Warta.in, Purwakarta – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Laskar Merah Putih (LMP), jajaran pengurus dan kader organisasi tersebut menggelar ziarah ke makam almarhum H. Edy Hartawan, pendiri sekaligus Ketua Umum pertama Laskar Merah Putih, di Taman Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi keluarga besar Laskar Merah Putih untuk mengenang jasa dan perjuangan sang pendiri, sekaligus merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan, semangat persatuan, dan komitmen kebangsaan yang menjadi landasan organisasi.

Ziarah tersebut dihadiri jajaran pengurus Markas Besar (Mabes) LMP Pusat, di antaranya Wakil Ketua Harian LMP Pusat, St. Ukur Purba. Hadir pula dari Markas Cabang (Marcab) LMP Kabupaten Purwakarta yang dipimpin langsung Ketua Marcab LMP Purwakarta, Jakaria, yang akrab disapa Om Jack.

Suasana khidmat dan penuh penghormatan mewarnai seluruh rangkaian kegiatan. Para kader yang mengenakan seragam kebesaran loreng Merah Putih tampak berbaris rapi di sekitar pusara almarhum. Mereka mengikuti doa bersama dan menaburkan bunga sebagai bentuk penghormatan atas jasa serta pengabdian tokoh yang meletakkan fondasi berdirinya organisasi tersebut.

Ketua Marcab LMP Purwakarta, Om Jack, menegaskan bahwa ziarah ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan dalam rangka memperingati hari jadi organisasi.

“Kegiatan ini merupakan sarana refleksi bagi seluruh kader agar tidak melupakan sejarah, nilai perjuangan, dan cita-cita besar yang diwariskan pendiri Laskar Merah Putih,” ujar Om Jack.

Menurutnya, semangat perjuangan yang telah dirintis almarhum H. Edy Hartawan harus terus dijaga dan diwujudkan melalui sikap nyata dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat, terutama dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu, Wakil Ketua Harian LMP Pusat, St. Ukur Purba, menyampaikan apresiasi terhadap semangat kebersamaan dan soliditas yang terus ditunjukkan jajaran pengurus serta kader Laskar Merah Putih.

Ia berharap momentum peringatan HUT ke-26 ini semakin mempererat tali silaturahmi antarkader, memperkuat konsolidasi organisasi, serta mendorong seluruh jajaran LMP untuk tetap konsisten menjalankan nilai-nilai perjuangan yang menjadi identitas organisasi.

Peringatan HUT ke-26 Laskar Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi penanda perjalanan panjang organisasi, tetapi juga menjadi titik penguatan komitmen untuk terus menjaga persatuan, menghormati nilai-nilai kebangsaan, serta mengambil peran positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan mengenang jasa para pendiri, Laskar Merah Putih diharapkan mampu menjaga kesinambungan perjuangan organisasi sekaligus membuktikan keberadaannya melalui kontribusi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Oleh, DR. Suriyanto.,S.H.,M.H.,M.Kn.*)

Warta.in, Bandung – Di tengah banyaknya pejabat yang masih terjebak dalam rapat berjam-jam, seremonial, dan laporan yang hanya indah di atas kertas, Jawa Barat menemukan ritme baru kepemimpinan. Itulah Kang Dedi Mulyadi, atau KDM. Gubernur yang kerja sat-set, paham manajerial, dan benar-benar paham apa artinya menjadi pemimpin rakyat. Bukan pemimpin yang memimpin dari balik meja, tapi pemimpin yang memimpin dari tengah lumpur, dari tengah sungai, dari tengah rumah warga.

Apa arti sat-set? Sat-set adalah bahasa kerja rakyat. Tidak banyak teori, tidak banyak wacana, begitu melihat masalah langsung eksekusi. Ketika melihat sungai di Karawang penuh sampah, KDM tidak membuat tim kajian 6 bulan. Besoknya dia turun, kerahkan dinas, kerahkan warga, bersihkan. Ketika melihat bangunan wisata Hibisc Fantasy di Puncak merusak resapan air dan melanggar izin, tidak ada negosiasi berkepanjangan. Langsung segel, langsung bongkar. Inilah yang dirindukan rakyat: pejabat yang bertindak, bukan beralasan.

Banyak pejabat paham administrasi, tapi tidak paham manajerial. KDM adalah kebalikannya. Dia paham betul bahwa manajemen pemerintahan bukan soal membuat program banyak, tapi soal mengalokasikan uang dengan benar. Langkah pertama yang dia lakukan di 100 hari pertama bukan membuat proyek mercusuar, tapi efisiensi. Dia pangkas perjalanan dinas, pangkas acara seremonial, pangkas belanja yang tidak perlu. Hasilnya Rp 5 triliun berhasil diselamatkan dan langsung dialihkan untuk hal yang menyentuh rakyat: perbaikan 27 ribu ruang kelas rusak, BPJS kesehatan, penerangan jalan desa, dan perbaikan jalan provinsi yang berlubang selama 10 tahun.

