Oleh: Didi Supriady*)

Warta.in, Purwakarta — Perkembangan teknologi digital adalah keniscayaan. Internet bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Pendidikan, pelayanan publik, UMKM, dunia usaha, hingga komunikasi sehari-hari kini sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet.

Karena itu, pertumbuhan penyedia layanan internet dan pembangunan jaringan WiFi di berbagai wilayah Purwakarta pada dasarnya merupakan perkembangan yang patut diapresiasi.

Namun, ada persoalan lain yang tidak boleh dianggap sepele: ketika pembangunan jaringan tumbuh lebih cepat daripada penataan infrastrukturnya.

Tiang berdiri di berbagai titik, kabel melintang dan bertumpuk, sebagian mengikuti jalur yang tidak jelas, bahkan berpotensi mengganggu estetika lingkungan serta keselamatan pengguna jalan.

Di sinilah pertanyaan publik menjadi relevan: siapa yang mengatur, siapa yang mengawasi, dan siapa yang bertanggung jawab ketika pemasangan infrastruktur tersebut menimbulkan persoalan?

Pertanyaan yang lebih tajam lagi adalah: mengapa pejabat dan perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkesan belum menunjukkan respons yang kuat terhadap kesemrawutan tersebut?

Tentu, mengatakan pemerintah “diam” harus dibuktikan dengan fakta. Bisa jadi pengawasan sedang dilakukan, penertiban sedang dipersiapkan, atau kewenangan memang terbagi di antara beberapa instansi. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata mencari siapa yang harus disalahkan.

Persoalannya adalah kejelasan tata kelola.
Jika tiang dan kabel telekomunikasi menggunakan ruang publik, masyarakat berhak mengetahui apakah pemasangannya memiliki izin, memenuhi standar teknis, memperhatikan keselamatan, serta tidak mengganggu fungsi jalan dan lingkungan.

Jangan sampai ruang publik akhirnya menjadi seperti “ruang tanpa tuan”, tempat berbagai kepentingan memasang infrastruktur tanpa kejelasan siapa yang mengendalikan dan siapa yang wajib memastikan semuanya tertata.

Jangan Sampai Pemerintah Kalah Cepat oleh Perkembangan Teknologi

Perusahaan penyedia jaringan tentu memiliki kepentingan bisnis. Itu sesuatu yang sangat wajar. Masyarakat juga membutuhkan internet dengan harga terjangkau dan jaringan yang semakin luas.

Tetapi kepentingan bisnis tidak boleh berjalan sendirian.

Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan pembangunan infrastruktur digital berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai aturan.

Di sinilah, mestinya pemerintah daerah dituntut hadir bukan untuk menghambat investasi atau memperlambat perluasan akses internet, melainkan mengatur agar pertumbuhan tersebut tanpa mengorbankan kepentingan publik.

Sebab teknologi boleh berkembang cepat, tetapi tata kelolanya tidak boleh tertinggal.

Kalau hari ini kabel semrawut dianggap persoalan kecil, bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan persoalannya justru semakin sulit ditata. Infrastruktur yang terlanjur terpasang akan semakin banyak, sementara penertiban di kemudian hari bisa menjadi jauh lebih rumit dan mahal.

Publik Tidak Hanya Membutuhkan Internet, Tetapi Juga Keselamatan
Internet memang penting. Namun keselamatan masyarakat jauh lebih penting.

Tiang yang tidak tertata, konstruksi yang tidak jelas, kabel yang menjuntai atau melintang pada lokasi yang tidak semestinya bukan hanya persoalan estetika kota. Dalam kondisi tertentu, keberadaan infrastruktur yang tidak tertata dapat menimbulkan risiko bagi pengguna jalan maupun masyarakat di sekitarnya.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika persoalan sudah menjadi viral.
Pengawasan idealnya dilakukan sejak awal: siapa yang memasang, di mana dipasang, atas dasar izin apa, bagaimana standar konstruksinya, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaannya.

