Warta.In | Palembang – Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, Muhammad Rolan, mengikuti kegiatan Ikrar Bersama “Bersih dari Narkoba, Handphone, dan Pungli” serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan, yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumsel, Minggu (20/04/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta praktik pungutan liar di lingkungan pemasyarakatan. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rolan menegaskan bahwa Rutan Kelas I Palembang siap mendukung penuh kebijakan tersebut demi menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan berintegritas.

Pelaksanaan kegiatan juga diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting oleh jajaran pejabat struktural Rutan Kelas I Palembang. Seluruh peserta mengikuti rangkaian acara dengan khidmat, termasuk prosesi pembacaan ikrar dan penandatanganan kerja sama sebagai simbol sinergi antar instansi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas antara pemasyarakatan dan aparat penegak hukum semakin kuat dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, penyelundupan alat komunikasi ilegal, serta praktik-praktik yang mencederai integritas institusi.

Camat Subang Sumardi siap memediasi sengketa lahan warga dengan pengembang Buana Subang Kencana

SUBANG | Warta In – Menyikapi dugaan penyerobotan atau penguasaan lahan secara sepihak oleh pihak pengembang, Camat Subang, Sumardi, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik warga.

Sumardi, yang sebelumnya menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Soklat—lokasi yang menjadi titik sengketa dan berbatasan dengan Kampung Rawabadak, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang—menegaskan bahwa pihak kecamatan akan berperan aktif dalam mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

Persoalan ini mencuat setelah keluarga ahli waris A. Sunarya mengungkap dugaan penguasaan lahan tanpa prosedur hukum yang jelas. Mereka menyebut pengembang Perumahan Buana Subang Kencana tidak hanya melakukan pematokan lahan, tetapi juga telah membangun infrastruktur permanen di atasnya.

Berdasarkan data di lapangan, sekitar 40 unit rumah telah berdiri dan sebagian di antaranya sudah ditempati oleh pembeli.

“Ini bukan lagi sekadar rencana. Lahan kami sudah dikuasai secara fisik. Batas-batas tanah yang asli telah dihilangkan oleh pihak pengembang untuk membangun puluhan rumah tersebut,” ujar perwakilan keluarga ahli waris dengan nada kecewa.

Permasalahan semakin kompleks dengan adanya dugaan sertifikat tumpang tindih (overlapping). Keluarga ahli waris mempertanyakan proses penerbitan izin pembangunan dan sertifikat perumahan yang diduga berada di atas lahan yang masih mereka klaim sah secara hukum.

Mereka juga menduga adanya upaya penghilangan batas tanah secara sengaja untuk mengaburkan kepemilikan di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait proses verifikasi lahan oleh pihak pengembang maupun instansi pertanahan sebelum proyek berjalan.

Situasi ini tidak hanya merugikan pihak ahli waris, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bagi para konsumen atau penghuni perumahan yang kini berada dalam posisi rentan secara hukum. Jika dugaan penyerobotan terbukti, legalitas bangunan yang telah berdiri berpotensi cacat hukum.

“Kami hanya menuntut hak kami kembali. Sangat disayangkan pembangunan terus berjalan dan rumah-rumah dijual, padahal persoalan batas tanah dengan kami belum tuntas,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Camat Subang Sumardi menyampaikan bahwa pihaknya siap memediasi antara keluarga ahli waris, pengembang, serta instansi terkait guna mencari titik terang.

“Kami akan memfasilitasi pertemuan antara semua pihak, termasuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Subang agar persoalan ini dapat ditangani secara objektif dan sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Sumardi.

Sementara itu, pihak keluarga ahli waris menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum lanjutan untuk mempertahankan hak mereka. Mereka juga mendesak BPN Subang segera melakukan audit ulang terhadap sertifikat tanah di lokasi sengketa guna memastikan keabsahan dokumen yang ada.

