Beranda blog

MBG Berbasis Sekolah Diusulkan, GAPEMBI Jambi: Jangan Sampai Mutu dan Anggaran Jadi Masalah

0

Warta.in JAMBI — Wacana transformasi penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur terpusat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuju dapur berbasis sekolah mulai mengemuka. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Jambi menyatakan terbuka terhadap gagasan tersebut, namun meminta pemerintah melakukan kajian secara menyeluruh sebelum menerapkannya secara luas.

Ketua DPW GAPEMBI Provinsi Jambi, Arkani, mengatakan perubahan skema MBG harus dibarengi dengan standar yang ketat untuk memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan kebersihan makanan tetap terjaga.

Menurut Arkani, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah kapasitas produksi kantin sekolah. Selama ini, kantin umumnya hanya melayani sebagian siswa yang memilih membeli makanan, bukan seluruh siswa di sekolah.

“Kalau kantin ditugaskan menyediakan makanan bergizi untuk seluruh siswa, tentu kapasitas produksi harus dikalkulasi secara presisi. Tidak bisa disamakan dengan kondisi kantin saat ini,” ujar Arkani tertulis, Minggu (6/9/2026).

Ia mengatakan, peningkatan kapasitas tersebut juga akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja, sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan. Seluruh komponen itu harus dipastikan siap agar perubahan skema tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan program MBG.

“Jangan sampai kapasitasnya tidak mencukupi, kemudian kualitas makanan menjadi persoalan. Kita juga harus memastikan perubahan skema ini tidak membuka celah kebocoran atau penyelewengan anggaran yang lebih besar,” katanya.

Arkani menilai kesiapan setiap sekolah juga berbeda. Tidak seluruh sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan dapur atau produksi makanan dalam skala besar.

Karena itu, pemerintah pusat dinilai perlu memetakan kondisi sekolah secara lebih detail sebelum menentukan model penerapan MBG berbasis sekolah.

“Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur yang memadai. Pemerintah harus mengkaji lebih detail sekolah mana yang siap dan seperti apa ekosistem pendukung yang harus disiapkan,” ujarnya.

Menurut Arkani, ekosistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kantin, tetapi juga mencakup ketersediaan dapur, peralatan pengolahan makanan, tenaga kerja, pasokan bahan pangan, standar kebersihan dan keamanan pangan, hingga mekanisme pengawasan.

“Ekosistem pendukungnya harus jelas. Jangan sekadar bicara soal pelibatan kantin, tetapi juga harus disiapkan sistem pendukung yang baik,” tuturnya.

Arkani menegaskan, perubahan mekanisme penyediaan MBG pada prinsipnya dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efektivitas program. Namun, penerapannya harus didasarkan pada kajian yang matang dan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.

“Yang paling penting, tujuan program MBG harus tetap tercapai, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi, aman, dan berkualitas. Jangan sampai perubahan sistem justru membuat standar tersebut sulit dikendalikan,” pungkasnya.

Data 21 Konsesi Karhutla Diserahkan, Gubernur Sumsel Minta Kepala Daerah Berani Bertindak Tegas

0

Data 21 Konsesi Karhutla Diserahkan, Gubernur Sumsel Minta Kepala Daerah Berani Bertindak Tegas

Palembang – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru telah menandatangani surat kepada seluruh bupati dan wali kota untuk menindaklanjuti temuan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah konsesi perusahaan.

Surat itu memuat hasil pemetaan Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap 21 konsesi yang terdeteksi mengalami kebakaran, dilengkapi identitas perusahaan, waktu kejadian, dan titik koordinat.

Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan klarifikasi serta mengambil langkah sesuai kewenangan terhadap pemegang izin.

“Sudah saya tanda tangani surat kepada seluruh bupati dan wali kota. Saya kasih petunjuknya, perusahaan ini, tanggal sekian terjadi karhutla dan koordinatnya,” kata Herman Deru di Palembang, Kamis (3/9/2026).

Dari 21 konsesi yang terpetakan, 16 berada di sektor perkebunan, tiga pertambangan batu bara, serta dua minyak dan gas. Lokasinya tersebar di sejumlah kabupaten di Sumatera Selatan.

