara berulang — ancaman hukum dan aturan kehutanan dijadikan sarana tekanan demi keuntungan pribadi. Tak hanya itu, sosok yang bersangkutan juga diduga turut memperjualbelikan kawasan hutan negara di wilayah Tapan tersebut.

Seluruh rangkaian tindakan yang diduga dilakukan memiliki konsekuensi hukum yang berat, sebagaimana diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia:

DASAR HUKUM DAN SANKSI YANG BERLAKU

“Penguasaan Kawasan Hutan Tanpa Hak — Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) adalah wilayah hutan yang merupakan kekayaan dan aset negara. Setiap bentuk penguasaan, pemanfaatan, atau perubahan fungsi lahan di kawasan ini wajib memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang.

Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999: Setiap orang yang dengan sengaja menguasai, memakai, atau mengubah fungsi kawasan hutan tanpa hak atau izin sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jika perbuatan dilakukan secara berkelompok, untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, atau menyebabkan kerusakan lingkungan, ancaman pidana dapat diperberat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Penyalahgunaan Kedudukan, Pemerasan, dan Penguasaan Tanah — KUHP serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Tindakan yang diduga dilakukan dengan menggunakan status wartawan dan KTA pers sebagai tameng untuk menekan, menakut-nakuti, dan meminta keuntungan materi dari warga memenuhi unsur tindak pidana berikut:

– Pasal 368 KUHP — Tentang Pemerasan dan Pengancaman, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

– Pasal 426 KUHP — Tentang Penguasaan Tanah yang Bukan Haknya.

– Pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 — Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, karena diduga menyalahgunakan kedudukan dan profesi jurnalisme untuk keuntungan pribadi.

“Redaksi: Tuduhan-tuduhan yang dimuat dalam pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan yang dihimpun dari masyarakat serta data yang tersedia. Pihak yang disebutkan berhak memberikan penjelasan, sanggahan, maupun tanggapan secara terbuka terhadap isi pemberitaan ini. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku sepenuhnya sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(Tim Redaksi)

*WAKIL GUBERNUR BENGKULU DAN BUPATI MUKOMUKO SERAHKAN UNIT COMBINE HARVESTER KEPADA KELOMPOK TANI*

Penulis
H D
-
0

*PERKUAT KETAHANAN PANGAN, *WAKIL GUBERNUR BENGKULU DAN BUPATI MUKOMUKO SERAHKAN UNIT COMBINE HARVESTER KEPADA KELOMPOK TANI*

Mukomuko, 4 November 2026 — Langkah nyata memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko terus diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama mitra strategis. Pada Rabu, 4 November 2026, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, didampingi Bupati Mukomuko, H. Chairul Huda, S.H., serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, secara resmi menyerahkan satu unit mesin panen modern jenis Combine Harvester kepada Kelompok Tani Mekar Sari di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko.

Penyerahan alat mesin pertanian (alsintan) ini merupakan wujud nyata sinergi yang kokoh antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Bank Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor pertanian Kabupaten Mukomuko — yang telah lama dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi terbesar di Provinsi Bengkulu.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menyampaikan bahwa kehadiran alat canggih ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi para petani di lapangan.

“Bantuan alat mesin pertanian ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani, menekan biaya panen, serta mempercepat proses pengolahan hasil pertanian agar kualitas gabah terjaga dan kerugian pascapanen dapat diminimalkan,” ujar beliau.

Lebih lanjut, Mian menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk terus berdiri bersama para petani melalui berbagai program pembangunan pertanian, termasuk memperkuat kolaborasi strategis dengan Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah Bengkulu.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyampaikan harapan agar alat yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan secara maksimal, terawat dengan baik, dan benar-benar membawa manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh anggota kelompok tani.

“Bank Indonesia akan terus bersinergi dalam program pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah melalui dukungan penyediaan alat mesin pertanian, pendampingan teknis, serta penguatan kelembagaan kelompok tani agar semakin mandiri dan sejahtera,” tegasnya.

Bupati Mukomuko, H. Chairul Huda, S.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas perhatian dan dukungan nyata yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu serta Bank Indonesia kepada masyarakat petani di daerahnya.

“Semoga bantuan ini menjadi pemicu semangat bagi para petani untuk terus meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan bersama. Mukomuko akan terus berupaya menjaga komitmen sebagai lumbung pangan yang andal bagi Bengkulu,” ungkap Bupati.

