Wartain Banten | Pemerintahan | 02 April 2026 — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-152 Kabupaten Pandeglang dimanfaatkan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, untuk menegaskan pentingnya kolaborasi dan efisiensi anggaran dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dalam kegiatan yang digelar di Alun-alun Pandeglang, Rabu (1/4/2026), Dimyati mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang agar lebih selektif dalam mengelola anggaran, terutama dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Harus kolaboratif, konstruktif, penuh semangat, dan inovatif. Ini yang dibutuhkan agar Pandeglang bisa lebih cepat berkembang,” kata Dimyati

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten memberikan perhatian khusus kepada Pandeglang sebagai daerah yang masih memerlukan dorongan percepatan pembangunan. Fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai memiliki dampak luas bagi masyarakat.

“Pandeglang ini wilayahnya luas, potensi alamnya besar. Maka pembangunan, terutama infrastruktur dasar, harus diprioritaskan agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” katanya.

Selain itu, Dimyati juga menyoroti pentingnya kekompakan dalam birokrasi. Namun, ia menekankan bahwa kekompakan tersebut harus bersifat konstruktif dan berorientasi pada kemajuan daerah.

“Pembangunan akan berhasil kalau kita guyub dan gotong royong,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, Pemkab Pandeglang diminta memangkas program yang tidak efektif dan memfokuskan anggaran pada kebutuhan prioritas.

“Program yang tidak efisien harus dipangkas. Anggaran harus difokuskan pada kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur yang manfaatnya besar,” ujarnya.

Dimyati turut mendorong penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia juga meminta kepala daerah aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna memperkuat dukungan pembangunan.

Di sisi lain, ia menilai hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat Pandeglang saat ini berjalan cukup baik. Meski demikian, kritik dari masyarakat tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial untuk meningkatkan kualitas pembangunan.

“Kritik itu penting sebagai kontrol. Yang utama, pengelolaan keuangan harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang, Dewi Setiani, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan menjadi prioritas utama bagi masyarakat.

“Pemkab Pandeglang terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor,” ujarnya.

Rangkaian peringatan HUT ke-152 Kabupaten Pandeglang juga diisi dengan penyerahan bantuan kepada masyarakat serta pemberian penghargaan kepada perangkat daerah, ASN, instansi pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan. Perayaan tersebut turut dimeriahkan dengan parade kebudayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 02 April 2026 — Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa keluarga merupakan organisasi paling dasar yang harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Menurutnya, keberhasilan berbagai program pembangunan sangat ditentukan oleh ketangguhan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Andra Soni dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi Banten yang digelar di Pendopo Gubernur, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (1/4/2026).

“Jadi segala kebijakan dan program itu akan terlaksana dengan baik bilamana kita memiliki keluarga-keluarga yang tangguh,” ungkap Andra Soni

Ia menambahkan, Program Bangga Kencana memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk bersama Tim Penggerak PKK. Fokus program ini antara lain pada peningkatan layanan kesehatan ibu hamil serta penguatan program keluarga berencana.

Menurut Andra Soni, keluarga merupakan aset paling berharga yang harus dijaga dan diperkuat. Ia berharap, melalui Rakorda tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi serta segera mengimplementasikan program secara nyata di lapangan.

“Semoga Rakor kita ini bermanfaat dan juga berdampak melalui implementasi di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sejumlah program prioritas pemerintah seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya menyasar keluarga. Oleh karena itu, penguatan peran keluarga menjadi kunci agar program-program tersebut berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti potensi besar program MBG di Provinsi Banten yang tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan dapur MBG yang melayani jutaan warga dinilai akan menciptakan efek berganda, termasuk bagi sektor pertanian dan peternakan.”Program ini harus kita kawal, kebijakannya sudah benar dan implementasinya kita jaga dan kita awasi bersama,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni juga mengajak seluruh kepala daerah kabupaten dan kota di Banten untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Seberat apa pun tantangan yang dihadapi, kita harus yakin bisa melewatinya dengan koordinasi yang kuat, kolaborasi yang solid, dan kesabaran dalam menghadapi tekanan,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Kemendukbangga/BKKBN, Wahidin, menyampaikan bahwa Rakorda Program Bangga Kencana merupakan langkah strategis dalam menyinkronkan pelaksanaan program antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menekankan pentingnya tindak lanjut hasil Rakorda di lapangan agar program berjalan efektif. Menurutnya, arah kebijakan program saat ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia dalam menyongsong bonus demografi dan Indonesia Emas 2045.

Dalam laporan kegiatan, Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Yuda Ganda Putra, menyampaikan bahwa capaian Program Bangga Kencana di Banten sepanjang 2025 menunjukkan hasil positif. Di antaranya, total fertility rate (TFR) mencapai 1,97 dari standar 2,01, serta indeks pembangunan keluarga berada di angka 64,8 dengan kategori sangat baik.

