Beranda blog

Experience Papua Selatan di Jakarta, Pemprov Kenalkan Wajah Baru Papua yang Damai, Maju, dan Penuh Potensi

Penulis
Akbaruddin
-
0

Warta.in | Jakarta – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar kegiatan “Experience Papua Selatan: The Untouched Paradise of Indonesia” di Jakarta, Jumat (24/7/2026), sebagai langkah memperkenalkan potensi daerah sekaligus mengubah pandangan masyarakat terhadap Papua.

Melalui kegiatan ini, Papua Selatan ingin menunjukkan jati dirinya sebagai daerah yang damai, terus berkembang, kaya akan budaya, serta memiliki peluang besar di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan, Soleman Jambormias, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menghapus stigma lama yang selama ini masih melekat terhadap Papua.

“Selama ini masih ada anggapan bahwa Papua adalah daerah yang kacau, tertinggal, dan terbelakang. Melalui Experience Papua Selatan, kami ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Papua adalah tanah yang damai, terus berkembang, dan tetap teguh berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Soleman.

Menurutnya, masyarakat Papua memiliki semangat besar untuk membangun daerah melalui peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta kolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera.

Ia menegaskan, Papua Selatan kini mengalami kemajuan signifikan, baik dari sisi pembangunan maupun kualitas sumber daya manusia. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya putra-putri asli Papua yang dipercaya mengemban jabatan strategis di tingkat nasional maupun daerah.

Soleman menambahkan, kehadiran Papua Selatan di Jakarta bukan sekadar mempromosikan potensi wisata, tetapi juga membuka peluang kerja sama ekonomi dengan berbagai daerah di Indonesia.

“Kami selama ini banyak menerima produk dari daerah lain. Kini kami juga memiliki berbagai produk unggulan UMKM yang siap dipasarkan secara nasional. Kami ingin membangun kolaborasi yang saling menguntungkan,”katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Papua Selatan menampilkan beragam produk unggulan, mulai dari hasil perikanan, kerajinan tangan, batik khas Papua, produk fesyen, hingga berbagai hasil ekonomi kreatif masyarakat yang mencerminkan perkembangan UMKM di daerah.

Menurut Soleman, kolaborasi antardaerah menjadi salah satu kunci memperkuat perekonomian nasional. Kami memiliki hasil laut yang melimpah, sementara daerah lain memiliki keunggulan masing-masing. Mari saling melengkapi, saling bertukar produk, dan bersama-sama memperkuat ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Papua Selatan, dengan ibu kota di Merauke, juga dikenal sebagai “Miniatur Indonesia” karena dihuni masyarakat dari berbagai suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan secara harmonis.

“Merauke menjadi bukti nyata tingginya toleransi di Papua. Hampir seluruh suku di Indonesia ada di sana dan hidup bersama dengan damai. Masyarakat asli Papua juga sangat terbuka menerima saudara-saudara dari berbagai daerah,” jelas Soleman.

Ia menegaskan bahwa Papua Selatan merupakan wilayah yang aman dan kondusif, sehingga layak menjadi destinasi wisata sekaligus tujuan investasi..Melalui Experience Papua Selatan: The Untouched Paradise of Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap masyarakat Indonesia semakin mengenal wajah Papua yang sesungguhnya, yaitu daerah yang kaya akan keindahan alam, budaya, kreativitas, toleransi, serta memiliki masyarakat yang terbuka untuk berkolaborasi membangun Indonesia.

“Kami ingin menghapus cara pandang lama tentang Papua. Kini saatnya masyarakat Indonesia melihat Papua Selatan sebagai daerah yang maju, aman, penuh potensi, dan siap menjadi mitra kolaborasi bagi seluruh Nusantara,” tutup Soleman Jambormias.

