Beranda blog

Farewell Parade Kapolres Meranti, AKBP Aldi Berpamitan, AKBP Gede Siap Lanjutkan Pengabdian

Penulis
Zulfikar .
-
0

MERANTI – Polres Kepulauan Meranti menggelar Farewell Parade sebagai bentuk penghormatan kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. sekaligus penyambutan Kapolres Kepulauan Meranti yang baru, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., di Mako Polres Kepulauan Meranti, Jalan Raya Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Ketua DPRD Khalid Ali, Kajari Ricky Makado, Pabung Kodim 0303/Bengkalis Mayor Inf Rusli Dalimunthe, Ketua DPH LAMR Datuk Afrizal Cik, Waka Polres Kompol Detis Mayer Silitonga, para kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Bhayangkari, serta jajaran personel Polres Kepulauan Meranti.

Prosesi diawali dengan penyambutan AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita melalui iringan kompang, pengalungan bunga, jajar kehormatan dan Pedang Pora, dilanjutkan Tepuk Tepung Tawar, doa bersama, serta foto bersama.

Dalam sambutan perpisahannya, AKBP Aldi Alfa Faroqi mengaku Kepulauan Meranti akan selalu menjadi daerah yang memiliki tempat istimewa di hatinya. Selama kurang lebih satu tahun tiga bulan memimpin Polres Kepulauan Meranti, ia merasakan eratnya kebersamaan pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat dalam menjaga keamanan daerah.

“Meranti akan selalu memiliki tempat di hati saya dan keluarga. Banyak kenangan indah yang kami bawa dari daerah ini dan akan selalu kami ingat di mana pun kami bertugas,” ujar AKBP Aldi.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama masa kepemimpinannya masih terdapat kekurangan dalam pelayanan maupun pelaksanaan tugas.

“Apabila selama saya memimpin masih ada kekhilafan, baik secara pribadi maupun institusi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semua itu menjadi tanggung jawab saya sebagai pimpinan,” ucapnya.

Sementara itu, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai capaian positif yang telah dibangun pendahulunya sekaligus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

“Saya siap melanjutkan fondasi yang telah dibangun Bapak AKBP Aldi Alfa Faroqi. Kekompakan Forkopimda dan masyarakat Meranti merupakan modal besar untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata AKBP Gede.

Ia juga mengharapkan dukungan dari Bupati H. Asmar, Ketua DPRD Khalid Ali, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh masyarakat Kepulauan Meranti agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKBP Aldi Alfa Faroqi selama memimpin Polres Kepulauan Meranti sekaligus mengucapkan selamat datang kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi beserta keluarga atas pengabdian yang telah diberikan. Selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita. Kami siap terus bersinergi demi menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.

Seluruh rangkaian Farewell Parade berlangsung tertib, aman, dan lancar. Tradisi ini menjadi simbol kesinambungan kepemimpinan di lingkungan Polri sekaligus memperkuat komitmen menjaga sinergi dan stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.

Rilis Humas Polres Kep. Meranti

*Anggota DPD RI Asal Sulteng Berinisial RA Ditetapkan Sebagai Tersangka, Berpotensi di PAW*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Anggota DPD RI Asal Sulteng Berinisial RA Ditetapkan Sebagai Tersangka, Berpotensi di PAW*

PALU, SULAWESI TENGAH – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sulawesi Tengah secara resmi menetapkan salah satu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah berinisial RA (atau RAA) sebagai tersangka. Senator aktif tersebut dijerat dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kasus yang menjerat legislator Senayan ini bermula dari laporan polisi yang dilayangkan pada tanggal 27 Mei 2024. Dugaan pelanggaran pidana tersebut berkaitan erat dengan konten tulisan yang diunggah oleh akun Facebook milik RA secara berturut-turut pada tanggal 13 Mei 2024 dan 23 Mei 2024. Unggahan media sosial tersebut dinilai memuat pernyataan yang menyerang serta menyudutkan pribadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Prof. Dr. KH. Zainal Abidin, M.Ag.