Herman Deru meminta kepala daerah tidak sekadar menerima data tersebut, tetapi berani menjalankan fungsi pengawasan. Perusahaan dapat dimintai klarifikasi, diberikan peringatan, hingga dijatuhi sanksi apabila pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran.

“Kalau ini terindikasi berulang, sengaja atau mengakibatkan kerugian, pelanggaran itu bisa disanksi sampai dengan pencabutan izin usaha,” tegasnya.

Menurut Herman Deru, pencocokan titik kebakaran dengan wilayah konsesi merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan aturan dalam penanganan karhutla. Pemegang izin juga harus bertanggung jawab memastikan kawasan yang dikelolanya terlindungi dari kebakaran.

Ketegasan pemerintah menjadi penting karena dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Asap kebakaran mengandung partikel halus PM2,5 dan polutan yang dapat masuk ke saluran pernapasan.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, dr. Then Suyanti, mengingatkan paparan asap dapat memperburuk gangguan pernapasan dan meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, serta penyakit paru lainnya. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita gangguan pernapasan menjadi kelompok yang paling rentan. (rls/Tim Red PPWI)

*Anak Buruh Harian Lulus Caba TNI AD Tanpa Biaya, Bukti Kesempatan Terbuka bagi Semua*

0

*Anak Buruh Harian Lulus Caba TNI AD Tanpa Biaya, Bukti Kesempatan Terbuka bagi Semua*

Sumsel — Keterbatasan ekonomi tidak menghalangi Azril Pranata, casis asal Bangka Belitung yang merupakan anak seorang buruh harian, untuk mewujudkan cita-citanya menjadi prajurit TNI AD.

Azril sebelumnya gagal pada seleksi Calon Bintara (Caba) TNI AD Gelombang II Tahun 2026. Kegagalan itu justru mendorongnya kembali berlatih lebih disiplin, menjaga kebugaran, memperbaiki persiapan, serta memperkuat doa dan tekad.

Pada pendaftaran berikutnya, perjuangannya membuahkan hasil. Azril dinyatakan lulus dan terpilih mengikuti pendidikan Corps Zeni TNI AD.

Keberhasilan tersebut semakin bermakna karena proses penerimaan prajurit TNI AD secara resmi tidak dipungut biaya. Ketentuan rekrutmen TNI AD menegaskan bahwa calon prajurit tidak dikenakan biaya selama mengikuti tahapan seleksi. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah uang.

Seleksi dilakukan melalui tahapan yang telah ditentukan, meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, psikologi, serta aspek mental ideologi. Karena itu, latar belakang ekonomi keluarga bukan ukuran untuk menentukan seseorang berhak atau tidak mengejar cita-cita menjadi prajurit.

Kisah Azril menjadi contoh bahwa kesempatan terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan dan bersedia menjalani proses dengan sungguh-sungguh. Status sebagai anak buruh harian tidak menghalanginya untuk bersaing dan meraih hasil terbaik.

Semangat tersebut sejalan dengan ajaran Ki Hadjar Dewantara, “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani,” yang menekankan pentingnya keteladanan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi seseorang untuk berkembang.

Perjalanan Azril juga membawa pesan penting bagi para pemuda yang ingin mengikuti seleksi TNI AD: tidak perlu membayar untuk mendapatkan kelulusan. Persiapkan diri, ikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan, dan gunakan informasi dari jalur rekrutmen resmi.

Kisah anak buruh harian ini pada akhirnya bukan sekadar cerita tentang kelulusan, tetapi juga tentang kesempatan yang dapat diraih melalui kerja keras, ketekunan, dan proses yang dijalankan secara jujur. (rls/Tim Red PPWI)

*Teladan di Tengah Kepungan Asap, Dandim 0402/OKI-OI Kawal Langsung Penanganan Karhutla*

0

*Teladan di Tengah Kepungan Asap, Dandim 0402/OKI-OI Kawal Langsung Penanganan Karhutla*

OKI/OI — Komandan Kodim (Dandim) 0402/OKI-OI Letkol Inf Gunawan Wibisono, S.H. menunjukkan keteladanan kepemimpinan dengan turun langsung meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan.

