Beranda blog

*RAKYAT BUKAN BOLA PINGPONG: PELAYANAN DI POLDA LAMPUNG DIPERTANYAKAN*

Penulis
H D
-
0

*RAKYAT BUKAN BOLA PINGPONG: PELAYANAN DI POLDA LAMPUNG DIPERTANYAKAN*

*BANDAR LAMPUNG -* Pelayanan birokrasi di Polda Lampung menjadi sorotan publik. Sorotan itu mencuat setelah permohonan audiensi PPWI tidak memperoleh kepastian selama satu bulan.

Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, menyampaikan kekecewaannya pada Kamis (22/10/2026). Wilson Lalengke mendatangi Polda Lampung bersama rombongan. Rombongan itu membawa surat permohonan audiensi yang telah diajukan satu bulan sebelumnya. Pejabat berwenang tidak menemui rombongan tersebut. Panitia hanya menyampaikan alasan pergantian pimpinan.

Peristiwa itu memicu kritik tajam terhadap etika pelayanan publik. Publik menilai, pejabat mengabaikan rakyat. Pejabat melempar rakyat ke sana kemari tanpa kepastian.

Ketua DPD PPWI Lampung, Husin Muchtar, mengecam praktik birokrasi tersebut. Husin Muchtar menilai, pejabat gagal memahami amanah jabatan.

“Rakyat bukan untuk diabaikan, apalagi dilempar ke sana kemari tanpa kepastian. Pejabat harus memahami bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani, bukan alasan untuk mempersulit masyarakat,” tegas Husin Muchtar.

Husin Muchtar yang juga memimpin Media Koran KPK Group menegaskan tuntutan publik. Publik tidak menuntut pengabulan setiap permohonan. Publik menuntut kepastian prosedur. Publik menuntut kejelasan informasi.

“Kalau suatu permohonan belum bisa dipenuhi, sampaikan alasannya dengan jelas dan berikan kepastian mengenai tindak lanjutnya,” ujar Husin.

Husin Muchtar menyoroti ironi kemegahan gedung. Negara membangun gedung Polda Lampung dengan anggaran negara. Negara menggaji pejabat dengan uang rakyat. Namun, rakyat justru kesulitan memperoleh pelayanan.

“Gedungnya megah, tetapi pelayanannya sulit dijangkau. Kemegahan gedung harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan. Jangan sampai gedungnya mengkilap, tetapi pelayanannya gelap,” sindir Husin.

Husin Muchtar menegaskan, pergantian pimpinan tidak boleh menjadi alasan pengabaian. Persoalan administrasi internal tidak boleh membebani masyarakat. Birokrasi modern menuntut aturan yang jelas, pembagian kewenangan yang tegas, dan prosedur yang transparan.

Pemikiran Marcus Aurelius menegaskan prinsip tanggung jawab pejabat. Marcus Aurelius menekankan kewajiban pejabat untuk menghormati martabat manusia. Pemikiran Max Weber menegaskan prinsip birokrasi profesional. Max Weber menekankan pentingnya aturan dan prosedur yang tertib.

Polda Lampung kini harus memberikan klarifikasi. Polda Lampung harus menjelaskan status surat audiensi PPWI. Polda Lampung harus menyampaikan alasan belum terlaksananya audiensi. Polda Lampung harus mengumumkan prosedur tindak lanjutnya.

Publik menunggu klarifikasi tersebut. Klarifikasi itu akan menjaga kepercayaan masyarakat. Klarifikasi itu akan membuktikan bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani, bukan untuk mengabaikan.

Rakyat bukan untuk diabaikan. Rakyat bukan untuk dipingpong.(Tim/Red)

*Ketika Korban Penganiayaan Disomasi oleh Advokat Terduga Penganiaya, Apa Kata Dunia?*

Penulis
H D
-
0

*Ketika Korban Penganiayaan Disomasi oleh Advokat Terduga Penganiaya, Apa Kata Dunia?*

Jakarta — Dinamika penegakan hukum di tanah air kembali dikejutkan oleh langkah kontroversial dari dunia advokasi. Kantor Hukum Kamal Sugandi & Partners secara resmi melayangkan surat somasi tertanggal 23 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Sdr. Mamun. Somasi bernomor 046/KS&P-Somasi/X/2026 tersebut dilayangkan atas klien mereka yang bernama Mohammad Imron, menuntut permohonan maaf serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp100.000.000,- akibat pemberitaan media massa.

Langkah hukum ini sontak memicu kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama dari Tokoh Pers Nasional sekaligus Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Berdasarkan dokumen resmi kepolisian, somasi tersebut dinilai salah alamat, keliru secara substansi, dan mencerminkan upaya intimidasi terhadap korban kekerasan yang justru sedang mencari keadilan.

*Somasi Salah Alamat dan Cacat Prosedur Hukum*

Dalam pandangan Wilson Lalengke, somasi yang dilayangkan oleh Kamal Sugandi, S.H., M.H., merupakan bentuk kekeliruan fatal dalam memahami mekanisme hukum pers dan kebebasan informasi. Surat peringatan tersebut seharusnya dialamatkan kepada institusi media massa yang menerbitkan karya jurnalistik atau menyiarkan informasi, bukan kepada korban yang posisinya hanyalah sebagai narasumber atau pihak yang mengalami peristiwa pidana.

Pemberitaan yang viral di berbagai platform media online, media sosial, serta kanal audio-visual YouTube dengan judul “Penganiayaan Berat di Caringin Bogor: Wilson Lalengke Kecam Aksi Main Hakim Sendiri, Desak Polisi Usut Tuntas Terduga Pelaku ‘Imron'” bukanlah karangan bebas tanpa dasar. Seluruh informasi yang disajikan telah melalui proses verifikasi yang ketat dan merujuk langsung pada dokumen otentik kepolisian.