Kasus ini diharapkan dapat segera menemukan penyelesaian yang adil, sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut, baik bagi pemilik lahan maupun masyarakat yang telah membeli rumah di kawasan tersebut.

@Bobby Cengos

Ini Lho Tanggapan Tim Kuasa Hukum Muhammad Harun

SUBANG.| Warta In — Tim Advokat dan Konsultan Hukum Muhammad Harun akhirnya angkat bicara terkait pemeriksaan klarifikasi yang dijalani kliennya di Polres Subang.

Dalam keterangan resminya, tim kuasa hukum menyampaikan bahwa Muhammad Harun, yang berprofesi sebagai wartawan, telah memenuhi undangan klarifikasi dan menjalani pemeriksaan secara kooperatif.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bertindak secara objektif dan profesional,” demikian pernyataan resmi tim kuasa hukum.

Lebih lanjut, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa Harun merupakan wartawan aktif yang menjalankan tugas jurnalistik. Kegiatan yang dipersoalkan disebut berkaitan dengan pemberitaan terhadap seorang ASN atau pejabat publik, yang menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya dugaan pelanggaran disiplin di jam kerja.

Terkait pengambilan foto yang menjadi sorotan, dijelaskan bahwa dokumentasi tersebut dilakukan dalam rangka kerja jurnalistik, di lingkungan kantor pemerintah dan pada jam kerja, guna kepentingan verifikasi fakta.

“Dokumentasi tersebut tidak pernah dimaksudkan sebagai alat tekanan, ancaman, ataupun untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Selain itu, tim kuasa hukum juga meluruskan soal draft berita yang sempat beredar. Mereka menyebut draft tersebut belum dikirimkan ke redaksi dan masih merupakan bahan kerja jurnalistik.

Pihaknya menegaskan bahwa klien mereka tidak pernah meminta uang, tidak pernah melakukan ancaman, serta tidak pernah memerintahkan pihak mana pun untuk meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun.

Secara hukum, apabila terdapat keberatan terhadap suatu pemberitaan, mekanisme yang tepat adalah melalui hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Bukan melalui pendekatan pidana umum,” tutup pernyataan tersebut.

Tiga Srikandi SMAN 1 Blanakan Sabet 2 Perak dan 1 Perunggu di Kejurnas Pencak Silat 2026

SUBANG, Warta In Jabar – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Kabupaten Subang. Tiga atlet putri SMAN 1 Blanakan sukses meraih dua medali perak dan satu medali perunggu dalam ajang Kejuaraan Nasional Pencak Silat As Syifa Raya 2026.

Kejuaraan tersebut digelar di Pondok Pesantren Wanareja, Subang, Jawa Barat, pada 17 hingga 19 April 2026, dengan diikuti sekitar 470 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Plt. Kepala Sekolah SMAN 1 Blanakan, Sukirno, mengatakan pihaknya mengirimkan tiga atlet untuk mengikuti kejuaraan tersebut.

“Dalam kejuaraan ini, kami mengirimkan tiga peserta dari SMAN 1 Blanakan dari total 470 peserta yang ikut bertanding,” ujarnya, didampingi Wakasek Kesiswaan Suntari dan Wakasek Humas Atim Sudrajat, Senin (20/4/2026).

Dari keikutsertaan tersebut, ketiga atlet berhasil menyumbangkan prestasi membanggakan. Yunia Nabila Wafiah meraih Juara 2 Kelas A, Febby Nadia Zulfa meraih Juara 2 Kelas B, dan Talita Zahri meraih Juara 3 Kelas C.

Capaian ini menunjukkan kemampuan atlet pelajar daerah dalam bersaing di tingkat nasional. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras, disiplin latihan, serta semangat juang tinggi yang ditunjukkan para atlet selama mengikuti pertandingan.

Pihak sekolah berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus mengembangkan potensi diri, baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Selain itu, keberhasilan ini juga menjadi bagian dari upaya melestarikan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa.

