27.8 C
Jakarta
Sabtu, April 11, 2026
Beranda blog

*Nilai-nilai Etika Sebagai Cahaya Kepribadian Yang Sehati dan Otentik*

0

*Nilai-nilai Etika Sebagai Cahaya Kepribadian Yang Sehati dan Otentik*

Warta.in, 11 April 2026 – Etika itu dibangun oleh rasa malu, harga diri serta kehormatan sebagai manusia yang tahu adat untuk tidak dilanggar sebagai bentuk dari disiplin diri yang dibangun oleh kebiasaan hidup sehari-hari. Idealnya memang, etika itu — sebagai aturan yang tidak tertulis –sudah harus dipahami dan ditaati sejak masa anak-anak hingga dewasa dan terus sampai usia senja, tak boleh surut dan tudak boleh dikurangi sedikit pun. Idealnya, justru perlu terus ditingkatkan — lebih serius, lebih disiplin dan lebih taat untuk dipegang — karena etika sebagai aturan yang tidak tertulis itu dapat membentengi diri sebagai pribadi yang tangguh dan mengagumkan bagi banyak orang yang akan ikut serta meneladani sikap dan sifat yang mulia itu.

Etika itu biasanya mulai bertumbuh dari lingkungan tradisi keluarga, adat istiadat dalam masyarakat sekitar kehidupan sehari-hari. Lalu bisa berkembang atau diperkuat atau ikut diuji dalam tata pergaulan sehari-hari, mulai dari lingkungan sekolah, tempat kuliah atau dari lingkungan pergaulan bersama sahabat hingga ke tempat kerja yang akan sangat menentukan sifat dan sikap yang akan tercermin dalam etika yang ada dalam setiap diri manusia. Hanya saja bentuk dan warna serta kadar dari kualitas etika itu yang bisa membedakan antara seseorang dengan kualitas dan kadar dari kekentalan etika itu antara seseorang dengan orang lain.

Betapa Penting dan perlunya etika ini,
maka sejumlah organisasi profesi membuat serta menyusun pedoman seperti kode etik profesi. Biasanya dibuat untuk organisasi wartawan, jurnalis, driver hingga sejumlah jenis dan bentuk pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan orang banyak. Termasuk saat berada ditempat umum, misalnya adanya larangan agar tidak merokok seperti yang mulai banyak diberlakukan saat berada di dalam kendaraan darat dan pesawat udara. Karena itu jika terjadi pelanggaran dari para penyandang pekerjaan tertentu — termasuk Tentara dan Polisi — akan diperiksa terlebih dahulu secara etik oleh Anggota Dewan Kehormatan atau satu lembaga yang khusus ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang telah dilakukan untuk menetapkan sanksi apa yang layak dikenakan kepada yang bersangkutan.

Biasanya, keputusan Dewan Etik akan sangat menentukan keputusan lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Namun yang sulit, untuk beberapa jenis dan bentuk pekerjaan yang belum memiliki kode etik yang tertulis sebagai kesepakatan baku yang dapat menjadi pegangan bagi mereka yang bergiat dalam bidang atau pekerjaan tertentu. Sehingga yang dapat menjadi pegangan hanyalah kesepakatan yang tidak tertulis itu dengan takaran baik dan tidak baik yang diasandarkan pada moralitas atau kepatutan yang berlaku umum dalam lingkungan masyarakat setempat. Soalnya tatanan moralitas dari satu tempat biasanya relatif memiliki perbedaan yang cukup signifikan untuk tidak disandingkan begitu saja secara umum dengan etika yang berlaku.

Bahkan dalam perang yang bisa saling menghancurkan secara fisik dan mental hingga moral pun, ada etikanya. Maka itu penolakan Iran terhadap ajakan melakukan gencetan senjata dalam perang di kawasan Timur Tengah antara Iran melawan Israel yang didukung Amerika Serikat serta kroninya tak hendak diterima oleh Iran, karena sudah beberapa kali Iran diingkari dengan serangan, termasuk keculasan israel terhadap tentara yang mengusung misi perdamaian seperti tentara Indonesia yang tewas di Libanon sebafai daerah netral yang ada di kawasan Timur Tengah.

