Beranda blog

MPW PP Sumut Berhentikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Sibolga Ardiansyah Lubis

0

Warta.in Medan – Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara mengambil keputusan memberhentikan Ardiansyah Lubis dari jabatannya sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Sibolga.

Keputusan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Cabang (BP2C) Tabagsel (Sibolga-Tapteng), Ade Rosda, didampingi anggota BP2C V, Sari Madinah Tanjung dan H. Irsan Sitompul, Senin (16/11/2026), di Kantor MPW PP Sumut, Jalan Thamrin, Medan.

Ade Rosda menjelaskan, pemberhentian tersebut didasarkan pada penilaian bahwa Ardiansyah Lubis tidak mampu menjalankan berbagai agenda organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO).

Menurutnya, salah satu persoalan mendasar adalah tidak berjalannya pemberdayaan dan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat paling bawah.

“Yang paling fatal itu, sampai hari ini tingkat anak ranting, ranting, sampai anak cabang tidak diberdayakan dan tidak dikonsolidasikan,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, Ardiansyah Lubis dinilai telah mengabaikan tanggung jawab dan gagal menjalankan roda organisasi. Bahkan, sejumlah instruksi MPW PP Sumut disebut tidak dilaksanakan, termasuk kewajiban melakukan konsolidasi organisasi.

Tidak hanya itu, Ketua MPC PP Sibolga tersebut juga dinilai tidak berhasil menyelenggarakan Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) secara berjenjang, mulai dari tingkat anak ranting, ranting, hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC).

Rosda menyebutkan, pihaknya sebelumnya telah memberikan tenggat waktu agar pelaksanaan RPP di tingkat ranting maupun anak cabang segera direalisasikan. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, kegiatan tersebut belum juga terlaksana.

“Kami juga telah memberikan batas waktu untuk menggelar RPP, baik tingkat Ranting maupun Anak Cabang, tapi hingga kini tidak terlaksana,” sebut Rosda.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi organisasi Pemuda Pancasila di Kota Sibolga yang menurut penilaiannya tidak menunjukkan aktivitas dan perkembangan organisasi sebagaimana mestinya.

Bahkan, keberadaan MPC PP Kota Sibolga saat ini dinilai seperti mati suri akibat tidak berjalannya konsolidasi dan kegiatan organisasi.

Ia menegaskan, alasan kesibukan pribadi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seorang ketua dalam menjalankan amanah organisasi. Terlebih, seorang ketua memiliki jajaran staf dan pengurus yang dapat diberdayakan untuk melaksanakan tugas serta konsolidasi di wilayah masing-masing.

“Alasan kesibukan bukanlah hal yang dapat diterima, karena seorang ketua memiliki jajaran staf dan pengurus yang seharusnya dapat diinstruksikan untuk menjalankan konsolidasi di masing-masing wilayah kabupaten,” pungkasnya. (RN)

Ketua Badan Kehormatan DPRD Rejang Lebong Wajib Menjaga Marwah & Menegakkan Kode Etik Lembaga(PP No.12/2018)

0
Oplus_16908288

Warta.in-RejangLebong.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten memiliki peran strategis dalam menjaga kehormatan, martabat, serta kredibilitas lembaga legislatif. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penegakan kode etik, penga wasan kedisiplinan, serta pemantauan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah dan janji jabatan maupun tata tertib yang berlaku.Sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD, Badan Kehormatan memiliki tugas penting dalam memastikan setiap anggota dewan menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Ketua BK tidak bekerja secara sendiri-sendiri atau berdasarkan kewenangan pribadi. Ketua memimpin dan mengoordinasikan seluruh anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas serta mengambil keputusan secara kelembagaan sesuai mekanisme yang berlaku.Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, khususnya Pasal 56 dan Pasal 57.

Memimpin Penegakan Kode Etik dan Kedisiplinan,Dalam menjalankan tugas pokoknya, Ketua BK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Kehormatan, termasuk memimpin rapat internal serta mengarahkan pelaksanaan pengawasan terhadap kedisiplinan anggota DPRD.

Selain itu, Ketua BK turut mengoordinasikan pemantauan kepatuhan anggota dewan terhadap sumpah dan janji jabatan, Kode Etik, serta Tata Tertib DPRD. Apabila terdapat dugaan pelanggaran etik, Ketua BK mengkoor dinasikan proses penanganan pengaduan melalui tahapan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Selanjutnya, hasil pemeriksaan dibahas secara kelembagaan sebagai dasar penyusunan keputusan atau rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.Melalui tugas tersebut, Badan Kehormatan diharapkan mampu menjaga kehormatan, martabat, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD di tengah masyarakat.

Memiliki Wewenang Memeriksa Dugaan Pelanggaran Etik,Dalam menjalankan kewenangannya, Badan Kehormatan dapat memanggil anggota DPRD yang diduga melanggar sumpah dan janji jabatan maupun Kode Etik untuk dimintai klarifikasi atau diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan.Badan Kehormatan juga berwenang meminta keterangan dari pelapor, saksi, maupun pihak lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Selain itu, BK dapat meminta dokumen dan bukti pendukung untuk memperjelas persoalan yang sedang diperiksa.Seluruh proses tersebut dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan yang mengedepankan objektivitas, kehati-hatian, dan prinsip keadilan.Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan seorang anggota DPRD terbukti melakukan pelanggaran, Badan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata beracara yang berlaku.

