Masuk
30.5 C
Jakarta
Rabu, Mei 27, 2026
Masuk
type here...
Beranda blog

Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) Gelar Berbagi Qurban satu Ekor Sapi di Dusun Nogo Sambeng Lamongan

Penulis
Rohmat .
-
0

Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) Gelar Berbagi Qurban satu Ekor Sapi di Dusun Nogo Sambeng Lamongan

LAMONGAN //Warta.in – Dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1447 Hijriyah 2026 Masehi, Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) menggelar kegiatan bertajuk “ABJI Berqurban dan Berbagi” di Dusun Nogo, Desa Nogojatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, pada Rabu (27/05/2026)

Kegiatan tersebut berlangsung penuh kebersamaan dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat,pada kegiatan qurban tahun ini, ABJI menerima bantuan 1 ekor sapi dari Haji Tony Hartono yang kemudian disembelih dan dibagikan kepada warga sekitar. Proses pembagian daging qurban dilakukan secara tertib dengan melibatkan anggota ABJI serta masyarakat setempat.

Presiden Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia Suliono, S.H, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Toni Hartono yang telah memberikan 1 ekor sapi untuk keluarga besar ABJI. Semoga menjadi amal ibadah dan membawa keberkahan bagi beliau beserta keluarga,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan berbagi qurban ini merupakan bentuk kepedulian sosial ABJI kepada masyarakat serta sebagai upaya mempererat tali silaturahmi.

“Momentum Idul Adha ini mengajarkan kita tentang keikhlasan, kebersamaan, dan saling berbagi kepada sesama. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun dan semakin banyak pihak yang ikut berpartisipasi,” tambahnya.

Masyarakat Dusun Nogo pun mengaku senang dan terbantu dengan adanya pembagian daging qurban tersebut. Selain menjadi bentuk ibadah, kegiatan itu juga menjadi sarana memperkuat hubungan sosial antara organisasi dan warga sekitar.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, ABJI berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan (Roy)

Dugaan Masalah Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Hilisalawa Ahe

Penulis
SABAR HATI HALAWA
-
0
Nias selatan — warta.in
Kepala SMK Negeri 1 Hilisalawa Ahe berinisial LAN diduga menghindari konfirmasi wartawan terkait penggunaan Dana BOS, terutama dana pemeliharaan sarana dan prasarana.
Poin-Poin yang Disorot:
 Media mengaku sudah beberapa kali mencoba konfirmasi, tapi kepala sekolah disebut sulit ditemui dan sering menghindar.
Kejanggalan Penggunaan Anggaran
 Kepala sekolah menyatakan dana pemeliharaan sudah dipakai untuk kegiatan sekolah.
-Namun, sekolah baru pindah ke gedung baru yang belum resmi serah terima kunci. Muncul pertanyaan: pemeliharaan apa yang dimaksud?
 Kehadiran & Fasilitas Sekolah :
Kepala sekolah disebut jarang hadir. Saat wartawan datang, dari  20 guru hanya 10 yang ada di tempat.
Gedung baru diduga belum rampung dan tidak ada papan proyek.
Gedung lama sudah tidak layak, atap bocor saat hujan sehingga mengganggu KBM.
Tuntutan Publik:
Masyarakat meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sumut dan aparat penegak hukum segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan Dana BOS di sekolah tersebut.
 Dasar Hukum yang Disinggung
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Larangan:_ Menutup akses informasi anggaran, tidak transparan dalam pengelolaan Dana BOS.
UU No. 40/1999 tentang Pers
Larangan :Menghalangi kerja jurnalistik dan proses konfirmasi wartawan.
UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Larangan : Menyalahgunakan Dana BOS, membuat laporan fiktif, menyalahgunakan jabatan.
PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS
Kewajiban: ASN menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

