Beranda blog

Daud Rizky, Di Tengah Kesibukan Bisnis, Tetap Kejar Pendidikan hingga Jenjang Doktor

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta — Kesibukan membangun usaha dan menjalankan berbagai aktivitas profesional ternyata tidak membuat R. Mochamad Daud Rizky F, S.Kom., M.M., CLM., CLAA berhenti mengejar pendidikan.

Di tengah perannya sebagai pengusaha, profesional, dosen, dan aktivis organisasi, pria asal Purwakarta ini justru memilih kembali duduk di bangku kuliah untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktoral.

Saat ini, R. Mochamad Daud Rizky tercatat tengah menempuh Program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Widyatama.

Langkah tersebut menjadi bagian dari perjalanan akademiknya yang cukup panjang. Pendidikan tingginya diawali melalui Program S1 Teknik Informatika di STMIK Darma Negara Bandung. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Magister Manajemen (S2) di Universitas Widyatama.

Kini, setelah memiliki pengalaman panjang di berbagai bidang, Daud kembali ke Universitas Widyatama untuk menuntaskan pendidikan doktoralnya.

Keputusannya melanjutkan studi S3 di tengah kesibukan dunia usaha memperlihatkan satu prinsip penting: karier dan pendidikan bukan dua hal yang harus dipertentangkan.

Keduanya justru dapat berjalan beriringan apabila dibangun dengan komitmen, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar.

Dari Birokrasi hingga Dunia Usaha

Perjalanan profesional Daud juga terbilang beragam. Sebelum aktif mengembangkan dunia usaha, ia pernah berkiprah sebagai Government Officer di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta pada 2010–2025, khususnya pada bidang protokol dan komunikasi pimpinan.

Pengalaman tersebut memberinya pemahaman mengenai birokrasi, tata kelola pemerintahan, komunikasi publik, hingga dinamika pelayanan pemerintahan.

Setelah itu, kiprahnya berkembang ke dunia usaha. Ia dipercaya menduduki posisi direktur di sejumlah perusahaan, di antaranya CV Raden Abadi Sejahtera, CV Raden Putri Bersama, CV Cipta Abadi Organizer, dan CV Putra Pratama Utama.

Daud juga dipercaya sebagai Direktur Utama PT Kwarta Indonesia Abadi, serta menjabat sebagai Senior Managing Partner Derratax Consultant sejak 2023.

Tidak berhenti di dunia bisnis dan konsultansi, ia kemudian memperluas aktivitasnya ke bidang pendidikan.

Sejak 2025, Daud tercatat sebagai dosen di LP3I College Purwakarta, dengan mengampu bidang Entrepreneurship dan Personality Development.

Kiprahnya semakin beragam pada 2026. Ia tercatat sebagai Owner/Mitra SPPG Cisaat Ciater Subang, sekaligus Founder Tres De Padel Purwakarta, usaha yang bergerak di bidang penyewaan lapangan padel.

Di lingkungan organisasi pengusaha, Daud juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Purwakarta periode 2026–2029.

Pendidikan Bukan Sekadar Gelar

Menempuh pendidikan doktoral ketika telah memiliki pengalaman panjang di birokrasi, dunia usaha, konsultansi, organisasi, dan pendidikan tentu bukan perkara sederhana.

Namun, keputusan tersebut menunjukkan bahwa bagi Daud, pendidikan tidak semestinya berhenti ketika seseorang telah memperoleh gelar akademik atau mencapai posisi tertentu.

Sebaliknya, semakin luas pengalaman yang dimiliki, semakin besar pula kebutuhan untuk memperdalam pengetahuan, memperkuat kompetensi, dan memahami persoalan secara lebih komprehensif.

Baginya, pendidikan bukan sekadar tentang mendapatkan tambahan gelar di belakang nama. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas diri sekaligus memperluas kontribusi di tengah masyarakat.

Selain pendidikan formal, Daud juga pernah mengikuti Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (PPNK) Lemhannas RI Angkatan 74 Tahun 2026.

Pengalaman tersebut melengkapi perjalanan pengembangan dirinya, tidak hanya dari sisi akademik dan profesional, tetapi juga dalam membangun wawasan kebangsaan.

Menyatukan Pengalaman, Ilmu, dan Pengabdian

Perjalanan Daud menggambarkan lintasan karier yang tidak berada pada satu jalur saja.