Ketua BK Harus Menjaga Independensi dan Objektivitas, Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Badan Kehormatan juga dituntut memahami batas kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.Ketua BK tidak dapat menjatuhkan sanksi secara pribadi tanpa melalui keputusan kelembagaan yang sah. Demikian pula, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur.

Setiap anggota DPRD yang dilaporkan juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan. Selain itu, kewenangan Badan Kehormatan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, konflik pribadi, maupun tujuan lain di luar tugas kelembagaan.

Kerahasiaan proses pemeriksaan juga harus dijaga sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga penanganan setiap pengaduan dapat berlangsung secara profesional dan tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.

Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD berpedoman pada sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, PP Nomor 12 Tahun 2018, serta peraturan DPRD masing-masing daerah mengenai Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan.Khusus DPRD Kabupaten Rejang Lebong, pelaksanaan tugas tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan dan keputusan kelembagaan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pembentukan alat kelengkapan dewan.

Dengan demikian, keberadaan Ketua Badan Kehormatan bukan sekadar menjalankan fungsi kepemimpinan internal, melainkan juga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD.Penegakan kode etik yang dilakukan secara objektif, transparan sesuai ketentuan, dan bertanggung jawab diharapkan dapat mendorong seluruh anggota DPRD untuk senantiasa menjaga sikap, perilaku, kedisiplinan, serta kehormatan sebagai wakil rakyat.

Pada akhirnya, Badan Kehormatan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kehormatan lembaga DPRD tidak hanya tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan, tetapi juga dari integritas, etika, dan perilaku setiap anggotanya.

(Tim)

Laksanakan Program Strategis Nasional, Pemda Toraja Utara Didukung Kejaksaan Melalui JAGA CITA

0

TORAJA UTARA – Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam menjalankan program strategis nasional, mendapat dukungan dari Kejaksaan Negeri Tana Toraja melalui program Jaksa Garda Asia Cita (JAGA CITA), baik dalam pendampingan maupun mengawal program strategis nasional, Selasa (17/11/2026).

Hal itu disampaikan Bupati Toraja Utara Frederick Viktor Palimbong, melalui sambungan WhatsAppnya saat dikonfirmasi akan kegiatan sosialisasi program JAGA CITA yang direncanakan akan dilaksanakan besok hari Rabu (18/11/2026) di Ruang Pola Kantor Bupati.

Frederick Viktor Palimbong mengatakan bahwa sosialisasi itu sebagai salah satu bentuk dukungan Kejaksaan baik dalam mengawal dan membantu terlaksananya program strategis nasional juga kehadiran Kejaksaan sebagai wujud pendampingan.

“Dalam mengawal dan membantu melaksanakan program strategis nasional, Pemda sangat didukung Kejaksaan Negeri Tana Toraja,” sebut Bupati Frederick Viktor Palimbong.

Bupati Frederick Viktor Palimbong, juga menjelaskan jika program JAGA CITA tersebut sebagai komitmen Kejaksaan dalam mengawal program arahan Presiden.

“Jaga Cita adalah wujud komitmen institusi Kejaksaan dalam mengawal program arahan Bapak Presiden di Toraja Utara, seperti pembangunan RSUD Pongtiku, MBG, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih,” jelas Frederick Viktor Palimbong.

Selain itu kata Bupati Frederick Viktor Palimbong, peningkatan produksi pertanian dan tentu saja pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan, revitalisasi sekolah, irigasi, fasilitas pengelolaan sampah, juga menjadi sasaran pengawalan dari program JAGA CITA.

Gaji PPPK Dinkes PALI Jadi Sorotan Publik, Plt Kadinkes Haryono Tegaskan Proses Pencairan Terus Berjalan

0

Warta.in//PALI, 17 November 2026 – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memberikan penjelasan resmi menyusul ramainya perbincangan di media sosial terkait keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan instansi tersebut. Klarifikasi ini disampaikan guna meluruskan informasi yang berkembang sekaligus memberikan kepastian hak kepada para pegawai.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan PALI, Haryono, S.H., M.M., menegaskan bahwa hak gaji para tenaga PPPK untuk periode bulan Oktober 2026 telah tuntas disalurkan seluruhnya. Sementara itu, untuk pembayaran gaji periode November 2026, proses pencairannya saat ini tengah berjalan sesuai dengan tahapan administrasi keuangan daerah yang berlaku.

Haryono menjelaskan, dinamika yang terjadi pada pembayaran gaji bulan November disebabkan oleh adanya prosedur verifikasi berlapis di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten PALI. Dokumen pengajuan sebenarnya telah dikirimkan tepat waktu, tetapi pihak BPKAD menemukan beberapa catatan teknis yang mewajibkan berkas tersebut dikembalikan ke Dinkes untuk disempurnakan.

“Berdasarkan laporan dari staf pengelola keuangan, untuk gaji bulan Oktober sudah selesai dibayarkan. Sedangkan untuk bulan November, berkas memang sempat dikembalikan oleh BPKAD karena ada poin verifikasi yang harus diperbaiki. Namun, perbaikan itu sudah kami selesaikan dan hari ini Surat Perintah Membayar (SPM) sudah diajukan kembali ke BPKAD,” terang Haryono dalam keterangannya yang disampaikan melalui Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PALI, Selasa (17/11/2026).

Dengan masuknya kembali dokumen SPM ke meja BPKAD, proses pencairan dana menuju rekening masing-masing tenaga PPPK kini memasuki tahap akhir sesuai mekanisme birokrasi yang ditetapkan.