Ia menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh mitra kerja.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Andra Soni juga menerima apresiasi dari Kemendukbangga/BKKBN atas keberhasilan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Provinsi Banten. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah atas capaian pelaksanaan Program Bangga Kencana sepanjang tahun 2025.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 02 April 2026 — Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa (31/3/2026). Dalam laporannya, ia mengungkapkan bahwa berbagai indikator makro pembangunan di Provinsi Banten menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025.

Salah satu capaian utama adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 77,25 atau tumbuh sebesar 0,90 poin. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 75,90, sekaligus menempatkan Banten dalam tujuh besar provinsi dengan kategori IPM tinggi di Indonesia.

Menurut Andra Soni, IPM dibentuk oleh beberapa dimensi penting, seperti umur panjang dan sehat, tingkat pendidikan, serta pengeluaran per kapita. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan peningkatan indikator tersebut.

“IPM itu terbentuk dari dimensi umur panjang, sehat, pengetahuan dan pengeluaran per kapita. Untuk menjaga pertumbuhan IPM dengan cakupan yang sangat luas tersebut, memposisikan Provinsi Banten untuk senantiasa menjaga sinergisitas dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota,” katanya.

Selain IPM, pertumbuhan ekonomi Banten juga mencatatkan kinerja positif dengan angka kumulatif sebesar 5,37 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada tahun 2025, PDRB per kapita Banten tercatat sebesar Rp74,67 juta dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional mencapai 3,96 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat yang diiringi dengan aktivitas ekonomi yang tetap terjaga, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga.

Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 6,63 persen, turun dari 7,02 persen pada Februari 2024. Penurunan ini didukung oleh berbagai program seperti penguatan pendidikan vokasi, penambahan sekolah menengah kejuruan (SMK), pelatihan tenaga kerja, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sementara itu, angka kemiskinan di Provinsi Banten juga terus menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,17 persen, kemudian turun menjadi 5,70 persen pada 2024, dan kembali menurun menjadi 5,51 persen pada 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,47 persen.

Andra Soni menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai program intervensi pemerintah, mulai dari pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, penanganan kawasan kumuh, penyediaan rumah layak huni, hingga bantuan sosial dan dana desa.

Untuk indikator ketimpangan, rasio gini Banten tercatat sebesar 0,312 dan masih berada pada kategori aman serta lebih baik dibandingkan angka nasional tahun 2024 sebesar 0,375. Sementara itu, tingkat inflasi sepanjang 2025 tercatat sebesar 2,74 persen dan dinilai tetap terkendali.

Di sektor lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Banten mencapai 69,12 poin, melampaui target 66,92 poin dengan capaian kinerja sebesar 103,2 persen dan masuk dalam kategori sedang.

“IKLH terbentuk dari capaian kualitas udara, kualitas air, kualitas air laut dan kualitas tutupan lahan,” kata Andra Soni.

Secara keseluruhan, Gubernur menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai sektor.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 02 April 2026 — Pemerintah Provinsi Banten mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi panic buying bahan bakar minyak (BBM) menyusul beredarnya isu kenaikan harga per 1 April 2026. Gubernur Banten, Andra Soni, memastikan bahwa harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi tidak mengalami perubahan.

Dalam keterangannya di Kota Serang, Selasa (31/3/2026), Andra Soni menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu berbondong-bondong mengantre di SPBU ataupun melakukan penimbunan BBM. Ia memastikan kebijakan pemerintah pusat tetap menjaga harga BBM pada level yang sama.

“Mulai besok masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik dan tidak perlu berbondong-bondong melakukan antrean di SPBU apalagi melakukan penimbunan BBM,” kata Andra Soni

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas keputusan tersebut. Menurutnya, kebijakan tidak menaikkan harga BBM merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah dinamika global.

Pemerintah Provinsi Banten, lanjutnya, mendukung penuh kebijakan tersebut karena dinilai berpihak pada kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Andra Soni menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina terkait isu kenaikan harga BBM. Hasil koordinasi tersebut memastikan tidak ada penyesuaian harga.

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan.

“Ini langkah yang sangat baik dari pemerintah pusat berdasarkan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

Andra Soni kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat sehingga tidak terjadi kepanikan.

Selain itu, Gubernur juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah pusat sebagai upaya efisiensi energi, termasuk penghematan BBM.

Ia menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk berperan aktif dalam penghematan energi dengan mengurangi mobilitas yang tidak perlu.

“Kami juga mendukung kebijakan WFH, khususnya pada hari Jumat. ASN diharapkan dapat berhemat dalam penggunaan BBM dan menjadi contoh bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM per 1 April 2026. Pemerintah, kata dia, terus mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk terkait kebijakan energi.(WartainBanten)