Beranda blog

Jalan Hiliduho Rusak Parah, Walikota Sowaa Laoli Kemana?

0

Gunungsitoli, Warta.in — Pertanyaan ini kini menggema di sepanjang jalan penghubung Kota Gunungsitoli menuju Kecamatan Hiliduho. Jalan rusak parah, pelajar celaka, warga menderita. Tapi Walikota Sowaa Laoli kemana?

Ruas jalan ini bukan jalan buntu. Ini jalan hidup tiga wilayah: Kota Gunungsitoli, Kecamatan Hiliduho (Kabupaten Nias), dan Kecamatan Alasa (Kabupaten Nias Utara). Setiap hari, ratusan pelajar, petani, pedagang, dan pekerja melintas di sini.

Tapi apa yang mereka dapat? Lubang menganga, aspal hancur, kubangan lumpur saat hujan. Bukan jalan, tapi jebakan maut.

Warga yang ditemui awak media di lokasi, Jumat (21/11/2026), sudah tidak lagi bicara dengan nada halus. Mereka marah, karena sudah terlalu lama bersabar.

Sudah banyak yang jatuh. Sudah banyak yang celaka. Pelajar yang mau sekolah harus bertaruh nyawa dulu di jalan. Ini mau dibiarkan sampai ada yang meninggal baru Walikota bergerak? ujar perwakilan warga dengan nada kecewa.

Warga menegaskan, mereka bukan anti pemerintah. Mereka justru taat. Pajak dibayar, aturan ditaati. Tapi timbal baliknya mana? Jalan yang mereka lalui setiap hari dibiarkan hancur bertahun-tahun tanpa perbaikan yang layak.

Ini bukan lagi soal tidak ada anggaran. Ini soal tidak ada perhatian. Kalau Walikota bisa hadir di acara seremonial, kenapa tidak bisa hadir melihat jalan rakyatnya sendiri yang rusak? sindir warga.

Masyarakat juga menolak jika persoalan ini hanya dijadikan bahan politik. Mereka tidak butuh janji manis di atas panggung kampanye. Mereka butuh aspal, butuh perbaikan, butuh keselamatan.

Kepada Walikota Sowaa Laoli, warga menitipkan pesan keras:

Jangan tunggu korban berjatuhan baru turun ke lapangan. Jangan tunggu viral baru ada alat berat. Pemerintah itu wajib hadir, bukan hanya saat butuh suara rakyat.

Kini masyarakat menunggu jawaban nyata: kapan jalan ini diperbaiki? Berapa anggarannya? Kapan alat berat masuk?

Jika tidak ada jawaban, warga memastikan suara ini tidak akan berhenti. Karena bagi mereka, diam berarti membiarkan korban berikutnya jatuh di jalan yang sama.

Catatan: Berita ini memuat aspirasi masyarakat. Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Walikota Sowaa Laoli berhak memberikan penjelasan resmi terkait rencana, anggaran, dan jadwal penanganan ruas jalan tersebut.

Redaktur: Sabar.
Warta.in

PLN Gunungsitoli Gagal Layani Warga, Manajer Harus Bertanggung Jawab

0

Gunungsitoli, http:Warta.in — Menjelang Natal, masyarakat Kota Gunungsitoli dibuat resah oleh pemadaman listrik yang terjadi berulang dan mendadak tanpa pemberitahuan.

Dalam beberapa minggu terakhir, listrik kerap padam pada jam-jam krusial, kadang pukul 20.00 WIB, kadang pukul 03.00 WIB hingga 05.00 WIB. Pelaku usaha merugi, aktivitas warga terganggu, hingga persiapan anak sekolah di pagi hari ikut kacau.

Ketua Aliansi Peduli Konsumen Ono Niha (APKN), Edward Lahagu, menilai kondisi ini sebagai bukti gagalnya pelayanan ULP PLN Gunungsitoli kepada masyarakat.