Lebih lanjut, momentum ini juga menjadi evaluasi penting terkait efektivitas saluran komunikasi internal di lingkungan pemerintahan. Dinas Kesehatan PALI memandang bahwa hak kesejahteraan pegawai merupakan prioritas yang patut mendapat perhatian serius dan penjelasan yang transparan.

Oleh karena itu, seluruh jajaran pegawai diimbau untuk mengedepankan jalur komunikasi struktural melalui atasan langsung atau bagian kepegawaian dan keuangan apabila menemukan kendala administratif. Langkah koordinasi internal ini dinilai jauh lebih efektif untuk mendeteksi hambatan teknis dan mempercepat penyelesaian masalah sebelum berkembang menjadi spekulasi di ruang publik.

Meski demikian, pihak instansi tetap menghargai ruang demokrasi serta keterbukaan informasi, di mana aspirasi maupun kritik dari masyarakat dan pegawai merupakan bagian dari kontrol sosial yang konstruktif. Namun, penyampaian informasi yang berimbang dan berbasis data akurat sangat diperlukan agar persoalan dapat didudukkan secara proporsional.

Pemerintah Kabupaten PALI melalui jajaran terkait turut mengajak masyarakat dan warganet untuk lebih bijak dalam menyikapi berbagai unggahan di media sosial. Publik diharapkan tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan sepihak, melainkan melakukan konfirmasi kepada sumber resmi yang berwenang demi menjaga kondusivitas serta objektivitas informasi di daerah.

Sampah Berserakan di Gurung,PPWI Desak APH Audit PAD Retribusi Kebersihan dan Anggaran Dinas DLH 2025–2026

0
Oplus_16908288

Warta.in-REJANG LEBONG, BENGKULU.

Kondisi sampah yang berserakan di pinggir jalan arah Kota Padang, tepatnya di Desa Guru Agung, Kabupaten Rejang Lebong, menjadi sorotan publik.Tumpukan sampah yang terlihat di kawasan tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat mengenai keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah.Persoalan ini bukan hanya menyangkut kebersi han lingkungan, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi pelayanan kebersihan yang setiap tahunnya dipungut dan dikelola melalui pihak ketiga untuk disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Publik mempertanyakan bagaimana mekanisme pengelola an retribusi tersebut, berapa nilai penerimaan yang berhasil dihimpun setiap tahun, berapa jumlah yang benar-benar masuk ke kas daerah, serta bagaimana pertang gungjawaban pihak ketiga dalam menjalankan kerja sama pengelolaan retribusi kebersihan tersebut.Menanggapi persoalan itu, anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilayah Bengkulu mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, agar melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan PAD retribusi kebersihan melalui pihak ketiga serta anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2025–2026.

Pengelolaan Retribusi Melalui Pihak Ketiga dipertanyakan  Publik Serta Anggota PPWI Wilayah Bengkulu tersebut menilai perlu adanya keterbukaan informasi mengenai sistem pengelolaan retribusi kebersihan yang melibatkan pihak ketiga.Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menjelaskan secara transparan dasar hukum kerja sama, mekanisme pemungutan, besaran retribusi yang ditarik dari masyarakat, kewajiban penyetoran ke kas daerah, serta laporan pertanggungjawaban pihak ketiga.

“Jangan sampai masyarakat diwajibkan membayar retri busi kebersihan setiap tahun, tetapi pelayanan kebersihan di lapangan masih menyisakan persoalan. Kami meminta APH turun tangan untuk memeriksa secara menyeluruh pengelolaan PAD retribusi kebersihan melalui pihak ketiga. Semua harus jelas, mulai dari jumlah penerimaan, mekanis me penyetoran, hingga pertanggungjawabannya,” tegas anggota PPWI Wilayah Bengkulu tersebut.

Desak Aph Audit anggaran Dinas Lingkungan Hidup Rejang Lebong Tahun 2025–2026 dan Selain pengelolaan PAD retribusi kebersihan, PPWI Wilayah Bengkulu juga mendesak APH agar melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong selama Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup:

  1. Target dan realisasi PAD dari retribusi pelayanan kebersihan tahun 2025 dan 2026.

  2. Identitas dan legalitas pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan retribusi kebersihan.

  3. Kontrak atau perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan pihak ketiga.

  4. Total retribusi yang dipungut, jumlah yang disetorkan, serta bukti penyetoran ke kas daerah.

  5. Laporan pertanggungjawaban pihak ketiga atas pengelolaan retribusi kebersihan.

  6. Alokasi dan realisasi anggaran DLH untuk pengangkutan, pengelolaan, serta penanganan sampah.

  7. Penggunaan anggaran operasional kendaraan pengangkut sampah, bahan bakar, pemeliharaan, dan sarana pendukung kebersihan.

  8. Efektivitas program serta pengawasan pemerintah daerah terhadap pelayanan kebersihan di lapangan.

Menurut anggota PPWI tersebut, audit diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses penerimaan PAD dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong di minta jangan tutup mata terhadap persoalan sampah, Karena Kondisi sampah yang berserakan di pinggir jalan Desa Guru Agung juga menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.DLH diminta segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi, membersihkan tumpukan sampah, serta memastikan sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah berjalan sebagaimana mestinya.Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak ketiga apabila benar terdapat kerja sama dalam pengelolaan retribusi kebersihan maupun pelayanan terkait persampahan.