Kepsek SMAN 1 Hilisalawa Ahe Disorot Soal Dana BOS

Penulis
SABAR HATI HALAWA
-
0
Nias Selatan – warta.in
Dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Hilisalawa Ahe, Kabupaten Nias Selatan, kembali menjadi sorotan publik.
Hal ini mencuat setelah seorang oknum Kepala Seksi (Kasi) SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah Nias Selatan diduga memblokir nomor WhatsApp wartawan yang berupaya melakukan konfirmasi terkait penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2020 hingga 2025.
Peristiwa berawal ketika wartawan menghubungi oknum Kasi SMA untuk meminta klarifikasi mengenai pengelolaan anggaran pendidikan di sekolah tersebut. Setelah wartawan memperkenalkan diri sebagai insan pers, komunikasi tiba-tiba terputus dan nomor yang bersangkutan diduga diblokir.
Selain itu, pihak sekolah juga dinilai tertutup. Tim wartawan yang mendatangi langsung SMAN 1 Hilisalawa Ahe mengaku tidak berhasil menemui kepala sekolah. Nomor telepon sekolah yang sebelumnya aktif kini tidak dapat dihubungi.
Sikap tertutup ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait transparansi penggunaan Dana BOS yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan siswa.
*Dasar Hukum yang Diduga Dilanggar
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*
   Badan publik wajib menyediakan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Menghambat akses informasi publik tanpa alasan hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.
2. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*
   Kemerdekaan pers dijamin undang-undang. Menghalangi kerja jurnalistik, termasuk menghambat konfirmasi dan peliputan, merupakan tindakan yang dilarang.
3. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
   Setiap penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat diproses hukum.
4. Petunjuk Teknis Dana BOS Kemendikdasmen*
   Pengelolaan Dana BOS wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Laporan fiktif dan penutupan akses informasi penggunaan anggaran termasuk pelanggaran juknis.
Masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat, dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan evaluasi serta audit terhadap pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Hilisalawa Ahe guna memastikan tidak ada penyimpangan

Milad ke-24 SP TKBM: Berbagi Qurban dan Perkuat Peran Buruh Pelabuhan

Penulis
M FIDRI
-
0

JAKARTA UTARA, warta.in – Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (SP TKBM) Indonesia merayakan milad ke-24 atau 3 Windu pada perjalanannya mengabdi bagi kaum pekerja sejak tahun 2002 hingga 2026. Perayaan yang digelar di Sekretariat Nasional Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara, Rabu (27/5/2026, Bertepatan dengan momen Idul Adha.

Ketua Umum SP TKBMI Pusat, Subhan, menyampaikan bahwa rangkaian acara ini sekaligus menjadi wujud syukur atas kesembuhan salah satu anggota serta bertepatan dengan hari lahir salah satu penasihat organisasi. Sebanyak 3 ekor sapi disembelih, merupakan sumbangan dari Gubernur DKI dan kontribusi HPI SP TKBMI Cabang Tanjung Priok, PT. Pelindo yang selanjutnya dibagikan kepada anggota, badan otonom, dan warga sekitar.

Hadir dalam kegiatan ini pengurus pusat, pimpinan daerah dan cabang, serta peserta program Buruh Sarjana. Program peningkatan kualitas SDM tersebut dijadwalkan mulai berjalan perkuliahannya pada bulan Juni mendatang bagi anggota dan keluarga buruh.

“Harapan kami, persaudaraan semakin kokoh dan kebersamaan semakin solid. Program Buruh Sarjana segera berjalan lancar dan kemampuan kawan-kawan terus meningkat demi kesejahteraan bersama,” ujar Subhan.

Sementara itu, Nurhani selaku Pimpinan Cabang Tanjung Priok mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak.

“Semoga pembagian daging ini membawa manfaat dan keberkahan bagi seluruh TKBM. Kami berharap ke depan semakin banyak pihak yang menyisihkan rezekinya demi kesejahteraan pekerja pelabuhan, serta mendoakan organisasi makin besar, eksis, dan terus maju,” katanya.

Rizal Kobar, Salah Satu Penasihat SP TKBMI, menyoroti peran strategis buruh pelabuhan dalam ekonomi nasional dan perlunya perubahan pandangan terhadap gerakan buruh.

“Revolusi besar lahir dari gerakan buruh. Posisi pelabuhan sangat vital bagi ekonomi negara, sehingga perhatian lebih mutlak bagi kita. Pandangan bahwa gerakan buruh itu negatif harus diluruskan; ini adalah penyeimbang yang sah. Saya yakin di bawah pimpinan Subhan dan kader muda, TKBM akan menjadi lokomotif gerakan buruh pelabuhan se-Indonesia. Kita juga membuka kolaborasi pelatihan K3 dan penanggulangan bencana bersama PMI dan Pemadam Kebakaran. Sejarah perjuangan kita sudah terjalin puluhan tahun, dan kini tantangannya adalah mengasah kemampuan serta menjaga loyalitas organisasi agar semakin kuat,” tegas Rizal.