Kapolsek Lingsar Edukasi Anti-Bullying dan Mediasi Dua Remaja Kabur dari Rumah

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Kapolsek Lingsar Edukasi Anti-Bullying dan Mediasi Dua Remaja Kabur dari Rumah

Warta.in

Lombok Barat,NTB – Komitmen Polsek Lingsar melindungi anak dan remaja kembali terlihat melalui dua agenda berbeda. Kapolsek Lingsar AKP Wiwin Widarti memberikan sosialisasi anti-perundungan di SDN 1 Saribaye, Sabtu (25/7/2026), setelah sehari sebelumnya memimpin mediasi terkait kenakalan remaja di Mapolsek Lingsar.

Kegiatan di SDN 1 Saribaye diikuti Kepala Desa Saribaye Abdurrahman, Kepala Sekolah Bq. Sahruniwati, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta para siswa. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Lingsar mengajak anak-anak memahami dampak buruk perundungan, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial.

“Bullying bukan sekadar candaan. Tindakan menghina, mengejek, mengucilkan, mempermalukan, atau menyebarkan konten yang merendahkan teman bisa meninggalkan luka yang sangat dalam. Karena itu, jangan pernah melakukannya,” ujar AKP Wiwin Widarti.

Ia juga mengingatkan para siswa agar berani berbicara saat mengalami ataupun menyaksikan perundungan. Menurutnya, sikap saling peduli menjadi kunci menghadirkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

“Jika menjadi korban, jangan diam. Ceritakan kepada orang tua, guru, atau kepolisian. Jika melihat teman dirundung, jangan ikut menonton apalagi merekam untuk disebarkan. Jadilah teman yang berani membantu dan melindungi,” katanya.

AKP Wiwin mengajak seluruh siswa menghargai setiap perbedaan, serta membangun budaya saling menghormati di lingkungan sekolah.

“Mari kita ciptakan sekolah yang ramah dan bebas dari perundungan. Stop bullying, jangan merundung, jangan diam, berani melapor, dan berani melindungi,” tegasnya.

Sementara itu, pada Jumat (24/7/2026) sekira pukul 20.00 Wita, Kapolsek Lingsar memimpin mediasi terkait dua remaja inisial FA asal Desa Mekarsari dan inisial I asal Kelurahan Pagutan, yang meninggalkan rumah lalu mendatangi Yayasan Peduli Anak di Desa Langko. Karena usia keduanya jenjang remaja, pihak yayasan meminta bantuan Polsek Lingsar untuk penanganan lebih lanjut.

Dalam proses tersebut, petugas menggali keterangan dari kedua remaja dan keluarga masing-masing. Mediasi berlangsung secara humanis setelah diketahui keduanya memiliki persoalan keluarga. Kepolisian juga memberi penjelasan mengenai langkah hukum, jika salah satu pihak ingin menempuh proses lanjutan melalui Unit PPA Satreskrim Polresta Mataram.

“Setiap persoalan yang melibatkan anak dan remaja perlu ditangani dengan hati-hati. Kami mengedepankan dialog, pendampingan, dan perlindungan terhadap hak anak agar solusi terbaik bisa tercapai tanpa mengabaikan aturan hukum,” tutur AKP Wiwin.

Ia berharap orang tua terus memperkuat komunikasi dengan anak, agar persoalan keluarga tidak berkembang menjadi tindakan yang berisiko bagi keselamatan mereka.

“Kehangatan dalam keluarga, perhatian orang tua, dan komunikasi yang baik menjadi benteng utama, agar anak tidak mudah mengambil keputusan yang dapat merugikan dirinya sendiri,” tutup AKP Wiwin Widarti.

Melalui edukasi di sekolah dan penyelesaian masalah secara dialogis, Polsek Lingsar terus mendorong terciptanya lingkungan yang aman, ramah anak, serta kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda.(sr/hpm)

 

 

Gubernur NTB Tegaskan Kepercayaan Publik Penentu Masa Depan Media

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Gubernur NTB Tegaskan Kepercayaan Publik Penentu Masa Depan Media

Warta.in
Mataram,NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal) menegaskan bahwa kepercayaan publik menjadi penentu masa depan media di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan disrupsi digital. Di era banjir informasi saat ini, masyarakat semakin membutuhkan media yang mampu menghadirkan informasi yang akurat, kredibel, berintegritas, sekaligus menjunjung tinggi etika jurnalistik.

