Beranda blog

Eduar Lahagu : Kalau PPK Tidak Tau Di Mana Besi Moawe, Berarti Ada Yang Disembunyikan

Penulis
SABAR HATI HALAWA
-
0

Gunungsitoli,Warta.in Pembongkaran bangunan Jembatan Moawe yang berada di Desa Moawe, tepatnya di wilayah Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, menjadi tanda tanya besar.

Karena diduga kuat Murni Panjaitan sebagai PPK pura-pura tidak tau atau tidak tau tentang keberadaan besi pembongkaran Jembatan Moawe itu, kata Edward Lahagu, Jumat 06/11/2026.

Menurut Edward Lahagu, Ketua Aliansi Peduli Konsumen Ono Niha (APKN), mengatakan, PPK itu sebenarnya tahu tentang pembongkaran bangunan sebelum termasuk besi tersebut.

Karena menurut Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terbaru Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 beserta turunannya, seperti Peraturan LKPP, PPK memiliki tugas menyusun perencanaan pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan spesifikasi teknis/KAK, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

“Korelasi dengan PPK: saat menyusun dokumen persiapan, PPK harus memasukkan biaya pembongkaran bangunan ke dalam HPS pekerjaan struktur/persiapan. Kelalaian PPK dalam mengidentifikasi objek bangunan lama yang harus dibongkar dapat dianggap sebagai kelalaian dalam tahapan perencanaan kontrak,” kata Edward.

Artinya, seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahu semua tentang pembongkaran tersebut termasuk situasi besi yang sudah dibongkar karena dia yang merencanakan sesuai aturan yang mengatakan, jadi lucu dia baru foto besi tersebut saat dikonfirmasi awak media.

“Ada apa dengan perencanaan pembongkaran bangunan Jembatan Moawe?” ucap Edward sambil bertanya dengan nada santai.

*Tapi pertanyaan santai itu justru yang paling menampar.*

Bagaimana mungkin pejabat yang merencanakan, yang menyusun HPS, yang menandatangani kontrak, yang mengendalikan pekerjaan, justru tidak tahu di mana besinya?

Edward menegaskan, kalau PPK saja mengaku tidak tahu di mana besi Moawe berada, berarti ada sesuatu yang disembunyikan.

“Kalau PPK tidak tau di mana besi Moawe, berarti ada yang disembunyikan. Tidak mungkin PPK tidak tahu. Dia yang merencanakan, dia yang mengendalikan, dia yang menandatangani. Masa dia tidak tahu?” tegas Edward.

*Masa PPK Baru Tau Setelah Wartawan Datang?*

Ini yang membuat publik geleng-geleng kepala. PPK yang seharusnya paling tahu, justru baru sibuk memfoto setelah dikonfirmasi wartawan.

Kalau bukan karena wartawan yang bertanya, apakah besi itu akan tetap tidak jelas nasibnya? Kalau bukan karena media yang menelusuri, apakah aset negara itu akan dibiarkan hilang begitu saja?

Seorang PPK tidak boleh beralasan tidak tahu. Tidak ada alasan tidak tahu bagi seorang PPK. Karena dari tangan PPK-lah semua perencanaan itu lahir.

*Pengelolaan Keuangan Negara di Bina Marga Provinsi Dipertanyakan*

Kondisi ini sekaligus mempertanyakan pengelolaan keuangan negara di Bina Marga Provinsi. Sebab, besi hasil pembongkaran merupakan aset negara yang wajib dicatat, diamankan, dan dipertanggungjawabkan.

Jika PPK saja tidak tahu di mana besi bongkaran itu, bagaimana Bina Marga Provinsi mengelola keuangan negara? Besi tersebut bukan barang rongsokan yang bisa dibiarkan begitu saja tanpa berita acara.

Ini bukan besi satu batang. Ini besi jembatan. Besi yang dibeli pakai uang negara. Besi yang dibongkar pakai uang negara. Besi yang seharusnya kembali dicatat sebagai aset negara. Bukan hilang, bukan berkurang, bukan hanya sebagian.

