Warta.In | Palembang. – Universitas Sriwijaya resmi mengumumkan hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2026. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Rektor Taufiq Marwa dalam konferensi pers yang digelar di Aula Bukit Besar Universitas Sriwijaya, Senin (25/5/2026) siang menjelang pukul 15.00 WIB.

Dalam kesempatan itu, pihak rektorat juga menyampaikan mekanisme pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) bagi peserta yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT.

Rektor Unsri menegaskan bahwa seluruh peserta yang dinyatakan lolos pada jalur SNBT merupakan hasil seleksi murni berbasis ujian tertulis tanpa intervensi apa pun.

“Semua yang lulus melalui jalur SNBT, semuanya melalui jalur tes,” ujar Prof. Taufiq Marwa di hadapan awak media.
Pada tahun akademik 2026, Unsri menyediakan total daya tampung sebanyak 9.455 kursi untuk mahasiswa baru dari berbagai jalur penerimaan. Namun tingginya minat masyarakat membuat persaingan masuk Unsri tahun ini berlangsung sangat ketat.

Berdasarkan data yang disampaikan pihak universitas, hanya sekitar 14 persen peserta yang berhasil dinyatakan lulus pada jalur SNBT.

Artinya, sebagian besar peserta atau sekitar 86 persen lainnya belum berhasil menembus seleksi masuk perguruan tinggi negeri tersebut.

Menanggapi tingginya angka ketidaklulusan itu, Rektor Unsri mengimbau para calon mahasiswa agar tidak berkecil hati. Ia meminta peserta yang belum berhasil tetap melanjutkan pendidikan, baik melalui jalur mandiri maupun perguruan tinggi swasta.
“Masih banyak kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Jangan putus semangat, karena masa depan tidak hanya ditentukan dari satu jalur seleksi saja,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Unsri langsung membuka pendaftaran Jalur Seleksi Mandiri mulai Selasa, 26 Mei 2026. Jalur ini menjadi kesempatan berikutnya bagi calon mahasiswa yang belum lolos SNBT untuk kembali bersaing mendapatkan kursi di Unsri.

“Besok mulai dibuka pendaftaran jalur mandiri. Calon mahasiswa yang belum lulus SNBT bisa ikut berpartisipasi dalam seleksi ini,” tambahnya.

Sesuai ketentuan penerimaan mahasiswa baru tahun 2026, Unsri membagi kuota mahasiswa baru ke dalam tiga jalur utama, yakni:
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) sebesar 20 persen,
SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) sebesar 40 persen,
dan Seleksi Mandiri sebesar 30 persen.

Sementara itu, pendaftaran jalur mandiri Unsri melalui skema SMMPTN-Barat atau USMB dijadwalkan berlangsung hingga awal Juni 2026.

Calon peserta diminta segera menyiapkan seluruh dokumen persyaratan dan memantau informasi resmi melalui laman Universitas Sriwijaya agar tidak tertinggal jadwal maupun ketentuan biaya ujian.

Dengan dibukanya jalur mandiri tersebut, Unsri berharap semakin banyak calon mahasiswa berkesempatan melanjutkan pendidikan tinggi di salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Sumatera Selatan itu.

PALI – Kemarahan pecah di ruang rapat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Senin (25/05/2026). DPRD bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Cinta Nusantara (Macan) meluapkan kekecewaan terhadap masih bebasnya aktivitas truk batubara yang melintas di jalan umum, meski larangan resmi telah diberlakukan sejak awal tahun 2026.

Rapat terbuka yang menghadirkan Dinas Perhubungan (Dishub) PALI dan Dishub Provinsi Sumatera Selatan itu berubah panas saat persoalan dugaan pembangkangan perusahaan tambang dibedah secara terbuka. Sorotan utama tertuju pada lemahnya penegakan aturan yang dinilai hanya tajam di atas kertas.

Larangan yang menjadi dasar protes tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati PALI Nomor 550/19/Dishub-1/XII/2025 serta Instruksi Gubernur Sumsel Nomor 500.11/004/Instruksi/Dishub/2025. Kedua regulasi itu secara tegas melarang angkutan batubara melintas maupun menyeberangi jalan umum mulai 1 Januari 2026.

Namun kenyataan di lapangan justru bertolak belakang. Truk-truk bermuatan batubara disebut masih hilir mudik tanpa hambatan, memicu kemarahan masyarakat dan DPRD.