Fakta-fakta hukum tersebut tertera jelas dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/129/IX/2026/SPKT.GAR/POLSEK CARINGIN/POLRES BOGOR/POLDA JABAR tertanggal 16 September 2026, serta diperkuat oleh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor B/218/IX/2026/Reskrim dan B/219/IX/2026/Reskrim yang dikeluarkan oleh Sektor Kepolisian Caringin. Selain itu, kebenaran informasi juga dikonfirmasi melalui komunikasi langsung via telepon dengan pihak Polsek Caringin yang menangani perkara.

*Etika Profesi Advokat dan Hak Jawab Pers*

Wilson Lalengke dengan tegas menyatakan bahwa seorang advokat yang kompeten, cerdas, dan berintegritas tinggi, yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan, seharusnya mendampingi kliennya menempuh jalur hukum yang objektif. Advokat profesional semestinya membantu klien menghadapi dugaan tindak pidana kemanusiaan secara bermartabat, bukannya justru melayangkan ancaman dan intimidasi kepada seorang korban yang tubuhnya nyaris tewas akibat sabetan senjata tajam.

Berdasarkan laporan kepolisian dan bukti visual medis, korban Ma’mun bin Mar’i mengalami luka tusuk mendalam di bagian punggung, luka sayatan di lengan kiri belakang, serta luka sayat di paha akibat serangan brutal. “Bukannya menunjukkan empati terhadap penderitaan korban, somasi yang menuntut ganti rugi seratus juta rupiah justru memperlihatkan upaya pembungkaman terhadap korban kejahatan, ngawur benar jadi pengacara,” semprot Wilson Lalengke dalam pernyataannya, Minggu, 25 Oktober 2026.

Apabila pihak terlapor atau kuasa hukumnya merasa keberatan atas isi pemberitaan, hukum positif di Indonesia telah menyediakan mekanisme yang sangat jelas dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pihak yang dirugikan wajib menggunakan hak jawab (hak jawab) dan hak koreksi (hak koreksi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12.

Lebih lanjut, platform audio-visual seperti YouTube merupakan bagian dari saluran yang sah dan tersedia (saluran yang tersedia) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 Pasal 21, serta Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, apabila ada pihak yang mempermasalahkan informasi yang disiarkan melalui kanal tersebut, mekanisme yang harus ditempuh adalah menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi, bukan melayangkan somasi yang salah sasaran kepada korban.

Sebagai seorang profesional yang mengemban profesi mulia (_officium nobile_), seorang advokat seharusnya memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif. “Penegakan hukum harus ditempuh melalui cara-cara yang sah dan beradab, bukan dengan menggunakan instrumen hukum untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi masyarakat,” tegas alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

*Keadilan, Moralitas Hukum, dan Penyalahgunaan Kekuasaan*

Tindakan melayangkan somasi tanpa dasar hukum yang tepat kepada korban kekerasan dapat dianalisis melalui pemikiran para filsuf hukum terkemuka. Filsuf hukum asal Jerman, Immanuel Kant (1724-1804), dalam gagasannya mengenai etika kewajiban (_deontological ethics_), menekankan bahwa hukum dan tindakan manusia harus senantiasa berlandaskan pada prinsip moralitas universal dan kejujuran intelektual. Menggunakan instrumen hukum untuk menekan korban kejahatan demi kepentingan klien yang diduga sebagai pelaku penganiayaan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap esensi moral keadilan itu sendiri.

Senada dengan Kant, filsuf hukum modern Lon L. Fuller (1902-1978) dalam karyanya _The Morality of Law_ menegaskan bahwa hukum tidak boleh kehilangan dimensi moralnya. Hukum diciptakan untuk menciptakan ketertiban sosial dan melindungi hak-hak dasar warga negara, bukan untuk dijadikan alat intimidasi (_instrumentalization of law_) oleh pihak-pihak yang ingin membalikkan fakta. Ketika somasi digunakan secara sewenang-wenang terhadap seorang korban yang menderita luka parah, sistem hukum sedang mengalami degradasi fungsi akibat ambisi pragmatis.

Kasus somasi salah alamat oleh Kantor Hukum Kamal Sugandi & Partners terhadap Sdr. Mamun merupakan preseden buruk dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Wilson Lalengke mendesak agar seluruh pihak, terutama kalangan penegak hukum dan advokat, kembali kepada rel etika profesi yang luhur. Keadilan harus ditegakkan bagi korban penganiayaan berencana, dan upaya-upaya pembungkaman melalui ancaman hukum yang tidak berdasar harus ditolak secara tegas demi menjaga kewibawaan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di bumi pertiwi. (TIM/Red)

*Somasi Rp100 Juta Salah Sasaran: Wilson Lalengke Desak Polisi Usut Dugaan Pemerasan oleh oknum Advokat*

Penulis
H D
-
0

*Somasi Rp100 Juta Salah Sasaran: Wilson Lalengke Desak Polisi Usut Dugaan Pemerasan oleh Advokat Kamal Sugandi*

Bogor — Langkah hukum yang diambil oleh kantor advokat Kamal Sugandi & Partners dalam merespons pemberitaan media mengenai kasus penganiayaan berat di Caringin, Kabupaten Bogor, memicu kecaman keras dari publik dan kalangan pers nasional. Somasi yang dilayangkan oleh firma hukum tersebut terhadap Ma’mun bin Mar’i—korban penganiayaan yang dilaporkan ke Polsek Caringin—dinilai salah sasaran, melenceng dari kaidah hukum pidana, serta berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman.

