Beranda blog

Strategi SDM Modis: Mengapa Generasi Z Butuh Adaptabilitas “Thrifting” di Industri Modern

0

Oleh: Lily Setyawati Kristianti, S.E., M.M.
Dosen Program Studi Manajemen Program Sarjana, Universitas Pamulang

Sebagai seorang praktisi akademisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang sekaligus berkecimpung di industri kreatif bisnis thrifting busana, saya sering menemukan benang merah yang menarik antara dinamika berburu baju bekas (thrifting) dan tantangan pengelolaan SDM di era modern.

Dua dunia ini sekilas tampak berseberangan. MSDM berurusan dengan pengelolaan modal manusia di organisasi formal, sedangkan bisnis thrifting identik dengan kreativitas lapangan, tren fesyen cepat, dan kejelian memanfaatkan barang bekas menjadi produk bernilai tinggi. Namun, jika dibedah lebih dalam, core kompetensi yang dibutuhkan di kedua bidang ini persis sama: kemampuan menemukan potensi tersembunyi (resourcing), adaptabilitas, dan efisiensi.

  1. Thrifting Talent: Melihat Potensi di Balik Keterbatasan

Dalam bisnis thrifting, keberhasilan kita ditentukan oleh kejelian menemukan pakaian yang tampak biasa—bahkan lusuh di tumpukan karung—lalu mengolahnya hingga menjadi produk bernilai jual tinggi (upcycling).

Prinsip ini sangat relevan dalam pengelolaan SDM hari ini. Perusahaan tidak bisa lagi terus-menerus mengandalkan pencarian “talenta sempurna” yang siap pakai dan berbiaya tinggi. Praktisi MSDM harus memiliki insting layaknya thrifter: mampu melihat hidden talent, memberikan pelatihan (upskilling), dan membimbing karyawan yang memiliki potensi dasar kuat agar menjadi aset unggulan organisasi.

  1. Generasi Z, Fashion Statement, dan Fleksibilitas Kerja

Di mata saya sebagai dosen, mahasiswa Generasi Z yang mendominasi bangku kuliah dan dunia kerja saat ini adalah generasi yang sangat lekat dengan budaya thrifting. Bagi mereka, thrifting bukan sekadar belanja murah, melainkan bentuk ekspresi diri, keunikan, dan kesadaran akan keberlanjutan (sustainability).

Karakteristik ini terbawa ke dalam ekspektasi kerja mereka. Gen Z menginginkan ruang kerja yang fleksibel, tidak kaku, dan menghargai keunikan individu—mirip seperti gaya thrifting yang anti-mainstream. Manajer SDM yang masih mengandalkan pola kepemimpinan otoriter dan birokratis akan kesulitan merangkul mereka. SDM masa kini harus mampu mengemas budaya kerja yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada makna (purpose-driven).

  1. Efisiensi dan Efektivitas: Manajemen Risiko Finansial

Bisnis thrifting mengajarkan manajemen modal yang sangat ketat: low cost, high yield. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk modal belanja barang bekas harus dihitung cermat agar tidak menjadi stok mati (dead stock).

Dalam dunia MSDM, ini berhubungan erat dengan perhitungan Return on Investment (ROI) pada pengembangan SDM. Program pelatihan dan rekrutmen tidak boleh lagi sekadar gugur kewajiban atau formalitas tahunan. Setiap strategi SDM harus dirancang untuk berdampak langsung pada produktivitas dan pertumbuhan bisnis, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

  1. Resilience dan Siklus Hidup Talenta: Menghadapi Perubahan Tren

Industri fesyen thrifting bergerak sangat cepat; apa yang diminati pasar minggu ini belum tentu dicari bulan depan. Hal ini memaksa para pelaku usaha untuk memiliki ketahanan (resilience) dan kemampuan membaca tren secara presisi agar tidak tertinggal.

Dalam spektrum MSDM, siklus hidup talenta (talent lifecycle) juga mengalami akselerasi yang mirip. Gelombang teknologi dan AI menuntut karyawan untuk terus melipatgandakan kapabilitas mereka dalam waktu singkat. Fungsi SDM bukan lagi sekadar mengadministrasikan kehadiran, melainkan menjadi navigator perubahan yang memfasilitasi continuous learning agar seluruh elemen organisasi tetap relevan di tengah disrupsi yang dinamis.

  1. Sustainability dalam Praktik Pengelolaan Manusia

Tren thrifting tumbuh subur karena didorong oleh kesadaran akan ekonomi sirkular dan sustainability (keberlanjutan) untuk mengurangi limbah tekstil. Konsep keberlanjutan ini seyogianya diinternalisasi ke dalam strategi MSDM modern melalui pembentukan ekosistem kerja yang sehat (workplace well-being).

