Beranda blog

Drone Liar Ganggu MotoGP Mandalika, Brimob Siap Bertindak

0

Drone Liar Ganggu MotoGP Mandalika, Brimob Siap Bertindak

Warta.in

Lombok Tengah,NTB – Penonton MotoGP Mandalika 2026 diminta ikut menjaga keamanan selama balapan berlangsung. Brimob Polda NTB mengingatkan penonton tidak menerbangkan drone sembarangan, di sekitar area sirkuit.

Imbauan itu disampaikan Dansat Brimob Polda NTB Kombes Pol. Nadi Chaidir, S.I.K., M.H., Kamis (1/10/2026), saat mengecek sejumlah titik dan pos pengamanan Operasi Mandalika Rinjani 2026, dalam rangka cipta kondisi jelang perhelatan MotoGP Mandalika.

“Kita siapkan anti-drone untuk mengantisipasi drone-drone liar. Kita sudah bersurat kepada Kor Brimob untuk meminta perangkat dan tim anti-drone,” ujarnya.

Dikatakan, Brimob menyiapkan perangkat pendeteksi untuk mengantisipasi drone yang masuk ke area terlarang. Penonton diharapkan tidak mencoba menerbangkan drone tanpa izin, karena berpotensi mengganggu jalannya balapan.

“Kalau sudah masuk area, nanti terdeteksi. Anti-drone akan melakukan downgrade supaya drone tidak bisa melakukan aktivitas lagi, sehingga tidak mengganggu berjalannya MotoGP,” katanya.

Selain soal drone, Dansat Brimob Polda NTB mengajak penonton mengikuti arahan petugas, selama berada di kawasan sirkuit. Ketertiban penonton ikut membantu pengamanan event yang berlangsung 10-11 Oktober 2026.

“Kami siapkan personel Brimob terlatih untuk menghadapi situasi berintensitas tinggi. Kami juga mengimbau masyarakat yang datang agar mengikuti aturan serta petunjuk petugas di lapangan,” tegasnya.(sr/dkisntb)

Tiga Pejabat Eselon II Purwakarta Dilantik, Sekda Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

0

Warta.in, Purwakarta – Pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan penyegaran pada jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) resmi dilantik sebagai pejabat eselon II, Kamis (1/10/2026).

Pelantikan berlangsung di Bale Nagri, Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, dan dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Sri Jaya Midan.

Ketiga pejabat yang dilantik yakni Cika Siskawati sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Entin Suryatin sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta Heri Anwar sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus).

Dalam arahannya, Sri Jaya Midan menegaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Para pejabat yang baru dilantik diminta mengedepankan profesionalitas, integritas, komitmen, serta inovasi dalam menjalankan program dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jabatan ini merupakan amanah. Karena itu, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Tiga perangkat daerah yang dipimpin pejabat baru tersebut memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. BKPSDM berperan dalam pengelolaan dan pengembangan aparatur, Disperkim menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman, sedangkan Disarpus memiliki tugas dalam pengelolaan arsip serta pengembangan perpustakaan daerah.

Sri Jaya juga berharap para pejabat segera memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, memperkuat koordinasi internal dan lintas perangkat daerah, serta menyusun langkah kerja yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Penyegaran jajaran JPT Pratama ini diharapkan turut memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta.

Kinerja ketiga pejabat tersebut selanjutnya menjadi bagian penting dalam memastikan program di masing-masing perangkat daerah berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (ds)

Dua Saksi Diperiksa Terkait Laporan Mobil di TAF Jember

0

Warta.in, Jember — Polres Jember memeriksa dua orang saksi terkait laporan seorang warga Kabupaten Banyuwangi yang mempersoalkan keberadaan mobil Toyota Innova miliknya setelah proses pengurusan klaim asuransi di kantor TAF Jember.

Pemeriksaan terhadap dua saksi tersebut dilakukan pada Kamis, 1 Oktober 2026, sebagai bagian dari proses klarifikasi atas laporan masyarakat yang sebelumnya disampaikan ke Polres Jember.