Kasus ini bermula dari peristiwa penganiayaan berat terhadap Ma’mun bin Mar’i yang diduga dilakukan oleh Muhammad Imron. Peristiwa tersebut telah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/129/IX/2026/SPKT/POLSEK CARINGIN/RES BOGOR/POLDA JABAR tertanggal 20 September 2026, yang disusul dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP). Namun, di tengah proses hukum yang sedang berjalan, kantor hukum Kamal Sugandi & Partners justru melayangkan surat somasi bertanggal 23 Oktober 2026 yang menuntut korban membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,- dan menyampaikan permohonan maaf terbuka.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, memberikan tanggapan amat keras terhadap manuver hukum yang dilancarkan oleh Kamal Sugandi & Partners tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan instrumen hukum dan intimidasi terbuka terhadap korban kejahatan.

*Salah Sasaran dan Mengandung Unsur Pemerasan*

Wilson Lalengke menegaskan bahwa somasi yang dilayangkan oleh Kamal Sugandi & Partners adalah tindakan yang melenceng jauh dari asas hukum formal. Jika pihak advokat mengatribusikan keberatan atas pemberitaan yang beredar di media online, media sosial, maupun platform audio-visual YouTube, tuntutan hukum semestinya dialamatkan kepada perusahaan pers atau media yang mempublikasikan berita tersebut, bukan kepada korban yang bertindak sebagai narasumber dan pencari keadilan.

“Somasi ini bukan hanya salah alamat, melainkan sudah masuk dalam kategori tindakan intimidasi dan dugaan pemerasan dengan ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengancam korban yang sedang memperjuangkan keadilan dengan tuntutan uang seratus juta rupiah secara sewenang-wenang adalah kejahatan atas profesi hukum itu sendiri,” tegas Wilson Lalengke dari Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.

Lebih lanjut, alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu mendesak aparat penegak hukum dan organisasi advokat untuk mengusut tuntas serta memeriksa advokat Kamal Sugandi. Penyelidikan mendalam sangat krusial dilakukan guna mencegah para praktisi hukum menyalahgunakan instrumen somasi secara ugal-ugalan sebagai alat untuk menakut-nakuti dan memeras masyarakat demi keuntungan finansial pribadi.

*Tuntutan Rp100 Juta yang Absurd dan Nir-Empati*

Mengenai klaim kerugian material dan immaterial sebesar Rp100.000.000,- yang dituntut oleh pengacara pelaku, Wilson Lalengke menilai angka tersebut sama sekali tidak rasional dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. “Kerugian apa yang sesungguhnya diderita oleh terduga pelaku penganiayaan seperti Muhammad Imron? Justru korban, Ma’mun bin Mar’i, yang mengalami penderitaan fisik dan mental luar biasa. Korban menderita luka robek mendalam, kehilangan banyak darah hingga harus menjalani transfusi sebanyak dua kantong darah, mengalami kerugian material akibat biaya pengobatan dan kehilangan waktu kerja, serta trauma psikologis yang mendalam,” papar aktivis HAM internasional ini dengan nada tinggi.

Melihat adanya iktikad tidak baik, Wilson Lalengke mendesak aparat kepolisian untuk segera memproses hukum pengacara Kamal Sugandi atas dugaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman dan intimidasi sesuai rumusan Pasal 482 KUHP. Salah satu bukti otentik yang dapat dijadikan dasar penyidikan adalah lembar surat somasi resmi bertandatangan Kamal Sugandi tersebut, yang secara eksplisit memuat ancaman laporan pidana dan/atau perdata apabila korban tidak menyetorkan uang Rp100 juta dan tidak meminta maaf.

*Refleksi Filosofis: Ketika Hukum Kehilangan Kompas Moralnya*

Tindakan melayangkan somasi yang sesat dan berwatak pemerasaan-intimidatif ini mencerminkan krisis moralitas dalam penegakan hukum. Dalam kacamata filsafat hukum, filsuf Jerman Immanuel Kant (1724-1804) melalui doktrin _Categorical Imperative_ menegaskan bahwa hukum dan tindakan manusia harus berlandaskan kewajiban moral universal, di mana kebiasaan memanipulasi kebenaran demi kepentingan pragmatis akan merusak tatanan bermasyarakat. Ketika seorang praktisi hukum menggunakan keahliannya untuk memutarbalikkan kedudukan korban menjadi pihak yang terancam, ia telah mencederai hakikat utama hukum itu sendiri.

Sejalan dengan itu, filsuf Yunani Kuno, Plato (428–347 SM), dalam karyanya _Respublica_ mengingatkan bahwa _”Justice in the life and conduct of the State is possible only as first it resides in the hearts and souls of the citizens.”_ Keadilan dalam suatu negara hanya mungkin terwujud apabila nilai keadilan itu bersemayam dalam hati sanubari para penegak hukumnya. Hukum yang dilepaskan dari moralitas dan nilai kemanusiaan tidak lebih dari sekadar alat kekuasaan yang sewenang-wenang.

Oleh karena itu, penyalahgunaan instrumen somasi oleh oknum advokat tidak boleh dibiarkan menjadi preseden buruk dalam sistem peradilan Indonesia. Penegakan hukum atas dugaan tindak pidana intimidasi dan pemerasan ini menjadi ujian penting bagi kepolisian untuk membuktikan bahwa hukum hadir untuk melindungi korban kejahatan, bukan melindungi pihak-pihak yang mencoba memutarbalikkan fakta demi keuntungan sepihak. (TIM/Red)

Di Tengah Pemangkasan Dana Desa, Pemdes Bungurjaya Tetap Realisasikan Jalan Menuju TPU

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Di tengah kebijakan pengurangan alokasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026, pemerintah desa dituntut tetap menjalankan roda pemerintahan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi aspirasi warga.

Kondisi tersebut tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Desa (Pemdes) Bungurjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, untuk terus berupaya memberikan pelayanan dan menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Meski harus menyesuaikan program dengan kemampuan anggaran yang tersedia, Pemdes Bungurjaya tetap memprioritaskan kebutuhan warga, salah satunya melalui pembangunan jalan lingkungan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Dusun 2.