Acara penyerahan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh harap, dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah terkait, Camat Kecamatan Air Manjuto, Kepala Desa Tirta Mulya, penyuluh pertanian, serta puluhan anggota Kelompok Tani Mekar Sari yang menyambut baik kehadiran bantuan tersebut.

(HD)

Karutan Kelas I Palembang Terima Penghargaan dari BNNP Sumsel atas Kontribusi dalam Pemberantasan Narkoba

Penulis
Susantoplaju
-
0

Warta.In | PALEMBANG – Prestasi membanggakan kembali diraih jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR), Juanda, S.H., M.Si., menerima penghargaan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan pada Selasa (04/11/2026), bertempat di Kantor BNN Provinsi Sumatera Selatan.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan peran aktif Juanda dalam mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pemberian penghargaan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Nomor KEP/232/XI/KA/HM.08/2026/BNNP tanggal 03 November 2026.

Penghargaan ini menjadi bukti pentingnya sinergi dan kolaborasi antara jajaran Pemasyarakatan dengan BNN dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, khususnya dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba.

Kepala Rutan Kelas I Palembang, Aris Supriyadi, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas penghargaan yang diterima oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi, komitmen, serta kontribusi jajaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Lebih lanjut, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pegawai Rutan Kelas I Palembang untuk senantiasa meningkatkan integritas, kedisiplinan, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Rutan Kelas I Palembang berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi bersama BNN serta aparat penegak hukum lainnya dalam mendukung pemberantasan narkoba dan menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban di lingkungan Rutan.

Melalui penghargaan ini, Rutan Kelas I Palembang menegaskan komitmennya untuk terus bergerak bersama, memperkuat integritas, dan mewujudkan Pemasyarakatan yang bersih dari narkoba.

Warga Sapta Marga Mataram Tak Berkutik Saat Digerebek Polisi, 2 Kg Sabu dan 265 Ekstasi Disita

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Warga Sapta Marga Mataram Tak Berkutik Saat Digerebek Polisi, 2 Kg Sabu dan 265 Ekstasi Disita

Warta.in
Mataram,NTB — Komitmen Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dalam memberantas jaringan narkotika kembali membuahkan hasil. Kali ini, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda NTB menggerebek sebuah lokasi di Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pada Selasa (3/11/2026) malam.

Dalam operasi yang dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba serta dihadiri Kapolda NTB, Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, aparat berhasil mencokok seorang pria berinisial IS. Tak tanggung-tanggung, dari tangan terduga pelaku, polisi menyita barang bukti fantastis berupa 2 kilogram lebih sabu yang dibagi dalam 16 bungkus besar, serta 265 butir ekstasi.

Operasi yang dimulai sekitar pukul 19.00 Wita ini bermula dari kepekaan masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Menanggapi laporan tersebut, tim Ditresnarkoba bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penggerebekan di kediaman IS. Selain narkotika, petugas juga mengamankan barang bukti pendukung seperti satu unit sepeda motor Yamaha biru dan klip sabu yang dibawa pelaku.

Di sela-sela penindakan, Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang baik antara kepolisian dan masyarakat. Ia pun mengajak seluruh elemen—mulai dari kepala lingkungan, tokoh masyarakat, hingga para orang tua—untuk memperketat pengawasan di tingkat keluarga guna membentengi generasi muda dari bahaya narkoba.

“Mari kita gerakkan perang terhadap narkoba, perangi bersama, dan cegah sejak dini mulai dari lingkungan keluarga,” tegas Kapolda NTB.
Saat ini, penyidik Ditresnarkoba Polda NTB masih terus mendalami kasus ini guna membongkar jaringan dan asal-usul barang haram tersebut. Pengungkapan ini menjadi sinyal kuat bahwa aparat kepolisian tidak akan memberi ruang bagi peredaran gelap narkotika di bumi NTB.(sr/hpntb)

*KAPOLRES MUKOMUKO AKRABI WARGA: POLRI BERSAMA MASYARAKAT*

Penulis
H D
-
0

*DI WARUNG KELAPA, KAPOLRES MUKOMUKO AKRABI WARGA: POLRI BERSAMA MASYARAKAT HADIR BUKAN HANYA SAAT MASALAH, NAMUN DI SETIAP LANGKAH KEHIDUPAN*

Mukomuko, 4 November 2026 — Sebuah momen sederhana namun sarat makna tercipta di halaman depan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko pada Rabu pagi ini. Kapolres Mukomuko, AKBP Riky Crisma Wardana, S.I.K., memilih turun langsung ke tengah masyarakat, bersilaturahmi dan berdialog santai bersama warga di Warung Kelapa, sekitar pukul 09.00 WIB.