Itulah otak manajerial. Dia mengerti bahwa APBD Jawa Barat yang hampir Rp 36 triliun itu bukan uang gubernur, tapi uang rakyat. Maka setiap rupiah harus kembali ke rakyat. Tidak ada istilah anggaran tidak terserap. Jika ada dinas yang tidak mampu menyerap anggaran untuk rakyat, maka dinas itu yang harus dievaluasi. Logika ini sederhana, tapi justru tidak dimiliki oleh banyak pejabat yang lebih takut tidak habis anggaran daripada takut anggaran tidak bermanfaat.

KDM juga mengajarkan kembali apa itu manajemen berbasis nilai budaya. Sebagai pemimpin, dia tidak memulai pembangunan dengan beton dan aspal, tapi dengan identitas. Konsep Gapura Panca Waluya yang dia bangun di perbatasan kabupaten bukan sekedar gapura. Itu adalah sistem manajemen wilayah. Tahap pertama penghormatan pada leluhur, tahap kedua adalah keamanan dengan CCTV. Artinya, pembangunan harus punya jiwa dulu, baru punya alat. Ini adalah filosofi Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh yang dia hidupkan kembali dari sekedar jargon menjadi sistem kerja.

Lihat program Nganjang ka Warga. Bagi pejabat lain, itu adalah blusukan pencitraan. Bagi KDM, itu adalah sistem audit paling jujur. Dengan datang langsung ke rumah warga tanpa pemberitahuan, tanpa protokoler, dia melihat langsung data kemiskinan yang tidak pernah muncul di laporan BPS. Dia menemukan anak putus sekolah karena tidak punya sepatu, ibu hamil yang tidak punya BPJS, jalan desa yang tidak pernah disentuh 20 tahun. Tidak ada laporan SKPD yang bisa membohonginya karena dia melihat sendiri. Itulah manajemen kontrol langsung, ala perusahaan besar yang CEO-nya selalu turun ke pabrik.

Keputusan-keputusan kontroversialnya pun adalah bukti kepemimpinan manajerial yang berani. Ketika dia memecat Kepala SMAN 6 Depok karena tetap memberangkatkan study tour padahal sudah ada larangan, banyak yang bilang otoriter. Padahal dia sedang menerapkan manajemen risiko. Dia tahu, study tour dan wisuda mewah adalah sumber pinjol orang tua, sumber pungli sekolah. Dengan satu surat edaran SE No. 45 yang melarang study tour, dia menyelamatkan jutaan orang tua di Jawa Barat dari jeratan ekonomi. Itu adalah keputusan CEO yang melindungi konsumennya, yaitu rakyat.

Pejabat lain harus belajar, bahwa menjadi pemimpin rakyat bukan berarti harus selalu menyenangkan semua orang. KDM berani tidak populer di kalangan pengusaha tambang ilegal di Subang dan Bogor ketika dia menutup tambang mereka. Dia berani tidak populer di kalangan pemilik gedung mewah yang melanggar tata ruang di Puncak. Tapi dia menjadi sangat populer di hati 50 juta rakyat Jawa Barat. Itulah pilihan seorang manajer sejati: memilih keberpihakan, bukan memilih aman.

Kerja sat-set juga terlihat dari bagaimana dia mengelola krisis. Saat banjir di Dayeuhkolot, saat konflik lahan di Rempang, saat sampah menumpuk di Sarimukti, dia tidak menunggu laporan. Dalam hitungan jam, dia ada di lokasi, bawa solusi, dan bawa anggaran. Bandingkan dengan pejabat lain yang saat banjir hanya memberi bantuan dari kantor. KDM memberi solusi dari lokasi banjir. Kecepatan adalah kunci dalam manajemen modern, dan KDM memahaminya lebih baik dari gubernur manapun.

Banyak yang mengira KDM hanya bisa soal budaya Sunda, padahal dia adalah Gubernur yang paham ESG dan keberlanjutan. Program Jabar Istimewa yang dia usung adalah integrasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Dia menolak pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan tapi merusak alam. Dia mewajibkan setiap proyek infrastruktur menghitung dampak lingkungan dan dampak sosialnya. Itulah yang disebut pemimpin visioner yang berstandar internasional, tapi berakar lokal.