Menjaga talenta terbaik agar tidak mengalami burnout sama pentingnya dengan menjaga lingkungan. Organisasi yang berinvestasi pada kesehatan mental, fleksibilitas kerja, dan keseimbangan hidup karyawan akan menciptakan budaya perusahaan yang sustainable—di mana regenerasi talenta berjalan secara alami tanpa harus mengorbankan kesejahteraan fisik maupun psikologis para pekerja.

Mengelola manusia tidak ubahnya memilah dan merawat pakaian vintage. Dibutuhkan kesabaran untuk memahami karakter tiap individu, serta ketangkasan (agility) untuk menyesuaikan mereka dengan perubahan tren pasar.

Sebagai dosen MSDM sekaligus pelaku usaha, saya meyakini bahwa kunci kesuksesan organisasi masa depan berada di tangan para pemimpin yang fleksibel. Pemimpin yang mampu menghargai keunikan tiap talenta, berani berinovasi di tengah keterbatasan, dan membangun ekosistem kerja yang berkelanjutan—sebagaimana semangat thrifting yang mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa.

Bekali Generasi Muda, Siswa Yayasan Al-Kahfi Ikuti Pelatihan Finansial dan Self Marketing

0

JAKARTA – Keterampilan mengelola diri dan keuangan kini menjadi kebutuhan krusial bagi generasi muda dalam menghadapi persaingan era modern. Menjawab tantangan tersebut, sebuah kegiatan edukasi bertajuk “Transformasi Kesadaran Finansial, Manajemen Waktu, dan Strategi Self Marketing” sukses diselenggarakan di Yayasan Al-Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pelatihan yang bertempat di Jalan Keranji No.51, RT.5/RW.6, Ciganjur ini menyasar para remaja dan pelajar di lingkungan yayasan. Sebanyak 23 siswa-siswi antusias mengikuti seluruh rangkaian sesi yang dikemas secara interaktif dan informatif demi membekali diri dengan soft skill yang adaptif.

Acara dibuka secara energik oleh pasangan Master of Ceremony (MC), Nazwa Aghnia Indira dan Syauqi Abid Rabbani. Sejak awal kegiatan, kolaborasi pembawa acara ini berhasil menghidupkan suasana dan membakar semangat para peserta yang hadir di lokasi.

Dalam laporan pembukaannya, Ketua Pelaksana Kegiatan, Disha Putri Hidayat, mengungkapkan latar belakang dan sasaran utama dari pelatihan ini. Ia menekankan pentingnya penguasaan tiga pilar utama—finansial, waktu, dan citra diri—sejak dini agar generasi muda tidak ragu melangkah ke jenjang masa depan yang lebih tinggi.

Dukungan penuh turut disampaikan oleh Dwi Mustika Rani, S.Pd., selaku perwakilan pembimbing dari Yayasan Al-Kahfi. Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi inisiatif para mahasiswa yang peduli terhadap pembentukan karakter dan kemandirian siswa-siswi yayasan melalui topik pelatihan yang sangat relevan.

Apresiasi senada disampaikan oleh Dr. Widya Intan Sari, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing. Beliau menggarisbawahi bahwa kombinasi antara literasi keuangan, kedisiplinan waktu, dan kemampuan mempromosikan potensi diri (self marketing) merupakan fondasi penting untuk membentuk pribadi yang berdaya saing tinggi.

Sesi pemaparan materi inti diisi oleh dua narasumber utama. Pemateri pertama, Disha Putri Hidayat, mengupas tuntas trik pengelolaan keuangan pribadi serta pentingnya manajemen waktu yang efektif. Pemateri kedua, Bayu Indrawan, melanjutkan sesi dengan membedah strategi self marketing dan cara membangun personal branding yang positif di era digital.

Seluruh rangkaian acara ditutup secara resmi oleh Dosen Pembimbing, Dr. Denok Sunarsi, S.Pd., M.M., CHt., yang memberikan pesan motivasi agar para peserta konsisten mengamalkan ilmu yang didapat. Kelancaran acara ini juga berkat peran solid panitia: Naisya Muthia Dianti (Sekretaris), Nazwa Aghnia Indira (Bendahara), Sarah Nabilah & Dea Giska Aulia (Sie Konsumsi), serta Yusup Ramdhani, Atsal Arisandi, & Bayu Indrawan (Sie Perlengkapan).

