Masuk
26.1 C
Jakarta
Minggu, April 19, 2026
Masuk
type here...
Beranda blog

Diduga Nama Aseng Kayu Adalah Bos Besar Judi di Sumatera Utara

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Medan – Diduga nama Aseng Kayu yang berhasil kuasai judi ketangkasan tembak ikan di Sumatera Utara.

Sejumlah Media Online sudah berulang kali memberitakan terkait judi ketangkasan dan sejenisnya di sejumlah lokasi di Sumatera Utara (Sumut) diduga milik Aseng Kayu.

Tapi, kegiatan perjudian tetap terus beraktifitas seolah pemilik kebal dari hukum, Sabtu, (18/04/26).

Munculnya nama Aseng Kayu sebagai Bos Besar judi ketangkasan tembak ikan di Sumut merupakan pemain lama. Namun sampai saat ini aparat penegak hukum (APH) dan masih ada sejumlah nama lain sebagai mitra bisnis judi milik keturunan Tionghoa tersebut.

Ironisnya, aktifitas judi Pasar VII tersebut berjalan dengan rapi, mencoba mengelabui awak media dengan modus tutup lokasi Pasar VII padahal lokasi judi tembak ikan tidak pernah tutup,” tegas warga sekitar yang namanya tidak mau ditulis.

Kuat dugaan adanya dukungan dari Oknum aparat penegah hukum (APH) itu sendiri disebabkan adanya sesajen tiap bulan yang disediakan dalam jumlah besar.

Pantauan tim media di sejumlah tempat, bisa kita lihat disalah satu lokasi judi ada beragam jenis yang berada dipasar VII Marelan, terlihat dilokasi aparat hilir mudik dilokasi hampir setiap hari. Kendaraan roda 4 bebas keluar masuk lokasi. Warga sekitar mengatakan, lewat dari Pasar VI Marelan di belakang gudang gas kecil bisa masuk bang,” ujar warga sekitar yang namanya tidak mau disebutkan.

Selain itu, di lokasi juga dipasang lonceng dan portal berjarak puluhan setiap portalnya agar bisa mengontrol setiap warga yang masuk atau pun keluar dari lokasi yang dijaga oleh sejumlah pemuda. Tempat tersebut dijaga sangat ketat selama 24 jam non stop.

“Sementara itu, judi online sudah banyak merusak sendi kehidupan di berbagai lapisan masyarakat, munculnya judi ketangkasan tembak ikan yang sudah lama meresahkan masyarakat Sumut dan sampai sekarang terus tumbuh seperti jamur di musim hujan, ada apa dengan aparat penegak hukum (APH) kita,” Ungkapnya.

Selanjutnya, judi ketangkasan tembak ikan yang diduga dikendalikan oleh Aseng Kayu di Pasar 7 Marelan sudah mulai beroperasi. (RN)

*Posisi Kaum Wanita Indonesia Dalam Angka Yang Perlu Untuk Direnungkan Pada Hari Kartini 2026*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*Posisi Kaum Wanita Indonesia Dalam Angka Yang Perlu Untuk Direnungkan Pada Hari Kartini 2026*

Warta.in, – Peran kaum wanita di luar rumah sangat penting dan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi keluarga dan masyarakat. Namun kultur dalam masyarakat Indonesia pada umumnya masih kuat patriarki cenderung memposisikannya kaum wanita lebih rendah, lebih lemah dibanding kaum lali-laki. Sehingga kaum perempuan jadi dianggap pantas untuk berada di dalam rumah, mengurus anak dan mengatur manajemen rumah tangga.

Oleh karena itu untuk menlu as dan meningkatkan peran kaum wanita Indonesia perlu adanya perubahan minset dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat – termasuk kaum wanita Indonesia sendiri – tentang peran wanita Indonesia untuk dimaksimalkan agar dapat lebih produktif dan memberi nilai tambah bukan hanya untuk kaum wanita itu sendiri, tetapi juga untuk masyarakat banyak .