Kami sudah temui pihak ULP PLN Gunungsitoli pada 19 November lalu. Jawabannya klasik, hujan, angin, pohon tumbang. Tapi pertanyaannya, kenapa jaringan tidak dipelihara? Kenapa ranting kayu di sepanjang jaringan tidak dipangkas? ujar Edward, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Edward, alasan cuaca tidak bisa terus dijadikan pembenaran. Jika pemeliharaan jaringan dilakukan dengan baik, pohon tumbang tidak akan mudah membuat listrik padam berulang.

Ia menegaskan, PLN terikat undang-undang. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 29 mewajibkan PLN memberikan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mewajibkan pelaku usaha memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi jika konsumen dirugikan.

Sementara Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 mewajibkan PLN memenuhi Tingkat Mutu Pelayanan, dan jika tidak terpenuhi, PLN wajib memberikan kompensasi kepada pelanggan.

Ini bukan lagi soal teknis, ini soal tanggung jawab manajer. Kalau pelayanan gagal terus, manajer harus bertanggung jawab, tegas Edward.

Menjelang Natal, APKN mendesak Manajer ULP PLN Gunungsitoli segera melakukan perintisan total di sepanjang jaringan, membuka jadwal pemeliharaan kepada publik, dan menyiagakan tim 24 jam selama Natal dan Tahun Baru.

Umat Kristiani di Nias mau merayakan Natal dengan terang, bukan dengan gelap karena PLN lalai, kata Edward.

APKN memastikan dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi kepada ULP PLN Gunungsitoli, dengan tembusan ke UP3 PLN Nias, PLN Wilayah Sumut, Dinas ESDM, dan DPRD.

Jika tidak ada perbaikan nyata, APKN siap membawa persoalan ini ke jalur pengaduan konsumen hingga jalur hukum.

Redaktur: Sabar
Warta.in

Quick Respon Polres Lamongan Bantu Evakuasi Remaja Tenggelam di Sungai Kali Asinan

0

Quick Respon Polres Lamongan Bantu Evakuasi Remaja Tenggelam di Sungai Kali Asinan

Lamongan//Warta.In,20/11/2026 – Upaya cepat dilakukan jajaran Polsek Brondong Polres Lamongan setelah menerima laporan adanya seorang remaja yang meninggal dunia akibat tenggelam di Sungai Kali Asinan, Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jumat (20/11/2026).

Kasihumas Polres Lamongan IPDA M. Hamzaid, S.Pd membenarkan adanya peristiwa tersebut.

“Korban diketahui berinisial RB (17), seorang pelajar asal Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong.” jelasnya.

Peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 13.30 WIB, saat seorang saksi hendak mencari rumput dan melintas di sekitar Sungai Kali Asinan.

“Saksi melihat sosok seseorang dalam posisi tertelungkup di dalam air. Mengetahui hal tersebut, saksi kemudian meminta bantuan untuk memastikan kondisi korban dan melaporkan kejadian ke Polsek Brondong.” lanjutnya.

Menerima laporan sekitar pukul 14.00 WIB, Kapolsek Brondong IPTU Ahmad Zainuddin, S.H., bersama anggota, Forkopimcam, serta petugas kesehatan Puskesmas Brondong segera mendatangi lokasi kejadian.

Korban kemudian dievakuasi oleh warga masyarakat dari sungai dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Petugas kepolisian selanjutnya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan meminta keterangan saksi-saksi sebagai bagian dari Proses Penyelidikan.

“Jenazah selanjutnya kami evakuasi ke Puskesmas Brondong untuk pemeriksaan luar dan permintaan visum et repertum. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.” terangnya.

Setelah proses pemeriksaan selesai, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Kasihumas mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai, khususnya ketika memancing maupun melakukan kegiatan lainnya.

Orang tua juga diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak bermain atau beraktivitas di lokasi perairan tanpa pengawasan.

