Beranda blog

Polsek Ngimbang Gelar Commanderwih Di Pagi Hari Guna Cegah Kemacetan dan Kelancaran Lalu Lintas

Penulis
Rohmat .
-
0

Personil Polsek Ngimbang yang di pimpin oleh Wakapolsek Ipda Istiono, S.H Gelar Commanderwih Di Pagi Hari Guna Cegah Kemacetan dan Kelancaran Lalu Lintas

LAMONGAN//Warta.In – Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono. S. H, dalam rangka melayani masyarakat melalui kegiatan Commander Wish dipagi hari, dengan beberapa personel untuk hadir memberikan pelayanan di tengah masyarakat pada jam-jam sibuk pagi hari.

Kegiatan Commander Wish di laksanakan oleh Personil Polsek Ngimnang yang di pimpin oleh Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, dan personil Polsek Ngimbang Aiptu Djudi, Aiptu Muni. R, Aiptu Deni dan Briptu Romandi. A

Sasaran di 2 Titik rawan kemacetan yaitu perempatan Pasar Ngimbang dan SMP Negeri 1 Ngimbang di Kecamatan Ngimbang pada Hari Rabu (11/11/2026) pukul 06.30 WIB

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr, K. S.I.K,yang di Wakili oleh Ipda Istiono, S.H, menjelaskan “Bahwa Commander Wish Layanan Pagi merupakan program prioritas sekaligus kebijakan utama dari Kapolres Lamongan yang bertujuan menghadirkan personel Polri secara maksimal pada pagi hari untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat”.

Dalam pelaksanaannya, personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, di antaranya kawasan rawan kemacetan, penyeberangan anak sekolah, pasar atau pusat kegiatan ekonomi, serta kawasan perkantoran.jelasnya

Kehadiran personel di lokasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan keamanan, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memulai aktivitas dan di laporkan situasi Perempatan Pasar Ngimbang dan SMP Negeri 1 Ngimbang dalam keadaan lancar

Kapolsek Ngimbang menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh personel.

Program Commander Wish Layanan Pagi menjadi langkah awal dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang responsif, cepat, dan Presisi melalui kehadiran nyata anggota Polri di tengah masyarakat sejak pagi hari.

Kami harap pelayanan terhadap masyarakat harus lebih maksimal. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan kegiatan layanan pagi ini.” ujarnya.

“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan jadikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”pungkasnya ( roy)

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light, Guna Cegah Dan Daya Tangkal 4C Di Wilayah Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light, Guna Cegah Dan Daya Tangkal 4C Di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang ini telah melaksanakan kegiatan Patroli Blue Light Harkamtibmas di malam hari guna cegah kriminalitas dan tangkal 4 C di wilayah Hukum Polsek Ngimbang, Senin (10/11 /2026) pukul 22.00 Wib sampai selesai

Dalam Patroli Blue Light ini di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang Aiptu Djudi dan Aiptu Deni, S.H, dengan sasaran beberapa titik rawan di jalan poros Ngimbang – Jombang, SPBU Ngimbang dan Masyarakat Ngimbang serta Warkop di Ngimbang yang ada di Kecamatan Ngambang.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr. K. S. I.K,melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, saat di hubungi Awak media menjelaskan bahwa, “Patroli Blue Light ini di laksanakan guna cegah dan antisipasi 4C, kejahatan dan premanisme serta untuk menjaga harkamtibmas guna cegah kriminalitas dan tangkal 4C di wilayah Kecamatan Ngimbang.”

Personil Patroli selalu menyampaikan pesan – pesan Keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kepada pengamanan Swakarsa atau security di Wilayah Ngimbang selalu waspada dengan situasi yg berkembang di sekitarnya,ungkapnya Kapolsek Ngimbang

Kami berkometmen dengan Secara rutin patroli di Obyek Vital untuk antisipasi terjadinya tindakan kriminal di Wilayah Ngimbang dengan cara memverikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan sehingga wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif,pungkasnya(roy)

Rotua Wendeilyna Simarmata, Yuk Simak, Hak Ahli Waris Bisa Terancam, Legitieme Portie, Waktu Menuntut Warisan

Penulis
Benny Juniver
-
0

Jangan sampai ahli waris kehilangan hak memperjuangkan bagian mutlak hanya karena terlambat bertindak. Wasiat dan hibah tidak boleh dijadikan alat untuk menghapus perlindungan hukum bagi ahli waris yang berhak.

Lumban Suhi Suhi Toruan, warta.in — Sengketa warisan tidak jarang berubah menjadi konflik panjang di antara saudara kandung, bahkan antara anak dan orang tua. Persoalan semakin rumit ketika pewaris meninggalkan wasiat, memberikan hibah kepada pihak tertentu, atau menguasai pembagian harta peninggalan tanpa mempertimbangkan hak seluruh ahli waris.

Dalam hukum waris perdata Indonesia, terdapat prinsip penting yang perlu dipahami masyarakat, yakni legitieme portie atau bagian mutlak warisan dan legitimaris, yaitu ahli waris yang oleh undang-undang diberikan perlindungan atas bagian mutlak tersebut.

Persoalan ini diangkat Hukumonline dalam artikel berjudul “Legitieme Portie, Legitimaris, dan Hilangnya Hak Tuntut Warisan”, yang dipublikasikan pada 20 Agustus 2025.

Apa itu Legitieme Portie?

Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa legitieme portie merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, dan bagian tersebut tidak boleh dihilangkan melalui pemberian atau hibah maupun ketetapan wasiat.