Hillman Lintang Pangestu, S.H. dan Rurialwan Palawan, S.H., selaku kuasa hukum yang mendampingi pelapor, mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan kepada penyidik sekaligus menindaklanjuti proses hukum atas persoalan yang dilaporkan.

Mereka juga menyebut terdapat dugaan proses penarikan kendaraan yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku. Persoalan tersebut disebut berkaitan dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran kendaraan selama dua bulan.

“Hari ini kami menghadirkan dua orang saksi dan memberikan keterangan sesuai dengan tindakan yang diperintahkan oleh Polres Jember. Langkah ini kami lakukan sebagai upaya hukum, baik terkait dugaan tindak pidana maupun aspek perdatanya,” kata Hillman.

Laporan tersebut dibuat oleh Moch. Malik Ibrahim, warga Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, pada Rabu, 23 September 2026. Laporan itu tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Masyarakat Polres Jember Nomor: LPM/1077/IX/2026/SPKT/POLRES JEMBER.

Dalam laporan tersebut, Moch. Malik Ibrahim mengadukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terkait satu unit Toyota Innova tahun 2026 yang sebelumnya dibeli melalui pembiayaan TAF Jember secara kredit.

Persoalan bermula setelah kendaraan tersebut mengalami kecelakaan. Pada 9 September 2026, pelapor bersama seseorang yang disebut tidak dikenal mendatangi kantor TAF Jember di Jalan Gajah Mada Nomor 301, Kecamatan Kaliwates, untuk menanyakan proses pengajuan klaim asuransi kendaraan.

Dalam kesempatan tersebut, pelapor mendapat informasi mengenai proses pengurusan klaim asuransi melalui kantor TAF Jember. Pelapor kemudian kembali mendatangi kantor tersebut pada 10 September 2026 untuk melanjutkan pengurusan klaim.

Saat proses administrasi berlangsung, pelapor disebut menyerahkan kontak kendaraan kepada seseorang berinisial RB yang disebut sebagai karyawan TAF Jember. Pelapor juga mengisi sejumlah dokumen administrasi yang diperlukan.

Namun, setelah meninggalkan kantor tersebut, pelapor mendapati mobil miliknya sudah tidak berada di lokasi.

Pelapor kemudian berupaya mencari informasi mengenai keberadaan kendaraan tersebut. Berdasarkan keterangan yang dituangkan dalam laporan, mobil tersebut disebut telah dibawa untuk keperluan pengurusan asuransi.

Persoalan kemudian berkembang karena kendaraan yang dimaksud disebut belum dikembalikan kepada pemiliknya hingga laporan dibuat.

Kondisi tersebut akhirnya mendorong pelapor membawa persoalan itu ke ranah hukum dengan membuat laporan ke SPKT Polres Jember.

Akibat kejadian tersebut, pelapor mengaku mengalami kerugian sekitar Rp70 juta. Sejumlah dokumen juga diserahkan sebagai bukti awal, di antaranya fotokopi KTP, fotokopi surat penyelesaian hutang, fotokopi STNK, serta tangkapan layar percakapan antara pelapor dengan pihak yang dilaporkan.

Sementara itu, mengenai dugaan penarikan kendaraan yang disebut tidak sesuai prosedur, pihak pendamping pelapor menyatakan persoalan tersebut masih akan didalami melalui proses hukum yang sedang berjalan.

Hingga kini, perkara tersebut masih berada dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi oleh Polres Jember. Dugaan tindak pidana serta pihak-pihak yang disebut dalam laporan masih merupakan materi pengaduan pelapor dan belum menjadi kesimpulan hukum.

Selanjutnya, penanganan perkara akan bergantung pada hasil penyelidikan, pemeriksaan para pihak, serta alat bukti yang diperoleh kepolisian.