Berdasarkan surat yang beredar di group WhatsApp Penetapan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan penetapan tersangka yang diterbitkan Ditressiber Polda Sulawesi Tengah tertanggal 15 Juli 2026 dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Dalam surat tersebut dijelaskan, penyidik menyatakan RA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juncto Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyidik juga disebut telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri mengenai mekanisme pemeriksaan terhadap anggota DPD RI, termasuk memperoleh persetujuan tertulis Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dilakukan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil gelar perkara khusus yang dilaksanakan pada Juli 2026, penyidik kemudian menetapkan RA sebagai tersangka dan menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Dalam surat yang sama, penyidik menyebut tahapan berikutnya meliputi pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, penyelesaian berkas perkara, koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta pelimpahan berkas perkara tahap pertama.

Sebelumnya, kasus ini sempat menjadi sorotan publik di Sulawesi Tengah lantaran proses hukumnya dinilai berjalan cukup lama tanpa kepastian. Pihak kuasa hukum korban, Ito Lawputra, sempat menyuarakan agar institusi DPD RI tidak merintangi jalannya proses penyidikan serta mendorong agar kliennya mendapatkan keadilan hukum yang seadil-adilnya.

Hingga rilis berita ini diturunkan, Ditressiber Polda Sulawesi Tengah belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut perihal penanganan prosedur hukum lanjutan maupun rencana penahanan setelah RA resmi menyandang status tersangka. Di sisi lain, upaya konfirmasi langsung kepada RA melalui pesan singkat maupun sambungan telepon pribadi dilaporkan belum mendapatkan jawaban atau tanggapan resmi dari yang bersangkutan.

Potensi PAW sangat besar dilakukan jika kasus ini bergulir ke pengadilan dan hakim menjatuhkan vonis bersalah yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun atau lebih.

Jika BK DPD RI melakukan sidang etik tersendiri dan memutuskan bahwa tindakan RA termasuk pelanggaran berat yang mencoreng harkat, martabat, dan citra lembaga, BK dapat merekomendasikan sanksi pemberhentian tetap (di-PAW) tanpa harus menunggu vonis pengadilan ketok palu.

Publik meminta BK DPD RI harus bertindak responsif, objektif, dan tidak terkesan melindungi anggotanya demi menjaga marwah lembaga. Publik mendesak BK DPD RI dapat memproses kasus ini melalui dua jalur dengan menerima aduan resmi dari pihak korban (Ketua MUI Palu/kuasa hukumnya) atau secara aktif (proaktif) menjadikan pemberitaan media massa yang valid sebagai dasar rapat internal. BK harus segera meminta surat pemberitahuan resmi penetapan tersangka dari Ditressiber Polda Sulteng sebagai basis administrasi.

Publik juga mendesak BK DPD RI harus menjadwalkan klarifikasi dan pemeriksaan dengan memanggil RA untuk mendengarkan yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik (menjalankan tugas pengawasan) atau urusan pribadi/sentimen personal. Jika terbukti urusan personal, hak imunitas parlemen tidak berlaku. Jika dalam proses penyidikan lanjutan kepolisian memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap RA, maka BK DPD RI harus segera menggelar sidang pleno untuk merekomendasikan Pemberhentian Sementara. Langkah ini penting agar hak-hak keuangan RA seperti tunjangan jabatan dan dana operasional lainnya bisa segera dibekukan/disetop demi efisiensi keuangan negara, dan RA hanya diberikan gaji pokok serta tunjangan melekat.

Publik juga mendesak BK DPD RI tidak perlu mengintervensi proses hukum di Polda Sulteng, melainkan fokus pada pemulihan nama baik institusi. BK harus menjatuhkan sanksi yang proporsional berdasarkan kode etik DPD RI dengan rekomendasi pemberhentian tetap (PAW) jika tindakan pencemaran nama baik tersebut dinilai secara sah dan meyakinkan merusak hubungan kemitraan DPD RI dengan tokoh agama dan masyarakat di daerah. Sebelumnya BK DPD RI pernah melakukan pemberhentian anggota DPD RI asal Bali pada periode sebelumnya. (Tim/Red)

Sinergi TNI dan Petani: Pangdam XII/Tpr Laksanakan Panen Raya Padi Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Penulis
ARIANSYAH
-
0

Kubu Raya – Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si., memimpin langsung kegiatan panen raya padi di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pada Jumat (17/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan panen raya oleh TNI AD yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan terhubung langsung melalui fasilitas video conference bersama Presiden Republik Indonesia dari Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya para kelompok tani (Gapoktan) yang menjadi ujung tombak produktivitas pangan di wilayah tersebut.