Jadi, betapa penting dan perlunya etika itu dimiliki dan dipatuhi oleh setiap orang untuk menjaga integritas dirinya sebagai manusia yang beradab. Karena itu dalam tara pergaulan, pekerjaan, kelompok, organisasi dan seterusnya yang belum memiliki kesepakatan tata etika yang tertulis secara baku, dapat merujuk pada tata etika yang tidak tertulis — yang dapat diterima secara umum — sebagai pedoman yang oebih bebas dengan berpegang pada hal-hal yang baik dan menghindari apa saja sekiranya yang dianggap buruk dan tidak pantas serta dirasa tidak patut untuk dilakukan, bisa menjadi pedoman dan pegangan demi keharmonisan tata hubungan dengan pihak manapun.

Itulah sebabnya, etika seseorang akan menunjukkan latar belakang adat, tradisi serta latar belakang dari keluarga hingga kualitas dari tingkat pendidikan yang menjadi latar belakang dari pola sikap serta sifat seseorang yang memiliki kepribadian yang khas. Sebab dari berbagai latar belakang yang mewarnai karakter bawaan seseorang dalam masyarakat, akan sangat menentukan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, atas dasar inilah etika menjadi sangat penting dalam membangun kecerdasan dan kemampuan spiritual, karena kecerdasan dan kemampuan spiritual pun akan sangat menentukan nilai-nilai etika yang akan menjadi cahaya kepribadian yang sejati dan otentik dari diri seseorang untuk dianggap beradab atau tidak. (HD)

Sumber: (Banten, 10 April 2026 Jakob Ereste)

*Mali Resmi Mencabut Pengakuan terhadap SADR dan Dukung Kedaulatan Maroko*

0

*Mali Resmi Mencabut Pengakuan terhadap SADR dan Dukung Kedaulatan Maroko*

Bamako – Sebuah langkah diplomatik besar kembali mengguncang tatanan politik di benua Afrika. Pemerintah Mali secara resmi mengumumkan pencabutan pengakuannya terhadap entitas bentukan Polisario, yang dikenal sebagai Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR). Keputusan bersejarah ini diumumkan di tengah kunjungan kenegaraan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, ke Bamako dalam rangkaian tur diplomatiknya di Afrika, baru-baru ini.

Menteri Urusan Luar Negeri Mali, Abdoulaye Diop, menyampaikan posisi terbaru negaranya setelah mengadakan pertemuan mendalam dengan Bourita. Keputusan ini menandai berakhirnya pengakuan resmi yang telah diberikan Mali kepada SADR sejak tahun 1980, sekaligus memberikan pukulan telak bagi narasi separatisme di kawasan Sahara Barat.

Pemerintah Mali menegaskan bahwa pergeseran kebijakan ini diambil setelah melakukan “analisis mendalam terhadap dokumen penting terkait Sahara, yang memiliki dampak signifikan terhadap perdamaian dan keamanan sub-regional.” Dengan langkah ini, Mali bergabung dengan daftar panjang negara-negara di dunia yang telah menarik dukungan mereka terhadap kelompok separatis Polisario yang didukung Aljazair.

Keputusan Mali tidak hanya berhenti pada pencabutan pengakuan. Secara resmi, Bamako juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap Rencana Otonomi Maroko (Morocco’s Autonomy Plan) sebagai satu-satunya basis yang serius, kredibel, dan paling realistis untuk menyelesaikan sengketa wilayah tersebut. Mali memandang bahwa otonomi asli di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko adalah jalan keluar terbaik bagi stabilitas kawasan.

Perkembangan luar biasa ini mendapat perhatian dan apresiasi tinggi dari Indonesia. Wilson Lalengke, selaku Presiden Indonesia-Saharan Moroccan Brotherhood (Persisma), menyampaikan pernyataan dukungan yang kuat atas kerja sama antara Mali dan Maroko. “Sebagai Presiden Persisma, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Mali atas keputusan berani dan cerdas ini. Pencabutan pengakuan terhadap SADR adalah pengakuan terhadap realitas sejarah dan hukum internasional. Kami mendukung penuh perkembangan luar biasa ini, karena perdamaian di Sahara hanya bisa dicapai melalui persatuan, bukan separatisme,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Jumat, 10 April 2026.

