Beranda blog

Guna Cegah Dan Daya Tangkal 4C, Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light Di Malam Hari

0

Guna Cegah Dan Daya Tangkal 4C, Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light Di Malam Hari

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang ini telah melaksanakan kegiatan Patroli Blue Light Harkamtibmas di malam hari guna cegah kriminalitas dan tangkal 4 C di wilayah Hukum Polsek Ngimbang, Selasa (20/10 /2026) pukul 23.00 Wib sampai selesai

Dalam Patroli Blue Light ini di laksanakan oleh personil Polsek Ngimbang Aiptu Djudi dan Brigadir Bayu dengan sasaran beberapa titik rawan di jalan poros Ngimbang – Jombang, SPBU Ngimbang, Pabrik Gula KTM dan Masyarakat Ngimbang yang ada di Kecamatan Ngambang.

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr. K. S. I.K,melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, saat di hubungi Awak media menjelaskan bahwa, “Patroli Blue Light ini di laksanakan guna cegah dan antisipasi 4C, kejahatan dan premanisme serta untuk menjaga harkamtibmas guna cegah kriminalitas dan tangkal 4C di wilayah Kecamatan Ngimbang.”

Personil Patroli selalu menyampaikan pesan – pesan Keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kepada pengamanan Swakarsa atau security di Wilayah Ngimbang selalu waspada dengan situasi yg berkembang di sekitarnya,ungkapnya Kapolsek Ngimbang

Kami berkometmen dengan Secara rutin patroli di Obyek Vital untuk antisipasi terjadinya tindakan kriminal di Wilayah Ngimbang dengan cara memverikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan sehingga wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif,pungkasnya(roy)

R Wendeilyna Simarmata, Yuk Simak, Ketika Poto Presiden Tampil Di Ibadah Jubileum 165 Tahun HKBP Di GBK

0
Jakarta, warta.in – Perayaan Jubileum ke-165 Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang mencapai puncaknya melalui ibadah syukur dan Perjamuan Kudus di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2026, menjadi momentum bersejarah bagi perjalanan pelayanan gereja.
Namun, di tengah sukacita perayaan tersebut, tampilnya banner bergambar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memunculkan pertanyaan reflektif yang patut direnungkan setiap orang percaya: ketika umat berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan, siapakah yang seharusnya menjadi pusat perhatian dan menerima kemuliaan tertinggi?
Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk menyerang Presiden, merendahkan pemerintah, ataupun menghakimi HKBP. Persoalannya jauh lebih mendasar, yakni bagaimana gereja menempatkan simbol, kekuasaan, penghormatan kepada manusia, dan kemuliaan Allah dalam sebuah kegiatan yang disebut ibadah.
Dalam iman Kristen, jawabannya jelas: manusia dapat dihormati, tetapi hanya Tuhan yang layak menerima penyembahan dan kemuliaan tertinggi.
  1. Yesaya 42:8: Kemuliaan Tuhan Bukan untuk Dialihkan kepada Manusia

Firman Tuhan dalam Yesaya 42:8 menyatakan:
“Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung.”
Ayat ini mengandung prinsip mendasar dalam iman kepada Allah. Kemuliaan yang menjadi hak Allah tidak boleh dialihkan kepada sesuatu atau seseorang yang ditempatkan sebagai pengganti-Nya.
Karena itu, setiap gereja patut menguji kembali orientasi pelayanannya. Apakah seluruh rangkaian ibadah benar-benar mengarahkan jemaat kepada Tuhan? Apakah simbol-simbol yang ditampilkan sudah ditempatkan secara proporsional? Apakah kemegahan acara mendukung penyembahan, atau justru berpotensi mengalihkan perhatian dari tujuan rohaninya?
Pertanyaan tersebut layak diajukan, termasuk dalam evaluasi penyelenggaraan Jubileum ke-165 HKBP.
Namun, harus ditegaskan pula bahwa keberadaan foto Presiden pada sebuah banner tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa gereja telah menyembah manusia atau merampas kemuliaan Tuhan. Penilaian demikian membutuhkan pemahaman mengenai konteks, maksud, penempatan, dan penggunaan banner tersebut.
Kritik yang kuat tidak perlu membangun tuduhan yang belum terbukti. Justru dengan berpijak pada firman Tuhan dan fakta yang dapat diperiksa, evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah akan menjadi lebih bertanggung jawab.
  1. Pertanyaan Kritis: Apa Tujuan Banner Presiden dalam Ibadah?

Foto yang menjadi bahan refleksi memperlihatkan banner bergambar Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam tulisan ini, Presiden tidak hadir secara langsung dalam ibadah tersebut.
Keadaan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka oleh pihak penyelenggara.
Apa tujuan pemasangan banner tersebut? Apakah sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara, bagian dari konsep visual perayaan, atau memiliki tujuan lain? Bagaimana penempatannya ditentukan, dan apakah telah dipertimbangkan kesesuaiannya dengan suasana ibadah?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan permintaan penjelasan yang wajar dalam sebuah perayaan gerejawi berskala besar.
Mengapa persoalan ini penting?
Karena ibadah bukan sekadar pertunjukan, seremoni kenegaraan, atau panggung untuk menampilkan tokoh-tokoh penting. Ibadah adalah persekutuan umat dengan Tuhan, tempat firman diberitakan, doa dipanjatkan, dan iman diperbarui.
Gereja tentu boleh menghormati Presiden sebagai kepala negara. Akan tetapi, penghormatan tersebut harus memiliki batas dan proporsi yang jelas agar tujuan utama ibadah tidak kehilangan penekanan.
Yang perlu dievaluasi bukan semata-mata siapa yang gambarnya ditampilkan, melainkan mengapa gambar itu ditampilkan, bagaimana penggunaannya, dan apakah seluruh penyelenggaraan tetap mengarahkan umat kepada Tuhan.
  1. Mazmur 115:1: Bukan kepada Kami, tetapi kepada Nama Tuhan
Pemazmur menyampaikan pengakuan iman yang sangat kuat:
“Bukan kepada kami, ya TUHAN, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mulah beri kemuliaan.” — Mazmur 115:1.
Ayat ini seharusnya menjadi pedoman bagi setiap pelayanan gereja, termasuk bagi para pemimpin, pendeta, panitia, dan seluruh jemaat.
Kemuliaan Tuhan tidak ditentukan oleh megahnya panggung, besarnya jumlah peserta, banyaknya tokoh yang hadir, ataupun tingginya jabatan seseorang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika umat sungguh-sungguh menyembah-Nya, hidup dalam kebenaran, mengasihi sesama, dan menjalankan panggilan pelayanan.
Dalam konteks Jubileum HKBP, pertanyaan yang lebih mendalam adalah: apakah perayaan ini membawa jemaat semakin dekat kepada Kristus? Apakah momentum bersejarah ini memperbarui kesetiaan kepada firman Tuhan? Apakah hasilnya tampak dalam kehidupan jemaat dan pelayanan gereja?
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan sebuah gambar.
Namun, simbol tetap memiliki arti. Karena itu, gereja perlu bijaksana dalam menentukan unsur visual, tata panggung, dan bentuk penghormatan dalam ibadah. Segala sesuatu hendaknya ditempatkan sesuai dengan tujuan dan konteksnya.
  1. 1 Korintus 10:31: Segala Sesuatu Harus untuk Kemuliaan Allah

