Beranda blog

Komisi I DPRD Rejang Lebong Siap Fokus Kawal Pendidikan,Kesehatan dan Pelayanan Publik padaTahun 2026

Penulis
Hari
-
0
Oplus_16908288

Warta.in-RejangLebong.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong terus menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan sepanjang tahun 2026.Pelaksanaan tugas Komisi I pada tahun 2026 mengacu pada pembagian bidang dan kemitraan komisi DPRD periode 2024–2029, sepanjang belum  terdapat perubahan melalui keputusan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Berdasarkan informasi mengenai pembentukan AKD DPRDKabupaten Rejang Lebong pada Oktober 2024,Komisi I memiliki ruang lingkup bidang kerja yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat. Bidang tersebut meliputi, Pendidikan,Kesehatan,Pelayanan publik, Sumber daya manusia pemerintahan, serta Bidang lainnya yang ditetapkan sebagai mitra kerja Komisi I.

Dalam menjalankan tugas kelembagaannya, Komisi I melaksanakan tiga fungsi utama DPRD, yakni :

  • Fungsi Legislasi: Mengawal Kebijakan dan Regulasi Daerah Dalam fungsi legislasi, Komisi I berperan  memberikan  masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pelayanan dasar.Komisi I juga turut mengkaji berbagai rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang berkaitan dengan bidang tugasnya serta memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan regulasi daerah agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

  • Fungsi Anggaran: Memastikan APBD Tepat Sasaran Pada fungsi anggaran, Komisi I memiliki peran strategis dalam membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya.Pembahasan tersebut mencakup kajian terhadap usulan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan, kesesuaian program dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Komisi I juga mendorong agar setiap program yang dianggarkan pemerintah daerah benar-benar me miliki manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi terhadap realisasi anggaran OPD mitra kerja menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

  • Fungsi Pengawasan: Pastikan Pelayanan Masyarakat Berjalan Optimal.Sementara itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPRD Rejang Lebong bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah yang berada dalam lingkup kemitraannya.Pengawasan tersebut mencakup kualitas penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat.Fungsi pengawasan juga menjadi instrumen penting bagi DPRD untuk memastikan program pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.Dalam pelaksanaannya,pengawasan dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama OPD mitra kerja,kunjungan lapangan,inspeksi mendadak (sidak),serta pembahasan dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan Pelak sanaan tugas dan fungsi DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya,

  • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dan

  • Peraturan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD, sepanjang masih berlaku dan belum diubah.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas Komisi I berjalan sesuai pembagian kewenangan, daftar OPD mitra kerja dan ruang lingkup pengawasan secara resmi perlu mengacu pada keputusan DPRD tentang pembentukan dan pembagian tugas komisi, termasuk apabila terdapat perubahan AKD pada tahun 2026.

Dengan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal, Komisi I DPRD Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat terus memperkuat peran kelembagaan DPRD dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

(TimRedaksi)

*GUGUR SUDAH TUDUHAN TERHADAP DANDIM MUKOMUKO: SYAHBUDI MENGAKUI KESALAHAN*

Penulis
H D
-
0

*GUGUR SUDAH TUDUHAN TERHADAP DANDIM MUKOMUKO: SYAHBUDI MENGAKUI KESALAHAN, MENARIK SEMUA LAPORAN DAN MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF.*

Mukomuko, 7 November 2026 — Kebenaran senantiasa berdiri tegak. Polemik yang sempat mewarnai ruang publik terkait dugaan yang ditujukan kepada Komandan Kodim 0428/Mukomuko, Letkol Inf. Yokki Firmansyah, kini telah menemui penyelesaian yang jernih dan menegakkan kebenaran hukum. Setelah melalui proses penelusuran dan klarifikasi yang cermat dan objektif, seluruh tuduhan yang sempat dilayangkan akhirnya dinyatakan tidak berdasar, dan pihak pelapor secara resmi mencabut seluruh aduan yang telah diajukan ke berbagai instansi.

Syahbudi, selaku perwakilan mitra penyuplai material proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hadir secara langsung untuk menyampaikan pencabutan seluruh laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Subdenpom II/1 Bengkulu, manajemen PT Agrinas, hingga Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, Syahbudi secara terbuka mengakui adanya kekeliruan dalam pemahaman dan penyampaian informasi pada laporan awal yang telah dilakukannya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Letkol Inf. Yokki Firmansyah atas keresahan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pengaduan tersebut.