Jawaban Lewat WhatsApp Makin Menambah Curiga

Ditempat terpisah, Murni Panjaitan sebagai PPK dalam kegiatan proyek Jembatan Moawe itu saat dikonfirmasi awak media terkait dimana saja besi bongkaran Jembatan Moawe itu berada, menjawab:

“Besok saya potokan la BG yang ada di UPTD,” katanya Murni lewat pesan singkat via WhatsApp sekitar pukul 20:30 WIB semalam.

Jawaban itu justru menimbulkan tanda tanya yang lebih besar. Mengapa harus besok? Mengapa harus difoto dulu? Bukankah sebagai PPK dia seharusnya sudah punya datanya? Sudah punya daftarnya? Sudah punya berita acaranya? Sudah punya foto dokumentasinya sejak awal?

Seorang PPK yang bekerja sesuai aturan, tidak perlu menunggu besok untuk memfoto. Dia tinggal buka dokumennya. Dia tinggal tunjukkan berita acaranya.

Namun faktanya, yang ditunjukkan justru janji akan memfoto besok.

Pengakuan ASN Bina Marga Beda, Besi Diduga Tidak Utuh Lagi

Namun anehnya ada salah satu pengakuan salah satu oknum ASN Bina Marga yang menyampaikan bahwa besi tersebut hanya sebagian telah sampai di kantor.

Artinya yang bersangkutan tidak tau atau pura-pura tidak tau. Jika hanya sebagian yang sampai di kantor, ke mana sisanya? Siapa yang membawa? Siapa yang menjual? Siapa yang menikmati? Di mana berita acara pencatatan asetnya?

Pertanyaan ini wajib dijawab oleh Bina Marga Provinsi. Jangan sampai publik menduga ada permainan di balik pembongkaran ini. Jangan sampai publik menduga besi aset negara ini sudah berpindah tangan sebelum sempat dicatat.

Awak media tetap menelusuri persoalan pembongkaran bangunan Jembatan Moawe tersebut karena itu aset negara.

Melanggar Aturan Pengelolaan Keuangan Negara

Sikap tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1) menegaskan, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Jika besi bongkaran tidak jelas keberadaannya, di mana letak tertib dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara di Bina Marga Provinsi? Di mana tanggung jawabnya?

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) menegaskan, pengelolaan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan asas kesatuan, efisiensi, dan akuntabilitas.

Besi bongkaran jembatan adalah barang milik negara yang wajib dikelola secara akuntabel. Tidak boleh hilang, tidak boleh berkurang tanpa penjelasan.

3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pasal 3 menegaskan, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Setiap barang hasil pembongkaran wajib dicatat, diamankan, dan dilaporkan. Tidak boleh hanya diketahui setelah difoto. Tidak boleh hanya sebagian yang sampai.

4. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 11 menegaskan, PPK bertugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengadaan, serta mengendalikan pelaksanaan kontrak.

PPK tidak boleh hanya tahu setelah pekerjaan dibongkar, apalagi setelah dikonfirmasi wartawan. Itu bukan pengendalian, itu pembiaran.

5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
Setiap informasi publik bersifat terbuka. Pers berhak mencari dan memperoleh informasi.

PPK sebagai pejabat publik tidak boleh menghindar, tidak boleh menunda-nunda, dan tidak boleh menjawab dengan janji foto besok.

Publik menunggu jawaban tegas. Di mana besi itu sekarang? Berapa ton jumlahnya? Mana berita acaranya? Siapa yang bertanggung jawab jika besi itu tidak utuh?

Hingga berita ini diturunkan,Warta.in, masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada PPK Proyek Jembatan Moawe, Murni Panjaitan, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi, UPTD Bina Marga, dan pihak terkait lainnya.

Warta.in

PB Porprov Akui Keliru Cetak ID Card Pers, PWI Bekasi Raya: Jaga Marwah Wartawan

Penulis
Alpin Andreas Simbolon
-
0

warta.in Bekasi ◊ Jum’at, 06 November 2026

KOTA BEKASI – Polemik pencantuman kategori PERS pada kartu identitas (ID Card) pengelola media sosial organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 akhirnya mendapat respons resmi dari Panitia Besar (PB) Porprov.

Melalui pemberitaan di situs resmi Porprov Bekasi Kota 2026, Jumat (6/11/2026), PB Porprov mengakui adanya kekeliruan kategori kartu akses bagi pengelola media sosial OPD. Kartu yang semestinya menggunakan kategori OPD justru tercetak dengan kategori PERS disertai keterangan Media Sosial.