Kontraktor Lahomi Diduga Korupsi Plat Besi Bekas, Tulang Baru Plat Rongsokan

0

Kontraktor Diduga Pakai Plat Besi Rongsokan, Jembatan Lahomi 6 Miliar Tak Bisa Dilalui

Nias Barat,warta.in

Kontraktor proyek Jembatan Lahomi Simpang Tiga, Sirombu, Nias Barat, diduga memakai plat besi rongsokan untuk dasar jembatan. Anggaran kurang lebih 6 Miliar, tetapi jembatan tak bisa dilalui, papan proyek tidak ada, rakyat menderita.

watta.in menegaskan, yang diduga rongsokan bukan tulang besinya. Tulang besinya baru semua. Yang diduga rongsokan adalah Besi Platnya atau dasarnya. Ini penting ditegaskan agar tidak salah paham dan agar berita ini akurat.

Hasil pantauan langsung tim tim warta.in di lapangan pada hari Selasa 10 November 2026, menemukan fakta yang sangat merugikan masyarakat.

Bukti foto pertama pada pukul 18.33, terlihat jelas para pekerja sedang melakukan pengecoran. Tulang besinya baru, tetapi plat dasarnya diduga sudah lama dan berkarat.

Bukti foto kedua pada pukul 18.39, terlihat jelas tumpukan plat besi dasar yang sudah sangat lama, sudah berkarat parah, sudah lapuk, sudah keropos, dan sudah tidak layak pakai.

Bukti foto ketiga pada pukul 18.44, terlihat jelas dari jarak sangat dekat plat besi dasar jembatan yang sudah sangat berkarat, sudah lapuk, sudah keropos, dan sudah rapuh. Plat besi ini diduga kuat adalah plat besi lama bekas rongsokan yang seharusnya sudah dilelang oleh pemerintah, tetapi justru dipakai untuk menjadi dasar jembatan.

Kontraktor diduga untung besar. Anggaran besar, tetapi plat besi yang dipakai diduga plat bekas. Rakyat yang menjadi korban.

Bina Marga Provinsi UPTD Gunungsitoli sampai hari ini bungkam. Sebagai pihak yang seharusnya mengawasi, tidak ada penjelasan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada tindakan. Masyarakat menilai, pengawasan lemah. Masyarakat menilai, Bina Marga diduga tutup mata.

Yang lebih mengejutkan, sampai hari ini masyarakat tidak tahu siapa kontraktornya. Masyarakat tidak tahu siapa CV nya. Papan informasi proyek tidak ada. Proyek uang rakyat, tetapi rakyat tidak boleh tahu siapa yang mengerjakannya.

Sementara itu, rakyat Lahomi menderita. Jembatan Lahomi yang seharusnya menjadi akses utama masyarakat, kini tidak bisa dilalui. Masyarakat terputus aksesnya. Masyarakat kesulitan bekerja. Anak anak kesulitan bersekolah. Orang sakit kesulitan berobat. Hasil pertanian masyarakat kesulitan diangkut. Jembatan darurat pun tidak disediakan.

Seorang warga yang menjadi narasumber kepada tim media ini, dengan tegas menyampaikan keluhannya dan sekaligus memberikan klarifikasi agar tidak salah paham.

Bukan besinya yang rongsokan bro. Tulang besinya baru semua. Yang rongsokan itu Besi Platnya atau dasarnya. Itu yang kami lihat di lapangan. Plat dasarnya itu sudah lama, sudah berkarat, sudah lapuk. Kalau plat dasarnya saja sudah rongsokan, bagaimana jembatan ini bisa kuat. Nyawa kami taruhannya. Foto ini buktinya. Kami tidak mengada ada. Kami minta kontraktor dan Bina Marga UPTD Gunungsitoli turun langsung dan lihat sendiri. Jangan hanya diam.

Untuk menjaga keselamatan narasumber, identitas narasumber kami tulis dirahasiakan.

DIDUGA MELANGGAR ATURAN KEMENTERIAN PUPR RI

warta.in menilai, perbuatan kontraktor ini diduga melanggar aturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Pertama, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Penyedia jasa wajib menjamin kualitas pekerjaan dan bertanggung jawab penuh atas kegagalan bangunan. Jika dasar jembatan dibangun dengan plat besi bekas yang tidak layak, maka itu diduga melanggar kewajiban menjamin mutu dan keselamatan konstruksi.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Bahan yang digunakan wajib sesuai spesifikasi. Bahan yang tidak sesuai spesifikasi wajib ditolak. Pengawas wajib menolak bahan yang tidak layak.

Ketiga, Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Bahan yang digunakan wajib baru, wajib sesuai spesifikasi, wajib lulus uji kualitas, dan tidak boleh menggunakan bahan bekas yang sudah tidak memenuhi standar. Penggunaan plat besi lama bekas rongsokan diduga jelas melanggar spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.

Keempat, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Setiap proyek wajib memasang papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Tidak adanya papan informasi proyek di Jembatan Lahomi diduga melanggar kewajiban transparansi.