“Persoalan ini harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar penjelasan. Masyarakat membutuhkan lingkungan yang bersih dan pelayanan yang sesuai dengan kewajiban pemerintah. Jika ada anggaran dan penerimaan retribusi kebersihan, publik berhak mengetahui bagaimana penge lolaannya,” menjadi penegasan dalam tuntutan tersebut.

APH diminta turun tangan tangan, Transparansi PAD harus diutamakan.Selajutnya,PPWI Wilayah Bengkulu berharap Kejaksaan, Kepolisian, serta lembaga pemeriksa yang berwenang memberikan perhatian serius terhadap persoa lan ini.Pemeriksaan terhadap PAD retribusi kebersihan melalui pihak ketiga dan anggaran DLH tahun 2025–2026 diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai kesesuaian antara penerimaan daerah, kewajiban pihak ketiga, realisasi belanja, dan hasil pelayanan kebersihan yang dirasakan masyarakat.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran atau kerugian keuangan daerah, diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.Masyarakat tidak boleh dibiarkan bertanya-tanya mengenai ke mana aliran dana retribusi kebersihan dikelola dan sejauh mana anggaran kebersihan memberikan manfaat bagi kepentingan umum.

Kebersihan lingkungan adalah hak masyarakat. Transparansi PAD adalah kewajiban penyelenggara pemerintahan. Pengelolaan uang rakyat harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dok:Sampah di desa guru agung.

Saat media ini konfirmasi kadis DLH rejang lebong lewat pesan whataps mengatakan”Besok ke kntor ajo pk,Kini lgi di rmh istirahat dan Payah jugo sayo  jelaskn  lewat WA dan Enak kito ktmu lngsung Dan klau endak  nengok bukti SPJ PAD kmi pun bisa biar kmi tunjukan”.Katanya [17/11].

Selanjutnya,Kadis DLH Rejang Lebong Ida Laila menjelaskan,”Hari kmis kmi mau gusur guruh agung. Dan itu perlu persiapan matang kesiapan alat berat.Dan kmi pun minjam alat dri  PU untuk angkut alat berat ke situ.Dengan segala biaya akomodasi yg perlu di siapkn. Intinya klau ada yg mau di tanyakan ke kntor ajo pak,Jgn sampai salah persepsi..Beban kerja kmi DLH itu berat jgn di perberat lgi”Jelasnya.

masih menambahkan bahwa” Retribusi di setor  ke kas daerah,Untuk mobil sampah di daerah PUT sdh kmi siapkn 1 pak”tambahnya.

Saat media ini menanyakan terkait sudah berapa lama menyiapkan 1 unit mobil sampah di PUT tersebut?.hingga berita ini ditayangkan Kadis DLH tidak merespon lagi. hingga berita ini ditayangkan Tim Media ini masih memberikan hak jawab dengan instansi -instansi terkait lainya.(Tim)

Unik! Traktor Adu Kecepatan di Rembang, Bupati Rembang Cup 2026 Dorong Pertanian Jadi Daya Tarik Wisata

0

REMBANG// WARTA.IN// Dunia pertanian di Kabupaten Rembang mendapat sentuhan inovasi melalui penyelenggaraan Festival Lomba Balap Traktor Bupati Rembang Cup 2026 di kawasan Sendang Asri, Kecamatan Lasem. Kegiatan yang berlangsung pada 17–18 November 2026 tersebut menghadirkan konsep perlombaan unik dengan menjadikan alat pertanian sebagai daya tarik hiburan sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat.

Sebanyak 16 peserta turut memeriahkan kompetisi tersebut. Mereka terdiri dari 14 perwakilan kecamatan dan dua peserta dari desa. Kehadiran para peserta menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki potensi untuk dikembangkan melalui kegiatan kreatif yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, S.Pt., M.Si., mengungkapkan bahwa festival ini tidak hanya berorientasi pada perlombaan, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan terhadap para petani yang selama ini berperan penting dalam pembangunan sektor pertanian.

Menurutnya, generasi muda perlu diperkenalkan dengan dunia pertanian melalui pendekatan yang lebih menarik agar memiliki pandangan positif terhadap sektor tersebut.

Agus menjelaskan, kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan Sendang Asri sebagai kawasan yang memiliki potensi pengembangan agrowisata. Dengan semakin dikenalnya lokasi tersebut, diharapkan jumlah kunjungan masyarakat dan wisatawan dapat meningkat.

“Kami ingin memberikan apresiasi kepada petani melalui kegiatan lomba traktor ini. Kami juga ingin mengenalkan kepada anak-anak bahwa pertanian itu menyenangkan. Sekaligus memperkenalkan Desa Sendang Asri agar semakin banyak masyarakat yang berkunjung,” ungkap Agus.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan mempertimbangkan respons masyarakat terhadap pelaksanaan festival tersebut. Antusiasme pengunjung dan peserta menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kemungkinan penyelenggaraan secara berkelanjutan.

“Kalau antusiasme masyarakat bagus, nanti akan kami evaluasi. Insyaallah kegiatan ini bisa kami rutinkan setiap tahunnya,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu peserta, Nur Salam, asal Bulu Mantingan, Kabupaten Rembang, mengaku mendapatkan pengalaman baru melalui keikutsertaannya dalam kompetisi tersebut.