Dari birokrasi, ia masuk ke dunia usaha. Dari dunia usaha, ia berkembang ke bidang konsultansi dan pendidikan. Di saat bersamaan, ia aktif dalam organisasi pengusaha dan terus memperkuat kapasitas akademiknya.

Kini, di tengah kesibukan menjalankan berbagai aktivitas tersebut, ia kembali mengambil peran sebagai mahasiswa doktoral.

Perjalanan itu sekaligus menjadi pesan bahwa kesibukan bukan alasan untuk berhenti belajar.

Justru ketika tanggung jawab semakin besar dan pengalaman semakin panjang, seseorang dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya.

Sebab, keberhasilan tidak hanya diukur dari seberapa tinggi posisi yang berhasil dicapai, tetapi juga dari seberapa jauh seseorang bersedia terus belajar, beradaptasi, dan memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya.

Helikopter Dauphin Polri Terbang ke Laut Kalimantan, Kombes Agus Herli Pimpin Misi Evakuasi Korban KM Virgo

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Helikopter Dauphin Polri Terbang ke Laut Kalimantan, Kombes Agus Herli Pimpin Misi Evakuasi Korban KM Virgo

Warta.in
Kalimantan Selatan – Direktorat Kepolisian Udara Korpolairud Baharkam Polri kembali menunjukkan peran pentingnya dalam operasi kemanusiaan. Menggunakan helikopter Dauphin AS365N3 registrasi P-3103, tim Polisi Udara diterjunkan untuk membantu mengevakuasi jenazah korban kecelakaan laut KM Virgo di perairan Kalimantan Selatan, Senin (14/9/2026).

Operasi udara tersebut menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (SAR), khususnya pada medan laut yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, serta kemampuan khusus dalam proses evakuasi.

Dalam misi tersebut, Komandan Helikopter (Helly) SAR dari Polisi Udara, Kombes Pol Agus Herli Sudiawan, memimpin penerbangan menggunakan helikopter Polri Dauphin AS365N3 registrasi P-3103.

Helikopter bergerak dari Bandara Sjamsudin Noor, Banjarmasin, menuju area kecelakaan laut KM Virgo di perairan Kalimantan Selatan. Penerbangan tersebut juga membawa satu personel rescuer Basarnas untuk mendukung pelaksanaan evakuasi langsung dari lokasi.

Tepat pukul 14.54 WITA, helikopter Polri lepas landas menuju area operasi. Misi ini bukan sekadar penerbangan biasa. Kru harus bekerja dalam kondisi operasi SAR di atas laut, yang membutuhkan koordinasi antarpersonel serta penerapan prosedur keselamatan secara ketat.

Setibanya di area pencarian, kru helikopter Polri bersama rescuer Basarnas melakukan proses evakuasi jenazah korban dari laut.

Evakuasi dilakukan menggunakan peralatan hoist yang terpasang pada helikopter. Peralatan tersebut memungkinkan rescuer melakukan proses pengangkatan korban dari area yang sulit atau tidak memungkinkan helikopter melakukan pendaratan.

Dengan koordinasi antara pilot, kru helikopter dan rescuer Basarnas, proses evakuasi dilaksanakan secara hati-hati dan terukur. Keselamatan seluruh personel menjadi prioritas selama operasi berlangsung.

Keberadaan helikopter dalam operasi SAR kecelakaan laut memiliki arti penting, terutama ketika lokasi korban berada di perairan dan membutuhkan waktu cepat untuk dijangkau. Dukungan udara memungkinkan tim SAR memperluas jangkauan sekaligus mempercepat proses evakuasi.

Setelah berhasil dievakuasi menggunakan hoist, jenazah korban dibawa masuk ke dalam helikopter Polri.

Helikopter kemudian meninggalkan area operasi dan menerbangkan jenazah menuju Banjarmasin. Setibanya di daratan, jenazah diserahkan kepada petugas terkait untuk menjalani proses penanganan lebih lanjut sesuai prosedur.

Misi tersebut sekaligus memperlihatkan sinergi antara Direktorat Kepolisian Udara Korpolairud Baharkam Polri dan Basarnas dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

Di tengah operasi pencarian dan evakuasi korban kecelakaan laut KM Virgo, setiap unsur memiliki peran masing-masing. Dukungan armada udara Polri menjadi salah satu instrumen penting untuk menjangkau lokasi operasi serta membantu proses evakuasi korban dari laut menuju daratan.