“Apabila mengetahui adanya keadaan darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat segera menghubungi layanan polisi 110 yang siap menerima laporan dan memberikan pelayanan kepolisian.” tutupnya.(roy)

Polres Lamongan Bantu Perempuan Terlantar Asal Gresik, Wujud Kepedulian dan Pelayanan Humanis Polri

0

Polres Lamongan Bantu Perempuan Terlantar Asal Gresik, Wujud Kepedulian dan Pelayanan Humanis Polri

Lamongan//Warta.In, 20/11/2026 – Wujud kepedulian dan pelayanan humanis kepada masyarakat, anggota Polsek Babat Polres Lamongan melaksanakan penyerahan seorang perempuan terlantar berinisial IDW (31), warga Desa Wonorejo, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, kepada perangkat desa setempat, Jumat (20/11/2026).

Kapolsek Babat AKP Hendricka Risqi Arko Bahtera, S.T.K., S.I.K., M.H., M.I.K. melalui Kasihumas IPDA M. Hamzaid, S.Pd membenarkan kegiatan tersebut.

“Keberadaan IDW pertama kali diketahui oleh warga masyarakat yang melihat seorang perempuan tampak kebingungan di wilayah Kecamatan Babat, kemudian oleh warga tersebut diantar ke kantor Polsek Babat.” jelasnya.

“Saat dimintai keterangan, IDW belum dapat memberikan jawaban secara jelas. Petugas kemudian menemukan identitas berupa KTP yang menjadi petunjuk untuk mengetahui alamat asalnya.” lanjutnya.

Berbekal identitas tersebut, anggota Polsek Babat berkoordinasi dengan Polsek Balongpanggang serta menyebarkan informasi melalui grup Bhabinkamtibmas Jawa Timur guna mencari pihak keluarga maupun perangkat desa asal yang bersangkutan.

Upaya tersebut membuahkan hasil, pada pukul 08.45 WIB, perangkat Desa Wonorejo tiba dikantor Polsek Babat menggunakan mobil siaga untuk menjemput IDW.

Selanjutnya, petugas menyerahkan yang bersangkutan kepada perangkat desa untuk diantar kembali ke wilayah asalnya.

“Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pertolongan. ” tambahnya.

Polri juga mengapresiasi masyarakat yang cepat memberikan informasi sehingga penanganan dapat dilakukan dengan baik.

Polres Lamongan mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan warga yang membutuhkan pertolongan melalui layanan polisi 110, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian.(Roy)

PELANTIKAN KNPI KOTA SUKABUMI PERIODE 2026–2029 BERTAJUK HARMONI

0

KOTA SUKABUMI – Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Sukabumi periode 2026–2029 mengusung tema harmoni. Momentum tersebut mendapat sambutan positif dari mantan Ketua KNPI Kota Sukabumi, Dr. Sudar Fauzi, M.Si., yang menyambut pelantikan sebagai bagian dari keberlanjutan organisasi kepemudaan di Kota Sukabumi.

Mengusung semangat harmoni, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah pemersatu berbagai elemen pemuda dengan latar belakang, gagasan, serta pandangan yang berbeda. Perbedaan tersebut diharapkan tidak menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk membangun organisasi yang lebih terbuka dan produktif.

Salah satu perhatian KNPI ke depan adalah keterlibatan pemuda dalam mengawal sektor pendidikan. Hal itu diwujudkan melalui rencana dan kerja sama strategis atau memorandum of understanding (MoU) dengan sejumlah perguruan tinggi serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Sukabumi.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membuka peluang beasiswa pendidikan, memperluas akses informasi, serta memberikan ruang bagi generasi muda agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam semangat tersebut, terdapat kutipan inspiratif dari Dr. hc. Ribka Tjiptaning, P.AAK, yang menjadi pengingat pentingnya memberikan kontribusi positif di tengah perbedaan.

“Jadilah orang yang selalu memberikan warna meski dalam kesendirianmu.”

Pesan tersebut dinilai relevan dengan dinamika organisasi kepemudaan. Sebab, setiap individu memiliki pemikiran dan karakter berbeda, tetapi tetap dapat berjalan bersama untuk mencapai tujuan organisasi.

