Warta.in

Lombok Timur, NTB – Tim Penggerak PKK Provinsi NTB mulai mengambil peran lebih konkret dalam agenda pengentasan kemiskinan dari tingkat desa. Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, dipilih sebagai pilot project “Desa Berdaya” yang tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga menyasar akar persoalan sosial seperti stunting dan pernikahan anak.

Langkah itu mengemuka dalam Diskusi Awal Penentuan Desa Dampingan TP PKK Provinsi NTB bersama Pemerintah Desa Sakra, TP PKK Kabupaten Lombok Timur, kecamatan, kader posyandu, hingga tim fasilitator Desa Berdaya.

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta Agathia menegaskan, program ini lahir dari keinginan PKK untuk tidak lagi hanya hadir sebagai organisasi pendamping seremonial, tetapi menjadi bagian dari solusi nyata persoalan masyarakat.

“Kami ingin PKK terlibat langsung dalam program utama pengentasan kemiskinan melalui Desa Berdaya. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar kekuatan PKK NTB ini dan apa yang harus kami lakukan agar benar-benar berdampak,” ujar Sinta.

Ia mengatakan, TP PKK NTB sengaja memilih dua desa dampingan di Lombok Timur dan Lombok Barat karena dinilai merepresentasikan berbagai persoalan sekaligus potensi yang dimiliki NTB. Khusus Lombok Timur, tingginya jumlah penduduk membuat berbagai tantangan sosial muncul secara kompleks.

“Kenapa Lombok Timur? Karena semua ada di sini, termasuk persoalannya. Angkanya tinggi karena jumlah penduduknya besar. Maka kami ingin hadir membantu pemerintah daerah,” katanya.

Dari hasil pemetaan data, TP PKK NTB memutuskan fokus pada dua isu utama, yakni penurunan angka stunting dan pencegahan pernikahan anak. Menurut Sinta, dua persoalan tersebut sangat menentukan kualitas generasi dan berhubungan langsung dengan kemiskinan.

Ia mengungkapkan, angka stunting di Desa Sakra saat ini telah turun menjadi 17 persen dari sebelumnya 25 persen. Namun ia mengingatkan, perhatian tidak boleh hanya tertuju pada anak yang sudah mengalami stunting, melainkan juga calon stunting yang rentan muncul sewaktu-waktu.

“Kadang kita terlalu fokus pada stunting, tapi lupa menjaga calon stunting. Kalau tidak diantisipasi, persoalan ini bisa kembali besar,” tegasnya.

Sinta juga menyoroti lemahnya monitoring sebagai salah satu tantangan utama berbagai program pemberdayaan selama ini. Karena itu, ia meminta seluruh elemen yang terlibat menjaga semangat dan kesamaan visi agar program tidak berhenti di tengah jalan.

“Kita punya kelemahan di monitoring. Semangat harus dijaga, satu pemahaman harus dijaga. Semua harus bergerak dengan arah yang sama,” katanya.

Berbeda dari pendekatan top down, TP PKK NTB justru meminta arahan langsung dari masyarakat dan pendamping desa terkait kebutuhan paling mendesak agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program lembaga lain.

“Bukan kami yang memberi arahan, tapi kami yang ingin diarahkan. Bantuan seperti apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat supaya program ini efektif,” ujarnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, Hj. Hartini mengatakan Desa Sakra dipilih sebagai pilot project karena memenuhi tiga komponen utama Desa Berdaya, yakni sektor pariwisata, UMKM, dan ketahanan pangan.

Menurutnya, kekuatan ekonomi Desa Sakra sesungguhnya sudah terbentuk dari aktivitas masyarakat sehari-hari, termasuk produksi tembrodok yang dilakukan hampir di setiap rumah tangga.

“Desa Berdaya adalah desa yang ekonominya digerakkan masyarakat sendiri. Di Sakra, hampir setiap rumah memproduksi tembrodok dan itu sebenarnya sudah menjadi kekuatan ekonomi desa,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran pemerintah provinsi nantinya akan diperkuat melalui pembinaan produk agar usaha masyarakat tidak berjalan seragam dan mampu berkembang lebih kompetitif.

“Provinsi akan membantu pembinaan agar produk masyarakat lebih beragam dan punya nilai tambah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Sakra, M. Zainuddin mengungkapkan tingginya jumlah kepala keluarga perempuan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah desa. Dari sekitar 4.965 kepala keluarga di Desa Sakra, lebih dari 500 di antaranya merupakan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

Menurutnya, kondisi itu membuat program pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi sangat penting untuk diperkuat.