PB Porprov menyebut kekeliruan tersebut terjadi pada tahap persetujuan pencetakan. Tim Humas dan Media pun telah meminta agar kartu tersebut dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. PB Porprov juga menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers.

Merespons hal tersebut, Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, mengapresiasi keterbukaan PB Porprov yang telah mengakui kekeliruan dan mengambil langkah korektif.

Menurutnya, sejak awal kritik yang disampaikan PWI Bekasi Raya bukan untuk mempersoalkan keterlibatan ASN atau pengelola media sosial OPD dalam mendukung publikasi Porprov. Namun, persoalannya terletak pada ketepatan penggunaan kategori identitas yang tidak boleh dicampuradukkan.

“Persoalannya bukan ASN boleh atau tidak boleh melakukan dokumentasi dan publikasi. Silakan saja, karena itu bagian dari tugas kehumasan pemerintah. Tetapi jangan sampai identitas humas OPD disamakan dengan identitas PERS. Keduanya memiliki fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab yang berbeda,” tegas Ade Muksin, Jumat (6/11/2026).

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan batasan mengenai pengertian pers dan wartawan.

Pasal 1 angka 1 UU Pers menjelaskan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, sedangkan Pasal 1 angka 4 mendefinisikan wartawan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Selain itu, Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

“Karena itu, identitas PERS tidak semestinya digunakan secara sembarangan. Kartu akses dengan kategori PERS harus merepresentasikan fungsi jurnalistik, bukan sekadar kebutuhan administrasi atau kemudahan akses seseorang dalam kegiatan olahraga,” ujarnya.

Ade menegaskan, pihaknya menghargai permohonan maaf dan langkah perbaikan yang telah disampaikan PB Porprov. Namun, ia berharap pembenahan tersebut benar-benar dilaksanakan secara menyeluruh, termasuk memastikan tidak ada lagi kesalahan klasifikasi dalam penerbitan kartu akses.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa persoalan ID Card ini tidak boleh mengaburkan persoalan lain yang juga menjadi perhatian media lokal, yakni transparansi mekanisme verifikasi wartawan, pemberian akses peliputan, serta pelibatan media lokal dalam publikasi Porprov XV Jawa Barat 2026.

Menurutnya, penyelenggaraan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut semestinya menjadi ruang kolaborasi yang terbuka dan setara, bukan justru melahirkan sekat-sekat antara organisasi wartawan, kelompok kerja (pokja), forum, komunitas, maupun media yang bertugas di wilayah Bekasi.

“Jangan sampai ada kesan bahwa media tertentu lebih mudah mendapatkan akses karena kedekatan dengan kekuasaan atau hubungan personal. Penyelenggaraan Porprov harus mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan kesempatan yang adil bagi media lokal,” tandasnya.

PWI Bekasi Raya berharap polemik ini menjadi bahan evaluasi bagi PB Porprov agar ke depan lebih cermat dalam menetapkan klasifikasi identitas, membangun komunikasi dengan insan pers, serta memastikan kemitraan publikasi berjalan secara profesional.

“Pers harus dihormati, humas harus ditempatkan sesuai fungsinya. Jangan campuradukkan keduanya. Kami ingin Porprov sukses sebagai penyelenggaraan olahraga sekaligus sukses dalam menghormati kemerdekaan pers,” pungkas Ade.

(Alpin A.S)

Polsek Ngimbang Gelar Commander Wish Pagi, Bantu Kelancaran Lalu Lintas dan Keselamatan Masyarakat

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Gelar Commander Wish Pagi, Bantu Kelancaran Lalu Lintas dan Keselamatan Masyarakat

LAMONGAN//Warta.In – Jajaran Polsek Ngimbang melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas di Jalan Raya Babat- Jombang dan Ngimbang – Sambeng tepatnya di pertigaan Pasar Ngimbang dan SMP Negeri 1 Ngimbang, Jum’at (06/11/2026) pukul 06.00 Wib pagi Hari

Kegiatan yang dimulai pukul 06.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. K, bersama Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, bersama anggota jaga Polsek Ngimbang yakni Aiptu Muni. R, Aipda Zaini,Aipda Afis dan Brigadir Deni. S

Petugas ditempatkan di titik yang ramai aktivitas masyarakat pada pagi hari untuk membantu mengatur arus kendaraan, sekaligus menyeberangkan warga dan para pelajar yang hendak berangkat ke sekolah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga ketertiban lalu lintas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya pada jam sibuk pagi hari.

