Beranda blog

Demi Antisipasi Pohon Tumbang Polsek Ngimbang Sisir Dan Patroli di Daerah Rawan Bencana

Penulis
Rohmat .
-
0

Demi Antisipasi Pohon Tumbang Polsek Ngimbang Sisir Dan Patroli di Daerah Rawan Bencana

LAMONGAN//Warta.in –Dalam Rangka bentuk kepedulian polri dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati kali ini jajaran personil Polsek Ngimbang giat patroli pemantauan dan antisipasi Pohon Tumbang Guna cegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di jalan Raya Tanjung – Songowareng Bluluk yang berada di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, Sabtu (30/10/2026) pukul 10.00 wib

Patroli dan pengecekan serta pemantauan pohon tumbang ini di laksanakan olehnya anggota jaga Polsek Ngimbang Aipda Afis dan Brigadir Deny
untuk mengecek dan memantau kondisi pohon di pinggir jalan raya Babat – Jombang untuk antisipasi pohon tumbang agar tidak mengganggu kamtibmas dan tetap kondusif di wilayah Kecamatan Ngimbang

Untuk semua masyarakat di harapkan tetap Waspada apabila waktu Hujan dan Angin untuk menghindari pohon tumbang segera melaporkan ke Polsek atau Damkar setempat

Sementara itu Kapolsek Ngimbang AKP Andian Permana, S.Tr.K.S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, menjelaskan “Bahwa kegiatan Patroli dan pemantauan dan pengecekan pohon tersebut untuk antisipasi terjadinya bencana alam tumbangnya pohon saat hujan dan angin ribut .

Untuk pengendara apabila melintas selalu hati – hati dan Polsek Ngimbang memberikan himbauan kamtibmas juga himbauan agar selalu menjaga kebersihan yaitu dengan mematuhi Peraturan lalu lintas, ”Pesan Wakapolsek Ngimbang

Sehingga masyarakat merasakan kenyamanan dengan pelayanan dan kehadiran polisi ditengah – tengah masyarakat agar kondisi wilayah Ngimbang Aman dan kondusif (roy)

Redam Potensi Bentrok Antar Desa, Bupati PALI Panggil Tiga Kades Terkait Sengketa Batas Wilayah.

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in//PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bergerak cepat merespons gejolak di masyarakat terkait konflik batas wilayah yang tak kunjung usai. Pada Sabtu, 31 Oktober 2026, jajaran tinggi Pemkab PALI menerima audiensi resmi dan penyampaian aspirasi dari Aliansi Masyarakat Tempirai Raya Bersatu (AMTRB) guna membahas jalan keluar atas sengketa tapal batas antara Desa Tempirai Selatan dengan Desa Mangkunegara dan Mangkunegara Timur.

Pertemuan krusial yang berlangsung di ruang audiensi ini dihadiri langsung oleh Bupati PALI, Asgianto, ST. Didampingi oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. H. Andre Fajar Wijaya, S.Si., C.SEF, serta Camat Penukal Faizen Oto Berlin, S.P., pihak pemerintah mendengarkan langsung tuntutan yang dibawa oleh perwakilan masyarakat. Sementara dari kubu AMTRB dipimpin langsung oleh Dr.Subiyanto Pudin selaku Ketua Koordinator aksi beserta tokoh masyarakat lainnya.

Dalam penyampaiannya yang lugas, Ketua Koordinator AMTRB Dr.Subiyanto Pudin menegaskan bahwa ketidakpastian batas wilayah ini telah memicu tensi tinggi di tingkat akar rumput. Pihaknya mendesak agar Pemkab PALI tidak lagi menunda-nunda keputusan taktis.

“Kami meminta dengan tegas kepada Bupati PALI Bapak Asgianto untuk segera menyelesaikan permasalahan tapal batas ini secara definitif. Jangan sampai pembiaran ini berlarut-larut dan menyulut kericuhan fisik antardesa yang sama-sama tidak kita inginkan. Kepastian hukum atas batas wilayah Tempirai Selatan, Mangkunegara, dan Mangkunegara Timur harus segera disahkan,” ujar Dr.Subiyanto Pudin di hadapan jajaran pemerintah.

Merespons desakan yang kian memuncak dan demi mengantisipasi potensi konflik sosial, Bupati PALI Asgianto, ST. mengambil sikap tegas dan menolak untuk bersikap pasif. Beliau secara langsung menginstruksikan jajarannya untuk menjadwalkan rapat koordinasi total pada Senin, 2 November 2026.