Rasul Paulus menulis:
“Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.” — 1 Korintus 10:31.
Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi kehidupan pribadi orang Kristen. Prinsip yang sama patut menjadi bahan evaluasi dalam kegiatan pelayanan bersama.
Jika makan dan minum saja diarahkan untuk kemuliaan Allah, terlebih lagi sebuah ibadah raya yang melibatkan puluhan ribu jemaat.
Setiap keputusan penyelenggaraan semestinya diuji melalui pertanyaan sederhana: apakah keputusan ini membantu umat memuliakan Tuhan?
Pemasangan banner, pemilihan simbol, tata panggung, susunan acara, sambutan pejabat, dan bentuk penghormatan kepada tokoh publik seharusnya dipertimbangkan dalam kerangka tersebut.
Tidak berarti semua simbol yang berkaitan dengan negara harus dilarang dalam kegiatan gereja. Gereja tetap berada di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi, simbol-simbol tersebut tidak boleh mengaburkan perbedaan antara penghormatan sosial dan penyembahan rohani.
  1. Keluaran 34:14: Allah Menuntut Kesetiaan dalam Penyembahan

Keluaran 34:14 menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu.
Dalam konteks Alkitab, pernyataan ini menegaskan kesetiaan Allah terhadap umat perjanjian-Nya dan larangan menyembah ilah lain. Ini bukan kecemburuan manusia yang lahir dari iri hati, melainkan penegasan mengenai kesetiaan eksklusif dalam penyembahan kepada Allah.
Karena itu, umat Kristen harus berhati-hati agar jabatan, kekuasaan, popularitas, kekayaan, atau kekaguman terhadap manusia tidak mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik Tuhan.
Tetapi prinsip tersebut juga harus diterapkan dengan benar. Menghormati seorang Presiden tidak otomatis berarti menyembahnya. Menghargai pejabat negara tidak otomatis berarti mengompromikan iman.
Presiden menjalankan kedudukan dalam tata negara, sedangkan Tuhan menjadi pusat penyembahan dalam iman Kristen. Kedua hal ini tidak boleh dicampuradukkan.
Dengan demikian, kritik terhadap banner Presiden dalam ibadah Jubileum HKBP hendaknya diarahkan pada kepantasan, tujuan, dan proporsi penggunaannya, bukan pada serangan pribadi terhadap Presiden atau prasangka terhadap keyakinan seseorang.
  1. Yohanes 14:6: Kristus Harus Tetap Menjadi Pusat Ibadah Kristen

Yesus berkata:
“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.” — Yohanes 14:6.
Bagi orang Kristen, ayat ini menegaskan kedudukan Yesus Kristus dalam iman dan keselamatan. Karena itu, ibadah Kristen harus berpusat pada Kristus.
Keteguhan terhadap keyakinan tersebut tidak mengharuskan gereja memusuhi orang yang berbeda agama. Menghormati sesama, membangun hubungan baik dengan pemerintah, serta bekerja sama dalam urusan sosial dan kemanusiaan tidak dengan sendirinya mengubah dasar iman Kristen.
Yang harus dijaga adalah batas antara hubungan sosial dan keyakinan teologis.
Gereja boleh menjalin hubungan baik dengan siapa pun, tetapi dalam ibadah Kristen, Kristus tetap menjadi pusat penyembahan. Tidak ada jabatan politik, tokoh masyarakat, ataupun figur manusia yang dapat menggantikan kedudukan-Nya.
Teguh dalam iman bukan berarti membenci sesama. Sebaliknya, mengasihi sesama juga bukan berarti mengaburkan keyakinan iman.
Inilah keseimbangan yang perlu dijaga dalam kehidupan bergereja.
  1. Kisah Herodes: Peringatan agar Manusia Tidak Mengambil Kemuliaan Allah

Kisah Para Rasul 12:21–23 mencatat peristiwa ketika Herodes menerima seruan orang banyak yang mengagungkan perkataannya sebagai suara Allah, bukan suara manusia. Kisah tersebut berakhir dengan hukuman atas Herodes karena ia tidak memberikan hormat kepada Allah.
Kisah ini memberikan peringatan serius mengenai bahaya kesombongan dan penerimaan kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Allah.
Namun, konteksnya harus dibaca dengan cermat. Tidak setiap penghargaan kepada pemimpin merupakan kesombongan, dan tidak setiap pemasangan foto pejabat dapat disamakan dengan tindakan Herodes.
Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa manusia tidak boleh menempatkan dirinya sebagai Allah atau menerima penyembahan yang hanya layak diberikan kepada-Nya.
Karena itu, gereja harus senantiasa menjaga kerendahan hati dan memastikan bahwa pelayanan tidak berubah menjadi sarana untuk meninggikan manusia.
Evaluasi terhadap Jubileum HKBP hendaknya berpijak pada prinsip tersebut tanpa melompat pada kesimpulan yang tidak didukung bukti.
  1. Jubileum Bukan Hanya Perayaan Sejarah, tetapi Momentum Introspeksi Gereja