“Kami secara sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, mencabut seluruh pengaduan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kami mengakui adanya kekeliruan dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dandim atas hal ini,” tegas Syahbudi.

 

AKAR PERSOALAN: KESALAHPAHAMAN YANG MENIMBULKAN GEMURUH

Polemik ini bermula dari belum terselesaikannya pembayaran upah pekerja serta pasokan material pada proyek KDKMP yang nilainya mencapai Rp2,5 miliar. Kekecewaan yang mendalam mendorong pihak pemasok material dan pekerja melayangkan pengaduan kepada Dandim 0428/Mukomuko, dengan asumsi keliru bahwa institusi Kodim adalah pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran tersebut.

Namun, klarifikasi yang dilakukan secara sistematis dan transparan mengungkap fakta hukum yang jelas dan tegas: Kodim 0428/Mukomuko sama sekali tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan para pekerja maupun pemasok material.

“Kodim 0428/Mukomuko tidak menandatangani perjanjian kerja sama pengadaan material maupun teknis pengerjaan dengan pihak mana pun. Hubungan kontraktual berada sepenuhnya pada pihak kontraktor utama atau mitra teknis yang berinisial JMS alias Je,” jelas Letkol Inf. Yokki Firmansyah meluruskan persoalan tersebut dengan tenang namun tegas.

Secara hukum, kedudukan Kodim 0428/Mukomuko dalam proyek ini adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat: tidak terikat perjanjian langsung, tidak memiliki kewajiban pembayaran, dan tidak menjadi pihak dalam sengketa yang terjadi antara pemasok material dengan kontraktor pelaksana. Ketidaklibatan ini terbukti dan diakui oleh pihak pelapor sendiri, sehingga tidak ditemukan dasar yang kuat untuk melibatkan Dandim dalam persoalan pembayaran tersebut.

 

KEBENARAN TELAH MENANG, TANGGUNG JAWAB TETAP HARUS DIPENUHI

Dicabutnya seluruh pengaduan secara resmi dan sukarela menjadi bukti nyata bahwa kebenaran senantiasa akan terungkap pada akhirnya. Kehormatan institusi telah ditegakkan kembali. Namun demikian, persoalan pokok belum selesai: kewajiban pelunasan upah pekerja dan pembayaran material senilai Rp2,5 miliar tetap menjadi tanggung jawab mutlak pihak kontraktor pelaksana untuk diselesaikan secara bertanggung jawab, transparan, dan secepat mungkin. Pekerja dan pemasok berhak menerima hak-hak mereka tanpa penundaan yang tidak perlu.

Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua: menyampaikan sesuatu harus berlandaskan fakta yang akurat dan terverifikasi. Dan apabila keliru, berani mengakui serta meminta maaf adalah langkah yang terpuji dan menunjukkan kebesaran jiwa.

Pewarta: Hidayat Saleh

*NAMA BAIK DAN INTEGRITAS DANDIM 0428/MUKOMUKO DINYATAKAN BERSIH*

Penulis
H D
-
0

*NAMA BAIK DAN INTEGRITAS DANDIM 0428/MUKOMUKO DINYATAKAN BERSIH, PELAPOR MENGAKUI KEKELIRUAN DAN MEMINTA MAAF.*

Mukomuko, 7 November 2026 — Kebenaran akhirnya menampakkan wajahnya. Polemik yang sempat menggelayut di tengah masyarakat terkait pengaduan terhadap Komandan Kodim 0428/Mukomuko, Letkol Inf. Yokki Firmansyah, kini telah menemui penyelesaian yang jernih dan menegaskan kebenaran hukum. Setelah melalui proses verifikasi dan klarifikasi yang mendalam, seluruh tuduhan yang sempat dilayangkan akhirnya dinyatakan tidak berdasar, dan pihak pelapor secara resmi mencabut seluruh aduan yang diajukan.

Syahbudi, yang bertindak selaku perwakilan mitra penyuplai material proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hadir secara langsung untuk menyampaikan pencabutan seluruh laporan yang sebelumnya telah diajukan ke Subdenpom II/1 Bengkulu, manajemen PT Agrinas, hingga Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam pernyataannya, Syahbudi secara terbuka mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian laporan awal yang telah dilakukannya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Letkol Inf. Yokki Firmansyah atas keresahan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pengaduan tersebut.

“Kami secara sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, mencabut seluruh pengaduan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kami mengakui adanya kekeliruan dalam pemahaman dan penyampaian informasi, serta menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dandim atas hal ini,” tegas Syahbudi dalam pernyataan resminya.