Asumsi terhadap kemampuan kaum wanita Indonesia lemah dan memiliki kemampuan yang terbatas perlu diperbaiki bahwa kaum wanita – jika diberi kesempatan dan peluang – dapat melakukan banyak hal hingga setara dengan kaum laki-laki yang acap dianggap lebih produktif serta mampu melakukan banyak hal dibanding kaum wanita.

Jadi mulai dari masalah stereotip gender bahwa wanita dianggap lebih cocok berada di dalam rumah dan mengurus rumah tangga dan anak perlu ada jalan keluar yang lebih adil dan lebih bijak untuk tidak dibebankan pada kaum wanita saja, karena dapat dibagi bersama kaum laki-laki. Sehingga beban ganda yang tidak adil terhadap kaum wanita dapat didistribusikan lebih merata dan adil kepada kaum laki-laki.

Karena itu, dukungan kepada kaum wanita harus dilakukan mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat untuk lebih bebas bekerja di luar rumah. Sehingga, kesempatan yang terbatas dapat terbuka lebar bagi kaum wanita memilih dan menentukan pekerjaan di luar rumah yang mampu dilakukannya.

Oleh karena itu, peluang untuk memperoleh pendidikan, pelatihan untuk membekali diri berkiprah di luar rumah dapat terentang luas memberi berbagai pilihan untuk ditekuni oleh kaum wanita guna memperoleh nilai tambah yang selama ini menjadi klaim umumnya kaum laki-laki, sebagai sifat dan sifat yang konsumtif, tidak produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Realitas bagi kaum wanita yang belum memiliki kesetaraan dalam bidang pekerjaan, mulai dari Aparatur Sipil Negara yang sudah terbilang sebesar 53,6 persen dibanding kaum laki-laki yang cuma sebesar 46,4 persen. Namun keterwakilan kaum wanita pada posisi eselon II dan ke atas masih tetap rendah, hanya sekitar 30 persen saja. Demikian data yang dapat dihimpun Atlantika Institut Nusantara sampai April 2026. Namun hampir di semua bidang pekerjaan yang lain, keberadaan dari kaum wanita masih terbilang sangat minim jumlahnya. Seperti keberadaan kaum wanita di militer baru berkisar antara 10 hingga 15 persen. Dan jumlah seluruh wanita di TNI hanya 30 persen.
Sementara kaum wanita di Kepolisian hanya 8 persen dari total seluruh personil Kepolisian yang ada di Indonesia.

Dalam skala yang lebih besar lagi misalnya keberadaan kaum wanita di eksekutif misalnya, berdasarkan data BPS (Badan Pusa Statistik) pada tahun 2023 baru sebesar 35,02 persen dari total keseluruhan. Dan angka yang lebih rendah dari kaum wanita di eksekutif ini hanya 15 persen yang dipegang oleh kaum wanita. Ini data yang terbilang pada tahun 2021. Bahkan dari 94 perusahaan tidak memiliki eksekutif dari kaum wanita, cuma asa 8 orang CEO pada periode 2019-2021.

Berdasarkan hasil Pemilu tahun 2024, keterwakilan kaum wanita di DPR RI mencapai 22,1 persen, atau hanya 128 0rang saja. Padahal dalam kebijakan politik sejak Reformasi 1998 kini kuota untuk kaum wanita di DPR RI telah disediajan sebesar 30 persen dari jumlah ideal yang harus tampil melalui partai politik.