Ia mengatakan bahwa lomba balap traktor kali ini merupakan pengalaman pertamanya. Meski baru pertama mengikuti ajang tersebut, dirinya mengaku sangat antusias dan berharap dapat meraih kemenangan.

“Ini pertama kalinya saya mengikuti lomba balap traktor. Saya sangat senang dan antusias. Harapan saya tentu ingin menang. Untuk tahun depan, persiapan harus lebih baik lagi, terutama armada traktornya,” kata Nur Salam.

Festival Balap Traktor Bupati Rembang Cup 2026 menjadi salah satu contoh bagaimana aktivitas pertanian dapat dikemas menjadi kegiatan publik yang edukatif sekaligus menghibur. Melalui konsep tersebut, masyarakat tidak hanya menyaksikan kompetisi, tetapi juga diajak mengenal lebih dekat peran alat dan mesin pertanian dalam kehidupan petani.

Ke depan, pengembangan kegiatan serupa diharapkan mampu memberikan warna baru bagi promosi potensi daerah. Sendang Asri pun diharapkan semakin dikenal sebagai kawasan agrowisata yang dapat mendukung pertumbuhan kunjungan wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

( Wik )

*Dugaan PETI Di Lingkung Aua Pasaman Barat Disorot, Muncul Dugaan Upaya Pemberian Uang Kepada Oknum wartawan*

0

*Dugaan PETI Di Lingkung Aua Pasaman Barat Disorot, Muncul Dugaan Upaya Pemberian Uang Kepada Oknum wartawan*

Pasaman Barat – Sumbar | Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, kembali menjadi perhatian. Selain persoalan aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung sejak awal Juli 2026, muncul pula informasi mengenai dugaan upaya memengaruhi seorang wartawan yang sedang melakukan penelusuran terhadap kegiatan tersebut.

Persoalan ini menjadi semakin menarik perhatian setelah diketahui bahwa lokasi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut sebelumnya pernah menjadi objek sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Gugatan yang diajukan oleh Beni Eka Putra telah diputus dengan amar Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam perkembangan lain, berdasarkan keterangan seorang wartawan berinisial B.M., ketika dirinya sedang melakukan pencarian dan pengumpulan informasi terkait dugaan aktivitas PETI tersebut, tiba-tiba dihubungi oleh seseorang berinisial A.F. yang diduga merupakan oknum wartawan Harian Singgalang.

Dalam komunikasi tersebut, A.F. diduga menawarkan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada B.M.

Selain itu, A.F. juga disebut menyampaikan bahwa dirinya tidak membekingi aktivitas pertambangan tersebut, namun lahan yang menjadi lokasi kegiatan PETI merupakan lahan milik kakaknya.

Komunikasi tersebut, menurut keterangan B.M., didukung oleh bukti percakapan melalui aplikasi pesan elektronik (chat) yang akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk kepentingan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

Dugaan penawaran uang tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai maksud dan tujuan komunikasi, terlebih terjadi ketika B.M. sedang berupaya mengumpulkan informasi mengenai aktivitas pertambangan yang menjadi perhatian masyarakat.

Pihak pengadu menilai bahwa persoalan ini tidak cukup hanya dilihat dari aktivitas pertambangannya, tetapi juga perlu ditelusuri hubungan antara pihak yang menguasai lahan, pihak yang melakukan kegiatan pertambangan, serta pihak-pihak lain yang diduga memiliki kepentingan terhadap aktivitas tersebut.

Minta Polda Sumbar Turun Tangan

Atas sejumlah informasi dan dokumentasi yang dimiliki, pengadu meminta Kapolda Sumbar agar memerintahkan jajaran terkait melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyangkut legalitas kegiatan pertambangan, tetapi juga status penguasaan lahan, dampak lingkungan, serta dugaan adanya pihak-pihak yang memberikan fasilitas atau perlindungan terhadap aktivitas PETI.

Termasuk melakukan klarifikasi terhadap A.F. dan B.M. mengenai dugaan penawaran uang sebesar Rp1 juta serta pernyataan mengenai kepemilikan lahan oleh kakaknya.

Pengadu menegaskan bahwa penyebutan inisial A.F. bukan merupakan bentuk penetapan kesalahan, melainkan informasi awal yang perlu diverifikasi berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.

Penegakan hukum terhadap dugaan PETI harus dilakukan secara objektif dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki keistimewaan sehingga aktivitas yang diduga melanggar hukum luput dari pemeriksaan.

Masyarakat berharap Polda Sumatera Barat dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini demi kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi masyarakat Pasaman Barat.

Catatan: Dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam pemberitaan ini masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Hak jawab pihak-pihak yang disebutkan tetap dihormati.

#NoViralNoJustice
#MabesPolri
#MabesTni
#PoldaSumbar
#KodamXX/Tib

*DUGAAN PETI DI LINGKUNG AUA PASAMAN BARAT: DARI SENGKETA LAHAN HINGGA MUNCULNYA INFORMASI PENAWARAN UANG*

0

*DUGAAN PETI DI LINGKUNG AUA PASAMAN BARAT: DARI SENGKETA LAHAN HINGGA MUNCULNYA INFORMASI PENAWARAN UANG — PUBLIK MINTA PENYELIDIKAN MENYELURUH*