Pembangunan jalan tersebut direalisasikan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran sebesar Rp40.873.000, termasuk biaya administrasi dan pajak (PPH/PPN).

Adapun pekerjaan berupa pengaspalan (hotmix) jalan lingkungan itu memiliki panjang 177 meter, lebar 1 meter, dan ketebalan 3 sentimeter. Pekerjaan kini telah selesai dilaksanakan.

Realisasi pembangunan ini menjadi salah satu upaya Pemdes Bungurjaya dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya terkait akses jalan menuju TPU yang digunakan warga untuk berziarah dan melakukan aktivitas lainnya.

Aspirasi Warga Terjawab, Akses Menuju TPU Lebih Nyaman

Selesainya pembangunan jalan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Warga menilai peningkatan akses menuju TPU sangat dibutuhkan, terlebih menjelang Ramadan dan Idulfitri, ketika aktivitas ziarah ke makam keluarga biasanya meningkat.

Salah seorang warga yang juga tokoh masyarakat setempat, Asep Junaedi (63), menyampaikan apresiasi kepada Pemdes Bungurjaya, khususnya kepada kepala desa, atas direalisasikannya aspirasi warga.

“Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemdes Bungurjaya, terutama kepada Bapak Kepala Desa, atas direalisasikannya aspirasi kami. Terlebih, tidak lama lagi kami akan menyambut Ramadan dan Idulfitri. Biasanya, banyak warga yang berziarah ke makam keluarganya,” ujar Asep.

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat melintasi akses menuju pemakaman, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas warga.

Apresiasi serupa juga disampaikan warga lainnya yang menyambut baik selesainya pembangunan jalan lingkungan tersebut.

Kepala Desa Turun Langsung, Pastikan Kualitas Pekerjaan

Sementara itu, Kepala Desa Bungurjaya, Mumuh Muhidin, saat ditemui awak media warta.in di lokasi pembangunan, menegaskan bahwa dirinya berupaya memantau langsung pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di wilayahnya.

Menurut Mumuh, pemantauan lapangan penting dilakukan untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan memberikan hasil yang diharapkan masyarakat.

“Setiap ada pekerjaan, termasuk pembangunan fisik atau infrastruktur, saya selalu berusaha turun langsung ke lokasi. Hal ini untuk memastikan hasil pekerjaannya,” tegas Mumuh.

Ia mengakui, keterbatasan anggaran menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam merealisasikan seluruh usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat. Meski demikian, Pemdes Bungurjaya berkomitmen untuk tetap mengupayakan pembangunan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas.

“Kami bersama seluruh jajaran Pemdes Bungurjaya senantiasa berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Namun, kami juga memohon maaf karena masih ada beberapa usulan pembangunan infrastruktur yang dengan sangat terpaksa harus ditunda pelaksanaannya,” ungkapnya.

Mumuh menambahkan, pihaknya tidak tinggal diam terhadap berbagai usulan yang belum terealisasi. Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait terus diupayakan agar kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat diperjuangkan dan direalisasikan sesuai dengan ketentuan serta ketersediaan anggaran.

“Kami akan terus berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait agar usulan-usulan pembangunan yang belum terealisasi bisa mendapatkan perhatian dan direalisasikan,” imbuhnya.

Pemdes Ajak Masyarakat Jaga Hasil Pembangunan

Di akhir keterangannya, Mumuh mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat hasil pembangunan yang telah direalisasikan pemerintah desa.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Kami berharap masyarakat ikut menjaga dan merawat setiap hasil pembangunan, termasuk jalan lingkungan menuju TPU ini. Dengan begitu, jalan yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan dalam waktu lama dan memberikan manfaat bagi seluruh warga,” pungkas Mumuh.

Realisasi pembangunan jalan lingkungan di Dusun 2 tersebut menjadi bagian dari upaya Pemdes Bungurjaya dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.

Di sisi lain, pembangunan ini juga menjadi pengingat bahwa penentuan skala prioritas dan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik terus terjaga. (ds)

Pemdes Bungurjaya Perkuat Infrastruktur Jalan Lingkungan dari DBH Pajak dan Retribusi Daerah

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Pemerintah Desa (Pemdes) Bungurjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, terus berupaya meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, khususnya infrastruktur jalan lingkungan, guna menunjang kenyamanan, kelancaran mobilitas, serta kualitas hidup masyarakat.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pekerjaan pemeliharaan dan pengerasan jalan lingkungan (hot mix) di Dusun 1. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas akses jalan warga sekaligus mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih tertata, bersih, dan nyaman.

Pekerjaan infrastruktur tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH Pajak dan Retribusi Daerah) Tahun Anggaran 2026, dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.000.000.termasuk biaya administrasi dan pajak (PPH/PPN).

Berdasarkan informasi yang disampaikan, pekerjaan jalan tersebut memiliki panjang 192 meter, lebar 1 meter, dan tinggi atau ketebalan 3 sentimeter.

Kepala Desa Bungurjaya, Mumuh Muhidin, saat ditemui di lokasi pekerjaan menjelaskan bahwa kehadirannya bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur lingkungan merupakan salah satu bagian penting dari upaya pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan desa tidak semata-mata berorientasi pada penyediaan sarana fisik, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung terciptanya lingkungan yang tertata, bersih, dan sehat.

“Lingkungan yang tertata dan bersih tentunya menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, pembangunan yang dilaksanakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi warga,” ujar Mumuh.

Lebih lanjut, Mumuh mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan merawat hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah desa.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh proses pengerjaannya, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

“Saya titip, mari kita bersama-sama menjaga dan merawatnya dengan baik supaya manfaatnya dapat kita nikmati untuk waktu yang lama,” pungkasnya.