Beliau tidak datang sendirian. Turut mendampingi dalam kegiatan ini adalah Kasat Intelkam, Kasat Binmas, beserta Kasubsie Penmas pada Seksi Humas Polres Mukomuko. Namun kehadiran para pejabat kepolisian ini tidak menciptakan jarak. Sebaliknya, suasana terasa begitu hangat, akrab, dan penuh keakraban. Tanpa sekat, tanpa jarak, Kapolres menyapa satu per satu warga yang hadir, mendengarkan dengan saksama keluh kesah, harapan, serta berbagai aspirasi yang disampaikan secara langsung.

Kegiatan yang tampak sederhana ini sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam. Ia menjadi ruang terbuka yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pikiran dan permasalahan yang mereka hadapi secara langsung kepada pimpinan kepolisian setempat. Di saat yang sama, pihak kepolisian juga memperoleh pemahaman yang utuh mengenai situasi dan kondisi yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus membangun jembatan kepercayaan yang semakin kokoh antara Polri dan warga.

Dalam dialog yang berjalan hangat tersebut, Kapolres Mukomuko menegaskan sebuah prinsip mendasar: kehadiran institusi kepolisian tidak boleh hanya dirasakan ketika gangguan keamanan terjadi atau saat ada persoalan hukum yang harus diselesaikan. Polri harus benar-benar hadir, hidup, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian masyarakat.

“Kami ingin Polri benar-benar hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika terjadi permasalahan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Melalui silaturahmi dan komunikasi seperti ini, kita bisa saling mengenal, bertukar pikiran, mendengarkan aspirasi, serta membangun hubungan yang semakin dekat antara Polri dan masyarakat,” tegas AKBP Riky Crisma Wardana, S.I.K.

Beliau juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan turut mengambil peran aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif, menurut beliau, bukanlah beban yang dipikul satu pihak saja.

“Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta tidak ragu berkomunikasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” tambah beliau dengan nada yang tulus dan mengajak.

Langkah ini sekaligus menjadi cerminan nyata dari semangat pelayanan GERCEP yang dijalankan Polres Mukomuko — sebuah akronim yang bermakna: Gerak Aktif, Empati Masyarakat, Respon Cepat, Cermat Bertindak, Efektif dan Efisien, serta Profesionalisme dalam setiap langkah pelayanan kepada masyarakat.

Polres Mukomuko menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kehadiran kepolisian yang humanis, terbuka, dan responsif di setiap sudut wilayah. Hubungan yang harmonis serta komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan masyarakat diyakini sebagai modal paling berharga untuk mewujudkan Kabupaten Mukomuko yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga yang mendiaminya.

(HD)

Antrean Penyeberangan Kayangan – Poto Tano Jadi Perhatian, Pemprov NTB Segera Evaluasi

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Antrean Penyeberangan Kayangan – Poto Tano Jadi Perhatian, Pemprov NTB Segera Evaluasi

Warta.in
Mataram,NTB — Antrean panjang kendaraan pada lintasan penyeberangan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, menuju Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Waktu tunggu yang mencapai dua hingga tiga jam pada kondisi tertentu dipengaruhi sejumlah kendala teknis, proses verifikasi administrasi pelayaran, serta cuaca ekstrem yang mengharuskan operasional kapal mengutamakan keselamatan.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi resmi Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi kelancaran layanan penyeberangan pada lintasan strategis yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut.

Salah satu faktor utama adalah pengetatan proses verifikasi manifest penumpang dan kendaraan oleh Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP). Langkah ini dilakukan sejalan dengan peningkatan pengawasan Kementerian Perhubungan terhadap keselamatan pelayaran, terutama setelah sejumlah insiden kecelakaan kapal menjadi perhatian nasional.

Dalam mekanisme tersebut, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan setelah proses verifikasi manifest diselesaikan. Prosedur ini penting untuk memastikan kesesuaian data penumpang dan kendaraan dengan kondisi aktual sebelum kapal diberangkatkan. Namun, proses pemeriksaan yang lebih ketat turut memengaruhi waktu keberangkatan dan berkontribusi pada penumpukan antrean.