Petisioner HAM PBB 2025 ini menambahkan bahwa langkah Mali ini merupakan kemenangan bagi diplomasi perdamaian yang digerakkan oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI. “Persisma melihat bahwa dukungan terhadap Rencana Otonomi Maroko adalah solusi yang adil bagi semua pihak. Kami mengucapkan selamat kepada kedua negara, Maroko dan Mali, atas penguatan hubungan bilateral ini. Ini adalah sinyal kuat bahwa narasi usang masa lalu telah ditinggalkan demi masa depan Afrika yang lebih stabil dan makmur,” tegas tokoh pers nasional dan alumnus Lemhannas RI tersebut.

Keputusan Mali ini memperkuat momentum internasional yang semakin memihak pada Maroko. Hingga saat ini, lebih dari 120 negara di komunitas internasional memandang Rencana Otonomi sebagai jalur paling kredibel untuk mengakhiri perselisihan. Dukungan serupa juga datang dari Uni Eropa dan Amerika Serikat yang terus mendorong penyelesaian politik yang layak.

Pemerintah Mali juga menyatakan dukungannya terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 yang diadopsi pada Oktober tahun lalu. Resolusi tersebut menggambarkan Rencana Otonomi Maroko sebagai solusi politik yang tulus. Dalam resolusi tersebut, PBB juga mendesak rezim Aljazair untuk terlibat secara aktif dalam proses politik yang dipimpin PBB guna menemukan solusi yang permanen dan dapat diterima bersama.

Pemerintah di Bamako menegaskan bahwa keputusan baru ini akan segera dikomunikasikan kepada seluruh organisasi regional dan internasional di mana Mali menjadi anggotanya, serta kepada seluruh korps diplomatik mereka di seluruh dunia. Langkah ini semakin mengisolasi posisi kelompok separatis dan mempercepat terciptanya perdamaian yang langgeng di wilayah Sahara Maroko. (TIM/Red)

Polsek Penukal Abab & Pemdes Betung Selatan Tanam Jagung Bersama, Guna Perkuat Ketapang Desa

0

Sumatera Selatan, PALI — Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan di wilayah Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Salah satunya melalui kegiatan penanaman jagung yang dilaksanakan di lahan pertanian seluas sekitar 2 hektar di Desa Betung Selatan, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut melibatkan unsur kepolisian, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Penanaman jagung dilakukan secara gotong royong dengan metode manual menggunakan alat sederhana, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produksi pertanian di tingkat desa.

Kapolsek Penukal Abab AKP Dedy Kurnia, S.H., melalui Kanit Binmas AIPTU Zeni Irwanto menyampaikan bahwa keterlibatan aparat kepolisian dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah, khususnya di sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami hadir untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada masyarakat, sekaligus memastikan kegiatan pertanian berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga. Ke depan, kami juga akan terus memantau perkembangan tanaman hingga masa panen,” ujar AIPTU Zeni Irwanto.

Selain aparat kepolisian, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan pemerintah kecamatan, kepala desa beserta perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota PKK, serta warga yang ikut terlibat langsung dalam proses penanaman.

Kepala Desa Betung Selatan H. Darlani mengatakan bahwa pemanfaatan lahan pertanian untuk penanaman jagung menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian desa serta mendorong kemandirian pangan masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan hasil yang maksimal dan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus memanfaatkan lahan pertanian secara produktif. Dengan kerja sama semua pihak, kami optimistis hasil panen nantinya akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga,” ungkapnya.

Kegiatan penanaman jagung tersebut berjalan lancar, aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan antara aparat dan masyarakat. Pemerintah desa bersama pihak kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala guna memastikan pertumbuhan tanaman berjalan optimal hingga masa panen tiba.