 

LATAR BELAKANG: KEBINGUNGAN YANG MENIMBULKAN KESALAHPAHAMAN

Polemik ini bermula dari belum terselesaikannya pembayaran upah pekerja serta pasokan material pada proyek KDKMP yang nilainya mencapai Rp2,5 miliar. Kekecewaan yang mendalam mendorong pihak pemasok material dan pekerja melayangkan pengaduan kepada Dandim 0428/Mukomuko, dengan asumsi bahwa institusi Kodim adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran tersebut.

Namun, klarifikasi yang dilakukan secara sistematis dan transparan mengungkap fakta hukum yang jelas dan tegas: Kodim 0428/Mukomuko sama sekali tidak memiliki hubungan kontrak langsung dengan para pekerja maupun pemasok material.

“Kodim 0428/Mukomuko tidak menandatangani perjanjian kerja sama pengadaan material maupun teknis pengerjaan dengan pihak mana pun. Hubungan kontraktual berada sepenuhnya pada pihak kontraktor utama atau mitra teknis yang berinisial JMS alias Je,” jelas Letkol Inf. Yokki Firmansyah meluruskan persoalan tersebut.

Secara hukum, kedudukan Kodim 0428/Mukomuko dalam proyek ini adalah jelas: tidak terikat perjanjian langsung, tidak memiliki kewajiban pembayaran, dan tidak menjadi pihak dalam sengketa yang terjadi antara pemasok material dengan kontraktor pelaksana. Ketidaklibatan ini terbukti dan diakui oleh pihak pelapor sendiri, sehingga tidak ditemukan dasar yang kuat untuk melibatkan Dandim dalam persoalan pembayaran tersebut.

 

KEBENARAN TELAH MENANG, TANGGUNG JAWAB TETAP HARUS DITUNTASKAN

Dicabutnya seluruh pengaduan secara resmi dan sukarela menjadi bukti bahwa kebenaran senantiasa akan terungkap pada waktunya. Namun demikian, persoalan utamanya belum selesai: kewajiban pelunasan upah pekerja dan pembayaran material senilai Rp2,5 miliar tetap menjadi tanggung jawab mutlak pihak kontraktor pelaksana. Masyarakat berhak menuntut agar persoalan ini segera diselesaikan oleh pihak yang memiliki ikatan kontraktual secara bertanggung jawab, transparan, dan menepati janji.

Kebenaran, keadilan, dan kehormatan institusi pertahanan telah ditegakkan kembali. Semoga momen ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua: menyampaikan sesuatu harus berlandaskan fakta yang akurat, dan apabila keliru, berani mengakui adalah tindakan yang terpuji.

Pewarta: Hidayat (HD)

Peduli Pendidikan, Wakapolres Pakpak Bharat Hadir di SMA Negeri 1 SITU JULU

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Salak, – Polri melalui Polres Pakpak Bharat melalui program Polisi Peduli Pendidikan ( POLIDIK ) terus menunjukkan kepeduliannya.

Kapolres Pakpak Bharat AKBP Muhammad Agustiawan S.T.,S.I.K.,M.H yang di wakili oleh Wakapolres Pakpak Bharat Kompol Donris E. Pasaribu S.H dan di dampingi Kapolsek Salak Iptu Tumpal Sitorus S.H serta Bhabinkamtibmas STU Julu Aipda JW. Sihombing hadir di SMA Negeri 1 SITUJULU Kec. STU JULU Kab Pakpak Bharat.

Kehadiran Wakapolres Pakpak Bharat Kompol Donris E Pasaribu S.H di sambut hangat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 SITUJULU Ibu Merianna Sihotang S.Pd, para guru / staf pengajar dan murid – murid.

Dalam kesempatan nya menjadi Pembina Upacara Wakapolres Pakpak Bharat Kompol Donris E. Pasaribu S.H mengingatkan dan mengajak kepada seluruh pelajar SMA Negeri 1 STU Julu agar berprilaku yang baik, seperti mengendarai Kendaraannya, agar bisa mematuhi aturan dan peraturan berlalu lintas demi terciptanya keselamatan bersama di jalan, apalagi saat ini Polri sedang melaksanakan Operasi PATUH Toba 2026 yang menitik beratkan pada bidang Lalu lintas, jaga etika moral sebagai pelajar, turuti dan laksanakan Nasehat orang tua/guru, jika ingin menggapai cita – cita, ingat jarimu adalah hari mau mu, jangan asal menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya ( Hoax ) apalagi sekarang zaman canggih, dari handphone kita bisa berjudi on-line, jauhi itu, jadi pelajar harus patuhi dan taati peraturan di sekolah ini, tegas Waka Polres.