“Verifikasi manifest merupakan bagian penting dari pengawasan keselamatan pelayaran. Proses ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan. Namun, kita juga perlu mencari solusi agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif sehingga tidak menimbulkan waktu tunggu yang terlalu lama bagi masyarakat,” ujar Aka.

Selain itu, kendala teknis berupa gangguan operasional atau trouble pada sejumlah kapal yang telah terjadwal turut memengaruhi kapasitas layanan. Kapal yang mengalami gangguan harus menjalani pemeriksaan dan perbaikan, sementara proses penyiapan atau penggantian armada membutuhkan waktu tersendiri.

Faktor lainnya adalah kondisi cuaca dalam sekitar tiga pekan terakhir yang relatif ekstrem, terutama angin kencang dan gelombang tinggi. Kondisi tersebut berdampak terhadap operasional kapal dan menuntut kehati-hatian lebih besar demi menjamin keselamatan penumpang, awak kapal, serta kendaraan yang diangkut.

Aka menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat antrean panjang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah koordinatif yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan solusi yang terukur.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan NTB berencana menggelar pertemuan pada Senin mendatang dengan Syahbandar pada KUPP, PT ASDP Indonesia Ferry selaku operator penyeberangan, serta GAPASDAP. Pertemuan tersebut akan membahas evaluasi operasional, kesiapan armada, proses pelayanan, dan langkah antisipasi terhadap kondisi cuaca.

“Yang kita inginkan adalah solusi konkret. Keselamatan pelayaran harus tetap menjadi prioritas, tetapi kelancaran pelayanan dan kenyamanan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, seluruh pihak akan kita ajak duduk bersama untuk mengevaluasi kondisi ini dan merumuskan langkah perbaikan,” tegasnya.

Pemprov NTB berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan perbaikan sistem pelayanan, meningkatkan kesiapan armada, serta memperkuat langkah antisipasi terhadap kendala teknis dan cuaca. Dengan demikian, layanan penyeberangan Kayangan – Poto Tano dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan memberikan kepastian perjalanan yang lebih baik bagi masyarakat.(sr/dkisntb)

*DIDUGA JARANG HADIR, MASYARAKAT MENDESAK KEPALA DESA TEGAS TINDAKAN*

Penulis
H D
-
0

*KERESAHAN MASYARAKAT DESA SUKA PINDAH: KASI PELAYANAN DIDUGA JARANG HADIR, MASYARAKAT MENDESAK KEPALA DESA TEGAS TINDAKAN*

Mukomuko, Desa Suka Pindah, Kecamatan Lubuk Pinang — Pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, dan responsif adalah hak mutlak setiap warga negara. Namun di Desa Suka Pindah, muncul keluhan yang terus berkembang di tengah masyarakat terkait sulitnya menemui Kepala Seksi Pelayanan di kantor desa. Warga menyampaikan keberatan mendalam atas ketidakhadiran yang dirasakan berulang kali, sehingga urusan administrasi dan kebutuhan pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Keresahan ini bukan sekadar keluhan biasa, melainkan indikator adanya persoalan tata kelola yang memerlukan penanganan tegas dan segera dari pimpinan pemerintahan desa.

Kepala Desa selaku pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintahan desa memegang wewenang penuh untuk menjamin terpeliharanya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menindaklanjuti keluhan warga bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Masyarakat berharap Kepala Desa bersikap tegas, tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, berikut adalah kerangka tindakan yang patut segera dilaksanakan:

Pertama: Lakukan Evaluasi Secara Menyeluruh dan Objektif Terhadap Perangkatnya, Ke Tiga kasi Dan Tiga Kaur Pemdesnya.

Kepala Desa wajib membuktikan bahwa setiap keluhan warga ditanggapi dengan sungguh-sungguh, bukan diabaikan. Langkah pertama yang harus segera dilaksanakan mencakup:

– Pemeriksaan kehadiran dan kinerja: Memeriksa catatan kehadiran harian serta realisasi tugas yang menjadi tanggung jawab Kasi Pelayanan secara objektif dan transparan. Kehadiran di tempat tugas bukanlah hak istimewa aparatur desa, melainkan syarat utama penyelenggaraan pelayanan publik.