Ketua Umum LSM Macan, Beniwisakti, mempertanyakan keberanian pemerintah dalam menindak perusahaan yang diduga mengabaikan aturan daerah.

“Sudah jelas ada larangan resmi, tapi truk batubara masih bebas melintas. Ini yang dipertanyakan masyarakat. Ada apa sebenarnya? Jangan sampai aturan hanya jadi pajangan sementara perusahaan seenaknya melanggar,” tegasnya dengan nada tinggi.

Ia juga menilai pemerintah terkesan kalah menghadapi kepentingan korporasi tambang, sementara masyarakat terus menjadi pihak yang dirugikan akibat kerusakan jalan dan ancaman keselamatan pengguna jalan umum.

Ketua DPRD PALI, Ubaidillah, turut melontarkan kritik keras kepada Dishub Provinsi Sumsel. Ia meminta tindakan nyata, bukan sekadar laporan dan alasan administratif.

“Jangan masyarakat terus yang jadi korban. Jalan rusak, debu meningkat, risiko kecelakaan tinggi. Kalau aturan sudah jelas, maka perusahaan yang membandel harus dihentikan operasional kendaraannya,” cetus Ubaidillah.

Suasana rapat semakin memanas ketika pihak Dishub PALI maupun Dishub Provinsi Sumsel dinilai minim memberikan jawaban tegas. Kedua instansi hanya menyampaikan bahwa hasil rapat akan diteruskan kepada pimpinan masing-masing untuk ditindaklanjuti.

Jawaban tersebut memicu kekecewaan peserta rapat karena dianggap tidak memberikan solusi konkret atas persoalan yang telah berlarut-larut.

Rapat akhirnya ditutup tanpa keputusan tegas maupun langkah penindakan langsung terhadap perusahaan angkutan batubara yang diduga masih menggunakan jalan umum. DPRD PALI memastikan persoalan ini tidak akan berhenti sampai di meja rapat semata.

Dalam waktu dekat, DPRD berencana memanggil langsung pihak perusahaan tambang dan angkutan batubara guna meminta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran aturan yang terus terjadi di wilayah Kabupaten PALI.

Warta.In | Palembang — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Erwedi Supriyatno, bersama jajaran UPT Pemasyarakatan se-Palembang Raya melaksanakan kegiatan serah terima kunci program bedah rumah kepada Ibu Sarwinah, Senin (25/05/2026). Kegiatan yang berlangsung di kediaman penerima bantuan ini menjadi bentuk nyata kepedulian sosial jajaran Pemasyarakatan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Palembang Raya, Camat Ilir Barat I, Danramil, Kapolsek Ilir Barat I, Lurah setempat, serta Ketua RT dan RW. Kehadiran unsur Forkopimcam dan perangkat lingkungan tersebut menjadi simbol sinergi dan dukungan bersama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Program bedah rumah ini merupakan bagian dari implementasi arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat kepedulian sosial serta pengabdian kepada masyarakat. Melalui program tersebut, jajaran Pemasyarakatan hadir memberikan manfaat langsung dengan membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati.

Dalam kegiatan tersebut, Erwedi Supriyatno menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada Ibu Sarwinah sebagai penerima bantuan program bedah rumah. Momentum ini juga menjadi wujud nyata kolaborasi antar UPT Pemasyarakatan se-Palembang Raya dalam mendukung kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Erwedi Supriyatno menyampaikan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan bentuk nyata hadirnya Pemasyarakatan di tengah masyarakat, tidak hanya menjalankan tugas pembinaan namun juga memberikan kontribusi kemanusiaan dan kepedulian sosial. Ia juga berharap seluruh jajaran terus menjaga kekompakan, solidaritas, serta semangat gotong royong dalam mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Palembang, Muhammad Rolan, menegaskan komitmen jajaran Pemasyarakatan untuk terus mendukung program-program sosial yang mampu memberikan dampak positif dan memperkuat citra positif Pemasyarakatan di tengah masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif.

Rangkap Jabatan Ketua Dewan Pendidikan Subang Disorot, AMS Bongkar Dugaan Pungli di Pasar Baru

SUBANG | Warta In Jabar – Angkatan Muda Subang [AMS] melayangkan kritik tajam terhadap Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Subang yang hingga kini masih merangkap jabatan sebagai Ketua Koperasi Sa Uyunan. Koperasi tersebut diketahui menaungi pedagang kaki lima di kawasan Pasar Baru Subang.