Pesan tersebut disampaikan Miq Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, saat membuka Konferensi Wilayah III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Nusa Tenggara Barat yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lantai VI Bank NTB Syariah, Mataram, Sabtu (25/7).

Konferwil III AMSI NTB dihadiri Koordinator Wilayah AMSI Bali Nusra I Nengah Muliartha, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Ahyar, perwakilan Kapolda NTB, perwakilan Danrem 162/Wira Bhakti, Ketua PWI NTB, Ketua SMSI NTB, Ketua IJTI NTB, pimpinan perusahaan media, pemimpin redaksi, insan pers, serta tamu undangan lainnya.

Dalam pandangan Miq Iqbal, tema Konferwil III AMSI NTB, “Media Butuh Gizi (MBG) di Era AI dan Disrupsi Digital”, telah menggambarkan tantangan nyata yang sedang dihadapi industri media. Namun, menurutnya, tema tersebut perlu diperkaya dengan semangat “Kolaborasi Digital, Keterbukaan, Media Pemersatu (KDKMP).”

Baginya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, media tidak cukup hanya mampu beradaptasi dengan kecerdasan buatan dan disrupsi digital. Lebih dari itu, media harus membangun kolaborasi yang semakin kuat, mengedepankan keterbukaan, serta memperteguh perannya sebagai pemersatu bangsa. Dengan demikian, media tidak hanya mampu bertahan di tengah perubahan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik sebagai modal utama untuk tetap relevan dan memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan demokrasi.

Ia menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat kualitas ekosistem media, bukan sebaliknya melahirkan persaingan yang saling melemahkan. Kolaborasi antarmedia, keterbukaan informasi, serta komitmen menghadirkan jurnalisme yang berkualitas diyakini akan memperkuat daya tahan industri media sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pers.

“Teknologi boleh terus berkembang, tetapi misi media tidak boleh berubah. Media harus semakin kolaboratif, semakin terbuka, dan tetap menjadi pemersatu bangsa. Dari situlah kepercayaan publik akan tumbuh,” tegas Miq Iqbal.

Ia mengapresiasi AMSI yang menjadikan penguatan bisnis media sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Konferwil III. Menurutnya, perusahaan pers yang sehat merupakan fondasi lahirnya jurnalisme yang independen, profesional, dan berkualitas. Keberlanjutan bisnis media menjadi syarat penting agar pers mampu menjalankan fungsi edukasi, kontrol sosial, sekaligus menjadi rujukan informasi yang terpercaya di tengah derasnya arus informasi digital.

Miq Iqbal juga menilai Focus Group Discussion yang menjadi rangkaian Konferwil III AMSI merupakan ruang strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah bersama menghadapi tantangan media digital. Menurutnya, kolaborasi antarpelaku media, pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun ekosistem pers yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh insan pers memperkuat ekosistem media yang sehat, menjaga kepercayaan publik melalui jurnalisme yang akurat, independen, dan beretika, serta membangun ruang informasi yang sehat sebagai fondasi demokrasi dan pembangunan daerah. Baginya, pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang saling berhadapan, melainkan mitra strategis yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, membangun ruang publik yang sehat, dan mengawal pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

“Pemerintah yang baik dan pers yang profesional memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuan yang sama, yaitu menghadirkan informasi yang benar, membangun ruang publik yang sehat, dan menjaga kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Miq Iqbal secara resmi membuka Konferensi Wilayah III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Nusa Tenggara Barat Tahun 2026.