Sambung Wakapolres Jika kalian ingin Berprestasi, Sehat Jasmani maupun rohani jauhi Narkoba, hal itu jika kalian geluti maka akan merusak diri kalian sendiri, orang tua kalian akan sedih dan miris melihat buah hatinya jadi pelaku kejahatan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba, selagi muda coba pahami Hukum sedini mungkin biar ngerti sebab akibat dari buah perbuatan kita, pungkas Wakapolres Kompol Donris E. Pasaribu S.H.

Kegiatan Polisi Peduli Pendidikan berjalan dengan baik aman dan lancar, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 SITUJULU Ibu Merianna Sihotang S.Pd menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap agar bisa berkesinambungan guna memberi contoh tauladan bagi para murid pelajar di SMA Negeri 1 SITUJULU. (RN)

Polda NTB Kerahkan 127 Personel dalam Patroli Skala Besar, Pastikan Mataram Aman dan Kondusif

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Polda NTB Kerahkan 127 Personel dalam Patroli Skala Besar, Pastikan Mataram Aman dan Kondusif

Warta.in
Mataram,NTB – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) terus memperkuat langkah-langkah preventif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah warga, Polda NTB menggelar Patroli Skala Besar yang diawali dengan apel kesiapan di Lapangan Parkir Mapolda NTB, Jumat malam (6/11).
Kegiatan apel tersebut dipimpin Kabag Dalops Roops Polda NTB, AKBP Yudha Pranata, S.I.K., S.H., dan melibatkan 127 personel gabungan dari berbagai satuan fungsi, mulai dari Satbrimob, Ditsamapta, Ditlantas, Ditpamobvit, hingga unsur reserse.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., menjelaskan bahwa patroli skala besar ini merupakan bentuk komitmen institusi kepolisian untuk hadir lebih awal dalam mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat.

“Patroli skala besar ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah proaktif kepolisian untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif. Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran Polri yang siap melindungi setiap saat,” ujar Kombespol Kholid.

Lanjut Kombespol Kholid, seluruh personel ditekankan untuk tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dalam pelayanan, namun tetap tegas, profesional, dan terukur dalam bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Faktor keselamatan dan kesehatan personel selama bertugas juga menjadi perhatian penting.

Adapun sasaran dan rute patroli skala besar ini meliputi sejumlah titik strategis di wilayah Kota Mataram, di antaranya kawasan Jalan Udayana, Ampenan, Cakranegara, hingga jalur Jempong dan Loang Balok, pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Polda NTB berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat, serta situasi kamtibmas di wilayah NTB, khususnya Kota Mataram, senantiasa aman, tertib, dan terkendali, tutup kholid.(sr/hpntb)

Kapolres Muara Enim Pimpin Green Policing Tanam Pohon di Sukamaju

Penulis
Zulkifli
-
0

Warta In

MUARA ENIM – Wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan terus ditunjukkan Polres Muara Enim Polda Sumatera Selatan. Melalui program Green Policing, Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., memimpin langsung aksi penanaman pohon bersama masyarakat di kawasan Masjid Al-Ikhlas, Kampung Sukamaju, RT 04 RW 05, Kelurahan Air Lintang, Kabupaten Muara Enim, Jumat (6/11/2026) pukul 07.30 WIB.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan tersebut diikuti Wakapolres Muara Enim Kompol Toni Arman, S.H., Kabag Log, Kasi Humas, Kanit Bhabinkamtibmas, Kasi Propam, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Dalam aksi penghijauan itu, Kapolres bersama personel kepolisian dan masyarakat bahu-membahu menanam bibit pohon produktif dan pohon pelindung di sekitar lingkungan tempat ibadah. Kebersamaan tersebut menjadi gambaran bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Muara Enim Kompol RTM. Situmorang menyampaikan bahwa kegiatan Green Policing merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam mengajak masyarakat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membangun kesadaran bersama tentang pentingnya penghijauan.

