Beranda blog

PT Carly Alfa Timur Terbukti Melanggar, BBWS POMJEN Perintahkan Bronjong Dibongkar

0

TORAJA UTARA – Setelah berpolemik dari tanggal 23 September sampai tanggal 20 Oktober 2026, akhirnya PT Carly Alfa Timur, melakukan pembongkaran Bronjong Kawat yang telah dibangun, Kamis (22/10/2026).

Pembongkaran bronjong tersebut dilakukan oleh PT Carly Alfa Timur sesuai rekomendasi petunjuk dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS POMJEN) sebagaimana yang telah diberitakan melalui media torajatimes.com, dengan judul “PT CAT Lakukan Pembongkaran Bronjong Sungai Saddang, Hendrik Wijaya: Hari Ini Saya Bongkar Sesuai Petunjuk BBWS Pompengan Jeneberang”, yang diterbitkan hari Rabu (21/10/2026) sore.

Dimana arahan atau instruksi pihak BBWS POMJEN terhadap PT Carly Alfa Timur untuk segera dilakukan pembongkaran akan bronjong yang sudah dibangun.

Diketahui juga bahwa petunjuk itu diterima PT Carly Alfa Timur untuk melakukan pembongkaran bronjong setelah melalui rapat bersama di Kantor BBWS POMJEN, pada hari Selasa (20/10/2026) yang juga dihadiri oleh Kepala Bidang PSDA Dinas PUTR Toraja Utara.

Sementara kehadiran pihak Dinas PUTR Toraja Utara pada rapat tersebut disampaikan Edi Mansi selaku Plt. Kadis PUTR yang dikonfirmasi pada hari Selasa (20/10/2026) siang, di ruang kerjanya.

Hingga berita ini tayang, Berita Acara hasil rapat di BBWS Pompengan Jeneberang, belum diketahui pasti apa saja isi poin rekomendasi nya. Apakah hanya sebatas dibongkar saja ataukah setelah dibongkar disarankan wajib mengurus izin dari awal dengan tetap mengacu ke petunjuk BBWS POMJEN, jika akan membangun kembali bronjongnya.

 

Polda Sumut Masih Tutupi Hasil Razia di THM Imperium KTV Ringroad

0

Warta.in Medan 21/10/26 – Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut belum juga mengungkap hasil penindakan atau razia dari tempat hiburan malam (THM) Imperium KTV dan Club di Jalan Ringroad/Gagak Hitam Medan, Sabtu (18/10/2026) malam.

Padahal, informasi yang didapatkan awak media, satu orang diamankan diduga adanya narkotika dan 20 orang urinenya positif atau disebut pengguna narkoba.

Namun, meski sudah berjalan tiga hari. Pihak kepolisian tidak kunjung membuka hasil razia di hiburan malam itu.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi ketika dikonfirmasi awak media mengenai pengungkapan kasus itu, Rabu (21/10/2026) belum menjawab. (RN)

Iyang bukan seorang pejabat namun tulus

0

Kota Sukabumi- saya Alfi yonimar membuat artikel ada beberapa pejabat yang pernah membantu saya saat sulit terutama bapak Drs.asep djafar.mm Budi Azhar mutawali ,Saefuloh dan pak wanju serta bapak haji Tubagus serta Raden sembayu,Musa dan tak yang saya sebutkan .

 

Dalam hal ini saya mengenal iyang salah satu pengusaha martabak yang begitu baik melihat saya dalam posisi kesulitan beliau membantu saya kadang bukan pejabat namun masyarakat kecil serta semua saya berpikir akan membantu ternyata masyarakat biasa membantu saya.

 

Nasehat dari kakak senior saya semua yang selalu ada dalam benak saya seperti kang Paul ,mulyana mereka punya jasa dalam karier saya bapak Sobari dan Rizal pane serta dr Ribka juga Hendra gunawan Dalam perjalanan karir saya .