Persentase kaum wanita di bidang Yudikatif pun masih sangat rendah. Dari data tahun 2022, hakim wanita di Mahkamah Agung (MA) tak lebih dari 7 persen. Jadi sekilas sosok wanita Indonesia dalam angka statistik pun belum cukup memadai untuk kesetaraan dalam perspektif gender. Realitasnya dari berbagai bidang pekerjaan, kaum wanita belum cukup mengisi berbagai posisi yang penting dan dominan seperti pada Aparatur Sipil Negara yang boleh dikatakan dominan pada jabatan yang berada di bawah, di militer hanya 10 -15 persen, eksekutif hanya 35,02 persen, dan DPR RI cuma 32,1 persen berada di bawah kuota yang telah disediakan untuk kaum wanita secara spesial dan khusus. Tapi realitasnya belum maksimal dapat dimanfaatkan oleh kaum wanita Indonesia sendiri. (TIM HD)

(19 April 2026. Jacob ERESTE)

*SILATURAHMI STRATEGIS DI KEDIAMAN KETUM PPWI WILSON LALENGKE, S.Pd., M.Sc., M.A.*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*KEKOMPAKAN YANG MENGALIR DARI UTARA SAMPAI BARAT: SILATURAHMI STRATEGIS DI KEDIAMAN KETUM PPWI WILSON LALENGKE, S.Pd., M.Sc., M.A.*

JAKARTA – Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti kediaman Ketua Umum Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A. Pada hari Minggu, tanggal 19 April 2026, sebuah pertemuan bermakna digelar sebagai bukti kokohnya tali persaudaraan yang melintasi batas geografi, menyatukan insan pers dari berbagai penjuru tanah air.

Hadir dalam kesempatan istimewa tersebut para tamu undangan yang datang khusus dari dua kota besar, yakni Larsen Yunus dan Abdul Rahman yang mewakili wilayah Pekanbaru, Riau; serta Jonson Silitonga yang hadir dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Turut menyambut dan mendampingi Ketua Umum dalam diskusi tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PPWI, Julian Caisar. Pertemuan yang sarat makna ini berlangsung khidmat mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB.

Kunjungan ini bukan sekadar agenda silaturahmi biasa, melainkan sebuah momen strategis yang ditujukan untuk mempererat jalinan ukhuwah, memperdalam rasa persaudaraan, serta memantapkan soliditas di tengah keluarga besar PPWI. Di ruang yang dipenuhi dengan kearifan dan semangat kebersamaan itu, terjalin dialog yang sangat dalam, hangat, dan produktif. Berbagai gagasan cemerlang, pandangan, serta informasi strategis saling dipertukarkan demi kemajuan organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Wilson Lalengke selaku nahkoda tertinggi organisasi memberikan arahan, petunjuk, dan masukan yang sangat berharga. Dengan penuh kebijaksanaan dan keteladanan, beliau mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan, sekaligus menuangkan visi besar serta arah kebijakan yang menjadi kompas bagi langkah organisasi ke depannya. Setiap nasihat dan petunjuk yang disampaikan disambut dengan antusiasme tinggi dan rasa hormat yang mendalam, menjadi bekal berharga bagi para pengurus daerah untuk kembali mengemban amanah di wilayah masing-masing.

Pertemuan ini kembali membuktikan bahwa meskipun jarak memisahkan antara pulau dan benua, semangat kebersamaan dalam wadah PPWI tetaplah satu dan tak terpisahkan. Mulai dari pertukaran informasi yang hangat hingga diskusi mendalam mengenai strategi organisasi, semua berlangsung dalam suasana yang harmonis, demokratis, dan penuh semangat kebersamaan.

Semoga ikatan persaudaraan yang terjalin erat hari ini menjadi pondasi yang semakin kokoh dan kuat, sehingga organisasi dapat terus tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata yang membanggakan bagi dunia pers serta bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta.

(TIM PPWI/Red)

Pastikan Keamanan CFD Udayana, Sat Samapta Polresta Mataram Terjunkan 3 Regu Patroli Bersepeda 

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Pastikan Keamanan CFD Udayana, Sat Samapta Polresta Mataram Terjunkan 3 Regu Patroli Bersepeda

Warta.in

Mataram, NTB – Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat di ruang publik, Satuan Samapta Polresta Mataram menurunkan tiga regu patroli bersepeda dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di sepanjang Jalan Udayana, Minggu (19/04/2026).