“Saya secara pribadi dan atas nama Pangdam XII/Tpr beserta jajaran, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada hadirin sekalian, para Gapoktan yang ada di wilayah Kubu Raya. Panen raya ini merupakan wujud nyata kerja keras para Gapoktan, pemerintah daerah dan seluruh pihak yang telah bersinergi,” ujar Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito.

Pangdam menjelaskan bahwa sektor pertanian di Kalbar memiliki potensi yang sangat besar, terutama di daerah-daerah dengan hamparan persawahan yang luas seperti Kubu Raya, Mempawah, Sambas hingga Ketapang. Khusus di lokasi panen Desa Arang Limbung, terdapat sekitar 30 hektare lahan yang dikelola oleh Gapoktan Puring Sari dan Wanara Jaya. Dengan menggunakan varietas padi Inpari 32, produktivitas lahan tersebut mampu mencapai 2 hingga 2,5 ton per hektare dengan pola tanam dua kali dalam setahun.

Lebih lanjut, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pertahanan Negara.

“Ketahanan pangan merupakan bagian penting yang menjadi esensi dalam salah satu aspek pertahanan. Komponen pertahanan itu salah satunya adalah ketersediaan logistik wilayah dan ini sangat didukung sekali oleh para petani kita, baik petani padi maupun petani sumber energi karbohidrat lainnya,” tegas Pangdam.

Menutup arahannya, Jenderal Bintang Dua tersebut berharap agar semangat gotong royong yang telah terbangun antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dapat terus dipertahankan demi meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat kedaulatan pangan Nasional.

“Saya berharap semangat juang dan gotong royong yang telah dikembangkan dan terbangun sampai saat ini bisa terus ditingkatkan serta menjadi motivasi untuk produktivitas ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan para petani kita. Semoga hasil panen ini membawa berkah, meningkatkan kesejahteraan para petani serta memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan Nasional,” pungkasnya. (Pendam XII/Tpr)

Ramaikan Hari Jadi Purwakarta Gelar Turnamen Piala Bupati Purwakarta “Ngadu Langlayangan Freestyle”

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Masih dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Purwakarta ke-195 dan Kabupaten Purwakarta ke-58, Turnamen Piala Bupati Purwakarta “Ngadu Langlayangan Freestyle” sukses digelar di Lapang Kawasan Industri JISC MOS, Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Sabtu (18/7).

Ajang bergengsi yang mengusung tema “Satukan Talinya, Tinggikan Prestasinya, Jadikan Purwakarta Lebih Istimewa” tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan luar biasa dari para pehobi layang-layang freestyle dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Panitia, Mulyana Galih, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelangi Provinsi Jawa Barat, mengatakan bahwa turnamen tahun ini diikuti oleh 256 peserta.

Tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, peserta juga datang dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Tangerang Selatan, sehingga menjadikan kompetisi ini sebagai salah satu turnamen layang-layang freestyle terbesar yang pernah digelar di Purwakarta.

“Antusiasme peserta benar-benar di luar perkiraan kami. Begitu pendaftaran dibuka, hanya dalam waktu sekitar empat jam kuota peserta langsung terpenuhi. Bahkan peserta yang masuk daftar tunggu mencapai 119 orang. Ini menunjukkan bahwa minat terhadap olahraga dan seni ngadu langlayangan freestyle sangat tinggi,” ujar Mulyana.

Pada turnamen kali ini, panitia mempertandingkan kelas 3258 Freestyle dengan ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan untuk menjamin sportivitas serta kualitas pertandingan.

Selain memperebutkan Piala Bupati Purwakarta, panitia juga menyediakan uang pembinaan dengan total puluhan juta rupiah bagi para juara sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi para peserta sekaligus untuk memotivasi komunitas layang-layang agar terus berkembang.

Menurut Mulyana, penyelenggaraan turnamen ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antar-komunitas layang-layang dari berbagai daerah sekaligus memperkenalkan Purwakarta sebagai daerah yang mampu menjadi tuan rumah berbagai event berskala nasional.