 

Namun saya merasa terharu keadaan saya yang terpuruk mang sudeng (Budi) Eri , kang Dora yang sudah peduli kadang tak semua pejabat itu peduli seperti Masykur alawi dan bapak Asep Djafar orang pertama saat ibu saya meninggal dan Yuda sukmagara

 

Ridwan ishack,Iwan adhar Ridwan saya terimakasih atas semua namun nama iyang (Rian ) aki ece punya jasa besar dalam hidup saya terimakasih (Alfi yonimar)

Iyang orang yang tulus membantu tak curiga niat yang tulus

0

Kota Sukabumi- saya Alfi yonimar membuat artikel ada beberapa pejabat yang pernah membantu saya saat sulit terutama bapak Drs.asep djafar.mm Budi Azhar mutawali ,Saefuloh dan pak wanju serta bapak haji Tubagus serta Raden sembayu,Musa dan tak yang saya sebutkan .

Dalam hal ini saya mengenal iyang salah satu pengusaha martabak yang begitu baik melihat saya dalam posisi kesulitan beliau membantu saya kadang bukan pejabat namun masyarakat kecil serta semua saya berpikir akan membantu ternyata masyarakat biasa membantu saya.

Nasehat dari kakak senior saya semua yang selalu ada dalam benak saya seperti kang Paul ,mulyana mereka punya jasa dalam karier saya bapak Sobari dan Rizal pane serta dr Ribka juga Hendra gunawan Dalam perjalanan karir saya .

Namun saya merasa terharu keadaan saya yang terpuruk mang sudeng (Budi) Eri , kang Dora yang sudah peduli kadang tak semua pejabat itu peduli seperti Masykur alawi dan bapak Asep Djafar orang pertama saat ib

 

u saya meninggal Yuda sukmagara

Ridwan ishack,Iwan adhar Ridwan saya terimakasih atas semua namun nama iyang (Rian ) aki ece punya jasa besar dalam hidup saya terimakasih (Alfi yonimar)

Kodim 0205/TK Bangun Jembatan Beton Pernantin, Progres Capai 38 Persen

0

Warta.in Karo – Pembangunan jembatan beton di Desa Pernantin, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus berlanjut. Hingga Rabu (21/10/2026), progres pengerjaan mencapai 38 persen dengan tahapan pekerjaan berupa pemasangan gelagar jembatan.

Jembatan tersebut berada di jalur utama Desa Pernantin yang menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat. Keberadaannya diharapkan dapat memperlancar transportasi warga, terutama untuk mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu penopang perekonomian desa.

Pembangunan ini dikerjakan oleh personel Kodim 0205/Tanah Karo bersama masyarakat setempat. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan warga di wilayah pedesaan.

Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han., mengatakan pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang kelancaran akses transportasi. Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung bagi perkembangan ekonomi dan kemajuan desa.

Desa Pernantin memiliki potensi pertanian dan perkebunan, antara lain jeruk keling, cengkeh, serta beras condong yang dikenal sebagai beras lokal berkualitas premium. Karena itu, akses transportasi yang memadai diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menunjang kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Hingga saat ini, pengerjaan jembatan beton tersebut masih berlangsung dengan progres mencapai 38 persen. Pembangunan selanjutnya diharapkan berjalan sesuai tahapan yang direncanakan agar jembatan dapat segera dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas masyarakat Desa Pernantin dan sekitarnya. (RN)

Polres Kepahiang Ungkap Dugaan Penimbunan Solar Ilegal di Suro Bali, 5.346 Liter BBM Disita

0
Oplus_16908288

Warta.in – Kepahiang, Bengkulu.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepahiang mengungkap dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di sebuah pondok kebun di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AF (35) yang diduga sebagai pemilik solar,serta menyita barang bukti sebanyak 5.346 liter BBM. AF diketahui berprofesi sebagai  wiraswasta dan berdomisilidiKelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong.