Menutup sambutannya, Miq Iqbal menegaskan bahwa kecanggihan teknologi tidak akan pernah menggantikan nilai-nilai dasar jurnalisme. AI hanyalah instrumen yang membantu kerja media, sedangkan integritas, profesionalisme, independensi, dan etika tetap menjadi fondasi utama. Melalui semangat Kolaborasi Digital, Keterbukaan, Media Pemersatu (KDKMP), ia berharap media Indonesia semakin kokoh sebagai pilar demokrasi, memperkuat persatuan bangsa, serta terus menjaga kepercayaan publik sebagai modal utama menghadapi setiap perubahan zaman, pungkasnya.(sr/dkisntb)

 

Perluas Akses Keadilan, DPC LBH Harimau Raya Bekasi Resmi Serahkan SK Posbakum Cibitung dan Tambun

Penulis
Dika Carnika
-
0

BEKASI – 25 juli 2026 Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Bantuan Hukum (DPC LBH) Harimau Raya Bekasi Raya terus mengepakkan sayapnya dalam memberikan advokasi kepada masyarakat.

Langkah nyata ini dibuktikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan untuk dua Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sekaligus, yakni Posbakum LBH Harimau Raya Kecamatan Cibitung dan Posbakum LBH Harimau Raya Kecamatan Tambun Selatan.

Penyerahan SK ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC LBH Harimau Raya Bekasi Raya, Maret Sianturi, S.H. Melalui mandat resmi ini, Aceng Surya secara sah ditunjuk dan dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Posbakum di kedua wilayah strategis tersebut.

Dalam arahannya, Ketua DPC LBH Harimau Raya Bekasi Raya, Maret Sianturi, S.H., menegaskan bahwa pembentukan Posbakum di tingkat kecamatan merupakan langkah krusial untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat arus bawah. Ia berharap pengurus yang baru dilantik dapat menjaga integritas dan marwah lembaga.”Kehadiran Posbakum di Cibitung dan Tambun Selatan harus menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat yang membutuhkan keadilan.

Saya meminta jajaran pengurus di bawah kepemimpinan Saudara Aceng Surya untuk langsung bergerak, bersinergi dengan unsur muspika setempat, dan konsisten melawan segala bentuk ketidakadilan,” ujar Maret Sianturi, S.H.Sementara itu, Ketua Posbakum LBH Harimau Raya Cibitung dan Tambun Selatan yang baru, Aceng Surya, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan mandat tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia berkomitmen untuk menjadikan Posbakum sebagai rumah pengaduan yang inklusif bagi warga.”

Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Ketua DPC, Bapak Maret Sianturi, S.H. Ini adalah amanah besar. Kami siap mengibarkan bendera LBH Harimau Raya di Cibitung dan Tambun Selatan. Fokus utama kami adalah memberikan edukasi hukum serta pendampingan gratis bagi masyarakat miskin dan tertindas yang selama ini kesulitan mendapatkan akses keadilan,” tegas Aceng Surya.Kabupaten Bekasi, khususnya wilayah Cibitung dan Tambun Selatan, dikenal sebagai kawasan padat penduduk dengan kompleksitas permasalahan sosial, ketenagakerjaan, hingga sengketa tanah yang tinggi. Kehadiran dua Posbakum baru ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dan mitra strategis penegakan hukum yang humanis di wilayah tersebut.

Acara penyerahan SK berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pengurus inti DPC LBH Harimau Raya Bekasi Raya serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. (Red)

Media Warta.in Banten Berikan Dukungan untuk Pameran UMKM di Cireundeu

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | UKM/UMKM | 25 Juli 2026  — Media Warta.in Banten memberikan dukungannya terhadap penyelenggaraan Pameran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digelar di kantor Kelirahan Cireundeu, Kota Tangerang Selatan, Sabtu (25/7/2026). Dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen media dalam mendorong promosi produk lokal sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.

Pameran UMKM ini menjadi wadah bagi para pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan kepada masyarakat, mulai dari kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Selain menjadi ajang promosi, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperluas jaringan pemasaran serta membuka peluang kolaborasi antarpelaku usaha.

Pimpinan Media Warta.in Banten menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian daerah yang perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk media massa.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan media menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.