Ketua AMS Iqbal Maulana menyebut rangkap jabatan itu menimbulkan pertanyaan besar terkait integritas, moralitas, dan tata kelola lembaga pendidikan.

“Bagaimana mungkin seseorang yang diduga gagal mengelola pasar dipercaya menahkodai Dewan Pendidikan Kabupaten Subang,” ujar Iqbal, Minggu 25/05.

AMS menyoroti dugaan praktik pungutan liar dalam Pasar Minggu yang rutin digelar setiap Minggu di Pasar Baru Subang. Menurut AMS, aktivitas yang sudah berjalan bertahun-tahun itu tidak memberi dampak nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah [PAD], sehingga memunculkan dugaan aliran pungutan tidak transparan.[pungli]

Ada tiga poin dugaan yang disorot AMS:

*1. Jual beli lapak tanpa dasar hukum*

AMS menduga lapak di Pasar Minggu diperjualbelikan tanpa regulasi resmi dari Pemda Subang. Praktik ini disebut berlangsung bertahun-tahun namun tidak berkontribusi signifikan ke kas daerah.

“Pungutan dari pedagang diduga tidak jelas alurnya dan disinyalir masuk ke kantong koperasi ataupun pihak tertentu,” kata Iqbal.

*2. Pengelolaan parkir tidak transparan*

AMS menilai retribusi parkir tidak masuk ke Dinas Perhubungan Subang. Pungutan parkir diduga dikelola internal Koperasi Sa Uyunan tanpa keterbukaan kepada masyarakat maupun Pemda.

*3. Gedung Pasar Baru terbengkalai*

AMS menilai kondisi gedung Pasar Baru Subang yang terbengkalai menjadi bukti buruknya pengelolaan pasar yang diduga berada di bawah Koperasi Sa Uyunan.

“Jangan sampai mengelola anggaran pasar saja sudah bermasalah, apalagi mengelola anggaran Dewan Pendidikan,” tegas Iqbal.

AMS mendesak aparat penegak hukum, Inspektorat Daerah, dan Pemkab Subang segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Pasar Minggu, retribusi parkir, hingga keuangan Koperasi Sa Uyunan.

Lima tuntutan AMS: audit transparan pengelolaan Pasar Minggu, usut dugaan pungli lapak dan parkir, buka aliran dana Koperasi Sa Uyunan, evaluasi jabatan Ketua Dewan Pendidikan, dan desak Pemkab Subang tidak tutup mata terhadap potensi kerugian masyarakat dan daerah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Subang maupun pengurus Koperasi Sa Uyunan terkait tudingan tersebut.

Awak media pun akan segera memfalidasikan data kepada pihak Dinas Perhubungan dan DKUPP Kabupaten Subang terkait pengelolaan Pasar Mingguan di kawasan Pasar Baru Terminal Subang.

PALI – Sejumlah item kegiatan dan penganggaran Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PALI menjadi sorotan publik. Beberapa pos anggaran dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat sejumlah item belanja dengan nilai cukup besar, di antaranya Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp75 juta, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp15 juta, Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya Rp20 juta, hingga Belanja Tagihan Listrik mencapai Rp90 juta.

Selain itu, terdapat pula Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan pagu mencapai Rp200 juta.

Tak hanya itu, beberapa item lain seperti Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp5.208.000 serta Belanja Bahan Cetak Rp600 ribu juga ikut menjadi perhatian dalam rangka keterbukaan penggunaan anggaran daerah.

Atas sejumlah penganggaran tersebut, awak media mencoba meminta penjelasan kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PALI terkait dasar penganggaran, peruntukan kegiatan, mekanisme penggunaan anggaran, hingga sistem pengawasan dan pertanggungjawaban.

Selain itu, media juga meminta penjelasan mengenai mekanisme penyaluran hibah beserta pihak penerima hibah yang dianggarkan sebesar Rp200 juta tersebut.

Namun sangat disayangkan, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PALI belum memberikan jawaban ataupun tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Sikap bungkam tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat, terlebih penggunaan anggaran pemerintah semestinya terbuka dan dapat dijelaskan kepada publik sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.