 

 

Muhamad Randi  (tim)

Viral! Galian C Ilegal di Medan Sinembah Rusak Jalan dan Picu Kemarahan Publik

0

Warta.in Deli Serdang – Aktivitas Galian C ilegal di Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, kian meresahkan masyarakat. Selain merusak infrastruktur jalan, praktik tambang tanpa izin tersebut juga mengancam kelestarian lingkungan dan keselamatan warga sekitar. Jumat (10/4/2026)

Truk-truk bermuatan material yang melintas setiap hari menyebabkan badan jalan rusak parah, berdebu saat kemarau, dan berlumpur ketika hujan. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta merugikan perekonomian daerah.
Menanggapi hal tersebut, Formappel’RI mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tambang ilegal yang dinilai merugikan negara dan masyarakat.

Ketua Umum Formappel’RI, R. Anggi Syaputra, mengecam keras aktivitas tersebut dan menilai praktik Galian C ilegal sebagai bentuk kejahatan lingkungan yang tidak dapat ditoleransi.
Pernyataan Ketua Umum FORMAPPEL’RI
“Kami mengecam keras aktivitas Galian C ilegal di Medan Sinembah.

Ini adalah kejahatan lingkungan yang nyata, merusak infrastruktur, mengancam keselamatan masyarakat, dan merampas hak rakyat atas lingkungan yang sehat. Aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam.”
Ia menegaskan bahwa negara mengalami kerugian besar akibat aktivitas tambang ilegal yang tidak memberikan kontribusi pajak maupun retribusi daerah.

“Kami mendesak Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait untuk segera menutup lokasi tambang ilegal tersebut serta menangkap para pelaku dan aktor intelektual di baliknya. Jangan sampai hukum kalah oleh kepentingan segelintir pihak.”

Lebih lanjut, R. Anggi Syaputra menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
“Jika tidak segera ditindak, kami akan melaporkan secara resmi ke instansi penegak hukum dan pemerintah pusat. Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang merusak lingkungan dan menyengsarakan rakyat.”

Tuntutan FORMAPPEL’RI
Mendesak aparat penegak hukum segera menutup Galian C ilegal di Medan Sinembah. Menangkap dan mengadili pelaku serta aktor intelektual di balik aktivitas tambang ilegal.Meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat dan evaluasi perizinan. Mendesak pemulihan lingkungan dan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Menuntut transparansi dan penegakan hukum tanpa tebang pilih.

FORMAPPEL’RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini demi tegaknya supremasi hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Hentikan Galian C Ilegal! Selamatkan Lingkungan dan Infrastruktur Demi Masa Depan Bangsa.” (RN)

Tinawati Andra Soni Ajak UMKM Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 10 April 2026 — Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni mengajak masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik.

Ajakan tersebut disampaikan Tinawati saat menerima kunjungan Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana di Kota Serang, Kamis (9/4/2026).

“Memang kita membutuhkan database untuk mengambil kebijakan dan langkah dalam upaya pembangunan di Provinsi Banten,” ungkap Tinawati.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran rumah tangga, termasuk kontribusi perempuan dalam menggerakkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi menjadi sangat penting sebagai tolok ukur keberhasilan pemberdayaan ekonomi.

“Ini adalah salah satu tolok ukur bagaimana pemberdayaan perempuan dari segi ekonomi keluarga bisa diukur tingkat keberhasilannya di Provinsi Banten, dengan cara ikut berpartisipasi dalam pendataan sensus ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS,” katanya.

Tinawati juga menegaskan bahwa sensus ekonomi tidak berkaitan dengan pajak atau penghasilan masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak ragu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas sensus.

“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha, khususnya perempuan, untuk memberikan informasi yang akurat,” imbuhnya.

Sebagai Ketua TP PKK, Tinawati turut mengimbau seluruh kader PKK di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk aktif berkolaborasi dengan BPS dalam menyosialisasikan pentingnya sensus ekonomi kepada masyarakat.

