Warta.in, Jember — Fenomena pernikahan dini di Kabupaten Jember menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menyikapi hal tersebut, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menggagas langkah strategis melalui peluncuran program Sekolah Berdaya sebagai upaya memperkuat pencegahan pernikahan usia anak.

Program ini dibahas dalam forum diskusi yang digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Rabu (15/4/2026) pagi. Sekolah Berdaya dirancang sebagai model kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, keluarga, akademisi, hingga organisasi masyarakat.

Dalam pemaparannya, Bupati Fawait menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebatas aktivitas di ruang kelas. Menurutnya, seluruh elemen memiliki tanggung jawab bersama dalam membentuk masa depan generasi muda.

“Sekolah, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar harus bersinergi membangun kesadaran demi masa depan anak-anak dan remaja, menuju generasi unggul dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Jember juga menyiapkan sejumlah proyek percontohan yang akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Pendekatan intervensi akan dibedakan antara kawasan perkotaan, pedesaan, dan pesisir, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Plt Direktur Utama Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember, Dr. dr. I Nyoman Semita, DP.OT., Sp.N (K) FICS, yang turut hadir dalam forum tersebut, menjelaskan pentingnya kesiapan usia dalam pernikahan dari sisi kesehatan dan psikologis. Ia mengacu pada anjuran pemerintah yang menetapkan usia ideal menikah, yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Menurutnya, pada rentang usia tersebut, fungsi executive skill atau kemampuan pengendalian diri yang berpusat di bagian otak depan (prefrontal cortex) telah berkembang secara optimal.

“Fungsi ini mencakup kemampuan mengelola emosi, keuangan, berkomunikasi secara efektif, serta menyusun perencanaan hidup secara matang,” jelasnya.

Ia menambahkan, kematangan tersebut menjadi faktor penting dalam membangun rumah tangga yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus meminimalisasi risiko stunting pada anak.

“Dengan kesiapan usia yang cukup, pasangan akan lebih siap menjalankan peran sebagai orang tua dan membangun pola asuh yang baik dalam keluarga,” pungkasnya.

Wartain Banten | Pemerintahan | 16 April 2026 — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang, Arizal Peni, menyampaikan undangan kepada Gubernur Banten, Andra Soni, untuk menghadiri peringatan Hari Buruh (May Day) 2026 yang akan digelar di Kabupaten Serang.

Undangan tersebut disampaikan langsung saat pertemuan dengan Gubernur Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (15/4/2026). Arizal mengatakan, rencananya peringatan May Day akan dilaksanakan pada 3 Mei 2026 di Kawasan Industri Modern Cikande.

“Kita menyampaikan undangan untuk May Day di Kabupaten Serang. Beliau bersedia untuk hadir,” katanya Arizal.

Dalam kesempatan itu, Arizal juga menyoroti pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis antara serikat buruh, pemerintah, dan pengusaha. Menurutnya, hubungan yang selama ini terjalin di Kabupaten Serang sudah berjalan dengan baik, termasuk dalam hal komunikasi dan respons terhadap penetapan upah.

“Komunikasi berjalan dengan baik. Respons dalam penetapan upah juga baik,” ungkap Arizal

Ia menambahkan, hubungan industrial yang kondusif menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas iklim perekonomian, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang dapat berdampak pada dunia industri.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi, menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh tahun ini akan dilaksanakan secara tersebar di delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk efisiensi mobilisasi massa, mengingat pada 1 Mei akan digelar peringatan tingkat nasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, yang juga akan dihadiri oleh perwakilan serikat pekerja.

”Karena pada 1 Mei dilaksanakan tingkat nasional di Monumen Nasional, teman-teman serikat pekerja akan hadir,” ucapnya.

Septo berharap peringatan Hari Buruh 2026 di Banten berlangsung aman dan kondusif, serta memastikan Gubernur Andra Soni akan hadir pada 3 Mei di Kabupaten Serang.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 15 April 2026 — Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan pentingnya memperkuat hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha guna menjaga stabilitas iklim investasi di Provinsi Banten. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara halalbihalal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea di KMK Global Sport, Kawasan Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, Selasa (14/4/2026).

Menurut Dimyati, harmonisasi hubungan industrial menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan secara bijak dan saling menguntungkan. Dengan kondisi global yang tengah mengalami eskalasi, ia menilai stabilitas hubungan antara buruh dan pengusaha sangat dibutuhkan agar sektor industri tetap berjalan optimal.

“Insya Allah, Banten ini saya pastikan daerah yang ramah terhadap investor. Bahkan berbagai kemudahan dan kecepatan perizinan sudah kita lakukan,” katanya.

Dimyati juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten terus berkomitmen menciptakan daerah yang ramah investasi. Berbagai upaya, termasuk percepatan dan kemudahan perizinan, telah dilakukan untuk menarik investor sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Selain itu, Pemprov Banten saat ini fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih unggul dan kompetitif. Ia menekankan bahwa upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, tetapi juga dengan aparat keamanan.