“Kami berharap program ini bisa membantu keluarga-keluarga perempuan di Sakra, termasuk lewat penyediaan bahan baku dan kegiatan ekonomi skala keluarga,” ujarnya.

TP PKK NTB menargetkan dampak awal program pendampingan Desa Berdaya mulai terlihat dalam enam bulan ke depan, melalui penguatan kesehatan keluarga, pemberdayaan perempuan, literasi, hingga pengembangan ekonomi rumah tangga berbasis potensi desa. (sr/dkisntb)

Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan NTB, Menjadikan Budaya Sebagai Kompas Pembangunan

Warta.in
Mataram, NTB- Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat kini memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya berdiri sebagai dinas tersendiri, terpisah dari Dinas Pendidikan, lembaga ini memikul harapan besar untuk menghadirkan kebudayaan bukan sekadar sebagai pelengkap seremoni, melainkan sebagai ruh pembangunan daerah.

Di tengah perubahan itu, nama Muhamad Ihwan muncul sebagai wajah baru di lingkungan pejabat Pemerintah Provinsi NTB. Latar belakangnya yang lama bergelut di dunia kearsipan, kebencanaan, dan pelayanan publik membentuk cara pandangnya terhadap kebudayaan: bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga fondasi masa depan.

Baginya, kebudayaan tidak cukup dipertontonkan di atas panggung festival atau dirayakan pada momentum tertentu. Kebudayaan harus hidup dalam perilaku sehari-hari masyarakat. Ia kerap menyebut budaya sebagai “benteng terakhir” moralitas publik di tengah derasnya arus modernisasi dan komunikasi digital yang semakin tanpa batas.

Karena itu, salah satu perubahan paling mendasar yang mulai dibangun adalah menggeser posisi Dinas Kebudayaan dari sekadar penyelenggara kegiatan menjadi orkestrator kebudayaan daerah.

Selama ini, berbagai agenda budaya di NTB berjalan dengan semangat masing-masing. Festival Rimpu di Bima, Budaya Nyesek di Lombok, Malala di Sumbawa, hingga berbagai ritus adat dan perayaan tradisi lokal sering kali tampil kuat di wilayahnya sendiri, tetapi belum sepenuhnya terhubung dalam sebuah narasi besar kebudayaan NTB.

Menurut Ihwan, kondisi itu bukan sesuatu yang salah. Justru di sanalah kekayaan NTB berada. Namun, ia melihat perlunya benang merah agar seluruh gerakan budaya itu saling menguatkan.

“Kami ingin agenda-agenda budaya di NTB bergerak dalam arah yang sama, saling mendukung, dan tumbuh bersama. Dinas Kebudayaan tidak harus selalu menjadi aktor utama di panggung, tetapi menjadi dirigen yang menjaga harmoni antara pemerintah daerah, komunitas budaya, pelaku seni, lembaga adat, dunia pendidikan, dan masyarakat,” ujarnya di ruang kerjanya, Rabu (7/5/2026).

Gagasan itu kemudian diterjemahkan ke dalam peta jalan pemajuan kebudayaan NTB yang mulai disusun secara bertahap dan realistis. Fokusnya tidak semata pada kegiatan seremonial, tetapi pada penguatan ekosistem budaya yang berkelanjutan.

Langkah awal yang dianggap mendesak adalah pembenahan data kebudayaan. Pendataan digital terhadap 12 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) menjadi pekerjaan rumah yang diprioritaskan.

Mulai dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, keterampilan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, cagar budaya, hingga indikasi geografis, semuanya perlu dipetakan secara lebih baik.

Tanpa data yang kuat, menurutnya, kebijakan kebudayaan akan sulit diarahkan secara tepat sasaran. Karena itu, Dinas Kebudayaan NTB mulai mendorong inventarisasi, dokumentasi, serta publikasi karya budaya di seluruh kabupaten/kota secara lebih terpadu.

Di saat yang sama, Ihwan mengaku memiliki kegelisahan tersendiri terhadap fenomena yang ia sebut sebagai “krisis identitas” di kalangan generasi muda. Ia melihat perubahan pola komunikasi digital sedikit demi sedikit mengikis budaya bertutur, etika bertamu, dan nilai penghormatan yang selama ini menjadi inti filosofi masyarakat Sasak, Samawa, dan Mbojo.