Dengan kehadiran petugas di lokasi, arus lalu lintas di sekitar pertigaan Pasar Ngimbang dan SMP Negeri 1 Ngimbang terpantau berjalan aman, tertib, dan lancar.

Kegiatan Commander Wish Pagi berakhir pada pukul 06.00 WIB. Selama pelaksanaan kegiatan, situasi dilaporkan aman dan kondusif.

Polsek Ngimbang berharap kehadiran anggota di jalan raya dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas (roy)

Intensifkan Patroli Harkamtipmas Polsek Ngimbang Sisir Beberapa Obyek Vital Di Wilayah Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Intensifkan Patroli Harkamtipmas Polsek Ngimbang Sisir Beberapa Obyek Vital Di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Warta.in – Guna mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan, Polsek Ngimbang Polres Lamongan mengintensifkan pengamanan wilayah melalui patroli Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) pada Kamis (05/11/2026). Pukul 10.00,wib

Langkah preventif ini menyasar sejumlah objek vital dan pusat aktivitas publik di wilayah hukum Kecamatan Ngimbang

Dalam penyisiran tersebut, personel Polsek Ngimbang Aipda Zaini, Briptu Andika dan Bripka Sujito menyisir, menyambangi titik-titik rawan seperti, Jalan raya poros Ngimbang – Jombang, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Gudang R3 Lamongrejo, ATM BCA dan Galeri ATM BNI serta Warga Desa Cerme Aksi ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas 3C (pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor).

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Iptu Istiono, S.H., menegaskan bahwa kehadiran petugas di lapangan bertujuan menutup niat maupun kesempatan bagi para pelaku kejahatan.

“Patroli ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan rasa aman secara nyata kepada masyarakat. Kami juga mengimbau petugas keamanan objek vital dan warga untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta segera melapor bila menemukan potensi gangguan kamtibmas,” ujarnya Iptu Istiono, S. H.

Kehadiran Anggota personel Polsek Ngimbang mendapat apresiasi dari warga sekitar. Sugeng (42), salah seorang warga yang tengah beraktivitas di sekitar lokasi patroli, mengaku lebih tenang dengan kehadiran polisi di pusat keramaian.

“Kalau sering ada patroli polisi yang lewat dan menyapa warga seperti ini, kami merasa jauh lebih tenang dan nyaman saat beraktivitas malam atau pas lagi ambil uang di ATM,” tutur Sugeng.

Seluruh rangkaian patroli Harkamtibmas berjalan lancar. Hingga kegiatan berakhir, situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Ngimbang terpantau aman, tertib, dan kondusif. [roy]

Demi Tingkatkan Pelayanan Masyarakat Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light 4C Di Malam Hari

Penulis
Rohmat .
-
0

Demi Tingkatkan Pelayanan Masyarakat Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light 4C Di Malam Hari

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang ini telah melaksanakan kegiatan Patroli Blue Light Harkamtibmas di malam hari guna cegah kriminalitas dan tangkal 4 C di wilayah Hukum Polsek Ngimbang, Kamis(05/11 /2026) pukul 23.00 Wib sampai selesai

Dalam Patroli Blue Light ini di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang Aiptu Muji. R, Briptu Andika dan Bripka Sujito dengan sasaran Patroli jalan poros Ngimbang – Jombang, SPBU Ngimbang, R3 Lamongrejo, ATM BRI dan Warkop Desa Sendangrejo Ngimbang serta Masyarakat Ngimbang yang ada di Kecamatan Ngambang.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr. K. S. I.K,melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, saat di hubungi Awak media menjelaskan bahwa, “Patroli Blue Light ini di laksanakan guna cegah dan antisipasi 4C, kejahatan dan premanisme serta untuk menjaga harkamtibmas guna cegah kriminalitas dan tangkal 4C di wilayah Kecamatan Ngimbang.”