Pasaman Barat, Sumatera Barat — Sorotan tajam kembali tertuju pada Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Aktivitas yang diduga sebagai Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang berlangsung di wilayah tersebut sejak awal Juli 2026, kini memunculkan dimensi baru yang tak kalah penting: adanya dugaan upaya pemberian uang kepada seorang wartawan yang sedang melakukan penelusuran terkait kegiatan tersebut. Persoalan ini pun semakin kompleks karena lokasi yang dimaksud sebelumnya pernah menjadi objek sengketa hukum di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

 
SENGKETA LAHAN: AWAL MULA YANG TELAH MENJADI CATATAN HUKUM

Sebelum berkembang menjadi isu aktivitas pertambangan, kawasan yang kini dijadikan lokasi kegiatan tersebut sebelumnya telah melalui proses persidangan perdata. Gugatan yang diajukan oleh Beni Eka Putra telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan amar Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Putusan ini menjadi bagian penting dari rangkaian fakta yang melatarbelakangi perhatian publik terhadap perkembangan terbaru di lokasi tersebut.

 
SAAT PENELUSURAN BERLANGSUNG: MUNCUL DUGAAN PENAWARAN UANG

Seorang wartawan berinisial B.M. menyampaikan informasi bahwa ketika dirinya sedang melakukan pengumpulan data dan penelusuran terkait dugaan aktivitas PETI di lokasi tersebut, ia tiba-tiba dihubungi oleh seseorang berinisial A.F. Dalam komunikasi yang terjadi, A.F. diduga menawarkan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada B.M.

Selain itu, menurut keterangan B.M., A.F. juga menyampaikan bahwa dirinya tidak membekingi aktivitas pertambangan yang dimaksud, namun lahan tempat kegiatan berlangsung adalah milik kakaknya. Informasi ini menjadi penting untuk diklarifikasi guna memperoleh kejelasan mengenai siapa yang memiliki kepentingan atas lahan tersebut dan bagaimana status penggunaannya untuk kegiatan pertambangan.

Berdasarkan keterangan B.M., komunikasi tersebut terekam dalam bukti percakapan melalui aplikasi pesan elektronik. Dokumen tersebut rencananya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk keperluan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi yang disampaikan.

Perlu ditegaskan di sini: penyebutan inisial A.F. maupun B.M. dalam pemberitaan ini dilakukan semata-mata untuk keperluan penyampaian informasi awal kepada publik, dan bukanlah bentuk penetapan kesalahan terhadap pihak manapun. Seluruh dugaan yang terungkap masih memerlukan pembuktian dan verifikasi menyeluruh oleh pihak yang berwenang. Setiap pihak berhak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

 
PERTANYAAN WAJAR YANG MENGGEMA DI TENGAH MASYARAKAT

Munculnya dugaan penawaran uang di tengah proses penelusuran jurnalistik yang sedang berjalan tentu memunculkan pertanyaan-pertanyaan wajar yang patut mendapatkan penjelasan transparan:

– Apakah penawaran uang yang diduga terjadi ini berkaitan dengan informasi yang sedang dihimpun terkait aktivitas pertambangan di lokasi tersebut?

– Bagaimana status hukum dan kepemilikan lahan yang menjadi lokasi kegiatan, terlebih setelah adanya putusan pengadilan yang pernah menangani sengketa di lokasi yang sama?

– Apakah kegiatan pertambangan yang berlangsung telah memiliki izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?

– Siapa pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan maupun pengawasan kegiatan di kawasan tersebut?

Pengadu menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat dilihat secara terpisah-pisah. Aktivitas pertambangan, status penguasaan lahan, dampak terhadap lingkungan hidup, serta dugaan-dugaan lain yang muncul di sekitarnya merupakan satu rangkaian yang utuh dan saling berkaitan. Semua aspek ini layak untuk ditelusuri secara menyeluruh dan objektif.

 
SERUAN KEPADA POLDASUMBAR: LANGKAH NYATA DEMI KEPSTIAN HUKUM

Menyusul terhimpunnya informasi dan dokumentasi awal tersebut, masyarakat dan pihak pengadu secara resmi meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat agar memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cermat, dan transparan atas peristiwa ini.

Lingkup pemeriksaan diharapkan mencakup namun tidak terbatas pada:

“Legalitas izin dan status kegiatan pertambangan yang berlangsung di lokasi

“Status kepemilikan dan penguasaan lahan, termasuk menindaklanjuti riwayat sengketa yang telah diputus pengadilan

“Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut

“Dugaan adanya pihak-pihak yang diduga memberikan fasilitasi, perlindungan, atau memanfaatkan kegiatan tersebut

“Klarifikasi objektif terkait dugaan penawaran uang yang melibatkan pihak-pihak yang disebut dalam informasi awal, dengan mendengarkan keterangan semua pihak secara berimbang

Penegakan hukum harus tegak secara merata dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada siapapun yang merasa berada di atas hukum, maupun merasa memiliki keistimewaan sehingga kegiatan yang diduga melanggar hukum dapat berjalan tanpa diganggu gugat. Hukum hadir untuk melindungi seluruh masyarakat, bukan untuk sebagian pihak saja.

CATATAN PENTING REDAKSI

Seluruh informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini bersumber dari data awal yang dihimpun oleh awak media dan belum merupakan kesimpulan akhir. Segala dugaan yang disampaikan memerlukan proses pembuktian yang sah di hadapan aparat penegak hukum. Hak jawab dan hak pembelaan dari semua pihak yang disebut maupun yang berkepentingan kami buka seluas-luasnya demi keadilan dan kebenaran yang utuh. Asas praduga tak bersalah berlaku bagi setiap pihak yang namanya disebut dalam rangkaian peristiwa ini sampai dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasaman Barat berhak atas kepastian hukum, lingkungan yang terjaga, dan pembangunan yang adil. Polda Sumbar, masyarakat sedang menunggu langkah nyata.