Kegelisahan itulah yang melahirkan gagasan “Budaya Masuk Sekolah”. Namun, ia menegaskan bahwa program tersebut tidak boleh berhenti pada simbol-simbol seremonial semata.

“Mengenakan pakaian adat itu penting sebagai simbol penghormatan terhadap identitas daerah. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai budaya hidup dalam perilaku sehari-hari anak-anak kita.

Bagaimana menghormati orang tua, menghargai guru, menyayangi yang lebih muda, menjaga tutur kata, dan memiliki rasa malu ketika melanggar nilai-nilai kebaikan. Itu inti kebudayaan,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kebudayaan NTB tidak berjalan sendiri. Sinergi lintas sektor menjadi pendekatan yang terus dibangun. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga diarahkan pada penguatan muatan lokal dan pendidikan karakter berbasis budaya.

Bersama BPBD, kebudayaan didorong menjadi bagian dari mitigasi kebencanaan melalui penguatan kearifan lokal masyarakat. Dengan Dinas Pariwisata, kebudayaan diposisikan sebagai fondasi pariwisata berkualitas yang tidak kehilangan jati dirinya.

Sementara dengan BPSDM, Dinas Kebudayaan mulai membahas pentingnya literasi budaya bagi ASN, terutama bagi aparatur baru dan pegawai dari luar daerah agar memahami karakter sosial dan sensitivitas budaya masyarakat NTB.

Bagi Ihwan, identitas NTB sebagai daerah religius dengan julukan Pulau Seribu Masjid merupakan modal sosial yang besar. Nilai-nilai adat dan agama yang hidup di tengah masyarakat dinilai dapat menjadi perekat sosial sekaligus kekuatan pembangunan daerah.

Karena itu, arah kebijakan Dinas Kebudayaan NTB tidak hanya berbicara tentang pelestarian, tetapi juga tentang bagaimana kebudayaan hadir dalam pembangunan manusia, penguatan ekonomi kreatif, pendidikan, mitigasi konflik sosial, hingga pengembangan pariwisata.

Dalam kerangka itulah, Dinas Kebudayaan NTB mulai menyusun 12 program unggulan kebudayaan secara bertahap, antara lain penguatan data 12 OPK NTB, budaya masuk sekolah, pengembangan desa dan kampung budaya, revitalisasi permainan rakyat dan olahraga tradisional, penguatan literasi budaya ASN, pengembangan festival budaya terpadu NTB, digitalisasi warisan budaya, revitalisasi museum dan taman budaya, fasilitasi komunitas seni dan budaya, penguatan diplomasi budaya NTB, pengembangan ekonomi budaya berbasis masyarakat, serta penguatan kebudayaan sebagai instrumen ketahanan sosial.

Program-program tersebut, menurutnya, bukan proyek instan yang selesai dalam satu atau dua tahun. Sebagian besar masih berada pada tahap penguatan fondasi dan membutuhkan dukungan banyak pihak.

Ia juga menyadari bahwa tantangan yang dihadapi tidak ringan. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana-prasarana, hingga anggaran masih menjadi kenyataan yang harus dihadapi secara rasional. Namun, ia percaya pendekatan kolaboratif dapat menjadi jalan keluar.

Karena itu, bidang kerja sama yang baru dibentuk di lingkungan Dinas Kebudayaan NTB diharapkan menjadi pintu untuk membangun sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, komunitas budaya, media, dunia usaha, hingga lembaga nasional dan internasional.

Di tengah berbagai keterbatasan itu, Ihwan memilih menjaga optimisme dengan langkah yang terukur. Ia tidak ingin kebudayaan hanya ramai di media sosial, tetapi kosong dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, ukuran keberhasilan Dinas Kebudayaan bukan semata pada megahnya panggung festival atau banyaknya kegiatan yang terselenggara, melainkan pada perubahan sikap masyarakat, terutama generasi muda.

“Kalau anak-anak muda NTB tetap santun dalam bertutur, bangga menggunakan bahasa dan budayanya, menghormati orang tua, serta percaya diri membawa identitas daerahnya di tengah pergaulan global, maka di situlah kebudayaan bekerja,” ujarnya.

Di tengah dunia yang terus berubah cepat, kebudayaan, bagi Muhamad Ihwan, bukan sesuatu yang harus ditinggalkan demi modernitas. Justru nilai-nilai warisan leluhur itulah yang harus menjadi kompas moral agar masyarakat NTB tetap memiliki arah di tengah arus zaman.(sr/dkisntb)