Jika semua itu sudah memiliki mekanisme yang jelas dan berjalan, masyarakat tentu tidak perlu bertanya-tanya.

Sebaliknya, jika belum ada sistem yang kuat, inilah saatnya pemerintah melakukan evaluasi.

Saatnya Pemerintah Membuka Data dan Menjelaskan Kewenangan

Pertanyaan masyarakat sebenarnya sederhana:

Berapa banyak penyedia jaringan yang beroperasi di Purwakarta? Berapa yang telah memenuhi ketentuan? Bagaimana mekanisme izin pemasangan tiang dan kabel? Instansi mana yang bertanggung jawab melakukan pengawasan? Apakah terdapat standar penataan kabel? Dan bagaimana mekanisme penertiban terhadap infrastruktur yang tidak sesuai?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap teknologi.
Justru sebaliknya, ini merupakan bagian dari tuntutan agar transformasi digital berjalan sehat.

Pemerintah daerah, penyedia layanan internet, dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama: jaringan internet harus tersedia, tetapi infrastrukturnya juga harus aman dan tertata.

Karena itu, publik patut menunggu sikap yang lebih terbuka dari pejabat dan instansi berwenang di Purwakarta. Bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan langkah konkret berupa pendataan, pengawasan, penataan, dan bila diperlukan penertiban sesuai aturan.

Sebab ketika kabel semakin banyak dan tiang semakin menjamur, persoalannya bukan lagi sekadar “semrawut atau tidak”.

Persoalannya adalah apakah pemerintah masih memegang kendali atas tata ruang dan keselamatan ruang publiknya sendiri.

Internet boleh menembus pelosok Purwakarta. Teknologi boleh berkembang tanpa batas. Tetapi jangan sampai kemajuan digital justru meninggalkan kekacauan fisik di ruang publik.

Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta pemerintah menghentikan pembangunan jaringan internet.

Masyarakat hanya meminta satu hal yang sangat mendasar:

kalau ruang publik digunakan untuk kepentingan bisnis dan pelayanan digital, maka harus ada aturan yang jelas, pengawasan yang nyata, serta pihak yang bertanggung jawab.

Sebab pemerintah tidak harus memasang setiap kabel.

Tetapi pemerintah harus memastikan setiap kabel yang menggunakan ruang publik berada dalam tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kalau tidak sekarang kapan lagi…?

Inilah saatnya Purwakarta membenahi tata kelola yang ada, karena Purwakarta bukanlah wilayah tanpa aturan.

Kami, rakyat Purwakarta menunggu langkah pasti. Agar Purwakarta Istimewa bukan hanya sekedar jargon tanpa makna. Karena kami selaku rakyat Purwakarta  harapannya sama dengan harapan pejabat berwenang yakni kemajuan teknologi harus disertai dengan hadirnya tata kelola yang baik dan patuh pada regulasi.

*). Ketua DPC PWRI (Persatuan Wartawan Republik Indonesia) Kabupaten Purwakarta.

Oleh: Didi Supriady*)

Warta.in, Purwakarta — Perkembangan teknologi komunikasi dan percepatan transformasi digital merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihentikan. Internet kini bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

Hampir seluruh sektor mulai bergantung pada konektivitas digital. Dunia pendidikan membutuhkan jaringan internet. Pelaku UMKM mengandalkannya untuk memasarkan dan mengembangkan usaha. Pelayanan publik semakin banyak terintegrasi secara daring. Aktivitas ekonomi, komunikasi, hingga kehidupan sosial masyarakat sehari-hari pun tidak lepas dari keberadaan jaringan internet.

Karena itu, menjamurnya usaha penyedia jaringan internet, termasuk layanan WiFi yang menjangkau hingga pelosok pedesaan, pada dasarnya merupakan perkembangan yang patut diapresiasi.
Tetapi kemajuan teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tata kelola.

Pertanyaannya sederhana: ketika jaringan internet berkembang begitu cepat, apakah pengelolaan infrastrukturnya juga berkembang dengan standar yang sama?