Dengan demikian, pewaris memang memiliki kebebasan membuat wasiat dan memberikan hartanya kepada orang lain. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak apabila bertentangan dengan hak bagian mutlak ahli waris yang dilindungi undang-undang.

Ahli waris yang mempunyai hak atas bagian mutlak disebut legitimaris.

Dalam konteks ini, anak-anak pewaris merupakan pihak yang perlu memahami perlindungan hukum tersebut. Hak mereka tidak otomatis hilang hanya karena pewaris membuat wasiat yang mengutamakan anak tertentu atau pihak lain.

Wasiat dan hibah tidak boleh menghapus hak legitimaris

Persoalan warisan sering muncul ketika salah seorang anak atau pihak tertentu menerima sebagian besar harta peninggalan, sedangkan ahli waris lainnya merasa tidak memperoleh hak yang semestinya.

Di sinilah ketentuan legitieme portie menjadi penting.

Apabila pemberian hibah atau isi wasiat melanggar bagian mutlak, ahli waris yang berkedudukan sebagai legitimaris dapat memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Namun, perlu dipahami bahwa tidak setiap pembagian warisan yang dianggap tidak adil otomatis merupakan pelanggaran legitieme portie. Perlu diperiksa status harta, hubungan hukum para pihak, jumlah ahli waris, hibah yang pernah diberikan, isi wasiat, serta perhitungan bagian mutlak berdasarkan KUH Perdata.

Belajar dari Putusan Mahkamah Agung

Hukumonline mengangkat sejumlah putusan sebagai gambaran penerapan hukum waris.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 778 K/Pdt/2011, yang diputus pada 19 Agustus 2013, sengketa melibatkan dua orang anak yang menggugat pihak-pihak lain terkait pembagian tanah dan bangunan peninggalan ayah mereka.

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menolak gugatan karena para penggugat telah memperoleh bagian dari hasil penjualan harta peninggalan pewaris di Tangerang. Pertimbangan ini menunjukkan pentingnya menelusuri keseluruhan harta peninggalan dan bagian yang sebelumnya telah diterima ahli waris.

Hukumonline juga merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 3243 K/Pdt/1999 tanggal 19 September 2000, yang menegaskan perlindungan legitieme portie bagi ahli waris dalam garis lurus.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 PK/Pdt/2013 menjadi contoh lain sengketa mengenai wasiat dan dugaan pelanggaran bagian mutlak.

Apakah hak menuntut warisan dapat hilang?

Ini merupakan bagian yang paling penting dan harus dipahami secara cermat.

Hukumonline menjelaskan adanya risiko hilangnya hak menuntut bagian mutlak setelah lewat tiga tahun dalam konteks tertentu.

Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara sederhana bahwa seluruh hak waris otomatis hilang setelah tiga tahun.

Harus dibedakan antara hak sebagai ahli waris, hak menuntut pembagian warisan, dan tuntutan untuk mengurangi pemberian atau wasiat yang melanggar legitieme portie. Masing-masing mempunyai dasar hukum dan persoalan tenggang waktu yang perlu diperiksa tersendiri.

Karena itu, sebelum menyatakan suatu tuntutan telah kedaluwarsa, perlu ditentukan terlebih dahulu jenis tuntutan, dasar hukum yang digunakan, kapan hak tersebut mulai dapat dituntut, serta fakta dan putusan yang relevan.

Jangan biarkan konflik keluarga menghapus keadilan

Persoalan warisan bukan hanya menyangkut nilai tanah, rumah, atau uang. Di dalamnya terdapat hubungan keluarga, sejarah kepemilikan, dan hak hukum yang harus dihormati.

Masyarakat perlu memahami bahwa penguasaan fisik atas tanah warisan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas seluruh harta peninggalan.

Demikian pula, surat wasiat atau akta hibah perlu diperiksa keabsahan, objek, waktu pembuatan, serta akibat hukumnya terhadap hak ahli waris lainnya.

Dalam sengketa warisan, pemeriksaan dokumen kepemilikan, surat kematian, bukti hubungan keluarga, akta perkawinan, surat wasiat, akta hibah, dan riwayat peralihan harta menjadi sangat penting.

Memahami hak sebelum terlambat

Pembina Yayasan Tarombo Dalihan Natolu – Dr drh Rotua Wendeilyna Simarmata MSi (CMed CPP CIJ CPW) menegaskan bahwa prinsip legitieme portie mengingatkan kebebasan seseorang mengatur harta peninggalannya tetap mempunyai batas ketika berhadapan dengan perlindungan hukum terhadap ahli waris tertentu.

Jangan menunggu konflik keluarga semakin membesar untuk memeriksa hak waris. Ketika ada dugaan penghilangan bagian mutlak, ahli waris perlu segera mencari nasihat hukum dan menempuh langkah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebab, keadilan dalam pembagian warisan bukan ditentukan oleh siapa yang paling kuat menguasai harta, melainkan oleh siapa yang benar-benar mempunyai hak berdasarkan hukum.

Sumber: Hukumonline, “Legitieme Portie, Legitimaris, dan Hilangnya Hak Tuntut Warisan”, 20 Agustus 2025. Rujukan: Pasal 913 KUH Perdata dan putusan-putusan Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam artikel tersebut.

