Pemprov NTB Ajak Maknai JKN Lewat Semangat Gotong Royong, Pelayanan Kesehatan Hak Dasar Warga

Warta.in
Mataram,NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Karena itu, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak boleh dipandang sekadar sebagai layanan administrasi atau mekanisme iuran, melainkan sebagai wujud nyata kehadiran negara sekaligus semangat gotong royong untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan yang setara.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, saat membuka kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Pendampingan Pembelajaran Melalui Penguatan Kapasitas Da’i/Da’iyah di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (23/7).

Dalam sambutannya, Sekda mengajak masyarakat memahami JKN dari sudut pandang kemanusiaan. Menurutnya, ketika seseorang mengalami kondisi darurat, tidak ada yang akan bertanya terlebih dahulu apakah ia memiliki uang untuk berobat. Naluri kemanusiaan akan mendorong setiap orang untuk menolong tanpa syarat.

“Jika hari ini ada warga yang tiba-tiba sesak napas, apakah kita harus memeriksa isi dompetnya dulu sebelum menolong? Tentu tidak. Kita akan menyelamatkannya terlebih dahulu. Itulah semangat gotong royong yang menjadi roh Program JKN,” ujar Abul Chair.

Ia menegaskan, JKN yang dikelola BPJS Kesehatan telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kini, layanan kesehatan berkualitas bukan lagi hak kelompok tertentu, melainkan menjadi hak seluruh warga negara tanpa membedakan kemampuan ekonomi.

“Melalui JKN, bangsa Indonesia memilih jalan peradaban yang lebih berkeadilan. Tidak boleh ada satu pun warga kehilangan kesempatan untuk hidup sehat hanya karena tidak memiliki biaya. Di situlah negara hadir melindungi rakyatnya,” tegasnya.

Abul Chair juga menjelaskan bahwa filosofi JKN sangat dekat dengan budaya gotong royong yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam ajaran Islam, nilai tersebut sejalan dengan konsep ta’awun atau saling tolong-menolong dalam kebaikan.

Ia mengibaratkan JKN seperti warga desa yang bergotong royong membangun sebuah jembatan. Semua orang memberikan kontribusi sesuai kemampuan, meskipun tidak setiap hari memanfaatkan jembatan tersebut. Namun ketika dibutuhkan, semua orang dapat merasakan manfaatnya.

“Ketika kita sehat, iuran yang dibayarkan mungkin membantu saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Sebaliknya, saat kita sakit, masyarakat lainlah yang membantu melalui sistem yang sama. Inilah solidaritas sosial yang luar biasa, bahkan dapat menjadi amal jariyah kolektif,” ungkapnya.

Sekda juga memberikan apresiasi kepada ratusan da’i dan da’iyah dari seluruh NTB yang dilibatkan sebagai mitra edukasi JKN. Menurutnya, tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran masyarakat bahwa menjadi peserta JKN bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama.

Ia berharap dakwah yang disampaikan tidak hanya memperkuat hubungan manusia dengan Allah (habluminallah), tetapi juga mempererat hubungan antarmanusia (habluminannas), termasuk melalui ajakan menjaga kesehatan dan memahami pentingnya perlindungan kesehatan bagi keluarga.

Selain itu, Abul Chair mengingatkan bahwa transformasi pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan rumah sakit modern dan teknologi canggih. Pelayanan yang baik, menurutnya, tetap harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

“Teknologi boleh semakin maju, fasilitas boleh semakin lengkap. Tetapi yang paling dibutuhkan masyarakat adalah sentuhan kemanusiaan. Senyum, keramahan, dan kepedulian tenaga kesehatan adalah obat pertama yang dirasakan pasien saat datang ke fasilitas kesehatan,” pesannya.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, mengatakan Program JKN menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan.

Ia mengakui masih terdapat tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, belum meratanya akses informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan digital. Karena itu, BPJS Kesehatan menghadirkan program TASBIH JKN dengan melibatkan para da’i sebagai Garda Terdepan JKN untuk menyampaikan edukasi langsung kepada masyarakat.