Bupati menegaskan komitmennya untuk mengedepankan asas keadilan dengan mendengarkan keterangan dari semua pihak secara berimbang. Namun, ia juga memberikan peringatan keras kepada para kepala desa yang terlibat agar tidak main-main dengan agenda penyelesaian ini.

“Saya tidak mau hanya mendengar suara dari satu pihak saja. Oleh karena itu, saya mengundang ketiga kepala desa—baik Tempirai Selatan, Mangkunegara, maupun Mangkunegara Timur—untuk duduk bersama, buka-bukaan data pada hari Senin besok,” tegas Bupati Asgianto.

Lebih lanjut, Bupati PALI mengeluarkan ultimatum tertulis dan lisan yang sangat tegas terkait jalannya agenda mediasi ini. Jika ada pihak yang sengaja menghambat atau mangkir dari undangan penting tersebut, pemerintah daerah akan mengambil langkah sepihak demi ketertiban umum.

“Apabila dalam undangan hari Senin nanti ada kepala desa yang sengaja tidak hadir, khususnya Kepala Desa Mangkunegara dan Mangkunegara Timur, dan tidak ada sanggahan atau tuntutan lain yang sah, maka saya sampaikan secara terbuka bahwa Pemerintah Kabupaten PALI sepakat untuk langsung mengesahkan seluruh tuntutan dari Aliansi Masyarakat Tempirai Raya Bersatu (AMTRB). Ini demi kepastian hukum dan keamanan daerah yang tidak bisa ditawar lagi,” pungkas Asgianto dengan nada tegas.

Pertemuan tindak lanjut pada 2 November 2026 ini dipastikan akan menjadi penentu akhir dari sejarah panjang sengketa batas wilayah di wilayah Penukal. Masyarakat kini menunggu ketegasan Pemkab PALI dalam mengeksekusi kebijakan demi terciptanya kedamaian dan kejelasan wilayah di Bumi Serepat Serasan.

Diduga Marak Penipuan Berkedok Judi Online, Situs Kagura 198 Dikeluhkan Masyarakat

Penulis
Albert Gupiarta
-
0

 

Warta in.musi Banyuasin Sumatra Selatan Sejumlah masyarakat diduga menjadi korban penipuan yang dikaitkan dengan situs Kagura 198, yang disebut-sebut berkedok layanan judi online. Modus yang dikeluhkan diduga berkaitan dengan kendala kata sandi akun dan permintaan pengiriman uang dengan alasan pemulihan akses.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, modus tersebut bermula ketika pengguna mengalami kendala saat masuk ke akun karena kata sandi disebut tidak dapat digunakan. Pengguna kemudian diarahkan untuk melakukan reset atau pemulihan kata sandi (password).

Dalam proses tersebut, pengguna mengaku diminta mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bank BCA atas nama Rika Dian Puspitasari. Namun, setelah proses pengiriman dilakukan, pengguna kembali mendapat informasi bahwa kata sandi yang dikirimkan salah.

Tidak berhenti di situ, pengguna disebut kembali diarahkan untuk mengirimkan uang ke rekening BCA. Meski demikian, setelah mengikuti arahan tersebut, situs yang dimaksud dilaporkan tidak dapat diakses atau tidak ditemukan.

Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang mengaku mengalami kerugian. Dugaan praktik tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban.

Masyarakat yang merasa dirugikan diimbau untuk menyimpan bukti transaksi, tangkapan layar percakapan, alamat situs, serta informasi rekening terkait. Korban juga disarankan segera menghubungi pihak bank melalui saluran resmi dan melaporkan dugaan penipuan kepada pihak kepolisian.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai identitas pengelola situs, kebenaran keterkaitan rekening yang disebutkan, jumlah korban, serta total kerugian belum terverifikasi secara independen. Belum ada pula keterangan resmi dari pihak-pihak terkait dalam bahan informasi yang diterima.

Kasus ini diharapkan dapat menjadi perhatian aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk menelusuri dugaan penipuan tersebut serta mencegah jatuhnya korban lainnya.(Albert)

Kebijakan ZIS ASN Lebong Tuai Keberatan, DPRD Terima Aduan Soal Dugaan Pemotongan Gaji Rp50 Ribu

Penulis
Hari
-
0

Warta.in – Lebong.