– Pemanggilan dan klarifikasi: Memanggil yang bersangkutan secara resmi untuk mendengarkan penjelasan langsung mengenai alasan ketidakhadirannya. Setiap orang berhak didengar, namun wajib memberikan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pimpinan dan masyarakat.

– Pemberian teguran tertulis: Apabila terbukti terjadi kelalaian tanpa alasan yang sah, Kepala Desa wajib mengeluarkan surat peringatan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Teguran ini bukan sekadar formalitas, melainkan peringatan resmi bahwa pelanggaran terhadap kewajiban tugas tidak dapat dibiarkan terus berlanjut.

Kedua: Pahami Dasar Hukum Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 mengatur dengan jelas bahwa perangkat desa dapat diberhentikan dari jabatannya apabila memenuhi salah satu alasan berikut: telah mencapai batas usia pensiun, dinyatakan berhalangan tetap, terbukti melalaikan tugas dan kewajibannya, terjerat pidana berat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Ketentuan ini ada bukan tanpa maksud — ia menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dijalankan oleh mereka yang hadir, mampu, dan bertanggung jawab.

Ketiga: Lakukan Proses Secara Benar dan Tidak Cacat Hukum

Tegas tidak berarti bertindak melampaui aturan. Dalam mengambil keputusan, Kepala Desa wajib mengikuti prosedur yang sah: berkonsultasi dan memperoleh rekomendasi tertulis dari Camat Kecamatan Lubuk Pinang, kemudian menerbitkan Keputusan Kepala Desa yang memuat dasar dan alasan yang jelas. Keputusan yang diambil dengan dasar hukum yang kuat dan prosedur yang benar akan dihormati, dipahami, dan diterima oleh seluruh pihak.

Keempat: Jangan Biarkan Pelayanan Terhenti

Sambil menuju proses penyelesaian, Kepala Desa wajib memastikan fungsi pelayanan tidak terhenti satu hari pun. Penunjukan pelaksana tugas sementara adalah langkah yang harus segera diambil agar warga tidak lagi kesulitan mengurus keperluannya. Masyarakat tidak seharusnya menunggu penyelesaian persoalan internal untuk mendapatkan hak pelayanannya.

PENEGASAN MASYARAKAT

Warga Desa Suka Pindah menaruh harapan besar kepada Kepala Desa untuk bersikap tegas dan bertindak cepat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa diuji dari bagaimana persoalan ini ditangani. Kelalaian dalam menjalankan tugas tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan, dan keresahan warga tidak boleh dianggap remeh. Jika dalam waktu yang wajar belum ada perubahan yang terlihat dan penanganan yang memadai, masyarakat berhak menyampaikan laporan secara resmi kepada Pemerintah Kecamatan Lubuk Pinang maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko.

Pelayanan publik adalah amanah yang diemban untuk rakyat, bukan sebaliknya rakyat yang menanti pelayanan. Kehadiran di tempat tugas adalah cermin tanggung jawab, dan penindakan terhadap pelanggaran adalah bukti nyata pemerintahan yang berintegritas.

(Tim Redaksi)

Gubernur NTB Tekankan Sekda Lombok Barat Bangun Birokrasi Berbasis Sistem

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Gubernur NTB Tekankan Sekda Lombok Barat Bangun Birokrasi Berbasis Sistem

Warta.in

Lombok Barat — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya membangun sistem birokrasi yang kokoh, profesional, dan berkelanjutan agar pemerintahan tetap berjalan efektif, terlepas dari pergantian kepemimpinan. Pesan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat yang baru dilantik, Fauzan Husniadi, sebagai fondasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Rabu (4/11/2026), dipimpin Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha. Turut hadir Anggota DPR RI Fauzan Khalid, mantan Bupati Lombok Barat dua periode, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD Lombok Barat, jajaran pejabat Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada Fauzan Husniadi sekaligus menekankan bahwa Sekda memiliki peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi, pengendali administrasi pemerintahan, dan penjaga kesinambungan pelayanan publik.

“Pesan terpenting saya buat Pak Sekda adalah bangun sistem. Jangan tergantung kepada orang,” tegas Gubernur.

Menurutnya, birokrasi merupakan institusi yang harus tetap berjalan secara konsisten, melampaui periode kepemimpinan politik yang memiliki batas waktu. Karena itu, sistem pemerintahan harus dibangun di atas tata kerja yang jelas, terukur, transparan, dan akuntabel, bukan bergantung pada figur tertentu.