Hingga 31 Mei 2026, jumlah peserta JKN telah mencapai 285,25 juta jiwa atau 98,94 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 82,78 persen.

Menurut Akmal, capaian tersebut menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih menjadi fondasi utama JKN. Masyarakat yang sehat membantu mereka yang sedang sakit, sementara yang mampu ikut menopang peserta yang kurang mampu.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Pusat, jajaran Direksi BPJS Kesehatan, Ketua Umum MUI Provinsi NTB, para tuan guru, akademisi, serta ratusan da’i dan da’iyah dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memahami bahwa JKN bukan sekadar kartu berobat, melainkan ikhtiar bersama agar setiap warga Indonesia memperoleh hak yang sama untuk hidup sehat. (sr/dkisntb)

Tertib Spektrum Frekuensi, Fondasi Transformasi Digital NTB

Warta.in
Lombok Barat, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB bersama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) Kelas II Mataram menyelenggarakan Sosialisasi Tertib Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Mendukung Transformasi Digital di Montana Hotel, Senggigi, Lombok Barat Kamis (23/7/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio secara tertib, legal, dan sesuai ketentuan guna mendukung terwujudnya layanan telekomunikasi yang andal serta percepatan transformasi digital di Provinsi NTB.

Kepala Diskominfotik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Balmon SFR Kelas II Mataram yang secara konsisten tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi.

Menurutnya, transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Pelayanan pemerintahan, transaksi ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan kini semakin bergantung pada teknologi digital yang didukung oleh infrastruktur telekomunikasi yang berkualitas.

“Transformasi digital bukan lagi sekadar tren, melainkan strategi pembangunan nasional dan daerah untuk mewujudkan Indonesia, termasuk NTB, yang maju, inklusif, dan berdaya saing,” ujar Aka sapaan akrabnya.

Aka menjelaskan, bahwa di balik kemudahan layanan digital yang dinikmati masyarakat terdapat fondasi utama berupa jaringan telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya harus diatur secara cermat agar berbagai layanan komunikasi dapat berjalan berdampingan tanpa saling mengganggu.

“Penggunaan spektrum frekuensi yang tidak tertib tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan administrasi, tetapi juga dapat menimbulkan interferensi dan mengganggu layanan vital yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat,” kata Aka.

Karena itu, tertib penggunaan spektrum frekuensi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun Balmon SFR Kelas II Mataram, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, operator telekomunikasi, akademisi, dunia usaha, media massa hingga masyarakat.

Aka juga menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi NTB terus mendukung percepatan transformasi digital melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan Satu Data NTB, peningkatan literasi digital, penguatan keamanan informasi, serta pengembangan ekosistem ekonomi digital.

“Transformasi digital harus mampu menjangkau hingga ke desa-desa agar teknologi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan,” tegas Aka.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi peran Balmon SFR Kelas II Mataram yang terus melakukan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi, penanganan gangguan atau interferensi, pengawasan perangkat telekomunikasi, pengukuran kualitas layanan, hingga mendukung komunikasi pada kondisi darurat dan kebencanaan.

“Pengalaman penanganan gempa bumi NTB tahun 2018 membuktikan bahwa komunikasi radio memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung koordinasi kemanusiaan, terutama saat jaringan komunikasi mengalami keterbatasan,” tutup Aka.

Sementara itu, Kepala Balai Monitor(Balmon) Spektrum Frekuensi Radio(SFR) Kelas II Mataram, Kasno mengatakan, bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pengguna perangkat telekomunikasi mengenai tata cara penggunaan spektrum frekuensi radio yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami mengajak seluruh peserta mengikuti paparan dari para narasumber agar memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan frekuensi radio yang baik dan benar sehingga dapat menghindari berbagai bentuk pelanggaran,” ucap Kasno.

Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran dan komitmen bersama dalam menjaga kualitas layanan telekomunikasi di Provinsi NTB. SFR harus dipandang sebagai aset strategis bangsa yang wajib dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab demi mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan transformasi digital bukan hanya sebagai pembangunan jaringan komunikasi, tetapi sebagai upaya membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk belajar, berusaha, memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mewujudkan NTB yang maju, terkoneksi, inklusif, berdaya saing, menuju NTB Makmur Mendunia. (sr/dkisntb)

Warta.in, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember segera meluncurkan Program Home Care sebagai inovasi pelayanan kesehatan berbasis jemput bola bagi masyarakat kurang mampu. Program tersebut ditandai dengan apel armada Home Care yang dipimpin langsung Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait) di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Kamis (23/7/2026).

Dalam sambutannya, Gus Fawait menegaskan bahwa program Home Care lahir dari keprihatinan terhadap masih tingginya angka kemiskinan di Jember. Menurutnya, secara absolut Kabupaten Jember masih menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai persoalan, mulai dari tingginya angka kematian ibu dan bayi, stunting, hingga rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah memberikan jaminan berobat gratis bagi seluruh warga ber-KTP Jember melalui program Universal Health Coverage (UHC). Namun, masih banyak masyarakat miskin yang belum mampu memanfaatkan layanan tersebut karena terbentur biaya transportasi dan keterbatasan ekonomi untuk datang ke puskesmas maupun rumah sakit.

“Persoalannya bukan lagi biaya pengobatan. Banyak keluarga miskin yang tetap tidak bisa berobat karena tidak memiliki biaya untuk menuju fasilitas kesehatan. Kondisi inilah yang harus dijawab pemerintah,” ujar Gus Fawait.

Bupati juga menyoroti kelompok masyarakat rentan lainnya, seperti lansia yang hidup sebatang kara, penyandang disabilitas, hingga balita stunting yang membutuhkan perhatian khusus. Menurutnya, mereka merupakan kelompok yang harus memperoleh pelayanan kesehatan secara aktif tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan.

Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan keberpihakan kepada masyarakat miskin dalam pelayanan dasar, Pemkab Jember menghadirkan Program Home Care sebagai bentuk nyata pelayanan kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat.

Melalui program tersebut, tim medis dari puskesmas akan mendatangi rumah warga yang memenuhi kriteria penerima layanan. Petugas akan melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, memberikan tindakan medis awal, hingga konsultasi dengan dokter umum maupun dokter spesialis melalui sistem rujukan apabila diperlukan.

Apabila pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, tim Home Care akan mengantarkan pasien menuju puskesmas atau rumah sakit. Selain pelayanan kesehatan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan sembako secara berkala kepada keluarga kurang mampu yang menjadi sasaran program.

Gus Fawait menyebut Program Home Care sebagai inovasi yang belum pernah diterapkan di daerah lain. Ia mengibaratkan program tersebut sebagai bentuk kehadiran “dokter keluarga” bagi masyarakat miskin.

“Kalau keluarga mampu memiliki dokter keluarga, maka mulai hari ini keluarga tidak mampu di Jember juga memiliki dokter keluarga. Ini adalah bentuk keadilan sosial yang harus diwujudkan pemerintah,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh tenaga kesehatan menjadikan program tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus amal jariyah dalam membantu sesama.

Pada tahap awal, operasional Home Care memanfaatkan kendaraan dinas milik sejumlah UPT yang selama ini tidak digunakan secara optimal. Sebagian armada juga berasal dari pengadaan baru untuk mendukung mobilitas petugas dalam memberikan pelayanan langsung ke rumah warga.

Bupati mengakui pelaksanaan program pada tahap awal masih membutuhkan penyempurnaan. Karena itu, Pemkab Jember akan segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan layanan Home Care agar berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Menutup sambutannya, Gus Fawait menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan, direktur rumah sakit, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, serta relawan yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

“Semoga dari Jember lahir sebuah gerakan pelayanan kesehatan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin. Ini adalah ikhtiar kita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.