Warta.in Medan – Pemilik lahan yang berada di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, M Nur Azadin telah melakukan perlawanan terhadap ekseskusi (Derden Verzet) yang teregister dalam 584/PDT.BTH/2025/PN Medan pada Bulan Juli 2025.

“Sudah kita layangkan dan bermohon kepada hakim PN Medan agar di hentikan eksekusi lahan pemilik Grand Sultan Nomor.1657 tahun1916. Kami sangat berterimah kasih karena PN Medan telah menghentikan eksekusi ini. Kami juga minta agar hakim mencermati ada data-data yang otentik surat keterangan nomor: 24.19/lM-SD/2024 Kesultanan Deli bahwa lokasi yang di sebutkan dalam Grand Sultan 1657 tersebut berada di atas tanah kosensi milik Deli Cultuur Maatschappij dan tidak ada Grand Sultan di lokasi tersebut,”ungkap M Nur Azaddin pada wartawan, Jumat (2/4).

Lebih jauh disampaikan, pada 18 Juni 2025, M Nur juga telah melaporkan dugaan pemalsuan Grand Sultan yang teregister dalam Laporan Polisi nomor: STTLP/B/947/VI/2025/SPK/POLDA SUMATERA UTARA, terkait pasal 263 di lakukan oleh pemilik Grand Sultan. Beriringan waktu proses persidangan gugatan juga dilakukan PN Medan pada tanggal 23-12-2025 Denga amar: menolak eksepsi, putusan sela: terbantah, II,lll,lV s/d XI, menyatakan PN Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, melanjutkan persidangan berikutnya.

Said Azhari, penasehat hukum pihak pemilik Grand Sultan 1657 memanggil saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu blunder di hadapan hakim PN Medan. Saksi juga mengakui adanya makam keramat Datok Pulo.

Perjuangan M Nur dalam menuntut keadilan terus berlanjut sampai ke Jakarta dengan menyurati MA, KY, komisi III DPR-RI, Mabes Polri, Satgas Mafia Tanah dan Komnas HAM.

M Nur melalui penasehat hukumnya juga telah menggelar konferensi perss di berbagai media diantaranya, I News TV, GTV, RCTI dan 100 media online pada 15 juli 2025. Pada 12 Maret 2026 juga telah di lakukan pemeriksaan setempat (Descente) di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan labuhan. M Nur menunjukkan batas-batas yang akurat di lahan tersebut.

Menariknya, bukti fakta adanya makam keramat Datok Pulo di lahan tersebut memang ada di lokasi tersebut. M Nur juga berterimah kasih kepada Hakim PN Medan yang sangat profesional. Pernyataan Said Azhari Pengacara pemilik Grand Sultan 1657 tidak menguasai lahan dan membuat kericuhan dan memukul ahli waris terbantah 13,14 dan 15.

“Dalam waktu dekat PN Medan akan menggelar sidang putusan. Saya minta pada Hakim PN Medan yang menangani perkara sengketa lahan melihat secara objektif dan profesional sebelum memutuskan perkara ini. Tapi saya juga mengapresiasi PN Medan yang secara tegas melanjutkan perkara ini demi keadilan di mata hukum,”pungkas M Nur.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Penggugat kasus gugatan pihak ketiga (derden verzet) No Reg. No: 584/Pdt.Bth/2025/PN Medan, Mahmud Irsad Lubis SH, minta agar hakim yang menangani kasus ini bisa lebih objektif. Dan memutuskan bahwa Pembantah adalah pembantah yang baik dan berhak atas tanah yang didalilkan dalam gugatan bantahan tersebut.

“Hari ini kita baru saja menyelesaikan
pemeriksaan setempat (descente) atas perkara 584/Pdt.Bth/ 2025/ PN MDN bahwa pelaksanaan descente dihadiri Majelis Lengkap, Panitera Pengganti serta pembantah/kuasanya dan terbantah/kuasanya. Dalam pelaksanaan tersebut pembantah telah menunjukkan lahannya seluas 4,5 Ha dengan batas-batas yang dalam gugatan telah disebutkan gugatan yang telah incraht yang sebelumnya dimenangkan para terbantah ternyata masuk dalam wilayah tanah milik pembantah,” jelas Mahmud Irsad Lubis baru-baru ini.

Dikatakan, indikasi yang menyatakan para terbantah menguasai lahan fisik tidak dapat dibuktikan dan ada keraguan dari para terbantah karena tidak konsisten dari perkataannya. “Ada Insiden kecil soal mekanisme hukum yang kurang dihormati para terbantah yang dapat mencederai penegakan hukum. Disini mungkin para terbantah kurang memahami makna pelaksanaan Descente,”jelasnya.

Dalam sidang lapangan tersebut sempat hampir terjadi adu jotos antara pengacara terbantah Said Azhari dengan pihak ahli waris. Bahkan, pihak terbantah melalui pengacara dan ahli waris Rifan sempat di usir dari tanah tersebut.

Pasalnya, pernyataan Said Azhari yang tidak menguasai objek tanah tersebut dengan ahli waris kepada hakim PN Medan memicu kemarahan. Maka terjadi keributan kecil pihak pengacara, Said Azhari berupaya memukul ahli waris yang mengklaim tanah tersebut.