Pameran tersebut juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk semakin mencintai dan menggunakan produk-produk buatan lokal. Dengan meningkatnya minat terhadap produk UMKM, diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Media Warta.in Banten berharap kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem UMKM di Provinsi Banten. Selain meningkatkan nilai ekonomi, pameran juga dinilai mampu mendorong inovasi produk, memperluas akses pasar, dan mempererat kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam membangun ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing.(WartainBanten)

*TNI Hadir Ditengah Segala Kondisi Masyarakat Pelosok Papua*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

“TNI Hadir Ditengah Segala Kondisi Masyarakat Pelosok Papua.

PAPUA BARAT – Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 410/ALG Pos Teluk Etna melaksanakan kegiatan Komsosdi kampung Kururu, Distrik Teluk Etna, Kab. Kaimana, Prov Papua Barat. Pada Hari Sabtu, 25 Juli 2026.

Satgas Yonif 410 Alugoro, Pos Teluk Etna, sedang melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) di Kampung kururu Distrik Teluk Etna, Papua Barat. Dalam kegiatan ini, personel Satgas berdialog dengan warga, membahas tentang kebutuhan dan permasalahan masyarakat setempat, seperti akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Mereka juga membahas tentang program-program TNI yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur. Warga sangat antusias dengan kehadiran Satgas dan berharap dapat terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah mereka.

Kegiatan Komsos ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki akses ke informasi dan sumber daya yang lebih baik. (Tim/Red)

Autentikasi: Pen Satgas Pamtas Kewilayahan RI-PNG Yonif 410 Alugoro

*Menanti Gelar Perkara Dugaan Penggelapan Beasiswa di Aceh Utara*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

Menanti Gelar Perkara Dugaan Penggelapan Beasiswa di Aceh Utara.

Lhoksukon — Penyidik Satreskrim Polres Aceh Utara sedang merampungkan pengumpulan bukti dan keterangan saksi atas laporan dugaan penggelapan beasiswa di SDN 3 Nibong, Kabupaten Aceh Utara. Kabarnya, pekan depan penyidik akan menggelar perkara kasus ini.

Pelapor yang juga wali murid, Agus Srikandi kepada awak media, Sabtu (25/7/2026) mengatakan pihaknya berharap kasus ini agar segera dinaikan statusnya ke tahap penyidikan.

“Saya menghubungi penyidik yang menangani perkara ini kata dia mantan kepala sekolah, operator dan saksi lainnya sudah diperiksa. Saya menyampaikan jika sudah terdapat dua alat bukti yang sah agar kasus ini dilanjutkan ke tahap berikutnya” ujarnya.

Kasus dugaan penggelapan beasiswa ini sebelumnya dilaporkan oleh Srikandi pada Rabu 11 Maret 2026. Laporan itu terdaftar dengan nomor STTLP/B/30/III/2026/SPKT/Polres Aceh Utara/Polda Aceh. 

Pelapor juga sudah menyerahkan salinan rekaman transaksi dan buku tabungan serta ATM yang juga kartu indonesia pintar milik anaknya.

“Kami berharap kasus ini diungkap dan diproses hingga tuntas supaya menjadi perhatian kita semua agar program beasiswa pemerintah benar-benar diterima oleh murid yang berhak,” ungkap Srikandi.

Sementara itu dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto melalui Kasat Reskrim Iptu Ibrahim membenarkan pihaknya sudah memanggil para pihak.

“Sudah diperiksa semua, ini lagi kita periksa yang dari dinas pendidikan,” ujarnya.

Ketika ditanya kapan akan dilangsungkan gelar perkara, dia hanya menjawab singkat “minggu depan. Ini kita lagi kumpulkan bukti dulu,”. (Tim/Red)

Sumber: (IST)

*Meluruskan Narasi: Menjaga Martabat Ibu Tunggal dan Esensi Kebebasan Pewarta Warga*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

Meluruskan Narasi: Menjaga Martabat Ibu Tunggal dan Esensi Kebebasan Pewarta Warga.