Kapolres Kepahiang AKBP Yuriko Fernanda, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim Iptu Bintang Yudha Gama, S.I.K.,menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas penimbunan BBM secara ilegal di wilayah Kecamatan Ujan Mas.Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satreskrim Polres Kepahiang melakukan penggerebekan di lokasi pada Sabtu, 17 Oktober 2026, sekitar pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, AF diduga telah mengumpulkan solar secara eceran sejak awal Oktober 2026 dari sejumlah warung di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang. BBM tersebut dibeli menggunakan jeriken berkapasitas 35 liter dengan harga berkisar antara Rp350.000 hingga Rp380.000 per jeriken.

“Solar yang dikumpulkan kemudian disimpan di sebuah pondok kebun milik warga setempat. Pada 13 hingga 15 Oktober 2026,tersangka diduga memindahkan solar dari jeriken ke dalam tangki intermediate bulk container (IBC) secara bertahap menggunakan mesin pompa listrik,”jelas Kasat Reskrim.

Polisi menduga, sebanyak 5.346 liter solar tersebut rencananya akan dijual kembali ke wilayah  Kota Bengkulu dengan harga Rp13.500 hingga Rp14.000 per liter. Modal yang diperkirakan telah dikeluarkan untuk pengadaan BBM tersebut mencapai sekitar Rp60 juta.Namun, sebelum rencana penjualan terlaksana, aktivitas tersebut lebih dahulu terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian.

Dalam pengungkapan kasus ini, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas penimbunan BBM, yakni enam unit tangki IBC berisi solar, dua unit  tangki IBC kosong, sejumlah jeriken berkapasitas 35 liter dalam kondisi berisi maupun kosong, satu unit mesin pompa minyak listrik merek Modern tipe FY-608, serta selang PVC berserat benang dan selang berserat kawat spiral.

Atas dugaan perbuatannya, AF diproses berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto Pasal 54 Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Ketentuan hukum tersebut memuat ancaman pidana yang perlu diterapkan sesuai dengan pasal yang terbukti dan hasil proses hukum. Berdasarkan informasi dalam perkara ini, ancaman  hukuman yang disebutkan adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 M.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakatyang kemudian di tindaklanjuti  oleh kepolisian. Proses huk um selanjutnya akan menentukan pertanggungjawaban pihak yang di duga terlibat  berdasarkan  alat bukti dan keten tuan perundang-undangan yang berlaku.

(TimRedaksi)

Kodim 0205/TK Pacu Pembangunan Jembatan Beton di Kidupen Karo, Progres Capai 55 Persen

0

Warta.in Karo – Pembangunan Jembatan Beton Tahap VII A dan VII B di Desa Kidupen, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, terus menunjukkan perkembangan. Hingga Rabu (21/10/2026), pembangunan jembatan dengan bentang 16 meter tersebut telah mencapai progres 55 persen.

Pembangunan ini melibatkan personel jajaran Kodim 0205/TK bersama masyarakat Desa Kidupen. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu membuka akses warga, khususnya menuju lahan pertanian serta Desa Kem-Kem, Kecamatan Tiga Binanga.

Saat ini, pekerjaan difokuskan pada pemasangan dan perakitan besi lantai jembatan. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses konstruksi sebelum pekerjaan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Pembangunan jembatan ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar akses menuju lahan pertanian. Dengan akses yang lebih mudah, petani diharapkan dapat mengangkut hasil panen secara lebih efisien, sehingga waktu tempuh dan biaya transportasi dapat ditekan.

Tidak hanya mendukung sektor pertanian, keberadaan jembatan tersebut juga diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah, termasuk menghubungkan Desa Kidupen dengan Desa Kem-Kem dan Desa Batu Mamak.

Kapendam I/BB Kol Inf Sandy S.I.P., M.Han. mengatakan, akses yang semakin baik akan menunjang mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan sosial dan perjalanan anak-anak menuju sekolah.