“Mari kita berkolaborasi bersama-sama memberikan informasi yang akurat, sehingga data ini dapat diakses oleh pemerintah pusat dan daerah untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi di Banten,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana menyampaikan bahwa sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi ekonomi masyarakat.

“Sensus ekonomi ini dapat memberikan gambaran, termasuk terkait pendidikan dan berbagai aspek lainnya, sehingga kita bisa melihat bagaimana kualitas penduduk di Provinsi Banten,” ujarnya.

Ia menambahkan, data yang dihasilkan dari sensus ekonomi sangat penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pemerintah. Namun, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.

“Sensus ekonomi ini sangat powerful untuk digunakan, namun sensus ini juga membutuhkan dukungan masyarakat dalam turut serta menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” katanya.

Yusniar juga mengungkapkan bahwa pihaknya menggandeng TP PKK karena memiliki jaringan luas hingga tingkat rumah tangga, sehingga dinilai efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat.

“Kami yakin Ibu-ibu PKK memiliki banyak komunitas dan mengelola massa yang besar, sehingga dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026,” jelasnya.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga Agustus 2026. Masyarakat diimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan jawaban yang jujur agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah.(WartainBanten)

Kuliah Umum di Untirta, Pemprov Banten Ajak Mahasiswa Hindari Investasi Bodong

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 10 April 2026 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengajak mahasiswa untuk meningkatkan literasi keuangan guna menghindari praktik investasi ilegal yang kian marak menyasar generasi muda. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan kuliah umum sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu 2026 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Auditorium Kampus Sindangsari, Kabupaten Serang, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Banten itu diikuti lebih dari 1.500 mahasiswa dan menghadirkan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, sebagai keynote speaker mewakili Gubernur Banten.

Dalam pemaparannya, Rina menegaskan bahwa rendahnya literasi keuangan masih menjadi celah bagi maraknya investasi bodong yang merugikan masyarakat, khususnya mahasiswa.

“Literasi keuangan masyarakat kita masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab melalui investasi bodong. Mahasiswa perlu mulai menabung, memiliki aset, berinvestasi, hingga menciptakan sumber pendapatan pasif sebagai langkah menuju kemandirian finansial,” kata Rina.

Rina Dewiyanti menegaskan bahwa literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam mengelola keuangan, serta mendorong mahasiswa merencanakan keuangan sejak dini melalui menabung, berinvestasi, dan membangun pendapatan pasif.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa tingkat literasi pasar modal di Indonesia masih tergolong rendah.

“Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025, literasi pasar modal baru mencapai 17,78 persen. Artinya, masih banyak masyarakat, termasuk mahasiswa, yang belum memahami investasi secara benar. Yang terlihat terlalu menggiurkan justru sering menjadi jebakan. Ini yang harus diwaspadai generasi muda,” kata Hasan.

Hasan Fawzi mengingatkan mahasiswa agar tidak tergiur keuntungan cepat, karena tawaran yang terlalu menggiurkan sering menjadi jebakan investasi ilegal. Menurutnya, maraknya kasus investasi ilegal dan pinjaman online ilegal menjadi bukti bahwa edukasi keuangan perlu terus diperkuat, terutama di lingkungan kampus.

Di sisi lain, Rektor Untirta Fatah Sulaiman menilai pemahaman terhadap pasar modal menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa di era digital saat ini.

“Mahasiswa perlu melek digital, mampu merencanakan keuangan sejak dini, serta memahami investasi jangka panjang sebagai bekal masa depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak kampus siap mendukung upaya peningkatan literasi keuangan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk OJK.

“Kami menyambut baik inisiatif OJK dan siap memperkuat kolaborasi agar edukasi yang diberikan tidak hanya teoritis, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dunia nyata,” katanya menambahkan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa semakin sadar akan pentingnya literasi keuangan dan mampu mengambil keputusan finansial yang cerdas serta terhindar dari praktik investasi ilegal.(WartainBanten)

Terobosan Diplomasi Afrika: Kenya Dukung Penuh Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

0

Warta In

“Nairobi – Sebuah tonggak sejarah baru dalam hubungan diplomatik antarnegara Afrika kembali tercipta. Pada Kamis, 9 April 2026, Pemerintah Republik Kenya secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana otonomi khusus Sahara Maroko di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko sebagai solusi tunggal yang paling kredibel dan realistis untuk menyelesaikan sengketa wilayah Sahara.