Perjalanan 165 tahun HKBP merupakan bagian penting dari sejarah kekristenan dan pelayanan masyarakat Batak. Momentum ini patut disyukuri sebagai kesempatan untuk memperbarui komitmen iman dan pelayanan.
Justru karena perayaan tersebut memiliki arti besar, evaluasi terhadap penyelenggaraannya layak dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Gereja tidak perlu alergi terhadap pertanyaan kritis. Sebaliknya, pertanyaan yang disampaikan dengan dasar yang benar dapat menjadi sarana introspeksi dan perbaikan.
Panitia dapat menjelaskan alasan pemasangan banner. Pimpinan gereja dapat menerangkan prinsip yang digunakan dalam menata simbol dan penghormatan kepada tokoh publik. Jemaat pun dapat menyampaikan pandangan dengan santun dan berlandaskan firman Tuhan.
Keterbukaan semacam ini lebih bermanfaat daripada saling menuduh atau menghakimi tanpa memahami duduk persoalan.
Ukuran keberhasilan Jubileum tidak semata-mata terletak pada kemegahan acara, banyaknya peserta, atau perhatian publik. Keberhasilannya juga harus terlihat dalam pertumbuhan iman, pelayanan yang tulus, kepedulian kepada sesama, dan kesetiaan kepada Kristus.

Refleksi R Wendeilyna Simarmata: Hormati Pemimpin, Jangan Geser Kemuliaan Tuhan

Dalam refleksi rohani ini, Dr drh R Wendeilyna Simarmata, MSi (CMed CPP CIJ CPW), Pembina Yayasan Tarombo Dalihan Natolu, merupakan jemaat HKBP Pangururan Gereja Bolon, mengajak umat Kristen untuk memeriksa kembali orientasi ibadah dan pelayanan.
Persoalannya bukan apakah Presiden boleh dihormati. Sebagai kepala negara, Presiden dapat dihormati sesuai kedudukan dan tata krama kehidupan berbangsa.
Persoalan yang perlu direnungkan adalah apakah penghormatan kepada manusia ditempatkan secara tepat dalam kegiatan yang tujuan utamanya adalah memuliakan Tuhan.
Kemuliaan Tuhan tidak boleh digeser oleh kepentingan manusia. Namun, kritik atas nama Tuhan juga tidak boleh berubah menjadi penghakiman tanpa fakta.
Dua prinsip ini harus berjalan bersama: keteguhan iman dan kejujuran dalam menilai.
Apabila terdapat keputusan penyelenggaraan yang kurang tepat, koreksi perlu disampaikan secara terbuka, santun, dan bertanggung jawab. Apabila belum tersedia penjelasan yang cukup, pihak terkait patut diberi ruang untuk menerangkannya.
Dengan demikian, refleksi ini bukan bertujuan mempermalukan HKBP, melainkan mengajak seluruh gereja untuk terus menguji diri berdasarkan firman Tuhan.

Presiden Dapat Dihormati, tetapi Tuhanlah yang Dimuliakan

Foto Presiden dalam sebuah kegiatan gerejawi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kemuliaan Tuhan telah dialihkan kepada manusia. Akan tetapi, kehadiran simbol seorang pejabat dalam ibadah tetap dapat menjadi bahan evaluasi mengenai tujuan, kepantasan, dan proporsinya.
Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan bukan semata-mata apakah foto Presiden boleh dipasang, melainkan apakah seluruh unsur penyelenggaraan benar-benar mendukung tujuan ibadah dan tetap menempatkan Tuhan sebagai pusat penyembahan.
Firman Tuhan dalam Mazmur 115:1 memberikan pengingat yang tidak lekang oleh waktu:
“Bukan kepada kami, ya TUHAN, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mulah beri kemuliaan.”

Presiden dapat dihormati. Pemimpin dapat diapresiasi. Negara dapat dijunjung. Tetapi penyembahan dan kemuliaan tertinggi hanya bagi Allah.

Inilah prinsip yang patut dijaga oleh setiap orang percaya, dalam Jubileum HKBP maupun dalam seluruh kehidupan bergereja.
Sebab pada akhirnya, menurut Wendeilyna adalpertanyaan terpenting bukanlah siapa yang paling menonjol di atas panggung, melainkan apakah melalui seluruh rangkaian ibadah, umat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan.

Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.

Kodim 0203/LKT Bangun Jembatan Beton di Kuala Langkat, Progres Capai 10 Persen

0

Warta.in Langkat – Pembangunan jembatan beton di Lingkungan VI Kampung Rel, Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, terus berjalan. Hingga Sabtu (17/10/2026), progres pembangunan mencapai 10 persen, dengan pekerjaan difokuskan pada pengecoran pondasi.

Pembangunan jembatan ini dilaksanakan oleh TNI AD dengan melibatkan personil Kodim 0203/Langkat bersama masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan infrastruktur wilayah sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han., mengatakan, pembangunan infrastruktur yang memadai memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Akses yang lebih baik diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi warga dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi.

Keberadaan jembatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung, tetapi juga diharapkan mampu menunjang perkembangan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengerjaan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi agar jembatan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Kecamatan Kuala memiliki aktivitas ekonomi yang didukung oleh perdagangan dan berbagai usaha masyarakat. Keberadaan pasar tradisional serta usaha kecil, seperti warung kelontong dan usaha kuliner, menjadi bagian dari pergerakan ekonomi warga yang membutuhkan dukungan akses transportasi memadai.

Selain sektor perdagangan, perkebunan kelapa sawit dan karet turut menjadi bagian dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Langkat. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas warga, serta mendukung kelancaran distribusi barang dan hasil usaha masyarakat.

Saat ini, pembangunan masih berfokus pada pengecoran pondasi sebagai tahapan penting dalam konstruksi jembatan beton. Melalui kerja sama personel Kodim 0203/LKT dan masyarakat, pembangunan ini diharapkan berjalan lancar hingga selesai serta memberikan manfaat nyata bagi warga Lingkungan VI Kampung Rel, Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. (RN)

SDN Lojejer 01 Jember Dapat Revitalisasi Rp809 Juta, Perbaikan Ruang Diharapkan Tingkatkan Kenyamanan Belajar

0

Warta.in, Jember — Upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman terus dilakukan di SDN Lojejer 01, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2026, sekolah tersebut mendapatkan bantuan program revitalisasi senilai Rp809.620.000 yang bersumber dari APBN.