Di tengah kepungan asap, Gunawan memastikan proses pemadaman berjalan efektif serta tidak menyisakan titik api yang berpotensi kembali membesar. Kehadirannya di lapangan menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin tidak berhenti pada pemberian instruksi dari ruang komando.

Sementara itu, Babinsa jajaran Kodim 0402/OKI-OI bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) terus berjibaku melakukan pemadaman dan pendinginan. Kondisi lahan yang kering, medan yang sulit, serta keterbatasan sumber air menjadi tantangan yang harus dihadapi personel di lapangan.

Kehadiran Dandim bersama prajurit menjadi bagian dari upaya memperkuat respons cepat, deteksi dini, dan pencegahan. Sebelumnya, Kodim 0402/OKI-OI juga meningkatkan kesiapsiagaan dengan mengerahkan personel untuk membantu penanganan sekaligus mencegah kebakaran meluas.

Bagi jajaran Kodim, sikap tersebut menjadi contoh bahwa seorang pemimpin harus hadir ketika anggotanya menghadapi tugas berat. Gunawan tidak hanya mengawasi dari jauh, tetapi melihat langsung kondisi medan, kebutuhan personel, serta perkembangan penanganan karhutla.

Penanganan karhutla membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari TNI, MPA, pemerintah daerah, BPBD, kepolisian, hingga masyarakat. Upaya pemadaman perlu berjalan beriringan dengan patroli, deteksi dini, dan edukasi agar kebakaran tidak terus berulang.

Pesan tersebut sejalan dengan pandangan tokoh lingkungan hidup Prof. Emil Salim, bahwa kerusakan alam pada akhirnya dapat memberikan dampak buruk kepada manusia. Karena itu, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau aparat.

Kepemimpinan Gunawan di tengah karhutla menjadi pesan sederhana, seorang pemimpin harus hadir, memberi contoh, dan memastikan tugas diselesaikan hingga tuntas. (rls/Tim Red PPWI)

Erupsi Anak Krakatau, Ketua PPWI Lampung Minta Warga Tenang, Waspada, dan Andalkan Informasi Akurat

0

Erupsi Anak Krakatau, Ketua PPWI Lampung Minta Warga Tenang, Waspada, dan Andalkan Informasi Akurat

Lampung — Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Lampung, Husin Muchtar, mengimbau masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Husin meminta warga, khususnya masyarakat pesisir Lampung, tidak mendekati kawasan berbahaya serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, kondisi kebencanaan harus disikapi dengan kesiapsiagaan, kehati-hatian, dan mengutamakan informasi dari sumber resmi.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, tetapi jangan lengah. Ikuti informasi resmi dari pemerintah dan petugas berwenang. Jangan menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya karena keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” ujar Husin.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau dilaporkan masih berlangsung dengan erupsi yang disertai suara dentuman dan gemuruh. Status gunung api tersebut berada pada Level III (Siaga). Masyarakat, wisatawan, dan pengunjung diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah aktif.

Pada Minggu (6/9/2026), aktivitas erupsi kembali tercatat. Salah satu erupsi pada pukul 07.10 WIB terekam dengan amplitudo maksimum 50 milimeter dan durasi 16 detik.

Sebaran abu vulkanik juga menjadi perhatian karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan penerbangan. Sejumlah wilayah Lampung dilaporkan terdampak, sehingga warga di kawasan yang mengalami hujan abu disarankan menggunakan masker dan melindungi mata serta saluran pernapasan.

Husin mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati lokasi erupsi hanya untuk mengambil foto atau video. Ia juga meminta warga memastikan setiap informasi yang beredar berasal dari kanal resmi pemerintah atau lembaga berwenang.

“Jangan panik, tetapi tetap waspada. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker dan lindungi mata serta saluran pernapasan. Patuhi rekomendasi petugas di lapangan,” katanya.