(Laporan: Tim Liputan)

#NoViralNoJustice #PoldaSumbar #PasamanBerkepastianHukum

*DUGAAN PETI DI LINGKUNG AUA PASAMAN BARAT: DARI SENGKETA LAHAN HINGGA MUNCULNYA INFORMASI PENAWARAN UANG*

0

*DUGAAN PETI DI LINGKUNG AUA PASAMAN BARAT: DARI SENGKETA LAHAN HINGGA MUNCULNYA INFORMASI PENAWARAN UANG — PUBLIK MINTA PENYELIDIKAN MENYELURUH*

Pasaman Barat, Sumatera Barat — Sorotan tajam kembali tertuju pada Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Aktivitas yang diduga sebagai Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang berlangsung di wilayah tersebut sejak awal Juli 2026, kini memunculkan dimensi baru yang tak kalah penting: adanya dugaan upaya pemberian uang kepada seorang wartawan yang sedang melakukan penelusuran terkait kegiatan tersebut. Persoalan ini pun semakin kompleks karena lokasi yang dimaksud sebelumnya pernah menjadi objek sengketa hukum di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

 
SENGKETA LAHAN: AWAL MULA YANG TELAH MENJADI CATATAN HUKUM

Sebelum berkembang menjadi isu aktivitas pertambangan, kawasan yang kini dijadikan lokasi kegiatan tersebut sebelumnya telah melalui proses persidangan perdata. Gugatan yang diajukan oleh Beni Eka Putra telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan amar Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Putusan ini menjadi bagian penting dari rangkaian fakta yang melatarbelakangi perhatian publik terhadap perkembangan terbaru di lokasi tersebut.

 
SAAT PENELUSURAN BERLANGSUNG: MUNCUL DUGAAN PENAWARAN UANG

Seorang wartawan berinisial B.M. menyampaikan informasi bahwa ketika dirinya sedang melakukan pengumpulan data dan penelusuran terkait dugaan aktivitas PETI di lokasi tersebut, ia tiba-tiba dihubungi oleh seseorang berinisial A.F. Dalam komunikasi yang terjadi, A.F. diduga menawarkan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada B.M.

Selain itu, menurut keterangan B.M., A.F. juga menyampaikan bahwa dirinya tidak membekingi aktivitas pertambangan yang dimaksud, namun lahan tempat kegiatan berlangsung adalah milik kakaknya. Informasi ini menjadi penting untuk diklarifikasi guna memperoleh kejelasan mengenai siapa yang memiliki kepentingan atas lahan tersebut dan bagaimana status penggunaannya untuk kegiatan pertambangan.

Berdasarkan keterangan B.M., komunikasi tersebut terekam dalam bukti percakapan melalui aplikasi pesan elektronik. Dokumen tersebut rencananya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk keperluan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi yang disampaikan.

Perlu ditegaskan di sini: penyebutan inisial A.F. maupun B.M. dalam pemberitaan ini dilakukan semata-mata untuk keperluan penyampaian informasi awal kepada publik, dan bukanlah bentuk penetapan kesalahan terhadap pihak manapun. Seluruh dugaan yang terungkap masih memerlukan pembuktian dan verifikasi menyeluruh oleh pihak yang berwenang. Setiap pihak berhak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

 
PERTANYAAN WAJAR YANG MENGGEMA DI TENGAH MASYARAKAT

Munculnya dugaan penawaran uang di tengah proses penelusuran jurnalistik yang sedang berjalan tentu memunculkan pertanyaan-pertanyaan wajar yang patut mendapatkan penjelasan transparan:

– Apakah penawaran uang yang diduga terjadi ini berkaitan dengan informasi yang sedang dihimpun terkait aktivitas pertambangan di lokasi tersebut?

– Bagaimana status hukum dan kepemilikan lahan yang menjadi lokasi kegiatan, terlebih setelah adanya putusan pengadilan yang pernah menangani sengketa di lokasi yang sama?

– Apakah kegiatan pertambangan yang berlangsung telah memiliki izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?

– Siapa pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan maupun pengawasan kegiatan di kawasan tersebut?

Pengadu menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat dilihat secara terpisah-pisah. Aktivitas pertambangan, status penguasaan lahan, dampak terhadap lingkungan hidup, serta dugaan-dugaan lain yang muncul di sekitarnya merupakan satu rangkaian yang utuh dan saling berkaitan. Semua aspek ini layak untuk ditelusuri secara menyeluruh dan objektif.

 
SERUAN KEPADA POLDASUMBAR: LANGKAH NYATA DEMI KEPSTIAN HUKUM

Menyusul terhimpunnya informasi dan dokumentasi awal tersebut, masyarakat dan pihak pengadu secara resmi meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat agar memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cermat, dan transparan atas peristiwa ini.