Rakyat Menjerit Harga Sawit Terjun Bebas, Perhatian Pemkab Dinilai Lebih Condong pada Seremoni

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Rakyat Menjerit Harga Sawit Terjun Bebas, Perhatian Pemkab Dinilai Lebih Condong pada Seremoni: Antara Harapan Kesejahteraan dan Realita Penderitaan Petani*

Tokoh Masyarakat Tegaskan Urgensi Solusi Nyata: “Roda Ekonomi Lumpuh, Kami Butuh Tindakan Bukan Sekadar Seruan Simbolis”

MUKOMUKO, Bengkulu. 27 Mei 2026 – Gelombang kekhawatiran yang mendalam kini berubah menjadi suara lantang dan kritik tajam yang bergema dari berbagai penjuru Kabupaten Mukomuko. Komoditas unggulan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan sumber penghidupan mayoritas warga, yakni kelapa sawit, kini berada di ambang keterpurukan. Anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani yang terus merosot tajam, hingga menyentuh angka yang sangat memprihatinkan yakni Rp2.100 per kilogram di sejumlah perusahaan pengolahan, telah memicu keprihatinan luas sekaligus kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat. Di tengah situasi ekonomi yang kian terhimpit ini, perhatian dan langkah nyata pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Mukomuko dinilai banyak pihak belum sepenuhnya hadir dan memihak, terlebih ketika pemberitaan resmi justru lebih banyak menyoroti imbauan pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, sementara persoalan krusial harga sawit yang melumpuhkan ekonomi rakyat seolah belum mendapatkan prioritas penanganan serius dan mendesak.

Kesenjangan antara kondisi riil masyarakat dan fokus kebijakan yang dipandang berjalan lambat inilah yang menjadi alasan utama mengapa berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh pemuda, hingga perwakilan petani, akhirnya angkat bicara dengan nada yang penuh penekanan. Bagi mereka, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk sekadar berbicara hal-hal bersifat seremonial atau simbolis semata, melainkan momen krusial yang menuntut kehadiran pemimpin untuk turun tangan, mendengar keluh kesah, dan berjuang membela kepentingan rakyatnya di tengah tekanan ekonomi yang berat.

“Rakyat saat ini sedang menjerit dalam diam yang mulai berubah menjadi suara keras. Harga sawit hancur lebur tak seperti biasanya. Ekonomi di pelosok desa hampir lumpuh total karena hampir seluruh sendi kehidupan kami bergantung pada komoditas ini. Namun, apa yang kami lihat? Pemimpin daerah justru lebih sering muncul di ruang publik hanya untuk menyampaikan imbauan mengibarkan bendera. Hal ini sungguh sangat menyakitkan hati kami para petani, rasakan sekali ada ketimpangan besar antara apa yang kami butuhkan dan apa yang menjadi perhatian utama pemerintah saat ini,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar di kalangan petani, dengan nada suara yang mengandung rasa kecewa dan keprihatinan mendalam.

Menurut penilaian para tokoh dan pengamat sosial di daerah ini, kondisi penurunan harga yang terjadi saat ini bukanlah sekadar fluktuasi harga biasa yang bisa berlalu begitu saja. Penurunan harga TBS yang berlangsung serentak dan drastis di berbagai perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) di wilayah Mukomuko telah memberikan dampak pukulan telak bagi struktur ekonomi masyarakat. Dampak buruk ini tidak hanya dirasakan oleh petani pemilik kebun semata, melainkan telah merembet hingga menyentuh kehidupan para buruh tani, pedagang pengumpul, pelaku usaha kecil, hingga penyedia jasa angkutan di pedesaan.

Data-data yang berkembang di lapangan dan diakui kebenarannya oleh pelaku usaha menunjukkan adanya penurunan yang sangat tajam dan mengejutkan. Tercatat, dalam kurun waktu yang relatif singkat, sejumlah perusahaan bahkan berani menurunkan tingkat pembelian hingga mencapai selisih Rp500 per kilogram. Angka ini terasa sangat besar dan membebani mengingat biaya produksi dan perawatan kebun yang justru terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

“Coba lihat daerah-daerah lain di luar sana. Ketika harga sawit jatuh, kepala daerahnya sibuk mengadakan rapat koordinasi, memanggil pihak manajemen perusahaan duduk bersama, berupaya keras merumuskan langkah penyelamatan harga, bahkan tak segan bersuara lantang hingga ke pemerintah pusat demi membela hak rakyatnya. Lantas, apa yang terjadi di Mukomuko? Suasana terasa begitu sunyi. Bupati seolah tidak peka atau belum memahami betul bagaimana denyut nadi ekonomi rakyatnya sendiri yang sedang terguncang hebat ini. Kami ingin ada keberpihakan, bukan ketidakpedulian,” tegas tokoh masyarakat lainnya yang turut memberikan pandangan kritisnya terhadap cara penanganan pemerintah daerah.