Gubernur Miq Iqbal juga menekankan pentingnya memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) bekerja secara profesional, menjaga netralitas, serta menjalankan tugas sesuai kewenangan dan mandat kepemimpinan yang sah. Dengan fondasi birokrasi yang kuat, pemerintahan akan mampu menjaga stabilitas, meningkatkan efektivitas kebijakan, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dalam setiap periode kepemimpinan.

Pada kesempatan itu, Miq Iqbal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, keberhasilan pembangunan di tingkat provinsi tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak ada fungsi yang lebih penting bagi pemerintah provinsi selain memberikan dukungan agar para bupati dan Walikota bisa berhasil dalam menjalankan tugasnya semaksimal mungkin,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, menekankan pentingnya konsolidasi dan soliditas internal setelah pelantikan Sekda definitif. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu kesatuan, tanpa sekat kelompok maupun ego sektoral, demi memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Wakil Bupati juga menggarisbawahi sejumlah agenda prioritas yang membutuhkan kerja bersama, antara lain penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan tata kelola sampah, serta penguatan pengelolaan keuangan daerah. Sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB juga perlu ditingkatkan, khususnya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Lombok Barat yang belum melanjutkan ke jenjang menengah atas.

Menanggapi arahan tersebut, Sekda Lombok Barat, Fauzan Husniadi, menyatakan konsolidasi internal dan penguatan koordinasi antarperangkat daerah menjadi prioritas awal. Ia juga memastikan segera mengawal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 agar berjalan tepat waktu serta memastikan program dan anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Fauzan menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“APBD itu uang yang harus dibelanjakan, bukan uang yang harus disimpan. Di sana ada hak rakyat yang harus kita penuhi,” tegasnya.

Pelantikan Sekda definitif ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memperkuat fondasi kelembagaan, mengonsolidasikan birokrasi, dan memastikan kesinambungan pembangunan. Dengan sistem pemerintahan yang solid dan profesional, pelayanan publik diharapkan semakin efektif serta mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.(sr/dkisntb)

Judi Tembak Ikan Merek Stargame Diduga Kembali Beroperasi di Medan Marelan, Nama AK Disorot

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Belawan – Aktivitas judi tembak ikan yang sebelumnya disebut-sebut telah tutup, kini diduga kembali beroperasi di kawasan Jalan Speksi, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Medan Utara. Permainan tersebut disebut menggunakan merek Stargame dan diduga berkaitan dengan sosok berinisial AK alias Aseng Kayu.

Informasi itu disampaikan seorang pekerja penukar koin berinisial IN (23) kepada awak media. Ia menyebut meja judi tembak ikan tersebut milik AK, sementara operasional dan pengutipan uang hasil permainan diduga dikelola seseorang yang dikenal dengan panggilan Wakyang.

“Meja tembak ikan Aseng Kayu namanya Stargame, Pak. Pengusahanya Wakyang. Dia yang mengutip uang hasil penjualan setiap hari,” ujar IN.

IN juga menyebut adanya pembagian uang kepada sejumlah wartawan yang disebut berlangsung di Jalan M. Basir setiap tanggal 2. Ia mengaku informasi tersebut berkaitan dengan aktivitas di lokasi perjudian itu.

Pernyataan tersebut memunculkan dugaan adanya praktik setoran atau aliran uang di balik operasional perjudian. Namun, klaim mengenai kepemilikan, pengelolaan, dan pembagian uang tersebut masih perlu dikonfirmasi serta dibuktikan lebih lanjut.

Kembali munculnya dugaan aktivitas judi tembak ikan di Medan Marelan juga memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan penindakan aparat. Warga berhak mendapatkan kepastian bahwa praktik perjudian tidak dibiarkan berkembang di lingkungan mereka.

Publik kini menanti langkah konkret Kapolsek Labuhan Deli Kompol D. Raja Putra Napitupulu dan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P.Sembiring untuk menelusuri informasi tersebut.

Hingga berita ini disusun, konfirmasi yang dikirimkan kepada Kapolsek Labuhan Deli dan Kapolres Pelabuhan Belawan melalui WhatsApp belum mendapat tanggapan, Selasa (3/11/2026).

Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini, termasuk AK, Wakyang, serta jajaran kepolisian terkait, perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. (RN)

123...1,685Halaman 1 dari 1,685