Pemerintah bersama lembaga terkait terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas dan tidak mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

Husin menegaskan PPWI Lampung mendukung upaya pemerintah dalam menyampaikan informasi kebencanaan yang cepat, akurat, dan berimbang demi menjaga keselamatan serta ketenangan masyarakat. (rls/Tim Red PPWI)

Konferensi Pers di Tengah Karhutla 85 Hektare, Polres Meranti Tetapkan Satu Tersangka

0

MERANTI – Polres Kepulauan Meranti menggelar konferensi pers pengungkapan kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Gemala Sari, Kecamatan Rangsang, Minggu (6/9). Digelar langsung di tengah lokasi kebakaran, polisi membeberkan hasil penyelidikan sekaligus penetapan seorang warga sebagai tersangka.

Konferensi pers yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB tersebut dipimpin Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K. Pengungkapan ini menjadi perhatian karena kebakaran yang terjadi sejak 1 September itu telah meluas hingga sekitar 85 hektare.

“Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan awal, saudara TH telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Gede saat memaparkan perkara.

Dalam konferensi pers tersebut, Gede tidak hanya menyampaikan proses penegakan hukum. Polisi juga menjelaskan bagaimana api yang awalnya membakar sisa pembersihan lahan akhirnya merambat luas di kawasan gambut.

TH alias Din (56 th), warga Dusun Penapat, Desa Gemala Sari, diduga berkaitan dengan munculnya api pertama.

Sebelum pembakaran dilakukan, TH disebut telah mendapat peringatan dari Kepala Desa Gemala Sari Erfandi agar tidak membakar lahan. Namun, aktivitas pembakaran tetap dilakukan.

Api sempat berhasil dipadamkan. Namun, pada 1 September, TH kembali melakukan pembakaran terhadap sisa pembersihan lahannya. Ketua RT juga telah mengingatkan agar api dipastikan benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi.

Tak lama setelah TH meninggalkan lokasi untuk makan siang, asap terlihat mengepul. Ketika dicek, api sudah membesar dengan luas awal sekitar dua hektare.

Kondisi lahan gambut dengan kedalaman sekitar 3-4 meter membuat api sulit dikendalikan. Angin yang kencang dan berubah-ubah kemudian mempercepat penjalaran hingga luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 85 hektare.

Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan untuk memastikan titik awal api. Satreskrim Polres Kepulauan Meranti bersama Polsek Rangsang dan Tim Labfor Polda Riau melakukan olah TKP menggunakan metode scientific crime investigation. Hasilnya, titik awal api mengarah ke lahan atau kebun pinang milik TH.

Saat polisi mendatangi rumahnya, TH tidak berada di tempat. Petugas kemudian memperoleh informasi bahwa dia berada di rumah anaknya di Desa Gayung Kiri. TH selanjutnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu parang, satu gergaji, satu korek api atau mancis merek M2000 warna hijau, dua kayu bekas terbakar dan satu pelepah daun pinang bekas terbakar.

TH dijerat Pasal 78 ayat (3) dan/atau ayat (4) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf d serta Pasal 78 ayat (2) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Ancaman hukuman yang dikenakan mencapai 10 hingga 15 tahun penjara.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Kepulauan Meranti Atan Ibrahim yang mewakili Bupati Kepulauan Meranti. Dari unsur legislatif hadir perwakilan Komisi II DPRD Kepulauan Meranti H. Atan yang mewakili Ketua DPRD.

Unsur penegak hukum juga hadir melalui perwakilan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Hermawan. Sementara dari unsur TNI hadir Pabung Dandim 0303/Bengkalis Mayor Rusli.

Dari internal Polres Kepulauan Meranti, hadir Kasat Reskrim Iptu Iqbalul Fikri, S.Tr.K., S.I.K. Tim Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau juga hadir melalui Ayu Amanda.

Sejumlah wartawan dari berbagai media turut mengikuti langsung konferensi pers tersebut untuk memperoleh penjelasan mengenai pengungkapan perkara.

Sementara itu, pekerjaan di lapangan belum selesai. Hingga hari keempat penanganan, tim gabungan masih berjibaku mengendalikan kebakaran.

Lebih dari 100 personel yang terdiri atas masyarakat, BPBD, TNI, Polri, Brimob Polda Riau serta dukungan pihak perusahaan SLR dikerahkan untuk mengejar kepala api ke arah barat, melakukan pemadaman dan pendinginan.

