Warta.in Medan 9/6/26 – Ketua Umum Forum SINERGI, Agus Berkat Lombu, S.Psi, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja penegakan hukum di wilayah hukum Polres Nias. Ia menilai masih banyak kasus yang mengambang, berlarut-larut, dan terkesan dibiarkan tanpa memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat pencari keadilan. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya profesionalisme di bawah kepemimpinan AKBP Agung Suprapto Dwi Cahyono, S.Psi., M.Psi., Psi., M.K.P. selaku Kapolres Nias.

Menurut Agus Berkat Lombu, mandeknya sejumlah perkara pidana maupun aduan masyarakat telah mencederai rasa keadilan dan secara perlahan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia.

“Kami melihat ada indikasi pembiaran dan lambannya respons aparat penegak hukum di Polres Nias dalam menuntaskan perkara-perkara yang sudah lama dilaporkan. Hukum tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan, karena ketidakpastian hukum itu sendiri adalah bentuk ketidakadilan yang nyata bagi korban,” tegas Agus Berkat Lombu dalam pernyataannya kepada media.

Daftar Kasus yang Menjadi Sorotan

Forum SINERGI menyoroti sejumlah kasus krusial yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, antara lain:

– Dugaan tindak pidana terhadap anak dan dugaan asusila yang masih terhenti di tahap penyelidikan;
​
– Dugaan penganiayaan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh oknum kepala sekolah;
​
– Kasus kematian seorang siswa yang pelakunya belum terungkap;
​
– Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
​
– Kebakaran Kantor Camat Gunungsitoli yang juga berfungsi sebagai gudang logistik Pemilu tahun 2019;
​
– Dugaan pembunuhan terhadap pemuda berinisial RDZ (24 tahun) yang ditemukan meninggal di kawasan Pantai Hoya pada tahun 2021.

Selain itu, terdapat pula keluhan umum terkait sejumlah Laporan Polisi (LP) yang mangkrak di meja penyidik selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa ada kemajuan. Pihak pelapor juga dinilai seringkali tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) secara transparan. Ketidakjelasan status hukum—apakah perkara akan dilanjutkan ke penyidikan, dihentikan dengan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), atau dilimpahkan ke kejaksaan—membuat masyarakat merasa dirugikan secara psikologis maupun materiil.

Sebagai pimpinan tertinggi, Kapolres Nias dinilai memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahannya. Oleh karena itu, Agus Berkat Lombu mendesak agar dilakukan evaluasi total terhadap kinerja Kasat Reskrim beserta para penyidik yang dianggap memperlambat proses hukum.

Siap Tempuh Jalur Konstitusional

Merespons kondisi yang dinilai memprihatinkan ini, Agus Berkat Lombu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Forum SINERGI saat ini sedang melakukan konsolidasi untuk menyampaikan aspirasi tersebut melalui jalur yang sah dan terukur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Beberapa langkah yang akan ditempuh dalam waktu dekat meliputi:

1. Melayangkan surat pengaduan resmi secara berjenjang kepada Kapolda Sumatera Utara hingga Kapolri;
​
2. Melaporkan dugaan pembiaran kasus dan ketidakprofesionalan oknum penyidik ke Propam dan Itwasda Polda Sumatera Utara;
​
3. Menggelar aksi unjuk rasa damai sesuai undang-undang yang berlaku untuk menyuarakan hak-hak masyarakat yang terabaikan.

Agus Berkat Lombu menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan nyata dan kasus-kasus tersebut tidak segera ditangani secara serius, pihaknya akan meminta secara tegas kepada pimpinan di tingkat atas untuk mengambil langkah tegas.

“Jika Kapolres Nias tidak mampu menuntaskan kasus-kasus yang mangkrak ini, maka kami secara konstitusional akan meminta kepada Kapolda Sumut dan Kapolri untuk mengevaluasi bahkan mencopot jabatan Kapolres dan Kasat Reskrim Nias. Masyarakat butuh pemimpin yang tegas, responsif, dan berpihak pada kebenaran, bukan yang membiarkan kasus menumpuk tanpa kejelasan,” pungkasnya. (RN)

“Solidaritas Perempuan Revolusioner Sampaikan Pengaduan Resmi Kinerja Kapolres Nias kepada Kapolda Sumatera Utara”.