Bagi para pejabat lain di Indonesia, dari bupati sampai menteri, KDM memberikan pelajaran yang sangat jelas. Pertama, jangan takut miskin pencitraan jika memang kerja. Dokumentasikan kerja untuk transparansi, bukan untuk pamer. Kedua, efisiensi bukan soal memotong anggaran, tapi soal memindahkan anggaran dari yang tidak penting ke yang penting. Ketiga, jangan kelola rakyat dengan data Excel, kelola dengan hati dan kaki yang mau melangkah ke rumah mereka.

Bagi masyarakat, KDM mengajarkan bahwa kita tidak boleh lagi memilih pemimpin yang hanya pintar bicara. Kita harus memilih pemimpin yang paham manajerial, yang mengerti bahwa memimpin 50 juta orang itu sama seperti mengelola perusahaan raksasa yang pelanggannya adalah rakyat. Butuh kecepatan, butuh empati, butuh keberanian memecat yang tidak beres, dan butuh ketulusan untuk mengakui kesalahan.

Pada akhirnya, Jawa Barat beruntung memiliki Gubernur yang kerja sat-set. Di saat Indonesia masih banyak memiliki pejabat yang kerjanya lambat, banyak alasan, dan banyak pencitraan kosong, KDM hadir sebagai antitesis. Dia membuktikan bahwa pemimpin yang paham manajerial tidak perlu banyak rapat. Dia hanya perlu tahu apa masalah rakyat, dan menyelesaikannya hari ini juga, bukan besok. Dan itulah definisi sejati dari pemimpin rakyat. (***)

*) Praktisi Hukum/Ketum PWRI

Oleh, DR. Suriyanto.,S.H.,M.H.,M.Kn*)

Warta.in, Bogor – Perang dingin antara Indonesia dan Singapura yang dipicu oleh pemangkasan pasokan gas 31 BBTUD oleh SKK Migas pada 24 Oktober lalu kini memasuki babak baru yang menentukan. Pertanyaan besarnya bukan lagi siapa yang benar, tapi siapa yang paling dirugikan jika perang ini berlanjut sampai 2028. Jawabannya sangat jelas: Singapura, negara cangkang yang hidup dari belas kasihan tetangganya.

Banyak pengamat bayaran mencoba menakut-nakuti rakyat Indonesia dengan narasi bahwa Indonesia akan rugi besar jika melawan Singapura. Katanya investasi akan kabur, internet akan putus, ekonomi akan runtuh. Itu adalah kebohongan besar yang sengaja diciptakan oleh para makelar yang selama ini dapat komisi dari setiap meter kubik gas murah yang dijual ke Singapura.

Mari kita hitung dengan akal sehat. Apa yang dimiliki Singapura? Tidak ada. Tidak punya gas, tidak punya minyak, tidak punya air bersih, tidak punya lahan, tidak punya pasar sebesar Indonesia. Apa yang mereka jual? Mereka hanya menjual jasa, menjadi makelar, menjadi cangkang perusahaan-perusahaan besar yang numpang lewat. Mereka adalah negara perantara, bukan negara produsen.

Sebaliknya, apa yang dimiliki Indonesia? Semuanya ada. Gas kita terbesar di Asia Tenggara, cadangan kita cukup untuk 50 tahun ke depan. Nikel kita menguasai dunia, sawit kita menguasai dunia, pasar kita 280 juta jiwa, wilayah kita adalah jalur pelayaran paling strategis di dunia. Jika perang dingin ini terjadi, Indonesia hanya kehilangan satu pembeli kecil, sementara Singapura kehilangan sumber kehidupan.

Data tidak bisa berbohong. Kebutuhan gas Singapura sekitar 1.000 BBTUD per hari. Yang dipasok Indonesia hanya sekitar 300 BBTUD. Artinya, jika Indonesia putus total pun, Singapura hanya kehilangan 30 persen pasokan. Memang sakit, tapi tidak mati. Namun sakit itu akan menjadi kanker yang mematikan karena harga gas pengganti dari Amerika dan Qatar dua kali lipat lebih mahal. Listrik di Singapura akan naik 40 persen, industri akan hengkang.

Sementara bagi Indonesia, memutus ekspor gas ke Singapura justru adalah keuntungan. Gas 31 BBTUD yang dipangkas kemarin langsung dialihkan ke PLN Batam, dan hasilnya listrik Batam menjadi lebih murah dan stabil. Bayangkan jika seluruh 300 BBTUD dialihkan untuk industri dalam negeri di Kepri, Dumai, dan Bintan. Kita bisa membangun 10 kawasan industri baru yang menyerap jutaan tenaga kerja Indonesia, bukan tenaga kerja Singapura.