Sorong – Sorotan media belakangan ini tertuju pada sosok Yana, seorang anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di Papua Barat Daya, yang dikaitkan dengan dugaan aktivitas bisnis kayu di kawasan Jalan Klalin, Kabupaten Sorong. Berita yang dirilis oleh TifaPapua.net tersebut dengan cepat memantik asumsi publik, seolah-olah aktivitas usaha pribadi yang bersangkutan mencerminkan atau bahkan melibatkan induk organisasi PPWI.

_Berita terkait dapat diakses di sini: Anggota PPWI Diduga Terlibat Bisnis Kayu Ilegal di Jalan Klalin (https://tifapapua.net/anggota-ppwi-diduga-terlibat-bisnis-kayu-ilegal-di-jalan-klalin/)_

Namun, di balik narasi berita yang beredar, ada fakta kemanusiaan dan realitas organisasi yang perlu diluruskan secara jernih, simpatik, dan objektif. Tulisan ini tidak bermaksud membenarkan yang salah, namun merupakan sebuah kewajiban moral untuk menjelaskan sesuatu yang penting bagi publik dan pihak terkait untuk mendengarnya.

Di balik tuduhan yang memojokkan, Yana adalah sosok ibu tunggal (single mother) yang harus berjuang keras seorang diri demi membesarkan dan menafkahi empat orang anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup serta pendidikan. Sebagai warga negara yang berjuang mandiri di tengah himpitan ekonomi, usaha pengambilan kayu dari hutan adat milik keluarga yang ia jalankan merupakan ikhtiar pribadi untuk menyambung hidup keluarga, bukan bagian dari agenda apalagi unit usaha milik PPWI.

Penting untuk dipahami oleh publik bahwa PPWI merupakan wadah organisasi pers berbasis citizen journalism (jurnalisme warga). Sebagai organisasi yang inklusif, PPWI terbuka lebar bagi setiap warga negara tanpa membeda-bedakan latar belakang, profesi, maupun status sosial. Di dalam tubuh PPWI, terhimpun anggota dari bermacam-macam profesi: mulai dari pedagang, politisi, seniman, dokter, guru, jurnalis, advokat, aktivis LSM, petani, aparat Polri, TNI, hingga ibu rumah tangga dan buruh.

Keanggotaan Yana di PPWI murni merupakan wujud partisipasinya sebagai warga negara yang memiliki hak bersuara dan berserikat. PPWI sama sekali tidak memiliki kewenangan, hak, ataupun fungsi pengawasan terhadap usaha ekonomi yang dijalankan oleh setiap anggotanya secara individu. Bisnis pribadi yang dijalankan oleh Yana adalah ranah domestik dan tanggung jawab pribadinya sebagai individu, yang sama sekali tidak berhubungan dengan struktur, kebijakan, maupun operasional organisasi PPWI.

*Wilson Lalengke: Negara Harus Membina, Bukan Membinasakan*

Menanggapi polemik ini, Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke, memberikan penjelasan tegas sekaligus imbauan konstruktif kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menegaskan bahwa PPWI sama sekali tidak pernah mendukung atau membenarkan aktivitas apa pun yang melanggar hukum.

“Perlu dicatat dengan tegas bahwa PPWI tidak pernah mengarahkan atau mendorong anggotanya, maupun masyarakat umum, untuk melakukan tindakan ilegal yang melanggar hukum. Sebaliknya, PPWI secara konsisten mendorong dan selalu siap mendampingi para anggota serta warga masyarakat dalam memenuhi seluruh persyaratan perizinan usaha yang berlaku,” ujar Wilson Lalengke di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026.

Lebih lanjut, aktivis HAM internasional ini menggarisbawahi pentingnya peran aktif pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merangkul dan membantu masyarakat kecil yang ingin mengais rezeki secara halal. Menurutnya, birokrasi perizinan usaha semestinya dipermudah dan disederhanakan, bukan justru menjadi jerat yang menakutkan bagi rakyat kecil.