Kepala SDN Lojejer 01, Sringatin, S.Pd., membenarkan adanya bantuan tersebut. Ia menjelaskan, program revitalisasi dilaksanakan dengan sistem swakelola dan mencakup perbaikan sepuluh ruang, yakni tujuh ruang kelas, satu ruang kepala sekolah, serta satu ruang guru dan ruang laboratorium komputer.

“Alhamdulillah, tahun ini sekolah kami mendapatkan bantuan revitalisasi. Bantuan ini memang sangat kami perlukan karena kondisi beberapa bangunan sudah mengalami kerusakan,” ujar Sringatin.

Menurutnya, sejumlah ruang kelas mengalami kebocoran, sementara kondisi atap beberapa bangunan mulai rapuh. Bahkan, di ruang laboratorium komputer, plafon pernah jatuh saat kegiatan belajar mengajar sedang tidak berlangsung.

Beruntung, kejadian tersebut tidak sampai menimbulkan korban. Pengalaman itu semakin menguatkan pentingnya perbaikan sarana dan prasarana sekolah demi menunjang keselamatan warga sekolah.

SDN Lojejer 01 saat ini memiliki 255 siswa. Sebagian besar tingkat kelas terdiri atas dua rombongan belajar (rombel), sedangkan kelas VI masih memiliki satu rombel. Dengan jumlah siswa tersebut, keberadaan ruang belajar yang layak menjadi kebutuhan penting agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung lebih optimal.

Ketua panitia revitalisasi, Mujib, menyampaikan bahwa progres pekerjaan hingga saat ini telah mencapai sekitar 50 persen. Ia memastikan pengerjaan masih berjalan sesuai rencana, dengan target penyelesaian selama 150 hari kerja.

“Alhamdulillah, selama pekerjaan berlangsung hingga sekarang tidak ada kendala berarti, baik dari sisi tenaga kerja maupun ketersediaan material. Semuanya berjalan lancar,” kata Mujib.

Pembelajaran Tetap Berjalan di Tengah Renovasi

Meski sejumlah ruang sedang diperbaiki, kegiatan belajar mengajar di SDN Lojejer 01 tetap berlangsung. Pihak sekolah mengatur penggunaan ruang yang masih layak serta memanfaatkan rumah beberapa wali kelas yang berada tidak jauh dari lingkungan sekolah.

Langkah tersebut dilakukan karena hanya empat ruang kelas yang dinilai masih cukup kokoh dan layak digunakan selama proses revitalisasi berlangsung.

Sringatin menjelaskan, siswa kelas III, IV, dan V, masing-masing rombel A dan B, untuk sementara belajar dengan pengaturan ruang bersama. Sementara itu, siswa kelas VI tetap menempati ruang tersendiri, sedangkan siswa kelas I dan II mengikuti pembelajaran di rumah wali kelas masing-masing yang berada di sebelah utara dan selatan sekolah.

Ket foto : Kepala Sekolah SDN Lojejer 01 bersama ketua panitia Revitalisasi.

“Kami berusaha agar kegiatan belajar anak-anak tetap berjalan. Rumah wali kelas yang digunakan juga memiliki tempat cukup luas sehingga bisa dimanfaatkan sementara selama proses perbaikan,” jelasnya.

Pengaturan tersebut menjadi salah satu upaya sekolah untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran sekaligus memberikan ruang bagi pelaksanaan pekerjaan revitalisasi.

Berharap Sarana Lebih Layak dan Rombel Bertambah

Melalui bantuan revitalisasi tahun 2026, keluarga besar SDN Lojejer 01 berharap seluruh ruang yang diperbaiki nantinya dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dengan lebih aman, nyaman, dan tenang.

Pihak sekolah juga berharap kondisi sarana dan prasarana yang semakin baik dapat mendukung peningkatan pelayanan pendidikan serta membuka peluang bertambahnya jumlah siswa pada tahun ajaran mendatang.

Sringatin menuturkan, salah satu harapan ke depan adalah agar setiap tingkat kelas dapat memiliki dua rombongan belajar, sehingga kebutuhan ruang dan pengelolaan pembelajaran bisa lebih tertata.

Mewakili seluruh dewan guru, ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Bupati Jember Muhammad Fawait atas dukungan terhadap satuan pendidikan di Kabupaten Jember.

“Semoga bantuan ini membawa berkah dan manfaat bagi sekolah kami, terutama bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan. Insyaallah, sarana yang lebih baik ini bisa mendukung kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Jember,” pungkas Sringatin.

Sudah Lebih dari Setahun Tegangan Listrik Rendah, Masyarakat Lalan Kecewa dan Pertanyakan Perbaikan PLN

0

 

Warta.in.MUSI BANYUASIN — Masyarakat Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, mengungkapkan kekecewaan terhadap pelayanan kelistrikan PLN. Pasalnya, gangguan tegangan listrik rendah atau yang dikenal masyarakat dengan istilah spaning disebut telah berlangsung lebih dari satu tahun dan hingga kini belum dirasakan penyelesaiannya secara maksimal.

Masyarakat menilai kondisi tersebut sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama bagi warga yang bergantung pada peralatan elektronik untuk bekerja, berkomunikasi, dan menunjang kegiatan belajar anak-anak di rumah.

Sebelumnya, masyarakat Kecamatan Lalan berharap pemindahan pelayanan kelistrikan dari PT MEP ke PLN dapat memberikan peningkatan kualitas layanan, termasuk pasokan listrik yang lebih stabil dan biaya penerangan yang lebih terjangkau.

Namun, menurut keluhan warga, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Tegangan listrik yang kerap rendah membuat sejumlah peralatan elektronik tidak dapat digunakan secara optimal.

“Sudah lebih dari satu tahun kami merasakan tegangan listrik rendah. Kami juga sudah sering menyampaikan keluhan kepada pihak PLN, tetapi jawaban yang kami terima selalu menyebutkan bahwa masih dalam perbaikan. Kami ingin tahu sampai kapan perbaikan ini selesai,” ungkap masyarakat Kecamatan Lalan.

Warga berharap pihak PLN tidak hanya menyampaikan bahwa perbaikan sedang berlangsung, tetapi juga memberikan penjelasan yang jelas mengenai penyebab gangguan, langkah penanganan, serta target waktu penyelesaiannya.