Lingkup pemeriksaan diharapkan mencakup namun tidak terbatas pada:

“Legalitas izin dan status kegiatan pertambangan yang berlangsung di lokasi

“Status kepemilikan dan penguasaan lahan, termasuk menindaklanjuti riwayat sengketa yang telah diputus pengadilan

“Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut

“Dugaan adanya pihak-pihak yang diduga memberikan fasilitasi, perlindungan, atau memanfaatkan kegiatan tersebut

“Klarifikasi objektif terkait dugaan penawaran uang yang melibatkan pihak-pihak yang disebut dalam informasi awal, dengan mendengarkan keterangan semua pihak secara berimbang

Penegakan hukum harus tegak secara merata dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada siapapun yang merasa berada di atas hukum, maupun merasa memiliki keistimewaan sehingga kegiatan yang diduga melanggar hukum dapat berjalan tanpa diganggu gugat. Hukum hadir untuk melindungi seluruh masyarakat, bukan untuk sebagian pihak saja.

CATATAN PENTING REDAKSI

Seluruh informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini bersumber dari data awal yang dihimpun oleh awak media dan belum merupakan kesimpulan akhir. Segala dugaan yang disampaikan memerlukan proses pembuktian yang sah di hadapan aparat penegak hukum. Hak jawab dan hak pembelaan dari semua pihak yang disebut maupun yang berkepentingan kami buka seluas-luasnya demi keadilan dan kebenaran yang utuh. Asas praduga tak bersalah berlaku bagi setiap pihak yang namanya disebut dalam rangkaian peristiwa ini sampai dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasaman Barat berhak atas kepastian hukum, lingkungan yang terjaga, dan pembangunan yang adil. Polda Sumbar, masyarakat sedang menunggu langkah nyata.

(Laporan: Tim Liputan)

#NoViralNoJustice #PoldaSumbar #PasamanBerkepastianHukum

Emban Amanah Ketua KAHMI PALI, Firdaus Hasbullah Siap Konsolidasikan Potensi Alumni demi Kemajuan Daerah

0

Warta.in//PALI, 17 November 2026 — Semangat pembaruan dan pengabdian intelektual kini menyelimuti Bumi Serepat Serasan. Jajaran pengurus Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bersama Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) masa bakti 2026–2031 resmi memulai kiprahnya usai dilantik pada Selasa (17/11/2026).

 

Prosesi pengukuhan yang berlangsung penuh khidmat sekaligus hangat di Pendopoan Bupati Kabupaten PALI tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sumatera Selatan, Joncik Muhammad. Dalam momentum bersejarah ini, Firdaus Hasbullah, S.H.,M.H., resmi mengemban amanah sebagai Ketua MD KAHMI Kabupaten PALI untuk menakhodai organisasi selama lima tahun ke depan.

Melampaui Seremonial, Konsolidasi Hingga ke Pelosok. Bagi Firdaus Hasbullah, momen pelantikan ini bukanlah sekadar seremonial pergantian tampuk kepemimpinan belaka. Ia memandang pengukuhan ini sebagai lonceng dimulainya konsolidasi besar-besaran untuk menghimpun kembali seluruh potensi sumber daya manusia alumni HMI yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten PALI.

Dalam pidato perdananya, Firdaus menekankan pentingnya peran aktif organisasi agar kehadirannya tidak hanya bersifat simbolis atau musiman. Ia menginginkan KAHMI menjadi motor penggerak solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“KAHMI adalah rumah besar bagi para cendekiawan dan alumni HMI yang memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan gagasan kritis serta solusi nyata. Kita tidak boleh menjadi organisasi yang hanya hadir dan berkumpul sesekali. KAHMI harus turun langsung, hadir di tengah masyarakat, dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan,” tegas Firdaus di hadapan para tamu undangan dan kader.

Strategi Penetrasi Akar Rumput. Untuk menerjemahkan visi besar tersebut ke dalam langkah nyata, kepengurusan MD KAHMI PALI periode 2026–2031 telah merumuskan peta jalan organisasi yang terukur. Langkah paling mendesak yang akan segera dieksekusi adalah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh alumni HMI di Bumi Serepat Serasan.

Data tersebut nantinya akan menjadi fondasi utama untuk memperluas struktur organisasi. KAHMI PALI menargetkan pembentukan jaringan kepengurusan yang menjangkau hingga ke tingkat kecamatan bahkan desa, sehingga roda organisasi dapat bergerak lebih lincah dan tepat sasaran.

“Kami akan menyatukan kembali seluruh alumni yang tersebar di wilayah Kabupaten PALI ini. Ke depan, struktur KAHMI akan kita bentuk hingga ke tingkat kecamatan maupun desa agar jangkauan pengabdian kita menyentuh lapisan masyarakat paling bawah,” tandasnya dengan penuh keyakinan.

Mitra Kritis Pembangunan dan Pemberdayaan Umat. Di luar penguatan internal organisasi, kehadiran MD KAHMI dan FORHATI PALI juga diproyeksikan untuk mengambil peran strategis dalam kancah pembangunan daerah. Sebagai himpunan kaum intelektual, KAHMI PALI menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra yang kredibel bagi pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen pemangku kepentingan di PALI.

Ruang-ruang dialektika dan kajian ilmiah akan terus dihidupkan sebagai wujud kontrol sosial sekaligus sumbangsih pemikiran konstruktif demi mengawal arah kebijakan pembangunan agar senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat.

Sementara itu, pada ranah pengabdian sosial kemasyarakatan, kepengurusan baru ini telah menyiapkan empat pilar program kerja utama. Fokus tersebut meliputi gerakan aksi-aksi sosial kemanusiaan, akselerasi peningkatan kualitas pendidikan, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal demi mendorong kemandirian warga Kabupaten PALI.