Sejak 3 September, alat berat digunakan untuk membuka akses dan membuat kanal atau sekat pembatas penyebaran api. BPBD juga mengerahkan water bombing pada sejumlah titik.

Kondisi gambut dengan kedalaman sekitar 3-4 meter menjadi tantangan tersendiri. Api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan kembali muncul setelah permukaan terlihat padam.

Karena itu, selain pemadaman, tim gabungan terus melakukan pendinginan dan pemantauan untuk mencegah api kembali membesar maupun menjalar ke permukiman dan perkebunan masyarakat.

( Rilis Humas Polres Meranti ).

*Sinyal Kuat dari Kopenhagen: Dukungan Denmark Memperkokoh Kedaulatan Maroko*

0

*Sinyal Kuat dari Kopenhagen: Dukungan Denmark Memperkokoh Kedaulatan Maroko*

Kopenhagen, Denmark – Dukungan internasional terhadap rencana otonomi Sahara Maroko kembali mendapatkan dorongan diplomatik yang signifikan. Denmark secara resmi memberikan pujian dan dukungan terhadap inisiatif tersebut sebagai dasar yang kokoh dan kredibel untuk mencapai solusi yang disepakati bersama oleh semua pihak terkait persoalan Sahara Maroko.

Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, dalam keterangan persnya seusai bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Kerjasama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, di Kopenhagen, Sabtu, 5 September 2026. Rasmussen menegaskan bahwa posisi Denmark sejalan dengan pandangan Uni Eropa, khususnya dalam menyambut baik pengadopsian Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) Nomor 2797.

Lebih lanjut, ia menyoroti proposisi otonomi Maroko sebagai langkah yang luar biasa, serius, dan memberikan kontribusi esensial bagi proses perdamaian yang dipimpin oleh PBB. Sebagai anggota DK PBB, sikap Denmark memperkuat momentum global di bawah kepemimpinan Raja Maroko, Yang Mulia King Mohammed VI dalam menegaskan kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara.

*Apresiasi dari Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood*

Perkembangan diplomasi ini mendapat sambutan hangat dari Indonesia. Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood (Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko – Persisma), memberikan apresiasi tinggi atas komitmen Maroko dan negara-negara sahabat dalam menciptakan dunia yang aman, damai, dan harmonis.

Tokoh pers nasional Indonesia itu menyatakan bahwa dukungan Denmark terhadap rencana otonomi Maroko merupakan bukti nyata bahwa pendekatan dialogis berbasis saling menghormati adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa teritorial yang sensitif. Menurutnya, inisiatif Maroko memberikan teladan nyata bagaimana sebuah negara dapat menjaga kedaulatan teritorialnya sekaligus menawarkan solusi politik yang inklusif bagi integritas wilayah dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terkait.

Ia juga menambahkan bahwa Persisma terus berkomitmen untuk mendukung setiap langkah diplomasi damai yang memperkuat hubungan persahabatan antar-bangsa. “Langkah-langkah strategis yang diambil Maroko bersama para mitranya di panggung internasional, seperti Denmark dan PBB, adalah pijakan penting untuk merealisasikan perdamaian yang berkelanjutan, tidak hanya di kawasan Afrika Utara, tetapi juga sebagai inspirasi bagi penyelesaian konflik serupa di belahan dunia lainnya,” ungkap Wilson Lalengke dari Jakarta, Minggu, 6 September 2026.

Aktivis HAM internasional itu juga menambahkan bahwa posisi Denmark memperkuat keyakinan bahwa perdamaian sejati lahir dari kesediaan untuk memahami dan menghormati perbedaan. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia, melalui Persisma, terus mendukung setiap langkah yang mengarah pada penyelesaian damai atas wilayah yang berstatus sengketa, termasuk Sahara Maroko.

“Upaya Maroko dan Denmark menunjukkan bahwa diplomasi yang berlandaskan kejujuran dan saling menghormati dapat menjadi fondasi bagi perdamaian global. Dunia membutuhkan lebih banyak contoh seperti ini, di mana kekuatan moral dan intelektual mengalahkan ambisi politik sempit,” ujar Wilson Lalengke.