Kelima, Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Setiap pekerjaan jembatan wajib memperhatikan keselamatan masyarakat dan wajib ada jalur alternatif yang aman. Jika jembatan tidak bisa dilalui dan tidak disediakan jembatan darurat, maka keselamatan masyarakat diduga diabaikan.

Keenam, Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Penyelenggara jalan wajib menjaga jalan dan jembatan agar tetap berfungsi, aman, dan dapat dilalui masyarakat.

Ketujuh, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Proyek yang dibiayai uang rakyat wajib terbuka kepada masyarakat.

Kedelapan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan wajib dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Kesembilan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jika terbukti ada perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, dengan cara mengganti bahan baru dengan bahan bekas, maka perbuatan tersebut diduga masuk dalam tindak pidana korupsi.

Atas dasar aturan tersebut, Red,warta.in meminta kepada Kementerian PUPR RI, Inspektorat, Aparat Penegak Hukum, dan BPK untuk turun langsung melakukan audit teknis, audit kualitas plat besi dasar, dan audit anggaran pada proyek Jembatan Lahomi ini.

warta.in menegaskan, media ini hadir bukan untuk mencari kesalahan siapa pun. Yang dicari adalah fakta. Fakta yang baik akan dikabarkan baik. Fakta yang diduga merugikan negara dan masyarakat, wajib dikabarkan agar segera diperbaiki.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak kontraktor dan pihak Bina Marga Provinsi UPTD Gunungsitoli belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada kedua pihak tersebut.

Redaksi meminta dengan tegas agar kontraktor dan Bina Marga Provinsi UPTD Gunungsitoli segera menjawab.

Satu, benar atau tidak anggaran Jembatan Lahomi ini kurang lebih 6 Miliar.

Dua, siapa nama CV atau perusahaan yang mengerjakannya dan mengapa papan informasi proyek tidak dipasang.

Tiga, benar atau tidak kontraktor diduga memakai plat besi lama bekas rongsokan untuk dasar jembatan, seperti yang terlihat jelas dalam 3 foto bukti di lapangan. Kami tegaskan, tulang besinya baru, yang diduga rongsokan adalah plat besinya.

Empat, apakah Bina Marga Provinsi UPTD Gunungsitoli sudah melakukan pengawasan dan uji kualitas bahan sesuai Peraturan Menteri PUPR. Jika sudah, mengapa plat besi seperti ini bisa lolos.

Lima, mengapa jembatan sampai hari ini tidak bisa dilalui dan mengapa jembatan darurat tidak dibuatkan.

Enam, kapan tepatnya jembatan ini bisa dilalui masyarakat dengan aman.

Masyarakat tidak butuh janji. Masyarakat butuh kejelasan. Masyarakat butuh jembatan yang kuat, aman, dan layak dilalui.

Kontraktor jangan hanya untung. Bina Marga jangan hanya bungkam. Rakyat Lahomi jangan terus menderita.

wata.in akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai masyarakat mendapatkan keadilan dan mendapatkan haknya kembali.

Keterangan Foto 1

Foto bukti pertama kondisi Jembatan Lahomi Simpang Tiga, Sirombu, Nias Barat, pada hari Selasa 10 November 2026 pukul 18.33. Terlihat pekerja sedang melakukan pengecoran. Tulang besinya baru, plat dasarnya diduga besi lama bekas rongsokan.

Keterangan Foto 2

Foto bukti kedua kondisi Jembatan Lahomi Simpang Tiga, Sirombu, Nias Barat, pada hari Selasa 10 November 2026 pukul 18.39. Terlihat jelas dari jarak dekat tumpukan plat besi dasar yang sudah sangat lama, sudah berkarat parah, sudah lapuk, dan sudah tidak layak pakai.

Keterangan Foto 3

Foto bukti ketiga kondisi Jembatan Lahomi Simpang Tiga, Sirombu, Nias Barat, pada hari Selasa 10 November 2026 pukul 18.44. Terlihat jelas dari jarak sangat dekat plat besi dasar jembatan yang sudah sangat berkarat, sudah lapuk, sudah keropos, dan sudah rapuh. Plat besi ini diduga kuat adalah plat besi lama bekas rongsokan yang dipakai untuk dasar jembatan tersebut.

Penulis, watta.in

Public Expose dan RUPS PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbj.