Gelombang kemarahan dan kekecewaan publik ini juga mulai mengarah pada sorotan mengenai pola dan gaya kepemimpinan yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh akar masalah. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas dan prioritas kerja pemerintah daerah yang menurut pengamatan warga, lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan perjalanan dinas dibandingkan duduk merumuskan solusi konkret di tempat.

“Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dikucurkan cukup besar untuk membiayai perjalanan dinas ke sana ke mari, namun apa hasil nyata yang bisa kami rasakan? Di mana investasi besar yang dijanjikan akan masuk dan membuka lapangan kerja baru? Di mana terobosan-terobosan ekonomi yang bisa mengangkat taraf hidup masyarakat? Dan yang paling mendesak saat ini, di mana letak keberpihakan pemerintah kepada petani yang sedang terhimpit utang dan biaya hidup? Yang kami rasakan justru beban rakyat makin berat dan kehidupan makin susah,” kritik seorang tokoh pemuda yang juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan setempat.

Para penilai sosial dan pemuka pendapat di Mukomuko sepakat menegaskan bahwa kelapa sawit bukanlah sekadar komoditas perdagangan biasa bagi masyarakat daerah ini. Sawit adalah nyawa, adalah sumber kehidupan, dan menjadi poros utama berputarnya roda perekonomian keluarga besar masyarakat Mukomuko. Maka, ketika harga komoditas ini jatuh bebas tanpa kendali, dampak bergelombangnya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Dampak nyata kini sudah mulai terlihat jelas di setiap sudut desa. Warung-warung kelontong mulai sepi pembeli karena daya beli masyarakat merosot tajam. Angsuran kendaraan bermotor dan kebutuhan pokok rumah tangga mulai banyak yang tertunggak. Kegiatan ekonomi yang dulunya ramai dan dinamis kini berjalan sangat lambat bahkan mandek. Situasi kritis seperti ini, menurut pendapat umum, menuntut keberanian luar biasa dari seorang kepala daerah untuk tampil ke depan, berbicara lantang, dan memperjuangkan kepentingan rakyatnya, bukan justru memilih diam, abai, atau tenggelam dalam agenda-agenda seremonial yang kurang memiliki dampak langsung terhadap pemulihan ekonomi.

“Jika memang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau regulasi di tingkat atas dinilai berdampak buruk dan merugikan kepentingan petani daerah, maka kewajiban kepala daerah adalah berani bersuara, menyampaikan aspirasi, dan berjuang mencari jalan tengah. Jangan hanya diam seribu bahasa sampai rakyat benar-benar marah dan kehabisan kesabaran. Pemimpin itu ada untuk melayani dan melindungi, bukan sekadar memimpin upacara,” tegas salah satu perwakilan kelompok tani dengan nada penuh penekanan.

Selain menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai pasif, para tokoh masyarakat juga mempertanyakan secara tajam letak keberpihakan Pemkab Mukomuko terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan pengolahan kelapa sawit atau CPO yang beroperasi di wilayah hukum daerah ini. Banyak pihak menilai perusahaan terasa terlalu mudah dan leluasa menurunkan harga beli tanpa adanya tekanan, perundingan, atau pengawasan yang serius dan tegas dari pihak pemerintah selaku wakil tertinggi daerah.

“Bupati harusnya berani bertindak tegas, memanggil seluruh pimpinan perusahaan sawit yang ada di sini, duduk melingkar dalam satu meja perundingan, dan bersama-sama mencari jalan keluar serta solusi terbaik agar petani tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan. Jangan biarkan petani berjuang seorang diri menahan beban berat ini sendirian. Ingatlah, ini bukan soal politik atau kepentingan golongan tertentu, ini adalah soal perut rakyat, soal kehidupan ribuan keluarga yang bergantung pada kelangsungan harga sawit yang wajar,” tambah pernyataan tegas dari salah seorang tokoh masyarakat yang mewakili suara banyak pihak.

Hingga berita ini diturunkan, gelombang kritik, masukan, dan tuntutan agar pemerintah daerah lebih responsif diperkirakan akan terus membesar dan semakin nyaring suaranya. Hal ini akan terus terjadi apabila Bupati beserta jajarannya masih dianggap bersikap pasif, lambat, atau belum menempatkan krisis harga sawit sebagai agenda utama dan keadaan darurat daerah yang harus diselesaikan secepatnya. Masyarakat Mukomuko masih menaruh harapan besar agar pemimpinnya segera hadir membawa solusi, bukan sekadar seruan, demi menyelamatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat yang sedang berada di titik nadir ini.