Pernyataan strategis ini muncul dalam sesi pertama Komisi Kerja Sama Gabungan Maroko-Kenya yang diselenggarakan di Nairobi. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, bersama Sekretaris Kabinet Utama dan Sekretaris Kabinet Urusan Luar Negeri Kenya, Dr. Musalia Mudavadi.

Dalam Komunike Bersama yang diadopsi pada akhir pertemuan, Kenya secara tegas menyambut baik tumbuhnya konsensus internasional serta momentum besar yang digerakkan oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI dalam mempromosikan rencana otonomi tersebut. Kenya menilai bahwa rencana otonomi yang diajukan Maroko adalah “pendekatan berkelanjutan” yang mampu mengakhiri perselisihan regional yang telah berlangsung lama.

Lebih jauh lagi, Kenya menyatakan niatnya untuk menjalin kerja sama erat dengan negara-negara lain yang memiliki visi serupa demi mendorong implementasi rencana otonomi ini di panggung global. Dukungan ini mencerminkan pengakuan Kenya atas kedaulatan integritas wilayah Maroko serta komitmen untuk menjaga stabilitas di kawasan Afrika.

Republik Kenya juga mengapresiasi adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797. Resolusi ini menempatkan rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai basis utama bagi penyelesaian sengketa yang adil, langgeng, dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam konteks ini, Kenya mendukung penuh upaya Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya dalam memfasilitasi negosiasi berdasarkan rencana otonomi tersebut.

Langkah progresif Kenya ini mendapatkan perhatian khusus dari Indonesia. Wilson Lalengke, selaku Presiden Indonesia-Saharan Moroccan Brotherhood (Persisma), menyampaikan apresiasi mendalam atas perkembangan luar biasa ini.

“Sebagai Presiden Persisma, saya memberikan dukungan penuh dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kenya dan Kerajaan Maroko atas perkembangan diplomatik yang luar biasa ini. Keputusan Kenya untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara adalah bukti nyata bahwa kebenaran sejarah dan hukum internasional mulai mendapatkan tempatnya yang sah di Afrika Barat,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Jumat, 10 April 2026.

Tokoh pers terkemuka Indonesia itu menambahkan bahwa kerja sama antara dua kekuatan ekonomi Afrika ini merupakan contoh teladan bagi negara-negara lain. “Persisma melihat bahwa momentum ini bukan hanya tentang penyelesaian konflik, tetapi tentang persaudaraan dan kemajuan ekonomi bersama. Kami sangat menghargai keberanian Kenya untuk berdiri bersama Maroko. Ini adalah kemenangan bagi perdamaian berkelanjutan di benua Afrika dan dunia,” tegas alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 tersebut.

Di sisi lain, Kerajaan Maroko menyambut hangat pengakuan Kenya terhadap kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai mekanisme eksklusif untuk mencapai solusi politik permanen. Maroko mengapresiasi pengakuan Kenya atas kerja sama berkelanjutan Kerajaan Maroko dengan Sekretaris Jenderal PBB guna memajukan proses politik berdasarkan resolusi Dewan Keamanan yang relevan.

Terjalinnya kesepahaman ini tidak hanya memperkuat posisi Maroko di Uni Afrika, tetapi juga membuka gerbang kerja sama ekonomi dan keamanan yang lebih luas antara Nairobi dan Rabat. Dukungan Kenya menjadi sinyal kuat bahwa masa depan Sahara berada dalam integrasi kedaulatan Maroko demi kemakmuran seluruh masyarakat di wilayah tersebut. (PERSISMA/Red)

Andra Soni Lepas 21 Petani Milenial Magang ke Jepang, Siap Majukan Pertanian Banten

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 10 April 2026 — Gubernur Banten Andra Soni melepas 21 petani milenial yang akan mengikuti program magang ke Jepang selama 1 hingga 2 tahun. Pelepasan dilakukan di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (9/4/2026).