Menurutnya, tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

“Melalui kegiatan penanaman pohon ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam, dimulai dari lingkungan tempat tinggal masing-masing. Pohon yang kita tanam hari ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, menghasilkan udara yang lebih bersih, serta menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, keberadaan pepohonan di lingkungan permukiman memiliki manfaat penting, antara lain membantu menjaga kualitas udara, meningkatkan resapan air, mengurangi risiko genangan, serta menciptakan lingkungan yang lebih teduh, sehat, dan asri.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polres Muara Enim berupaya membangun kemitraan yang tidak hanya terjalin dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam merawat lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Dengan semangat Green Policing, Polres Muara Enim berharap gerakan penghijauan ini dapat terus tumbuh dan menginspirasi masyarakat untuk menjaga serta merawat pohon yang telah ditanam. Sebab, menjaga lingkungan bukan sekadar menanam pohon hari ini, melainkan memastikan kehidupan yang lebih baik untuk anak cucu di masa depan.

Polisi Bersama Masyarakat, Menjaga Alam, Merawat Kehidupan, dan Membangun Masa Depan yang Lebih Hijau.

(Tim/Red)

Gelaran Vespa ke-20 di Purwakarta, Perkuat Persaudaraan Scooterist dan Tebar Kepedulian Sosial

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Semangat persaudaraan, solidaritas, dan kepedulian sosial mewarnai kegiatan kumpul bersama komunitas pecinta Vespa atau scooterist yang digelar di Lapangan Sepak Bola Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Sabtu (7/11/2026).

Memasuki penyelenggaraan ke-20, kegiatan tersebut menjadi momentum istimewa bagi para pecinta Vespa untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat solidaritas antarsesama pengguna skuter klasik. Peserta yang hadir berasal dari berbagai daerah, mulai dari komunitas lokal Purwakarta, luar daerah, hingga sejumlah wilayah di luar provinsi.

Tidak sekadar menjadi ajang berkumpul dan menyalurkan kecintaan terhadap Vespa, kegiatan ini juga diisi dengan aksi sosial berupa pemberian santunan kepada 30 penerima manfaat yang berasal dari Desa Kembang Kuning dan Desa Cilegong.

Ketua Panitia, Dado, mengatakan bahwa kegiatan yang secara konsisten diselenggarakan hingga memasuki edisi ke-20 ini bukan hanya menjadi ruang pertemuan bagi para pecinta Vespa, melainkan juga bagian dari upaya menjaga eksistensi dan melestarikan budaya bervespa agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

Menurutnya, keberlangsungan komunitas Vespa membutuhkan keterlibatan generasi muda agar nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas yang selama ini menjadi ciri khas scooterist dapat terus diwariskan.

“Ke depannya, kami berharap kegiatan ini bisa melahirkan regenerasi muda yang mampu mempertahankan budaya bervespa serta membawa nama JASTY semakin besar dan dikenal luas,” ujar Dado.

Selain mengedepankan silaturahmi dan kegiatan sosial, gelaran tersebut juga memberikan ruang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.

Sejumlah pelaku usaha turut meramaikan kegiatan dengan menawarkan berbagai produk, mulai dari pakaian dewasa dan anak-anak, makanan ringan, aneka minuman, hingga beragam produk lainnya.

Keterlibatan UMKM ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk lokal kepada para pengunjung yang datang dari berbagai daerah.

Dengan demikian, kegiatan komunitas tidak hanya memberikan dampak bagi para peserta, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi bagi warga sekitar.

Gelaran Vespa ke-20 di Desa Cilegong ini sekaligus menunjukkan bahwa komunitas otomotif dapat mengambil peran lebih luas di tengah masyarakat. Kecintaan terhadap kendaraan klasik dapat menjadi sarana membangun solidaritas, menumbuhkan kepedulian sosial, mendukung UMKM, serta menjaga keberlangsungan budaya komunitas.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tradisi silaturahmi antarscooterist terus terpelihara, semangat berbagi semakin tumbuh, dan regenerasi pecinta Vespa dapat berjalan sehingga budaya bervespa tetap eksis serta semakin dikenal oleh generasi mendatang. (DS)

TIDAK ADA TEMPAT BAGI PENGHIANAT BANGSA, DUKUNG PENUH PRESIDEN & KAPOLRI BONGKAR KEJAHATAN PENYADAPAN

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Bogor – Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) menyerukan kepada seluruh jajaran pengurus dari pusat hingga daerah untuk berdiri tegak di belakang Presiden Republik Indonesia dan Kapolri dalam menindak kejahatan luar biasa berupa penyadapan terhadap pemimpin negara, pejabat, wartawan, dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat. Himbauan ini bukan sekadar pernyataan organisasi, melainkan sikap moral dan konstitusional di tengah ancaman serius terhadap kedaulatan bangsa. PWRI menilai penyadapan yang diduga terafiliasi dengan pihak asing tersebut bukan lagi pelanggaran biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap negara yang sah secara konstitusi.