Operasi kemanusiaan semacam ini juga menuntut kemampuan khusus dari personel yang terlibat. Penggunaan hoist dari helikopter di atas perairan membutuhkan keterampilan, komunikasi, ketepatan manuver dan koordinasi yang baik antara awak udara dengan rescuer yang berada di bawah helikopter.

Kesalahan kecil dalam operasi udara dapat memiliki konsekuensi besar. Karena itu, setiap tahapan dilakukan dengan memperhatikan prosedur operasi dan keselamatan penerbangan.

Bagi keluarga korban, proses evakuasi juga memiliki makna kemanusiaan yang mendalam. Di balik operasi teknis di tengah laut, terdapat keluarga yang menunggu kepastian mengenai anggota keluarganya.

Karena itu, upaya menemukan dan mengevakuasi korban tidak semata-mata menjadi bagian dari tugas institusi, tetapi juga merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dan penghormatan terakhir terhadap korban.

Keterlibatan Direktorat Kepolisian Udara Korpolairud Baharkam Polri dalam operasi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan udara kepolisian tidak hanya digunakan untuk mendukung tugas penegakan hukum dan pengamanan, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam penanggulangan bencana, operasi SAR, serta berbagai misi kemanusiaan.

Helikopter Dauphin AS365N3 P-3103 yang digunakan dalam misi tersebut menjadi bagian penting dalam mobilitas cepat tim SAR. Kemampuannya membawa personel dan penggunaan perangkat hoist memungkinkan proses evakuasi dilakukan pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur konvensional.

Di bawah kendali Kombes Pol Agus Herli Sudiawan sebagai Komandan Helly SAR, kru Polisi Udara bersama rescuer Basarnas menjalankan misi dengan satu tujuan utama: membawa korban kembali ke daratan agar dapat segera mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Di tengah luasnya perairan Kalimantan Selatan, suara baling-baling helikopter Polri menjadi bagian dari kerja besar operasi kemanusiaan tersebut.

Tidak hanya membawa personel dan peralatan, penerbangan itu membawa tanggung jawab untuk membantu sesama dalam situasi darurat.

Misi evakuasi korban KM Virgo ini menjadi wujud nyata kehadiran negara melalui Polri dan unsur SAR dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk ketika musibah terjadi jauh di tengah perairan.

Sinergi antarlembaga, kesiapan personel serta dukungan sarana udara menjadi faktor penting agar operasi pencarian dan evakuasi dapat berlangsung secara cepat, aman dan efektif.

Direktorat Kepolisian Udara Korpolairud Baharkam Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung operasi SAR dan berbagai misi kemanusiaan yang membutuhkan kemampuan udara kepolisian.

Dari udara, darat hingga perairan, tugas kemanusiaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengabdian kepada masyarakat.

Direktorat Kepolisian Udara Korpolairud Baharkam Polri — Polri untuk masyarakat.(sr/hpntb)

Even MotoGP Mandalika 2026, Polda NTB Siap Kerahkan Ribuan Personel Gabungan

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Even MotoGP Mandalika 2026, Polda NTB Siap Kerahkan Ribuan Personel Gabungan

Warta.in
Mataram,NTB – MotoGP Mandalika 2026 tinggal menunggu waktu. Polda NTB mulai mematangkan persiapan pengamanan, termasuk menyiapkan ribuan personel gabungan dan puluhan pos di sejumlah titik strategis.

Kesiapan itu dibahas dalam Rakor Progres Persiapan Pelaksanaan Event Internasional MotoGP Mandalika 2026, Senin (14/9/2026), di Ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram. Rakor dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., Danrem 162/WB serta stakeholder terkait.

Wakapolda NTB mengatakan, Polda NTB siap mendukung penuh perhelatan MotoGP Mandalika melalui Operasi Mandalika Rinjani 2026.

“Kami dari Polda NTB tentu mendukung penuh pelaksanaan MotoGP ini. Mana yang akan menjadi tugas kita seperti pengamanan telah kita persiapkan dengan baik,” tegas Brigjen Hari.

Dijelaskan, operasi tersebut melibatkan ribuan personel gabungan dari Polri, TNI, pemerintah hingga kelompok masyarakat. Pengamanan juga diperkuat di sejumlah pintu masuk Pulau Lombok, untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan masyarakat dan wisatawan.