“Pemerintah pusat dan daerah harus hadir membantu rakyat memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk mempermudah izin usaha bagi siapapun yang ingin memulai bisnis. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri mencari nafkah, lalu ketika ada kekurangan administrasi, mereka langsung ditangkap dan distempel ilegal. Negara harus membina, bukan membinasakan ikhtiar rakyat kecil yang sedang bertahan hidup,” tegas Wilson Lalengke.

*Tinjauan Filosofis: Keadilan Substansial dan Etika Kepedulian*

Jika ditinjau dari perspektif filosofis, fenomena ini menyentuh prinsip etika kemanusiaan yang mendasar. Filsuf Jerman, Friedrich Hegel (1770-1831), dalam pemikirannya mengenai Civil Society (Masyarakat Sipil), menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak dasar untuk memperjuangkan keberlangsungan hidupnya (survival) melalui kerja keras ekonomi. Ketika seorang ibu tunggal berjuang memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya, tindakan tersebut berakar pada kewajiban moral paling alami.

Selain itu, pendekatan Ethics of Care (Etika Kepedulian) yang dicetuskan oleh filsuf Carol Gilligan mengingatkan kita bahwa penegakan hukum dan penilaian publik tidak boleh dilepaskan dari konteks hubungan sosial dan beban kemanusiaan. Menghakimi seorang ibu tunggal yang sedang berjuang menafkahi empat anaknya hanya berdasarkan dugaan awal administrasi – tanpa terlebih dahulu memberikan pembinaan dan kemudahan izin, adalah wujud kekakuan hukum yang kehilangan empati (summum ius, summa iniuria).

Keadilan sejati tidak hanya diukur dari pasal-pasal kaku, melainkan dari sejauh mana negara mampu memberikan ruang tumbuh dan perlindungan bagi warganya yang rentan. PPWI mengajak seluruh pihak, khususnya media massa dan publik, untuk melihat persoalan ini secara objektif dan proporsional.

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus tetap dijunjung tinggi. Jangan sampai prasangka dan narasi yang terburu-buru menghancurkan reputasi organisasi serta mematikan piring nasi seorang ibu tunggal yang sedang berjuang keras demi masa depan anak-anaknya. (TIM/Red)

Dugaan Pengembalian Dana PIP di MI Jember Disorot

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Warta.in, Jember – Dugaan praktik pengembalian sebagian dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang terjadi di sejumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Jember menjadi sorotan publik. Informasi tersebut diperoleh awak media dari beberapa wali murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Berdasarkan keterangan para wali murid, siswa penerima bantuan PIP, khususnya kelas VI, diminta mengembalikan sekitar setengah dari dana yang telah diterima. Alasan yang disampaikan kepada mereka adalah karena siswa kelas VI hanya mengikuti proses belajar selama sebagian tahun ajaran, sehingga sebagian dana disebut akan dikembalikan kepada negara.

Praktik tersebut diduga tidak hanya terjadi di satu lembaga pendidikan. Di Kecamatan Wuluhan saja tercatat terdapat 21 Madrasah Ibtidaiyah, dan awak media masih melakukan penelusuran untuk memastikan sekolah-sekolah mana saja yang menerapkan mekanisme serupa.

Saat dikonfirmasi, Salah satu Kepala MI Nuris Sulakdoro Lojejer wuluhan Fais, membenarkan adanya pengembalian sebagian dana PIP tersebut. Ia menyatakan kebijakan itu telah disampaikan kepada para wali murid dan dilakukan atas persetujuan mereka.

Sementara itu, pihak Kementerian Agama (Kemenag) juga membenarkan adanya petunjuk teknis (juknis) yang menjadi dasar munculnya kebijakan tersebut. Namun, Kemenag menegaskan bahwa pihaknya tidak menyarankan sekolah untuk melakukan pengembalian dana PIP, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan ketentuan yang berlaku serta tidak mengurangi hak peserta didik.