Personil Patroli selalu menyampaikan pesan – pesan Keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kepada pengamanan Swakarsa atau security di Wilayah Ngimbang selalu waspada dengan situasi yg berkembang di sekitarnya,ungkapnya Kapolsek Ngimbang

Kami berkometmen dengan Secara rutin patroli di Obyek Vital untuk antisipasi terjadinya tindakan kriminal di Wilayah Ngimbang dengan cara memverikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan sehingga wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif,pungkasnya(roy)

*KUNJUNGAN KERJA KAPOLDA BENGKULU DI POLRES MUKOMUKO*

Penulis
H D
-
0

*KUNJUNGAN KERJA KAPOLDA BENGKULU DI POLRES MUKOMUKO: RESMIKAN GEDUNG SAMAPTA 38 SETIA, TEGASKAN DISIPLIN, DAN BERIKAN HADIAH UMRAH GRATIS KEPADA PERSONEL*

Mukomuko, 5 November 2026 — Langkah nyata memperkuat kelembagaan dan kualitas kinerja kepolisian di wilayah perbatasan Provinsi Bengkulu terus diwujudkan secara berkelanjutan. Pada Kamis, 5 November 2026, Kapolda Bengkulu, Irjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K., OLY, melakukan kunjungan kerja resmi ke lingkungan Kepolisian Resor Mukomuko. Dalam rangkaian kunjungan yang penuh makna ini, beliau meresmikan Gedung Samapta 38 Setia, meninjau langsung kesiapan dan kesejahteraan personel, sekaligus menyampaikan serangkaian arahan strategis yang tegas dan mendalam terkait peningkatan profesionalisme, integritas, serta pengabdian seluruh jajaran Polri.

Rombongan Kapolda Bengkulu didampingi oleh sejumlah Pejabat Utama Polda Bengkulu, antara lain Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Direktur Lalu Lintas, serta Direktur Penyidikan dan Penindakan Korupsi Polda Bengkulu. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kapolres Mukomuko, AKBP Riky Crisma Wardana, S.I.K., bersama seluruh Pejabat Utama dan personel Polres Mukomuko di lingkungan Mapolres setempat.

 

TEGASKAN INTEGRITAS: USAHA ANGGOTA DIPERBOLEHKAN ASALKAN TIDAK MENGGANGGU TUGAS DAN TETAP SESUAI HUKUM

Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan perhatian serius terhadap kesejahteraan keluarga besar Polri, termasuk memberikan ruang bagi anggota untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha yang sah, seperti di sektor perkebunan. Namun demikian, beliau menegaskan dengan tegas bahwa setiap bentuk usaha tersebut harus berjalan secara legal, transparan, dan tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas pokok maupun mencederai integritas sebagai abdi negara dan pelindung masyarakat.

“Kalau anggota ingin berusaha di bidang perkebunan atau sektor lain, tentu kami dukung demi kesejahteraan keluarga. Silakan, asalkan dilakukan dengan cara yang baik, sah secara hukum, dan sewajarnya. Yang terpenting: tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas, dan tidak boleh mencederai kehormatan serta integritas kita sebagai anggota Polri,” tegas beliau.

 

PIMPINAN HARUS MENJADI TELADAN, BUKAN SEKADAR MEMBERI PERINTAH

Lebih lanjut, Kapolda meminta seluruh jajaran perwira untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. Beliau mengingatkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak cukup hanya dengan memberikan instruksi, melainkan harus diwujudkan melalui keteladanan yang nyata dalam sikap, perilaku, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi.

“Kepada seluruh perwira, arahkan dan bimbinglah anggota Anda dengan sepenuh hati. Ingatlah, memberikan arahan tidak cukup hanya dengan kata-kata atau perintah semata, tetapi harus dibuktikan melalui perilaku yang patut dicontoh. Perwira harus menjadi teladan yang baik bagi anggotanya,” pesan beliau dengan penuh kehangatan namun tegas.

 

APRESIASI LUAR BIASA: KAPOLDA BERIKAN HADIAH UMRAH GRATIS KEPADA PERSONEL BERPRESTASI

Di sela-sela kunjungan kerja yang penuh semangat tersebut, Kapolda Bengkulu juga menyampaikan penghargaan yang luar biasa berharga kepada personel Polres Mukomuko dan jajaran Polsek di bawahnya. Beliau secara langsung memberikan hadiah berupa paket ibadah Umrah gratis bagi personel yang berdedikasi tinggi dan berprestasi.