Polda NTB juga turut menyiapkan puluhan pos pengamanan. Pos itu akan membantu pengaturan lalu lintas, sekaligus memberikan pelayanan dan informasi bagi masyarakat menuju kawasan Mandalika.

“Dalam Operasi Mandalika Rinjani tersebut kita telah mempersiapkan puluhan pos pengamanan, yang akan membantu mengatur dan memberikan informasi kepada masyarakat yang akan menuju Mandalika,” jelasnya.

Tak cuma personel, polisi juga memetakan potensi kemacetan di jalur menuju Sirkuit Mandalika. Survei dilakukan berulang, termasuk dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) hingga kawasan sirkuit.

“Kita sudah melakukan survei berkali-kali di sekitar area sirkuit bahkan dari Bandara BIZAM, untuk menentukan titik mana saja yang berpotensi ada kemacetan. Termasuk kegiatan simulasi untuk antisipasi kendala saat pelaksanaan nantinya,” ungkap Brigjen Hari.

Wakapolda NTB menilai koordinasi lintas stakeholder menjadi kunci pengamanan MotoGP. Setiap unsur diminta bergerak cepat dan saling berkomunikasi saat menghadapi persoalan di lapangan.

“Kerja sama semua stakeholder terkait tentu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, bangun komunikasi dan koordinasi agar kendala ke depannya dapat segera diatasi,” tutupnya.(sr/hpntb)

PEMBINAAN KEPALA SEKOLAH, BUPATI MINTA KEPENTINGAN PESERTA DIDIK HARUS JADI PRIORITAS

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

Sebanyak 210 kepala sekolah TK hingga SMP mengikuti pembinaan dan pengarahan Bupati Sukabumi H Asep Japar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (15/9/2026).

 

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Sukabumi, Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKPSDM, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua DPD AKSI Jawa Barat, Ketua DPC AKSI Kabupaten Sukabumi, serta sejumlah instansi terkait.

 

Dalam arahannya, Bupati H Asep Japar menegaskan kepala sekolah memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi emas 2045. Karena itu, mereka dituntut memiliki kemampuan manajerial, kewirausahaan, dan supervisi.

 

“Guru dan kepala sekolah adalah profesi yang sangat penting dan mulia. Di tangan bapak dan ibu sekalian, masa depan anak-anak Kabupaten Sukabumi ditentukan,” ujarnya.

 

Bupati meminta sekolah dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kepentingan peserta didik harus menjadi prioritas.

 

Kemudian, kepala sekolah agar memperkuat komunikasi dengan guru, tenaga kependidikan, dan orang tua.

 

“Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan,” pintanya.

 

Bupati menambahkan, AKSI Kabupaten Sukabumi dapat menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

 

“Semoga AKSI mampu ikut mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi Mubarokah,” tutupnya.

 

Dalam kegiatan tersebut, diserahkan SK pemberian tugas kepada 53 guru yang mendapat tugas sebagai kepala sekolah. Mereka terdiri dari 47 kepala SDN dan enam kepala SMPN. Buat pemberitaan cover both side

 

Selain itu, penghargaan diberikan kepada para inisiator DPC AKSI Kabupaten Sukabumi. Buku karya Ketua DPP AKSI Jawa Barat Dudung Nurullah Koswara juga diserahkan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Kab. Sukabumi.

SOROTAN PESAN DI GRUP DAN KRITIK WARGA, PERLU KLARIFIKASI AGAR TAK MENIMBULKAN MULTITAFSIR

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

Kota Sukabumi – Beredarnya tangkapan layar percakapan yang menyebut kondisi fasilitas BPBD Kota Sukabumi, disertai unggahan terkait pemberitaan banjir di Jalan Santa, memunculkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Sejumlah warga menilai isi pesan tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk sindiran bahkan terkesan mengarah pada ancaman terhadap pihak yang menyampaikan kritik.

Dalam pesan yang beredar, terdapat kalimat yang meminta maaf kepada rekan-rekan BPBD Kota Sukabumi dengan menyebut berbagai keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Pesan itu kemudian dikaitkan dengan pemberitaan mengenai banjir berulang yang menyebabkan kerugian warga, termasuk kendaraan terendam dan perabot rumah tangga hanyut.