Meski demikian, tantangan KNPI ke depan tidak hanya terletak pada pelantikan dan pembentukan kepengurusan. Konsistensi program, transparansi organisasi, serta keterlibatan nyata pemuda dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pembangunan menjadi hal yang perlu dibuktikan melalui kerja nyata.

Karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi, PWI, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan kerja sama, tetapi dapat diwujudkan dalam program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Semangat harmoni tersebut juga diharapkan dapat berjalan seiring dengan visi dan misi Wali Kota Sukabumi dalam mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Perbedaan merupakan warna dalam sebuah organisasi. Dengan komunikasi, keterbukaan, dan semangat kebersamaan, KNPI diharapkan mampu terus berkontribusi dalam memajukan Kota Sukabumi agar semakin bercahaya.

Kini, masyarakat dan kalangan pemuda menantikan pembuktian dari kepengurusan KNPI periode 2026–2029 melalui program-program konkret yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan generasi muda.(Alfi yonimar)

Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

0

Warta.in Medan – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan tindak pidana penculikan dan perdagangan bayi yang baru dilahirkan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian transaksi jual beli bayi hingga berpindah tangan beberapa kali.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Jumat (20/11/2026), dipimpin Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol. Kristinattara Wahyuningrum, S.H., M.H., didampingi Kepala Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Dwi Endah Purwanti, S.S., M.Si., Wakil Direktur Ditres PPA dan PPO AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., serta jajaran terkait.

Kombes Pol. Kristinattara menjelaskan, pengungkapan perkara ini berawal dari laporan seorang perempuan berusia 22 tahun yang kehilangan bayinya setelah melahirkan di salah satu rumah sakit di Kota Medan pada 8 November 2026.

“Awalnya, tersangka menawarkan diri untuk membantu mengasuh bayi korban setelah dilahirkan. Tersangka menjanjikan bahwa ibu kandung tetap dapat bertemu dan melihat anaknya kapan saja. Namun, setelah bayi lahir, justru diduga terjadi transaksi penjualan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan ibu kandung,” jelasnya.

Peristiwa tersebut bermula ketika korban mencari orang yang bersedia mengasuh bayinya melalui media sosial TikTok pada Oktober 2026. Korban kemudian dihubungi salah seorang tersangka yang menyatakan bersedia merawat anak tersebut dengan alasan belum memiliki anak.

Pada 8 November 2026, korban melahirkan seorang bayi laki-laki di salah satu rumah sakit di Medan. Selama proses persalinan, tersangka bersama suaminya datang dan membantu merawat korban.

Namun, sehari setelah persalinan, tepatnya 9 November 2026, bayi tersebut diduga dialihkan kepada pihak lain melalui skenario yang telah disepakati sebelumnya.

Penyidik mengungkap, tersangka pertama diduga telah menyepakati penjualan bayi kepada tersangka lainnya dengan nilai Rp10,5 juta saat masih berada di rumah sakit.

Setelah korban diperbolehkan pulang, bayi tersebut digendong oleh tersangka lain dengan alasan membantu ibu yang baru menjalani persalinan. Dalam perjalanan meninggalkan rumah sakit, bayi kemudian dipindahkan ke kendaraan lain dan diserahkan kepada pihak berikutnya dengan nilai transaksi Rp13 juta.

Rangkaian transaksi berlanjut hingga bayi tersebut diduga kembali diperjualbelikan dengan nilai Rp20 juta melalui perantara dua tersangka lainnya. Bayi kemudian dibawa ke wilayah Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dirawat oleh pihak yang menerima bayi tersebut.

Sementara itu, korban yang terus meminta agar bayinya dikembalikan justru ditinggalkan seorang diri di sebuah apartemen di kawasan Setia Budi, Medan. Tersangka yang sebelumnya menjanjikan akan mempertemukan korban dengan bayinya diduga melarikan diri dan mengganti nomor telepon untuk menghindari pelacakan.

Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polda Sumut pada 12 November 2026 melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/1930/XI/2026/SPKT/Polda Sumut.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial D.N.O. (24), A.A. (20), C.A.P.A. alias I (27), E.Y.S. alias M.Y. (39), D.H. (41), E.Z.S. (55), dan F.S. (65).

Ketujuh tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pihak yang menawarkan pengasuhan, melakukan transaksi, menjadi perantara, hingga pihak yang menerima dan membawa bayi untuk dirawat.

Dalam perkara ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu lembar surat keterangan kelahiran bayi, bukti pembayaran biaya rumah sakit, bukti transfer uang, satu unit mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi BK 1704 VU, delapan unit telepon genggam, perlengkapan bayi, serta pakaian korban yang dibeli oleh tersangka.

Penyidik juga telah memeriksa 10 orang saksi guna mendalami keterlibatan masing-masing tersangka dan melengkapi proses pembuktian perkara.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 450 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 83 juncto Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kristinattara menegaskan, Polda Sumut berkomitmen memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak serta menindak tegas setiap dugaan tindak pidana eksploitasi dan perdagangan orang. (RN)

*RESIDIVIS PELAKU PENUSUKAN DITANGKAP: BERSEMBUNYI DI RUMAH MERTUA, MASYARAKAT DESAK HUKUMAN SETIMPAL*

0

*RESIDIVIS PELAKU PENUSUKAN DITANGKAP: BERSEMBUNYI DI RUMAH MERTUA, MASYARAKAT DESAK HUKUMAN SETIMPAL*

Bengkulu Utara, 20 November 2026 — Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, berhasil mengamankan seorang pelaku penusukan yang diketahui berstatus residivis. Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan resmi terkait kasus penusukan yang menimpa warga di wilayah hukum Polsek Putri Hijau.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, pelaku ternyata telah melakukan tindakan serupa sebanyak tiga kali. Pada kejadian yang paling terakhir, aksi kekerasan tersebut berakhir tragis di mana korban kehilangan nyawanya. Hal ini terungkap dari keterangan sumber yang dekat dengan penanganan perkara ini, meskipun rincian identitas korban serta kronologi peristiwa masih dalam tahap verifikasi dan penyelidikan kepolisian.

Setelah peristiwa itu terjadi, pelaku diketahui berusaha melarikan diri dan bersembunyi di kediaman mertuanya. Namun upaya menghindar dari tanggung jawab hukum tersebut tidak berlangsung lama. Tim kepolisian yang melakukan penelusuran secara intensif akhirnya menemukan keberadaan pelaku yang ternyata bersembunyi di dalam lemari pakaian di rumah tersebut. Pelaku pun langsung diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut, tanpa perlawanan yang berarti.

Berita penangkapan ini segera menyebar luas dan disambut berbagai reaksi dari masyarakat setempat. Banyak warga yang berdatangan ke lokasi maupun menyampaikan aspirasinya, menyuarakan harapan agar keadilan benar-benar ditegakkan dalam perkara ini. Perwakilan warga menyampaikan kepada awak media, “Semoga pelaku diberi hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya dalam penegakan hukum, agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.”

Kapolsek Putri Hijau, AKP Edi Purwanto, S.H., membenarkan penangkapan tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa pemeriksaan mendalam terhadap pelaku sedang berlangsung, dan tim kepolisian terus mengumpulkan berbagai alat bukti guna memproses perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Motif kejadian serta kronologi lengkap masih dalam tahap penyelidikan menyeluruh dari pihak berwenang.

Perlu dipahami bahwa dalam proses penegakan hukum, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini bersumber dari tahap penyelidikan awal dan dapat berkembang seiring berjalannya proses hukum. Redaksi akan terus memantau perkembangan perkara ini secara transparan dan akuntabel.

Redaksi
Informasi perkembangan kasus terus dipantau dan akan disampaikan kembali kepada masyarakat seiring dengan perkembangan resmi dari pihak berwenang.

