Warta.in-REJANG LEBONG.

Semangat UUD No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menjamin hak rakyat atas akses informasi cepat dan sederhana tampaknya membentur tembok tebal di Puskesmas Perumnas , Kelurahan Batu Galing. Alih-alih menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan yang akuntabel, puskesmas ini justru menjadi sorotan tajam terkait pengelolaan dana pemerintah yang di duga jauh dari prinsip transparansi.

Setiap rupiah dana negara, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk Kapitasi JKN, adalah uang rakyat yang peruntukannya wajib dibuka secara terang. Namun, temuan di lapangan menunjukkan pola pengelolaan yang sangat meragukan dan mencederai rasa keadilan publik.

Dugaan Manipulasi Data real yang Berobat : Penggelembungan Angka demi Angka?

Hasil penelusuran mendalam terhadap operasional di bawah kepemimpinan dr. Rini Karmila selaku Kepala Puskesmas mengungkap adanya indikasi kuat ketidaksesuaian input data peserta. Dana kapitasi yang seharusnya dicairkan berdasarkan data riil pasien dan peserta BPJS yang terdaftar diduga sengaja dimanipulasi.

Data yang dimasukkan (entry data) disinyalir sengaja “dipermak” atau dinaikkan dari kondisi nyata di lapangan. Tujuannya jelas, yaitu memperbesar nilai pencairan dana kapitasi agar membengkak melampaui kebutuhan riil. Praktik ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap sistem jaminan kesehatan nasional yang mengandalkan akurasi data untuk efisiensi anggaran negara.

Mencatut Nama Jabatan Oknum APH: Tameng untuk Bungkam serta Kritik?

Hal yang paling fatal dan memicu kritik pedas adalah sikap Kepala Puskesmas (Kapus) yang terkesan menggunakan nama Aparat Penegak Hukum (APH) saat dikonfirmasi mengenai pengelolaan Anggaran Pemerintah tersebut.

Membawa-bawa nama Oknum institusi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pusaran pengelolaan uang negara bukanlah bentuk koordinasi, melainkan indikasi adanya upaya intimidasi terselubung terhadap kontrol sosial. Tindakan ini memicu pertanyaan besar di kalangan Masyarakat : Ada Apa dengan Dana Pemerintah di Puskesmas Perumnas sehingga konfirmasi publik harus dijawab dengan “tameng” Nama Jabatan Oknum APH?

Tuntutan Akuntabilitas

Masyarakat Rejang Lebong mengingatkan bahwa:

1. Hak Atas Informasi
Sesuai UUD KIP, masyarakat berhak mengetahui ke mana setiap rupiah dana kapitasi mengalir.

2. Audit Total
Diperlukan audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap input data kapitasi dari tahun 2024 – April 2026 di Puskesmas Perumnas yang diduga ternyata data riil Puskesmas yang berobat per bulan harus sesuai dengan data Kapitasi per puskesmas, faktanya yang berobat lebih kurang setengah data kapitasi yang ada di puskesmas tersebut.

3. Stop Intimidasi
Penegak hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menakut-nakuti masyarakat atau media yang sedang menjalankan fungsi kontrol terhadap anggaran negara.

Pengelolaan dana publik bukan tentang seberapa besar angka yang bisa dicairkan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat tanpa ada satu rupiah pun yang “diselundupkan” melalui manipulasi data rill yang berobat per bulan.(AM)

Warta.in, Purwakarta – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, bergerak cepat menindaklanjuti keluhan sejumlah siswa Program Engineering yang gagal diberangkatkan ke luar negeri.

Melalui forum mediasi resmi ini, Disnakertrans mempertemukan pihak LPK Hikari Man Power dengan para siswa untuk mencari solusi dan kepastian penyelesaian hak-hak korban, Kamis, 7 Mei 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Disnakertrans Purwakarta itu berkaitan dengan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret seseorang berinisial KH. Saat ini, laporan tersebut tengah ditangani oleh Polres Purwakarta.

Dalam forum tersebut, Erwinsyah selaku perwakilan LPK menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengganti 50 persen kerugian siswa sejak Februari 2026 sebagai bentuk tanggung jawab kepada peserta program.

“Dalam perundingan di Disnakertrans hari ini 50% sisanya telah LPK berikan dan hari ini kita lunasi semua. Berkaitan dengan penggantian kerugian siswa mengenal salinan data dan dokumennya telah disampaikan kepada pihak dinas serta dari jumlah siswa yang terdaftar, ada beberapa yang secara fakta belum bayar, jadi untuk siswa yang belum bayar tidak kita ganti,” ucap Erwin

Menurutnya, pada perundingan yang difasilitasi Disnakertrans kali ini, sisa penggantian kerugian sebesar 50 persen telah diselesaikan sepenuhnya kepada siswa yang tercatat melakukan pembayaran.

“Data serta dokumen penggantian kerugian sudah kami serahkan kepada pihak dinas. Namun ada beberapa siswa yang berdasarkan fakta belum melakukan pembayaran, sehingga tidak masuk dalam penggantian,” tambah Erwin.

Sementara itu, kuasa hukum LPK, Evi atau yang akrab disapa Aphonk, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Disnakertrans yang dinilai aktif membantu penyelesaian persoalan tersebut.

Ia menyebut pihaknya bersama para siswa sama-sama yang menjadi korban dalam kasus yang melibatkan KH. Setelah seluruh penggantian kerugian siswa diselesaikan, pihaknya kini akan fokus mengawal proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

“Data serta dokumen penggantian kerugian sudah kami serahkan kepada pihak dinas. Namun ada beberapa siswa yang berdasarkan data belum melakukan pembayaran, sehingga tentu saja tidak masuk dalam penggantian,” ujar Erwin.