Dukungan Denmark yang kian memperkokoh legitimasi internasional atas Sahara Maroko menandai babak baru dalam pencarian solusi permanen. Keberhasilan diplomasi ini membuktikan bahwa dedikasi terhadap prinsip-pragmatis, dialog konstruktif, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara adalah pilar utama dalam membangun persaudaraan antarbangsa serta menciptakan stabilitas global yang hakiki.

*Perspektif Filosofis: Jalan Tengah Menuju Keadilan*

Dalam pandangan filosofis, penyelesaian sengketa teritorial seperti Sahara Maroko menuntut pendekatan yang menggabungkan keadilan, kebijaksanaan, dan empati. Filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) pernah menulis bahwa keadilan bukan sekadar memberi setiap orang apa yang menjadi haknya, tetapi juga menempatkan setiap pihak dalam posisi yang memungkinkan tercapainya harmoni sosial.

Sementara Konfusius (551-479 SM) mengajarkan bahwa perdamaian yang langgeng hanya dapat dicapai bila manusia mampu menahan diri dari keserakahan dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Prinsip ini tercermin dalam langkah Maroko yang menawarkan otonomi luas bagi wilayah Sahara, tanpa mengorbankan integritas nasionalnya.

Dalam konteks modern, gagasan ini sejalan dengan nilai-nilai multikulturalisme dan dialog antarperadaban yang menjadi ciri khas dunia kontemporer. Ketika negara-negara memilih jalan diplomasi daripada konflik, mereka sesungguhnya sedang menegakkan nilai tertinggi dari peradaban manusia: kemampuan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan.

Dukungan Denmark terhadap rencana otonomi Maroko memperkuat momentum internasional yang mengarah pada stabilitas kawasan Afrika Utara. Langkah ini juga menjadi contoh bagi negara-negara lain bahwa penyelesaian damai atas sengketa wilayah dapat dicapai melalui mekanisme hukum dan diplomasi, bukan melalui kekerasan.

“Kita harus belajar dari Maroko dan Denmark bahwa perdamaian bukanlah hasil dari kekuatan militer, melainkan dari kekuatan moral dan intelektual. Dunia yang damai hanya bisa dibangun oleh bangsa-bangsa yang berani menempatkan keadilan di atas kepentingan sempit,” ujar Wilson Lalengke menutup pernyataannya.

Dengan demikian, posisi Denmark dan Maroko bukan hanya langkah diplomatik, tetapi juga simbol kebangkitan nilai-nilai kemanusiaan dalam politik global. Di tengah dunia yang sering terpecah oleh ambisi dan konflik, kerja sama semacam ini menjadi pengingat bahwa peradaban sejati tumbuh dari kemampuan untuk berdialog, menghormati, dan mencari jalan tengah. (TIM/Red)

Aksi Heroik Malam Hari: Tim Fire Pertamina Pendopo Field Bahu-Membahu Jinakkan Karhutla di PALI

0

PALI, SUMATERA SELATAN – Ketika sebagian besar warga Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bersiap untuk beristirahat setelah seharian beraktivitas, alarm kesiapsiagaan justru berbunyi bagi tim pemadam kebakaran. Pada Sabtu malam, suasana tenang berubah mencekam ketika kobaran api akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali berkobar dan mengancam wilayah tersebut.

Peristiwa yang terjadi selepas Magrib, tepatnya sekitar pukul 19.10 WIB, langsung memicu respons cepat dari Tim Fire Pertamina Pendopo Field. Di tengah kegelapan malam yang membatasi jarak pandang, ancaman api yang dapat meluas dengan cepat ke area perkebunan dan pemukiman warga menuntut penanganan yang tanggap dan tanpa tunda.

Respons Kilat di Tengah Kegelapan Malam Menerima laporan adanya titik api yang membesar, personel pemadam kebakaran Pertamina Pendopo Field langsung bergerak cepat. Tanpa membuang waktu, armada tangki dan personel terlatih langsung diterjunkan menembus malam menuju lokasi kejadian.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 19.35 WIB, tim langsung melakukan pemetaan situasi dan mengambil posisi strategis. Guna menjinakkan si jago merah, Pertamina mengerahkan satu unit Fire Truck berkapasitas 5.000 liter air yang dilengkapi dengan teknologi pompa bertekanan tinggi. Alat ini menjadi senjata utama personel di lapangan untuk menyemprotkan air secara akurat ke pusat-pusat api yang terus berkobar ditiup angin malam.