Gangguan Listrik Berdampak pada Aktivitas dan Pendidikan Anak

Gangguan tegangan listrik tersebut tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga dikhawatirkan mengganggu kegiatan pendidikan anak-anak.

Warga menyebutkan, tegangan listrik yang rendah menyebabkan penerangan di rumah tidak maksimal. Kondisi ini menjadi persoalan tersendiri ketika anak-anak harus belajar di rumah, terutama saat kondisi lingkungan kurang mendukung kegiatan belajar di luar rumah.

Selain penerangan, penggunaan perangkat elektronik dan jaringan internet berbasis Wi-Fi juga disebut ikut terdampak ketika pasokan listrik mengalami gangguan.

Padahal, akses internet menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk mendukung komunikasi dan kegiatan belajar anak-anak.

Masyarakat pun berharap persoalan kelistrikan ini segera mendapatkan perhatian serius, terlebih ketika kondisi kabut asap membuat kegiatan belajar di rumah menjadi pilihan yang diperlukan.

“Bagaimana anak-anak kami bisa belajar dengan nyaman jika penerangan tidak maksimal dan jaringan Wi-Fi ikut terganggu akibat kondisi listrik? Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan,” ujar warga.

Kepala Unit PLN Sungai Lilin Benarkan Adanya Gangguan Tegangan Rendah

Dalam upaya memperoleh penjelasan dari pihak terkait, awak media telah melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Ucok, yang disebut sebagai Kepala Unit PLN Sungai Lilin.

Dalam keterangannya kepada awak media, Ucok membenarkan adanya gangguan tegangan rendah di Kecamatan Lalan.

Menurut penjelasan yang disampaikan, kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya kapasitas trafo induk untuk menyuplai kebutuhan listrik di wilayah tersebut.

Keterangan tersebut menjadi salah satu informasi penting dalam menelusuri penyebab gangguan listrik yang dikeluhkan masyarakat selama ini.

Meski demikian, masyarakat masih berharap adanya penjelasan lebih lanjut dari pihak PLN mengenai langkah teknis yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk kepastian waktu penyelesaian perbaikan.

Masyarakat Minta Pemerintah Turun Tangan

Masyarakat Kecamatan Lalan berharap pemerintah daerah dan pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap persoalan kelistrikan yang mereka alami.

Warga menginginkan adanya solusi konkret agar pasokan listrik di wilayah mereka dapat kembali normal dan mendukung aktivitas masyarakat sebagaimana mestinya.

Mereka juga berharap pihak PLN dapat memberikan informasi secara terbuka mengenai perkembangan penanganan gangguan, sehingga masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.

Bagi masyarakat Lalan, listrik bukan sekadar kebutuhan penerangan, melainkan juga penunjang pendidikan, komunikasi, usaha, dan berbagai aktivitas ekonomi rumah tangga.

Masyarakat berharap PLN segera memberikan kepastian dan langkah nyata untuk mengatasi gangguan tegangan rendah di Kecamatan Lalan, sehingga warga dapat menikmati pelayanan kelistrikan yang layak, stabil, dan sesuaidengan kebutuhan mereka.(Albert)

 

 

HUT ke-62 Golkar Purwakarta Digelar Sederhana, Anne Ratna Mustika: Momentum Refleksi Jelang Musda

0

Warta.in, Purwakarta — Tidak ada pesta megah, tidak pula kemeriahan yang berlebihan. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar di Kabupaten Purwakarta justru berlangsung dalam suasana khidmat, sederhana, dan sarat makna.

Di tengah perjalanan panjang partai berlambang pohon beringin itu, perayaan kali ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, memperkuat kepedulian sosial, sekaligus merefleksikan perjalanan organisasi menjelang Musyawarah Daerah (Musda).

Rangkaian kegiatan diawali dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama, tasyakur, serta santunan bagi anak yatim dan kaum dhuafa. Agenda tersebut menegaskan bahwa peringatan hari jadi partai tidak semestinya hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga ruang untuk memperkuat nilai pengabdian dan kepedulian terhadap sesama.

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, Jalan Veteran, Kelurahan Ciseureuh, Selasa (20/10/2026), dihadiri jajaran pengurus DPD, anggota Fraksi Golkar DPRD, organisasi sayap partai, pengurus kecamatan (PK), serta para sesepuh dan politisi senior Golkar.

Di balik suasana sederhana tersebut, terselip pula nuansa emosional. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, Anne Ratna Mustika, mengungkapkan bahwa peringatan HUT kali ini memiliki arti khusus karena menjadi perayaan terakhir dalam kepemimpinannya menjelang pelaksanaan Musda.

“Ini adalah ulang tahun Golkar yang terakhir di bawah kepemimpinan saya. Dalam waktu dekat, kita akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda), dan hari ini terasa begitu berarti. Bahagia karena kita masih diberi kesempatan berkumpul, terharu melihat semangat rekan-rekan, sekaligus sedikit sedih karena ini penutup masa bakti saya,” ujar Anne, yang akrab disapa Ambu Anne.

Pernyataan tersebut menempatkan perayaan HUT ke-62 bukan sekadar sebagai penanda bertambahnya usia partai, melainkan juga sebagai momen transisi kepemimpinan. Menjelang Musda, soliditas kader, kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, dan kesiapan menjaga keberlanjutan organisasi menjadi bagian penting dari perjalanan politik Golkar di Purwakarta.

Menurut Anne, usia 62 tahun merupakan bukti panjangnya pengalaman dan proses pendewasaan Partai Golkar dalam menghadapi berbagai dinamika organisasi.

“Adanya dinamika di dalam tubuh partai adalah hal yang wajar. Semua itu bagian dari proses untuk menjadikan kita lebih kuat dan lebih bijak ke depannya,” tuturnya.

Pesan tersebut menjadi relevan menjelang Musda, ketika perbedaan pandangan dan aspirasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi internal. Tantangannya bukan menghilangkan perbedaan, melainkan mengelolanya secara dewasa agar tidak menggerus persatuan dan semangat kebersamaan.