Sebagian masyarakat mempertanyakan maksud dari pesan tersebut. Menurut mereka, kritik terhadap pelayanan publik dan penanganan banjir merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Karena itu, muncul kekhawatiran apabila kritik yang disampaikan warga atau media justru dianggap sebagai sesuatu yang harus ditelusuri atau dicari pihak yang menyampaikannya.

“Kalau memang ada kritik, sebaiknya dijawab dengan data dan penjelasan. Jangan sampai muncul kesan bahwa orang yang mengkritik akan dicari atau dipersoalkan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menilai pesan tersebut belum tentu dimaksudkan sebagai ancaman. Beberapa pihak beranggapan kalimat itu bisa saja merupakan bentuk ungkapan kekecewaan atau curahan hati terkait keterbatasan fasilitas yang dihadapi petugas di lapangan.

Menurut mereka, personel BPBD maupun instansi teknis lainnya sering berada di garis depan saat terjadi bencana, sementara sarana pendukung yang tersedia belum tentu memadai. Karena itu, isi pesan tersebut perlu diklarifikasi langsung oleh pihak yang membuatnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pengamat komunikasi publik menilai penggunaan media sosial maupun grup percakapan internal oleh pejabat atau aparatur pemerintah perlu dilakukan secara hati-hati. Pesan yang bersifat pribadi sekalipun dapat menimbulkan berbagai interpretasi ketika tersebar ke ruang publik.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak yang diduga mengirimkan pesan tersebut mengenai maksud sebenarnya dari unggahan yang beredar. Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait guna memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

Terlepas dari polemik yang berkembang, berbagai pihak berharap persoalan banjir yang berulang di sejumlah titik Kota Sukabumi tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah. Warga menginginkan adanya solusi konkret terhadap permasalahan drainase dan penanganan banjir, sekaligus menjaga ruang kritik publik agar tetap berjalan secara sehat dan konstruktif.

SKANDAL PROYEK RIGID BETON SUBANG Pembelian Cor Diduga Dimonopoli, Harga Mahal, Kualitas Terancam. 

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

SUBANG, Warta In, Bau busuk dugaan monopoli dan permainan proyek infrastruktur mencuat di Kabupaten Subang. Di tengah gencarnya pembangunan jalan tahun anggaran 2026, beredar kabar bahwa para pemenang tender proyek rigid beton di Dinas PUPR “Diarahkan secara sistematis” untuk membeli material cor beton hanya ke satu perusahaan tertentu.

 

Ironisnya, harga yang dipatok perusahaan yang diduga diarahkan itu jauh di atas harga pasaran.

 

Informasi yang dihimpun Warta In, para kontraktor pemenang tender paket rigid beton mendapat tekanan tak langsung dari salah satu Oknum ASN untuk mengunci pembelian ready mix hanya di satu titik. Padahal, banyak penyedia rigid beton lain di Subang yang menawarkan harga lebih kompetitif dan kualitas yang tidak kalah baik.

 

Praktik ini jelas merugikan kontraktor. Jika harga material sudah dimainkan di hulu, maka yang dikorbankan adalah keuntungan pengusaha dan yang paling fatal adalah kualitas pekerjaan jalan itu sendiri.

 

Seorang aktivis pembangunan Subang yang konsen mengawal proyek infrastruktur, Andri Gondrong, angkat bicara keras.

 

“Kalau cerita ini betul, ini adalah kejahatan kebijakan. Saya mengindikasikan ini ulah ioknum dinas terkait yang punya kepentingan. Ini harus diselidiki serius. Jika kontraktor dipaksa membeli mahal, maka untuk menutup kerugian, pasti dia akan mengurangi volume atau kualitas. “Yang rugi rakyat Subang ! “tegas Andri kepada Warta In, selasa [15/09/2026].

 

Menurutnya, pola penggiringan seperti ini adalah modus lama yang merusak iklim usaha yang sehat di Subang. Pengusaha lokal dimatikan, persaingan usaha dibunuh, dan proyek pemerintah menjadi bancakan oknum.

 

“Inspektorat, Kejaksaan, dan Polres Subang harus turun. Periksa aliran RAB-nya, periksa siapa oknum ASN yang mengarahkan, dan periksa perusahaan mana yang menerima limpahan pembelian itu. Jangan sampai APBD Subang bocor hanya untuk memperkaya satu perusahaan,” tambahnya.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Subang belum berhasil dikonfirmasi. Warta In masih berupaya meminta klarifikasi resmi terkait dugaan pengarahan pembelian material rigid beton tersebut.