Tiga Jam Berjibaku Melawan Api Proses pemadaman bukanlah hal yang mudah. Minimnya penerangan alami membuat tim harus bekerja ekstra hati-hati di bawah sorot lampu armada dan kilatan api. Semburan air bertekanan tinggi terus diarahkan ke titik-titik krusial guna memutus jalur penjalaran api.

Perjuangan fisik dan strategi di lapangan tersebut berlangsung selama hampir tiga jam. Berkat dedikasi dan ketangguhan personel, amukan api akhirnya berhasil dikendalikan secara total pada pukul 22.25 WIB. Tim juga memastikan melakukan proses pembasahan (mopping up) agar tidak ada sisa bara api yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

Wujud Nyata Kepedulian, Kesigapan, dan Sinergi Bagi Pertamina Pendopo Field, aksi turun ke lapangan ini bukan sekadar menjalankan fungsi operasional semata. Kehadiran tim merupakan bukti nyata dari nilai-nilai kepedulian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat di sekitar wilayah kerja operasional perusahaan.

Senior Manager Pertamina Pendopo Field, Hermansyah, melalui Officer ERCM Muhamad Zia Ul Faiz Mubarok, menegaskan bahwa kecepatan dalam merespons laporan Karhutla adalah kunci utama untuk mencegah dampak bencana yang lebih besar.“Pertamina Pendopo Field berkomitmen untuk terus peduli, sigap, dan bersinergi dalam membantu penanganan Karhutla. Di samping fokus memadamkan api secepat mungkin agar tidak meluas ke wilayah lain, keselamatan personel di lapangan tetap menjadi prioritas utama kami,” ujar Muhamad Zia dalam keterangannya.

Insiden di Desa Sukamaju malam itu menjadi pengingat kuat bahwa penanggulangan Karhutla membutuhkan kerja sama yang solid dan respons yang cepat dari seluruh pihak. Melalui semangat Peduli, Sigap, dan Bersinergi, Pertamina Pendopo Field menegaskan komitmennya untuk terus berdiri di garda depan bersama pemerintah dan masyarakat dalam menjaga wilayah Kabupaten PALI dan Provinsi Sumatera Selatan dari ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan.

 

(Randi)

Polda NTB Turunkan Tim Investigasi dan Olah TKP Meninggalnya Penambang di Desa Lantung Sumbawa

0

Polda NTB Turunkan Tim Investigasi dan Olah TKP Meninggalnya Penambang di Desa Lantung Sumbawa

Warta.in
Smbawa,NTB – Kepolisian melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait meninggalnya 3 orang warga yang diduga merupakan pekerja/penambang di wilayah Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa.

Olah TKP dilakukan sebagai bagian dari langkah kepolisian untuk mengumpulkan informasi dan barang bukti serta memastikan rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi di sekitar lokasi kejadian dan meminta keterangan dari sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian melakukan dokumentasi TKP, mengamankan barang atau benda yang berkaitan dengan kejadian, serta melakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan.

Kapolda NTB IJP Kalingga Rendra Raharja, S.E. M.H. melalui Dir Reskrimsus KBP Ade Zamrah, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab dan kronologi meninggalnya korban.

“Polisi telah melaksanakan olah TKP dan melakukan langkah-langkah penyelidikan, termasuk mengumpulkan keterangan saksi serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Untuk penyebab pasti meninggalnya korban masih dalam proses pendalaman,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, kepolisian akan melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada pihak kepolisian.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan informasi kepada petugas apabila mengetahui adanya fakta yang berkaitan dengan kejadian tersebut,” pungkasnya.