Pewarta: TIM/Redaksi

*Lebaran Haji Mengenang Keikhlasan Pengurbanan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, Siti Sarah dan Siti Hajar*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Lebaran Haji Mengenang Keikhlasan Pengurbanan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, Siti Sarah dan Siti Hajar*

Simbolika dari kisah sejarah Nabi Ibrahim Alaihi salam bersama Nabi Ismail Alaihi salam peristiwa Idhul Qurban diperkirakan terjadi pada kisaran 4.000 tahun yang lalu, meski ada pendapat yang mengatakan peristiwa sejarah dari keikhlasan untuk berkurban ini juga dipercaya terjadi pada abad ke-18 SM, saat Nabi Ibrahim AS menerima perintah langsung dari Allah SWT untuk mengorbankan putranya yang bernama Nabi Itu Ismail AS. Hingga dari peristiwa yang dramatis ini diperingati oleh umat Islam setiap tahun seusai menunaikan ibadah haji di Mekkah.

Kisah dramatik ini pun tercatat dalam Al Qur’an, Surah Al Saffat (37 : 99 – 113). Diantaranya yang penting dari surah ini adalah (ayat 101) Maka kami beritahu dia — Ibrahim — bahwa kami akan memberinya seorang anak laki-laki yang saleh. Kisah ini terkait dengan waktu yang lama setelah Nabi Ibrahim AS belum juga memperoleh anak dari perkawinannya dengan Siti Sarah sebagai istri pertama
dari Nabi Ismail. Dan kisah yang dramatik ini pun dimulai dari penerimaan Siti Sarah terhadap seorang budak yang bernama Siti Hajar sebagai hadiah dari Pharaoh Mesir.

Yang menarik, tentu saja kesediaan Siri Sarah memberikan Siti Hajar untuk diperistri oleh Nabi Ibrahim AS karena belum memperoleh anak selama masa perkawinannya yang yang sudah cukup lama bersama Siti Sarah. Dan mukjizat pun terus berlanjut setelah Nabi Ibrahim memperoleh anak bernama Ismail, Siti Sarah pun kemudian bisa memberi Nabi Ibrahim seorang anak yang kemudian menjadi Nabi Ishak dan sejumlah saudaranya yang lahir kemudian.

Dalam versi sejarah yang beragam, peristiwa penyembelihan terhadap Ismail yang kemudian diganti oleh Allah SWT dengan seekor kambing, ketika itu ada yang percaya bila Ismail telah menyandang predikat Nabi. Tapi dalan versi yang lain, peristiwa yang diperkirakan terjadi saat Ismail masih berusia dibawah umur itu — sekitar 7 – 10 tahun itu, belum menjadi Nabi. Namun toh, status Nabi dan belum menjadi Nabi ini sosok seorang Ismail tetap saja menegang peran utama dalam peristiwa Idhul Qurban yang terus diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang. Bahkan, perayaan hari Raya Idhul Adha bagi sebagian umat Islam — setidaknya di kampung saya — justru dianggap lebih sakral dan lebih pantas untuk dirayakan lebih semarak dan meriah. Sehingga istilah hari raya “Besar” acap menjadi sebutan bagi mereka yang menganggap hari raya Idhul Adha lebih sakral.

Peristiwa dramatis dan bernilai sejarah besar bagi umat Islam yang diperankan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS ini terjadi di Mina, dekat kota Mekkah, Arab Saudi yang kini lokasi tersebut dikenal dengan sebutan Jamarat — tempat pelemparan jumrah (batu) — saat menunaikan ibadah haji sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari raya Idhul Adha, atau lebaran haji. Jadi betapa besarnya peran Nabi Ismail yang bersedia untuk disembelih itu — yang kemudian — menjadi simbolik keikhlasan pengorbanan bagi seorang manusia terhadap keyakinan yang teguh dari Nabi Ismail AS untuk dijadikan korban bagi ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim AS.

Artinya dalam kisah yang sungguh sangat dramatik ini, dua sosok penting sebagai pemeran utamanya adalah Nabi Ibrahim AS bersama Nabi Ismail AS yang dilengkapi oleh Siti Sarah dan Siti Hajar yang tidak besar keikhlasan dari pengorbanannya.