Perbedaan penafsiran terhadap juknis tersebut kini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, dana PIP merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa, sehingga setiap mekanisme pengembalian harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih terus menelusuri fakta-fakta di lapangan dengan menghimpun keterangan dari berbagai sekolah, wali murid, dan instansi terkait. Penelusuran dilakukan untuk memastikan apakah mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau terdapat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan maupun indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu, hasil penelusuran tersebut akan disampaikan kepada publik berdasarkan fakta, data, dan hasil konfirmasi dari pihak-pihak yang berwenang.

Bhabinkamtibmas Polsek Lingsar Selesaikan Sengketa Penebangan Pohon dan Pantau Penyaluran MBG

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Bhabinkamtibmas Polsek Lingsar Selesaikan Sengketa Penebangan Pohon dan Pantau Penyaluran MBG

Warta.in
Lombok Barat,NTB – Jajaran Polsek Lingsar kembali mengedepankan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan warga. Melalui Bhabinkamtibmas Desa Karang Bayan, Jumat (24/7/2026), mediasi sengketa penebangan pohon di lahan perkebunan berhasil diselesaikan secara damai.

Perselisihan bermula saat Amaq Sir mengaku mendapat perintah dari Habib yang mengklaim sebagai pemilik lahan, untuk membersihkan kebun termasuk menebang pohon mahoni yang ada di dalam kebun sebagai upah. Kayu mahoni hasil penebangan kemudian dijual kepada Inaq Remet seharga Rp650 ribu, lalu kembali dijual kepada pihak lain. Persoalan mencuat setelah pemilik sah lahan datang membawa bukti kepemilikan dan mempersoalkan penebangan tersebut.

Bhabinkamtibmas Desa Karang Bayan Aiptu I Ketut Kertayasa bersama pemerintah desa, Babinsa, kepala dusun, kemudian memfasilitasi mediasi para pihak. Hasilnya, semua pihak memilih menempuh penyelesaian secara kekeluargaan dan menandatangani kesepakatan damai.

Dalam kesepakatan itu, Amaq Sir menyampaikan permintaan maaf, berkomitmen mengembalikan uang hasil penjualan kayu mahoni kepada Inaq Remet, serta tidak lagi memasuki lahan tersebut. sementara Inaq Remet juga meminta maaf kepada pemilik lahan dan siap mengembalikan uang hasil penjualan kepada pembeli kayu. Sementara pemilik lahan menerima permintaan maaf dengan syarat peristiwa serupa tidak terulang.

Kapolsek Lingsar AKP Wiwin Widarti mengatakan, penyelesaian melalui musyawarah menjadi langkah terbaik selama seluruh pihak memiliki itikad baik dan hak masing-masing tetap terlindungi.

“Kami selalu mengedepankan mediasi untuk persoalan yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tujuannya menjaga hubungan baik antarwarga, sekaligus menciptakan situasi kamtibmas yang tetap kondusif,” ujar AKP Wiwin.

Di lokasi berbeda, Bhabinkamtibmas Desa Saribaye Aipda I Dewa Katyayana melaksanakan sambang dan silaturahmi, dengan kader Posyandu di Dusun Sandongan Barat. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan monitoring penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sebanyak 34 penerima memperoleh manfaat program tersebut, terdiri atas 21 balita, empat ibu hamil, dan 10 ibu menyusui. Selain memantau penyaluran, petugas juga berdialog dengan warga, menyerap informasi di lingkungan sekitar, menyampaikan pesan kamtibmas, serta mengenalkan layanan Call Center Polri 110.

“Kehadiran Bhabinkamtibmas tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendampingi kegiatan sosial dan program pemerintah agar berjalan lancar. Kami juga terus mengajak masyarakat segera memanfaatkan layanan 110, jika membutuhkan bantuan kepolisian,” tutup AKP Wiwin Widarti.(sr/hpm)

123...1,529Halaman 1 dari 1,529