Lebih jauh ia menilai, dampak positif dari kegiatan ini juga dirasakan oleh masyarakat. Kehadiran ratusan peserta beserta keluarga dan pendamping mampu menggerakkan roda perekonomian lokal, terutama sektor UMKM, kuliner, ritel, hingga perhotelan di Kabupaten Purwakarta.

“Event seperti ini memberikan multiplier effect yang nyata. Banyak pelaku usaha lokal mendapatkan manfaat dari meningkatnya kunjungan peserta dan wisatawan selama turnamen berlangsung,” ungkapnya.

Melihat tingginya animo peserta serta suksesnya penyelenggaraan tahun ini, Mulyana berharap Turnamen Piala Bupati Purwakarta “Ngadu Langlayangan Freestyle” dapat menjadi agenda rutin tahunan yang masuk dalam kalender event resmi Kabupaten Purwakarta.

“Kami akan melaporkan hasil pelaksanaan turnamen ini kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, khususnya kepada Bupati Purwakarta, Om Zein. Harapan kami, kegiatan ini dapat terus mendapat dukungan sehingga setiap tahun bisa kembali diselenggarakan dengan skala yang lebih besar,” tegas Mulyana.

“Selain melestarikan budaya permainan layang-layang, kegiatan ini juga mampu mendongkrak sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan memperkuat citra Purwakarta sebagai daerah yang semakin istimewa,” pungkasnya.

Keberhasilan penyelenggaraan Turnamen Piala Bupati Purwakarta tahun ini menjadi bukti bahwa olahraga rekreasi dan budaya tradisional tetap memiliki daya tarik yang kuat di tengah masyarakat.

Dengan dukungan pemerintah daerah, komunitas, serta berbagai pihak, ajang ini diharapkan terus berkembang menjadi ikon wisata olahraga dan budaya yang mampu mengangkat nama Purwakarta di tingkat regional maupun nasional.

IPM NTB 2025 Naik Signifikan, Kolaborasi Menjadi Kunci Akselerasi

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

IPM NTB 2025 Naik Signifikan, Kolaborasi Menjadi Kunci Akselerasi

 

Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik – Kadis Kominfotik/Juru Bicara Pemprov NTB

“Pembangunan manusia bukanlah tentang angka, melainkan tentang bagaimana setiap warga memperoleh kesempatan untuk hidup lebih sehat, mengenyam pendidikan yang lebih baik, dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera.”

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator paling komprehensif untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Di dalamnya tercermin tiga dimensi utama yang menjadi fondasi kualitas hidup masyarakat, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Karena itu, setiap kenaikan IPM bukan sekadar bertambahnya angka statistik, melainkan gambaran bahwa semakin banyak masyarakat yang menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan sehari-hari.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkat secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, IPM NTB tercatat sebesar 70,86, kemudian naik menjadi 71,65 pada 2022 atau bertambah 0,79 poin. Tren positif tersebut berlanjut pada 2023 dengan kenaikan 0,72 poin menjadi 72,37, kemudian meningkat lagi 0,73 poin menjadi 73,10 pada 2024. Memasuki tahun 2025, IPM NTB mencapai 73,97 atau naik 0,87 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan sebesar 0,87 poin tersebut merupakan yang tertinggi selama periode 2021–2025, menunjukkan bahwa tren peningkatan IPM NTB tidak hanya mampu dipertahankan, tetapi juga mulai mengalami akselerasi.

Akselerasi ini menjadi modal pembangunan yang sangat berharga bagi Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam mengimplementasikan RPJMD. Fondasi pembangunan manusia yang semakin kuat memberikan ruang yang lebih besar untuk mempercepat transformasi pembangunan melalui Triple Agenda, yakni percepatan penurunan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, kenaikan IPM tahun 2025 tidak lahir sebagai sebuah capaian yang berdiri sendiri. Angka tersebut merupakan akumulasi dari proses pembangunan yang berlangsung secara berkesinambungan melalui kerja bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga partisipasi aktif masyarakat. Dengan kata lain, tren positif IPM NTB merupakan cerminan semakin kuatnya sinergi dalam membangun kualitas manusia.