Kesederhanaan sebagai Pesan Kepedulian

Pelaksanaan HUT ke-62 yang jauh dari kesan mewah juga disebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Rangkaian perayaan di tingkat pusat maupun daerah diarahkan agar berlangsung sederhana, tidak berlebihan, dan tidak diselenggarakan di hotel.

Bagi Golkar Purwakarta, kesederhanaan itu bukan semata-mata persoalan tempat atau bentuk acara. Lebih dari itu, ada pesan mengenai pentingnya kepekaan partai terhadap kondisi masyarakat.

“Kesederhanaan ini bukan sekadar aturan, tetapi bagian dari kepedulian kita terhadap kondisi masyarakat. Di tengah situasi yang masih membutuhkan kebersamaan, perayaan tidak harus megah untuk terasa bermakna,” ungkap Anne.

Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan sebuah partai tidak cukup dilihat dari besarnya acara, banyaknya atribut, atau kemeriahan peringatan hari jadinya.

Kepercayaan publik justru dibangun melalui kerja nyata, konsistensi memperjuangkan aspirasi, dan kehadiran yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perayaan Berlanjut, Golkar Siapkan Agenda Dekat dengan Rakyat

Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-62 Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, John Kamal, menegaskan bahwa kegiatan pada Selasa ini baru menjadi awal dari rangkaian peringatan yang akan berlangsung hingga November mendatang.

Menurutnya, agenda berikutnya akan diarahkan agar semakin dekat dengan masyarakat, sehingga perayaan HUT tidak berhenti pada kegiatan internal partai.

“Kegiatan hari ini adalah awal dari perjalanan panjang. Langkah selanjutnya, kita akan semakin merapat ke titik-titik yang lebih dekat dengan rakyat. Seluruh rangkaian perayaan HUT ke-62 akan berjalan bertahap hingga bulan November mendatang,” kata John.

Ia menegaskan, kegiatan sosial dan kebersamaan dengan masyarakat harus menjadi bagian penting dari peringatan hari jadi partai. Dengan demikian, HUT tidak hanya menjadi agenda seremonial bagi kader, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat hubungan antara partai dan masyarakat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

“Bukan seberapa megah pesta yang kita gelar, melainkan seberapa tulus kehadiran kita di tengah masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

Pada akhirnya, HUT ke-62 Partai Golkar di Purwakarta menghadirkan pesan yang sederhana, tetapi menuntut pembuktian nyata: kedekatan dengan rakyat tidak cukup diucapkan dalam pidato atau slogan politik. Kedekatan itu harus hadir dalam tindakan, kepedulian, dan keberpihakan yang konsisten.

Terlebih menjelang Musda dan pergantian kepemimpinan, momentum ini menjadi kesempatan bagi Golkar Purwakarta untuk tidak hanya menjaga soliditas internal, tetapi juga memastikan bahwa semangat pengabdian kepada masyarakat tetap menjadi orientasi utama perjalanan partai. (ds)

Peningkatan Jalan Jombang Diduga Proyek Siluman, Kejati dan APH Diminta Turun ke Lokasi

0

LANDAK,WARTA IN – Pekerjaan peningkatan Jalan Jombang di Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menjadi sorotan. Pasalnya, di lokasi pekerjaan tersebut diduga tidak ditemukan papan informasi proyek yang memuat keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pekerjaan infrastruktur tersebut. Papan informasi proyek merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, serta jangka waktu pengerjaan.

Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat dan Aparat Penegak Hukum (APH) turun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan dan memastikan pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Jombang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berharap pihak terkait dapat menelusuri identitas kegiatan, sumber pendanaan, nilai anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

“Jika memang papan informasi proyek tidak dipasang, kami berharap instansi terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya,” jelas warga kepada media.

Selain itu, masyarakat juga meminta instansi teknis yang menangani pekerjaan tersebut memberikan klarifikasi mengenai alasan tidak ditemukannya papan informasi proyek di lokasi.

Transparansi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk mencegah munculnya dugaan penyimpangan serta memastikan penggunaan anggaran berjalan secara akuntabel.

Meski demikian, dugaan proyek siluman tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Tidak ditemukannya papan informasi proyek di lokasi saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Karena itu, pemeriksaan dokumen pekerjaan, sumber anggaran, serta kondisi fisik di lapangan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait mengenai pekerjaan peningkatan Jalan Jombang tersebut.

Masyarakat berharap Kejati Kalbar, APH, dan instansi teknis terkait segera melakukan pengecekan agar persoalan ini menjadi jelas dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sumber: Tim Investigasi

100 Becak Listrik Bantuan Presiden Disalurkan di Sukabumi, Pemkab Dorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat

0

 

KAB SUKABUMI – Sebanyak 100 unit becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Penyerahan bantuan berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (19/10/2026).

 

Program tersebut diharapkan dapat membantu para pengemudi becak meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga. Namun, agar manfaatnya berkelanjutan, dukungan fasilitas pengisian daya, pemeliharaan kendaraan, serta perlindungan bagi penerima manfaat juga menjadi hal penting untuk diperhatikan.

 

Kegiatan penyerahan bantuan dihadiri Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, Wakil Ketua Yayasan GSN sekaligus Presiden Becak Listrik Indonesia, Nanik S. Deyang, unsur Forkopimda, Forkopimcam, serta para penerima bantuan.

 

Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Yayasan GSN atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi.

 

Menurutnya, keberadaan becak listrik diharapkan dapat meringankan pekerjaan pengemudi becak sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan penghasilan.

 

Pemerintah Kabupaten Sukabumi, lanjutnya, mendukung berbagai program pemerintah pusat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga bantuan becak listrik.

 

“Pemerintah Kabupaten Sukabumi sangat mendukung program-program pemerintah pusat. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat dan ke depan semakin banyak warga yang bisa merasakan manfaatnya,” ujar Asep Japar.

 

Bupati juga berharap penyaluran bantuan serupa dapat diperluas sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

 

Selain itu, Pemkab Sukabumi menyatakan komitmennya untuk mengupayakan perlindungan bagi penerima manfaat melalui kepesertaan asuransi.

 

## GSN: Becak Listrik untuk Sarana Mencari Nafkah

 

Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional sekaligus Presiden Becak Listrik Indonesia, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo kepada masyarakat, khususnya para pengemudi becak.