Hal senada disampaikan Penggugat (pembantah), M Nur Azadin yang menjelaskan bahwa , pada hari ini (Kamis 12 Maret 2026) telah dilakukan pemeriksaan setempat (Descente) di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan. Pihak pengugat (bantahan) ini telah terlaksana proses sidang lapangan menunjukan batas-batas lahan bersamaan dengan Hakim, Abdul Hadi nasution yang menyaksikan secara langsung dengan seksama lokasi tersebut. Serta adanya fakta peta petunjuk makam keramat Datok Pulo yang menandakan bentuk fakta di lapangan.

Sementara pihak terbantah, melalui pernyataan pengacara tersebut tidak bisa menguasai tanah pengugat di depan hakim, “Saya berterimah kasih kepada Hakim beserta jajaran PN Medan yang sangat profesional menanggani kasus tanah ini,”ungkap Pembantah.

Kasus ini bermula saat M Nur Azaddin yang mengklaim sebagai pemilik lahan berdasarkan dokumen legalisasi pelepasan dan penyerahan hak dengan ganti rugi Nomor: 68/PPGGR/PTTSDBT/22/11/2023 tanggal 20 November 2023, mengetahui bahwa tanah miliknya tiba-tiba menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor: 10/Eks/2019/251/Pdt.G/2011/PN Mdn.

Setelah melakukan penelusuran, ia menemukan bahwa lahan yang disengketakan dikaitkan dengan Grant Sultan Deli Nomor 1657 tahun 1916 dan 1906. Namun, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 24.19/IM-SD/2024, diketahui bahwa lokasi yang disebutkan dalam Grant Sultan tersebut sebenarnya berada di atas tanah konsesi milik Deli Cultuur Maatschappij (Kebun Maryland), berdasarkan perjanjian antara Sultan Deli Makmun Al Rasyid Perkasa Alam dengan T.H. Muntinga pada 23 Maret 1869.

Dengan demikian, menurut pelapor dan kuasa hukumnya, Grant Sultan atas tanah tersebut tidak pernah diterbitkan secara sah di atas lahan yang kini disengketakan. Hal ini menjadi dasar pelapor melaporkan kasus ini sebagai dugaan pemalsuan dokumen ke Polda Sumut.

“Surat keterangan Sultan Deli yang kami miliki mempertegas bahwa Grant Sultan Nomor 1657 tidak pernah diterbitkan untuk lahan tersebut. Maka itu, kami menilai ini adalah bentuk pemalsuan yang merugikan hak kepemilikan klien kami,”jelas M Azadin belum lama ini.

Ia berharap kasus ini segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. (RN)

Warta.in, Jember – Kasus perundungan (bullying) yang menimpa pelajar berinisial MFA (15), siswa SMA di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, memicu kemarahan luas di masyarakat. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur mengambil sikap tegas, menuntut agar kasus ini diproses secara hukum tanpa kompromi sedikit pun.

Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam, 28 Maret 2026 di kawasan Bulakan, Dusun Krajan III, Desa Keting ini diduga melibatkan sekitar 10 pelajar dari berbagai sekolah di wilayah Jombang dan Kencong. Korban yang awalnya dijemput oleh temannya, kemudian dibawa ke lokasi dan mengalami penganiayaan berulang kali. Selain luka fisik, korban juga dilaporkan mengalami trauma psikologis yang mendalam.

Ketua MAKI Koorwil Jatim, Heru Maki, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan tindak kekerasan yang sudah masuk ranah pidana. Ia menolak keras upaya penyelesaian melalui jalur damai atau kekeluargaan yang dianggap berpotensi mengaburkan unsur hukum.

“Ini bukan sekadar kenakalan remaja. Ini sudah masuk kategori kekerasan yang berpotensi pidana. Tidak boleh ada pembiaran dan tidak boleh ada kompromi,” tegas Heru.

MAKI Jatim menekankan bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama. Organisasi ini berencana menurunkan tim ke lokasi untuk mengumpulkan fakta, berkoordinasi dengan keluarga, serta memastikan tidak ada intimidasi. Heru menambahkan bahwa bukti awal sudah dikantongi dan identitas pelaku sudah diketahui, menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, terlepas dari status atau usia.

Selain menyoroti pelaku, MAKI juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pihak sekolah yang dinilai gagal memberikan perlindungan maksimal. Perbaikan sistem pengawasan dan pembinaan karakter dianggap sangat mendesak.

Sementara itu, pihak kepolisian masih mendalami motif kejadian yang sementara diduga dipicu oleh persoalan komunikasi melalui pesan suara (voice note). Berbagai pihak juga telah merespons kasus ini. Anggota Komisi D DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya, mengusulkan pembentukan Satgas Pencegahan Kekerasan di sekolah.

“Segera dilakukan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, serta meminta pihak sekolah untuk bertindak tegas terhadap pelaku melalui tim Satgas Pencegahan Kekerasan yang ada di lingkungan sekolah,” ujar Alfian.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN KHAS Jember, Alfisyah Nur Hayati, menekankan pentingnya penanganan yang holistik dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar.

MAKI Jatim mengajak masyarakat untuk turut mengawal proses hukum agar berjalan transparan. Kasus ini dijadikan peringatan serius bahwa praktik bullying tidak boleh ditoleransi, dan penegakan hukum harus berjalan tuntas demi keadilan serta efek jera agar tidak terulang di kemudian hari.

Kasus ini dinilai bukan sekadar insiden biasa, melainkan peringatan serius bagi semua pihak bahwa praktik bullying tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apa pun. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.
‎
‎Dengan komitmen pengawalan penuh, MAKI Jatim menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan hingga tuntas, demi memastikan keadilan bagi korban benar-benar terwujud tanpa kompromi.