Melalui pembangunan infrastruktur jalan lingkungan ini, Pemerintah Desa Bungurjaya berharap aksesibilitas warga semakin baik dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat pun menjadi faktor penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif bagi kemajuan Desa Bungurjaya. (ds)

Program Buatan Kapolsek Medan Barat Kompol Made Wira Jadi Sorotan Polisi Jepang

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Medan – Program SIGAMBAR (Sinergitas Gabungan Medan Barat) yang dikembangkan Polsek Medan Barat mendapat perhatian dari Kepolisian Jepang dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Hal tersebut terlihat dalam kegiatan pertemuan daring atau Zoom Meeting antara Kapolsek Medan Barat Kompol Dr. Made Wira Suhendra, S.I.K., M.H., dengan perwakilan JICA dan Kepolisian Jepang, Jumat (23/10/2026), yang berlangsung di Aula Polsek Medan Barat.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut program kerja sama dan studi banding sistem kepolisian Jepang. Dalam surat resmi JICA tertanggal 16 Oktober 2026, disebutkan bahwa pertemuan tersebut secara khusus dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai program SIGAMBAR yang diinisiasi oleh Kapolsek Medan Barat.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan Kepolisian Jepang membuka pertemuan dengan sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Kapolsek Medan Barat mengenai konsep, mekanisme pelaksanaan, kolaborasi serta dampak penerapan SIGAMBAR di wilayah hukum Polsek Medan Barat.

SIGAMBAR sendiri dikembangkan sebagai model kolaborasi kewilayahan yang menghubungkan masyarakat dengan kepolisian, pemerintah wilayah, TNI, serta berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan keamanan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat secara cepat dan bersama-sama.

Dalam paparannya, Kompol Made menjelaskan bahwa gagasan SIGAMBAR salah satunya terinspirasi dari konsep community policing yang dipelajari dalam studi banding ke Jepang, khususnya mengenai pentingnya membangun hubungan kepercayaan antara polisi dan masyarakat.

> “SIGAMBAR kami bangun bukan sekadar sebagai aplikasi atau sarana komunikasi, tetapi sebagai model kolaborasi di tingkat kewilayahan. Esensinya adalah bagaimana teknologi digunakan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat dan memperkuat sinergitas seluruh unsur di lingkungan masyarakat,” jelas Kompol Made.

Dalam penerapannya, SIGAMBAR memiliki Posko SIGAMBAR di tingkat kelurahan serta hotline yang memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi, laporan maupun permasalahan secara langsung.

Informasi yang masuk melalui hotline diterima oleh Perwira Pengawas (Pawas) Polsek untuk kemudian dilakukan respons awal dan diteruskan kepada Posko SIGAMBAR sesuai lokasi permasalahan. Selanjutnya, persoalan tersebut ditindaklanjuti bersama tiga pilar dan stakeholder terkait.

“Alurnya sederhana, masyarakat menyampaikan informasi, kemudian diterima oleh Pawas, diteruskan ke Posko SIGAMBAR, selanjutnya bersama-sama tiga pilar mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan sesuai kewenangan masing-masing,” ungkapnya.

Dalam sesi diskusi, perwakilan Kepolisian Jepang juga berkesempatan menggali lebih jauh mengenai implementasi SIGAMBAR. Sejumlah Bhabinkamtibmas Polsek Medan Barat turut mengikuti kegiatan tersebut dan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program di lapangan.

Menurut Kompol Made, pengalaman dari Kepolisian Jepang memberikan perspektif penting bahwa keamanan tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian.

“Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, yang kami bangun melalui SIGAMBAR adalah sinergitas antara polisi, pemerintah, TNI, masyarakat dan stakeholder lainnya,” ujarnya.

Penerapan SIGAMBAR juga dinilai memberikan perubahan terhadap pola kerja personel. Penyelesaian persoalan masyarakat dapat dilakukan secara lebih kolaboratif sehingga personel tidak bekerja sendiri, melainkan dapat mengoptimalkan sumber daya dan kewenangan berbagai pihak.

Sementara itu, dari sisi situasi kamtibmas, data DORS menunjukkan adanya penurunan angka kriminalitas secara kuantitas dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sejak SIGAMBAR dijalankan.

Program tersebut juga membawa dampak positif bagi Polsek Medan Barat. Polsek Medan Barat berhasil masuk dalam nominasi lima besar Kompolnas Award tingkat nasional. (RN)

*HUMAS POLSEK MEDAN BARAT*

Personel Polsek Mataram Kawal Pembukaan STQH XXIX Kota Mataram 2026

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Personel Polsek Mataram Kawal Pembukaan STQH XXIX Kota Mataram 2026

Warta.in
Mataram, NTB – Polsek Mataram mengerahkan sejumlah personel gabungan untuk mengamankan pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) XXIX Tingkat Kota Mataram Tahun 2026, Minggu (25/10/2026) pagi. Pengamanan dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Pengamanan dimulai sejak pukul 08.00 WITA dengan menyasar rute kegiatan hingga lokasi utama pembukaan di Lapangan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Kapolsek Mataram, AKP Amrozi Hamidi, S.H., mengatakan pengamanan tersebut dipimpin langsung Wakapolsek Mataram, Iptu I Nyoman Suarnawa, dengan melibatkan personel dari berbagai fungsi serta unsur terkait.

“Kami menerjunkan kekuatan gabungan sebanyak 12 personel untuk memastikan seluruh rangkaian acara pembukaan berjalan aman, tertib, dan lancar. Pengamanan dipimpin langsung oleh Wakapolsek Mataram, Iptu I Nyoman Suarnawa,” ujar AKP Amrozi Hamidi.

Rute kegiatan dimulai dari Simpang Tiga Amanah, kemudian melintasi Jalan Bung Karno, hingga berakhir di Lapangan Karang Genteng. Sejumlah personel ditempatkan di titik-titik strategis untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama kegiatan berlangsung.

