MERANTI – Polres Kepulauan Meranti menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops), Jumat (6/11) pagi.

Dalam upacara tersebut, AKP Abdan, S.E., M.H. resmi menggantikan Kompol Wan Mantazakka, S.H., M.H. sebagai Kabag Ops Polres Kepulauan Meranti.

Sertijab dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., di Lapangan Apel Mapolres, Jalan Raya Gogok Darussalam, Tebing Tinggi Barat, sekitar pukul 07.30 WIB.

Mutasi ini menjadi momen perpisahan bagi Kompol Wan Mantazakka. Ia selanjutnya dipercaya menjabat sebagai Kasilaka Subditgakkum Ditlantas Polda Riau. Sementara penggantinya, AKP Abdan, sebelumnya bertugas di Roops Polda Riau.

Hadir dalam upacara itu Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga, Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti Ny. Widya Gede Adi, para Pejabat Utama, Kapolsek jajaran, perwira, personel, hingga pengurus Bhayangkari.

Prosesi berjalan khidmat. Diawali laporan komandan upacara dan penghormatan pasukan, dilanjutkan pembacaan Keputusan Kapolda Riau, pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan berita acara sertijab, sumpah jabatan, dan pakta integritas.

Dalam amanatnya, Kapolres mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijaga.

“Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Saya berharap pejabat baru segera menyesuaikan diri, meningkatkan koordinasi, dan bekerja profesional demi mendukung tugas Polres Kepulauan Meranti,” kata AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Menurutnya, Kabag Ops memegang peran kunci dalam mengoordinasikan perencanaan hingga pelaksanaan seluruh kegiatan operasional. Karena itu, pejabat yang menduduki posisi tersebut harus mampu menjaga kekompakan dan memastikan semua agenda berjalan sesuai rencana.

Usai upacara, Kapolres bersama jajaran menyalami dan memberi ucapan selamat kepada pejabat lama dan pejabat baru, lalu dilanjutkan foto bersama.

Rilis : Humas Polres Kepulauan Meranti.

Gunungsitoli,Warta.in – Kerja nyata PPTK Binamarga Provinsi UPTD Gunungsitoli, Murni Panjaitan, kini mulai dirasakan langsung oleh warga. Di lapangan, kegiatan pembangunan jalan dan turap terus berjalan tanpa henti.

Salah satu kegiatan yang sedang terlaksana saat ini adalah pembangunan turap dari Lolowua menuju Nias Barat. Turap ini dibangun untuk menahan badan jalan agar tidak longsor dan tidak tergerus air saat hujan deras. Warga yang setiap hari melintas di jalur Lolowua menuju Nias Barat kini merasa lebih aman dan lebih tenang.

Tidak hanya itu, pembangunan dan perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Nias Utara dan Nias Selatan juga terus dikerjakan. Jalan ini merupakan jalur utama antar kabupaten di Kepulauan Nias. Jika jalannya mulus, ekonomi warga ikut bergerak, hasil pertanian cepat sampai ke pasar, dan aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar.

Murni Panjaitan, PPTK Binamarga Provinsi UPTD Gunungsitoli, mengungkapkan, pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin agar seluruh pembangunan jalan provinsi di Kepulauan Nias berjalan sesuai program dan tepat waktu.

Untuk pembangunan yang lebih besar dan lebih menyeluruh, Nias Barat masih menunggu program pembangunan lanjutan dari tingkat Provinsi Sumatera Utara. Meski demikian, kegiatan yang sedang berjalan saat ini tetap dimaksimalkan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Beliau berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat terus memberikan perhatian lebih kepada Nias Barat. Nias Barat tidak boleh tertinggal. Nias Barat butuh jalan yang layak, turap yang kuat, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Warga mengakui, respon Murni Panjaitan terhadap laporan masyarakat cukup cepat. Setiap ada laporan jalan rusak, tim langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi. Ketika dikonfirmasi media, beliau juga terbuka dan menjelaskan apa adanya, apa yang sedang dikerjakan dan apa kendalanya.