Hingga pada akhirnya, Nabi Ismail AS dianggap sebagai leluhur dari bangsa Arab, karena anak keturunannya kemudian menjadi Kepala Suku di Arab bagian Utara. Lalu pembangunan Ka’bah — yang kini menjadi kiblat bagi umat Islam sedunia — dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail yang menjadi pusat utama pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima bagi umat Islam.

Adapun rukun Islam yang kelima ini — yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu — setelah memenuhi syarat bersyahadat, sholat, puasa pada bulan ramadhan dan menunaikan kewajiban memberi zakat kepada orang yang berhak menerimanya sebesar 2,5 persen dari nilai harta yang dimiliki, baru kemudian sah serta abdol menunaikan ibadah haji.

Dahulu, tradisi Idhul kurban dilakukan hanya dengan menyembelih seekor kibas, domba atau kambing, kini untuk mengekspresikan dari ritual penyembelihan hewan kurban itu semakin banyak dilakukan dengan seekor sapi, kerbau atau bahkan onta yang gemuk — gemoy — dan sehat. Semoga daging dari hewan kurban itu dibagikan secara merata, seakan terus menyindir serta menandai realitas pemerataan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia yang masih harus terus menerus kita dibenahi sampai Idhul Adha hari ini.

Banten Jacob Ereste, Aidul Adha 1447 Hijriyah

* 1.098 Ekor Sapi Kurban Presiden Bersumber APBN Sah Secara Hukum, Wujud Nyata Kehadiran Negara Bagi Rakyat*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Bahtra Banong Tegaskan: Bantuan 1.098 Ekor Sapi Kurban Presiden Bersumber APBN Sah Secara Hukum, Wujud Nyata Kehadiran Negara Bagi Rakyat*

Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden Telah Berjalan Secara Berkelanjutan Sejak Era Pemerintahan Sebelumnya, Berdampak Positif Bagi Sosial dan Ekonomi Nasional

JAKARTA – Menanggapi berbagai diskusi publik dan polemik yang belakangan berkembang di masyarakat terkait penyaluran bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban atas nama Presiden Prabowo Subianto, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bahtra Banong, hadir memberikan penjelasan lengkap, tegas, dan meluruskan segala keraguan yang ada. Beliau menegaskan secara lugas dan berdasar bahwa program bantuan tersebut sepenuhnya sah dari sisi hukum, administrasi, maupun teknis pelaksanaan, serta merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam memelihara nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan di tengah masyarakat luas.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikannya di Jakarta, Rabu (27/05/2026), Bahtra Banong menekankan pemahaman yang benar mengenai sumber dana dan sifat dari program tersebut. Beliau mengoreksi pandangan yang keliru yang sempat berkembang di sebagian kalangan masyarakat, yang menganggap bantuan ini merupakan pemberian pribadi Presiden atau menggunakan kekayaan pribadi kepala negara. Jelas dinyatakan bahwa program ini adalah bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres), yang telah diatur alokasi anggarannya secara resmi dan transparan dalam APBN, dengan tujuan mulia membantu masyarakat di berbagai daerah di seluruh penjuru tanah air.

“Perlu diluruskan kembali kepada seluruh elemen masyarakat, bahwa ini sama sekali bukan penggunaan uang pribadi Presiden yang kemudian diklaim sebagai bantuan. Ini adalah program bantuan kemasyarakatan milik negara, yang memang telah dianggarkan secara resmi melalui mekanisme APBN untuk dipergunakan guna membantu meringankan beban dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat di berbagai daerah. Tidak ada satu pun aturan hukum atau perundang-undangan yang dilanggar dalam pelaksanaan program ini, karena segala sesuatunya berjalan di atas jalur yang benar dan sah menurut ketentuan yang berlaku,” ujar Bahtra Banong dengan nada berwibawa dan penuh kejelasan.

Lebih jauh menguraikan landasan hukum yang kokoh di balik pelaksanaan program ini, Bahtra menjelaskan bahwa Bantuan Kemasyarakatan Presiden, termasuk di dalamnya penyaluran bantuan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha, memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bisa diperdebatkan keabsahannya. Seluruh kegiatan ini bersumber dari APBN tahun berjalan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN Tahun 2026, serta dilaksanakan secara ketat mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dengan penugasan pelaksanaan teknis melalui Kementerian Sekretariat Negara. Seluruh rangkaian proses ini berjalan tertib, tercatat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas publik.