Pembangunan jembatan merupakan bagian dari upaya mendukung kebutuhan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang menunjang mobilitas, tetapi juga memperkuat pembangunan wilayah pedesaan.

Kehadiran jembatan tersebut diharapkan nantinya dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, mempermudah aktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi warga di Kabupaten Karo. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

Dugaan Kabid Pariwisata Gemar Bermain Judi Online, Kadisparopar Diminta Buka Ruang Klarifikasi

0

KOTA SUKABUMI– Dugaan seorang pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparopar) Kota Sukabumi gemar bermain judi online (judol) menjadi sorotan. Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan internal dan langkah yang akan diambil oleh pimpinan perangkat daerah apabila informasi itu terbukti benar.

Pihak yang berupaya menelusuri dugaan tersebut mengaku telah meminta fasilitasi kepada Kepala Disparopar Kota Sukabumi untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata yang disebut dalam informasi tersebut. Namun, menurut pihak tersebut, hingga berita ini disusun, permintaan fasilitasi itu belum mendapatkan tanggapan yang diharapkan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan pejabat publik dalam memberikan klarifikasi atas informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Meski demikian, belum adanya tanggapan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pimpinan dinas membenarkan atau membiarkan dugaan tersebut.

Pihak yang menelusuri informasi itu juga mempertanyakan apakah sudah ada langkah pembinaan atau pemeriksaan internal terhadap pejabat yang bersangkutan. Mereka berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Yang kami harapkan adalah adanya ruang klarifikasi agar persoalan ini menjadi jelas. Kami juga meminta agar pimpinan dinas memberikan tanggapan atas dugaan yang berkembang, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar pihak yang meminta konfirmasi tersebut.

### Minta Wali Kota hingga Sekda Beri Perhatian

Atas persoalan tersebut, pihak yang meminta klarifikasi berharap Wali Kota Sukabumi, Wakil Wali Kota Sukabumi, dan Sekretaris Daerah turut memberikan perhatian terhadap dugaan yang menyeret nama pejabat di lingkungan Disparopar.

Mereka meminta agar dilakukan penelusuran secara objektif apabila terdapat informasi atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya diharapkan mengikuti mekanisme pemeriksaan dan ketentuan disiplin aparatur yang berlaku.

Namun, dugaan keterlibatan pejabat dalam aktivitas judi online perlu dibuktikan melalui informasi dan bukti yang valid. Oleh karena itu, penilaian terhadap pejabat yang disebut tidak sepatutnya dilakukan hanya berdasarkan kabar yang beredar atau belum terverifikasi.

Di sisi lain, keterbukaan pejabat publik untuk memberikan klarifikasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Klarifikasi Disparopar Masih Diperlukan

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi langsung dari Kepala Disparopar Kota Sukabumi maupun Kepala Bidang Pariwisata yang disebut dalam dugaan tersebut mengenai substansi informasi yang beredar dan langkah penanganan yang mungkin telah dilakukan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan, termasuk mengenai benar atau tidaknya dugaan tersebut serta respons terhadap permintaan konfirmasi yang diajukan.

Pemberitaan ini disusun sebagai upaya meminta kejelasan atas informasi yang berkembang, bukan untuk menyimpulkan bahwa pejabat yang bersangkutan terbukti melakukan aktivitas judi online.

Provinsi NTB dan Jawa Barat Perkuat Kerja Sama Pangan, Kendalikan Inflasi dan Buka Peluang Investasi

0

Provinsi NTB dan Jawa Barat Perkuat Kerja Sama Pangan, Kendalikan Inflasi dan Buka Peluang Investasi

Warta.in
Lombok Tengah,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kerja sama perdagangan komoditas pangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, dan memperkuat ketahanan pangan antardaerah.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai penyediaan komoditas pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan. Penandatanganan berlangsung di Hotel Pullman, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (20/10), dalam rangkaian kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengatakan kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan pasokan dan menjaga keterjangkauan harga pangan. Melalui kolaborasi tersebut, NTB dan Jawa Barat diharapkan dapat saling melengkapi potensi daerah sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menurutnya, Jawa Barat memiliki potensi besar dari sisi pasar, perkembangan ekonomi, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara itu, NTB memiliki potensi komoditas peternakan yang dapat mendukung kebutuhan pasar di berbagai wilayah Indonesia.