Program magang tersebut merupakan inisiasi Kementerian Pertanian yang dilaksanakan melalui masing-masing pemerintah provinsi. Tahun ini, jumlah peserta yang diberangkatkan menjadi yang terbanyak sejak program tersebut berjalan pada 1984.

Dalam sambutannya, Andra Soni berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu dan pengalaman di sektor pertanian modern, lalu kembali ke Banten untuk mengembangkan potensi daerah.

“Kita masih banyak lahan-lahan tidur yang bisa dikembangkan untuk teman-teman nanti setelah kembali lagi. Silakan dikembangkan,” katanya.

Ia menilai, Provinsi Banten memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan letak geografis yang strategis dan berdekatan dengan Jakarta, Banten dinilai memiliki peluang besar sebagai pemasok kebutuhan pangan.

“Ini penting sekali karena secara transportasi kita lebih kompetitif dari daerah lain,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Banten, lanjut Andra Soni, terus berupaya menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dengan memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan akses distribusi.

Ia juga menyoroti besarnya peluang pasar, termasuk kebutuhan suplai untuk ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Banten.

“Belum lagi kebutuhan untuk suplai ribuan SPPG yang sudah beroperasi di Banten. Jadi usaha sektor pertanian itu sebenarnya sangat menjanjikan,” katanya.

Andra Soni berpesan kepada para peserta agar memanfaatkan kesempatan magang dengan sebaik-baiknya. Ia berharap sepulang dari Jepang, mereka dapat menjadi agen perubahan sekaligus mentor bagi petani milenial lainnya.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten M Nasir menjelaskan bahwa para peserta telah menjalani pendidikan dan pelatihan selama 50 hari sebelum diberangkatkan.

“Dari total 48 peserta, yang berhasil lolos sebanyak 21 dari berbagai daerah di Banten. Insya Allah nanti tanggal 13 April diberangkatkan,” katanya.

Selama di Jepang, para peserta akan tinggal di perkampungan dan terlibat langsung dalam aktivitas pertanian dan peternakan selama 11 hingga 26 bulan.

“Jepang adalah negara barometer dengan penerapan teknologi terbaik dalam sektor pertaniannya. Maka dari itu, saya berharap ketika pulang nanti, teman-teman ini bisa menerapkan yang didapat di sana untuk kemajuan pertanian di Banten,” jelasnya.

Salah satu peserta, Eva Luthfiah, mengaku termotivasi untuk mengikuti program tersebut karena ingin berkontribusi dalam memajukan sektor pertanian di daerahnya.

“Dari kecil saya sudah diajarkan bertani oleh orang tua, dan sampai sekarang saya masih menjalani itu,” katanya.

Eva Luthfiah menilai sektor pertanian kini semakin modern dan menjanjikan, serta bertekad untuk ikut memajukannya.(WartainBanten)

Dana Desa Talang Akar 2020 Disorot, Alokasi “Keadaan Mendesak” Nyaris Setengah Pagu

0

Talang Akar, KC Talang Ubi — diduga Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Talang Akar menjadi sorotan. Berdasarkan data yang dihimpun, total pagu Dana Desa mencapai Rp1.016.057.000. Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar justru terserap pada pos keadaan mendesak sebesar Rp453.600.000, disusul anggaran penanggulangan bencana Rp50.000.000.

Besarnya porsi anggaran pada pos non-fisik itu memunculkan tanda tanya publik, terutama terkait dasar penetapan kategori “keadaan mendesak” yang menyerap hampir setengah dari total dana desa.

Sejumlah pihak menilai, pemerintah desa perlu menjelaskan secara rinci landasan kebijakan tersebut, termasuk peruntukan anggaran dan indikator yang digunakan dalam menetapkan kondisi darurat.

Tak hanya itu, realisasi konkret dari anggaran Rp453.600.000 juga dipertanyakan. Masyarakat berhak mengetahui program apa saja yang dijalankan serta siapa penerima manfaat dari dana tersebut.