Kapolres Gresik Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026, Teguhkan Nilai Persatuan

0

Warta.in||GRESIK – Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Lapangan Apel Mapolres Gresik, Kamis (1/10/2026) pagi. Upacara tersebut menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila, persatuan, serta integritas dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

 

Upacara yang berlangsung khidmat mulai pukul 07.30 hingga 08.00 WIB tersebut turut dihadiri Wakapolres Gresik Kompol Rizki Santoso, para Pejabat Utama (PJU) Polres Gresik, serta para Kapolsek jajaran Polres Gresik. Peserta upacara terdiri dari peleton Perwira, gabungan staf, gabungan Polsek jajaran, Polwan, ASN Polres Gresik, serta personel Sat Lantas, Sat Polair, Sat Samapta, Sat Intelkam, Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba.

Rangkaian upacara diawali dengan persiapan pasukan dan masuknya Komandan Upacara ke lapangan. Selanjutnya, Inspektur Upacara memasuki lapangan dan menerima penghormatan pasukan serta laporan dari Komandan Upacara.

Suasana semakin khidmat saat dilaksanakan mengheningkan cipta yang dipimpin Kapolres Gresik. Momen tersebut menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan bangsa dalam memperjuangkan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rangkaian dilanjutkan dengan pembacaan Teks Pancasila yang dipimpin AKBP Ramadhan Nasution dan diikuti seluruh peserta upacara. Kemudian Pembukaan UUD 1945 dibacakan oleh Ipda Moh. Burhanudin, selaku Kaurmintu Satlantas.

Sementara itu, pembacaan Naskah Ikrar disampaikan oleh Ipda Anggi Wijanarko, selaku Pamapta III. Upacara kemudian ditutup dengan doa bersama dan peragaan Andika Bhayangkari.

Usai upacara, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para Pahlawan Revolusi sekaligus meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa yang kokoh dan tidak tergantikan.

“Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini merefleksikan peran Pancasila sebagai kompas moral dan fondasi utama pembangunan nasional yang inklusif,” tegas AKBP Ramadhan Nasution.

Kapolres juga mengingatkan seluruh personel Polres Gresik agar senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menjalankan tugas maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, semangat Pancasila harus diwujudkan melalui sikap menjaga persatuan, menghormati keberagaman, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta melaksanakan tugas secara profesional dan penuh integritas.

 

“Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas. Jaga persatuan dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” pungkasnya.(kus)

Warga Subang Terjebak di Padang Utara, Keluarga Harapkan Respons Pemerintah

0
  1. Warga Subang Terjebak di Padang Utara, Keluarga Harapkan Respons Pemerintah

Padang Utara – Seorang perempuan bernama Dewi yang disebut merupakan warga Kabupaten Subang, Jawa Barat, dikabarkan masih berada di Padang Utara, Sumatera Barat. Keluarga dan pihak yang mendampingi menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat membantu proses penanganan dan kepulangan Dewi ke Jawa Barat.

Menurut keterangan yang disampaikan Egi Sonia, pihaknya telah berupaya menghubungi sejumlah pihak, termasuk staf Pemerintah Provinsi Jawa Barat, guna menyampaikan kondisi yang dihadapi Dewi. Ia menyebut biaya yang diperlukan untuk penanganan dan kepulangan Dewi terus bertambah dan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

“Kami sudah mencoba menghubungi sejumlah pihak agar ada perhatian terhadap kondisi Dewi dan keluarganya. Harapan kami, Dewi dapat segera mendapatkan solusi sehingga bisa kembali ke Jawa Barat,” ujar Egi Sonia.

Egi menambahkan bahwa pihaknya juga berupaya menjalin komunikasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Subang, agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Di sisi lain, hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Subang, maupun instansi terkait mengenai informasi yang disampaikan pihak keluarga dan pendamping Dewi. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak tersebut untuk memperoleh konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut.

Apabila terdapat tanggapan atau langkah penanganan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Subang, maupun instansi terkait lainnya, redaksi akan memperbarui informasi ini sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang dan memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak.