Beberapa waktu sebelumnya tim dari Polda telah melaksanakan pemasangan spanduk/plang larangan menambang di lokasi penambangan tanpa izin antara lain di wilayah Prabu, Lombok tengah dan akan terus dilaksanakan di lokasi lain di seluruh propinsi NTB. Hal ini bertujuan untuk menertibkan penambangan ilegal yg masih ada di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat, serta mendorong pemerintah daerah agar sesegera mungkin menerbitkan izin pertambangan rakyat yg sdh diajukan oleh beberapa koperasi serta mendorong percepatan pengesahan IPERA sehingga beberapa koperasi yg sdh mengantongi IPR dapat beroperasi secara optimal.

Hal ini tentunya diharapkan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan para penambang untuk dapat bekerja dengan mengantongi legalitas dan perizinan dalam melaksanakan aktifitasnya.(sr/hpntb)

Putri Victoria Apresiasi Kearifan Desa Adat Karang Bajo Bayan Lombok Utara Jaga Alam

0

Putri Victoria Apresiasi Kearifan Desa Adat Karang Bajo Bayan Lombok Utara Jaga Alam

Warta.in
Lombok Utara,NTB — Kearifan masyarakat Desa adat Karang Bajo dalam menjaga hutan, sumber mata air, dan warisan budaya menarik perhatian Putri Mahkota Swedia Victoria saat mengunjungi Desa Adat Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Minggu (6/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan Putri Victoria dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP untuk Pembangunan Berkelanjutan. Didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, dan rombongan UNDP, ia melihat langsung kehidupan masyarakat adat serta cara mereka menjaga keseimbangan antara alam, budaya, dan kehidupan masyarakat.

Putri Victoria meninjau kawasan Mata Air Mandala yang berada di kawasan hutan adat dan mengikuti penanaman pohon. Ia juga berdialog dengan masyarakat mengenai pengetahuan dan kearifan lokal yang diwariskan antargenerasi.

Pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi Putri Victoria. Ia mengapresiasi masyarakat yang menjaga alam sekaligus mempertahankan pengetahuan lokal sebagai warisan bagi generasi mendatang.

“Apa yang Bapak dan Ibu lakukan di sini sangat penting, bukan hanya bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga bagi upaya menjaga sumber daya alam yang ada. Mendengar pengetahuan dan kearifan lokal yang terus diwariskan kepada generasi mendatang merupakan sesuatu yang sangat penting.”

“Saya sangat tersentuh dan merasa terhormat dapat menjadi bagian dari masyarakat di sini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyambut saya dengan begitu hangat dan menerima saya sebagai bagian dari budaya masyarakat di sini,” ujar Putri Victoria.

Bagi masyarakat Karang Bajo, pelestarian alam bukan sekadar agenda lingkungan. Hutan, mata air, dan tradisi merupakan bagian dari tata kehidupan yang saling berkaitan. Nilai tersebut dijaga melalui pranata adat dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pemekel Karang Bajo, Nikrana, mengatakan masyarakat adat memiliki filosofi yang menempatkan bumi sebagai ibu yang harus dihormati dan dijaga. Prinsip itu tercermin dalam berbagai aturan, prosesi, dan tradisi yang mengatur hubungan manusia dengan alam.

“Hubungan masyarakat adat dengan alam dan hutan hingga hari ini terus menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat Bayan,” katanya.

Di wilayah Bayan terdapat empat kawasan hutan adat dengan sedikitnya 27 mata air. Sumber air tersebut menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat, termasuk untuk kebutuhan air bersih dan pertanian. Karena itu, menjaga hutan sekaligus berarti menjaga keberlanjutan sumber kehidupan masyarakat.

Karang Bajo juga merupakan desa adat sekaligus desa wisata yang masih mempertahankan kehidupan dan tradisi masyarakat Bayan. Potensi tersebut menjadikan Karang Bajo bukan hanya sebagai tujuan wisata, tetapi juga ruang hidup tempat budaya, alam, dan masyarakat tumbuh secara berdampingan.

Kunjungan Putri Victoria memperlihatkan bahwa kearifan lokal masyarakat adat memiliki relevansi kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Dari Karang Bajo, pesan yang dibawa bukan sekadar tentang keindahan sebuah desa, melainkan tentang bagaimana masyarakat menjaga alam dan budaya sebagai warisan untuk generasi berikutnya, sebuah kearifan lokal yang kini mendapat perhatian dunia.(sr/dkisntb)