Hal tersebut semakin terlihat ketika mencermati perkembangan IPM di tingkat kabupaten dan kota. Selama periode 2021–2025, seluruh daerah di NTB mencatatkan peningkatan IPM tanpa terkecuali. Artinya, kenaikan IPM provinsi bukan hanya ditopang oleh beberapa daerah tertentu, melainkan merupakan akumulasi dari kemajuan yang terjadi di seluruh wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di NTB bergerak semakin inklusif, di mana manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan di wilayah yang telah maju, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang selama ini menghadapi tantangan pembangunan lebih besar.

Menariknya, beberapa daerah dengan capaian IPM yang relatif lebih rendah justru menunjukkan laju peningkatan yang lebih cepat. Kabupaten Lombok Utara mencatat kenaikan sekitar 3,49 poin selama lima tahun terakhir, disusul Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur yang masing-masing meningkat sekitar 3,45 poin, Lombok Tengah sekitar 3,37 poin, Dompu 3,31 poin, serta Kabupaten Bima 3,25 poin. Di sisi lain, Kota Mataram tetap mempertahankan posisi sebagai daerah dengan IPM tertinggi di NTB, sementara Kabupaten Sumbawa Barat menjadi kabupaten dengan capaian IPM tertinggi. Pola ini menunjukkan bahwa daerah yang telah maju mampu menjaga kualitas pembangunannya, sedangkan daerah yang sebelumnya tertinggal terus mengejar dengan laju yang lebih cepat. Dengan demikian, peningkatan IPM di NTB tidak hanya mencerminkan pertumbuhan, tetapi juga mengarah pada pemerataan pembangunan manusia.

Lalu, apa yang menjadi penggerak tren positif tersebut? Jawabannya terletak pada keterhubungan antara pembangunan manusia dan arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam konsep pembangunan manusia, peningkatan IPM ditentukan oleh membaiknya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Ketiga dimensi tersebut tidak dapat ditingkatkan melalui satu program saja, melainkan memerlukan kebijakan yang saling terintegrasi.

Dalam konteks itulah Triple Agenda RPJMD Provinsi NTB memiliki relevansi yang kuat. Percepatan penurunan kemiskinan menjadi pintu masuk untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta berbagai layanan dasar lainnya. Semakin sedikit masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, semakin besar pula peluang mereka meningkatkan kualitas hidup.

Penguatan ketahanan pangan juga menjadi fondasi penting pembangunan manusia. Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan pangan, tetapi juga kecukupan gizi yang menentukan kualitas kesehatan masyarakat. Anak-anak dengan asupan gizi yang baik memiliki peluang tumbuh dan belajar secara optimal, sementara masyarakat usia produktif akan memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan.

Di sisi lain, pengembangan pariwisata yang berdampak memberikan kontribusi melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Berkembangnya sektor pariwisata akan membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, menggerakkan ekonomi kreatif, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya beli. Pada akhirnya, peningkatan kesejahteraan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam memperbaiki standar hidup layak, yang merupakan salah satu dimensi utama pembentuk IPM.

Ketiga agenda tersebut saling memperkuat. Penurunan kemiskinan memperluas akses terhadap layanan dasar, ketahanan pangan meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat, sedangkan pariwisata yang berdampak memperkuat kesejahteraan ekonomi. Ketika seluruh agenda tersebut dijalankan secara terpadu, pembangunan manusia memperoleh fondasi yang semakin kokoh.

Karena itu, kenaikan IPM NTB tahun 2025 patut dimaknai sebagai lebih dari sekadar capaian tahunan. Capaian tersebut merupakan momentum yang menunjukkan bahwa arah pembangunan daerah semakin menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (people-centered development). Tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan tren kenaikan IPM, tetapi mengakselerasinya melalui kebijakan yang semakin efektif, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta sinergi yang semakin erat antara seluruh pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur semata-mata dari tingginya angka IPM, melainkan dari semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika setiap anak memperoleh pendidikan yang lebih baik, setiap keluarga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, kebutuhan pangan terpenuhi, kesempatan kerja semakin terbuka, dan kesejahteraan terus meningkat, di situlah pembangunan manusia menemukan makna yang sesungguhnya. Data BPS menunjukkan bahwa NTB berada pada jalur yang tepat. Tugas berikutnya adalah menjaga agar akselerasi tersebut terus berlanjut melalui kolaborasi yang semakin kuat, sehingga transformasi pembangunan benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat.(sr/dkisntb)

Tasyakuran serta acara maulid nabi Muhammad Saw di kediaman kepala desa Muktiwari bapak Bahrudin

Penulis
Dika Carnika
-
0

MUKTIWARI –18 juli 2026. Kediaman Kepala Desa Muktiwari bapak Bahrudin menjadi pusat perhatian ratusan warga yang hadir dalam acara tasyakuran sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung khidmat dan penuh berkah.