Keluarga berharap adanya koordinasi yang cepat antara pemerintah daerah dan pihak terkait agar kondisi yang dialami Dewi dapat segera memperoleh solusi terbaik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pimpinan & Jurnalis ‘Warta.in’ Mengucapkan Selamat & Sukses Kepada Komjen Pol Suyudi Ario Seto,S.I.K., M.Si”.

0
Oplus_16908288

Warta.in-Bengkulu.

Pimpinan dan Jurnalis Media Online Warta.in  Mengucap kan Selamat dan Sukses Kepada  Komjen  Pol  Suyudi Ario Seto, S.I.K., M.Si. Atas penunjukan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Semoga amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, serta senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam memimpin institusi Polri.

Semoga di bawah kepemimpinan beliau, Polri semakin profesional, humanis, berintegritas, serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selamat mengemban amanah dan tugas baru.

Pimpinan dan Jurnalis

Media Online Warta.in

Kepala UPTD Puskesmas Maniis Baru Tiga Bulan, Langsung Ngebut Benahi Layanan Kesehatan

0

Warta.in, Purwakarta – Kepala UPTD Puskesmas Maniis Kabupaten Purwakarta, Aan Suandana, S.Kep., Ners, menyampaikan keterangannya kepada awak media warta.in terkait kondisi pelayanan kesehatan, berbagai tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dilakukan jajaran Puskesmas Maniis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Aan Suandana diketahui mulai mengemban amanah sebagai Kepala UPTD Puskesmas Maniis sejak 23 Mei 2026. Dalam masa kepemimpinannya yang masih relatif baru, ia mengakui bahwa Puskesmas Maniis menghadapi sejumlah tantangan yang membutuhkan penanganan serius, terukur, dan melibatkan berbagai pihak.

“Saya baru mengemban amanah sebagai Kepala Puskesmas Maniis sejak 23 Mei 2026. Dalam masa kurang lebih tiga bulan ini, kami melakukan penyesuaian sekaligus pembenahan bersama seluruh jajaran. Tantangan pelayanan di wilayah Maniis cukup kompleks dan membutuhkan kerja bersama, bukan hanya dari internal puskesmas,” ujar Aan kepada awak media, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi geografis dan jarak menuju rumah sakit rujukan, terlebih ketika masyarakat membutuhkan pelayanan lanjutan. Situasi tersebut menuntut Puskesmas Maniis untuk mampu memberikan pelayanan tingkat pertama secara optimal sekaligus memastikan proses rujukan berjalan sesuai kebutuhan medis pasien.

Di sisi lain, tingginya angka kunjungan pasien setiap hari menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan.
Namun, tingginya kunjungan tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat menjadikan Puskesmas Maniis sebagai salah satu tumpuan utama dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

“Bagi kami, tingginya kunjungan bukan semata-mata persoalan beban pelayanan. Ini juga merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang harus kami jawab dengan peningkatan kualitas pelayanan. Karena itu, kami terus mendorong agar pelayanan diberikan secara cepat, tepat, ramah, dan humanis,” tegasnya.

Ketersediaan Obat Jadi Perhatian
Mengenai ketersediaan obat, Aan menjelaskan bahwa stok obat yang mengacu pada Formularium Nasional (Fornas) serta sesuai dengan kompetensi pelayanan tingkat pertama di Puskesmas Maniis saat ini berada dalam kondisi yang relatif aman.

Sementara untuk kebutuhan obat tertentu di luar Fornas yang dinilai dibutuhkan pasien, pihaknya berupaya melakukan pemenuhan melalui dukungan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun, ia tidak menutup mata bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut memiliki keterbatasan.

