PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bersama Kepolisian dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Apel Kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba di Lapangan Apel Gubernur Riau, Sabtu (25/4/2026). Kegiatan dipimpin Plt Gubernur Riau SF. Harianto didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, serta ditandai dengan pemasangan rompi Satgas dan deklarasi komitmen bersama.

Apel ini menjadi penegasan kesiapan Satgas Anti Narkoba Provinsi Riau dalam menjalankan upaya pemberantasan narkotika secara terpadu dan berkelanjutan, mencakup langkah preemtif, preventif, hingga penegakan hukum. Kegiatan tersebut turut melibatkan TNI-Polri, BNN, Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat.

Plt Gubernur Riau SF. Harianto menegaskan bahwa peredaran narkotika di wilayah Riau telah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan karena melibatkan jaringan lintas negara, sehingga membutuhkan langkah penanganan yang serius dan terkoordinasi.

“Peredaran narkotika ini sudah luar biasa dan melibatkan jaringan lintas negara. Untuk itu, Satgas yang dibentuk harus mampu bekerja secara optimal dan terintegrasi dalam menyelamatkan masyarakat Riau, khususnya generasi muda dari ancaman narkoba,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif lintas sektor. Satgas Anti Narkoba akan mengoptimalkan fungsi posko terpadu sebagai pusat koordinasi, pengendalian, serta evaluasi seluruh kegiatan, mulai dari edukasi publik, pencegahan dini, hingga penindakan hukum yang tegas dan terukur.

“Ini adalah langkah strategis dan terintegrasi. Seluruh elemen harus bergerak dalam satu orkestrasi yang sama. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan narkotika di wilayah Riau. Penindakan akan dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya pencegahan yang masif,” tegas Kapolda.

Selain itu, berbagai program strategis turut disiapkan, di antaranya penguatan Kampung Bersih Narkoba (Bersinar), peningkatan edukasi di lingkungan pendidikan, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai duta anti narkoba.

Melalui apel ini, Pemprov Riau bersama Polda Riau menegaskan komitmen kuat untuk memerangi peredaran narkotika secara konsisten dan berkelanjutan, guna menekan angka penyalahgunaan serta melindungi masa depan generasi muda dari ancaman narkoba yang semakin kompleks.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Silakan laporkan jika ada aduan mengenai aktivitas terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat tinggal Anda melalui Whatsapp Satgas Aduan Narkoba Polda Riau 08136306547.

Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat silahkan laporkan ke Call Center 110.

Rilis: Kabid Humas Polda Riau

Laga Perdana Turnamen bola Voli Putri Kades Cup 2026 Desa Tambak, Team UPG Vs Voltra Warior

SERANG,– WARTA IN || Setelah sukses menggelar pertandingan bola voli putra pada Open Kades Cup 2026 pekan lalu, kini Kepala Desa Tambak kembali menggelar laga bola voli Putri Sabtu, 25 April 2026 masih di lapangan serbaguna Kantor Pemerintah Desa Tambak.

Perhelatan turnamen bola voli putri Kades Cup 2026 kali ini menampilkan 17 Team diantaranya : UPG, Volyra Warior, Esco B, Bintang Muda Tambak, Paja One, Manopo, Woyo woyo, Cinus VC, SKM all Stars, JBM Tangerang, Esco A, Pinky , Pejuang Galbay, PT KJK, Tunas Ivoba, ALS, Putri SPN.

Ade SH selaku Kades Tambak sekaligus penyelenggara turnamen bola voli putri menyampaikan klarifikasi terkait coment di media sosial yang menyudutkan dirinya dan panitia dalam pelaksanaan turnamen bola voli putra pekan lalu.

“Sudah merupakan keniscayaan bahwa setiap ada hal kebaikan selalu ada orang yang iri hati dan berusaha menjatuhkan, disini kami sampaikan bahwa semua tuduhan tersebut tidak benar dan mengada ada,” terang Ade saat memberikan sambutan pada turnamen tersebut.

“Kades Ade berharap agar para team bertanding dengan menjunjung tinggi sportifitas dan menjaga silaturahmi antar team dan official”.

Pada set pertama laga bola voli Putri dimenangkan oleh Voltra Warior dengan nilai 25 – 15 , sementara set kedua UPG meningkatkan performa permainan dan memimpin dengan 15 – 25. Di akhir pertandingan pertama kemenangan diraih oleh team UPG.

Turnamen bola voli Kades Cup Tambak ini terlihat lebih semarak dengan hadirnya komentator olahraga ternama dari Jayanti Bung Mantul, memandu jalannya pertandingan.

Laga selanjutnya antara ALS Lebak berhadapan dengan Putri SPN Nikomas. Terlihat kedua team menampilkan performa permainan yang apik penuh semangat. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Putri SPN Nikomas.

