*Air Rami, Bantal, dan Pasar Sebelah Diusulkan Jadi Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2027; Infrastruktur dan Ekonomi Nelayan Jadi Fokus Utama*
MUKOMUKO, 1 April 2026. – Pemerintah Kabupaten Mukomuko menginisiasi pengusulan tiga wilayah pesisir strategis, yakni Desa Air Rami, Desa Bantal, dan Kelurahan Pasar Sebelah, sebagai penerima gelar Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2027; langkah ini diharapkan menjadi tonggak pembenahan sistem pengelolaan perikanan serta penguatan perekonomian masyarakat pesisir secara terstruktur dan berkelanjutan.
Usulan yang bakal diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak hanya bertujuan memperoleh pengakuan resmi, tetapi juga mendorong penataan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana yang selama ini belum dapat memenuhi kebutuhan operasional nelayan; mulai dari proses penangkapan ikan hingga tahap distribusi dan pemasaran hasil tangkapan yang masih banyak menghadapi kendala teknis dan administratif.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Rahmad Hidayat, SPi, MSi, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang fokus menjalankan tahap persiapan menyeluruh sebelum pengajuan resmi dilakukan; tahapan ini mencakup beberapa aspek krusial, mulai dari penataan kawasan pesisir yang sesuai dengan standar program, verifikasi kesiapan lahan untuk pembangunan fasilitas baru, hingga penyusunan dokumen administrasi yang menjadi syarat utama dalam seleksi penerima bantuan program nasional tersebut.
“Persiapan yang matang menjadi kunci utama agar usulan kita dapat diterima dengan baik; jika disetujui, ketiga kawasan tersebut akan mendapatkan paket fasilitas penting yang telah lama dinantikan oleh masyarakat nelayan. Di antaranya adalah pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terstandarisasi, pembangunan gudang penyimpanan hasil tangkapan dengan sistem pendinginan yang memadai, hingga pembentukan kawasan kuliner berbasis produk hasil laut yang dirancang untuk menjadi daya tarik ekonomi lokal,” jelasnya dalam rapat koordinasi dengan perwakilan masyarakat nelayan dari ketiga wilayah tersebut.
Menurut Rahmad, keberadaan TPI yang terorganisir menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diatasi; selama ini, aktivitas jual beli hasil tangkapan ikan dilakukan secara tradisional di lokasi yang tidak tetap, bahkan sebagian besar transaksi dilakukan langsung di dermaga atau pelabuhan kecil sebelum hasil tangkapan benar-benar dapat dinilai secara objektif. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap stabilitas harga jual ikan, di mana nelayan seringkali harus menerima penawaran harga yang rendah dari pedagang tengkulak karena tidak memiliki akses pasar yang lebih luas dan transparan.
Selain itu, fasilitas gudang penyimpanan dengan teknologi pendinginan juga dinilai sebagai komponen penting dalam menjaga kualitas hasil tangkapan; tanpa dukungan infrastruktur penyimpanan yang memadai, sebagian besar ikan hasil tangkapan nelayan rentan mengalami penurunan mutu dalam waktu singkat, terutama pada musim produksi melimpah di mana volume hasil tangkapan melebihi kapasitas penyerapan pasar lokal. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi nelayan, tetapi juga menghambat upaya pengembangan pasar ekspor yang membutuhkan standar kualitas produk yang tinggi.
“Tidak hanya itu, rencana pembangunan sentra kuliner serba ikan laut juga menjadi bagian integral dari konsep pengembangan kawasan; sentra ini tidak hanya akan menjadi tempat untuk mempromosikan kuliner khas pesisir Mukomuko, tetapi juga dirancang untuk membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal, seperti penjual makanan, pengrajin kerajinan tangan berbahan dasar hasil laut, hingga penyedia jasa pendukung pariwisata bahari. Kawasan ini diharapkan menjadi titik tumbuh ekonomi kreatif, sekaligus menarik kunjungan masyarakat dari luar daerah yang ingin menjelajahi potensi wisata dan kuliner pesisir Mukomuko,” tambahnya.
Rahmad menegaskan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih tidak sebatas pada pembangunan infrastruktur fisik semata; esensi utama dari program ini adalah peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh bagi komunitas nelayan, mulai dari peningkatan pendapatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola usaha perikanan modern, hingga penguatan organisasi kelompok nelayan agar dapat berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah masing-masing.
Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, rantai distribusi hasil laut dari tangan nelayan hingga ke konsumen akhir diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pelaku usaha di sektor perikanan; hal ini juga akan mendorong pertumbuhan industri hilir yang berbasis hasil laut, seperti pengolahan ikan menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan umur simpan yang lebih panjang.
Saat ini, pemerintah daerah telah membentuk tim khusus yang terdiri dari petugas Dinas Perikanan, perwakilan dari dinas terkait, serta tokoh masyarakat untuk melakukan pemetaan dan verifikasi lapangan secara menyeluruh di ketiga lokasi calon Kampung Nelayan Merah Putih; langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap wilayah memenuhi persyaratan teknis dan sosial yang dibutuhkan, serta untuk mengidentifikasi kendala potensial yang mungkin muncul baik pada proses pengajuan maupun pada tahap pelaksanaan program nantinya. Tim juga telah melakukan konsultasi langsung dengan kelompok nelayan untuk mengumpulkan aspirasi dan masukan terkait dengan jenis fasilitas yang paling dibutuhkan serta model pengelolaan yang sesuai dengan kondisi lokal.
“Kita ingin memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat; oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat pesisir menjadi hal yang sangat penting. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap tahapan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang terkait dengan sektor perikanan di Kabupaten Mukomuko,” pungkas Rahmad Hidayat.
(HD/TIM)