“Untuk obat sesuai Fornas dan kompetensi pelayanan tingkat pertama, secara umum stok kami cukup aman. Untuk obat di luar Fornas yang memang dibutuhkan pasien, kami berupaya memenuhinya melalui dukungan dana JKN. Tetapi harus kami sampaikan secara terbuka, alokasi tersebut terkadang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan karena tingginya kebutuhan di lapangan,” jelas Aan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bagian dari tantangan yang harus dikelola secara cermat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan ketentuan dan kemampuan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Kapasitas Rawat Inap Hampir Selalu Penuh

Tantangan lainnya adalah tingginya kebutuhan terhadap pelayanan rawat inap (ranap). Aan menyebut kapasitas rawat inap Puskesmas Maniis hampir selalu berada dalam kondisi penuh.
Situasi ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sekaligus menjadi indikator bahwa kapasitas pelayanan harus terus dievaluasi dan dicarikan solusi secara bersama.

“Kapasitas rawat inap kami hampir selalu penuh. Ini tentu menjadi perhatian serius. Kami tidak ingin hanya menyelesaikan persoalan ketika pasien sudah datang. Karena itu, kami mulai memperkuat komunikasi dengan lintas sektor, termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat,” katanya.

Pendekatan lintas sektor tersebut, lanjut Aan, tidak hanya diarahkan pada penanganan pasien, tetapi juga memperkuat upaya promotif dan preventif dari tingkat masyarakat.

Menurutnya, persoalan kesehatan tidak seluruhnya dapat diselesaikan di dalam gedung puskesmas. Pencegahan penyakit, peningkatan kesadaran masyarakat, pola hidup sehat, serta keterlibatan pemerintah desa dan unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam menekan beban pelayanan kesehatan.

Komitmen: Tidak Berhenti pada Keterbatasan

Aan menegaskan bahwa berbagai keterbatasan yang dihadapi tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia memastikan jajaran Puskesmas Maniis akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan, baik dari sisi manajemen, pelayanan, ketersediaan obat, penanganan pasien, maupun koordinasi dengan lintas sektor.

“Kami menyadari masih ada keterbatasan dan tantangan yang harus kami benahi. Tetapi komitmen kami jelas, bagaimana masyarakat Maniis mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal sesuai kemampuan dan kewenangan Puskesmas. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan humanis,” tegas Aan.

Ia juga menyatakan keterbukaan terhadap kritik, masukan, maupun informasi dari masyarakat dan media sepanjang disampaikan secara konstruktif dan dapat menjadi bahan evaluasi.

“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun. Bagi kami, kritik merupakan bagian dari evaluasi. Yang terpenting adalah bagaimana setiap persoalan dapat kita cari solusinya bersama, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Maniis ke depan semakin baik,” pungkasnya. (ds)

Perkuat Kualitas Pelayanan dan Pembinaan,Lapas Curup Jalani Monitoring dan Evaluasi Kanwil Ditjenpas Bengkulu

0

Warta.in-RejangLebong,Bengkulu.  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Curup menerima kunjungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan pelayanan dan pembinaan, Rabu (30/09).

Monitoring dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Bengkulu, Herry Hasudungan Simatupang, S.H., M.H., dan didampingi oleh Kepala Lapas Kelas IIA Curup, Untung Cahyo Sidharto, bersama jajaran pejabat struktural dan petugas Lapas Curup.

Kegiatan Monev dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pelayanan serta program pembinaan bagi warga binaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, monitoring dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di lapangan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperkuat.

Dalam kunjungannya, Kabid Pelayanan dan Pembinaan meninjau sejumlah aspek terkait pelaksanaan pelayanan dan pembinaan di Lapas Curup. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan secara berkelanjutan.

Kepala Lapas Kelas IIA Curup, Untung Cahyo Sidharto, menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

“Kami menyambut baik pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini sebagai bagian dari upaya penguatan dan perbaikan berkelanjutan. Setiap hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan kepada warga binaan,” ujar Kalapas.

Ia menambahkan, jajaran Lapas Curup akan menindaklanjuti setiap hasil evaluasi melalui penguatan koordinasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, sehingga seluruh pelayanan dan program pembinaan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan.