Kehadiran personel bersepeda ini difokuskan untuk memantau situasi keamanan di tengah ramainya aktivitas masyarakat yang berolahraga maupun bersantai di kawasan tersebut. Selain itu, patroli ini juga menjadi langkah preventif dalam mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas.

Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, S.I.K., M.H., melalui Kasat Samapta AKP I Nyoman Agus Sugiarta Wiswa, S.H., M.H., menjelaskan bahwa patroli di CFD menjadi prioritas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Patroli Minggu pagi ini difokuskan untuk memastikan situasi keamanan selama kegiatan CFD agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran personel di lokasi keramaian diharapkan mampu mencegah berbagai tindak kriminalitas, termasuk kejahatan 3C (curat, curas, dan curanmor) yang berpotensi terjadi di area publik.

Selain melakukan pemantauan, personel juga aktif menyapa masyarakat dan menyampaikan imbauan kamtibmas secara humanis. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan lingkungan.

“Polresta Mataram terus berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama di area publik seperti kegiatan CFD ini,” tambahnya.

Dengan patroli rutin dan pendekatan dialogis, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Kota Mataram tetap terjaga kondusif serta masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.(sr/hpm)

 

 

Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

Warta.in
Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa laporan yang diajukan oleh Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, kepada Polda NTB terkait dugaan penyebaran data pribadi tanpa izin melalui media sosial, yang melibatkan akun atas nama Saraa Azahra, merupakan tindakan dalam kapasitas pribadi sebagai warga negara. Oleh karena itu, persoalan ini tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk pembungkaman kritik.

Pernyataan ini sekaligus menanggapi pandangan yang disampaikan oleh Akademisi Ilmu Politik Universitas Internasional Bima, Dr. Alfisyahrin, yang menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan tafsir terhadap kebebasan berekspresi.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa pandangan akademik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun demikian, analisis yang berkembang perlu didasarkan pada pemahaman utuh terhadap substansi persoalan.

“Kami menghargai pandangan Dr. Alfisyahrin sebagai bagian dari dinamika intelektual dalaml demokrasi. Namun penting untuk melihat persoalan ini secara menyeluruh, tidak hanya dari permukaan peristiwa,” ujar Ahsanul Khalik di Mataram, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, kasus ini bukan sekedar kritik terhadap pemerintah, melainkan rangkaian tindakan yang berulang berupa dugaan penyebaran data pribadi tanpa izin di ruang digital, disertai narasi yang merendahkan dan provokatif.

Dalam sejumlah unggahan, ditemukan penggunaan kata-kata seperti “kamu babu rakyat”, “pemimpin bodoh”, serta penyebutan nama yang dipelintir secara tidak pantas.

Bahkan, terdapat pula ajakan kepada publik untuk tidak membayar pajak yang disampaikan dengan narasi serupa.

“Ini bukan peristiwa tunggal, tetapi pola yang berulang dan menunjukkan intensi tertentu. Namun yang perlu digarisbawahi, tidak semua hal tersebut dilaporkan. Kritik yang keras sekalipun tetap dibiarkan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sikap anti kritik,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Aka ini, menegaskan bahwa langkah hukum yang diambil oleh Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, dilakukan dalam kapasitas pribadi sebagai warga negara, bukan dalam kapasitas jabatan pemerintahan.

“Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap dirinya.

Dalam konteks ini, beliau bertindak sebagai pribadi. Ini adalah wujud prinsip equality before the law,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa laporan tersebut berfokus pada dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Proses yang sedang berjalan saat ini masih berada pada tahap penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

“Yang sedang berlangsung adalah proses penyelidikan untuk menguji ada atau tidaknya dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, semua pihak perlu menghormati proses hukum dan tidak membangun kesimpulan prematur,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa menyimpulkan langkah hukum tersebut sebagai bentuk intimidasi atau pembungkaman demokrasi merupakan penyederhanaan yang kurang tepat, karena mengabaikan aspek pelanggaran hak individu yang dilindungi hukum.