“Kita ketahui bersama Jawa Barat merupakan kiblat bagi sejumlah provinsi yang ada, baik dari jumlah penduduk, kemajuan pariwisata, hingga perkembangan UMKM. Semoga antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat bisa saling berbagi dan bisa sama-sama belajar menangani inflasi daerah,” ungkap Wagub.

Salah satu potensi yang dapat dikembangkan melalui kerja sama ini adalah pemenuhan kebutuhan hewan kurban dan komoditas peternakan asal NTB untuk pasar Jawa Barat. Penguatan hubungan perdagangan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi peternak NTB sekaligus mendukung ketersediaan pasokan bagi masyarakat di daerah tujuan.

Di sisi lain, Wagub NTB juga mendorong perluasan investasi dari Jawa Barat ke NTB. Menurutnya, kolaborasi ekonomi antardaerah tidak hanya perlu berfokus pada perdagangan komoditas, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha dan investasi yang dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

“Sekali lagi Pak Wakil, kami harapkan mana yang sudah full di Jawa Barat, mohon didorong untuk bisa investasi ke Nusa Tenggara Barat,” tuturnya.

Wagub turut mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mendampingi pemerintah kabupaten/kota di NTB untuk memperkuat koordinasi dan menjaga stabilitas harga. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan para pelaku usaha dinilai penting untuk memastikan pengendalian inflasi berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menilai kunjungan ke NTB menjadi kesempatan untuk memperdalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengendalian inflasi. Ia menyebut NTB sebagai salah satu daerah yang dapat menjadi rujukan dalam membangun strategi pengendalian harga melalui koordinasi antarpemangku kepentingan.

“NTB adalah guru yang baik dan guru yang berhasil mendidik muridnya. Bagi kami kegiatan ini bukan hanya sekadar kunjungan, tetapi menjadi kesempatan untuk belajar secara langsung dari pengalaman NTB dalam menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

Erwan menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari angka statistik. Di balik indikator tersebut, terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, mulai dari ketersediaan barang, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, hingga keberlangsungan usaha petani dan peternak.

Karena itu, menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan langkah antisipatif, koordinasi lintas sektor, serta kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah daerah dan para pelaku ekonomi.

Jawa Barat, lanjut Erwan, juga memiliki pengalaman dalam mendorong pertumbuhan investasi. Realisasi investasi di provinsi tersebut mencapai Rp300 triliun pada 2025. Pengalaman dan strategi yang diterapkan Jawa Barat dapat menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi NTB dalam mengembangkan iklim investasi dan memperluas kegiatan ekonomi daerah.

Erwan berharap kesepakatan yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti melalui program yang jelas dan terukur, khususnya dalam penguatan rantai pasok komoditas strategis. Dengan demikian, kerja sama kedua provinsi dapat menghasilkan manfaat nyata bagi produsen, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen.

“Kerja sama yang dibangun harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur. Bukan berhenti pada dokumen kesepakatan semata atau sekadar MoU, tapi kita bisa berlanjut ke penguatan komoditas strategis lainnya,” tegasnya.

Kerja sama NTB dan Jawa Barat diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan perdagangan antardaerah yang lebih terintegrasi. Melalui pertukaran komoditas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan data dan teknologi, kedua provinsi dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Andhi Wahyu Riyadno, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat Budi Kurnia, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB M. Riadi, serta jajaran TPID kabupaten/kota. ( sr/dkisntb)

 

Kabiddokkes Polda Bengkulu Audiensi dengan  Bupati R/L,Bahas Percepatan  Operasionalisasi RS Bhayangkara.