Kuasa hukum LPK, Evi atau yang akrab disapa Aphonk, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Disnakertrans yang dinilai pro aktif membantu penyelesaian persoalan tersebut.

Ia menyebut pihaknya bersama para siswa sama-sama menjadi korban dalam kasus yang melibatkan KH. Setelah seluruh penggantian kerugian siswa diselesaikan, pihaknya kini akan fokus mengawal proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

Menurut Evi, pelaporan yang dilakukan kliennya bukan semata persoalan kerugian materi, melainkan sebagai langkah pencegahan agar tidak ada korban lain di kemudian hari.

“Bagi klien kami, kerugian materiil yang dibebankan terhadap LPK tidak menjadi soal, alasan penting klien kami melakukan pelaporan adalah upaya mencegah pihak lainnya agar tidak menjadi korban, cukup Klien kami saja yang mengalami,” tegasnya.

Langkah mediasi yang dilakukan Disnakertrans Purwakarta di bawah kepemimpinan Bupati Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein dinilai menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian, solusi, dan perlindungan kepada masyarakat yang tengah menghadapi persoalan hukum maupun sosial.

“Kami sangat mengapresiasi mediasi yang dilakukan hari ini, semoga ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua,” jelas Evi mengakhiri.

Pemprov NTB Kunci Teluk Saleh Jadi Kawasan Konservasi, Arahkan Pariwisata Berbasis Ekosistem

Warta.in
Mataram, NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah strategis dengan menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi, sekaligus mengunci arah pembangunan pariwisata agar bertumpu pada perlindungan ekosistem, bukan eksploitasi jangka pendek.

Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-196 Tahun 2026 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi dan Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh.

Penetapan tersebut menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan: konservasi ditempatkan sebagai fondasi utama, sementara aktivitas ekonomi dan pariwisata akan mengikuti batasan yang ditetapkan oleh daya dukung lingkungan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan ekosistem.

“Teluk Saleh tidak dibangun dari eksploitasi, tetapi dari perlindungan ekosistemnya. Di situlah letak daya saing dan keberlanjutan kawasan ini,” ujarnya.

Kawasan seluas 73.165,05 hektare tersebut dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman, yang melindungi habitat hiu paus (Rhincodon typus), termasuk area makan, pembesaran, serta jalur pergerakan alaminya sepanjang tahun.

Kebijakan Gubernur ini menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan, termasuk studi kelayakan pariwisata, wajib mengacu pada prinsip konservasi yang telah ditetapkan.

“Studi kelayakan harus mengikuti arah kebijakan konservasi, bukan sebaliknya,” tegas Pria yang akrab disapa Aka ini.

Pendekatan ini sekaligus memastikan bahwa pembangunan kawasan tidak mengorbankan ekosistem, melainkan menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Pemprov NTB menilai, langkah ini akan memberikan kepastian arah bagi investasi, sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan fondasi konservasi yang kuat, Teluk Saleh diarahkan menjadi destinasi pariwisata berbasis ekosistem yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang, pungkasnya.( sr/dkisntb)

Lampung Barat, – Konflik manusia dan satwa liar di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, semakin mengkhawatirkan.

Sebanyak 18 ekor gajah liar dilaporkan bertahan di sekitar permukiman warga selama 15 hari terakhir dan belum berhasil digiring kembali ke habitatnya.

Kawanan gajah itu kini berada di kawasan Danau Lebar, Pekon Suka Marga, Kecamatan Suoh.

Dalam beberapa hari terakhir ini, pergerakan satwa dilindungi tersebut semakin dekat dengan aktivitas masyarakat, bahkan melintasi jalan dan jembatan di sekitar permukiman.

Warga sekitar menyebut kawanan gajah telah merusak sejumlah kebun milik masyarakat, terutama tanaman singkong dan pisang. Tidak hanya itu, fasilitas air bersih hingga area pemakaman warga turut terdampak.

Di Pekon Gunung Ratu, kawanan gajah juga dilaporkan merusak saluran pipa air bersih yang selama ini menjadi sumber kebutuhan masyarakat.

Upaya penghalauan terus dilakukan oleh Tim Sahabat Satwa Lembah Suoh bersama warga setempat. Namun hingga kini, kawanan gajah dinilai semakin agresif dan sulit dikendalikan.

Ketua Sahabat Satwa Lembah Suoh yang juga anggota DPRD daerah pemilihan Suoh, Sugeng Hari Kinaryo Adi, mengatakan kondisi kali ini berbeda dibanding konflik gajah sebelumnya.

“Gajah kali ini sangat agresif dan sulit digiring. Sudah 15 hari bertahan di sekitar Danau Lebar dan Hutan Marga. Bahkan sempat merusak makam serta rumah warga,” kata Sugeng, Selasa (5/5/2026).

Menurut dia, turunnya kawanan gajah ke permukiman diduga dipicu berkurangnya sumber pakan di dalam kawasan hutan.

“Diperkirakan ketersediaan makanan di habitat mereka mulai menipis sehingga kawanan turun mencari makan ke wilayah perkebunan warga,” ujarnya.

Situasi tersebut membuat warga mulai waswas. Terlebih, kawanan gajah beberapa kali terlihat mendekati pekon-pekon terdekat, termasuk wilayah Ringin Sari.

Warga kini mendesak pihak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam segera mengambil langkah penanganan yang lebih serius untuk mencegah jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan yang lebih luas.

Saat ini masyarakat bersama tim relawan masih melakukan ronda malam dan patroli di sejumlah titik rawan guna mencegah kawanan gajah masuk lebih jauh ke permukiman.