*BELUM ADA KEPASTIAN ANGGARAN:DINAS PUPR MUKOMUKO — JALAN PONDOK LAMA SUDAH DIUSULKAN KE APBD 2027*

Penulis
H D
-
0

*BELUM ADA KEPASTIAN ANGGARAN:DINAS PUPR MUKOMUKO — JALAN PONDOK LAMA SUDAH DIUSULKAN KE APBD 2027*

Mukomuko, 11 November 2026 — Menyusul bergulirnya pemberitaan baik di media lokal maupun nasional terkait keresahan masyarakat Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko akhirnya memberikan penjelasan resmi kepada awak media. Pemberitaan yang telah viral beberapa hari ini menyoroti keluhan warga yang menyebutkan usulan perbaikan Jalan Pondok Lama telah diajarkan ke forum Musrenbang selama enam tahun berturut-turut, sekaligus kekecewaan masyarakat yang menilai jalan tersebut belum tersentuh perbaikan sejak tahun 2014 hingga saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, S.T., M.T., memberikan keterangan tegas dan transparan di hadapan awak media:

“Kami telah mencermati laporan pengaduan dari perwakilan masyarakat Desa Lubuk Sanai. Perlu kami sampaikan secara terbuka bahwa kami sebagai Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko telah mengusulkan perbaikan Jalan Pondok Lama dan usulan tersebut telah masuk ke dalam Rencana Kerja Anggaran (Renja) APBD Tahun Anggaran 2027. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian apakah anggaran tersebut akan tersedia atau tidak.”

Apriansyah menjelaskan lebih lanjut bahwa usulan tersebut telah sampai pada tahap pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Mukomuko. Kendati demikian, pihaknya belum dapat memastikan hasil akhir dari pembahasan tersebut:

“Sebab kami dari Dinas PUPR tidak dilibatkan secara langsung pada saat pembahasan di tahap tersebut berlangsung, sehingga kami belum mengetahui dengan pasti kepastian mengenai pengajuan Jalan Pondok Lama Desa Lubuk Sanai untuk tahun 2027 ini. Bukan berarti kami tidak mengajukannya — kami sudah ajukan. Namun terealisasi atau tidaknya untuk tahun 2027, sampai saat ini kami belum bisa memastikan.”

PENJELASAN INI JAWAB PERTANYAAN MASYARAKAT, NAMUN MEMUNCULKAN PERTANYAAN BARU

Pernyataan resmi ini setidaknya menjawab satu hal penting yang selama ini menjadi keresahan masyarakat: usulan mereka tidak hilang begitu saja, dan Dinas PUPR telah mengakomodasinya dalam usulan anggaran tahun berikutnya. Namun di saat yang sama, penjelasan ini juga memunculkan pertanyaan yang tidak kalah penting:

Jika usulan sudah masuk pembahasan TAPD dan Banggar DPRD, mengapa belum ada kepastian? Mengapa instansi pengusul pun tidak dilibatkan dan tidak mengetahui hasil pembahasan? Dan yang terpenting — apakah enam tahun penantian masyarakat harus diperpanjang lagi menunggu kepastian yang belum terjawab di tahun 2027?

Masyarakat berhak mengetahui secara jelas dan terbuka: di tahap mana kendala sebenarnya berada? Di meja siapa prioritas ini tertunda? Dan kapan keputusan akhir akan disampaikan kepada publik secara transparan?

HARAPAN MASYARAKAT: KEPASTIAN, BUKAN HANYA JANJI

Penjelasan dari Dinas PUPR ini patut diapresiasi sebagai langkah keterbukaan informasi. Namun bagi warga Desa Lubuk Sanai, yang paling dinantikan bukanlah status di atas kertas, melainkan kepastian kapan aspal akan benar-benar terhampar di jalan yang mereka lalui setiap hari.

Enam tahun bukan waktu yang singkat. Usulan sudah ada, rencana sudah ada. Kini yang ditunggu masyarakat hanyalah satu hal sederhana: keputusan yang tegas, anggaran yang jelas, dan pelaksanaan yang nyata di lapangan. Semoga penjelasan ini menjadi awal jalan keluar, bukan alasan untuk menunda lagi.

Mata masyarakat masih terbuka. Awaiting kepastian.

(Redaksi / HD)

*DINAS PUPR MUKOMUKO — JALAN PONDOK LAMA SUDAH DIUSULKAN KE APBD 2027, NAMUN BELUM ADA KEPASTIAN ANGGARAN*

Penulis
H D
-
0

*DINAS PUPR MUKOMUKO — JALAN PONDOK LAMA SUDAH DIUSULKAN KE APBD 2027, NAMUN BELUM ADA KEPASTIAN ANGGARAN*

Mukomuko, 11 November 2026 — Menyusul bergulirnya pemberitaan baik di media lokal maupun nasional terkait keresahan masyarakat Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko akhirnya memberikan penjelasan resmi kepada awak media. Pemberitaan yang telah viral beberapa hari ini menyoroti keluhan warga yang menyebutkan usulan perbaikan Jalan Pondok Lama telah diajarkan ke forum Musrenbang selama enam tahun berturut-turut, sekaligus kekecewaan masyarakat yang menilai jalan tersebut belum tersentuh perbaikan sejak tahun 2014 hingga saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, S.T., M.T., memberikan keterangan tegas dan transparan di hadapan awak media:

“Kami telah mencermati laporan pengaduan dari perwakilan masyarakat Desa Lubuk Sanai. Perlu kami sampaikan secara terbuka bahwa kami sebagai Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko telah mengusulkan perbaikan Jalan Pondok Lama dan usulan tersebut telah masuk ke dalam Rencana Kerja Anggaran (Renja) APBD Tahun Anggaran 2027. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian apakah anggaran tersebut akan tersedia atau tidak.”