“Kita sepakat bahwa demokrasi membutuhkan kritik. Namun kritik tidak boleh kehilangan adab, apalagi sampai melanggar hak orang lain.
Kebebasan berekspresi tetap memiliki batas hukum dan etika,” katanya.

Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, tetap berkomitmen menjaga ruang demokrasi yang sehat, terbuka terhadap kritik, namun tetap berlandaskan norma, etika, dan tanggung jawab.

Di akhir pernyataannya, Aka mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi dan media, untuk membangun diskursus publik yang objektif, berbasis fakta, serta tidak menyederhanakan persoalan tanpa memahami substansi secara utuh.

“Mari kita jaga ruang publik kita tetap sehat dan kritis, tetapi beradab. Karena yang kita pertaruhkan bukan hanya demokrasi, tetapi juga kualitas peradaban kita,” pungkasnya.(sr/dkisntb)

Gubernur Apresiasi PERSI Banten, Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Lewat Turnamen Padel

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | Pemerintahan | 19 April 2026 — Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasi kepada Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Banten atas dukungannya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Banten. Hal itu disampaikannya saat menutup Kejuaraan Padel Piala Gubernur Banten PERSI Wilayah Banten di Crown Padel, Alam Sutera, Kunciran, Kota Tangerang, Sabtu (18/4/2026).

“Derajat kesehatan masyarakat Banten diharapkan terus mengalami peningkatan,” ucap Andra Soni

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai program strategis. Salah satunya melalui penguatan kolaborasi dengan rumah sakit yang tergabung dalam PERSI.

Selain itu, Andra Soni juga mendorong agar turnamen padel dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat kekompakan dan sinergi antar tenaga kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni turut mengikuti pertandingan eksebisi bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Ati Pramudji Hastuti dan Direktur RSUD Banten dr. Danang Hamsah Nugroho.

Kejuaraan Padel Piala Gubernur Banten PERSI Wilayah Banten diikuti sekitar 400 peserta dari 135 rumah sakit di seluruh Provinsi Banten. Kompetisi ini terbagi dalam beberapa kategori, yakni ganda putra sebanyak 78 tim, ganda putri 33 tim, ganda campuran 33 tim, serta kategori direksi rumah sakit sebanyak 37 tim.

Adapun para pemenang dalam turnamen tersebut antara lain juara ganda campuran diraih dr. Theo dan dr. Visakha, juara ganda putri diraih dr. Ayu Dian dan dr. Devi Lubis, serta juara ganda putra diraih dr. Harry Nugroho dan dr. Arif Muhammad. Sementara itu, kategori direksi rumah sakit dimenangkan oleh dr. Andi dan dr. Faris.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Ati Pramudji Hastuti menambahkan, Pemprov Banten melalui Program Banten Sehat terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Program Banten Sehat merupakan upaya Pemprov Banten mendekatkan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat di antaranya melalui cek kesehatan gratis, mobile clinic, serta Pos Kesehatan Merah Putih yang bekerja sama dengan berbagai pihak,” ungkap Ati.

Dengan sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan kualitas layanan kesehatan di Banten semakin meningkat dan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat.(WartainBanten)

Pemprov Banten Harap FKPQ Pandeglang Cetak Generasi Qur’ani Paripurna

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | Pemerintahan | 19 April 2026 — Staf Ahli Gubernur Banten Kurnia Satriawan berharap keberadaan Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur’an (FKPQ) Kabupaten Pandeglang mampu mencetak generasi anak bangsa yang Qur’ani secara paripurna. Hal itu disampaikannya saat mewakili Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah pada pelantikan pengurus FKPQ Kabupaten Pandeglang periode 2026–2031 di Pendopo Bupati Pandeglang, Sabtu (18/4/2026).

Kurnia menegaskan, peran lembaga keagamaan seperti FKPQ sangat penting dalam memberikan pemahaman dasar kepada anak-anak, mulai dari membaca, menghafal, hingga memahami terjemahan Al-Qur’an.