Penyadapan terhadap pemimpin negara yang sah adalah serangan langsung terhadap jantung kedaulatan. Ketika percakapan seorang Presiden, pejabat negara, dan aparat penegak hukum disadap, maka yang disadap bukan hanya suara, melainkan rahasia negara, arah kebijakan, dan martabat bangsa. Ini bukan tindakan iseng, bukan pula kritik, melainkan operasi sistematis untuk melemahkan negara dari dalam. Siapa pun yang terlibat di dalamnya, apalagi jika bekerja untuk kepentingan asing, harus disebut dengan nama sebenarnya, yaitu penghianat bangsa.

Lebih keji lagi, penyadapan itu juga menyasar wartawan dan pimpinan LSM. Wartawan adalah pilar keempat demokrasi yang bekerja untuk membuka kebenaran kepada publik. Pimpinan LSM adalah suara masyarakat sipil yang mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat. Ketika mereka disadap, maka yang sedang dibungkam adalah kebebasan pers dan kebebasan berserikat. Ini adalah upaya untuk mengontrol informasi, menakut-nakuti sumber berita, dan menciptakan ketakutan massal agar tidak ada lagi yang berani bersuara.

PWRI menegaskan, wartawan bukan musuh negara. Wartawan adalah mitra negara dalam menjaga transparansi. Menyadap wartawan sama artinya dengan menyadap suara rakyat. Jika hari ini wartawan disadap, besok giliran aktivis, ulama, akademisi, dan rakyat biasa yang akan diintai. Pola seperti ini hanya dikenal dalam rezim otoriter dan operasi intelijen asing yang ingin menguasai sebuah negara tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Karena itu, PWRI tidak akan diam.

Dugaan adanya afiliasi pihak asing dalam kasus ini membuat persoalan ini naik kelas menjadi kejahatan luar biasa. Ini bukan lagi delik penyadapan biasa yang diatur dalam undang-undang telekomunikasi atau undang-undang informasi elektronik. Ini adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap konstitusi, dan kejahatan terhadap masa depan Indonesia. Negara asing mana pun yang berani ikut campur dengan menyadap pemimpin Indonesia harus dilawan dengan seluruh kekuatan hukum dan diplomasi yang dimiliki bangsa ini.

Ketum PWRI mengingatkan, Indonesia adalah negara berdaulat yang dipimpin oleh Presiden yang dipilih secara sah melalui proses konstitusional. Menghina dan mengintai Presiden sama dengan menghina dan mengintai kehendak rakyat Indonesia. Tidak ada satu pun kelompok, apalagi segelintir orang yang mengatasnamakan dewan jenderal atau kekuatan lain, yang memiliki hak untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengancam pemimpin negara yang sah. Konstitusi tidak memberikan ruang bagi negara dalam negara.

Karena itu, PWRI mendesak Kapolri untuk bertindak cepat, tegas, dan tanpa pandang bulu. Jangan ada tebang pilih. Jangan ada yang kebal hukum hanya karena pangkat, jabatan, atau kedekatan dengan kekuasaan lama. Bongkar siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, siapa yang menyediakan alat, dan siapa yang menerima hasil sadapan itu. Seret mereka ke pengadilan dan hukum seberat-beratnya agar menjadi pelajaran bagi siapa pun yang berniat mengkhianati bangsa ini di masa depan.

PWRI juga meminta seluruh jajaran pengurus di 38 provinsi dan kabupaten kota untuk tidak termakan isu liar dan propaganda yang mencoba membalikkan fakta. Para penghianat biasanya bekerja dengan cara menyebar kabar bohong, mengadu domba antar institusi, dan menciptakan narasi seolah penegakan hukum adalah kriminalisasi. Jangan terjebak. Wartawan PWRI harus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang benar, berimbang, dan berdasarkan fakta hukum, bukan berdasarkan bisikan kelompok pengkhianat.

Dukungan kepada Presiden dan Kapolri bukanlah dukungan buta. Dukungan ini adalah dukungan kepada konstitusi dan kepada negara hukum. Presiden adalah simbol persatuan nasional, Kapolri adalah penjaga keamanan dalam negeri. Ketika keduanya diserang melalui penyadapan ilegal, maka seluruh rakyat Indonesia sedang diserang. Membela Presiden dan Kapolri dalam konteks ini berarti membela Indonesia, membela Pancasila, dan membela Undang-Undang Dasar 1945 dari upaya penghancuran secara senyap.