Warga Padati Kediaman Kepala Desa Acara yang digelar pada hari Jumat malam Sabtu dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta ratusan warga setempat.

Sejak pagi sore hari antusiasme masyarakat terlihat dari saf-saf yang terisi penuh oleh jamaah yang mengenakan pakaian muslim serbaputih.

Rangkaian Acara Khidmat Pembukaan: Pembacaan ayat suci Al-Qur’an secara serentak oleh para santri setempat.Sholawat Bersama: Lantunan sholawat nabi menggema dipimpin oleh grup hadroh pemuda desa.Sambutan Kades: Kepala Desa Muktiwari menyampaikan rasa terima kasih atas kekompakan warga.

Mauidhoh Hasanah: Ceramah agama dari kyai setempat tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW.Doa & Penutup: Doa bersama untuk keselamatan, keberkahan, dan kemajuan seluruh warga Desa Muktiwari.

Pesan Kedamaian dan Gotong Royong Dalam sambutannya, Bapak Bahrudin sebagai Kepala Desa Muktiwari menekankan pentingnya menjaga tali silaturahmi antar warga. Beliau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Maulid Nabi ini sebagai sarana meningkatkan kepedulian sosial dan semangat gotong royong dalam membangun desa.

Acara kemudian ditutup dengan ramah tamah dan makan bersama sebagai simbol keberkahan rukun nya sosial di antara pemerintah desa dan warga.

BODYPACK, 7 JULI 2026 LUNCURKAN SEED SERIES, KOLEKSI APPAREL TERBARU MENGGUNAKAN MATERIAL BERBASIS TANAMAN

Penulis
Ibnu Siswoyo SH
-
0

WARTA. IN Biro Bandung.
Bodypack, Selasa 7 Juli 2026, Resmi Memperkenalkan Seed Series Koleksi Apparel Terbaru, bentuk Eksplorasi pengembangan Lini Produk, menggunakan Sorona ®, material berbasis Tanaman Serat Jagung, yang bisa mempertahankan Siluet Pakaian.
Serat Jagung Sorona ® memiliki Karakter Firm, Lembut, ringan, tahan Kusut, mudah dirawat, meski telah dipakai, dicuci berulang kali.
Karakter Material tersebut, diterapkan pada seluruh Koleksi Seed Series diantaranya Relish Jacket desain Kerah Tinggi, Rhino Vest Jacket mengusung Siluet Clean, Hayes Pants sebagai pilihan Bawahan melengkapi rangkaian Seed Series, mengikuti Ritme Aktivitas Sehari-hari.
Semua Apparel dan Seed Series Bodypack, bisa di dapat di Seluruh Off-Line Stores Bodypack, Website Resmi, dan Market-Place Bodypack. WARTA. IN Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.

Kisah Bung Karno di Tepi Danau Toba: Sambutan Hangat Somuntul Bungajalan Pasaribu Gelar Tuan Sariburaja

Penulis
Benny Juniver
-
0

Samosir, warta.in – Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno melakukan kunjungan bersejarah ke kawasan Danau Toba pada awal tahun 1950-an, tepatnya sekitar tanggal 15 Juli 1952. Kehadiran Sang Proklamator disambut penuh kehormatan oleh tokoh pengusaha pada masa itu, Somuntul Bunga Jalan Pasaribu yang bergelar adat Tuan Sariburaja dan istrinya Tamelan Boru Naibaho Sitangkaraen, didampingi kader Partai Nasional Indonesia serta ribuan warga dari berbagai pelosok Tapanuli.