0

Warta.in, Jakarta : Dalam gelaran acara Public Expose dan RUPS PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. Tahun 2026 yang diadakan pada tanggal 4 Nopember 2026 di Tower 1 Wisma 77 jl. Letjen S Parman jakarta Barat. Disampaikan beberapa paparan hal penting yang terkait kondisi Perusahaan saat ini oleh pihak Manajemen.
Manajemen yang diwakili Dewan Komisaris dan Direksi menjelaskan tentang belum adanya penjualan sepanjang tahun 2024 dan 2025. Hal ini terjadi karena terhentinya produksi batubara akibat bencana alam berupa banjir dan tanah longsor.
Adapun langkah yang diambil manajemen perusahaan tetap berusaha agar perusahaan tetap berjalan operaasional dengan efisiensi biaya serta menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan.
Beberapa langkah lain yang sudah ditempuh oleh Perusahaan untuk kedepan adalah mempercepat penjajagan Mitra Strategis bernegosiasi dengan beberapa investor ataupun Mitra Bisnis di industri pertambangan khususnys batubara.
Penjajagan ini bertujuan untuk penyediaan modal kerja yang mendukung infrastruktur untuk menghidupkan kembali kegiatan operasional di wilayah produksi pada lahan konsesi pertambangan.
Selain itu hal lain yang penting adalah Perusahaan tetap mempertahankan kualitas batubara termal tinggi sebagai keunggulan yang mencapai kalori sebesar 6300 kkal/kgARB dengan kadar sulfur dan abu yang rendah.
Penyelesaian audit keuangan juga menjadi prioritas sebagai kewajiban pada regulator untuk tahun 2023, 2024, 2025. Memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pengelolaan tata kelola lingkungan menjadi prioritas utama untuk menjalankan operasional produksi kedepan melalui monitoring yang, ketat,teratur secara berkelanjutan. Melalui kegiatan bersama petani setempat untuk penanaman tumbuhan sebagai perlindungan lunkungan. Serta CSR perusahaan sebagai tanggung jawab perusahaan khususnya di wilayah konsesi pertambangan Kutai Barat.
Pada akhirnya Perusahaan berkomitmen untuk secepatnya menjalankan usaha dengan memenuhi kepatutan terhadap regulasi bersama Mitra Strategis dan investor yang baru.

Bukan Sekadar Aksi, KAJI di Medan Tegaskan Komitmen Mengawal Pemerintahan Prabowo

0

Warta.In ( Medan) – Koalisi Jaga Indonesia (KAJI) menggelar aksi damai penyampaian aspirasi di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, KAJI menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Aksi yang dikoordinatori Yusril Amsari Rambe selaku Koordinator Aksi dan Ilham Karim Parapat sebagai Koordinator Lapangan itu menjadi momentum untuk menyuarakan kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Dalam orasinya, perwakilan KAJI menilai kepemimpinan Presiden Prabowo selama dua tahun terakhir telah memperlihatkan sejumlah langkah yang patut diapresiasi, terutama dalam upaya menertibkan dan memberantas berbagai praktik yang dinilai merugikan negara.

 

“Kalau kita menilai secara objektif, kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah paten, sudah mantap. Kalau istilah orang Medan, paket kalima,” ujar orator yang disambut antusias peserta aksi.

Ia menegaskan, kehadiran mereka di Lapangan Merdeka bukan sekadar berkumpul, tetapi merupakan bentuk kecintaan kepada Indonesia dan dukungan terhadap upaya pemerintah membangun bangsa.

“Kita berkumpul di sini untuk memberikan apresiasi kepada Presiden kita. Selain itu, kita juga hadir untuk memberikan dukungan kepada Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai,” tegasnya.

KAJI juga mengajak seluruh masyarakat Kota Medan, baik yang telah bergabung maupun yang belum berada dalam barisan, untuk menyampaikan dukungan dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut mereka, menjaga Indonesia membutuhkan kebersamaan, persatuan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung langkah-langkah pemerintah yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

Aksi tersebut diharapkan menjadi pesan bahwa kecintaan terhadap Indonesia harus diwujudkan melalui kepedulian, persatuan, dan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan NKRI. Dalam aksi damai tersebut juga dilakukan tandatangan petisi yang dilakukan Kaji terhadap pemerintahan Prabowo.(red16)

Perkuat Komitmen, Kodaeral I dan KPP Pratama Medan Belawan Kokohkan Sinergi untuk Negeri

0

Warta.in Belawan – Komando Daerah TNI Angkatan Laut I (Kodaeral I), tunjukan semangat kebersamaan dan soliditas antarinstansi terus diperkuat, hal tersebut tercermin dalam kunjungan silaturahmi dan koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan, Bapak Asrifal Handri Rangkuti, yang berlangsung di Ruang VIP Mako Kodaeral I, Belawan, Sumatera Utara. Senin (09/11/2026)
‎
‎Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun komunikasi yang harmonis dan konstruktif. Dalam suasana hangat, penuh keakraban dan kekeluargaan, kedua pihak membangun komunikasi serta koordinasi sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi. Silaturahmi ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan cerminan semangat saling menghargai, memperkuat kepercayaan, dan menyatukan langkah dalam mendukung kepentingan bangsa dan negara.

