Hjhhfd

Strategi NTB Entaskan Kemiskinan Ekstrem Dengan Menakar Efektivitas Program Desa Berdaya

Warta.in
​Mataram,NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah memacu program “Desa Berdaya” sebagai senjata utama dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Bumi Gora. Program ambisius ini dirancang untuk menyentuh akar persoalan di tingkat desa melalui dua skema utama: Tematik dan Transformatif.

​Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si., mengungkapkan bahwa program ini bukan sekadar bantuan cuma-cuma, melainkan sebuah gerakan terintegrasi yang memanfaatkan sumber daya sosial dan ekonomi lokal.

​”Inti dari Desa Berdaya adalah pengentasan kemiskinan melalui penguatan ketahanan pangan dan pengembangan potensi wisata desa agar menjadi destinasi mendunia,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/3/2026).

​Skema Tematik: Lompatan Ekonomi Desa

Dalam skema Tematik, Pemerintah Provinsi menargetkan seluruh desa (1.021) dan kelurahan (145) di NTB mendapatkan bantuan keuangan khusus hingga tahun 2029. Untuk tahun 2026, sebanyak 256 desa dan kelurahan terpilih menjadi pionir dengan kucuran dana masing-masing sebesar Rp300 juta.
​Namun, Lalu Hamdi menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan. Pemerintah telah menyiapkan ‘menu’ kegiatan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang harus dipatuhi.

​”Ini bantuan keuangan khusus. Desa harus mengajukan proposal sesuai potensi keunggulan mereka agar terjadi lompatan pertumbuhan ekonomi. Kami akan melakukan verifikasi administrasi dan substansi sebelum merekomendasikan penetapan kepada Gubernur,” jelasnya.

​Skema Transformatif: Intervensi Langsung ke Kepala Keluarga

Berbeda dengan skema Tematik yang berbasis wilayah, skema Transformatif menyasar langsung unit terkecil, yakni Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem. Berdasarkan data hasil sinkronisasi dengan BPS melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), teridentifikasi 6.711 KK di 40 desa yang akan diintervensi pada tahap pertama tahun 2026.

​Lalu Hamdi memaparkan bahwa pemilihan 40 desa tersebut dilakukan dengan pertimbangan matang, mencakup karakteristik wilayah mulai dari pesisir, rural, lingkar hutan, hingga kawasan pertanian, serta tingkat kedalaman kemiskinannya.

​”Setiap KK sasaran akan menerima bantuan sosial sebesar Rp7 juta. Uang ini diarahkan untuk membangkitkan mata pencaharian mereka,” tambahnya.

​Pendampingan Ketat dan Revitalisasi Usaha

Guna memastikan ketepatan sasaran dan penggunaan dana, Pemprov NTB mengerahkan 144 pendamping desa. Para pendamping ini akan menjalani diklat khusus pada 6-8 April mendatang untuk membekali mereka dengan kemampuan pengelolaan keuangan, kewirausahaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
​Pasca diklat, para pendamping diwajibkan turun langsung menemui keluarga sasaran untuk menentukan jenis usaha yang paling relevan dengan minat dan potensi lokal.

​”Kami ingin melihat apakah mereka punya keahlian yang sempat mati suri, misalnya karena dampak pandemi lalu. Fokus kita adalah revitalisasi usaha. Pendamping akan membantu menentukan mata pencaharian yang pas agar bantuan Rp7 juta tersebut benar-benar menjadi modal produktif, bukan konsumtif,” pungkasnya.

​Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga pihak swasta (filantropi), program Desa Berdaya diharapkan mampu mengubah wajah desa di NTB dari wilayah tertinggal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.(sr/dkisntb)

Wartain Banten | Pemerintahan | 03 April 2026 — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten menyiapkan berbagai perlombaan pemberdayaan keluarga dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Ketua TP PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pemantapan program, salah satunya melalui pembinaan kepada pengurus TP PKK di delapan kabupaten/kota.