“FKPQ diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penghayatan ajaran-ajaran agama, yang tidak hanya tercermin dalam kesalehan secara ritual, namun juga terwujud dalam kesalehan sosial. Dengan kata lain kita harus berupaya agar nilai-nilai ajaran agama tidak hanya berada dalam tataran langit, namun sungguh-sungguh terbumikan menjadi sumber etika dan landasan guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat,” jelasnya.

Menurutnya, Al-Qur’an sebagai pedoman hidup memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam membimbing manusia untuk membedakan antara yang benar dan salah, serta menjadi acuan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

“Dalam Al-Qur’an terkandung tata nilai yang mencakup seluruh aspek kehidupan agar kita dapat mencapai kebahagiaan hidup yang paripurna,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi FKPQ selama ini dalam membina generasi muda. Kepada para pengurus yang baru dilantik, Kurnia berpesan agar terus istiqamah dalam membumikan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah masyarakat.

“Jadikan setiap lembaga pendidikan Al-Qur’an sebagai pusat pembinaan akhlak, pembentuk karakter generasi muda, serta benteng moral di tengah derasnya arus perubahan zaman, khususnya di era digital saat ini,” pungkasnya.

Ketua FKPQ Pandeglang Uun Unairoh menegaskan komitmen pengurus untuk terus menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an kepada generasi muda sebagai penerus bangsa.(WartainBanten)

Wagub Banten Dimyati: Hidup Sehat Harus Olahraga, Buka Kejuaraan Padel Piala Gubernur 2026

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | Pemerintahan | 19 April 2026 — Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga agar hidup menjadi lebih bermanfaat. Hal itu disampaikannya saat membuka Kejuaraan Padel Piala Gubernur Banten 2026 yang digelar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Wilayah Banten di Crown Padel, Alam Sutera, Kunciran, Kota Tangerang, Sabtu (18/4/2026).

“Hidup harus sehat. Kalau tidak berolahraga tidak sehat. Kalau sehat hidup berguna,” ucap Dimyati

Menurutnya, olahraga tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga mampu mengurangi stres karena memicu hormon endorfin serta meningkatkan fokus.

“Olahraga padel adalah bagaimana kita meningkatkan kesehatan. Olahraga ini juga menghilangkan stres karena memicu hormon endorfin. Olahraga ini juga menjadikan kita fokus,” katanya.

Selain itu, Dimyati menekankan bahwa olahraga juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperluas jaringan pertemanan.

“Banyak kawan, banyak teman pergaulan. Menjaga kekompakan,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi pelaksanaan Kejuaraan Padel Piala Gubernur Banten yang melibatkan rumah sakit pemerintah dan swasta. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr. Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan apresiasi atas kekompakan insan kesehatan di Provinsi Banten.

“Apresiasi Persi wilayah Banten yang telah selenggarakan kegiatan ini,” ucapnya. “Junjung sportivitas dan persaudaraan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan dalam setiap pertandingan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Ati Pramudji Hastuti menambahkan, upaya menyehatkan masyarakat harus dimulai dari tenaga kesehatan itu sendiri. Saat ini, jumlah dokter di Banten mencapai sekitar 13 ribu orang, dengan total tenaga kesehatan sekitar 60 ribu orang.

“Pemprov Banten dalam upaya menyehatkan masyarakat memiliki Program Banten Sehat. Program ini merupakan upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ungkap Ati.

Program tersebut di antaranya meliputi cek kesehatan gratis, mobile clinic, serta Pos Kesehatan Merah Putih yang dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai pihak.