Apriansyah menjelaskan lebih lanjut bahwa usulan tersebut telah sampai pada tahap pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Mukomuko. Kendati demikian, pihaknya belum dapat memastikan hasil akhir dari pembahasan tersebut:

“Sebab kami dari Dinas PUPR tidak dilibatkan secara langsung pada saat pembahasan di tahap tersebut berlangsung, sehingga kami belum mengetahui dengan pasti kepastian mengenai pengajuan Jalan Pondok Lama Desa Lubuk Sanai untuk tahun 2027 ini. Bukan berarti kami tidak mengajukannya — kami sudah ajukan. Namun terealisasi atau tidaknya untuk tahun 2027, sampai saat ini kami belum bisa memastikan.”

PENJELASAN INI JAWAB PERTANYAAN MASYARAKAT, NAMUN MEMUNCULKAN PERTANYAAN BARU

Pernyataan resmi ini setidaknya menjawab satu hal penting yang selama ini menjadi keresahan masyarakat: usulan mereka tidak hilang begitu saja, dan Dinas PUPR telah mengakomodasinya dalam usulan anggaran tahun berikutnya. Namun di saat yang sama, penjelasan ini juga memunculkan pertanyaan yang tidak kalah penting:

Jika usulan sudah masuk pembahasan TAPD dan Banggar DPRD, mengapa belum ada kepastian? Mengapa instansi pengusul pun tidak dilibatkan dan tidak mengetahui hasil pembahasan? Dan yang terpenting — apakah enam tahun penantian masyarakat harus diperpanjang lagi menunggu kepastian yang belum terjawab di tahun 2027?

Masyarakat berhak mengetahui secara jelas dan terbuka: di tahap mana kendala sebenarnya berada? Di meja siapa prioritas ini tertunda? Dan kapan keputusan akhir akan disampaikan kepada publik secara transparan?

HARAPAN MASYARAKAT: KEPASTIAN, BUKAN HANYA JANJI

Penjelasan dari Dinas PUPR ini patut diapresiasi sebagai langkah keterbukaan informasi. Namun bagi warga Desa Lubuk Sanai, yang paling dinantikan bukanlah status di atas kertas, melainkan kepastian kapan aspal akan benar-benar terhampar di jalan yang mereka lalui setiap hari.

Enam tahun bukan waktu yang singkat. Usulan sudah ada, rencana sudah ada. Kini yang ditunggu masyarakat hanyalah satu hal sederhana: keputusan yang tegas, anggaran yang jelas, dan pelaksanaan yang nyata di lapangan. Semoga penjelasan ini menjadi awal jalan keluar, bukan alasan untuk menunda lagi.

Mata masyarakat masih terbuka. Awaiting kepastian.

(Redaksi / HD)

*JALAN PONDOK LAMA SEOLAH DIANAK TIRIKAN: KEGERAMAN WARGA LUBUK SANAI, 12 TAHUN TAK TERSENTUH PEMBANGUNAN*

Penulis
H D
-
0

*JALAN PONDOK LAMA SEOLAH DIANAK TIRIKAN: KEGERAMAN WARGA LUBUK SANAI MELETUS, 12 TAHUN TAK TERSENTUH PEMBANGUNAN*

Mukomuko, 10 November 2026 — Kegeraman yang terpendam selama belasan tahun akhirnya meletus. Suara kegelisahan yang selama ini tertahan di kedalaman hati masyarakat Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, kini bergulir keluar dengan lantang dan jujur. Persoalan pemerataan pembangunan yang terasa tidak adil di Jalan Pondok Lama bukan lagi sekadar keluhan biasa. Ia telah menjadi luka mendalam yang terbuka lebar, menuntut dijawab dengan kejujuran dan tindakan nyata.

Di hadapan awak media dan Direktur Rumus Institut, Rusman Azwardi, S.P, seorang tokoh masyarakat yang memilih sementara waktu tetap menjaga privasi menyampaikan isi hatinya dengan ketus namun tetap berlandaskan kesantunan yang tinggi. Suaranya tenang namun menembus lantang, mencerminkan kekecewaan yang tidak lagi bisa dibendung:

“Ada apa dengan Jalan Pondok Lama ini? Desa tua ini telah melahirkan banyak generasi yang berkarya di mana-mana. Namun anehnya, justru kampung halaman kami seakan dianak tirikan oleh Pemerintah Daerah Mukomuko. Gang-gang kecil di desa-desa lain, bahkan di wilayah eks Tran Tran Satuan Pemukiman lainnya, semuanya diperhatikan, diaspal, dan tertata rapi. Sementara Jalan Pondok Lama ini? Sejak tahun 2014 hingga hari ini, tidak tersentuh sedikit pun. Apakah kehadiran kami di peta pembangunan daerah ini memang belum dianggap penting? Atau suara kami memang terlalu kecil untuk didengar?”

Dengan harapan yang tulus namun sarat penegasan, tokoh masyarakat tersebut menutup pernyataannya:

“Tolong sampaikan dan fasilitasilah jeritan ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta keadilan yang sesungguhnya. Bahwa kami juga bagian dari Mukomuko. Bahwa kami juga warga yang berhak melintas dengan aman di tanah kelahiran kami sendiri.”