Narasi ancaman kabel bawah laut adalah senjata terakhir Singapura sebagai negara cangkang. Mereka tahu mereka tidak bisa melawan soal gas, maka mereka mengancam sektor digital. Mereka lupa, 90 persen trafik internet Indonesia yang lewat Singapura itu justru adalah sumber devisa terbesar mereka. Setiap gigabyte data yang lewat, mereka dapat sewa. Jika Indonesia membangun kabel sendiri, Singapura lah yang bangkrut, bukan Indonesia.

Lihatlah peta. Singapura adalah pulau seluas 734 kilometer persegi, lebih kecil dari Kota Jakarta. Mereka bertahan hidup karena diberi napas oleh Indonesia dan Malaysia. Air bersih mereka 50 persen masih impor dari Johor. Pasir untuk reklamasi mereka impor dari Indonesia sampai kita larang. Bahkan udara bersih mereka saat tidak ada asap karhutla adalah karena angin dari Indonesia. Negara seperti ini berani mengancam Indonesia?

Perang dingin ini justru harus dimanfaatkan Indonesia untuk bersih-bersih. Bersih-bersih kontrak-kontrak busuk era lalu. Audit semua kontrak gas dengan Singapura sejak tahun 2001. Selidiki dugaan under-invoicing di mana harga kontrak ditulis murah tapi harga jual di pasar Singapura mahal. Selisihnya dikemanakan? Siapa mafia yang menikmati? Ini saatnya Kejaksaan Agung dan KPK masuk, bukan saatnya takut.

Singapura selama puluhan tahun memainkan peran sebagai negara cangkang yang sempurna. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin menghindari pajak, parkir uang di sana. Cukong-cukong yang ingin mencuci uang hasil tambang ilegal, parkir di sana. Uang haram dari korupsi Indonesia, larinya ke sana. Mereka hidup kaya dari uang abu-abu Indonesia. Ketika Indonesia ingin berdaulat, mereka panik, karena lumbung uang abu-abu mereka akan kering.

Jika perang dingin berlanjut, siapa yang paling dirugikan? Jawabannya adalah Singapura dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, Indonesia mungkin sedikit repot mencari pembeli gas baru atau membangun kabel baru. Tapi dalam jangka panjang, Indonesia akan menjadi raja energi dan raja digital di Asia Tenggara. Singapura akan kembali menjadi kampung nelayan kecil yang tidak relevan.

Pemerintah Singapura sudah menunjukkan kepanikannya. Perdana Menteri Lawrence Wong buru-buru menelepon, Menteri Energi Tan See Leng mengancam akan diversifikasi ke LNG Amerika. Itu adalah bahasa diplomatik dari ketakutan. Mereka tahu kontrak gas mereka dengan Indonesia akan habis pada 2028 dan Indonesia tidak akan memperpanjangnya. Mereka tahu era gas murah dari Indonesia sudah selesai.

Bahkan mereka tidak berani datang ke forum energi internasional di Indonesia pada 26-30 Oktober lalu, Indonesia absen dari Singapore International Energy Week sebagai balasan. Ini adalah sinyal bahwa Jakarta sudah tidak lagi mau dianggap adik kecil. Jakarta sekarang adalah abang besar yang menentukan harga.

Rakyat Indonesia harus mendukung langkah tegas pemerintah. Jangan mau diadu domba oleh buzzer yang dibayar dengan dolar Singapura. Mereka akan bilang Indonesia rugi, investor takut, hubungan bilateral rusak. Itu omong kosong. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang setara, bukan hubungan tuan dan jongos. Selama ini kita menjadi jongos yang menjual gas murah, sekarang saatnya menjadi tuan di negeri sendiri.

Danantara dengan modal ribuan triliun yang dimiliki negara adalah senjata pamungkas untuk memenangkan perang dingin ini. Gunakan uang itu untuk membangun kemandirian. Bangun pipa gas dari Natuna langsung ke Jawa, jangan lewat Singapura. Bangun kabel laut langsung dari Batam ke Amerika dan Eropa, jangan lewat Singapura. Bangun kilang gas raksasa di Bintan. Jika semua itu dibangun, maka pada tahun 2029, Singapura akan datang mengemis membeli gas dari Indonesia dengan harga pasar dunia.

Kesimpulannya, dalam perang dingin ini, Indonesia mungkin tergores, tapi Singapura akan berdarah-darah. Negara cangkang tidak akan pernah menang melawan negara produsen. Negara seluas kecamatan tidak akan pernah menang melawan negara seluas benua. Yang perlu kita lakukan hanya satu: konsisten, tegas, dan jangan pernah takut. Karena kemerdekaan sejati adalah ketika kita berani berkata tidak kepada negara yang selama ini menghisap darah kita. (***)

*) Praktisi Hukum/ Ketum PWRI