LAMPUNG BARAT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan mengarah pada dugaan rembesan limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sekincau 1, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, yang diduga mengalir hingga memasuki kebun milik warga di bagian belakang bangunan.

Informasi tersebut mencuat setelah beredarnya rekaman video yang memperlihatkan aliran air yang diduga berasal dari area SPPG merembes ke lahan warga. Video tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengelolaan limbah cair pada fasilitas penyedia makanan Program MBG.

Sebagai fasilitas yang setiap hari mengolah makanan dalam jumlah besar, SPPG seharusnya memiliki sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi optimal sehingga limbah yang dihasilkan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar.

Dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Kepala SPPG Sekincau 1 membantah adanya kebocoran pada sistem pengelolaan limbah.

“Walaikumsalam. Ini konfirmasi dari pihak kami. Setelah langsung kami cek dan tindak lanjuti, ternyata memang ada yang sengaja menjebol tembok kami. Posisi tersebut bukan IPAL, karena pembuangan akhir limbah cair kami berada di depan dan sudah aman setelah melewati IPAL serta filter biotabung. Keluaran limbah sudah jernih dan tidak berbau,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah MBG Lampung Barat, Septa, mengaku belum menerima laporan resmi terkait persoalan tersebut. Meski demikian, ia memastikan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak mitra maupun penanggung jawab SPPG Sekincau 1.

“Terima kasih sebelumnya atas informasinya. Untuk saat ini saya belum mendapatkan informasi terkait hal ini. Segera akan saya tindak lanjuti ke pihak SPPG dan PIC Mitra/Yayasan SPPG tersebut,” ujarnya.

Di sisi lain, keterangan pihak pengelola berbeda dengan pengakuan Ja Nak, pemilik kebun yang berada di belakang lokasi SPPG. Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Ja Nak mengaku rembesan air tersebut bukan terjadi baru-baru ini.

Menurutnya, persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan ketika musim hujan tiba, rembesan air yang diduga berasal dari area SPPG menimbulkan bau menyengat di sekitar kebunnya.

“Sebenarnya kejadian itu sudah lama, bukan baru dan itu klu waktu musim hujan itu bau bener pak,” ungkapnya.

Ia juga mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada seseorang yang disebutnya sebagai Haji No. Namun hingga kini, menurutnya, belum ada tindak lanjut.

“Sudah saya sampaikan sama Haji No waktu itu, tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan,” katanya.

Terkait pernyataan adanya pihak yang diduga sengaja menjebol tembok, Ja Nak membantah tudingan tersebut.

“Tidak ada kerjaan jebol tembok,” ujarnya singkat.

Perbedaan keterangan antara pihak pengelola SPPG dengan warga yang mengaku terdampak dinilai perlu segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan oleh instansi yang berwenang. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan sumber rembesan air, kondisi sistem IPAL, serta memastikan ada atau tidaknya dampak terhadap lingkungan sekitar.

Menanggapi persoalan tersebut, Founder Gerakan Masyarakat Independent (GERMASI), Ridwan Maulana, SH., C.PL., CDRA, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Sekincau 1.

Menurut Ridwan, apabila dalam hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan limbah, maka perbaikan harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat maupun dampak terhadap lingkungan.

“Kami meminta Badan Gizi Nasional segera turun ke lapangan untuk mengevaluasi SPPG Sekincau 1 secara menyeluruh. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam sistem pengelolaan limbah, maka harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Kami juga menilai teguran yang pernah diberikan kepada SPPG Sekincau 1 sebelumnya seharusnya menjadi bahan evaluasi dan pembenahan. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang harus dijaga kualitas pelaksanaannya, termasuk kepatuhan terhadap aspek lingkungan,” tegas Ridwan.

Ridwan menambahkan bahwa evaluasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawasan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar operasional, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers kepada seluruh pihak terkait apabila terdapat informasi tambahan maupun perkembangan baru mengenai dugaan tersebut.(Irfan/Rls)

Warta.in-Jakarta.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyampaikan kritik terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai “Londo Ireng”. Menurutnya, penggunaan istilah tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan salah tafsir di tengah masyarakat.

Dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan di Jakarta, Senin (27/7/2026), Wilson menilai istilah “Londo Ireng” memiliki makna historis dan politis yang tidak semestinya dilekatkan kepada insan pers maupun aktivis masyarakat sipil.

Menurut Wilson, secara historis istilah tersebut merujuk pada kelompok pribumi yang menggunakan kekuasaan untuk menindas bangsanya sendiri. Ia berpendapat bahwa makna tersebut berbeda dengan peran jurnalis dan LSM yang selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial dalam sistem demokrasi.

Wilson juga mengaitkan pandangannya dengan sejumlah pemikiran sejarah dan filsafat. Ia menyebut bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pernah menggunakan istilah “Londo Ireng” untuk menggambarkan kelompok penguasa yang bertindak layaknya penjajah terhadap rakyatnya sendiri.