Meranti — Polres Kepulauan Meranti terus memperkuat langkah preventif dalam menekan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar melalui program Police Goes To School dalam rangka Operasi Antik LK-26.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (20/4/2026) sekitar pukul 07.30 WIB di SMP dan SMK Patria Dharma Selatpanjang, Jalan Rumbia, Kecamatan Tebing Tinggi.

Dalam kegiatan tersebut, Kabag Ops Polres Kepulauan Meranti, KOMPOL Wan Mantazakka, S.H., M.H., bertindak sebagai Inspektur Upacara mewakili Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Paroqi.

Dalam amanatnya, disampaikan bahwa kehadiran Polri melalui program Police Goes To School merupakan bentuk komitmen nyata dalam membangun kedekatan dengan pelajar sekaligus memberikan edukasi langsung terkait bahaya narkoba.

“Program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan langkah konkret Polri dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, berkarakter, dan memiliki kesadaran hukum sejak dini,” tegasnya.

Kapolres Kepulauan Meranti melalui perwakilannya juga menegaskan bahwa ke depan pihaknya akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, baik di kalangan pelajar maupun masyarakat umum, melalui edukasi, sosialisasi, dan pendekatan persuasif yang berkelanjutan.

Selain itu, Polres Kepulauan Meranti berkomitmen memperkuat sinergi dengan pihak sekolah, orang tua, serta seluruh elemen masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari pengaruh narkoba.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Binmas AKP Aguslan, S.H., Kasi Humas IPTU Iskandar Noprianto, jajaran personel Polres Kepulauan Meranti, kepala sekolah, dewan guru, serta seluruh siswa-siswi SMP dan SMK Patria Dharma Selatpanjang.

Dalam kesempatan tersebut, Kabag Ops juga mengajak para pelajar untuk menjaga lingkungan sejak dini, antara lain dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, serta menciptakan lingkungan sekolah yang hijau dan sehat sebagai bagian dari konsep green policing.

Isu bahaya narkoba menjadi penekanan utama dalam kegiatan ini. Ditegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda.

“Narkoba adalah musuh bangsa. Sekali mencoba, dampaknya bisa menghancurkan prestasi hingga merenggut masa depan. Jauhi dan berani katakan tidak,” tegasnya di hadapan peserta upacara.

Para pelajar juga diingatkan untuk menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja seperti tawuran, balap liar, perundungan, serta konsumsi minuman keras. Sebaliknya, mereka didorong untuk menyalurkan energi pada kegiatan positif seperti olahraga, seni, organisasi, dan prestasi akademik.

Rangkaian kegiatan berlangsung khidmat, dimulai dari upacara bendera hingga penyerahan simbolis bibit pohon kepada pihak sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba serta upaya penanggulangannya.

Secara umum, kegiatan ini dinilai efektif sebagai langkah preventif dalam membangun kesadaran hukum dan kedisiplinan pelajar sejak dini, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.

Polres Kepulauan Meranti menegaskan akan terus mengintensifkan kegiatan serupa guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman,

tertib, dan bebas dari pengaruh negatif.

Polres meranti Call center 110 .Kalau ada kejadian yg mendesak atau kriminal perlu bantuan Polri.Khusus polres meranti.(Gratis bebas pulsa)

Rilis Humas Polres Kepulauan Meranti Riau

Silaturahmi Konstituen, Anggota DPRD Jabar Bayu Satya Prawira, SH Tekankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan.

Subang, Warta In, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Bayu Satya Prawira, S.H., menggelar silaturahmi bersama tokoh masyarakat dan konstituen di Dapil Jabar X1 meliputi Subang, Majalengka, dan Sumedang. Pertemuan yang digelar di Kab. Subang tersebut mengangkat materi pokok soal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Bayu yang duduk di Komisi II DPRD Jabar menegaskan, anggota dewan memiliki tiga fungsi utama: legislasi, budgeting, dan pengawasan. Dari ketiganya, fungsi pengawasan menjadi kunci agar program pemerintah berjalan tepat sasaran dan berpihak pada rakyat. “Kami tidak hanya mengesahkan anggaran, tapi juga memastikan setiap rupiah APBD dipakai untuk kepentingan hukum ujarnya.