Poin penting yang juga disampaikan oleh politisi berpengalaman ini adalah fakta bahwa keberadaan program Bantuan Kemasyarakatan Presiden bukanlah hal baru, bukan kebijakan yang tiba-tiba muncul, melainkan telah menjadi praktik baik dan keberlanjutan program yang dijalankan secara konsisten dalam setiap periode pemerintahan di Indonesia, termasuk pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Tradisi panjang ini membuktikan bahwa kehadiran negara melalui bantuan semacam ini adalah hal yang lumrah, wajar, dan memang menjadi tugas kenegaraan.

“Jangan sampai dibangun pemahaman atau opini seolah-olah program seperti ini baru ada atau baru diciptakan pada masa pemerintahan sekarang ini. Pada era Presiden sebelumnya pun, kita bisa melihat dan mencatat adanya penyaluran bantuan sapi kurban atas nama Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia, yang semuanya berjalan melalui mekanisme resmi negara dan difasilitasi langsung oleh Sekretariat Presiden. Selain bantuan kurban, sejak dahulu program Bantuan Kemasyarakatan Presiden juga mencakup lingkup yang sangat luas dan bermanfaat, mulai dari bantuan sembako, bantuan pangan, bantuan pembangunan rumah layak huni, bantuan penanggulangan korban bencana alam, bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan, bantuan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah, hingga bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Seluruhnya adalah wujud tanggung jawab negara,” jelas Bahtra panjang lebar untuk memberikan gambaran utuh kepada publik.

Dalam penegasan sikapnya, Bahtra Banong mengingatkan kembali akan hakikat utama keberadaan sebuah negara dan tugas konstitusional pemerintah, yaitu hadir untuk melayani dan menyejahterakan rakyatnya. Menurut pandangannya, momen-momen besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha adalah waktu yang sangat tepat dan strategis bagi negara untuk turut serta, berbagi, dan memastikan bahwa nilai pengorbanan, kebersamaan, dan kepedulian sosial dapat dirasakan merata hingga ke lapisan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi sosial negara dan pelayanan publik yang sejati.

“Jangan sampai ada pihak yang sengaja membangun opini keliru seolah-olah negara itu tidak boleh atau tidak berhak hadir membantu rakyatnya sendiri. Justru melalui program-program nyata seperti inilah, negara memastikan bahwa nilai manfaat dari peringatan hari besar keagamaan seperti Idul Adha dapat dirasakan lebih luas, lebih merata, dan lebih bermakna bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang memerlukan uluran tangan dan perhatian lebih dari kita semua,” tegasnya dengan nada yang lugas dan mengena pada pokok permasalahan.

Selain memberikan manfaat besar dari sisi sosial dan keagamaan, Bahtra Banong juga menyoroti dampak positif lain yang tak kalah penting dari program penyaluran 1.098 ekor sapi kurban ini, yakni dampak langsung terhadap roda perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha di sektor peternakan. Disebutkan bahwa seluruh proses pengadaan hewan kurban yang dilakukan oleh pemerintah melalui program ini, sepenuhnya diarahkan dan dipenuhi dari hasil peternakan dalam negeri. Langkah ini memiliki makna strategis guna mendukung dan menggerakkan produktivitas peternak lokal.

“Perlu dipahami secara utuh, bahwa program ini tidak hanya sekadar membantu masyarakat penerima manfaat daging kurban semata. Lebih dari itu, program ini sekaligus menggerakkan roda ekonomi para peternak lokal kita, memperkuat ketahanan serta kemandirian sektor peternakan nasional, dan mendorong laju perputaran uang di ekonomi daerah. Jadi dampaknya berantai positif, baik dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi bangsa kita,” lanjut Bahtra menjabarkan dampak ganda yang menguntungkan tersebut.

Menyikapi polemik dan keramaian diskusi yang terjadi di ruang publik belakangan ini, Bahtra Banong menilai bahwa sebagian besar perdebatan yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu terasa lebih bernuansa kepentingan politik sempit, dibandingkan berdiskusi pada ranah substansi, manfaat, dan kebaikan bersama. Menurutnya, terlalu banyak energi yang habis hanya untuk memperdebatkan hal yang jelas-jelas bermanfaat, sah secara aturan, dan berdampak baik bagi masyarakat luas.

“Yang terpenting dan harus kita jadikan tolak ukur utama adalah: rakyat menerima manfaat yang besar, program berjalan sesuai koridor dan aturan hukum negara yang berlaku, serta perekonomian masyarakat ikut tergerak ke arah yang lebih baik. Jangan sampai segala hal yang baik dan bermanfaat bagi rakyat selalu dipolitisasi atau dijadikan bahan serangan, hanya semata-mata untuk membangun opini negatif yang tidak berdasar,” tutup Bahtra Banong mengakhiri penjelasannya dengan tegas, berharap masyarakat dapat memahami esensi dan kebaikan dari program kehadiran negara ini secara jernih dan utuh.