‎Kodaeral I senantiasa menjunjung tinggi pentingnya sinergitas dengan seluruh instansi pemerintah sebagai bagian dari kekuatan kolektif dalam membangun bangsa. Dengan komunikasi yang solid, koordinasi yang berkesinambungan, serta semangat kolaborasi yang kuat, setiap tantangan dapat dihadapi melalui kerja sama dan komitmen nyata. Semangat inilah yang menjadi bagian dari karakter pengabdian prajurit TNI Angkatan Laut: teguh dalam prinsip, tangguh dalam tugas, dan selalu siap memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
‎
‎Melalui kunjungan ini, diharapkan hubungan baik antara Kodaeral I dan KPP Pratama Medan Belawan semakin erat dan produktif. Karena membangun negeri membutuhkan lebih dari sekadar koordinasi, tetapi juga loyalitas, integritas, dan soliditas dalam setiap langkah pengabdian. Bersama bersinergi, bersama mengabdi, demi Indonesia yang semakin kuat. (RN)

(Dispen Kodaeral I)

AKREL Gelar Workshop Tata Kelola Kampus Berintegritas, Perkuat Zona Integritas dan Cegah Praktik Gratifikasi

0

Warta.in-RejangLebong.

Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong (AKREL) menggelar kegiatan Workshop Tata Kelola Kampus Berintegritas melalui Penguatan Zona Integritas, Pencegahan Gratifikasi, dan Pemetaan Proses Bisnis di  lingkungan AKREL. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (10/11/2026), mulai pukul 13.30 WIB hingga 16.30 WIB, bertempat di Hotel Sepanak, Jalan Letjend Suprapto, Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Workshop ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, profesional, serta berintegritas di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh unsur kampus mengenai pentingnya pencegahan gratifikasi, pungutan liar (pungli), pemerasan, serta penguatan pembangunan Zona Integritas.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, Kiky Nurfitri Sari, S.P., M.Si., dengan menghadirkan narasumber dari Polres Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bengkulu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasat Intelkam Polres Rejang Lebong, AKP Singgih Wirastho, S.H.; PS. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Isfardi, S.H.; Wakil Ketua/Ketua Tim Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di lingkungan  BPMP Provinsi Bengkulu, Sony Martha Kusuma Sari; serta para dosen, staf, dan mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan acara, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, laporan pelaksanaan kegiatan, serta sambutan Direktur AKREL sekaligus pembukaan workshop.

Selanjutnya, para peserta mendapatkan sejumlah materi penting yang berkaitan dengan penguatan tata kelola kampus berintegritas.Materi pertama membahas tentang Peran Kejaksaan dalamPencegahan Gratifikasi dan Pembangunan  Zona Integritas di Perguruan Tinggi Negeri. Materi ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta upaya mencegah terjadinya praktik gratifikasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.Materi kedua membahas Pemetaan Peta Proses Bisnis, yang bertujuan memperkuat sistem kerja kelembagaan agar lebih efektif, terukur, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, materi ketiga mengangkat tema Pungutan Liar (Pungli) dan Pemerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri. Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran seluruh unsur kampus agar menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan mahasiswa maupun masyarakat.

Adapun materi ke-empat membahas  Praktik Baik dan Penguatan dalam Pembangunan Zona Integritas di Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong (AKREL), dengan menitikberatkan pada penerapan budaya kerja yang bersih, pelayanan yang berkualitas, serta komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan kampus yang bebas dari praktik korupsi.Setelah penyampaian seluruh materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif antara narasumber dengan para peserta workshop. Sesi tersebut menjadi kesempatan bagi dosen, staf, dan mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan sekaligus memperdalam pemahaman mengenai penerapan prinsip integritas dalam tata kelola perguruan tinggi.

Melalui kegiatan workshop ini, diharapkan seluruh civitas akademika AKREL semakin memahami pentingnya membangun budaya kerja yang jujur, transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Penguatan Zona Integritas juga diharapkan tidak hanya menjadi komitmen secara administratif, tetapi benar-benar diwujudkan  melalui tindakan nyata dalam setiap aspek pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan.

Dengan demikian, Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong diharapkan mampu mewujudkan tata kelola kampus yang bersih, berintegritas, serta memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada mahasiswa dan masyarakat.Seluruh rangkaian kegiatan workshop berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif hingga acara selesai.(TimRedaksi)

Pangdam I/BB Kunjungi Yonif TP 903/Baluseda di Nias Barat, Beri Arahan kepada Prajurit

0

Warta.in Nias Barat – Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando (Mako) Yonif TP 903/Baluseda di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Senin (9/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada prajurit sekaligus meninjau pembangunan markas dan lahan pertanian satuan.