(RESSY)

Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. WARTA. IN
72 Suara dari 99 DPT, 24 Suara Erni Setiawati, 1 Suara tidak Sah, 2 DPT tidak Hadir, berpihak ke Wawan Ridwan, menjabat Sisa-sisa PAW Kepala Desa Sukarame.
Tatang Abdullah, Ketua Panitia Pilkades PAW Desa Sukarame, di dampingi Ketua BPD. Disaksikan Asep Sutanto, S. STP. MM. Camat Pacet. Senin, 27 April 2026, Wawan Ridwan, dilantik.
Terpilihnya Wawan Ridwan, Kades Sukarame PAW, membawa Kemajuan, Kesejahteraan, Desa Sukarame, yang aman, damai, kondusif, sejahtera, Pinta Asep Sutanto Camat Pacet dalam Sambutan kemenangan Wawan Ridwan. WARTA. IN Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.

MEMPAWAH WARTA IN  Kalimantan Barat — Gelombang kekecewaan warga Dusun Parit Mambo, Desa Wajok Hulu, Kabupaten Mempawah, kian menguat. Janji politik yang pernah dilontarkan saat momentum Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 kini dipertanyakan kembali. Warga menilai, komitmen perbaikan infrastruktur jalan yang dahulu digaungkan saat kampanye hingga kini belum menunjukkan realisasi nyata.

Sorotan warga secara khusus mengarah kepada salah satu anggota DPRD, yakni Wandi dari Fraksi Partai Demokrat, yang disebut-sebut pernah menyampaikan komitmen perbaikan jalan saat masa kampanye di wilayah tersebut.

Jalan desa yang menjadi akses utama aktivitas warga baik untuk mobilitas harian, distribusi hasil pertanian, hingga akses pendidikan—masih dalam kondisi memprihatinkan. Ketika musim hujan tiba, ruas jalan berubah menjadi kubangan lumpur, licin, dan sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga.

Salah satu tokoh masyarakat Dusun Parit Mambo, Saleng, secara tegas menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai, siklus janji politik yang berulang setiap pesta demokrasi hanya berakhir sebagai retorika tanpa implementasi.

“Sudah beberapa kali pemilu berlalu, mulai dari Pileg hingga Pilkada. Setiap calon datang dengan janji yang sama: perbaikan jalan. Namun setelah terpilih, janji itu seolah hilang tanpa jejak. Kami merasa hanya dimanfaatkan untuk kepentingan suara,” ungkap Saleng kepada media, Sabtu (25/04/2026).

Menurutnya, persoalan infrastruktur di Parit Mambo bukanlah isu baru, melainkan persoalan lama yang terus berulang tanpa solusi konkret. Ia menyoroti minimnya kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat pasca terpilih, terutama dalam mengawal aspirasi yang bersifat mendasar seperti akses jalan.

“Dulu saat kampanye, termasuk yang disampaikan oleh Wandi, janjinya jalan ini akan diperjuangkan sampai tuntas. Bahkan disebut sebagai prioritas. Tapi faktanya, sudah bertahun-tahun kondisi jalan tetap becek dan rusak. Janji tinggal janji, realisasinya nol,” tegasnya.

Kritik warga tidak hanya diarahkan kepada anggota DPRD yang memperoleh dukungan suara dari wilayah tersebut, tetapi juga kepada pemerintah daerah. Warga menilai, tidak adanya sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah menjadi salah satu faktor mandeknya perbaikan infrastruktur di wilayah mereka.

Secara normatif, pembangunan infrastruktur desa seharusnya menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pedesaan. Jalan desa yang layak bukan hanya soal kenyamanan, tetapi merupakan urat nadi distribusi hasil produksi masyarakat. Ketika akses terganggu, maka dampaknya merembet pada menurunnya daya saing ekonomi warga.

Selain itu, dalam kerangka fungsi legislatif, anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menyerap, memperjuangkan, dan mengawal aspirasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, termasuk melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Namun, warga menilai fungsi tersebut belum berjalan optimal di Dusun Parit Mambo.

Saat di komfirmasi kepada Anggota DPRD Kabupaten Mempawah Daerah Pemilihan Mempawah 3 dari Partai Demokrat Wandi tidak memberi tanggapan.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Wandi maupun pihak Pemerintah Kabupaten Mempawah terkait keluhan warga tersebut. Masyarakat berharap adanya respons cepat dan langkah konkret, bukan sekadar janji yang kembali diulang pada momentum politik berikutnya.

Warga Dusun Parit Mambo kini menunggu bukti, bukan lagi narasi. Mereka menuntut kehadiran nyata negara melalui perbaikan infrastruktur yang selama ini dijanjikan sebuah tuntutan yang sederhana, namun krusial bagi keberlangsungan hidup dan ekonomi mereka.

Sumber: Investigasi