 

Menurut Nanik, program pemberian becak telah berjalan sejak 2023, sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden. Melalui bantuan tersebut, para pengemudi becak diharapkan memiliki sarana usaha yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan keluarga.

 

Ia menjelaskan bahwa becak listrik diberikan sebagai aset produktif agar penerima manfaat dapat bekerja tanpa terbebani kewajiban setoran kepada pihak lain.

 

Nanik juga mengingatkan agar bantuan tersebut dirawat dan digunakan sesuai peruntukannya. Becak listrik tidak boleh diperjualbelikan karena ditujukan untuk membantu penerima memperoleh penghasilan.

 

Selain pemanfaatan dan pemeliharaan kendaraan, Nanik menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pengisian daya. Ketersediaan fasilitas tersebut dinilai dapat menunjang kelancaran operasional becak listrik.

 

## Keberlanjutan Program Perlu Mendapat Perhatian

 

Penyaluran bantuan becak listrik ini menjadi salah satu bentuk intervensi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pekerja sektor informal.

 

Meski demikian, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh jumlah kendaraan yang disalurkan. Kesiapan infrastruktur pengisian daya, biaya perawatan dan penggantian komponen, ketersediaan layanan perbaikan, serta kejelasan perlindungan asuransi juga perlu menjadi perhatian agar bantuan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

 

Di sisi lain, ketentuan bahwa becak listrik tidak boleh diperjualbelikan perlu disertai pemahaman yang jelas kepada penerima manfaat mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pemanfaatan bantuan.

 

Pemerintah daerah bersama pihak yayasan diharapkan dapat memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria, digunakan sesuai tujuan program, serta memberikan dampak nyata terhadap penghasilan penerima.

 

Dalam kegiatan tersebut, penyerahan bantuan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Yayasan GSN, Bupati Sukabumi, dan para penerima manfaat.

 

Acara kemudian dilanjutkan dengan uji coba becak listrik yang dikendarai langsung oleh para penerima manfaat, Wakil Ketua Yayasan GSN, Bupati Sukabumi, dan jajaran terkait. Uji coba tersebut menempuh rute sepanjang dua kilometer.

 

Dengan adanya bantuan ini, masyarakat berharap becak listrik dapat menjadi sarana usaha yang membantu meringankan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Sementara itu, keberlanjutan manfaatnya akan bergantung pada pemanfaatan yang tepat serta dukungan pemeliharaan dan fasilitas pendukung dari pihak-pihak terkait.

(Alfi yonimar)

CV. Bandung Express Gugat Bank Permata, Minta Penundaan Lelang Aset

0

Warta.in JAKARTA — Terkait pemberitaan yang beredar mengenai rencana pelelangan aset perusahaan otobus legendaris CV. Bandung Express, yang berdiri sejak 1973 dan dipimpin oleh Miss Jenifer atau akrab disapa Miss Jenny, dijadwalkan lelang akan dilakukan oleh Bank Permata pada Rabu (21/01/2026), sesuai informasi dari situs Lelang.go.id.

Menanggapi hal tersebut, Melinda Hoesain, Division Head Corporate Relation and CSER Bank Permata, menyampaikan:

“Sejauh ini, Bank Permata senantiasa mengikuti jalur dan proses hukum yang berlaku. Apapun kondisinya, kami tetap mematuhi ketentuan hukum maupun permintaan regulator,” ujar Melinda saat ditemui awak media di kantornya, WTC 2, Sudirman, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Sementara itu, berdasarkan surat Seno Sasongko, Head of Loan Workout Bank Permata, tertanggal 7 Mei 2026 yang dikirimkan kepada CV. Bandung Express, disebutkan:

“Sehubungan dengan penanganan fasilitas pinjaman kewajiban CV. Bandung Express, berdasarkan catatan Bank, estimasi total kewajiban debitur per posisi 7 Mei 2026 adalah sebesar Rp8.932.936.025. Oleh karena itu, kami meminta agar seluruh kewajiban pembayaran yang tertunggak dapat diselesaikan.”

Di sisi lain, Benny Wullur, kuasa hukum CV. Bandung Express, mengatakan lewat sambungan telepon:

“Kami sedang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Bank Permata. Klien saya telah menjadi nasabah loyal Bank Permata selama 16 tahun sejak 2010. Hanya karena sisa utang sekitar Rp8 miliar, Bank Permata diduga tega memaksakan pelelangan aset yang nilainya jauh di atas nilai utang tersebut,” ungkap Benny, Senin (19/10/2026).

Benny merinci, sisa utang kliennya tercatat sebesar Rp8.932.936.025,-. Sementara itu, nilai aset yang dijadikan jaminan berdasarkan NJOP mencapai Rp136.054.405.000,-, sedangkan taksiran Bank Permata sebesar Rp76.807.876.000,-. Terdapat selisih yang sangat signifikan antara nilai utang dan nilai aset jaminan.

Selain itu, perjanjian kredit antara kedua belah pihak baru akan berakhir pada tahun 2028, bukan 2026. Pihaknya juga sedang dalam proses penjualan aset lain yang nilainya cukup untuk melunasi sisa utang tersebut.

Seharusnya bank menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan tidak bertindak sewenang-wenang. Kami memohon kepada majelis hakim agar dapat mengabulkan permohonan penangguhan penundaan lelang hingga putusan berkekuatan hukum tetap, dan memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung untuk menunda proses lelang tersebut,” tambahnya.

Di sisi lain, Miss Jenny Berharap Adanya perpanjang waktu untuk dirinya dalam melakukan pelunasan Utangnya

“Saya memohon kepada pihak Bank Permata untuk memberikan perpanjangan waktu sebentar saja, sampai aset yang sedang kami jual selesai dibayarkan. Hasil penjualannya akan langsung kami gunakan untuk melunasi sisa utang tersebut,” harap Miss Jenny saat memberikan keterangan kepada media, Jumat (16/10/2026).

Untuk informasi aset yang akan dilelang terdiri dari lima bidang tanah beserta bangunan seluas 13.817 m², yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta No.732, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung

Surat gugatan perbuatan melawan hukum dari pihak CV. Bandung Express telah diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara: 502/Pdt.G/2026/PN.Bdg.