“Hari ini melakukan pembinaan terkait tertib administrasi,” kata Tinawati usai rapat bersama seluruh pengurus secara daring dan luring pada Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, rangkaian peringatan HKG PKK akan diisi dengan sejumlah lomba, di antaranya lomba peduli kesehatan serta lomba Aku Hatinya PKK. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkuat edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat, terutama dengan adanya banyak kader baru di tubuh PKK.

“Ini untuk memantapkan informasi dan edukasi, karena memang ada banyak kader baru,” paparnya.

Tinawati berharap, seluruh pengurus TP PKK di berbagai tingkatan dapat memahami program yang telah disusun, sehingga manfaat dari gerakan pemberdayaan keluarga dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antar pengurus mulai dari tingkat desa dan kelurahan hingga provinsi, guna memastikan program berjalan optimal dan berkelanjutan.

Lomba jelang Rakornas Juli 2026 akan digelar berjenjang dari desa hingga provinsi, dengan harapan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 03 April 2026 — Gubernur Banten, Andra Soni, menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menilai, proses tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Andra Soni usai mengikuti Entry Meeting pemeriksaan LKPD 2025 yang digelar BPK RI di kantor BPK Perwakilan Jakarta, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Banten terbuka dan mendukung penuh jalannya pemeriksaan yang akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Ia juga memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung.

“Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik,” katanya.

Kegiatan Entry Meeting tersebut diikuti oleh 16 provinsi yang hadir langsung bersama pimpinan DPRD masing-masing serta kepala perwakilan BPK daerah. Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kota lainnya mengikuti kegiatan secara hibrida.

Entry Meeting dipimpin oleh Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi. Dalam arahannya, Bobby menekankan pentingnya penguatan kondisi fiskal daerah agar pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih mandiri dan optimal.

“Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penurunan kemiskinan,” ujarnya.

Selain itu, BPK juga menyoroti implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan. Penggunaan sistem tersebut dinilai berpengaruh terhadap penentuan opini atas laporan keuangan daerah.

BPK turut mengingatkan pentingnya pengelolaan aset daerah yang baik dan perlunya mitigasi bersama untuk memastikan seluruh aspek tata kelola keuangan berjalan sesuai ketentuan.

Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Banten dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 03 April 2026 — Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi perdamaian di Lebanon. Ketiga prajurit tersebut tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

“Turut berduka cita dan merasa sedih. Itu adalah perjuangan. Mudah-mudahan almarhum diterima Allah SWT dan mereka mati syahid karena berjuang membela kebenaran dan perdamaian internasional,” ujar Dimyati usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) ke-152 Kabupaten Pandeglang di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (1/4/2026).

Ia menegaskan bahwa pengabdian para prajurit tersebut bukan sekadar menjalankan tugas negara, melainkan bagian dari misi kemanusiaan yang mulia. Pemerintah Provinsi Banten, lanjutnya, turut merasakan kehilangan yang mendalam atas gugurnya para penjaga perdamaian tersebut.

Tiga prajurit yang gugur adalah Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan. Mereka merupakan bagian dari Kontingen Garuda yang bertugas menjaga stabilitas serta melindungi warga sipil di wilayah konflik Lebanon Selatan.

Insiden tragis yang merenggut nyawa ketiganya terjadi dalam dua peristiwa berbeda pada 29 hingga 30 Maret 2026. Serangan artileri yang menghantam markas pasukan serta ledakan saat pengawalan konvoi logistik menjadi penyebab gugurnya para prajurit, di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menegaskan bahwa kehadiran pasukan Indonesia di Lebanon bukan untuk berperang, melainkan sebagai penjaga perdamaian dunia.

“Mereka bertugas jauh dari tanah air, bukan untuk berperang, bukan untuk menyerang siapa pun. Pasukan perdamaian Indonesia hadir untuk memastikan tidak ada lagi korban sipil akibat konflik bersenjata,” katanya.

Rizki mengecam serangan terhadap pasukan perdamaian sebagai pelanggaran serius hukum internasional, mendesak investigasi menyeluruh dan transparan, serta mengajak memberi penghormatan dan doa bagi prajurit yang gugur serta ketabahan bagi keluarga mereka.(WartainBanten)