Warta.in, Purwakarta – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, bergerak cepat menindaklanjuti keluhan sejumlah siswa Program Engineering yang gagal diberangkatkan ke luar negeri.

Melalui forum mediasi resmi ini, Disnakertrans mempertemukan pihak LPK Hikari Man Power dengan para siswa untuk mencari solusi dan kepastian penyelesaian hak-hak korban, Kamis, 7 Mei 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Disnakertrans Purwakarta itu berkaitan dengan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret seseorang berinisial KH. Saat ini, laporan tersebut tengah ditangani oleh Polres Purwakarta.

Dalam forum tersebut, Erwinsyah selaku perwakilan LPK menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengganti 50 persen kerugian siswa sejak Februari 2026 sebagai bentuk tanggung jawab kepada peserta program.

“Dalam perundingan di Disnakertrans hari ini 50% sisanya telah LPK berikan dan hari ini kita lunasi semua. Berkaitan dengan penggantian kerugian siswa mengenal salinan data dan dokumennya telah disampaikan kepada pihak dinas serta dari jumlah siswa yang terdaftar, ada beberapa yang secara fakta belum bayar, jadi untuk siswa yang belum bayar tidak kita ganti,” ucap Erwin

Menurutnya, pada perundingan yang difasilitasi Disnakertrans kali ini, sisa penggantian kerugian sebesar 50 persen telah diselesaikan sepenuhnya kepada siswa yang tercatat melakukan pembayaran.

“Data serta dokumen penggantian kerugian sudah kami serahkan kepada pihak dinas. Namun ada beberapa siswa yang berdasarkan fakta belum melakukan pembayaran, sehingga tidak masuk dalam penggantian,” tambah Erwin.

Sementara itu, kuasa hukum LPK, Evi atau yang akrab disapa Aphonk, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Disnakertrans yang dinilai aktif membantu penyelesaian persoalan tersebut.

Ia menyebut pihaknya bersama para siswa sama-sama yang menjadi korban dalam kasus yang melibatkan KH. Setelah seluruh penggantian kerugian siswa diselesaikan, pihaknya kini akan fokus mengawal proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

“Data serta dokumen penggantian kerugian sudah kami serahkan kepada pihak dinas. Namun ada beberapa siswa yang berdasarkan data belum melakukan pembayaran, sehingga tentu saja tidak masuk dalam penggantian,” ujar Erwin.

Kuasa hukum LPK, Evi atau yang akrab disapa Aphonk, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Disnakertrans yang dinilai pro aktif membantu penyelesaian persoalan tersebut.

Ia menyebut pihaknya bersama para siswa sama-sama menjadi korban dalam kasus yang melibatkan KH. Setelah seluruh penggantian kerugian siswa diselesaikan, pihaknya kini akan fokus mengawal proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

Menurut Evi, pelaporan yang dilakukan kliennya bukan semata persoalan kerugian materi, melainkan sebagai langkah pencegahan agar tidak ada korban lain di kemudian hari.

“Bagi klien kami, kerugian materiil yang dibebankan terhadap LPK tidak menjadi soal, alasan penting klien kami melakukan pelaporan adalah upaya mencegah pihak lainnya agar tidak menjadi korban, cukup Klien kami saja yang mengalami,” tegasnya.

Langkah mediasi yang dilakukan Disnakertrans Purwakarta di bawah kepemimpinan Bupati Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein dinilai menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian, solusi, dan perlindungan kepada masyarakat yang tengah menghadapi persoalan hukum maupun sosial.

“Kami sangat mengapresiasi mediasi yang dilakukan hari ini, semoga ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua,” jelas Evi mengakhiri.

Pemprov NTB Kunci Teluk Saleh Jadi Kawasan Konservasi, Arahkan Pariwisata Berbasis Ekosistem

Warta.in
Mataram, NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah strategis dengan menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi, sekaligus mengunci arah pembangunan pariwisata agar bertumpu pada perlindungan ekosistem, bukan eksploitasi jangka pendek.

Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-196 Tahun 2026 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi dan Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh.

Penetapan tersebut menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan: konservasi ditempatkan sebagai fondasi utama, sementara aktivitas ekonomi dan pariwisata akan mengikuti batasan yang ditetapkan oleh daya dukung lingkungan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan ekosistem.

“Teluk Saleh tidak dibangun dari eksploitasi, tetapi dari perlindungan ekosistemnya. Di situlah letak daya saing dan keberlanjutan kawasan ini,” ujarnya.

Kawasan seluas 73.165,05 hektare tersebut dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman, yang melindungi habitat hiu paus (Rhincodon typus), termasuk area makan, pembesaran, serta jalur pergerakan alaminya sepanjang tahun.

Kebijakan Gubernur ini menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan, termasuk studi kelayakan pariwisata, wajib mengacu pada prinsip konservasi yang telah ditetapkan.

“Studi kelayakan harus mengikuti arah kebijakan konservasi, bukan sebaliknya,” tegas Pria yang akrab disapa Aka ini.

Pendekatan ini sekaligus memastikan bahwa pembangunan kawasan tidak mengorbankan ekosistem, melainkan menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Pemprov NTB menilai, langkah ini akan memberikan kepastian arah bagi investasi, sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan fondasi konservasi yang kuat, Teluk Saleh diarahkan menjadi destinasi pariwisata berbasis ekosistem yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang, pungkasnya.( sr/dkisntb)

Lampung Barat, – Konflik manusia dan satwa liar di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, semakin mengkhawatirkan.

Sebanyak 18 ekor gajah liar dilaporkan bertahan di sekitar permukiman warga selama 15 hari terakhir dan belum berhasil digiring kembali ke habitatnya.

Kawanan gajah itu kini berada di kawasan Danau Lebar, Pekon Suka Marga, Kecamatan Suoh.

Dalam beberapa hari terakhir ini, pergerakan satwa dilindungi tersebut semakin dekat dengan aktivitas masyarakat, bahkan melintasi jalan dan jembatan di sekitar permukiman.

Warga sekitar menyebut kawanan gajah telah merusak sejumlah kebun milik masyarakat, terutama tanaman singkong dan pisang. Tidak hanya itu, fasilitas air bersih hingga area pemakaman warga turut terdampak.

Di Pekon Gunung Ratu, kawanan gajah juga dilaporkan merusak saluran pipa air bersih yang selama ini menjadi sumber kebutuhan masyarakat.

Upaya penghalauan terus dilakukan oleh Tim Sahabat Satwa Lembah Suoh bersama warga setempat. Namun hingga kini, kawanan gajah dinilai semakin agresif dan sulit dikendalikan.

Ketua Sahabat Satwa Lembah Suoh yang juga anggota DPRD daerah pemilihan Suoh, Sugeng Hari Kinaryo Adi, mengatakan kondisi kali ini berbeda dibanding konflik gajah sebelumnya.

“Gajah kali ini sangat agresif dan sulit digiring. Sudah 15 hari bertahan di sekitar Danau Lebar dan Hutan Marga. Bahkan sempat merusak makam serta rumah warga,” kata Sugeng, Selasa (5/5/2026).

Menurut dia, turunnya kawanan gajah ke permukiman diduga dipicu berkurangnya sumber pakan di dalam kawasan hutan.

“Diperkirakan ketersediaan makanan di habitat mereka mulai menipis sehingga kawanan turun mencari makan ke wilayah perkebunan warga,” ujarnya.

Situasi tersebut membuat warga mulai waswas. Terlebih, kawanan gajah beberapa kali terlihat mendekati pekon-pekon terdekat, termasuk wilayah Ringin Sari.

Warga kini mendesak pihak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam segera mengambil langkah penanganan yang lebih serius untuk mencegah jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan yang lebih luas.