(HS — Redaksi)

Kominfotik NTB Perkuat Integrasi Data Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Dukung Pembangunan Berbasis Data

0

Kominfotik NTB Perkuat Integrasi Data Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Dukung Pembangunan Berbasis Data

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat tata kelola data dan penyelenggaraan statistik sektoral melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Bidang Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB yang digelar di Mataram, Jumat (20/11/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H., mengatakan data merupakan fondasi utama pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan. Karena itu, penguatan Satu Data Indonesia harus menjadi kebutuhan mendasar dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, terukur, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Kadis yang akrab disapa Dr. Aka tersebut mengungkapkan, sebanyak 825 dataset telah berhasil diintegrasikan melalui Portal NTB Satu Data ke dalam Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Kementerian Dalam Negeri. Integrasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun interoperabilitas dan keterhubungan data antarsistem pemerintahan.

Menurut Dr. Aka, tantangan selanjutnya adalah memperkuat interoperabilitas data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar perencanaan serta intervensi pembangunan lebih terintegrasi, khususnya dalam penanganan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

“Interoperabilitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan memperkuat perencanaan pembangunan melalui penggunaan data yang sama, sehingga sasaran dan bentuk intervensi program menjadi lebih tepat,” ujarnya.

Kadis juga menyampaikan keberhasilan NTB meraih Terbaik II Nasional dalam Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 kategori Pemerintah Provinsi melalui praktik baik bertajuk Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB.

Penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinas Kominfotik NTB bersama Bappeda NTB dengan dukungan pembinaan BPS. Praktik baik ini menggambarkan transformasi cara pemerintah merencanakan, mengambil keputusan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pembangunan melalui pemanfaatan data.

Sebagai penguatan landasan hukum, Pemprov NTB juga telah menetapkan Perubahan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2026 tentang Satu Data. Regulasi ini memperjelas pembagian peran Walidata dan Produsen Data, memperkuat koordinasi, serta mendorong berbagi pakai data lintas instansi.

Dalam rakor tersebut, Dr. Aka turut menekankan pentingnya integritas pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Menurutnya, proses penilaian harus berlangsung objektif, konsisten, transparan, dan akuntabel.

Ia meminta agar setiap perubahan nilai dalam proses harmonisasi disertai alasan teknis yang jelas, berbasis bukti, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Integritas penilaian sama pentingnya dengan integritas data yang dinilai. Indeks yang baik bukan hanya indeks yang menghasilkan angka, melainkan indeks yang proses pembentukannya dapat dipercaya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Aka menyampaikan lima agenda penguatan statistik sektoral yang perlu menjadi komitmen bersama, yakni penguatan kelembagaan Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas dan interoperabilitas data, optimalisasi pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia statistik, serta penguatan budaya kerja berbasis data dan akuntabilitas.

Ia juga mendorong optimalisasi Dashboard Eksekutif Pimpinan sebagai instrumen kendali pembangunan yang mampu menyajikan kondisi riil daerah, perkembangan indikator, capaian program, serta persoalan yang membutuhkan keputusan pimpinan.

Kadis menegaskan, keberhasilan Satu Data tidak diukur dari banyaknya aplikasi atau dataset, melainkan dari sejauh mana data menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, pelayanan publik yang lebih baik, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah siap dievaluasi, dikoreksi, dan memperbaiki kekurangan. Namun, kita juga mengharapkan proses evaluasi yang adil, konsisten, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov NTB berharap sinergi antara Bappeda, BPS, Dinas Kominfotik, dan seluruh perangkat daerah kabupaten/kota semakin kuat dalam mewujudkan ekosistem data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan menjadi fondasi pembangunan daerah. (sr/dkisntb

Tiga Kasus TPPO Terungkap, Polda NTB Selamatkan Korban dari Jerat PMI Ilegal

0

Tiga Kasus TPPO Terungkap, Polda NTB Selamatkan Korban dari Jerat PMI Ilegal

Warta.in
Mataram, NTB – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengintensifkan upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Ditres PPA dan PPO Polda NTB berhasil mengungkap tiga perkara TPPO dengan menetapkan tujuh orang sebagai tersangka serta mengidentifikasi lima orang korban.

Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers yang digelar Direktorat PPA/PPO Polda NTB di Gedung Tribrata Polda NTB, Jumat (21/11/2026).

Direktur PPA dan PPO Polda NTB Kombes Pol. Ni Made Pujewati, S.I.K., M.M., dalam keterangannya mengatakan, Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Kapolri Quick Wins 8 Kegiatan 2, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan, penanganan perkara, hingga reintegrasi korban TPPO.

Dari hasil Penindakan yang dilakukan Direktorat PPA/PPO Polda NTB ada tiga perkara yang diduga berkaitan dugaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi dan Malaysia.

“Dalam periode kurang lebih dua bulan ini Polda NTB telah mengungkap 3 kasus TPPO, “ tegasnya.

Kasus pertama tercatat dalam laporan polisi tertanggal 17 Oktober 2026. Dalam perkara ini, polisi mengidentifikasi satu korban perempuan dewasa dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Perkara tersebut kini dalam tahap pemenuhan petunjuk P-19.

Selanjutnya, kasus kedua berdasarkan laporan polisi tanggal 22 Oktober 2026, dengan dua korban laki-laki dewasa. Dalam perkara ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka perekrut dan satu orang sebagai pengangkut. Penanganan perkara telah memasuki tahap pemberkasan.

Sementara kasus ketiga tercatat dalam laporan polisi tanggal 18 November 2026. Polisi mengidentifikasi dua korban laki-laki dewasa dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Perkara ini masih dalam tahap penyidikan.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan modus perekrutan dan pemberangkatan PMI secara ilegal ke luar negeri, terutama menuju negara tujuan Arab Saudi dan Malaysia.

“Dalam kasus ini modus yang digunakan rata-rata merekrut para calon pekerja Mingran yang akan diberangkatkan secara ilegal (Non Prosedural), “ucapnya.

Menurutnya, Selama ini Polda NTB Tidak hanya melakukan penindakan, Polda NTB juga mengedepankan langkah pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban perdagangan orang.

Sepanjang pelaksanaan program tersebut, Polda NTB bersama jajaran telah melaksanakan 171 kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan 14.632 peserta. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan Rise and Speak, sosialisasi, serta edukasi di berbagai lingkungan masyarakat.

Pengawasan juga diperketat pada sejumlah pintu keberangkatan yang berpotensi dimanfaatkan untuk memberangkatkan calon korban ke luar wilayah NTB. Tercatat sebanyak empat kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di bandara, lima kegiatan di pelabuhan, 20 kegiatan di terminal, 22 kegiatan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) atau Balai Latihan Kerja (BLK), serta 55 kegiatan di lokasi lainnya.

Selain itu, kampanye pencegahan dini melalui program Rise and Speak telah dilaksanakan di 64 sekolah di wilayah hukum Polda NTB.

“Langkah Preemtif dan preventif ini tidak hanya dilaksanakan oleh Polda NTB tetapi juga Polres/ta jajaran di wilayah hukum masing-masing, “ Ucapnya.

Di sisi lain, perhatian terhadap keselamatan dan pemulihan korban juga menjadi bagian penting dalam penanganan kasus ini. Ditres PPA dan PPO Polda NTB bersama BP3MI telah melakukan identifikasi dan asesmen terhadap lima korban hasil KRYD tersebut.

Selain itu, terdapat satu orang yang terindikasi sebagai korban TPPO dan telah dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Manama, Bahrain, pada 17 November 2026 dalam keadaan sehat serta tidak mendapat ancaman keselamatan dari pelaku.

Bersama petugas BP3MI, para korban juga telah dipulangkan ke rumah masing-masing dan diterima oleh keluarga dalam keadaan sehat dan aman. Sejauh ini, para korban masih mendapatkan pendampingan keluarga dan belum membutuhkan bantuan hukum maupun pendampingan sosial.