Kekuatan pengamanan melibatkan Unit Patroli Samapta, Unit Lalu Lintas, personel gabungan fungsi Polsek Mataram, serta Bhabinkamtibmas. Pengamanan juga diperkuat melalui sinergi dengan Linmas, Dinas Perhubungan Kota Mataram, dan Babinsa.

Selain melakukan penjagaan di lokasi acara, petugas aktif mengatur arus lalu lintas dan memantau situasi keamanan di sejumlah titik, mulai dari Simpang Tiga Petemon, Simpang Tiga Darul Hikmah, hingga kawasan Lapangan Karang Genteng.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan, mencegah potensi gangguan kamtibmas, serta memberikan rasa aman kepada peserta dan masyarakat yang menghadiri pembukaan STQH.

Pembukaan STQH XXIX Tingkat Kota Mataram Tahun 2026 secara resmi dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengembangan syiar Islam sekaligus mendorong kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an dan hadis.

Hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi dilaporkan aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan menonjol.

Polsek Mataram menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan pengamanan pada berbagai kegiatan masyarakat. Sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan keagamaan sekaligus menjaga kondusivitas Kota Mataram.(sr/hpm)

Polda NTB Sita 1.734 Liter Pertalite Bersubsidi di Lombok Timur

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Polda NTB Sita 1.734 Liter Pertalite Bersubsidi di Lombok Timur

Warta.in
Mataram,NTB — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, Jumat (23/10/2026), mengamankan 1.734 liter BBM bersubsidi jenis Pertalite di Dusun Labuan Pandan Tengah, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur. Polisi turut mengamankan seorang pria inisial AD, beserta mobil yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM tersebut.

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol. Ade Zamrah, S.I.K., M.H menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan dan penimbunan Pertalite bersubsidi. Menindaklanjuti informasi itu, tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB melakukan penyelidikan di wilayah Lombok Timur.

“Informasi dari masyarakat menjadi pintu masuk bagi petugas untuk melakukan penyelidikan. Tim kemudian turun ke lapangan guna memastikan aktivitas yang dicurigai berkaitan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” jelasnya.

Sekitar pukul 12.00 Wita, petugas melakukan pemantauan dan menemukan aktivitas pengangkutan Pertalite menggunakan banyak jerigen. Tim kemudian membuntuti pergerakan tersebut hingga menuju rumah terduga pelaku.

Penggerebekan dilakukan sekitar pukul 15.30 Wita. Dalam operasi itu, petugas mengamankan AD, seorang pria berprofesi sebagai petani yang berdomisili di wilayah Kecamatan Sambelia.

“Petugas mengamankan seorang terduga pelaku beserta 51 jerigen berisi Pertalite dengan total volume 1.734 liter. Satu unit mobil Suzuki warna kuning bernomor polisi DK 1044 FH juga diamankan, karena diduga digunakan untuk mengangkut BBM,” ungkap Kombes Ade.

Barang bukti yang disita selanjutnya menjadi bagian dari proses penanganan perkara. Polisi masih mendalami asal-usul BBM, tujuan pengangkutan, serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam aktivitas tersebut.

Kombes Ade menegaskan, penanganan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Masyarakat juga diharapkan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait distribusi BBM, agar penyalurannya tetap sesuai peruntukan.

“Kami akan mendalami perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Informasi dari masyarakat sangat membantu petugas dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” tegasnya.(sr/hpntb)

 

Dari Pesantren ke Pemerintahan, Gubernur Iqbal Raih Santri of The Year 2026

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Dari Pesantren ke Pemerintahan, Gubernur Iqbal Raih Santri of The Year 2026

Warta.in

Jakarta,NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meraih penghargaan Santri of The Year 2026 kategori Santri Inspiratif Bidang Kepemimpinan dalam Pemerintahan Provinsi. Penghargaan tersebut dianugerahkan di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Ahad (25/10/2026), sebagai apresiasi atas kiprah santri dalam kepemimpinan dan pembangunan bangsa.

Penghargaan yang diinisiasi Islam Nusantara Center (INC) ini menegaskan bahwa pengabdian santri tidak terbatas pada ruang pendidikan dan dakwah. Nilai keilmuan, akhlak, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial yang tumbuh di pesantren juga menjadi bekal penting dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Bagi Iqbal, pendidikan di Pondok Pesantren Assalaam, Solo, merupakan bagian penting dari perjalanan pembentukan dirinya. Di lingkungan pesantren, ilmu tidak hanya dipelajari sebagai pengetahuan, tetapi juga menjadi landasan sikap dan tanggung jawab. Tradisi belajar, disiplin, penghormatan kepada guru, serta kehidupan bersama menempa keteguhan prinsip sekaligus kepedulian terhadap sesama.

Nilai-nilai tersebut relevan dalam kepemimpinan publik: teguh memegang prinsip tanpa kehilangan empati, berani mengambil keputusan tanpa menutup diri terhadap aspirasi, serta menempatkan jabatan sebagai amanah untuk melayani.

Dalam memimpin NTB, semangat pengabdian itu perlu hadir melalui kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Responsif bukan sekadar cepat menanggapi persoalan, melainkan juga kesediaan mendengar, memahami akar masalah, dan menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan nyata. Pengabdian seorang pemimpin pun harus menjangkau seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang sosial. Sebab, amanah pemerintahan adalah melayani semua warga, bukan hanya kelompok tertentu.

Santri of The Year merupakan ajang apresiasi bagi tokoh berlatar belakang santri atau pesantren yang dinilai memberikan kontribusi melalui gagasan, karya, prestasi, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, serta negara.

Direktur INC M. Aly Taufiq sebelumnya menyampaikan bahwa puncak penganugerahan Santri of The Year 2026 digelar pada Ahad, 25 Oktober 2026, di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026, bekerja sama dengan Majelis Pesona dan didukung DPR RI.