Sebab di balik koneksi internet yang dinikmati masyarakat, terdapat persoalan fisik yang tidak bisa diabaikan: tiang, kabel, konstruksi, jalur pemasangan, pemanfaatan ruang publik, estetika lingkungan, hingga aspek keselamatan.

Di sejumlah titik, kesemrawutan tiang dan kabel mulai menjadi persoalan yang terlihat nyata. Kabel yang bertumpuk, tiang yang berdiri tanpa kejelasan penataan, serta penggunaan ruang yang berpotensi mengganggu tatanan lingkungan bukan sekadar persoalan estetika.

Ini menyangkut keselamatan, ketertiban ruang publik, kepastian aturan, dan kualitas tata kelola daerah.

Masyarakat tentu tidak menolak teknologi. Masyarakat juga tidak sedang memusuhi investasi. Bahkan, keberadaan jaringan internet justru dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Yang dipersoalkan adalah ketika pertumbuhan bisnis berjalan lebih cepat daripada tata kelolanya.

Jangan sampai masyarakat mendapatkan internet yang semakin cepat, tetapi pada saat yang sama harus menerima ruang publik yang semakin semrawut.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Di sinilah pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu membuka ruang evaluasi secara serius.

Ketika tiang berdiri dan kabel membentang di ruang yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, tentu muncul pertanyaan mendasar: bagaimana perencanaannya? Bagaimana perizinannya? Siapa yang melakukan pengawasan? Bagaimana evaluasinya? Dan siapa yang bertanggung jawab apabila keberadaan infrastruktur tersebut menimbulkan gangguan atau persoalan keselamatan?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk tuduhan. Justru sebaliknya, merupakan bentuk kepedulian publik terhadap tata kelola pembangunan.

Jangan sampai ketika muncul persoalan, tanggung jawab justru berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Pemerintah menunjuk penyedia jaringan, penyedia jaringan menunjuk pihak lain, sementara masyarakat berada di tengah-tengah persoalan dan hanya bisa menerima keadaan.

Rakyat tidak membutuhkan saling lempar tanggung jawab. Rakyat membutuhkan kepastian.

Kepastian bahwa setiap pembangunan infrastruktur memiliki perencanaan yang jelas. Kepastian bahwa setiap pemanfaatan ruang publik dilakukan sesuai ketentuan.

Kepastian bahwa aspek keselamatan diperhitungkan. Dan kepastian bahwa ketika terjadi pelanggaran atau persoalan, ada pihak yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan.

Jangan Biarkan Teknologi Berlari, Regulasi Tertinggal

Pertumbuhan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tata kelola.

Semakin banyak jaringan dibangun, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan. Semakin luas ruang publik yang digunakan, semakin penting kejelasan aturan. Semakin besar nilai ekonominya, semakin besar pula tuntutan terhadap kepatuhan.

Karena itu, persoalan tiang dan kabel internet tidak semestinya dipandang sebagai persoalan kecil yang cukup diselesaikan secara parsial.

Ini merupakan bagian dari wajah tata ruang dan tata kelola sebuah daerah.
Purwakarta membutuhkan transformasi digital, tetapi juga membutuhkan transformasi tata kelola.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak berjalan tanpa arah. Inventarisasi, perencanaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, hingga penertiban perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang jelas.

Begitu pula para penyedia jaringan. Pertumbuhan bisnis tentu merupakan hal yang sah dan penting bagi perekonomian, tetapi ekspansi usaha tetap harus berjalan bersama dengan kepatuhan terhadap aturan dan penghormatan terhadap ruang publik.

Teknologi boleh bergerak cepat, tetapi aturan tidak boleh tertinggal.

Saatnya Purwakarta Berbenah

Sudah waktunya Purwakarta melihat persoalan ini sebagai bagian dari agenda pembenahan daerah secara menyeluruh.
Berbenah bukan berarti menghambat investasi. Berbenah justru berarti menciptakan iklim usaha yang lebih tertib, aman, transparan, dan memiliki kepastian.