Ketua Panitia, dr. Eric Suhardimas, dalam laporannya menyebutkan bahwa kejuaraan diikuti 400 peserta dari 135 rumah sakit di Banten, dengan tujuan mempererat kolaborasi dan kekompakan tenaga kesehatan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.(WartainBanten)

Desakan Pencopotan Kajari Gunungsitoli Menguat, Disparitas Kasus hingga Polarisasi Jurnalis Jadi Sorotan

Penulis
SABAR HATI HALAWA
-
0
Gunungsitoli-warta.in
 Desakan pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gunungsitoli kian menguat di tengah publik. Isu ini bukan sekadar wacana, melainkan berkembang dari rangkaian polemik serius: mulai dari dugaan disparitas penanganan kasus, tertutupnya akses informasi, hingga polarisasi di kalangan aktivis dan jurnalis.
Sekretaris Forum Aliansi Rakyat Peduli Kepulauan Nias (FARPKeN), Helpin Zebua, menegaskan bahwa dorongan pencopotan tersebut lahir dari akumulasi persoalan yang dinilai tidak kunjung diselesaikan secara transparan.
“Ini bukan reaksi sesaat. Ini akumulasi dari banyak persoalan yang kami temukan di lapangan, terutama soal transparansi dan konsistensi penanganan perkara,” tegas Helpin, Sabtu (18/04/2026).
FARPKeN sejak aksi damai Januari 2026 konsisten menyoroti kinerja Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. Fokus utama mereka adalah sejumlah kasus yang dinilai mandek tanpa kepastian hukum, mulai dari dugaan penyimpangan dana desa, dana BOS di sekolah-sekolah, kasus Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli, hingga proyek-proyek pembangunan yang mangkrak di wilayah hukum yang mencakup tiga kabupaten dan satu kota.
Namun di tengah banyaknya kasus yang belum jelas progresnya, penanganan kasus RSU Pratama Kabupaten Nias justru melaju cepat. Kasus yang dilaporkan sejak 2023 itu, pada 2026 berujung pada penetapan lima tersangka dan penahanan terhadap empat orang.
Perbedaan mencolok ini memicu tanda tanya besar.
“Apa dasar prioritasnya? Ketika sebelumnya disebut belum cukup alat bukti, tapi tiba-tiba dalam waktu singkat bisa menetapkan tersangka. Sementara kasus lain yang sudah lama dilaporkan justru stagnan,” kata Helpin.
Ia juga menyoroti kasus dana desa dengan nilai kerugian ratusan juta rupiah yang sejak 2022 justru diarahkan pada pengembalian kerugian secara mencicil dan belum tuntas hingga kini. Di sisi lain, ada kepala desa di wilayah Kota Gunungsitoli yang langsung ditetapkan tersangka dan ditahan karena tidak mampu mengembalikan kerugian negara.
“Standar apa yang dipakai? Kenapa perlakuannya berbeda?” ujarnya.
Pertanyaan serupa juga diarahkan pada sejumlah laporan sejak 2021 yang hingga kini tidak memiliki kejelasan status hukum.
“Kalau memang tidak cukup bukti, seharusnya ada pemberitahuan resmi kepada pelapor. Jangan dibiarkan menggantung bertahun-tahun,” tambahnya.
Di luar soal penanganan perkara, polemik semakin memanas setelah muncul dugaan tebang pilih dalam pemberian akses informasi. FARPKeN mengaku telah melayangkan surat resmi permohonan informasi pada 1 April 2026, namun hingga dua minggu tidak mendapat respons.
Ironisnya, di saat yang sama, pihak kejaksaan justru memberikan informasi kepada sejumlah jurnalis dalam forum informal.
Kondisi ini memicu ketegangan di kalangan jurnalis dan aktivis, bahkan hingga membentuk dua kubu yang saling berseberangan dalam menyikapi kinerja kejaksaan. Satu kubu menunjukkan dukungan terbuka, sementara kubu lainnya memilih melakukan aksi damai sebagai bentuk kritik.
“Ini berbahaya. Seolah ada dua arus yang dibiarkan terbentuk. Kejaksaan seperti berada di tengah pusaran konflik yang justru memperuncing perpecahan,” kata Helpin.
Di tengah polemik tersebut, muncul pula harapan terhadap sosok baru, Firman Halawa, yang disebut sebagai salah satu putra daerah. Kehadirannya dinilai dapat menjadi momentum pembenahan, terutama dalam membangun kembali kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
FARPKeN menegaskan bahwa dorongan pencopotan Kajari bukanlah bentuk serangan personal, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap institusi penegak hukum.
“Kalau memang tidak ada yang salah, buka semuanya ke publik. Tapi kalau terus tertutup dan tidak konsisten, wajar publik bertanya bahkan mendesak perubahan,” tutup Helpin.