Pemberian hadiah ini bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan simbol dukungan dan motivasi agar seluruh personel senantiasa bekerja dengan ikhlas, penuh disiplin, serta penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Semoga anugerah ini menjadi berkah bagi yang menerima dan menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran.

 

KOMITMEN POLRES MUKOMUKO: PERKUAT INTEGRITAS DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Seluruh rangkaian kunjungan kerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya evaluasi, pembinaan, dan penguatan organisasi kepolisian di daerah. Kapolres Mukomuko, AKBP Riky Crisma Wardana, S.I.K., menyampaikan terima kasih sekaligus menegaskan kesiapan seluruh jajaran untuk menindaklanjuti setiap arahan pimpinan dengan langkah nyata.

“Kami siap meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Mukomuko. Kehadiran kami di tengah masyarakat akan terus diperkuat, agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat senantiasa terjaga dengan aman, damai, dan kondusif,” ujar Kapolres.

Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkokoh kinerja kepolisian di wilayah Mukomuko, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai mitra yang senantiasa hadir, melindungi, dan melayani dengan sepenuh hati.(HD)

*KUNJINGAN KERJA KAPOLDA BENGKULU DI POLRES MUKOMUKO*

Penulis
H D
-
0

*KUNJINGAN KERJA KAPOLDA BENGKULU DI POLRES MUKOMUKO: RESMIKAN GEDUNG SAMAPTA 38 SETIA, TEGASKAN DISIPLIN DAN BERIKAN HADIAH UMRAH GRATIS KEPADA PERSONEL*

Mukomuko, 6 November 2026 — Langkah nyata memperkuat kelembagaan dan kualitas kinerja kepolisian di wilayah perbatasan Provinsi Bengkulu terus diwujudkan secara berkelanjutan. Pada Kamis, 5 November 2026, Kapolda Bengkulu, Irjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K., OLY, melakukan kunjungan kerja resmi ke lingkungan Kepolisian Resor Mukomuko. Dalam rangkaian kunjungan yang penuh makna ini, beliau meresmikan Gedung Samapta 38 Setia, meninjau langsung kesiapan dan kesejahteraan personel, sekaligus menyampaikan serangkaian arahan strategis yang tegas dan mendalam terkait peningkatan profesionalisme, integritas, dan pengabdian seluruh jajaran Polri.

Rombongan Kapolda Bengkulu didampingi oleh sejumlah Pejabat Utama Polda Bengkulu, antara lain Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Direktur Lalu Lintas, serta Direktur Penyidikan dan Penindakan Korupsi Polda Bengkulu. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kapolres Mukomuko, AKBP Riky Crisma Wardana, S.I.K., bersama seluruh Pejabat Utama dan personel Polres Mukomuko di lingkungan Mapolres setempat.

 

TEGASKAN INTEGRITAS: USAHA ANGGOTA DIPERBOLEHKAN ASALKAN TIDAK MENGGANGGU TUGAS DAN SESUAI HUKUM

Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan perhatian serius terhadap kesejahteraan keluarga besar Polri, termasuk memberikan ruang bagi anggota untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha yang sah, seperti di sektor perkebunan. Namun demikian, beliau menegaskan dengan tegas bahwa setiap bentuk usaha tersebut harus berjalan secara legal, transparan, dan tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas pokok maupun mencederai integritas sebagai abdi negara dan pelindung masyarakat.

“Kalau anggota ingin berusaha di bidang perkebunan atau sektor lain, tentu kami dukung demi kesejahteraan keluarga. Silakan, asalkan dilakukan dengan cara yang baik, sah secara hukum, dan sewajarnya. Yang terpenting: tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas, dan tidak boleh mencederai kehormatan serta integritas kita sebagai anggota Polri,” tegas beliau.

 

PIMPINAN HARUS MENJADI TELADAN, BUKAN SEKADAR MEMBERI PERINTAH

Lebih lanjut, Kapolda meminta seluruh jajaran perwira untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. Beliau mengingatkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak cukup hanya dengan memberikan instruksi, melainkan harus diwujudkan melalui keteladanan yang nyata dalam sikap, perilaku, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi.