“Kami akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal, melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan, serta memastikan seluruh jajaran menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Kegiatan Monev ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu dengan Lapas Kelas IIA Curup. Melalui monitoring secara langsung, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan dapat dievaluasi secara lebih menyeluruh sebagai dasar dalam menentukan langkah perbaikan dan peningkatan kualitas pemasyarakatan ke depan.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, Lapas Kelas IIA Curup berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan dalam pelaksanaan pelayanan serta pembinaan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak warga binaan.

(Tim Redaksi)

Proyek Jalan Rp1,6 Miliar di Nias Terancam Mangkrak, Kontraktor Hanya Timbun Tanah

0
Nias,Warta.in – Proyek rehabilitasi Jalan Hiliwaele I – Banua Sibohou senilai Rp1,67 miliar di Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias, terancam mangkrak. Hampir sebulan kontrak berjalan, progres fisik di lapangan masih minim.
Proyek milik Dinas PUPR Nias itu dikerjakan CV. Putra Jaya Mandiri. Kontrak dimulai 3 September dan berakhir 11 Desember 2026.
Warga menyebut, kontraktor belum menyentuh pekerjaan inti. Drainase, beton semen, dan aspal belum dikerjakan.
“Yang ada hanya timbun tanah. Alat dan orang minim,” kata sumber warga.
Warga mendesak PUPR Nias bertindak. Mereka khawatir anggaran DAU senilai Rp1,67 miliar itu terbuang sia-sia jika pengawasan lemah.
Catata : Fibuka koreksi Hak Jawab 1×24 Jam.

Data Berkualitas Jadi Fondasi Perencanaan Pembangunan NTB

0

Data Berkualitas Jadi Fondasi Perencanaan Pembangunan NTB

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola data melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Produsen Data dengan tema “Data Berkualitas untuk Perencanaan Pembangunan yang Lebih Tepat dan Berdampak”, di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan NTB Satu Data sekaligus mendorong budaya kerja pemerintahan yang berbasis data dan bukti.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Ahsanul Halik atau Aka menegaskan, bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas data untuk mendukung pembangunan daerah.

“Kegiatan ini bukanlah sekadar pekerjaan yang bersifat seremonial ataupun sekadar wacana. Ini adalah kerja bersama seluruh perangkat daerah, di bawah arahan dan bimbingan Bapak Gubernur,” ujarnya.

Menurutnya, data tidak semata-mata berbicara mengenai angka. Data merupakan instrumen bagi pemerintah untuk melihat kondisi daerah, memahami persoalan masyarakat, menentukan prioritas pembangunan, menjalankan program, serta mengukur keberhasilannya.
Ia menekankan, bahwa keputusan yang diambil pimpinan daerah maupun kepala perangkat daerah harus didukung data yang dihasilkan oleh para pengelola data di masing-masing perangkat daerah.

“Data yang baik akan menghasilkan informasi yang baik. Informasi yang baik akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan dari keputusan yang tepat, kita berharap dapat menghadirkan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Aka menegaskan, pembangunan sistem dan portal data tidak akan cukup tanpa kualitas SDM yang mampu menghasilkan dan mengelola data secara benar.

Menurutnya, portal hanyalah wajah dari sebuah sistem. Di balik teknologi tersebut terdapat proses, standar, tata kelola, dan manusia yang bertanggung jawab terhadap kualitas data.

“Portal boleh dibangun dengan teknologi terbaik, tetapi kualitas data tetap ditentukan oleh kualitas manusia yang menghasilkan data tersebut,” tegasnya.

Untuk itu, para produsen dan pengelola data dituntut memiliki kompetensi, pemahaman terhadap tugas dan fungsi, integritas, serta komitmen. Setiap data yang dihasilkan memiliki konsekuensi karena dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan menentukan arah pembangunan.