Pemprov Banten dan Bank Banten Raih Penghargaan The Asian Post 2026

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | Pemerintahan | 19 April 2026 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Banten meraih penghargaan bergengsi dalam ajang The Asian Post The Best Regional Champion 2026 yang diselenggarakan oleh kelompok media Infobank. Pemprov Banten berhasil meraih predikat The 2nd Best Province in Financial Index, sementara Bank Banten dinobatkan sebagai Bank Rising Power Regional Bank.

Asisten Daerah (Asda) Administrasi Umum Setda Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, mengatakan penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah serta penguatan kelembagaan perbankan daerah di Banten berjalan ke arah yang positif dan berkelanjutan.

“Capaian ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Penghargaan untuk Bank Banten sebagai Rising Power Regional Bank serta pengakuan bagi Provinsi Banten dalam indeks kemandirian fiskal menunjukkan bahwa arah kebijakan dan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten telah berada pada jalur yang tepat,” ungkap Rina Dewiyanti di Plaza Aspirasi, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (17/4/2026).

Rina berharap ke depan Bank Banten dapat terus memperkuat kinerja, meningkatkan profesionalisme, serta memperluas kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ke depan, kami berharap Bank Banten dapat terus tumbuh lebih kuat, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dalam mendukung perekonomian daerah. Termasuk dalam mengoptimalkan potensi PAD secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Banten,” pungkasnya.

Berdasarkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dikembangkan Badan Pemeriksa Keuangan, IKF Provinsi Banten pada 2024 mencapai 72,76, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 72,25. Capaian ini menunjukkan kinerja fiskal yang solid, dengan total pendapatan daerah mencapai Rp12,4 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi dominan sebesar Rp9,0 triliun atau sekitar 72,76 persen. Kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah sebesar Rp8,6 triliun, memberikan ruang fiskal yang lebih luas serta tingkat kemandirian fiskal yang tinggi bagi daerah.

Sumber utama PAD berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Realisasi PKB pada 2024 tercatat sebesar Rp3,5 triliun, sementara BBNKB mencapai Rp2,7 triliun, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dari sisi belanja, Provinsi Banten mencatat total belanja daerah sebesar Rp11,9 triliun, yang terdiri dari belanja pegawai Rp2,4 triliun, belanja barang dan jasa Rp3,8 triliun, belanja modal Rp1,1 triliun, serta belanja lainnya Rp4,4 triliun. Pos belanja terbesar didominasi oleh belanja bagi hasil sebesar Rp3,4 triliun.

Sementara itu, kinerja Bank Banten terus menunjukkan tren positif setelah menyelesaikan proses Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Pembangunan Jatim. Kerja sama tersebut tidak hanya memperkuat permodalan, tetapi juga meningkatkan sistem dan tata kelola bank.

Dampaknya, kepercayaan pasar dan pemerintah daerah semakin meningkat. Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota seperti Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang telah menempatkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Banten.

Adapun penilaian dalam ajang The Asian Post The Best Regional Champion 2026 Infobank didasarkan pada kinerja laporan keuangan periode September 2024 hingga September 2026. Indikator penilaian meliputi permodalan, kredit, rentabilitas, likuiditas, hingga efisiensi.

Dengan capaian tersebut, Pemprov Banten dan Bank Banten dinilai mampu menunjukkan kinerja keuangan yang solid serta prospek yang menjanjikan dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.(WartainBanten)

123...1,251Halaman 1 dari 1,251
© PT. WARTA INFORMASI TEKNOLOGI. - Nomor : AHU-007835.AH.01.30.Tahun 2023