Kasus ini juga harus menjadi momentum untuk membersihkan seluruh instrumen negara dari anasir pengkhianat. Tidak boleh ada lagi oknum yang menggunakan kewenangan intelijen dan teknologi penyadapan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk melawan terorisme, narkoba, dan kejahatan transnasional justru dipakai untuk mengintai pemimpin sendiri. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang paling berbahaya dan paling memalukan dalam sejarah penegakan hukum modern.

PWRI menyerukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ikut mengawal kasus ini melalui fungsi pengawasan. Jangan biarkan kasus ini menguap begitu saja seperti kasus besar lainnya. Bentuk tim pengawas, panggil pihak terkait, dan pastikan proses hukum berjalan transparan. Rakyat berhak tahu siapa dalang di balik penyadapan ini. Rakyat berhak tahu negara mana yang ikut bermain. Keterbukaan adalah kunci agar kepercayaan publik kepada negara tidak runtuh.

Kepada seluruh wartawan Indonesia, Ketum PWRI berpesan agar tetap bekerja dengan berani dan profesional. Jangan takut disadap. Jangan takut diintimidasi. Kebenaran tidak bisa disadap, kebenaran tidak bisa dibungkam. Justru di saat seperti inilah peran wartawan diuji. Apakah kita berdiri bersama rakyat dan negara, atau kita tunduk kepada ketakutan yang disebarkan oleh para penghianat itu. PWRI memilih berdiri bersama negara.

Kepada pimpinan LSM dan aktivis masyarakat sipil, PWRI mengajak untuk bersatu. Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar, tetapi ketika kedaulatan negara sedang diancam oleh kekuatan asing dan pengkhianat dalam negeri, maka tidak ada lagi perbedaan. Kita semua adalah Indonesia. Mari bergandengan tangan, saling melindungi, dan saling menguatkan agar ruang sipil tidak dikuasai oleh ketakutan.

Ketum PWRI juga mengingatkan para pelaku penyadapan bahwa sejarah tidak pernah berpihak kepada pengkhianat. Nama mereka akan dicatat sebagai noda hitam dalam sejarah bangsa. Anak cucu mereka akan menanggung malu karena perbuatan mereka. Tidak ada pengkhianat yang berakhir mulia. Mereka yang menjual negaranya demi uang, jabatan, atau perlindungan asing pada akhirnya akan dibuang oleh tuannya sendiri setelah tidak lagi berguna.

Indonesia saat ini sedang bergerak menuju masa depan yang lebih kuat dan lebih mandiri. Berbagai program pembangunan, penguatan ekonomi, dan penegakan hukum sedang dijalankan. Di saat seperti inilah musuh bangsa bekerja paling keras untuk menggagalkan kemajuan itu. Penyadapan adalah salah satu cara mereka untuk menciptakan kekacauan, ketidakpercayaan, dan perpecahan. Jika kita terpecah, mereka menang. Jika kita bersatu, mereka kalah.

Oleh karena itu, himbauan Ketum PWRI ini harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata di daerah. Setiap DPD dan DPC PWRI diminta untuk menggelar pernyataan sikap, mengawal proses hukum, dan melaporkan setiap indikasi penyadapan atau intimidasi terhadap wartawan di wilayahnya. Jangan biarkan satu pun wartawan berjuang sendirian. PWRI adalah satu keluarga besar, satu komando, dan satu sikap dalam membela kedaulatan.

Pada akhirnya, pesan ini jelas dan tegas. Kepada Presiden dan Kapolri, PWRI berdiri di belakang kalian. Lanjutkan penindakan tanpa ragu. Kepada para penghianat, berhentilah atau hadapi konsekuensi hukum yang paling berat. Indonesia bukan negara yang bisa disadap, diatur, dan dipermainkan oleh pihak asing dan antek-anteknya. Indonesia adalah negara merdeka yang akan melawan siapa pun yang mencoba mengkhianatinya. (***)

Aksi Nyata FH Dukung Seni Jaranan di Kabupaten PALI Tetap Eksis di Tengah Arus Modernisasi

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in//PALI – 07 November 2026, Gemuruh tabuhan gamelan tradisional bersahut-sahutan mengiringi kemeriahan perayaan hari jadi (Anniversary) yang ke-2 bagi kelompok seni budaya jaranan Turonggo Setyo Budoyo. Acara yang berlangsung dengan semarak ini dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., serta tokoh paguyuban Pujakesuma Palembang, Pa’De Moyo.