Rombongan Bung Karno tiba di Pelabuhan Balige pada pagi hari dan disambut langsung oleh tokoh daerah serta Tuan Sariburaja yang datang khusus dari Samosir. Selama kunjungan ini, Bung Karno melakukan dialog dengan masyarakat di sekitar tepi Danau Toba dan Pelabuhan Ajibata, menyampaikan pidato akbar di Lapangan Umum Balige, serta berziarah ke Pesanggrahan Bung Karno di Parapat untuk mengenang masa pengasingannya oleh Belanda pada tahun 1949. Perlu diketahui bahwa dalam kunjungan ini, Bung Karno tidak menyeberang ke Pulau Samosir maupun mengunjungi wilayah Pangururan.

Meskipun tidak berkunjung langsung ke kediaman beliau, peran Tuan Sariburaja dan istrinya Tamelan Boru Naibaho Sitangkaraen  sangatlah besar dalam kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Sebagai pemilik CV Sariburaja, perusahaan transportasi dan perdagangan terbesar di kawasan itu pada masanya, beliau menyediakan secara cuma-cuma armada kapal penyeberangan dan bus miliknya untuk kebutuhan pergerakan serta logistik rombongan Presiden. Beliau juga menyampaikan aspirasi masyarakat Samosir dan menegaskan dukungan penuh atas kepemimpinan Bung Karno, dengan menyampaikan bahwa kehadiran Bung Karno di tanah Batak adalah kehormatan bagi kita semua, dan segala apa yang dimilikinya adalah milik negara dan rakyat.

Pengurus serta kader Partai Nasional Indonesia di wilayah Tapanuli Utara juga bergerak aktif memobilisasi warga, mengatur jalur keamanan, serta menyebarkan pesan persatuan hingga ke desa-desa sekitar Balige dan Parapat. Perwakilan PNI menyatakan bahwa kehadiran Bung Karno semakin memperkuat tekad masyarakat untuk bersatu membangun daerah, dan pihaknya akan terus menjaga persatuan bangsa di bawah kepemimpinan beliau.

Dalam pidatonya di hadapan ribuan warga, Bung Karno menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Sariburaja, kawan-kawan PNI, dan seluruh rakyat Tapanuli karena telah membuktikan bahwa persaudaraan tidak terhalang oleh jarak maupun perbedaan wilayah. Beliau juga memuji keindahan Danau Toba sebagai permata terindah di bumi pertiwi dan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga alam serta persaudaraan sebagai harta tak ternilai bangsa. Secara khusus, Bung Karno memuji Tuan Sariburaja yang didukung penuh oleh istrinya Tamelan Boru Naibaho Sitangkaraen sebagai contoh nyata putra daerah yang berbakti pada negara tanpa pamrih dan berharap semangat tersebut menular ke seluruh Sumatera Utara.

Artikel ini disusun berdasarkan kesaksian langsung dari keluarga besar, khususnya cerita lisan Alm Rusli Aminah boru Pasaribu selaku putri sulung Tuan Sariburaja serta penuturan keturunannya. Selain itu, rujukan juga diambil dari publikasi sejarah lokal, catatan resmi kunjungan Presiden Soekarno ke Sumatera Utara tahun 1952, arsip Pesanggrahan Bung Karno Parapat, serta warisan cerita lisan yang diwariskan turun-temurun oleh warga Balige, Parapat, dan Pangururan (red)

Raker APPSI Dibuka Wamendagri, Gubernur Banten Dukung Penguatan UMKM dan Tata Kelola SDA

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | UKM/UMKM | 18 Juli 2026  — Gubernur Banten Andra Soni menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). Raker tersebut dibuka secara simbolis oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dengan memukul alat musik tradisional Lombok, Gendang  Beleq.

Andra Soni menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap pelaksanaan Raker APPSI yang mengangkat dua isu strategis, yakni pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengelolaan pajak air permukaan sebagai bagian dari tata kelola sumber daya alam (SDA).

“Hari ini saya mengikuti Pembukaan Raker APPSI yang dibuka oleh Pak Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Pemprov Banten mendukung Raker APPSI yang fokus membahas pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) serta pajak air permukaan,” ujar Andra Soni.

Menurutnya, penguatan UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Selain itu, Andra Soni menilai pembahasan mengenai pajak air permukaan tidak semata-mata bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

“Provinsi Banten sebagai daerah industri memandang isu air permukaan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan,” katanya

Sementara itu, dalam sambutannya Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan salam dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berhalangan hadir karena mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.