REFLEKSI DAN SENTILAN TEGAS UNTUK PEMERINTAH DAERAH MUKOMUKO

Kritik ini bukanlah kebencian, melainkan cermin jujur dari apa yang dirasakan rakyat di sudut kabupaten ini. Pembangunan yang adil tidak boleh hanya terlihat dari jalan-jalan utama yang dilewati pejabat, atau di desa-desa yang kebetulan menjadi pusat perhatian. Pembangunan yang bermakna adalah ketika setiap jengkal jalan yang dilalui rakyat — dari yang terbesar hingga yang terkecil — mendapat perhatian yang setimpal dengan kebutuhan warga yang tinggal di sana.

Jika gang kecil di tempat lain sudah teraspal rapi, sedangkan jalan utama pemukiman yang dilalui ratusan jiwa setiap harinya belum tersentuh perbaikan selama belasan tahun, maka inilah saatnya Pemerintah Daerah Mukomuko berani melihat ke sekeliling. Mungkin ada yang terlewat. Mungkin ada yang belum disentuh rencana. Namun biarlah ketidakadilan ini tidak berlarut-larut menjadi kebiasaan.

Jalan Pondok Lama tidak meminta kemewahan. Ia hanya menuntut satu hal sederhana: diperhatikan, diperbaiki, dan diakui keberadaannya sebagai bagian yang sah dari pembangunan Kabupaten Mukomuko. Karena rakyat yang tinggal di sana telah menunggu terlalu lama — sejak tahun 2014. Sudah 12 tahun waktu yang seharusnya cukup panjang untuk membuktikan bahwa keadilan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh warga, tanpa terkecuali.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengarkanlah. Rakyat tidak butuh janji yang indah, mereka butuh jalan yang nyata. Jangan biarkan Desa Lubuk Sanai terus merasa seperti anak yang dilupakan. Karena di mana pun letaknya, di situlah bagian dari Mukomuko. Dan di sanalah warga yang sama-sama membayar pajak, sama-sama berharap, dan sama-sama berhak hidup aman di tanahnya sendiri.

(Redaksi / HD)

KOMANDAN KODAERAL XI PIMPIN UPACARA HARI PAHLAWAN 2026, GAUNGKAN SEMANGAT PERJUANGAN UNTUK INDONESIA KUAT

Penulis
Admin Redaksi
-
0

KOMANDAN KODAERAL XI PIMPIN UPACARA HARI PAHLAWAN 2026, GAUNGKAN SEMANGAT PERJUANGAN UNTUK INDONESIA KUAT

TNI AL. Kodaeral XI. Komandan Kodaeral XI, Laksda TNI Joko Andriyanto, S.T., M.Tr.Hanla., M.A.P., memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Apel Markas Kodaeral XI, Merauke, Papua Selatan, Selasa (10/11). Upacara yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan” tersebut diikuti oleh para pejabat utama, prajurit, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kodaeral XI. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan sekaligus menumbuhkan kembali semangat nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air dalam setiap pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dalam amanat Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang dibacakan oleh Komandan Kodaeral XI, disampaikan bahwa semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui keberanian, pengabdian, persatuan, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Perjuangan masa kini tidak lagi semata-mata dilakukan melalui medan pertempuran, melainkan diwujudkan melalui kerja nyata, pembangunan berkelanjutan, pendidikan, pelayanan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai perjuangan tersebut diharapkan senantiasa menjadi pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan mengisi kemerdekaan.

Melalui peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026, Komandan Kodaeral XI mengajak seluruh prajurit dan ASN untuk menjadikan keteladanan para pahlawan sebagai inspirasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan, disiplin, serta dedikasi tinggi. Semangat persatuan dan pengabdian hendaknya terus diperkuat guna mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera. Sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, semangat kepahlawanan harus senantiasa tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas demi menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Dinas Penerangan Kodaeral XI)

Strategi SDM Modis: Mengapa Generasi Z Butuh Adaptabilitas “Thrifting” di Industri Modern

Penulis
RKJ
-
0

Oleh: Lily Setyawati Kristianti, S.E., M.M.
Dosen Program Studi Manajemen Program Sarjana, Universitas Pamulang

Sebagai seorang praktisi akademisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang sekaligus berkecimpung di industri kreatif bisnis thrifting busana, saya sering menemukan benang merah yang menarik antara dinamika berburu baju bekas (thrifting) dan tantangan pengelolaan SDM di era modern.

Dua dunia ini sekilas tampak berseberangan. MSDM berurusan dengan pengelolaan modal manusia di organisasi formal, sedangkan bisnis thrifting identik dengan kreativitas lapangan, tren fesyen cepat, dan kejelian memanfaatkan barang bekas menjadi produk bernilai tinggi. Namun, jika dibedah lebih dalam, core kompetensi yang dibutuhkan di kedua bidang ini persis sama: kemampuan menemukan potensi tersembunyi (resourcing), adaptabilitas, dan efisiensi.

  1. Thrifting Talent: Melihat Potensi di Balik Keterbatasan

Dalam bisnis thrifting, keberhasilan kita ditentukan oleh kejelian menemukan pakaian yang tampak biasa—bahkan lusuh di tumpukan karung—lalu mengolahnya hingga menjadi produk bernilai jual tinggi (upcycling).

Prinsip ini sangat relevan dalam pengelolaan SDM hari ini. Perusahaan tidak bisa lagi terus-menerus mengandalkan pencarian “talenta sempurna” yang siap pakai dan berbiaya tinggi. Praktisi MSDM harus memiliki insting layaknya thrifter: mampu melihat hidden talent, memberikan pelatihan (upskilling), dan membimbing karyawan yang memiliki potensi dasar kuat agar menjadi aset unggulan organisasi.