Kebijakan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menuai polemik. Sejumlah ASN mengadukan keberatan mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong melalui Komisi I terkait penerapan Instruksi Bupati (Inbup) yang dinilai menimbulkan persoalan di kalangan pegawai.

Persoalan tersebut berkaitan dengan Instruksi Bupati Lebong Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyaluran ZIS bagi ASN. Dalam instruksi tersebut terdapat empat poin ketentuan, dengan dua ketentuan utama yang mengatur kewajiban zakat profesi dan imbauan infak maupun sedekah.Pada poin pertama, ASN beragama Islam yang penghasilan bulanannya telah mencapai nisab diwajibkan menyalurkan zakat profesi sebesar 2,5 persen dari gaji maupun pendapatan lain yang diterima setiap bulan.

Sementara itu, ASN yang penghasilannya belum mencapai nisab tidak diwajibkan membayar zakat profesi, melainkan diimbau untuk memberikan infak atau sedekah sesuai kemampuan serta ketentuan yang berlaku.

Instruksi Bupati tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 29 September 2025. Namun, proses seleksi pengurus Baznas baru dilaksanakan pada November 2025, sedangkan pemotongan dana ZIS dari gaji ASN mulai diterapkan pada Januari 2026.

Salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan keberatan atas kebijakan pemotongan tersebut. Ia mengaku penghasilan yang diterimanya setiap bulan belum mencapai nisab zakat. Meski demikian, dirinya tetap diminta menandatangani surat pernyataan kesediaan pemotongan gaji sebesar Rp50 ribu.

Menurutnya, permintaan tersebut menimbulkan tekanan tersendiri bagi ASN yang kondisi ekonominya juga masih terbatas.

“Penghasilan kami belum mencapai nisab. Namun, kami diminta menandatangani surat pernyataan. Karena ada tekanan dan harus menunjukkan loyalitas, akhirnya kami terpaksa menandatanganinya. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, gaji yang kami terima masih dirasakan kurang. Bukan berarti kami tidak mau bersedekah, tetapi kalau namanya sedekah seharusnya diberikan secara ikhlas,” ungkapnya.

Keluhan mengenai pemotongan Rp50 ribu tersebut disebut telah berlangsung cukup lama. Persoalan ini kemudian menjadi salah satu materi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Lebong setelah adanya pengaduan masyarakat mengenai penyaluran gaji ASN melalui Baznas.

Rapat tersebut dihadiri anggota Komisi I DPRD Lebong, di antaranya Suan dan Silvi Anjasari dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), serta didampingi politisi Partai Perindo, Pipit Irianto.Dalam keterangannya, anggota Komisi I DPRD Lebong, Suan, menyampaikan bahwa pihaknya pada dasarnya mendukung keberadaan Baznas sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan mengelola zakat. Namun, dukungan tersebut juga harus memperhatikan kondisi dan kemampuan ekonomi ASN.

“Pada prinsipnya, kami dari DPRD Lebong mendukung kegiatan Baznas, termasuk penyaluran gaji ASN melalui Baznas. Akan tetapi, kami juga menerima laporan bahwa masih terdapat ASN yang merasa keberatan karena penghasilan mereka dinilai belum mencukupi,” jelas Suan.

Selain menampung aspirasi ASN, Komisi I DPRD Lebong turut mempertanyakan landasan hukum yang menjadi dasar penerapan pemotongan 2,5 persen gaji ASN untuk penyaluran zakat melalui Baznas.Dalam agenda RDP tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong tidak dapat hadir dan hanya diwakili oleh Asisten III. Suan menjelaskan bahwa kebijakan yang saat ini dijadikan acuan pemerintah daerah masih berupa Instruksi Bupati.

“Untuk dasar yang digunakan saat ini masih menggunakan instruksi Pak Bupati,” ungkapnya.

Ketika kembali dimintai penjelasan oleh awak media mengenai keberadaan regulasi yang lebih kuat, seperti Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bupati (Perbup), maupun Peraturan Daerah (Perda), Suan mengakui bahwa hingga saat ini aturan tertulis tersebut belum tersedia.

Ketiadaan regulasi yang lebih kuat tersebut menjadi salah satu perhatian Komisi I DPRD Lebong. DPRD menilai perlu adanya kepastian hukum agar pelaksanaan program penyaluran ZIS melalui Baznas tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di kalangan ASN.