Bima Arya menjelaskan, para kepala daerah saat ini menghadapi lima tantangan utama dalam menjalankan pemerintahan, mulai dari dinamika geopolitik global hingga tantangan komunikasi di era digital.

“Saat ini ada lima tantangan kepala daerah. Pertama, faktor geopolitik yang sebelumnya jarang menjadi perhatian. Kedua, mengawal kebijakan nasional seperti Koperasi Desa (Kopdes), desa nelayan, dan janji politik kepada konstituen,” paparnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kemampuan kepala daerah memahami perkembangan media digital, membangun komunikasi publik yang efektif, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi persoalan hukum.

“Kelima, harus superhati-hati dengan jebakan hukum karena ada KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan. Saat ini berselancar di antara lima tantangan ini tidak mudah. Oleh karena itu, para kepala daerah harus sering berkumpul dan berkoordinasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya turut menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri mengenai peran strategis gubernur sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

Menurutnya, gubernur memiliki tanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional bersama para bupati dan wali kota melalui rapat koordinasi maupun rapat kerja secara rutin. Selain itu, gubernur juga diharapkan memimpin pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya terkait efisiensi anggaran, menjaga integritas pemerintahan, membangun hubungan kerja yang konstruktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta memastikan kejelasan batas wilayah administratif.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’oed, mengatakan Raker APPSI merupakan forum strategis bagi para gubernur untuk berbagi pengalaman, menyelaraskan kebijakan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Raker ini merumuskan kondisi riil pemerintahan provinsi saat ini. APPSI merupakan rumah besar bagi gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Rudy.

Rudy berharap Raker APPSI mampu menghasilkan solusi konkret dan rekomendasi yang aplikatif guna mendukung keberlanjutan pembangunan di seluruh daerah. Ia menegaskan, pembahasan mengenai pemberdayaan UMKM dan optimalisasi pajak air permukaan diharapkan dapat memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah provinsi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah yang telah mendukung penuh penyelenggaraan Raker APPSI serta kepada seluruh gubernur dan dewan pakar yang hadir dalam forum tersebut.(WartainBanten)

Polsek Ngimbang Secara Rutin Gelar Commanderwish Di Pagi Hari Guna cegah Kemacetan di Wilayah Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Secara Rutin Gelar Commanderwish Di Pagi Hari Guna cegah Kemacetan di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkativitas pagi hari di jalan raya sekaligus mengurai kemacetan dan antisipasi kecelakaan yang sering terjadi tempat keramaian seperti di Jalan Raya simpang tiga Pasar Ngimbang Kecamatan Ngimbang, Sabtu Pagi (18/07/2026) pada pukul 06.30 WIB

Kegiatan masyarakat yang beraktifitas pada pagi hari semakin meningkat seiring dengan kegiatan masyarakat yang berangkatnya bekerja dan pergi belanja menuju ke pasar atau kawasan pertokoan, pasar maupun kesekolah.

Terlihat kesibukan Anggota Petugas Polsek Ngimbang Aiptu Aiptu Muni, R. dan Aipda Erwan untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas cegah lakalantas dipagi hari di daerah rawan kemacetan di wilayah Ngimbang

Untuk melayani masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dijalan raya, Kegiatan pengaturan lalu lintas ini untuk menjaga dan memmelihara Kamseltibcar (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran) arus lalu lintas, dimana pagi hari banyak para pedagang dan pengendara angkutan umum serta masyarakat melakukan aktivitas dipagi hari, sehingga menimbulkan potensi kemacetan, kecelakaan dan antisipasi tindak kriminalitas, sehingga perlu kehadiran petugas kepolisian untuk melakukan pengaturan lalu lintas.

Pada kesempatan terpisah, Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. K, mengatakan, “Kegiatan pengaturan lalu lintas di pagi hari ini merupakan bentuk pelayanan polsek Ngimbang secara rutin dipagi hari yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama para pengendara dan angkutan umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam tertib mematuhi aturan berkendara maupun rambu-rambu lalu lintas,helm dan surat – surat kendaraan dengan tetap mengedepankan protokoler kesehatan”, ungkapnya

Kami berharap dengan melaksanakan pengarturan Commonderwish di pagi hari secara rutin wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif, pungkasnya (roy)

123...1,513Halaman 1 dari 1,513