Sekolah Rakyat, Kebijakan Presiden Prabowo Kembalikan Harapan Anak

0

Sekolah Rakyat, Kebijakan Presiden Prabowo Kembalikan Harapan Anak

Warta.in
Lombok Barat,NTB — Setelah dua tahun berhenti sekolah dan membantu orang tuanya bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan, Zahira Al-Zahra kini kembali belajar dan mengejar cita-cita melalui Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 18 Lombok Barat. Saat diwawancarai media di area sekolah, Senin (19/10/2026), siswi asal Batu Layar itu mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Baginya, Sekolah Rakyat melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar tempat belajar gratis, melainkan kesempatan baru untuk membangun masa depan yang sempat tertunda oleh keterbatasan ekonomi keluarga.

“Kesan saya selama berada di Sekolah Rakyat sangat menyenangkan dan luar biasa. Saya bisa kembali bersekolah berkat adanya Sekolah Rakyat ini,” ujar Zahira.

Kesempatan itu membawanya kembali ke ruang kelas sekaligus membuka jalan untuk mengembangkan bakat. Meski belum genap satu tahun bersekolah, Zahira telah menorehkan prestasi di bidang pencak silat dan atletik. Bahkan, ia berhasil lolos ke tingkat nasional dalam cabang pencak silat. Ia juga mendapat pengalaman mengikuti kegiatan paduan suara dalam rangka peringatan 17 Agustus di Jakarta, yang menjadi pengalaman pertamanya menginjakkan kaki di ibu kota.

“Saya sangat senang karena itu merupakan pengalaman pertama saya menginjakkan kaki di Jakarta. Saya sangat bersyukur bisa bersekolah di Sekolah Rakyat karena semua fasilitas disediakan secara gratis sehingga tidak membebani keluarga,” ungkapnya.

Harapan serupa dirasakan Indah Parwati, siswi asal Narmada. Sebelum masuk Sekolah Rakyat, ia bersekolah di SMPN 1 Narmada. Namun, keterbatasan ekonomi membuat keluarganya kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan. Semangat belajarnya sempat menurun dan ia kerap tidak masuk sekolah.

Di Sekolah Rakyat, Indah kembali memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan meskipun harus mengulang dari kelas VII. Baginya, kesempatan untuk kembali belajar jauh lebih berarti daripada persoalan mengulang kelas.

“Meskipun harus mengulang kelas, saya tetap merasa sangat senang karena bisa melanjutkan pendidikan tanpa menambah beban orang tua,” tuturnya.

Kebutuhan sekolah yang dipenuhi melalui program tersebut membuat Indah dapat lebih fokus belajar. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik.

Harapan baru juga tumbuh pada diri Tania, siswi asal Narmada yang sempat putus sekolah selama satu tahun karena keterbatasan biaya. Di Sekolah Rakyat, ia kembali memperoleh kesempatan belajar sekaligus mengembangkan bakat melalui berbagai kegiatan, seperti lomba tari dan paskibra. Tania kini bercita-cita menjadi anggota TNI Angkatan Laut.

“Saya merasa senang karena selama bersekolah di sini, saya bisa mengikuti berbagai perlombaan dan mengembangkan bakat saya,” ujar Tania.

Kisah Zahira, Indah, dan Tania memperlihatkan bagaimana keterbatasan ekonomi dapat menghambat keberlanjutan pendidikan. Ketika kebutuhan sekolah menjadi beban keluarga, kesempatan belajar dan mengembangkan potensi anak ikut terancam. Sekolah Rakyat memberi mereka ruang untuk kembali belajar, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan masa depan.

Kepala SRMP 18 Lombok Barat, Satria Irwandi, mengatakan Sekolah Rakyat tidak hanya dirancang untuk memberikan pendidikan tanpa biaya, tetapi juga membentuk karakter dan kemandirian peserta didik melalui sistem berasrama.

“Yang kami bangun di Sekolah Rakyat bukan hanya kemampuan akademik, tetapi juga karakter anak. Mereka dibiasakan hidup disiplin sejak bangun pagi hingga kembali beristirahat. Kami ingin mereka memiliki kepercayaan diri, berani bermimpi, dan yakin bahwa mereka mampu mengubah masa depan keluarganya,” ungkap Satria.

Menurutnya, negara memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari tempat tinggal, makanan, pakaian, perlengkapan belajar hingga fasilitas penunjang lainnya. Dukungan tersebut membantu anak-anak mengikuti pembelajaran tanpa terbebani biaya kebutuhan dasar, sekaligus membiasakan mereka hidup disiplin dan mandiri.

Setelah program berjalan, Satria melihat perubahan pada peserta didik, terutama dalam kedisiplinan, motivasi belajar, dan keberanian menyampaikan cita-cita. Anak-anak yang sebelumnya kurang percaya diri, bahkan hampir putus sekolah, mulai menunjukkan semangat belajar yang lebih tinggi.

“Harapan kami sederhana, jangan sampai kemiskinan diwariskan kepada anak-anak. Melalui pendidikan yang berkualitas dan pembinaan karakter, kami ingin mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa perluasan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia NTB. Pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan menjadi salah satu fondasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan kemampuan, memperluas pilihan hidup, dan keluar dari kerentanan sosial ekonomi.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat memperlihatkan pentingnya peran negara dalam memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Pemenuhan kebutuhan dasar yang disertai pembentukan karakter dan pengembangan keterampilan diharapkan memperbesar peluang mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dalam konteks pembangunan NTB, upaya tersebut perlu didukung secara berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari kesempatan anak untuk bersekolah, tetapi juga dari kemampuan mereka menyelesaikan pendidikan, mengembangkan kompetensi, dan berkontribusi bagi keluarga serta masyarakat.

Dari Zahira yang kembali mengejar pendidikan, Indah yang menemukan kembali semangat belajar, hingga Tania yang berani bercita-cita menjadi prajurit TNI Angkatan Laut, Sekolah Rakyat menghadirkan harapan nyata. Sebab, kemiskinan tidak seharusnya menentukan batas masa depan seorang anak. Pendidikan yang berkualitas dan dukungan yang memadai dapat membuka jalan bagi generasi muda untuk tumbuh, berprestasi, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan turut membangun masa depan NTB.(sr/dkisntb)