Ruang publik adalah milik kepentingan bersama. Karena itu, penggunaannya harus dikelola dengan prinsip keteraturan dan tanggung jawab.

Jangan sampai pembangunan jaringan internet yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru meninggalkan kesan sebaliknya karena infrastruktur pendukungnya tidak tertata.

Pada akhirnya, masyarakat tidak mempersoalkan siapa yang paling besar atau paling kecil kewenangannya. Masyarakat hanya ingin satu hal: internet yang berkembang, tetapi lingkungannya tetap aman dan tertib.

Purwakarta tidak harus memilih antara kemajuan teknologi dan ketertiban ruang publik. Keduanya bisa berjalan bersama apabila ada kemauan untuk membangun tata kelola yang jelas.

Karena itu, yang perlu dibenahi bukan kemajuan teknologinya, melainkan cara kita mengelola kemajuan tersebut.

Dan pertanyaan publik hari ini layak dijawab secara terbuka:

Jika teknologi terus berkembang, siapa yang memastikan tata kelolanya tidak tertinggal?

Sebab daerah yang benar-benar maju bukan hanya daerah yang memiliki jaringan internet di mana-mana, tetapi juga daerah yang mampu memastikan bahwa setiap perkembangan pembangunan berlangsung tertib, aman, taat aturan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (ds)

*). Ketua DPC PWRI (Persatuan Wartawan Republik Indonesia) Kabupaten Purwakarta

Oleh: Didi Supriady*)

Purwakarta, becker.biz.id — Perkembangan teknologi komunikasi dan percepatan transformasi digital merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihentikan. Internet kini bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

Hampir seluruh sektor mulai bergantung pada konektivitas digital. Dunia pendidikan membutuhkan jaringan internet. Pelaku UMKM mengandalkannya untuk memasarkan dan mengembangkan usaha. Pelayanan publik semakin banyak terintegrasi secara daring. Aktivitas ekonomi, komunikasi, hingga kehidupan sosial masyarakat sehari-hari pun tidak lepas dari keberadaan jaringan internet.

Karena itu, menjamurnya usaha penyedia jaringan internet, termasuk layanan WiFi yang menjangkau hingga pelosok pedesaan, pada dasarnya merupakan perkembangan yang patut diapresiasi.
Tetapi kemajuan teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tata kelola.

Pertanyaannya sederhana: ketika jaringan internet berkembang begitu cepat, apakah pengelolaan infrastrukturnya juga berkembang dengan standar yang sama?

Sebab di balik koneksi internet yang dinikmati masyarakat, terdapat persoalan fisik yang tidak bisa diabaikan: tiang, kabel, konstruksi, jalur pemasangan, pemanfaatan ruang publik, estetika lingkungan, hingga aspek keselamatan.

Di sejumlah titik, kesemrawutan tiang dan kabel mulai menjadi persoalan yang terlihat nyata. Kabel yang bertumpuk, tiang yang berdiri tanpa kejelasan penataan, serta penggunaan ruang yang berpotensi mengganggu tatanan lingkungan bukan sekadar persoalan estetika.

Ini menyangkut keselamatan, ketertiban ruang publik, kepastian aturan, dan kualitas tata kelola daerah.

Masyarakat tentu tidak menolak teknologi. Masyarakat juga tidak sedang memusuhi investasi. Bahkan, keberadaan jaringan internet justru dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Yang dipersoalkan adalah ketika pertumbuhan bisnis berjalan lebih cepat daripada tata kelolanya.

Jangan sampai masyarakat mendapatkan internet yang semakin cepat, tetapi pada saat yang sama harus menerima ruang publik yang semakin semrawut.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Di sinilah pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu membuka ruang evaluasi secara serius.