“Kepada seluruh perwira, arahkan dan bimbinglah anggota Anda dengan sepenuh hati. Ingatlah, memberikan arahan tidak hanya cukup dengan kata-kata atau perintah semata, tetapi harus dibuktikan melalui perilaku yang patut dicontoh. Perwira harus menjadi teladan yang baik bagi anggotanya,” pesan beliau dengan penuh kehangatan namun tegas.

 

APRESIASI LUAR BIASA: KAPOLDA BERIKAN HADIAH UMRAH GRATIS KEPADA PERSONEL

Di sela-sela kunjungan kerja yang penuh semangat tersebut, Kapolda Bengkulu juga menyampaikan penghargaan yang luar biasa berharga kepada personel Polres Mukomuko dan jajaran Polsek di bawahnya. Beliau secara langsung memberikan hadiah berupa paket ibadah Umrah gratis bagi personel yang berprestasi dan berdedikasi tinggi.

Pemberian hadiah ini bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan simbol dukungan dan motivasi agar seluruh personel senantiasa bekerja dengan ikhlas, penuh disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Semoga anugerah ini menjadi berkah bagi yang menerima dan menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran.

 

KOMITMEN POLRES MUKOMUKO: PERKUAT INTEGRITAS DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Seluruh rangkaian kunjungan kerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya evaluasi, pembinaan, dan penguatan organisasi kepolisian di daerah. Kapolres Mukomuko, AKBP Riky Crisma Wardana, S.I.K., menyampaikan terima kasih sekaligus menegaskan kesiapan seluruh jajaran untuk menindaklanjuti setiap arahan pimpinan dengan langkah nyata.

“Kami siap meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Mukomuko. Kehadiran kami di tengah masyarakat akan terus diperkuat, agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat senantiasa terjaga dengan aman, damai, dan kondusif,” ujar Kapolres.

Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkokoh kinerja kepolisian di wilayah Mukomuko, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai mitra yang senantiasa hadir, melindungi, dan melayani dengan sepenuh hati.(HD)

Kapolres Pakpak Bharat Larang Jajarannya Menggunakan Rokok Elektrik (Vae)

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Salak, – Sesuai dengan Surat Edaran dari Kapolri tentang Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik ( Vape ) Kapolres Pakpak Bharat AKBP Muhammad Agustiawan S.T.,S.I.K.,M.H menegaskan kepada jajarannya untuk tidak menggunakan Rokok Elektrik alias Vape, Rabu pagi ( 04/11/2026 )

Menurut Kapolres Pakpak Bharat AKBP Muhammad Agustiawan S.T.,S.I.K.,.M.H yang di sampaikan melalui Kasi Propam Polres Pakpak Bharat Iptu Marlon D. Hutapea S.H.,M.H hal ini sesuai dengan Surat Edaran dari Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang larangan Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape bagi seluruh Pegawai Negeri pada lingkungan Polri.

” Penegasan ini di terapkan di seluruh wilayah se – Indonesia, mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres Polsek dan Pospol, mengingat Rokok Elektrik atau Vape berbahan Cair ( isi ulang ) mengantisipasi penggunaan bahan Narkotika berbentuk cair seperti Ketamine, Sabu cair dan Ganja Cair “, tegasnya.

” Kepada personel jika kedapatan menggunakan Rokok Elektronik ( Vape ) pasti akan diberi tindakan dan kepada masyarakat yang berada di lingkup Mako Polres Pakpak Bharat ataupun Polsek jajaran akan kita tegur secara Humanis. Pungkasnya. (RN)

Pembangunan KDKMP Desa Rimo Bunga Capai 91,93 Persen, Kodim 0205/TK Kawal Penyelesaian

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Karo – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Rimo Bunga, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, yang berada dalam wilayah binaan Kodim 0205/Tanah Karo, telah mencapai 91,93 persen hingga Kamis (5/11/2026). Pada tahap ini, pekerjaan difokuskan pada pemasangan penutup dinding berbahan spandek dan kawat nyamuk.