Aly berharap penghargaan tersebut dapat memperkenalkan keteladanan para santri kepada masyarakat luas sekaligus memperkuat pengakuan terhadap pesantren sebagai salah satu pilar penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Tahun ini, terdapat 20 kategori penghargaan yang mencerminkan luasnya peran santri dan pesantren dalam kehidupan nasional. Proses pemilihan dilakukan melalui penilaian dewan pakar dan dewan juri, serta melibatkan masukan masyarakat melalui kanal digital INC.

Penghargaan bagi Gubernur Iqbal menjadi pengingat bahwa pendidikan pesantren berperan penting dalam menyiapkan generasi yang mampu membawa nilai keilmuan dan spiritualitas ke ruang pengabdian. Nilai-nilai tersebut memperoleh makna lebih luas ketika diwujudkan dalam integritas, kepedulian, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan pesantren tidak hanya diukur dari capaian alumninya, tetapi juga dari manfaat yang mereka hadirkan bagi sesama. Nilai kesantrian mencapai makna tertingginya ketika ilmu melahirkan kebijaksanaan, kepemimpinan menjadi jalan pengabdian, dan amanah dijalankan demi kemaslahatan masyarakat.(sr/dkisntb)

Ketua IDI Purwakarta: Perkuat Karakter Dokter, Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta  — Senyum ramah dan sikap sigap terlihat dari sosok dokter berperawakan ramping yang tampak tak kenal lelah melayani masyarakat. Di tengah kesibukannya sebagai tenaga medis, ia tetap meluangkan waktu untuk mengatur dan memastikan kegiatan donor darah berjalan dengan baik.

Sesekali, ia terlihat melayani warga yang datang untuk bertanya, memberikan penjelasan, hingga berdiskusi mengenai kegiatan donor darah. Keramahan seolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari caranya berinteraksi dengan setiap orang.

Sosok tersebut adalah dr. Rudi Dermawan, Sp.P, FISR, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Purwakarta periode 2025–2028.

Di sela-sela rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 IDI yang bertepatan dengan HUT ke-96 RSUD Bayu Asih Purwakarta, dr. Rudi menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang dokter tidak berhenti pada ruang praktik atau pelayanan medis semata. Kepedulian, komunikasi, dan kesediaan hadir di tengah masyarakat juga menjadi bagian penting dari pengabdian profesi kedokteran.

Di balik kesibukannya sebagai dokter sekaligus ketua organisasi profesi, tersimpan sejumlah gagasan dan harapan besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Purwakarta.

Saat ditemui awak media warta.in dan ditanya mengenai langkah strategis yang akan ditempuh selama memimpin IDI Cabang Purwakarta, ia menyampaikan pandangannya secara lugas.

Baginya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus dimulai dari pembenahan karakter dokter, penguatan kompetensi, serta kemampuan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Karakter Dokter Menjadi Fondasi Utama

Menurut dr. Rudi, modal utama seorang dokter bukan semata-mata kemampuan akademis dan keterampilan medis, melainkan juga karakter yang tercermin melalui etika, moral, integritas, dan sikap dalam melayani pasien.

Karena itu, ia bersama jajaran pengurus IDI Cabang Purwakarta berkomitmen mendorong para anggotanya agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dalam menjalankan tugas

Dengan jumlah anggota yang mencapai sekitar 600 orang, IDI Cabang Purwakarta memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan komitmen bersama untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan.

Bagi dr. Rudi, dokter tidak cukup hanya memiliki kompetensi dalam mendiagnosis dan menangani penyakit. Dokter juga harus mampu menunjukkan empati, menghormati pasien, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan etika kedokteran.

“Karakter menjadi modal utama seorang dokter. Ketika etika, moral, dan karakter dijaga dengan baik, kualitas pelayanan dan kinerja juga akan semakin baik,” demikian inti pandangannya mengenai pentingnya membangun profesionalisme di kalangan dokter.

Kompetensi Harus Terus Ditingkatkan

Selain penguatan karakter, peningkatan kompetensi menjadi agenda penting yang ingin terus didorong oleh kepengurusan IDI Cabang Purwakarta.

Perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi kesehatan yang berlangsung cepat menuntut setiap dokter untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya.

Menurut dr. Rudi, peningkatan kompetensi bukan sekadar kebutuhan profesional, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral dokter kepada masyarakat.

Dokter harus terus belajar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kemampuan agar dapat memberikan pelayanan yang tepat, aman, dan berkualitas.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin baik, sesuai kebutuhan dan perkembangan dunia medis.

Kolaborasi Menjadi Kunci

Dr. Rudi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara IDI dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta organisasi profesi lainnya.

Menurutnya, persoalan kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektor agar berbagai program kesehatan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi tersebut, IDI diharapkan tidak hanya berperan sebagai organisasi profesi yang menaungi para dokter, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Purwakarta.

Sinergi yang baik diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan, memperluas edukasi kesehatan, serta mendorong terciptanya sistem pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komunikasi dan Literasi Kesehatan Harus Diperkuat

Bagi dr. Rudi, komunikasi juga merupakan unsur penting dalam pelayanan kesehatan.

Ia menilai, kemampuan dokter menjelaskan kondisi pasien, menyampaikan informasi medis, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sangat menentukan kualitas pelayanan.

Karena itu, komunikasi yang efektif perlu terus dibangun, baik melalui interaksi sehari-hari maupun forum-forum formal.

Dokter harus mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, terbuka terhadap pertanyaan pasien, serta membangun kepercayaan melalui sikap profesional dan empati.

Di sisi lain, peningkatan literasi kesehatan juga menjadi perhatian penting.