Sorotan juga mengarah pada anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp50.000.000. Hingga kini belum ada kejelasan mengenai jenis bencana yang dimaksud, waktu kejadian, serta bentuk kegiatan yang direalisasikan di lapangan.

Di sisi lain, kegiatan fisik seperti pembangunan jalan lingkungan, prasarana jalan desa, hingga sarana posyandu turut menjadi perhatian. Publik mempertanyakan apakah seluruh pekerjaan tersebut benar-benar terealisasi sesuai spesifikasi teknis dan volume anggaran yang telah ditetapkan.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu utama. Warga menilai pemerintah desa seharusnya membuka akses terhadap dokumentasi kegiatan, laporan pertanggungjawaban, serta bukti realisasi penggunaan anggaran kepada publik.

Selain itu, muncul pertanyaan apakah penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini telah melalui proses audit oleh Inspektorat atau lembaga berwenang lainnya, serta bagaimana hasil dari pemeriksaan tersebut.

Dengan besarnya alokasi pada pos non-fisik, mekanisme transparansi kepada masyarakat juga dinilai perlu dievaluasi. Keterbukaan informasi dianggap penting untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Talang Akar belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah pertanyaan tersebut. Jika tidak ada klarifikasi, persoalan ini berpotensi terus bergulir dan menjadi perhatian publik sebagai bagian dari tuntutan keterbukaan informasi dan pengawasan dana desa.

ASN Pemprov Banten WFH Tiap Jumat, Kebijakan Baru Andra Soni Resmi Berlaku

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 10 April 2026 — Gubernur Banten Andra Soni resmi menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten setiap hari Jumat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.

Penerbitan surat edaran ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Banten dalam mendorong transformasi budaya kerja nasional sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 terkait fleksibilitas kerja ASN.

Dalam aturan tersebut, ASN Pemprov Banten akan menjalankan sistem kerja kombinasi antara Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH). ASN diwajibkan bekerja dari kantor selama empat hari, yakni Senin hingga Kamis, dan bekerja dari rumah pada hari Jumat.

“Dalam hal terdapat pegawai yang tugas dan fungsinya secara fisik harus bekerja dari kantor, maka pegawai tersebut wajib bekerja dari kantor yang secara teknis diatur oleh pimpinan unit kerja masing-masing,” tulis surat edaran tersebut.

Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kerja bagi ASN, namun tetap mengedepankan disiplin dan akuntabilitas. Seluruh ASN, baik yang bekerja dari kantor maupun dari rumah, diwajibkan memenuhi jam kerja yang telah ditentukan.

Dalam surat edaran tersebut juga diatur kewajiban presensi digital melalui sistem SIMASTEN sebanyak dua kali, yakni saat masuk kerja paling lambat pukul 07.30 WIB dan saat pulang kerja paling lambat pukul 17.00 WIB. ASN juga diminta untuk tetap aktif dalam komunikasi kedinasan serta responsif terhadap arahan pimpinan selama jam kerja.

Untuk menjaga efektivitas kebijakan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, kepala unit pelaksana teknis, serta kepala cabang dinas diwajibkan tetap bekerja dari kantor sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai.

Sementara itu, bagi perangkat daerah yang bersifat esensial seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, rumah sakit umum daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, serta sejumlah unit layanan lainnya, pelaksanaan WFH dibatasi maksimal 20 persen dari jumlah pegawai.

Adapun tenaga kesehatan di rumah sakit, tenaga pendidik, serta tenaga kebersihan dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap bekerja dari kantor.

Selain itu, pelaksanaan upacara hari besar nasional yang bertepatan dengan jadwal WFH akan dilakukan secara daring. ASN yang berhalangan melaksanakan WFH diwajibkan mengajukan cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemprov Banten juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital serta memastikan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berjalan efektif.

Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa kebijakan WFH setiap Jumat ini tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pimpinan perangkat daerah diminta memastikan sistem kerja berjalan adaptif, efektif, dan tetap berorientasi pada pelayanan publik.(WartainBanten)