  1. Generasi Z, Fashion Statement, dan Fleksibilitas Kerja

Di mata saya sebagai dosen, mahasiswa Generasi Z yang mendominasi bangku kuliah dan dunia kerja saat ini adalah generasi yang sangat lekat dengan budaya thrifting. Bagi mereka, thrifting bukan sekadar belanja murah, melainkan bentuk ekspresi diri, keunikan, dan kesadaran akan keberlanjutan (sustainability).

Karakteristik ini terbawa ke dalam ekspektasi kerja mereka. Gen Z menginginkan ruang kerja yang fleksibel, tidak kaku, dan menghargai keunikan individu—mirip seperti gaya thrifting yang anti-mainstream. Manajer SDM yang masih mengandalkan pola kepemimpinan otoriter dan birokratis akan kesulitan merangkul mereka. SDM masa kini harus mampu mengemas budaya kerja yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada makna (purpose-driven).

  1. Efisiensi dan Efektivitas: Manajemen Risiko Finansial

Bisnis thrifting mengajarkan manajemen modal yang sangat ketat: low cost, high yield. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk modal belanja barang bekas harus dihitung cermat agar tidak menjadi stok mati (dead stock).

Dalam dunia MSDM, ini berhubungan erat dengan perhitungan Return on Investment (ROI) pada pengembangan SDM. Program pelatihan dan rekrutmen tidak boleh lagi sekadar gugur kewajiban atau formalitas tahunan. Setiap strategi SDM harus dirancang untuk berdampak langsung pada produktivitas dan pertumbuhan bisnis, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

  1. Resilience dan Siklus Hidup Talenta: Menghadapi Perubahan Tren

Industri fesyen thrifting bergerak sangat cepat; apa yang diminati pasar minggu ini belum tentu dicari bulan depan. Hal ini memaksa para pelaku usaha untuk memiliki ketahanan (resilience) dan kemampuan membaca tren secara presisi agar tidak tertinggal.

Dalam spektrum MSDM, siklus hidup talenta (talent lifecycle) juga mengalami akselerasi yang mirip. Gelombang teknologi dan AI menuntut karyawan untuk terus melipatgandakan kapabilitas mereka dalam waktu singkat. Fungsi SDM bukan lagi sekadar mengadministrasikan kehadiran, melainkan menjadi navigator perubahan yang memfasilitasi continuous learning agar seluruh elemen organisasi tetap relevan di tengah disrupsi yang dinamis.

  1. Sustainability dalam Praktik Pengelolaan Manusia

Tren thrifting tumbuh subur karena didorong oleh kesadaran akan ekonomi sirkular dan sustainability (keberlanjutan) untuk mengurangi limbah tekstil. Konsep keberlanjutan ini seyogianya diinternalisasi ke dalam strategi MSDM modern melalui pembentukan ekosistem kerja yang sehat (workplace well-being).

Menjaga talenta terbaik agar tidak mengalami burnout sama pentingnya dengan menjaga lingkungan. Organisasi yang berinvestasi pada kesehatan mental, fleksibilitas kerja, dan keseimbangan hidup karyawan akan menciptakan budaya perusahaan yang sustainable—di mana regenerasi talenta berjalan secara alami tanpa harus mengorbankan kesejahteraan fisik maupun psikologis para pekerja.

Mengelola manusia tidak ubahnya memilah dan merawat pakaian vintage. Dibutuhkan kesabaran untuk memahami karakter tiap individu, serta ketangkasan (agility) untuk menyesuaikan mereka dengan perubahan tren pasar.

Sebagai dosen MSDM sekaligus pelaku usaha, saya meyakini bahwa kunci kesuksesan organisasi masa depan berada di tangan para pemimpin yang fleksibel. Pemimpin yang mampu menghargai keunikan tiap talenta, berani berinovasi di tengah keterbatasan, dan membangun ekosistem kerja yang berkelanjutan—sebagaimana semangat thrifting yang mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa.

Bekali Generasi Muda, Siswa Yayasan Al-Kahfi Ikuti Pelatihan Finansial dan Self Marketing

Penulis
RKJ
-
0

JAKARTA – Keterampilan mengelola diri dan keuangan kini menjadi kebutuhan krusial bagi generasi muda dalam menghadapi persaingan era modern. Menjawab tantangan tersebut, sebuah kegiatan edukasi bertajuk “Transformasi Kesadaran Finansial, Manajemen Waktu, dan Strategi Self Marketing” sukses diselenggarakan di Yayasan Al-Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pelatihan yang bertempat di Jalan Keranji No.51, RT.5/RW.6, Ciganjur ini menyasar para remaja dan pelajar di lingkungan yayasan. Sebanyak 23 siswa-siswi antusias mengikuti seluruh rangkaian sesi yang dikemas secara interaktif dan informatif demi membekali diri dengan soft skill yang adaptif.

Acara dibuka secara energik oleh pasangan Master of Ceremony (MC), Nazwa Aghnia Indira dan Syauqi Abid Rabbani. Sejak awal kegiatan, kolaborasi pembawa acara ini berhasil menghidupkan suasana dan membakar semangat para peserta yang hadir di lokasi.

Dalam laporan pembukaannya, Ketua Pelaksana Kegiatan, Disha Putri Hidayat, mengungkapkan latar belakang dan sasaran utama dari pelatihan ini. Ia menekankan pentingnya penguasaan tiga pilar utama—finansial, waktu, dan citra diri—sejak dini agar generasi muda tidak ragu melangkah ke jenjang masa depan yang lebih tinggi.