Untuk itu, masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Murni Panjaitan, PPTK Binamarga Provinsi UPTD Gunungsitoli, beserta seluruh tim UPTD Provinsi Gunungsitoli yang telah bekerja keras di lapangan.

Kami dari mediaWarta.in memberikan apresiasi kepada Ibu Murni Panjaitan dan siap bersinergi menjadi jembatan antara masyarakat dan UPTD Provinsi Gunungsitoli.

Red.

Nias Gunungsitoli,DiscoveryNews.id – Yusman Dawolo atau yang akrab disapa Bang YD menyampaikan pesan reflektif yang begitu dalam tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan, khususnya bagi seseorang yang pernah menduduki posisi atau jabatan tinggi, tetapi kini berada pada posisi yang berbeda.

Pesan bertajuk ”Bahaya Bohong”ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah nasihat dari seorang yang memahami betul bagaimana rasanya berada di puncak, dan bagaimana rasanya ketika roda kehidupan berputar.

Melalui pernyataannya, Bang YD mengajak setiap orang untuk melakukan introspeksi diri ketika mengalami perubahan kedudukan, dari posisi tertinggi menjadi posisi terendah.

Menurutnya, perubahan posisi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan hidup, termasuk perilaku dan keputusan yang pernah diambil selama berada di puncak kekuasaan.

“Jika dulu posisi tertinggi dan sekarang duduk di posisi terendah, maka cobalah introspeksi diri,” demikian pesan yang disampaikan Yusman Dawolo dengan penuh keteduhan.

Pesan Yang Menampar Dengan Lembut

Bang YD tidak sedang menyindir siapa pun. Beliau sedang mengingatkan kita semua. Bahwa jabatan, kedudukan, dan kekuasaan bukanlah sesuatu yang bersifat abadi. Hari ini di atas, besok bisa di bawah. Hari ini dihormati, besok bisa dilupakan.

Karena itu, satu-satunya yang akan tetap tinggal adalah kejujuran dan kebaikan yang pernah kita tanam.

Ia juga mengingatkan bahwa kebohongan, perilaku tidak jujur, serta tindakan yang merugikan orang lain dapat membawa konsekuensi dalam kehidupan.

Beberapa perilaku yang disorot antara lain berbuat jahat secara diam-diam, melakukan korupsi dengan mengambil uang rakyat, berbuat curang dalam kompetisi, memanipulasi data, melakukan praktik suap, hingga mengubah peraturan dan undang-undang demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Bang YD menilai bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Keburukan yang dilakukan seseorang pada akhirnya dapat berbalik menjadi persoalan bagi dirinya sendiri.

“Buah dari kebohongan itu akan dipanen dengan kehinaan. Sebab siapa pun yang menanam keburukan maka akan menuai keburukan pula. Sebaliknya, siapa pun yang menanam kebaikan, maka akan memanen kebaikan dalam hidupnya, sekarang dan di masa yang akan datang,” ungkapnya.

Kalimat Emas Dari Bang YD

Kalimat ini yang membuat pesan Bang YD begitu kuat dan layak menjadi renungan bagi semua pemimpin:

Siapa yang menanam keburukan, akan menuai keburukan. Siapa yang menanam kebaikan, akan memanen kebaikan._

Itulah hukum kehidupan yang tidak bisa dilawan oleh jabatan, kekuasaan, maupun uang.

Jujur Bukan Sekadar Perkataan

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk menjadikan kejujuran sebagai prinsip utama dalam menjalani kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, organisasi, maupun ketika mengemban amanah jabatan publik.

Menurutnya, kejujuran bukan sekadar perkataan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, sikap bertanggung jawab, serta keberanian untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan orang lain.

Di akhir pesannya, Bang YD mengajak semua pihak agar senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran demi menciptakan kehidupan yang lebih baik.

“Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersikap JUJUR. Supaya ke depan hidup TENANG dan tetap BAHAGIA,” tutupnya dengan penuh ketulusan.

Pesan Yusman Dawolo ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa yang abadi bukanlah jabatan, melainkan kejujuran.

Warta.in

Gunungsitoli,Warta.in Pembongkaran bangunan Jembatan Moawe yang berada di Desa Moawe, tepatnya di wilayah Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, menjadi tanda tanya besar.

Karena diduga kuat Murni Panjaitan sebagai PPK pura-pura tidak tau atau tidak tau tentang keberadaan besi pembongkaran Jembatan Moawe itu, kata Edward Lahagu, Jumat 06/11/2026.

Menurut Edward Lahagu, Ketua Aliansi Peduli Konsumen Ono Niha (APKN), mengatakan, PPK itu sebenarnya tahu tentang pembongkaran bangunan sebelum termasuk besi tersebut.

Karena menurut Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terbaru Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 beserta turunannya, seperti Peraturan LKPP, PPK memiliki tugas menyusun perencanaan pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan spesifikasi teknis/KAK, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

“Korelasi dengan PPK: saat menyusun dokumen persiapan, PPK harus memasukkan biaya pembongkaran bangunan ke dalam HPS pekerjaan struktur/persiapan. Kelalaian PPK dalam mengidentifikasi objek bangunan lama yang harus dibongkar dapat dianggap sebagai kelalaian dalam tahapan perencanaan kontrak,” kata Edward.

Artinya, seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahu semua tentang pembongkaran tersebut termasuk situasi besi yang sudah dibongkar karena dia yang merencanakan sesuai aturan yang mengatakan, jadi lucu dia baru foto besi tersebut saat dikonfirmasi awak media.

“Ada apa dengan perencanaan pembongkaran bangunan Jembatan Moawe?” ucap Edward sambil bertanya dengan nada santai.

*Tapi pertanyaan santai itu justru yang paling menampar.*

Bagaimana mungkin pejabat yang merencanakan, yang menyusun HPS, yang menandatangani kontrak, yang mengendalikan pekerjaan, justru tidak tahu di mana besinya?

Edward menegaskan, kalau PPK saja mengaku tidak tahu di mana besi Moawe berada, berarti ada sesuatu yang disembunyikan.

“Kalau PPK tidak tau di mana besi Moawe, berarti ada yang disembunyikan. Tidak mungkin PPK tidak tahu. Dia yang merencanakan, dia yang mengendalikan, dia yang menandatangani. Masa dia tidak tahu?” tegas Edward.

*Masa PPK Baru Tau Setelah Wartawan Datang?*

Ini yang membuat publik geleng-geleng kepala. PPK yang seharusnya paling tahu, justru baru sibuk memfoto setelah dikonfirmasi wartawan.

Kalau bukan karena wartawan yang bertanya, apakah besi itu akan tetap tidak jelas nasibnya? Kalau bukan karena media yang menelusuri, apakah aset negara itu akan dibiarkan hilang begitu saja?

Seorang PPK tidak boleh beralasan tidak tahu. Tidak ada alasan tidak tahu bagi seorang PPK. Karena dari tangan PPK-lah semua perencanaan itu lahir.

*Pengelolaan Keuangan Negara di Bina Marga Provinsi Dipertanyakan*

Kondisi ini sekaligus mempertanyakan pengelolaan keuangan negara di Bina Marga Provinsi. Sebab, besi hasil pembongkaran merupakan aset negara yang wajib dicatat, diamankan, dan dipertanggungjawabkan.

Jika PPK saja tidak tahu di mana besi bongkaran itu, bagaimana Bina Marga Provinsi mengelola keuangan negara? Besi tersebut bukan barang rongsokan yang bisa dibiarkan begitu saja tanpa berita acara.