MEDAN – Sebagai wujud pengawasan masyarakat terhadap jalannya penegakan hukum dan penyelenggaraan tugas kepolisian, Solidaritas Perempuan Revolusioner (SPR) Provinsi Sumatera Utara yang diketuai oleh Nini Libertina Waruwu, S.H., C.LPP., telah menyampaikan surat pengaduan resmi kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Surat tersebut tercatat dengan nomor 001/SL/SPR-MEDAN/VI/2026 dan bertanggal 10 Juni 2026. Dalam dokumen tersebut, organisasi yang mewakili aspirasi masyarakat ini menilai bahwa kinerja Kapolres Nias, AKBP Agung S.D.C., beserta seluruh jajarannya, belum mampu mewujudkan kepastian hukum yang adil dan layak bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan kode etik profesi.

Pengaduan tersebut secara khusus menyoroti sejumlah peristiwa hukum yang hingga saat ini dinilai belum memperoleh kejelasan proses maupun hasil penyelesaian yang memuaskan rasa keadilan masyarakat. Terdapat lima kasus pokok yang menjadi fokus perhatian utama, yang masing-masing menyimpan pertanyaan besar dan menunggu penanganan yang tuntas dan transparan. Pertama, peristiwa kematian Rinto Damai Zega yang terjadi pada tahun 2021, yang hingga kini belum terungkap secara jelas kronologi dan penyebab pastinya. Kedua, peristiwa kebakaran yang melalap Kantor Camat Gunungsitoli pada tahun 2019, yang juga belum mendapatkan kejelasan mendalam mengenai latar belakang dan penyebab terjadinya musibah tersebut. Ketiga, kasus kematian seorang siswa yang berinisial AJZ, yang menyisakan pertanyaan publik mengenai sebab dan proses yang dialami korban. Keempat, adanya dugaan tindak pidana pencabulan yang menimpa seorang siswa, yang memerlukan penanganan serius demi melindungi hak dan keselamatan generasi muda. Kelima, peristiwa kehamilan di luar nikah yang juga memerlukan penjelasan dan penanganan yang tepat guna menjawab kekhawatiran masyarakat setempat.

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyampaian pengaduan ini mengacu secara tegas pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan mengenai kode etik profesi kepolisian yang mengatur standar pelayanan dan tanggung jawab aparat penegak hukum. Berdasarkan landasan tersebut, Solidaritas Perempuan Revolusioner menyampaikan sejumlah permohonan yang diharapkan dapat menjadi langkah perbaikan dan penegakan hukum yang lebih baik. Permohonan tersebut meliputi dilakukannya evaluasi kinerja secara menyeluruh dan objektif terhadap penanganan kasus-kasus yang menjadi sorotan, pembentukan tim pengawas yang independen guna memantau jalannya proses hukum, pendalaman kembali fakta dan bukti di lapangan agar tidak ada celah yang terlewatkan, serta pemeriksaan secara proporsional terhadap oknum yang diduga kurang serius atau lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Keadilan yang tertunda sama artinya dengan keadilan yang tidak ada, dan hal ini lambat laun akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, kami memohon kepada pimpinan tertinggi di daerah ini agar segera mengambil langkah-langkah nyata, sehingga setiap perkara ditangani dengan cepat, terbuka, dan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Nini Libertina Waruwu dalam keterangan resminya. Ia menambahkan bahwa pengaduan ini disampaikan semata-mata demi terwujudnya penegakan hukum yang berpihak kepada kebenaran dan kesejahteraan masyarakat, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Menanggapi penyampaian tersebut, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah mengonfirmasi bahwa surat pengaduan tersebut telah diterima dan selanjutnya diteruskan kepada Bidang Pengawasan dan Pembinaan Profesi dan Keamanan (Propam) guna ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan penanganan yang sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa saluran pengawasan dan aspirasi masyarakat tetap terbuka dan akan diolah secara objektif tanpa adanya intervensi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum.

Sebagai pemberitaan yang disusun secara profesional, seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini didasarkan pada dokumen resmi yang disampaikan oleh pengadu dan keterangan yang diterima dari pihak berwenang. Pemberitaan ini disusun dengan berpegang teguh pada prinsip keseimbangan, akurasi, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau pernyataan yang dapat menimbulkan kerugian pihak manapun sebelum adanya kepastian hukum yang jelas.

(TIM/Redaksi)