Dukungan penuh turut disampaikan oleh Dwi Mustika Rani, S.Pd., selaku perwakilan pembimbing dari Yayasan Al-Kahfi. Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi inisiatif para mahasiswa yang peduli terhadap pembentukan karakter dan kemandirian siswa-siswi yayasan melalui topik pelatihan yang sangat relevan.

Apresiasi senada disampaikan oleh Dr. Widya Intan Sari, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing. Beliau menggarisbawahi bahwa kombinasi antara literasi keuangan, kedisiplinan waktu, dan kemampuan mempromosikan potensi diri (self marketing) merupakan fondasi penting untuk membentuk pribadi yang berdaya saing tinggi.

Sesi pemaparan materi inti diisi oleh dua narasumber utama. Pemateri pertama, Disha Putri Hidayat, mengupas tuntas trik pengelolaan keuangan pribadi serta pentingnya manajemen waktu yang efektif. Pemateri kedua, Bayu Indrawan, melanjutkan sesi dengan membedah strategi self marketing dan cara membangun personal branding yang positif di era digital.

Seluruh rangkaian acara ditutup secara resmi oleh Dosen Pembimbing, Dr. Denok Sunarsi, S.Pd., M.M., CHt., yang memberikan pesan motivasi agar para peserta konsisten mengamalkan ilmu yang didapat. Kelancaran acara ini juga berkat peran solid panitia: Naisya Muthia Dianti (Sekretaris), Nazwa Aghnia Indira (Bendahara), Sarah Nabilah & Dea Giska Aulia (Sie Konsumsi), serta Yusup Ramdhani, Atsal Arisandi, & Bayu Indrawan (Sie Perlengkapan).

Kontraktor Lahomi Diduga Korupsi Plat Besi Bekas, Tulang Baru Plat Rongsokan

Penulis
SABAR HATI HALAWA
-
0

Kontraktor Diduga Pakai Plat Besi Rongsokan, Jembatan Lahomi 6 Miliar Tak Bisa Dilalui

Nias Barat,warta.in

Kontraktor proyek Jembatan Lahomi Simpang Tiga, Sirombu, Nias Barat, diduga memakai plat besi rongsokan untuk dasar jembatan. Anggaran kurang lebih 6 Miliar, tetapi jembatan tak bisa dilalui, papan proyek tidak ada, rakyat menderita.

watta.in menegaskan, yang diduga rongsokan bukan tulang besinya. Tulang besinya baru semua. Yang diduga rongsokan adalah Besi Platnya atau dasarnya. Ini penting ditegaskan agar tidak salah paham dan agar berita ini akurat.

Hasil pantauan langsung tim tim warta.in di lapangan pada hari Selasa 10 November 2026, menemukan fakta yang sangat merugikan masyarakat.

Bukti foto pertama pada pukul 18.33, terlihat jelas para pekerja sedang melakukan pengecoran. Tulang besinya baru, tetapi plat dasarnya diduga sudah lama dan berkarat.

Bukti foto kedua pada pukul 18.39, terlihat jelas tumpukan plat besi dasar yang sudah sangat lama, sudah berkarat parah, sudah lapuk, sudah keropos, dan sudah tidak layak pakai.

Bukti foto ketiga pada pukul 18.44, terlihat jelas dari jarak sangat dekat plat besi dasar jembatan yang sudah sangat berkarat, sudah lapuk, sudah keropos, dan sudah rapuh. Plat besi ini diduga kuat adalah plat besi lama bekas rongsokan yang seharusnya sudah dilelang oleh pemerintah, tetapi justru dipakai untuk menjadi dasar jembatan.

Kontraktor diduga untung besar. Anggaran besar, tetapi plat besi yang dipakai diduga plat bekas. Rakyat yang menjadi korban.

Bina Marga Provinsi UPTD Gunungsitoli sampai hari ini bungkam. Sebagai pihak yang seharusnya mengawasi, tidak ada penjelasan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada tindakan. Masyarakat menilai, pengawasan lemah. Masyarakat menilai, Bina Marga diduga tutup mata.

Yang lebih mengejutkan, sampai hari ini masyarakat tidak tahu siapa kontraktornya. Masyarakat tidak tahu siapa CV nya. Papan informasi proyek tidak ada. Proyek uang rakyat, tetapi rakyat tidak boleh tahu siapa yang mengerjakannya.

Sementara itu, rakyat Lahomi menderita. Jembatan Lahomi yang seharusnya menjadi akses utama masyarakat, kini tidak bisa dilalui. Masyarakat terputus aksesnya. Masyarakat kesulitan bekerja. Anak anak kesulitan bersekolah. Orang sakit kesulitan berobat. Hasil pertanian masyarakat kesulitan diangkut. Jembatan darurat pun tidak disediakan.

Seorang warga yang menjadi narasumber kepada tim media ini, dengan tegas menyampaikan keluhannya dan sekaligus memberikan klarifikasi agar tidak salah paham.

Bukan besinya yang rongsokan bro. Tulang besinya baru semua. Yang rongsokan itu Besi Platnya atau dasarnya. Itu yang kami lihat di lapangan. Plat dasarnya itu sudah lama, sudah berkarat, sudah lapuk. Kalau plat dasarnya saja sudah rongsokan, bagaimana jembatan ini bisa kuat. Nyawa kami taruhannya. Foto ini buktinya. Kami tidak mengada ada. Kami minta kontraktor dan Bina Marga UPTD Gunungsitoli turun langsung dan lihat sendiri. Jangan hanya diam.