 

Jika praktik ini terbukti benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan persekongkolan yang berpotensi masuk ranah tindak pidana korupsi.

(Boby Chengos)

SOKSI Jember Perkuat Konsolidasi, Siap Kawal Target 9 Kursi Golkar

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Jember, Warta.in – Semangat konsolidasi dan memperkuat organisasi menjadi perhatian utama jajaran pengurus Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Jember. Hal itu terlihat ketika rombongan pengurus SOKSI Jember mendatangi Pendopo Pasuruan untuk bertemu dengan Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) SOKSI Jawa Timur, Senin (14/9/2026).

Rombongan SOKSI Jember hadir dengan formasi lengkap. Kehadiran tersebut tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat komunikasi, menyatukan langkah, sekaligus mempersiapkan berbagai agenda strategis SOKSI Jember ke depan.

Pertemuan tersebut terasa semakin strategis dengan hadirnya Ketua DPD Partai Golkar Jember, H. Karimullah Dahrujiadi atau yang akrab disapa Haji Karum. Sejumlah anggota DPRD Jember dari Fraksi Partai Golkar juga turut mendampingi rombongan dalam pertemuan bersama Ketua Depidar SOKSI Jawa Timur, Dr. Adi Wibowo, S.T.P., M.Si.

Kehadiran jajaran SOKSI bersama unsur Partai Golkar tersebut menunjukkan adanya komunikasi dan sinergi yang terus dibangun di tingkat daerah. Konsolidasi organisasi diharapkan tidak berhenti pada struktur kepengurusan, tetapi juga mampu diterjemahkan melalui kerja-kerja nyata di tengah masyarakat.

Ketua SOKSI Jember, Tino Cahyono, mengatakan pertemuan tersebut memiliki tiga agenda utama. Pertama, menyerahkan hasil konsolidasi Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) SOKSI Jember kepada Depidar SOKSI Jawa Timur.

Agenda kedua berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) baru bagi kepengurusan Depicab SOKSI Jember. Sedangkan agenda ketiga adalah membahas penentuan jadwal pelantikan resmi kepengurusan Depicab SOKSI Jember yang baru.

Menurut Tino, proses konsolidasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun organisasi yang lebih solid dan memiliki arah kerja yang jelas.

Ia juga menegaskan bahwa SOKSI Jember memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal target politik Partai Golkar Jember, yang dikenal dengan target G9, yakni memenangkan sembilan kursi Partai Golkar di DPRD Jember.

“G9 menjadi salah satu tanggung jawab SOKSI Jember. Kami akan berusaha ikut mengawal dan memenangkan target sembilan kursi Partai Golkar,” ujar Tino.

Sementara itu, Ketua Depidar SOKSI Jawa Timur, Dr. Adi Wibowo, menyambut baik kehadiran jajaran SOKSI Jember. Menurutnya, konsolidasi seperti ini penting untuk memastikan komunikasi antara struktur organisasi di daerah dengan Depidar tetap berjalan dengan baik.

Ia berpesan agar Depicab SOKSI Jember tidak berjalan sendiri, melainkan senantiasa menjaga komunikasi dan koordinasi dengan Depidar SOKSI Jawa Timur dalam menjalankan berbagai program maupun agenda organisasi.

Pesan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan kepengurusan baru SOKSI Jember. Dengan komunikasi yang terjaga dan koordinasi yang kuat, organisasi diharapkan mampu menjalankan fungsi serta perannya secara lebih efektif, sekaligus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Pertemuan di Pendopo Pasuruan itu pun menjadi salah satu langkah awal SOKSI Jember untuk menata kembali kekuatan organisasi, memperkuat kebersamaan, dan mempersiapkan agenda kerja yang akan dihadapi ke depan.

Proyek P3-TGAI Kalimas: Tidak Ada Keterlibatan Anggota DPRD, Seluruh Kegiatan Berjalan Sesuai Prosedur

Penulis
Pardansyah .
-
0

KUBU RAYA — Pihak pelaksana kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, memberikan bantahan dan klarifikasi terhadap sejumlah pemberitaan yang menyoroti pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Pihak pelaksana menegaskan bahwa seluruh tahapan kegiatan P3-TGAI Desa Kalimas telah dilaksanakan berdasarkan prosedur, ketentuan teknis, serta mekanisme pelaksanaan program yang berlaku.