Acara silaturahmi turut dihadiri praktisi hukum Subang, Iwan Yusstiarsa, S.H. Dalam sambutannya, Iwan berharap Bayu mampu menampung seluruh aspirasi warga tanpa terkecuali. Ia secara khusus menitipkan agar aspirasi generasi muda atau Gen-Z mendapat atensi lebih.

“Generasi muda adalah harapan bangsa dan calon pemimpin masa depan. Suara mereka harus diperhatikan dan diperjuangkan,” kata Iwan.

Lebih lanjut, Iwan mengingatkan agar anggota dewan bersikap peka dan tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, dewan tidak boleh sekadar menjadi stempel pemerintah. “Bayu adalah wakil rakyat. Tugasnya mengontrol, mengkritisi, dan meluruskan jika ada kebijakan yang tidak pro-rakyat,” tegasnya.

Bayu menyambut masukan tersebut dan berkomitmen membuka ruang dialog seluas-luasnya. Ia menyebut, pengawasan yang kuat harus berbasis data lapangan dan aduan langsung warga. Ke depan, ia akan rutin turun ke Dapil untuk menyerap persoalan-peraoalan yang ada di masyarkat hingga program kepemudaan.

Silaturahmi ditutup dengan sesi tanya jawab dan penyerapan aspirasi tertulis dari warga yang hadir.

(Boby Cengos)

Silaturahmi Konstituen, Anggota DPRD Jabar Bayu Satya Prananda Tekankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan.

Subang, Warta In, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Bayu Satya Prananda, S.H., menggelar silaturahmi bersama tokoh masyarakat dan konstituen di Dapil Jabar X1 meliputi Subang, Majalengka, dan Sumedang. Pertemuan yang digelar di Kab. Subang tersebut mengangkat materi pokok soal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Bayu yang duduk di Komisi II DPRD Jabar menegaskan, anggota dewan memiliki tiga fungsi utama: legislasi, budgeting, dan pengawasan. Dari ketiganya, fungsi pengawasan menjadi kunci agar program pemerintah berjalan tepat sasaran dan berpihak pada rakyat. “Kami tidak hanya mengesahkan anggaran, tapi juga memastikan setiap rupiah APBD dipakai untuk kepentingan hukum ujarnya.

Acara silaturahmi turut dihadiri praktisi hukum Subang, Iwan Yusstiarsa, S.H. Dalam sambutannya, Iwan berharap Bayu mampu menampung seluruh aspirasi warga tanpa terkecuali. Ia secara khusus menitipkan agar aspirasi generasi muda atau Gen-Z mendapat atensi lebih.

“Generasi muda adalah harapan bangsa dan calon pemimpin masa depan. Suara mereka harus diperhatikan dan diperjuangkan,” kata Iwan.

Lebih lanjut, Iwan mengingatkan agar anggota dewan bersikap peka dan tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, dewan tidak boleh sekadar menjadi stempel pemerintah. “Bayu adalah wakil rakyat. Tugasnya mengontrol, mengkritisi, dan meluruskan jika ada kebijakan yang tidak pro-rakyat,” tegasnya.

Bayu menyambut masukan tersebut dan berkomitmen membuka ruang dialog seluas-luasnya. Ia menyebut, pengawasan yang kuat harus berbasis data lapangan dan aduan langsung warga. Ke depan, ia akan rutin turun ke Dapil untuk menyerap persoalan-peraoalan yang ada di masyarkat hingga program kepemudaan.

Silaturahmi ditutup dengan sesi tanya jawab dan penyerapan aspirasi tertulis dari warga yang hadir.

(Boby Cengos)