Untuk menjaga keselamatan narasumber, identitas narasumber kami tulis dirahasiakan.

DIDUGA MELANGGAR ATURAN KEMENTERIAN PUPR RI

warta.in menilai, perbuatan kontraktor ini diduga melanggar aturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Pertama, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Penyedia jasa wajib menjamin kualitas pekerjaan dan bertanggung jawab penuh atas kegagalan bangunan. Jika dasar jembatan dibangun dengan plat besi bekas yang tidak layak, maka itu diduga melanggar kewajiban menjamin mutu dan keselamatan konstruksi.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Bahan yang digunakan wajib sesuai spesifikasi. Bahan yang tidak sesuai spesifikasi wajib ditolak. Pengawas wajib menolak bahan yang tidak layak.

Ketiga, Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Bahan yang digunakan wajib baru, wajib sesuai spesifikasi, wajib lulus uji kualitas, dan tidak boleh menggunakan bahan bekas yang sudah tidak memenuhi standar. Penggunaan plat besi lama bekas rongsokan diduga jelas melanggar spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.

Keempat, Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Setiap proyek wajib memasang papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Tidak adanya papan informasi proyek di Jembatan Lahomi diduga melanggar kewajiban transparansi.

Kelima, Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Setiap pekerjaan jembatan wajib memperhatikan keselamatan masyarakat dan wajib ada jalur alternatif yang aman. Jika jembatan tidak bisa dilalui dan tidak disediakan jembatan darurat, maka keselamatan masyarakat diduga diabaikan.

Keenam, Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Penyelenggara jalan wajib menjaga jalan dan jembatan agar tetap berfungsi, aman, dan dapat dilalui masyarakat.

Ketujuh, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Proyek yang dibiayai uang rakyat wajib terbuka kepada masyarakat.

Kedelapan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan wajib dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Kesembilan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jika terbukti ada perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, dengan cara mengganti bahan baru dengan bahan bekas, maka perbuatan tersebut diduga masuk dalam tindak pidana korupsi.

Atas dasar aturan tersebut, Red,warta.in meminta kepada Kementerian PUPR RI, Inspektorat, Aparat Penegak Hukum, dan BPK untuk turun langsung melakukan audit teknis, audit kualitas plat besi dasar, dan audit anggaran pada proyek Jembatan Lahomi ini.

warta.in menegaskan, media ini hadir bukan untuk mencari kesalahan siapa pun. Yang dicari adalah fakta. Fakta yang baik akan dikabarkan baik. Fakta yang diduga merugikan negara dan masyarakat, wajib dikabarkan agar segera diperbaiki.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak kontraktor dan pihak Bina Marga Provinsi UPTD Gunungsitoli belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada kedua pihak tersebut.

Redaksi meminta dengan tegas agar kontraktor dan Bina Marga Provinsi UPTD Gunungsitoli segera menjawab.

Satu, benar atau tidak anggaran Jembatan Lahomi ini kurang lebih 6 Miliar.

Dua, siapa nama CV atau perusahaan yang mengerjakannya dan mengapa papan informasi proyek tidak dipasang.

Tiga, benar atau tidak kontraktor diduga memakai plat besi lama bekas rongsokan untuk dasar jembatan, seperti yang terlihat jelas dalam 3 foto bukti di lapangan. Kami tegaskan, tulang besinya baru, yang diduga rongsokan adalah plat besinya.

Empat, apakah Bina Marga Provinsi UPTD Gunungsitoli sudah melakukan pengawasan dan uji kualitas bahan sesuai Peraturan Menteri PUPR. Jika sudah, mengapa plat besi seperti ini bisa lolos.

Lima, mengapa jembatan sampai hari ini tidak bisa dilalui dan mengapa jembatan darurat tidak dibuatkan.

Enam, kapan tepatnya jembatan ini bisa dilalui masyarakat dengan aman.

Masyarakat tidak butuh janji. Masyarakat butuh kejelasan. Masyarakat butuh jembatan yang kuat, aman, dan layak dilalui.

Kontraktor jangan hanya untung. Bina Marga jangan hanya bungkam. Rakyat Lahomi jangan terus menderita.

wata.in akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai masyarakat mendapatkan keadilan dan mendapatkan haknya kembali.

Keterangan Foto 1

Foto bukti pertama kondisi Jembatan Lahomi Simpang Tiga, Sirombu, Nias Barat, pada hari Selasa 10 November 2026 pukul 18.33. Terlihat pekerja sedang melakukan pengecoran. Tulang besinya baru, plat dasarnya diduga besi lama bekas rongsokan.

Keterangan Foto 2

Foto bukti kedua kondisi Jembatan Lahomi Simpang Tiga, Sirombu, Nias Barat, pada hari Selasa 10 November 2026 pukul 18.39. Terlihat jelas dari jarak dekat tumpukan plat besi dasar yang sudah sangat lama, sudah berkarat parah, sudah lapuk, dan sudah tidak layak pakai.

Keterangan Foto 3

Foto bukti ketiga kondisi Jembatan Lahomi Simpang Tiga, Sirombu, Nias Barat, pada hari Selasa 10 November 2026 pukul 18.44. Terlihat jelas dari jarak sangat dekat plat besi dasar jembatan yang sudah sangat berkarat, sudah lapuk, sudah keropos, dan sudah rapuh. Plat besi ini diduga kuat adalah plat besi lama bekas rongsokan yang dipakai untuk dasar jembatan tersebut.

Penulis, watta.in

123...1,699Halaman 1 dari 1,699