Saat ini masyarakat bersama tim relawan masih melakukan ronda malam dan patroli di sejumlah titik rawan guna mencegah kawanan gajah masuk lebih jauh ke permukiman.

LAMONGAN//warta.investigasi – Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) menggelar aksi damai di Kantor Kecamatan Brondong, Rabu (06/05/2026).

Aksi tersebut membawa tiga tuntutan utama, yakni meminta pertanggungjawaban Kepala Desa terkait pelaksanaan pembangunan fisik dari anggaran dana desa yang diduga tidak sesuai pagu, meminta pertanggungjawaban program ketahanan pangan dari alokasi 20 persen dana desa yang diduga disalahgunakan, serta menyoroti Kekurang tegasnya pengawasan dari pihak Kecamatan Brondong.

Berdasarkan pantauan awak Media saat meliput aksi dari ABJI, bahwa iring-iringan massa aksi tiba di depan Kantor Kecamatan Brondong sekitar pukul 10.15 WIB. Namun, pada saat bersamaan, di pendopo kecamatan tengah berlangsung kegiatan doa bersama( Istiqosha) yang dihadiri unsur perangkat desa dan Pegawai Stap Kecamatan Brondong

Meski demikian, para aktivis tetap melanjutkan menggelar aksi dan menyampaikan aspirasi di depan kantor kecamatan dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polres Lamongan.

Dalam orasinya, Presiden ABJI, Suliono, S.H., menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara pagu anggaran dengan realisasi di lapangan, khususnya pada program ketahanan pangan.

“Tim kami, minggu kemaren melakukan investigasi di desa – desa Kecamatan Brondong terkait program ketahanan pangan. Ini program nawacita dari Bapak Presiden Prabowo. Tim investigasi kami menemukan beberapa kejanggalan dan dugaan-dugaan bahwa realisasi anggaran tidak sesuai dengan pagunya,” ungkap Suliono.

Senada, Wakil Presiden ABJI, Sulikan, juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Pada bulan ini, kami dari aktivis ABJI telah melakukan investigasi disejumlah kecamatan di Kabupaten Lamongan, khususnya di Brondong ini. Hasil investigasi mengungkap bahwa diduga terjadi banyak kejanggalan-kejanggalan bahkan ada di beberapa desa di kecamatan brondong ini yang anggarannya fantastis 200 juta lebih namun pada realisasinya kami menduga tidak sesuai Pagu Anggaran,” ujarnya.

Ia juga berharap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan program ketahanan pangan.

Sekretaris Jenderal ABJI, Sukadi, S.H., turut mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

“Tentu yang kami harapkan, seluruh stakeholder seluruh tokoh masyarakat agar turut memperhatikan wilayahnya masing-masing. Mari kita bantu Bapak Presiden Prabowo yang cita-citanya sebesar-besarnya anggaran untuk warga masyarakat. Tapi karena segelintir pejabat yang diduga menyelewengkan, menjadikan hal itu tidak tercapai,” ungkapnya.

Di tengah riuk – gemuruhnya suara sound sistem dari dalam saat pihak Kecamatan Brondong menggelar Do’a bersama ( Istiqhosa) tidak membuat kendor peserta Aksi Rohmat, S.P, yang sering di sapa dengan Roy selaku Bendahara Umum ABJI yang saat menggelar Orasi, menyoroti banyaknya Anggaran Dana Desa yang 20 % untuk ketahanan pangan dalam realisasi mengalami keterlambatan dan tidak sesuai Pagu Anggaran.