DPRD Lebong berharap pemerintah daerah segera menyusun regulasi yang jelas sebagai landasan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, sosialisasi kepada seluruh ASN juga dinilai penting agar mekanisme penyaluran zakat, infak, dan sedekah dapat dipahami secara menyeluruh.

Dengan adanya aturan yang memiliki kepastian hukum, disertai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, program Baznas diharapkan dapat berjalan dengan baik serta memperoleh penerimaan dari ASN tanpa menimbulkan polemik di kemudian hari.

(Tim Redaksi)

Ketua DPRD Lebong Hadiri Rakor Lintas Sektoral, Matangkan Pengamanan Operasi Ketupat 2026

Penulis
Hari
-
0

Warta.in – Lebong.

Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, S.Sos., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka persiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah hukum Polres Lebong, Polda Bengkulu, Senin (2/3/2026).

Rakor lintas sektoral ini bertujuan untuk menyatukan langkah serta meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada kesiapan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran melalui Operasi Ketupat 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Command Center Mapolres Lebong tersebut mengusung tema “Mudik Aman, Keluarga Bahagia”. Turut hadir dalam kegiatan itu Bupati Lebong H. Azhari, S.H., M.H., Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen, S.Sos., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait lainnya.

Usai mengikuti rapat koordinasi, Carles Ronsen menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian pengamanan menjelang, selama, hingga setelah perayaan Idulfitri dapat berjalan optimal. Ia berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lebong tetap terjaga dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

“Harapan kita bersama, pelaksanaan pengamanan selama Lebaran melalui Operasi Ketupat oleh Polres Lebong, dengan dukungan TNI serta instansi terkait lainnya, dapat berjalan maksimal. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan merayakan Idulfitri dengan aman serta nyaman,” ujar Carles.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Lebong melalui fungsi pengawasan kelembagaan siap mendukung langkah-langkah seluruh pihak  dalam menyukseskan pengamanan Lebaran. Menurutnya, sinergi dan kerja sama lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan keamanan di berbagai titik strategis, mulai dari jalur mudik, pusat keramaian, hingga kawasan permukiman masyarakat.

Dengan koordinasi dan kesiapan seluruh unsur terkait, diharapkan situasi kamtibmas di Kabupaten Lebong tetap terpelihara dengan baik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dengan penuh rasa aman, tenang, nyaman, dan bahagia.

(Tim Redaksi)

Perkuat Referensi Pembangunan Daerah, Komisi II DPRD Lebong Lakukan Studi Koordinasi ke Bekasi

Penulis
Hari
-
0

Warta.in – Lebong.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut difokuskan pada koordinasi dan konsultasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Minggu (28/2/2026).

Kunjungan kerja yang berlangsung selama lima hari, terhitung sejak 24 hingga 28 Februari 2026 tersebut, menjadi sarana bagi anggota Komisi II DPRD Lebong untuk menggali informasi, memperluas wawasan, sekaligus memperoleh referensi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan keterangan Adhitya Latif Prahesta, S.Tr.Ak., staf Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Lebong saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon, terdapat tiga instansi yang menjadi sasaran koordinasi dan konsultasi rombongan Komisi II di Kota Bekasi.

Ketiga instansi tersebut meliputi:

  1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi, khususnya bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.

  2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

  3. Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Adhitya menjelaskan bahwa agenda kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan koordinasi dan konsultasi untuk memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD.

“Ada tiga Organisasi Perangkat Daerah yang dikunjungi. Tujuannya untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka kegiatan kunjungan kerja di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Adapun anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lebong yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari Pip Haryono, Rozi Evandri, Debi Sanca Irama, Afri Medo, Asniwati, serta Sudarmadi atau yang akrab disapa Sudek.

Melalui pertemuan dengan sejumlah instansi tersebut, rombongan Komisi II diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai berbagai kebijakan, program, serta strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya pada sektor pekerjaan umum, pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.

Selain menjadi wadah konsultasi kelembagaan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk saling bertukar pengalaman dan mempelajari praktik-praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Informasi dan pengalaman yang diperoleh dari kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan sekaligus referensi bagi DPRD Kabupaten Lebong dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah.

Dengan demikian, hasil koordinasi dan konsultasi di Kota Bekasi diharapkan tidak hanya menambah wawasan anggota dewan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi pemikiran serta gagasan baru yang relevan untuk mendukung kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong ke depannya.