Bangunan KDKMP tersebut berdiri di atas lahan hibah seluas 750 meter persegi dengan ukuran 30 x 25 meter. Adapun luas bangunan mencapai 600 meter persegi, berukuran 30 x 20 meter.

Pemasangan penutup dinding menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelesaian fasilitas tersebut. Pekerjaan dilakukan secara bertahap untuk memastikan bangunan siap digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Kodim 0205/TK melalui jajaran kewilayahan terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap pelaksanaan pembangunan. Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan penyediaan sarana koperasi di tingkat desa.

Keberadaan KDKMP diharapkan menjadi sarana penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha dan pelayanan kebutuhan warga. Fasilitas ini juga diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi produktif serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kodim 0205/TK berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung penyelesaian pembangunan KDKMP Desa Rimo Bunga hingga siap dimanfaatkan masyarakat. Kehadiran fasilitas ini diharapkan tidak sekadar menjadi sarana kegiatan koperasi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Sinergi tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI AD dengan rakyat dalam mendukung pelaksanaan program Presiden Republik Indonesia, khususnya untuk mendorong pembangunan dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

Polres Muara Enim Polda SumSel.Melindungi Generasi Muda Dari Ancaman Kejahatan Digital

Penulis
Zulkifli
-
0

Warta In

“MUARA ENIM – Melindungi generasi muda dari ancaman kejahatan digital merupakan tanggung jawab bersama. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet, Polres Muara Enim Polda Sumatera Selatan terus mengambil langkah nyata melalui edukasi dan pendekatan humanis kepada kalangan pelajar.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi tentang bahaya judi daring (online) dan penipuan digital yang dilaksanakan oleh Seksi Hubungan Masyarakat (Si Humas) Polres Muara Enim bertempat di SMP Negeri 1 Muara Enim, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini menyasar adik-adik Pramuka Penggalang yang mengikuti lomba sebagai generasi muda yang diharapkan mampu menjadi pelopor dalam menyebarkan pesan positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Edukasi dipimpin langsung oleh Kasi Humas Polres Muara Enim Kompol RTM. Situmorang bersama personel Humas. Dalam penyampaiannya, para peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai bahaya judi daring, modus penipuan online, serta pentingnya bersikap bijak dan waspada ketika menggunakan internet maupun media sosial.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Kompol RTM. Situmorang menyampaikan bahwa edukasi ini merupakan langkah preventif Polri untuk membentengi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai aktivitas negatif di dunia digital.

“Kami mengingatkan adik-adik Pramuka Penggalang agar jangan pernah tergiur dengan iming-iming keuntungan instan, hadiah, maupun janji mendapatkan uang dengan mudah melalui judi daring. Jangan mencoba, jangan terlibat, dan jangan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin menjerumuskan kalian,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar para pelajar selalu berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan online, tidak mudah percaya kepada orang yang tidak dikenal di media sosial, tidak sembarangan mengeklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi, kata sandi, maupun kode OTP kepada siapa pun.

Lebih lanjut, Kasi Humas berharap para anggota Pramuka Penggalang tidak hanya memahami materi yang disampaikan, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dengan meneruskan pesan-pesan edukasi tersebut kepada teman, sahabat, dan sesama anggota Pramuka lainnya.

“Kami berharap adik-adik dapat menjadi pelopor kebaikan. Sampaikan kepada teman-teman Pramuka lainnya agar menjauhi judi daring, tidak mudah tertipu di dunia digital, dan menggunakan teknologi untuk kegiatan yang bermanfaat, mendukung pendidikan, serta meraih cita-cita,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Polres Muara Enim ingin menanamkan kesadaran bahwa masa depan generasi muda jauh lebih berharga daripada iming-iming keuntungan sesaat. Jangan sampai kemudahan teknologi justru menjadi pintu masuk bagi perilaku yang dapat merusak masa depan.

Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar slogan, melainkan wujud kepedulian dan tindakan nyata dalam melindungi generasi penerus bangsa. Dengan edukasi sejak dini, Polres Muara Enim berharap lahir generasi muda yang cerdas, berkarakter, bijak bermedia digital, serta berani mengatakan tidak terhadap judi daring dan segala bentuk penipuan online.

(Tim/Red)

123...1,688Halaman 1 dari 1,688