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul munculnya pemberitaan yang menyebut adanya dugaan ketidaksesuaian mutu beton, ukuran besi tulangan, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta dugaan adanya keterlibatan oknum anggota DPRD dalam memberikan instruksi pengerjaan.

Menurut pihak pelaksana, tudingan tersebut perlu diluruskan agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pihak pelaksana menjelaskan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis P3-TGAI. Setiap tahapan pekerjaan, termasuk penggunaan material dan pengerjaan konstruksi, disebut dilakukan berdasarkan kebutuhan serta spesifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen kegiatan.

“Terkait pemberitaan yang menyebut pekerjaan tidak sesuai prosedur, kami perlu memberikan klarifikasi bahwa pelaksanaan kegiatan sudah mengikuti ketentuan dan prosedur yang ada. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan mekanisme kegiatan,” ujar JL pihak pelaksana saat dikonfirmasi.(15/9)

Ia juga membantah apabila pekerjaan disebut dikerjakan secara asal-asalan. Menurutnya, proses pelaksanaan tetap memperhatikan aspek teknis dan kualitas pekerjaan sebagaimana ketentuan program.

Soal Mutu Beton dan Besi, Pelaksana Berikan Penjelasan

Terkait sorotan terhadap kualitas beton dan ukuran besi tulangan, pihak pelaksana meminta agar penilaian terhadap mutu pekerjaan dilakukan berdasarkan pemeriksaan teknis, bukan hanya berdasarkan pengamatan visual di lapangan.

Menurut pihak pelaksana, material yang digunakan dalam pekerjaan telah disesuaikan dengan kebutuhan teknis kegiatan. Apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, pihaknya menyatakan siap memberikan penjelasan maupun membuka ruang bagi pihak berwenang untuk melakukan pengecekan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami siap apabila ada pemeriksaan atau evaluasi teknis. Yang terpenting penilaiannya dilakukan berdasarkan dokumen dan pemeriksaan teknis yang benar,” katanya.

Mengenai sorotan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), pihak pelaksana juga memberikan penjelasan bahwa aspek keselamatan kerja menjadi bagian yang diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pihak pelaksana menegaskan bahwa tidak benar apabila disebut seluruh pelaksanaan kegiatan mengabaikan aspek K3. Evaluasi terhadap penggunaan APD di lapangan, menurutnya, tetap menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

K3 dalam pekerjaan konstruksi pada prinsipnya berkaitan dengan kewajiban penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pihak pelaksana menyatakan siap melakukan evaluasi apabila masih terdapat aspek keselamatan kerja yang perlu diperbaiki.

Luruskan Penyebutan Nama Anggota DPRD

Pihak pelaksana juga secara khusus memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya yang menyebut nama Bahtiar sebagai anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya yang disebut memberikan instruksi kepada pekerja.

Pihak pelaksana menegaskan bahwa nama anggota DPRD yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya bukan nama anggota dewan yang dimaksud. Dengan demikian, penyebutan nama tersebut dinilai perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi maupun kesan keterlibatan terhadap pihak yang sebenarnya tidak dimaksud.

“Untuk nama anggota dewan yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya, kami tegaskan bahwa nama tersebut tidak tepat. Ada kekeliruan penyebutan nama dan perlu diluruskan agar tidak merugikan pihak yang bersangkutan,” tegas J.

Pihaknya berharap klarifikasi tersebut dapat menjadi bahan bagi masyarakat dan media agar informasi mengenai pelaksanaan P3-TGAI Desa Kalimas disampaikan secara berimbang dan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi.

Terbuka untuk Pemeriksaan dan Evaluasi

Meski membantah adanya dugaan pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur, pihak pelaksana menyatakan tidak keberatan apabila instansi teknis maupun pihak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan teknis merupakan bagian penting untuk memastikan pekerjaan yang menggunakan program pemerintah tersebut benar-benar memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

“Kami terbuka terhadap pemeriksaan. Kalau memang ada yang perlu dievaluasi, silakan dilakukan sesuai mekanisme. Kami siap memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan,” ujarnya.