(HD/ Red)

Maknai Hari Idul Adha 1447 H, Polres Tana Toraja Sembelih 4 Ekor Sapi

Penulis
Wildan
-
0

TANA TORAJA – Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H, Polres Tana Toraja melaksanakan penyembelihan 4 ekor sapi kurban di halaman Mapolres Tana Toraja, Rabu (27/5/26).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian ibadah kurban yang bertujuan untuk berbagi dengan masyarakat, khususnya warga sekitar dan mereka yang membutuhkan.

Selain itu, Kapolres Tana Toraja AKBP Budi Hermawan juga dipercaya menjadi khatib pada pelaksanaan Shalat Idul Adha di Masjid Baitul Makmur Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja.

“Menjadi khatib pada hari raya Idul Adha ini adalah amanah yang saya syukuri dan melalui khutbah ini saya mengajak seluruh jamaah untuk memaknai pengorbanan Nabi Ibrahim AS sebagai teladan dalam keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat persatuan. Saya berharap nilai-nilai ini juga menjadi semangat kita dalam menjaga keamanan dan kebersamaan di Tana Toraja,” ucap Kapolres Tana Toraja pada ceramahnya.

Daging kurban yang dihasilkan kemudian dikemas dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian Polri dalam mempererat silaturahmi dan kebersamaan dengan warga.

Polres Jember Sembelih 9 Sapi dan 13 Kambing pada Idul Adha 1447 H

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Warta.in, Jember – Dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Jember melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk penanaman nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial kepada masyarakat.

Kegiatan penyembelihan hewan kurban digelar di Lapangan Satpas SIM Polres Jember, Jalan Letjen Panjaitan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, usai pelaksanaan Sholat Idul Adha, Rabu (27/5/2026).

Pada Idul Adha tahun ini, Polres Jember menyiapkan total 9 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Sebanyak 7 ekor sapi dan 13 ekor kambing disembelih di lingkungan Polres Jember, sedangkan 2 ekor sapi lainnya dikirim ke Polda Jawa Timur untuk dipotong di tingkat Polda.

Panitia hewan kurban Polres Jember, Ipda Santoso, menyampaikan bahwa kegiatan kurban tersebut merupakan wujud rasa syukur sekaligus bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Momentum Idul Adha mengajarkan tentang keikhlasan dan pengorbanan. Melalui kegiatan kurban ini, kami berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mempererat hubungan antara Polri dan warga,” ujarnya.

Daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada masyarakat sekitar, anggota kepolisian, serta pihak-pihak yang berhak menerima. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang terus ditanamkan di lingkungan Polres Jember.

Polsek Ngimbang Gelar Patroli pengamanan Saat Sholat Idul Adha Menjelang menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Gelar Patroli pengamanan Saat Sholat Idul Adha Menjelang menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H

LAMONGAN//Warta. in, Menjelang datangnya Hari Raya Idul Idhul 1447 H, Personil Polsek Ngimbang menggelar kegiatan Patroli Pengamanan Sholat Idul Adha di Masjid Miftahul Fallah Ngimbang, (26/05/2026) pukul 05.30 Wib

Kegiatan Pengamanan ini di laksanakan di wilayah Ngimbang saat masyarakat melaksanakan sholat Idul Idhul yang di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang di Masjit Miftahul Fallah Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Lamongan

Kapolsek Ngimbang Iptu IWayan Sumantra, S. H, Kegiatan Patroli pengamanan sholat Idul Idhul menjadi langkah awal memperkuat sinergitas dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan perdamaian di wilayah Kecamatan Ngimbang

Patroli Pengamanan saat Sholat Idul Idha ini diharapkan demi terciptanya situasi dan cegah terjadinya 3 C serta kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif saat masyarakat menjalankan ibadah menjelang, Sholat Idul Adha ujarnya

Patroli ini penting dalam menjaga kondusifitas wilayah dan
menjaga terciptanya situasi kamtibmas yang aman, damai, dan sejuk sekaligus menangkal paham radikalisme dan kenakalan remaja melalui pendekatan edukatif dan humanis, pungkasnya (roy)

123...1,369Halaman 1 dari 1,369
© PT. WARTA INFORMASI TEKNOLOGI. - Nomor : AHU-007835.AH.01.30.Tahun 2023