Literasi tidak hanya perlu ditingkatkan di kalangan dokter, tetapi juga di tengah masyarakat. Dokter harus terus memperbarui wawasan dan pengetahuannya, sedangkan masyarakat perlu dibekali pemahaman yang benar mengenai kesehatan, pencegahan penyakit, serta pentingnya menerapkan pola hidup sehat.

Dengan meningkatnya literasi kesehatan kedua belah pihak, diharapkan terbangun kesadaran bersama untuk menjaga kesehatan dan memanfaatkan layanan medis secara tepat.

Mengelola 600 Anggota, Tantangan Sekaligus Potensi Besar

Meski baru menjalani tahun pertama kepemimpinannya pada periode 2025–2028, dr. Rudi menyadari bahwa memimpin organisasi dengan sekitar 600 anggota bukanlah pekerjaan sederhana.

Setiap anggota memiliki latar belakang, pengalaman, lingkungan kerja, dan tantangan profesi yang beragam.

Namun, ia memandang besarnya jumlah anggota bukan semata-mata sebagai tantangan, melainkan juga sebagai kekuatan yang dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi lebih luas kepada masyarakat.

Menurutnya, komunikasi yang selama ini dibangun menjadi salah satu modal penting untuk menjaga kebersamaan dan menyelesaikan berbagai persoalan organisasi.

Ia meyakini, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh anggota mampu mengedepankan dialog, menjaga solidaritas, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang semakin pesat, IDI juga dituntut mampu beradaptasi.

Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk mendukung peningkatan kompetensi dokter, memperluas akses terhadap informasi medis yang tepercaya, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan.

Namun, kemajuan teknologi tetap harus diiringi dengan tanggung jawab profesional, perlindungan data pasien, dan kepatuhan terhadap etika kedokteran.

Bagi dr. Rudi, satu hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan setiap anggota untuk menurunkan ego demi mencapai tujuan yang lebih besar.

Tujuan tersebut tidak lain adalah memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.

Mimpi Besar: Tak Ada Lagi Warga Purwakarta yang Harus Dirujuk ke Luar Daerah

Di balik agenda penguatan organisasi dan peningkatan profesionalisme dokter, dr. Rudi menyimpan harapan besar bagi masa depan pelayanan kesehatan di Kabupaten Purwakarta.

Ia menginginkan terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin lengkap, baik dari sisi sarana dan prasarana, peralatan medis, maupun dukungan tenaga kesehatan yang kompeten.

Menurutnya, masyarakat Purwakarta harus mendapatkan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal di daerahnya sendiri.

Ia berharap, ke depan, tidak ada lagi warga Purwakarta yang harus dirujuk ke luar daerah hanya karena keterbatasan fasilitas atau peralatan medis yang dibutuhkan.

Tentu, mewujudkan harapan tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan sumber daya manusia, investasi fasilitas kesehatan, serta kerja sama berkelanjutan antara pemerintah daerah, rumah sakit, tenaga medis, dan seluruh pemangku kepentingan.

Meski demikian, cita-cita tersebut menjadi gambaran arah pembangunan kesehatan yang ingin didorong, yakni menghadirkan layanan yang semakin lengkap, mudah dijangkau, dan berkualitas bagi masyarakat.

Ia juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap anggaran kesehatan, termasuk pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan.

Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan, memperkuat fasilitas kesehatan, serta memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan medis sesuai kebutuhan.

Dokter Harus Menjadi Agen Perubahan Masyarakat

Bagi dr. Rudi, keberhasilan kepemimpinan IDI tidak dapat diukur hanya dari program yang dijalankan pengurus atau kegiatan organisasi yang terselenggara.

Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana seluruh anggota mampu menerjemahkan nilai-nilai profesi ke dalam pelayanan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia menyadari, sebesar apa pun gagasan dan program yang dirancang oleh ketua bersama jajaran pengurus, semuanya tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dan komitmen seluruh anggota.

Karena itu, ia berharap sekitar 600 anggota IDI Cabang Purwakarta memiliki semangat dan tujuan yang sama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Lebih jauh, ia ingin dokter tidak hanya dikenal sebagai tenaga profesional yang menangani penyakit, tetapi juga sebagai pemimpin di bidang kesehatan sekaligus agen perubahan di tengah masyarakat.

Dokter diharapkan mampu memberikan edukasi, menumbuhkan kesadaran hidup sehat, meluruskan informasi kesehatan yang keliru, serta mendorong masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan penyakit.

Ia juga menyoroti pentingnya kesejahteraan dokter. Menurutnya, profesionalisme perlu berjalan seiring dengan kondisi finansial yang layak agar dokter dapat menjalankan tugasnya secara berkelanjutan.

Kesejahteraan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional bersama tanggung jawab profesi dan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Dengan dukungan lingkungan kerja yang baik, sistem pembiayaan yang memadai, dan penghargaan terhadap profesi, dokter diharapkan dapat semakin optimal dalam menjalankan pengabdiannya.

Pada akhirnya, seluruh gagasan tersebut bermuara pada satu tujuan: menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat Purwakarta.

Bagi dr. Rudi Dermawan, Sp.P, FISR, memimpin IDI bukan sekadar menjalankan amanah organisasi, melainkan juga mengemban tanggung jawab untuk menyatukan potensi ratusan dokter agar memberikan manfaat yang lebih besar.

Sebab, kemajuan pelayanan kesehatan tidak cukup dibangun oleh kemampuan seorang dokter atau seorang pemimpin, tetapi membutuhkan karakter, kompetensi, kolaborasi, dan komitmen bersama seluruh insan kesehatan.

Dengan semangat tersebut, IDI Cabang Purwakarta diharapkan terus berkembang menjadi organisasi profesi yang solid, adaptif terhadap perubahan zaman, serta konsisten menempatkan kepentingan dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. (ds)

123...1,692Halaman 1 dari 1,692