“Tetapi sinergi dengan jajaran TNI dan Polri juga sangat dibutuhkan dalam menjaga Kamtibmas,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat KSPSI yang juga Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja serta membuka peluang kerja yang lebih luas. Ia mengajak seluruh elemen buruh untuk menjaga iklim investasi melalui hubungan yang konstruktif dengan pihak industri.

“Kalau ada persoalan, selesaikan dengan baik-baik. Bicara bersama,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan hadir langsung dalam peringatan Hari Buruh (May Day) yang akan digelar di Monas bersama ratusan ribu pekerja dari berbagai serikat.

Di kesempatan yang sama, Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga akan meresmikan monumen Marsinah sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan buruh di Indonesia.

“Termasuk juga nanti beliau akan menyampaikan kabar baik yang menjadi angin segar bagi pekerja dan buruh,” katanya.

Acara halalbihalal tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pelaku industri dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan buruh di tengah tantangan global.(WartainBanten)

Data Akurat Kunci Pembangunan NTB yang Tepat Sasaran

Warta.in
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif di era digital. Hal ini mengemuka dalam program
“NTB Bicara” TVRI yang menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, S.Sos., MH, di sela-sela pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 di Mataram, Kamis (16/4).

Kadis Kominfotik mengungkapkan bahwa kunci utama pembangunan yang efektif di bawah kepemimpinan Gubernur Iqbal dan Dinda adalah penggunaan data yang akurat dan terintegrasi. Melalui program NTB Satu Data, pemerintah provinsi berupaya mensinkronkan seluruh data dari tingkat kabupaten/kota hingga perangkat daerah provinsi.

“Pembangunan NTB harus berbasis data. Tanpa data yang jelas, lokus dan fokus intervensi program tidak akan bisa dieksekusi dengan baik,” ujar Dr. Aka sapaan akrabnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini NTB sedang memperkuat integrasi data dengan Portal Pelita milik Kementerian Dalam Negeri dan sudah terhubung erat dengan sistem Bappenas. Hal ini bertujuan agar setiap usulan dalam Musrenbang memiliki dasar kebutuhan masyarakat yang nyata, termasuk penentuan anggaran yang tepat sasaran.

Salah satu terobosan yang disoroti adalah penguatan data untuk kelompok rentan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Dinas Kominfotik bersama Bappeda telah melakukan pemilahan data spesifik guna memastikan perencanaan pembangunan dalam Musrenbang berpihak pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Terkait aksesibilitas informasi, Khalik mengungkapkan bahwa portal resmi pemerintah, ntbprov.go.id, kini menjadi rujukan utama publik dengan angka kunjungan mencapai lebih dari 1,2 juta per bulan.

“Masyarakat, termasuk generasi Z, kini sangat mudah memberikan aspirasi atau pengaduan. Selain melalui web, kami aktif di berbagai kanal media sosial yang dipantau cepat untuk kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait,” imbuhnya.

Disebutkan pula, Pemprov NTB dalam memastikan informasi pembangunan tetap tersampaikan ke seluruh pelosok melalui kolaborasi lintas media.

Dr. Aka, pria berkacamata ini mengakui bahwa saat ini masih terdapat sekitar 150 titik blank spot di NTB, terutama di wilayah Bima karena kondisi topografi yang ekstrem. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang bagi penyebaran informasi publik.

“Bagi daerah yang tidak bisa mengakses media online karena ketiadaan sinyal, kami memperkuat kerja sama dengan media cetak. Tahun ini kami bekerja sama dengan lebih dari 120 media, termasuk RRI dan TVRI yang jangkauannya mampu menembus desa-desa terpencil,” jelasnya.

Strategi ini diambil untuk memastikan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan update mengenai arah kebijakan pembangunan hasil Musrenbang 2026.

Di sisi lain, bagi wilayah yang telah terjangkau internet, Dinas Kominfotik terus mengoptimalkan portal NTB Satu Data. Sistem ini menjadi jantung transparansi yang mensinkronkan data kabupaten/kota dengan pusat (Kemendagri dan Bappenas), sekaligus menjadi alat ukur kinerja pemerintah.

Dr. Aka mengungkapkan bahwa portal resmi ntbprov.go.id kini telah dilengkapi dengan survei tingkat kepuasan masyarakat. Menariknya, survei ini tidak hanya bersifat umum, tetapi dipilah per perangkat daerah.

“Survei kepuasan masyarakat di portal kami menjadi salah satu indikator kinerja utama yang dipantau langsung oleh Bapak Gubernur. Ini adalah bentuk transparansi agar setiap perangkat daerah bertanggung jawab atas kualitas program yang dijalankan,” tegasnya.

Menutup penyampaiannya, Dr. Aka menekankan bahwa kesuksesan Musrenbang 2026 sangat bergantung pada sinergi dan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Ia mengajak warga untuk memanfaatkan kanal digital maupun perangkat daerah untuk menyalurkan kritik tanpa rasa takut tidak didengar.

“Tanpa sinergi dan saling percaya, pembangunan tidak akan berjalan maksimal. Mari kita bangun kebersamaan untuk NTB yang Makmur Mendunia,” pungkasnya.(sr/dkisntb)