(Tim Redaksi)

DPRD Lebong Setujui Dua Raperda Penting, Pembahasan Aturan Pilkades 2026 Rampung dalam Empat Hari

Penulis
Hari
-
0
Oplus_16908288

Warta.in – Lebong.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong resmi menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Lebong, Kamis (30/4/2026).

Dua regulasi yang disepakati tersebut meliputi Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Tebo Emas.

Menariknya, proses pembahasan kedua Raperda tersebut berjalan relatif singkat. Bahkan, pembahasan Raperda terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berhasil diselesaikan melalui pembahasan intensif selama empat hari. Capaian ini menjadi gambaran keseriusan dan sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mempercepat penyelesaian regulasi yang dibutuhkan daerah.

Percepatan pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lebong bersama DPRD untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2026. Langkah ini sekaligus mendukung komitmen politik Bupati Lebong H. Azhari bersama Wakil Bupati Bambang ASB dalam merealisasikan percepatan pesta demokrasi di tingkat desa.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, didampingi Wakil Ketua I Ahmad Lutfi dan Wakil Ketua II Rinto Putra Cahyo. Sementara dari jajaran pemerintah daerah, hadir Bupati Lebong H. Azhari bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam agenda penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Lebong menyatakan menerima dan menyetujui kedua Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pandangan dan persetujuan masing-masing fraksi disampaikan oleh juru bicara yang telah ditunjuk, yakni:

  • Fraksi PAN disampaikan Pip Haryono.

  • Fraksi Golkar disampaikan Rozi Evandri.

  • Fraksi Demokrat disampaikan Asniwati.

  • Fraksi PKB disampaikan Erlan F Jaya.

  • Fraksi Persatuan Indonesia Raya disampaikan Sriwijaya.

Walaupun seluruh fraksi memberikan persetujuan, masing-masing tetap menyampaikan sejumlah masukan dan catatan penting sebagai bahan perhatian pemerintah daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar kedua regulasi yang telah disepakati dapat diterapkan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lebong.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen dalam sambutan penutupnya menegaskan bahwa lembaga legislatif siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti dan melaksanakan kedua Perda tersebut.

Ia berharap regulasi mengenai Pilkades dapat menjadi landasan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa yang tertib, lancar, dan mampu menghasilkan pemimpin desa yang memiliki integritas serta amanah dalam menjalankan tugasnya.

“Kami mendukung Bupati Lebong agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lancar dan melahirkan pemimpin desa yang amanah. Begitu juga kepada Direktur PDAM, agar Perumda Air Minum Tirta Tebo Emas terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Carles Ronsen.

Dengan adanya persetujuan terhadap dua Raperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebong diharapkan dapat segera melanjutkan tahapan persiapan Pilkades serentak tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengesahan regulasi mengenai Perumda Air Minum Tirta Tebo Emas diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, serta mendorong pengembangan perusahaan daerah demi memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lebong.

(Tim Redaksi)

Santuni 60 Anak Yatim Warnai HUT Ke-65 SMK KAL-1

Penulis
Admin Redaksi
-
0

Santuni 60 Anak Yatim Warnai HUT Ke-65 SMK KAL-1

Surabaya,(31/10/26)
Sekolah Menengah Kejuruan Khusus Angkatan Laut ( SMK KAL-1) Surabaya yang berdomisili di Daerah Basis Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) bertepatan (01/11/26) sudah berusia 65 tahun.

Gema Dies Natalis dan Doa Bersama menyongsong Sukses TKA, SPMB SMK KAL-1 dalam rangka HUT Ke-65 SMK KAL-1 Surabaya berlangsung Sabtu, (31/10/26) di halaman sekolah dengan menghadirkan Drs.KH.Ali Fauzi Shahib, M.Si dan hadrah Al Faizin dari Surabaya di pimpin langsung oleh Faqih yang merupakan Alumni 2019 SMK KAL-1 jurusan Teknik Audio Video(TAV).

Kasatdik SMK KAL-1, Munawar, S.Pd., M.Pd dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Dies Natalis dan Doa Bersama menyongsong Sukses TKA, SPMB SMK KAL-1, murid-murid SMK KAL-1 saat ini masih melangsungkan TKA sebanyak 50%, lainnya baru akan dilaksanakan Senin depan .