Pangdam I/BB bersama rombongan tiba di Bandara Binaka, Gunungsitoli, menggunakan pesawat Wings Air IW-1248 sekitar pukul 09.10 WIB. Setelah beristirahat sejenak di ruang transit VIP, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Lapangan Merdeka Onolimbu, Kabupaten Nias Barat, menggunakan helikopter Bell-412 TNI AD.

Setibanya di lokasi, Pangdam I/BB beserta rombongan melanjutkan agenda kunjungan ke Mako Yonif TP 903/Baluseda. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Asops Kasdam I/BB Kolonel Inf Wisyudha.

Di hadapan para prajurit, Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pengarahan. Ia juga mengingatkan bahwa setiap tugas yang dijalankan merupakan bagian dari pengabdian yang memiliki tujuan mulia.

Pangdam berpesan agar seluruh prajurit senantiasa menjaga semangat dan bekerja dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan tanggung jawab. Menurutnya, semangat dan ketulusan menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas.

“Terima kasih kepada seluruh prajurit yang sudah meluangkan waktunya untuk berada di sini. Kegiatan yang kita lakukan ini merupakan tujuan yang sangat mulia. Kita harus tetap semangat dan bekerja dengan ikhlas, sehingga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas demi bangsa dan negara yang kita cintai ini,”

Usai memberikan pengarahan, Pangdam I/BB bersama rombongan melakukan peninjauan pembangunan Mako Yonif TP 903/Baluseda. Peninjauan juga dilakukan terhadap lahan pertanian satuan guna melihat secara langsung perkembangan pembangunan serta pemanfaatan lahan yang tersedia.

Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan prajurit Yonif TP 903/Baluseda semakin termotivasi dalam menjalankan tugas dan meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI AD di wilayah Kabupaten Nias Barat. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

Pembayaran Tembakau Rp358,5 Juta Tak Kunjung Tuntas, Kuasa Hukum Sutrisno Layangkan Somasi Pertama

0
Ket foto : Kuasa Hukum Sutrisno, Alfin Rahardian Sofyan, S. H, M. H.

Warta.in, Jember – Persoalan pembayaran transaksi jual beli tembakau senilai Rp358.500.000 antara Sutrisno dan Tonaji alias Complong bin Panut, warga Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, belum menemukan penyelesaian. Setelah sejumlah upaya penyelesaian dilakukan, kuasa hukum Sutrisno akhirnya melayangkan Somasi Pertama kepada Tonaji pada Selasa (10/11/2026).

Somasi tersebut dilayangkan melalui kuasa hukum Sutrisno, Alfin Rahardian Sofyan, S.H., M.H., sebagai langkah hukum untuk meminta pihak yang bersangkutan memenuhi kewajiban pembayaran atas transaksi tembakau yang telah berlangsung sejak 16 Agustus hingga 30 September 2024 di Dusun Tegal Banteng, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak Sutrisno, nilai transaksi pembelian tembakau tersebut mencapai Rp358,5 juta. Namun, hingga somasi diterbitkan, pembayaran disebut belum diterima oleh Sutrisno.

Persoalan ini sebelumnya telah dilaporkan Sutrisno ke Polsek Wuluhan pada 24 April 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

Dalam perkembangannya, pada 18 Juni 2026, kedua pihak membuat surat pernyataan tertulis di wilayah Wuluhan. Dalam dokumen tersebut, Tonaji disebut mengakui telah membeli tembakau milik Sutrisno dan belum melakukan pembayaran dengan alasan barang tersebut belum terjual.

Melalui surat pernyataan itu, Tonaji menyanggupi pelunasan pembayaran secara sekaligus paling lambat Selasa, 15 September 2026. Kesepakatan tersebut dibuat sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan.

Namun, hingga batas waktu yang disepakati, pembayaran belum juga terealisasi. Pada 18 September 2026, Tonaji mendatangi Mapolsek Wuluhan, tetapi belum melakukan pembayaran. Saat itu, ia disebut meminta tambahan waktu selama satu bulan. Permintaan tersebut kemudian diberikan oleh Sutrisno.

Persoalan kembali dibicarakan pada 28 Oktober 2026 ketika Tonaji kembali datang ke Mapolsek Wuluhan. Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan pihak Sutrisno, Tonaji kembali meminta tambahan waktu atau mengusulkan pengembalian tembakau dengan konsekuensi penyusutan maupun kerugian ditanggung bersama.