Pihak pelaksana juga mengimbau agar seluruh pihak tidak terburu-buru menyimpulkan adanya penyimpangan sebelum dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, pihak pelaksana berharap polemik mengenai P3-TGAI Desa Kalimas dapat ditempatkan secara proporsional. Jika masih terdapat persoalan teknis di lapangan, penyelesaiannya diharapkan dilakukan melalui pemeriksaan dan evaluasi oleh pihak yang memiliki kewenangan.

(*/Red)

Keluhan Keterlambatan Transfer ShopeePay, Pengguna Minta Kejelasan dan Pengawasan

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

Keluhan Keterlambatan Transfer ShopeePay, Pengguna Minta Kejelasan dan Pengawasan

 

SUKABUMI – Keluhan terkait keterlambatan transaksi digital kembali mencuat. Seorang pengguna layanan dompet digital ShopeePay, Alfi, mengaku belum menerima dana transfer yang telah diproses hingga beberapa waktu setelah transaksi dilakukan.

 

Menurut Alfi, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena dana yang ditransfer belum masuk ke rekening tujuan maupun kembali ke saldo pengirim. Ia juga mengaku kesulitan mendapatkan informasi yang jelas mengenai status transaksi yang sedang dialaminya.

 

“Saya berharap pihak ShopeePay segera memberikan penjelasan dan membantu menyelesaikan permasalahan ini, termasuk melakukan pengembalian dana apabila memang terjadi kendala dalam proses transfer,” ujarnya.

 

Alfi menilai keterlambatan transaksi seperti ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Ia berharap ada peningkatan kualitas layanan pelanggan agar pengguna dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat ketika terjadi gangguan transaksi.

 

Selain itu, ia meminta Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran dan layanan keuangan digital guna memastikan perlindungan konsumen tetap terjaga.

 

Di sisi lain, keterlambatan transfer pada layanan dompet digital tidak selalu disebabkan oleh kesalahan sistem penyedia layanan. Dalam sejumlah kasus, keterlambatan dapat terjadi akibat proses verifikasi transaksi, gangguan jaringan, pemeliharaan sistem, antrean transaksi pada bank tujuan, maupun faktor teknis lainnya yang memerlukan waktu penyelesaian.

 

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak ShopeePay terkait keluhan yang disampaikan Alfi. Oleh karena itu, redaksi masih berupaya menghubungi pihak ShopeePay untuk memperoleh penjelasan mengenai status transaksi yang dikeluhkan pengguna tersebut.

 

Apabila pihak ShopeePay memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang dan memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat.

 

Masyarakat yang mengalami kendala serupa juga diimbau untuk menyimpan bukti transaksi, mencatat nomor referensi transfer, serta melaporkan keluhan melalui kanal layanan resmi penyedia jasa keuangan agar proses penelusuran dan penyelesaian dapat dilakukan dengan lebih cepat.

 

Jika Anda memiliki nomor tiket pengaduan, waktu transaksi, dan nominal transfer, berita ini bisa diperkuat dengan data yang lebih lengkap serta ruang konfirmasi yang lebih spesifik kepada pihak ShopeePay. (Tim)

https://youtu.be/h2u8pJYmBqc?is=XT7o8W0ybdRVTUL7

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Dr. Fachrul Razi: Revisi UUPA Menjadi Bom Waktu Bagi Aceh dan Jakarta.*

Draft RUU yang tidak tranparan, tanpa partisipasi publik dan melibatkan kelompok sipil di Aceh terkesan ada yang disembunyi. Bahkan Rakyat Aceh tidak pernah melihat apa isi draftnya. Jakarta terkesan mengulangi kebijakan dimasa lalu yang pada akhirnya melahirkan konflik baru lagi di Aceh.

Dr. Fachrul Razi membongkar secara kritis dan lugas politik hukum dan apa yang terjadi di Aceh dampak ekonomi politik terhadap Aceh akibat revisi RUU UUPA yang cenderung tertutup. Jika revisi UUPA tidak mengakomodir MoU Helsinki, Rakyat kembali kecewa dan tidak percaya terhadap pusat. Aksi besar akan terjadi pada bulan Desember 2026 jika masalah Bendera Aceh tidak selesai dan revisi UUPA hanya menguntungkan elit saja sementara Rakyat Aceh tetap berada dalam kemiskinan, ketidakadilan dan penderitaan.

123...1,593Halaman 1 dari 1,593