Kehadiran para pemangku kebijakan dan tokoh masyarakat ini menjadi bukti nyata adanya dukungan kuat terhadap pelestarian adat tradisional di tengah arus modernisasi. Kelompok seni Turonggo Setyo Budoyo dinilai telah eksis menghibur sekaligus konsisten merawat nilai-nilai kebersamaan antarwarga di Bumi Serepat Serasan selama dua tahun terakhir.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD PALI yang akrab disapa FH ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus, seniman, dan pendukung paguyuban yang terus mendedikasikan waktu serta energinya untuk menjaga warisan budaya leluhur agar tidak punah ditelan zaman.

Firdaus Hasbullah, S.H., M.H.: “Seni budaya kesenian jaranan Turonggo Setyo Budoyo ini bukan sekadar tontonan atau hiburan rakyat semata. Ini adalah simbol semangat gotong royong, sportivitas, dan wujud kesetiaan kita bersama dalam mempertahankan jati diri serta nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa, khususnya di Kabupaten PALI,” ujar Firdaus Hasbullah.

Lebih lanjut, politisi yang dikenal dekat dengan masyarakat ini menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung penuh ekosistem kebudayaan lokal. “Di usia yang ke-2 tahun ini, saya berharap paguyuban ini semakin solid, terus berkembang, dan menjadi wadah positif bagi generasi muda agar tidak lupa pada akar budayanya. Kami di DPRD PALI akan terus mendorong serta mengawal program-program pemerintah yang berpihak pada pelestarian adat, seni, dan budaya seluruh suku yang hidup berdampingan dengan damai di tanah PALI”.

Sinergi Budaya dan Antusiasme Rakyat. Selain sebagai ajang perayaan, momentum anniversary ini juga memperkuat tali silaturahmi kebudayaan lintas daerah, salah satunya ditandai dengan kehadiran perwakilan Pujakesuma Palembang. Sinergi ini menegaskan bahwa seni tradisional mampu menjadi jembatan pemersatu yang kuat di tengah keberagaman masyarakat.

Acara peringatan ulang tahun ke-2 ini ditutup dengan penampilan memukau serta atraksi energik dari para penari Turonggo Setyo Budoyo. Antusiasme ratusan warga sekitar yang memadati lokasi sejak pagi hari memperlihatkan betapa besarnya kerinduan dan kecintaan masyarakat terhadap seni pertunjukan tradisional yang hidup dan berkembang di daerah mereka.

Satu Jabatan Berganti, Satu Tekad Tetap Membara : Dankodaeral I Pimpin Sertijab Wadan Kodaeral I

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Belawan – Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) I Laksamana Muda TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P., memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakil Komandan Kodaeral I dari Brigjen TNI (Mar) Ali Bahar Saragih, S.E., M.M., kepada Brigjen TNI (Mar) Asril Tanjung, bertempat di Lobby Markas Komando Kodaeral I, Belawan, Sumatera Utara, Kamis (05/11/2026).
‎
‎Kegiatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Laut sekaligus wujud kesinambungan kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme organisasi. Pergantian jabatan bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting untuk melanjutkan pengabdian, memperkuat soliditas, serta menghadirkan semangat baru dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Dankodaeral I menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Brigjen TNI (Mar) Ali Bahar Saragih atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai Wadan Kodaeral I.
‎
‎Setiap kontribusi yang telah ditorehkan menjadi bagian penting dalam perjalanan dan kemajuan organisasi. Kepada Brigjen TNI (Mar) Asril Tanjung, Dankodaeral I menyampaikan selamat atas amanah dan kepercayaan yang diberikan. Diharapkan mampu melanjutkan hal-hal positif yang telah dibangun, memperkuat sinergi dan soliditas seluruh jajaran, serta senantiasa memberikan keteladanan dalam kepemimpinan. Sebab, kepemimpinan sejati tidak hanya tercermin dari jabatan dan kewenangan, tetapi juga dari integritas, keberanian, ketegasan, serta kepedulian terhadap prajurit dan organisasi.

‎Melalui momentum sertijab ini, Kodaeral I berkomitmen untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kesiapsiagaan, dan menjaga soliditas prajurit dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan semangat kebersamaan, loyalitas, dan jiwa korsa yang kokoh, seluruh prajurit Kodaeral I diharapkan senantiasa siap menghadapi setiap tantangan demi menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu komando, satu semangat, pantang menyerah demi kejayaan TNI Angkatan Laut. (RN)

(Dispen Kodaeral I)

123...1,691Halaman 1 dari 1,691