Ini bukan besi satu batang. Ini besi jembatan. Besi yang dibeli pakai uang negara. Besi yang dibongkar pakai uang negara. Besi yang seharusnya kembali dicatat sebagai aset negara. Bukan hilang, bukan berkurang, bukan hanya sebagian.

Jawaban Lewat WhatsApp Makin Menambah Curiga

Ditempat terpisah, Murni Panjaitan sebagai PPK dalam kegiatan proyek Jembatan Moawe itu saat dikonfirmasi awak media terkait dimana saja besi bongkaran Jembatan Moawe itu berada, menjawab:

“Besok saya potokan la BG yang ada di UPTD,” katanya Murni lewat pesan singkat via WhatsApp sekitar pukul 20:30 WIB semalam.

Jawaban itu justru menimbulkan tanda tanya yang lebih besar. Mengapa harus besok? Mengapa harus difoto dulu? Bukankah sebagai PPK dia seharusnya sudah punya datanya? Sudah punya daftarnya? Sudah punya berita acaranya? Sudah punya foto dokumentasinya sejak awal?

Seorang PPK yang bekerja sesuai aturan, tidak perlu menunggu besok untuk memfoto. Dia tinggal buka dokumennya. Dia tinggal tunjukkan berita acaranya.

Namun faktanya, yang ditunjukkan justru janji akan memfoto besok.

Pengakuan ASN Bina Marga Beda, Besi Diduga Tidak Utuh Lagi

Namun anehnya ada salah satu pengakuan salah satu oknum ASN Bina Marga yang menyampaikan bahwa besi tersebut hanya sebagian telah sampai di kantor.

Artinya yang bersangkutan tidak tau atau pura-pura tidak tau. Jika hanya sebagian yang sampai di kantor, ke mana sisanya? Siapa yang membawa? Siapa yang menjual? Siapa yang menikmati? Di mana berita acara pencatatan asetnya?

Pertanyaan ini wajib dijawab oleh Bina Marga Provinsi. Jangan sampai publik menduga ada permainan di balik pembongkaran ini. Jangan sampai publik menduga besi aset negara ini sudah berpindah tangan sebelum sempat dicatat.

Awak media tetap menelusuri persoalan pembongkaran bangunan Jembatan Moawe tersebut karena itu aset negara.

Melanggar Aturan Pengelolaan Keuangan Negara

Sikap tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1) menegaskan, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Jika besi bongkaran tidak jelas keberadaannya, di mana letak tertib dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara di Bina Marga Provinsi? Di mana tanggung jawabnya?

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) menegaskan, pengelolaan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan asas kesatuan, efisiensi, dan akuntabilitas.

Besi bongkaran jembatan adalah barang milik negara yang wajib dikelola secara akuntabel. Tidak boleh hilang, tidak boleh berkurang tanpa penjelasan.

3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pasal 3 menegaskan, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Setiap barang hasil pembongkaran wajib dicatat, diamankan, dan dilaporkan. Tidak boleh hanya diketahui setelah difoto. Tidak boleh hanya sebagian yang sampai.

4. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 11 menegaskan, PPK bertugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengadaan, serta mengendalikan pelaksanaan kontrak.

PPK tidak boleh hanya tahu setelah pekerjaan dibongkar, apalagi setelah dikonfirmasi wartawan. Itu bukan pengendalian, itu pembiaran.

5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
Setiap informasi publik bersifat terbuka. Pers berhak mencari dan memperoleh informasi.

PPK sebagai pejabat publik tidak boleh menghindar, tidak boleh menunda-nunda, dan tidak boleh menjawab dengan janji foto besok.

Publik menunggu jawaban tegas. Di mana besi itu sekarang? Berapa ton jumlahnya? Mana berita acaranya? Siapa yang bertanggung jawab jika besi itu tidak utuh?

Hingga berita ini diturunkan,Warta.in, masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada PPK Proyek Jembatan Moawe, Murni Panjaitan, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi, UPTD Bina Marga, dan pihak terkait lainnya.

Warta.in