Pada kesempatan tersebut Kasatdik Munawar, S.Pd., M.Pd
berpesan kepada seluruh murid SMK KAL-1 bahwa seragam yang kalian pakai mulai Dasi, Emblem berlogo Jangkar, memiliki makna /simbol
KUAT, KOKOH dan TIDAK TEROMBANG AMBING oleh ombak.

Untuk itu saya minta kalian untuk tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif yang akan menghambat bahkan menghalangi cita-cita dan harapan kalian.

Mari kita jadikan HUT SMK KAL-1 ke 65 ini sebagai TITIK TOLAK untuk berlayar lebih jauh, lebih berani dan lebih gemilang.

Lain halnya pesan yang di sampaikan oleh Ketua Pengurus Daerah Surabaya Yayasan Hang Tuah Ny.Sandya Ali Triswanto yang di bacakan oleh Kabidlemdik Dra. Ramayanti, harapannya kepada Kepala Sekolah beserta seluruh guru dan karyawan yang saat ini bertugas, saya berharap agar terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat disiplin, serta membangun budaya kerja yang profesional dan inovatif.

Sementara itu kepada seluruh murid SMK KAL-1 diharapkan dapat manfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Bekali diri dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kedisiplinan agar kelak menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja dan perkembangan teknologi.

Pada pertengahan acara ini , dilaksanakan pemberian santunan kepada 60 (enam puluh) anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu yang saat ini menjadi murid yang masih aktif duduk di kelas X,XI dan XII SMK KAL-1.

Penyerahan santunan tersebut secara bergantian di serahkan oleh Kabidlemdik  Dra. Ramayanti, Sekretaris Niken Dyah Puspitorini , S.Pd,   Bendahara Ninik Indra Sunaring Venyanti dan Kasatdik SMK KAL-1 Munawar,S.Pd., M.Pd.

Pada sesi terakhir Drs. KH.Ali Fauzi Shahib, M.Si menyampaikan tausiahnya kepada seluruh murid agar dalam meraih cita-cita selalu ingat dan melaksanakan perintah guru, karena apa yang di sampaikan oleh merupakan bekal pengetahuan yang akan bermanfaat dikemudian hari, “Patuhlah kepada Bapak Ibu Guru” tuturnya, karena Bapak Ibu guru selalu berdoa untuk kesuksesan seluruh muridnya.

Nampak hadir dalam Gema Dies Natalis dan Doa Bersama menyongsong Sukses TKA, SPMB SMK KAL-1 dalam rangka HUT Ke-65 SMK KAL-1 mantan Kepengda Surabaya YHT Kolonel Laut (Purn) R. Joko Heriyanto, S.E., M.M., CHRMP, mantan Kasatdik SMK KAL-1, Kolonel Laut (KH)Drs. Burhan, M.Pd, Kolonel (Purn) Drs. Erwin Andarasmono, M.Kes, para mantan Waka, seluruh guru dan karyawan serta seluruh murid SMK KAL-1Surabaya (yht/dar).

Lima Fraksi DPRD Lebong Sepakati Raperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna

Penulis
Hari
-
0
Oplus_16908288

Warta.in – Lebong.

Pemerintah Kabupaten Lebong bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong terus melanjutkan tahapan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Lebong terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/8/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebong tersebut, Bupati Lebong diwakili oleh Wakil Bupati Lebong, Bambang Agus Suprabudi (Bambang ASB), S.Sos., M.Si.Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, S.Sos. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, para anggota DPRD, serta jajaran pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Agenda utama rapat yakni mendengarkan penyampaian pandangan dan pendapat akhir dari masing-masing fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026.Penyampaian pendapat akhir fraksi menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan anggaran daerah sebelum rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan. Dalam kesempatan itu, lima fraksi DPRD Kabupaten Lebong menyampaikan sikap dan pandangannya, yaitu Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, serta Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya.

Berdasarkan dokumen pendapat akhir yang disampaikan, Fraksi Golkar pada prinsipnya menyatakan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Meski demikian, Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran hingga penghujung tahun. Percepatan realisasi program dan kegiatan serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran dinilai perlu menjadi perhatian utama.

Sementara itu, Fraksi Demokrat juga menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Fraksi ini menyoroti kemampuan keuangan daerah dan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara cermat, terukur, serta disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya, Fraksi PKB menyampaikan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam pandangannya, Fraksi PKB menggaris bawahi perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, mempertahankan pelaksanaan program prioritas, serta mengoptimalkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan sisa waktu tahun anggaran.