Usulan tersebut tidak diterima Sutrisno. Ia beralasan transaksi yang dilakukan merupakan jual beli, sehingga kewajiban pembayaran seharusnya dipenuhi sesuai kesepakatan awal, bukan diselesaikan dengan pengembalian barang yang berpotensi menimbulkan perhitungan kerugian baru.

Setelah melalui rangkaian pembicaraan tersebut, penanganan perkara juga dibahas dalam gelar perkara di Polres Jember pada Senin, 2 November 2026. Berdasarkan informasi yang diterima pihak Sutrisno, hasil gelar perkara menyatakan penanganan perkara akan dilanjutkan ke proses hukum berikutnya.

Sejalan dengan perkembangan itu, kuasa hukum Sutrisno kemudian mengirimkan Somasi Pertama pada 10 November 2026. Dalam surat tersebut, kuasa hukum merujuk pada surat pernyataan tertanggal 18 Juni 2026, termasuk pengakuan pembelian tembakau, nilai transaksi, serta kesanggupan pembayaran yang telah melewati batas waktu.

Somasi tersebut meminta Tonaji segera memenuhi kewajiban pembayaran dan menghubungi pihak kuasa hukum untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi dalam jangka waktu 7 x 24 jam. Penghitungan tenggat waktu tersebut mengikuti waktu diterimanya surat somasi oleh pihak yang dituju.

Dalam somasi itu, kuasa hukum juga menguraikan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sebagaimana kesepakatan dapat mengarah pada dugaan wanprestasi. Selain itu, surat tersebut turut menyinggung kemungkinan penerapan ketentuan pidana, yakni Pasal 492 tentang penipuan dan/atau Pasal 486 tentang penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerapan ketentuan tersebut tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian.

Ket Foto : Heny Kusumawati istri dari Tonaji alias Complong saat mewakili menerima somasi pertama dikarenakan suaminya sedang keluar.

Selain ditujukan kepada Tonaji, surat Somasi Pertama tersebut juga ditembuskan kepada Mapolsek Wuluhan dan Mapolres Jember sebagai pemberitahuan kepada pihak kepolisian terkait langkah hukum yang ditempuh kuasa hukum Sutrisno.

Atas belum diterimanya pembayaran tersebut, Sutrisno mengaku mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil, menurutnya, berkaitan dengan nilai transaksi sebesar Rp358,5 juta yang belum dibayarkan. Sementara kerugian immateriil disebut berupa beban pikiran, ketidaknyamanan, serta ketidakpastian akibat persoalan yang belum terselesaikan dalam waktu cukup panjang.

Di sisi lain, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah warga, terdapat pula penjual tembakau lain yang diduga pernah mengalami persoalan pembayaran dalam transaksi serupa. Sebagian disebut telah menerima pembayaran secara bertahap, sementara lainnya dikabarkan masih memiliki sisa pembayaran yang belum tuntas. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait.

Pihak Sutrisno menyebut dirinya berada dalam kondisi berbeda karena hingga saat ini mengaku belum menerima pembayaran sama sekali atas transaksi tersebut.

Dengan dilayangkannya Somasi Pertama, pihak kuasa hukum berharap Tonaji segera memberikan tanggapan dan menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana kesepakatan tertulis. Apabila tidak ada penyelesaian dalam tenggat waktu yang diberikan, pihak Sutrisno menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kolaborasi Dan Senergi PT.HBAP Dengan Polres Muara Enim Dalam Penanggulangan Karhutla.

0

Warta In

“MuaraEnim,SumateraSelata–PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP), pengelola PLTU Sumsel 8, menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) kepada Polres Muara Enim. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung kesiapan personel dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Muara Enim.

APD yang diajukan Polres Muara Enim mencakup kacamata pelindung dari debu dan asap, masker gas respirator, serta sepatu safety boot. Perlengkapan tersebut diharapkan dapat membantu melindungi personel saat bertugas dalam pencegahan, penanganan, dan pemadaman karhutla.

Kabagops Polres Muara Enim, Kompol Heri Widodo, S.H., menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih kepada PT HBAP atas dukungan APD bagi personel. Bantuan ini bermanfaat untuk menunjang kesiapan dan keselamatan petugas dalam menghadapi karhutla,” ujarnya.

Penanganan karhutla memerlukan kerja sama berbagai pihak, termasuk kepolisian, TNI, BPBD, pemerintah daerah, Manggala Agni, perusahaan, dan masyarakat. Dukungan perlengkapan bagi petugas menjadi salah satu bagian dari upaya bersama tersebut.

PT HBAP berharap bantuan ini dapat mendukung kesiapsiagaan personel di lapangan dan membantu mengurangi risiko bagi masyarakat serta lingkungan. Perusahaan juga berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

(Tim/Red)