Selain itu, ia mengutip gagasan filsuf Jean-Jacques Rousseau mengenai relasi antara penguasa dan rakyat, serta menyebut pemikiran Immanuel Kant tentang kewajiban moral seorang pemimpin sebagai landasan etik dalam menyampaikan kritik terhadap pejabat publik.

Dalam pernyataannya, Wilson menegaskan bahwa jurnalis dan LSM seharusnya dipandang sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pelabelan terhadap kedua kelompok tersebut sebagai “Londo Ireng” berpotensi mengaburkan makna sejarah sekaligus mereduksi peran pers dan organisasi masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.

Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa istilah tersebut lebih tepat ditujukan kepada penguasa yang menyalahgunakan kewenangan dan bertindak merugikan kepentingan rakyat. (rls/Tim Redaksi Pewarta)

WARTA.IN.Lampung Barat – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat komitmennya dalam mengembangkan sektor perkebunan kopi sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Ekspose Program Strategi Pengembangan Ekosistem Kopi Robusta Tahun 2026–2030 yang digelar di Ruang Rapat Pesagi Setdakab, Selasa (28/07/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Drs. Nukman, M.M., tersebut dihadiri Direktur PT Pesagi Mandiri (Perseroda), Alamsyah HR, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, para kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Lampung Barat.

Ekspose ini menjadi forum untuk memaparkan arah kebijakan strategis dalam membangun ekosistem kopi robusta yang terintegrasi. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat kemitraan antara pemerintah, BUMD, petani, pelaku usaha, dan dunia industri sehingga dapat meningkatkan daya saing kopi Lampung Barat sekaligus mewujudkan daerah ini sebagai coffee hub robusta nasional.

Dalam paparannya, Direktur PT Pesagi Mandiri (Perseroda), Alamsyah HR, menjelaskan bahwa Lampung Barat merupakan salah satu sentra kopi robusta terbesar di Indonesia. Saat ini terdapat sekitar 36 ribu petani kopi yang mengelola lahan seluas kurang lebih 54 ribu hektare dengan total produksi mencapai sekitar 63 ribu ton per tahun.

Menurutnya, kopi tidak hanya menjadi komoditas unggulan daerah, tetapi juga menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Lampung Barat.

“Kopi bukan sekadar komoditas, tetapi merupakan identitas dan masa depan ekonomi masyarakat Lampung Barat. Karena itu, kami ingin menjadikan Lampung Barat sebagai pusat kolaborasi dan rujukan kopi robusta Indonesia,” ujar Alamsyah.

Meski memiliki potensi yang besar, Alamsyah mengungkapkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan, di antaranya belum terintegrasinya data petani kopi, belum tersedianya sistem traceability atau ketertelusuran produk kopi daerah, terbatasnya kemitraan dengan industri, serta belum optimalnya nilai tambah yang diterima petani maupun pemerintah daerah.

Melalui Program Strategi Pengembangan Ekosistem Kopi Robusta Tahun 2026–2030, PT Pesagi Mandiri bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menargetkan peningkatan kesejahteraan petani, produktivitas dan kualitas kopi yang semakin baik, masuknya investasi industri pengolahan kopi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Program tersebut juga diharapkan semakin memperkuat posisi Lampung Barat sebagai Kabupaten Kopi Nasional.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, Lampung Barat dinilai memiliki peluang besar menjadi model pengembangan kopi rakyat yang terintegrasi, berdaya saing tinggi, sekaligus menjadi coffee hub robusta nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat perekonomian daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lampung Barat, Drs. Nukman, M.M., menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan kopi robusta tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BUMD, petani, akademisi, pelaku usaha, hingga dunia industri agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Kegiatan hari ini merupakan langkah bersama untuk membangun ekosistem kopi Lampung Barat yang terintegrasi, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi para petani, masyarakat, dan daerah. Upaya ini tentu memerlukan kolaborasi dari semua pihak,” kata Nukman.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat identitas kopi asal Lampung Barat agar semakin dikenal di tingkat nasional. Selama ini masyarakat lebih mengenal istilah “Kopi Lampung”, tetapi sebagian besar produksi kopi robusta berasal dari Kabupaten Lampung Barat.

“Kebanyakan orang luar hanya tahu Kopi Lampung, tetapi produksi terbesarnya berasal dari Lampung Barat. Bagaimana caranya agar seluruh Indonesia mengenal identitas kita sebagai Kopi Lampung Barat, salah satunya melalui penguatan branding, penggunaan logo Lampung Barat, dan promosi yang berkelanjutan. Kopi adalah identitas Lampung Barat yang harus terus kita gaungkan,” tegasnya.

Nukman berharap Program Pengembangan Ekosistem Kopi Robusta Lampung Barat Tahun 2026–2030 mampu menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan petani, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, PT Pesagi Mandiri (Perseroda), serta dunia industri ke dalam satu ekosistem kopi yang berkelanjutan.

Melalui kolaborasi yang kuat, Lampung Barat diyakini mampu memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan kopi robusta Indonesia sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.