Adapun Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya turut menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Fraksi tersebut berharap setiap kebijakan perubahan anggaran memiliki landasan yang jelas, disusun secara realistis, dapat dipertanggung jawabkan, dan benar-benar memberikan dampak  positif bagi kepentingan masyarakat.

Dengan disampaikannya pendapat akhir dari seluruh fraksi, kelima fraksi DPRD Kabupaten Lebong pada prinsipnya menyetujui Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.Menanggapi hasil rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Lebong Bambang ASB menyampaikan bahwa persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan hasil dari rangkaian pembahasan dan koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif.

Menurutnya, kesepakatan yang telah dicapai bersama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong.

“Pemerintah Kabupaten Lebong bersama DPRD telah melalui seluruh tahapan pembahasan. Apa yang telah disepakati ini tentunya diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi  masyarakat Kabupaten Lebong,” ujar Bambang ASB.

Lebih lanjut, ia berharap setelah Perubahan APBD ditetapkan, seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan  ketersediaan waktu hingga berakhirnya tahun anggaran.

Melalui persetujuan bersama tersebut, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen strategis dalam memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong.

(Tim Redaksi)

*MINYAK SUBSIDI PERTALITE DIDUGA DISALAHGUNAKAN: KODE SPBU 24.38338 JADI SOROTAN DI DESA ARAH TIGA*

Penulis
H D
-
0

*MINYAK SUBSIDI PERTALITE DIDUGA DISALAHGUNAKAN: KODE SPBU 24.38338 JADI SOROTAN DI DESA ARAH TIGA*

Mukomuko — Sorotan penting kembali mengemuka terkait penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di Kabupaten Mukomuko. Awam media menerima informasi mengenai dugaan penyalahgunaan penyaluran bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU dengan Kode Nomor 24.38338, yang beroperasi di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Informasi ini disampaikan oleh seorang warga yang memilih tetap anonim demi menjamin keamanan pribadinya dan kelancaran aktivitas kesehariannya.

Sumber yang memberikan keterangan dengan inisial A.HH. menyampaikan bahwa dugaan praktik penyalahgunaan tersebut diduga terjadi di lingkungan pengelolaan SPBU nomor 24.38338. Yang menjadi perhatian utama, persoalan serupa dikabarkan bukanlah hal baru di lokasi tersebut. Pada tahun sebelumnya, pihak terkait dilaporkan sudah pernah bermasalah secara hukum dalam kasus yang senada, dan penanganannya saat itu langsung dilakukan oleh jajaran Kepolisian Daerah (POLDA) Bengkulu.

“Hal seperti ini tidak boleh terulang kembali. Sesuai ketentuan yang berlaku, minyak subsidi Pertalite dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat luas, bukan diperjualbelikan secara tidak resmi menggunakan jerigen,” tegas A.HH. kepada awak media.

Pernyataan ini sejalan dengan kerangka regulasi yang berlaku, di mana pemerintah telah menetapkan bahwa bahan bakar minyak bersubsidi diperuntukkan secara khusus bagi konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah serta kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Seluruh mekanisme penyaluran telah diatur sedemikian rupa agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak diperjualbelikan kembali secara tidak resmi.

Untuk memperoleh kejelasan dan keterangan yang berimbang, awak media kemudian mengonfirmasi langsung kepada pihak manajemen SPBU 24.38338 di Desa Arah Tiga. Terkait informasi yang beredar, perwakilan pengelola membantah dengan tegas.

“Hal tersebut tidak benar. Informasi itu ngawur dan tidak jelas. Itu hanyalah pandangan sentimentil yang lahir dari rasa iri dan dengki,” ujar perwakilan manajemen tersebut saat dimintai tanggapan.

Hingga saat ini, awak media terus menelusuri berbagai informasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait guna memperoleh gambaran yang utuh, akurat, dan berimbang mengenai persoalan ini. Awak media mengimbau seluruh pihak untuk senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kebenaran dalam menyampaikan informasi, serta menghormati proses verifikasi guna menjaga keobjektifan pemberitaan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi semua pihak yang disebut dalam pemberitaan ini, dan awak media membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak yang merasa perlu menyampaikan penjelasan lebih lanjut demi kelengkapan informasi bagi masyarakat luas.

(Tim Redaksi HD)

123...1,678Halaman 1 dari 1,678