Ketika tiang berdiri dan kabel membentang di ruang yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, tentu muncul pertanyaan mendasar: bagaimana perencanaannya? Bagaimana perizinannya? Siapa yang melakukan pengawasan? Bagaimana evaluasinya? Dan siapa yang bertanggung jawab apabila keberadaan infrastruktur tersebut menimbulkan gangguan atau persoalan keselamatan?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk tuduhan. Justru sebaliknya, merupakan bentuk kepedulian publik terhadap tata kelola pembangunan.

Jangan sampai ketika muncul persoalan, tanggung jawab justru berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Pemerintah menunjuk penyedia jaringan, penyedia jaringan menunjuk pihak lain, sementara masyarakat berada di tengah-tengah persoalan dan hanya bisa menerima keadaan.

Rakyat tidak membutuhkan saling lempar tanggung jawab. Rakyat membutuhkan kepastian.

Kepastian bahwa setiap pembangunan infrastruktur memiliki perencanaan yang jelas. Kepastian bahwa setiap pemanfaatan ruang publik dilakukan sesuai ketentuan.

Kepastian bahwa aspek keselamatan diperhitungkan. Dan kepastian bahwa ketika terjadi pelanggaran atau persoalan, ada pihak yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan.

Jangan Biarkan Teknologi Berlari, Regulasi Tertinggal

Pertumbuhan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tata kelola.

Semakin banyak jaringan dibangun, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan. Semakin luas ruang publik yang digunakan, semakin penting kejelasan aturan. Semakin besar nilai ekonominya, semakin besar pula tuntutan terhadap kepatuhan.

Karena itu, persoalan tiang dan kabel internet tidak semestinya dipandang sebagai persoalan kecil yang cukup diselesaikan secara parsial.

Ini merupakan bagian dari wajah tata ruang dan tata kelola sebuah daerah.
Purwakarta membutuhkan transformasi digital, tetapi juga membutuhkan transformasi tata kelola.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak berjalan tanpa arah. Inventarisasi, perencanaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, hingga penertiban perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang jelas.

Begitu pula para penyedia jaringan. Pertumbuhan bisnis tentu merupakan hal yang sah dan penting bagi perekonomian, tetapi ekspansi usaha tetap harus berjalan bersama dengan kepatuhan terhadap aturan dan penghormatan terhadap ruang publik.

Teknologi boleh bergerak cepat, tetapi aturan tidak boleh tertinggal.

Saatnya Purwakarta Berbenah

Sudah waktunya Purwakarta melihat persoalan ini sebagai bagian dari agenda pembenahan daerah secara menyeluruh.
Berbenah bukan berarti menghambat investasi. Berbenah justru berarti menciptakan iklim usaha yang lebih tertib, aman, transparan, dan memiliki kepastian.

Ruang publik adalah milik kepentingan bersama. Karena itu, penggunaannya harus dikelola dengan prinsip keteraturan dan tanggung jawab.

Jangan sampai pembangunan jaringan internet yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru meninggalkan kesan sebaliknya karena infrastruktur pendukungnya tidak tertata.

Pada akhirnya, masyarakat tidak mempersoalkan siapa yang paling besar atau paling kecil kewenangannya. Masyarakat hanya ingin satu hal: internet yang berkembang, tetapi lingkungannya tetap aman dan tertib.

Purwakarta tidak harus memilih antara kemajuan teknologi dan ketertiban ruang publik. Keduanya bisa berjalan bersama apabila ada kemauan untuk membangun tata kelola yang jelas.

Karena itu, yang perlu dibenahi bukan kemajuan teknologinya, melainkan cara kita mengelola kemajuan tersebut.

Dan pertanyaan publik hari ini layak dijawab secara terbuka:

Jika teknologi terus berkembang, siapa yang memastikan tata kelolanya tidak tertinggal?

Sebab daerah yang benar-benar maju bukan hanya daerah yang memiliki jaringan internet di mana-mana, tetapi juga daerah yang mampu memastikan bahwa setiap perkembangan pembangunan berlangsung tertib, aman, taat aturan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (ds)

*). Ketua DPC PWRI (Persatuan Wartawan Republik Indonesia) Kabupaten Purwakarta