0
Oplus_16908288

Warta.in-RejangLebong,Bengkulu.

Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu melalui Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes)  Polda Bengkulu bersama Tim Kelompok Kerja (Pokja)Pembangunan RumahSakit Bhayangkara TingkatIV Rejang Lebong melaksanakanaudiensi dan koordinasi dengan Bupati Rejang Lebong.  Pertemuan tersebut membahas perkembangan renovasi  bangunan, kesiapan sarana dan prasarana,  sertalangkah strategis untuk mempercepat operasionalisasi Rumah SakitBhayangkara Tingkat IV Rejang Lebong, Polda Bengkulu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polda Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam mendukung pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan.Kehadiran rumah sakit tersebut diharapkan dapat memperluas akses pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas bagi personel Polri, keluarga besar Polri, serta masyarakat umum di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah sekitarnya.

Dalam audiensi tersebut, pembahasan mencakup perkembangan pekerjaan renovasi bangunan,penyelesaian pekerja an fisik, penataan lingkungan rumah sakit, akses jalan, sertapemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan. Koordinasi juga diarahkan pada identifikasi kebutuhan dan dukungan yang diperlukan untuk menunjang percepatan penyelesaian renovasi sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Selain aspek infrastruktur, kesiapan fasilitas pelayanan medis turut menjadi  perhatian.Hal ini meliputi kesiapan Instalasi Gawat Darurat (IGD),pelayanan rawat jalan,rawat inap,ruang tinda kan,kebutuhan alat kesehatan,serta fasilitas penunjang medis lainnya.Ketersediaan tenaga kesehatan dan tena ga pendukung operasional juga  menjadi bagian pen ting dalam mem persiapkan pelayanan rumah  sakit secara optimal.

Pembahasan selanjutnya mencakup pemenuhan persyaratan administrasi dan perizinan operasional, termasuk koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong serta instansi terkait. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kesiapan rumah sakit sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat,dengan tetap mengacu pada standar dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pengembangan fasilitas secara berkelanjutan, audiensi juga membahas penataan denah lokasi dan ruangan serta penyusunan masterplan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Rejang Lebong. Perencanaan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan secara bertahap, terarah, dan sesuai kebutuhan.

Koordinasi antara Polda Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga diarahkan pada peluang kerja sama serta dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek infrastruktur, fasilitas pendukung, dan koordinasi lintas perangkat daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan prioritas sekaligus memperkuat kesiapan rumah sakit dalam menjalankan fungsi pelayanannya.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi,Tim Pokja Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Rejang Lebong akan melaksanakan koordinasi teknis dengan perangkat daerah dan instansi terkait, melakukan pemantauan serta evaluasi perkembangan renovasi secara berkala, dan menyempurnakan perencanaan kebutuhan alat kesehatan, sumber daya manusia, fasilitas pelayanan,serta kelengkapan administrasi operasional.

Percepatan penyelesaian pekerjaan renovasi dan penataan lingkungan juga menjadi bagian dari langkah tindak lanjut  dengan mempertimbangkan skala prioritas,perencanaan, dan ketersediaan anggaran.Perkembangan renovasi serta  kesiapan operasionalisasi rumah sakit selanjutnya akan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan arahan lebih lanjut.

Melalui audiensi ini,Polda Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam mendukung penyelesaian renovasi serta persiapan operasionalisasi Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Rejang Lebong.

Dengan persiapan yang terencana dan pemenuhan seluruh persyaratan yang diperlukan, rumah sakit tersebut diharapkan dapat segera beroperasi sesuai ketentuan serta memberikan pelayan an kesehatan yang profesional, aman, dan berkualitas bagi personel Polri,keluarga besar Polri, maupun masyarakat umum.Selama kegiatan audiensi dan koordinasi berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar.

(TimRedaksi)