Data yang berkualitas juga harus memenuhi unsur kebenaran, akurasi, kelengkapan, konsistensi, memiliki definisi yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, persoalan pembangunan tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan harus didasarkan pada data yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara utuh.

Ia mencontohkan, penggunaan data disabilitas dalam menentukan lokasi fasilitas pendidikan khusus. Penentuan lokasi sekolah luar biasa (SLB), misalnya, perlu memperhatikan persebaran masyarakat penyandang disabilitas agar pembangunan fasilitas benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita harus membangun berdasarkan data dan melihat karakteristik masyarakatnya. Jangan sampai fasilitas dibangun di suatu lokasi, tetapi masyarakat yang membutuhkan justru berada di lokasi lain.” kata Aka.

Aka juga menegaskan, bahwa Dinas Kominfotik NTB selaku wali data tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga kualitas data. Kolaborasi antara produsen data, wali data, pembina data, serta seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem NTB Satu Data.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB atas pembinaan, pendampingan, dan kontribusinya dalam penguatan statistik sektoral di NTB. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh perangkat daerah, khususnya pengelola data, serta mitra pembangunan SKALA yang turut mendukung penguatan tata kelola NTB Satu Data.

“Apa yang kita miliki hari ini bukanlah hasil kerja satu institusi. Ini adalah hasil dari kerja bersama,” ujarnya.

Ia menyampaikan, bahwa NTB terus memperkuat koordinasi dan integrasi data sektoral. Salah satu capaian yang disebutkan adalah sekitar 830 data yang telah terkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Ia juga menyampaikan bahwa Indeks Satu Data Indonesia NTB saat ini berada di kisaran 81 poin, meningkat dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 75 poin.

Capaian tersebut diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, tata kelola, koordinasi, dan integrasi data.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Anugerah Fajar Fahrurazie, dalam laporannya menyampaikan bahwa data yang akurat, berkualitas, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurutnya, keberhasilan NTB Satu Data tidak hanya bergantung pada ketersediaan data dan sistem, tetapi juga pada kapasitas SDM yang menghasilkan, mengelola dan menyediakan data.

Karena itu, kegiatan Bimtek dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan teknik visualisasi data, meningkatkan literasi data dan statistik, mendorong budaya kerja berbasis data dan bukti, serta memperkuat sinergi antara pengelola data dan produsen data pada masing-masing perangkat daerah.

“Data yang tersedia perlu diolah dan disajikan menjadi informasi yang mudah dipahami serta mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan statistik, literasi data, dan visualisasi data menjadi semakin penting,” jelasnya.

Melalui grafik, diagram, peta, dan infografis, data diharapkan dapat disampaikan secara lebih sederhana, komunikatif, dan informatif.

Kegiatan tersebut menghadirkan BPS Provinsi NTB bersama tim teknis bidang statistik sebagai narasumber dan fasilitator. Materi yang diberikan meliputi teknik dasar statistika dalam visualisasi data, konsep dasar statistika dalam penyusunan infografis, serta lokakarya penyusunan infografis berbasis data sektoral.

Melalui kegiatan tersebut, Pemprov NTB berharap peserta tidak hanya memahami konsep dasar statistik dan visualisasi data, tetapi juga mampu mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sektoral menjadi informasi yang mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan.

Aka menegaskan, penguatan NTB Satu Data pada akhirnya bukan hanya membangun sistem informasi, melainkan membangun budaya kerja pemerintahan.

“Yang ingin kita bangun sesungguhnya bukan hanya satu data. Kita ingin membangun satu pemahaman, satu standar, satu proses, satu komitmen, dan satu semangat untuk menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.

Ia berharap pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan setelah kembali ke perangkat daerah masing-masing, terutama dalam melakukan perbaikan data sejak dari sumbernya.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah Pemprov NTB dalam memperkuat kapasitas produsen data sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin terukur, kolaboratif, dan berbasis data untuk menghasilkan pembangunan yang lebih tepat dan berdampak bagi masyarakat. (sr/dkisntb)