Roy juga menyoroti Desa Labuan yang memungut biaya penerbitan SPPT dari Tanah Reklamasi Pantai sebesar 1 juta sampai 1.juta lima ratus hal tersebut di nilai Pungutan Liar ( pungli) dan lebih tragis lagi Program PTSL dengan melakukam pungutan sebesar 800 ribu di tambah buka leter C dengan biaya 250 sampai 500 ribu, yang di anggab tidak sesuai SK tiga Menteri, ungkapnya

Dengan dasar temuan inilah roy selaku penanggungjawab aksi setelah aksi ini berakhir akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Lamongan

Usai kegiatan doa bersama, Camat Brondong, Nurul Khumaidah, menemui massa aksi di depan pendopo. Dalam kesempatan tersebut, Presiden ABJI menyayangkan adanya kegiatan yang dinilai berbenturan dengan agenda aksi yang sebelumnya telah diberitahukan.

“Dengan sambutan yang seperti ini (ada acara doa bersama), saya berfikir ‘kok gini ya’ (cara menyambut kami) orang jawa itu punya etika, lah ini etikanya dimana,” ucap Suliono.

“Kalau memang sampean punya jadwal yang sama, sampean bisa kirim surat ke kami. Dengan ini kami menganggap bahwa Bu camat dan para kades ‘Kongkalikong’ supaya kegiatan Aksi ini gagal dan takut didemo oleh ABJI.

Dengan ini juga, kami menganggap hasil investigasi kami yang kami lakukan kemaren itu memang benar terjadi (dugaan penyelewengan),” sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Camat Brondong menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan meningkatkan profesionalitas dalam pengawasan.

“Saya memohon maaf atas kejadian ini, saya juga sangat berterimakasih atas rawuhe panjenengan. Sehingga saya bisa menerima masukan dari panjenengan. Dan kedepan saya akan lebih profesional lagi dan lebih teliti lagi dalam pengawasan. Kebetulan hari ini saya hadir bersama pak kepala desa semua dan bersama ketua BUMDes. (setelah ini) kita bisa audiensi kesana (kedalam) sesuai dengan surat yang njenengan sampaikan kepada saya,” ucap Nurul.

Setelah sempat terjadi ketegangan, perwakilan ABJI akhirnya diterima untuk melakukan audiensi di dalam pendopo. Audiensi tersebut sempat diwarnai perdebatan lantaran peserta doa bersama enggan meninggalkan lokasi yang akan digunakan.

Dalam audiensi, Suliono memaparkan hasil investigasi terkait penggunaan anggaran ketahanan pangan di sejumlah desa. Sorotan utama diarahkan pada Desa Sumberagung dan Desa Labuhan.

“Tim kami pak, pada sekitar bulan februari lalu melakukan investigasi di Desa Sumberagung, akan tetapi tim kami hanya menemukan kandang yang kosong. Tapi beberapa hari ini tim kami mendapat informasi bahwa sudah ada sapinya 6. Ini sudah jelas melanggar aturan karena pengadaannya melangkah tahun,” ucap Suliono.

Menanggapi hal tersebut, kepala desa setempat menyebut kondisi tersebut dipengaruhi adanya wabah PMK. Suliono juga meminta transparansi penggunaan anggaran kepada pihak desa maupun BUMDes, namun permintaan tersebut ditolak kepala desa, meski perwakilan BUMDes hendak menjelaskan.

Sementara itu, untuk Desa Labuhan, ABJI menyoroti program budidaya ikan kerapu yang dinilai tidak sesuai dengan pagu anggaran. Kepala desa menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan anggaran cukup besar, namun, menurutnya hasil dari budidaya ikan kerapu tidak bisa maksimal.

ABJI mempertanyakan kebijakan tersebut, mengingat program yang dijalankan seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, ABJI memberikan apresiasi kepada Desa Lembur dan Desa Lohgung yang dinilai telah mengelola anggaran secara lebih optimal.

Audiensi akhirnya berakhir setelah terjadi ketegangan, menyusul reaksi dari Kepala Desa Labuhan yang naik pitam karena merasa dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Namun, ABJI menegaskan bahwa mereka tidak menyudutkan pihak tertentu, melainkan menyampaikan hasil temuan dan aspirasi masyarakat. [roy ]