Sebagai tindak lanjut, Polda NTB akan mengarahkan para korban berkoordinasi dengan Dinas Sosial, PPPA, serta Disnakertrans Provinsi NTB untuk mengikuti program pemberdayaan dan kemandirian melalui pelatihan keterampilan serta akses pekerjaan.

Langkah tersebut sekaligus mendukung program prioritas Kapolri Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), dengan harapan para korban memiliki bekal keterampilan dan kemandirian ekonomi sehingga tidak kembali terjerat dalam praktik perdagangan orang.

“Upaya pencegahan ataupun penindakan ini adalah bentuk dukungan Polda NTB khususnya terhadap program Prioritas Kapolri khususnya program Polisi peduli Pengangguran (POLIRAN), “ucapnya.

Melalui rangkaian upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban ini, Polda NTB menegaskan komitmennya untuk terus memberantas TPPO serta meningkatkan perlindungan masyarakat dari praktik perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara ilegal.(sr/hpntb)

Ketua Umum KEIND Indonesia Lantik Pengurus KEIND Provinsi Bali     

0

Ketua Umum KEIND Indonesia Lantik Pengurus KEIND Provinsi Bali, Dorong Sinergi dengan Pemerintah dan Berbagai Organisasi

Warta.in | DENPASAR, BALI (Kamis, 19 November 2026) – Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) terus memperluas jaringan dan memperkuat peran organisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan kewirausahaan di berbagai daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelantikan Pengurus Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) Provinsi Bali yang dilaksanakan pada Kamis, 19 November 2026, bertempat di Inna Bali Heritage Hotel, Bali.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum KEIND Indonesia, Bapak Afda Rizal Armashita, dengan menetapkan Prof. I Wayan Suartana sebagai Ketua Umum KEIND Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Ketua Umum KEIND Indonesia, Afda Rizal Armashita, menyampaikan bahwa kehadiran KEIND di Provinsi Bali diharapkan tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya para entrepreneur dan pelaku usaha, tetapi juga menjadi kekuatan kolaboratif dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang produktif, inovatif, dan berdaya saing.

Afda menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan organisasi adalah kemampuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta berbagai organisasi, asosiasi dunia usaha, komunitas entrepreneur, dan pemangku kepentingan lainnya.

“KEIND tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus mampu membangun sinergi dengan pemerintah dan berbagai organisasi lainnya. Kolaborasi menjadi kekuatan penting untuk menciptakan peluang usaha, membuka jaringan bisnis, meningkatkan kapasitas entrepreneur, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Afda dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Afda menyampaikan bahwa Bali memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tidak hanya dari sektor pariwisata, tetapi juga perdagangan, industri kreatif, pertanian, ekonomi digital, UMKM, investasi, serta berbagai sektor usaha lainnya.

Oleh karena itu, KEIND Provinsi Bali diharapkan mampu mengambil peran strategis dalam mengoptimalkan potensi tersebut melalui penguatan jaringan entrepreneur, penciptaan peluang investasi, pengembangan pasar, serta peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha lokal.

Dengan kepemimpinan Prof. I Wayan Suartana, KEIND Provinsi Bali diharapkan dapat menjadi organisasi yang aktif, inklusif, dan produktif serta mampu menghadirkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi anggota maupun masyarakat luas.

Ketua Umum KEIND Indonesia juga berharap kepengurusan yang baru dilantik dapat segera melakukan konsolidasi organisasi, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, serta menjalin kemitraan strategis dengan berbagai institusi dan organisasi dunia usaha di Bali.

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah KEIND Indonesia dalam memperkuat jaringan organisasi secara nasional sekaligus mendorong lahirnya entrepreneur yang tangguh, mandiri, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

Melalui semangat JUJUR – MUJUR – LUHUR, KEIND berkomitmen untuk terus membangun ekosistem kewirausahaan Indonesia yang berintegritas, berdaya saing, dan memberikan manfaat bagi bangsa.

KEIND INDONESIA
Jujur – Mujur – Luhur

#Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND)

#Media Partners Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND)