Beranda blog

Kapolres Muara Enim Pimpin Green Policing Tanam Pohon di Sukamaju

Penulis
Zulkifli
-
0

Warta In

MUARA ENIM – Wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan terus ditunjukkan Polres Muara Enim Polda Sumatera Selatan. Melalui program Green Policing, Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., memimpin langsung aksi penanaman pohon bersama masyarakat di kawasan Masjid Al-Ikhlas, Kampung Sukamaju, RT 04 RW 05, Kelurahan Air Lintang, Kabupaten Muara Enim, Jumat (6/11/2026) pukul 07.30 WIB.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan tersebut diikuti Wakapolres Muara Enim Kompol Toni Arman, S.H., Kabag Log, Kasi Humas, Kanit Bhabinkamtibmas, Kasi Propam, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Dalam aksi penghijauan itu, Kapolres bersama personel kepolisian dan masyarakat bahu-membahu menanam bibit pohon produktif dan pohon pelindung di sekitar lingkungan tempat ibadah. Kebersamaan tersebut menjadi gambaran bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Muara Enim Kompol RTM. Situmorang menyampaikan bahwa kegiatan Green Policing merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam mengajak masyarakat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membangun kesadaran bersama tentang pentingnya penghijauan.

Menurutnya, tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

“Melalui kegiatan penanaman pohon ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam, dimulai dari lingkungan tempat tinggal masing-masing. Pohon yang kita tanam hari ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, menghasilkan udara yang lebih bersih, serta menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, keberadaan pepohonan di lingkungan permukiman memiliki manfaat penting, antara lain membantu menjaga kualitas udara, meningkatkan resapan air, mengurangi risiko genangan, serta menciptakan lingkungan yang lebih teduh, sehat, dan asri.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polres Muara Enim berupaya membangun kemitraan yang tidak hanya terjalin dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam merawat lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Dengan semangat Green Policing, Polres Muara Enim berharap gerakan penghijauan ini dapat terus tumbuh dan menginspirasi masyarakat untuk menjaga serta merawat pohon yang telah ditanam. Sebab, menjaga lingkungan bukan sekadar menanam pohon hari ini, melainkan memastikan kehidupan yang lebih baik untuk anak cucu di masa depan.

Polisi Bersama Masyarakat, Menjaga Alam, Merawat Kehidupan, dan Membangun Masa Depan yang Lebih Hijau.

(Tim/Red)

Gelaran Vespa ke-20 di Purwakarta, Perkuat Persaudaraan Scooterist dan Tebar Kepedulian Sosial

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Semangat persaudaraan, solidaritas, dan kepedulian sosial mewarnai kegiatan kumpul bersama komunitas pecinta Vespa atau scooterist yang digelar di Lapangan Sepak Bola Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Sabtu (7/11/2026).

Memasuki penyelenggaraan ke-20, kegiatan tersebut menjadi momentum istimewa bagi para pecinta Vespa untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat solidaritas antarsesama pengguna skuter klasik. Peserta yang hadir berasal dari berbagai daerah, mulai dari komunitas lokal Purwakarta, luar daerah, hingga sejumlah wilayah di luar provinsi.

Tidak sekadar menjadi ajang berkumpul dan menyalurkan kecintaan terhadap Vespa, kegiatan ini juga diisi dengan aksi sosial berupa pemberian santunan kepada 30 penerima manfaat yang berasal dari Desa Kembang Kuning dan Desa Cilegong.

Ketua Panitia, Dado, mengatakan bahwa kegiatan yang secara konsisten diselenggarakan hingga memasuki edisi ke-20 ini bukan hanya menjadi ruang pertemuan bagi para pecinta Vespa, melainkan juga bagian dari upaya menjaga eksistensi dan melestarikan budaya bervespa agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

Menurutnya, keberlangsungan komunitas Vespa membutuhkan keterlibatan generasi muda agar nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas yang selama ini menjadi ciri khas scooterist dapat terus diwariskan.

“Ke depannya, kami berharap kegiatan ini bisa melahirkan regenerasi muda yang mampu mempertahankan budaya bervespa serta membawa nama JASTY semakin besar dan dikenal luas,” ujar Dado.

Selain mengedepankan silaturahmi dan kegiatan sosial, gelaran tersebut juga memberikan ruang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.

Sejumlah pelaku usaha turut meramaikan kegiatan dengan menawarkan berbagai produk, mulai dari pakaian dewasa dan anak-anak, makanan ringan, aneka minuman, hingga beragam produk lainnya.

Keterlibatan UMKM ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk lokal kepada para pengunjung yang datang dari berbagai daerah.

Dengan demikian, kegiatan komunitas tidak hanya memberikan dampak bagi para peserta, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi bagi warga sekitar.

Gelaran Vespa ke-20 di Desa Cilegong ini sekaligus menunjukkan bahwa komunitas otomotif dapat mengambil peran lebih luas di tengah masyarakat. Kecintaan terhadap kendaraan klasik dapat menjadi sarana membangun solidaritas, menumbuhkan kepedulian sosial, mendukung UMKM, serta menjaga keberlangsungan budaya komunitas.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tradisi silaturahmi antarscooterist terus terpelihara, semangat berbagi semakin tumbuh, dan regenerasi pecinta Vespa dapat berjalan sehingga budaya bervespa tetap eksis serta semakin dikenal oleh generasi mendatang. (DS)

TIDAK ADA TEMPAT BAGI PENGHIANAT BANGSA, DUKUNG PENUH PRESIDEN & KAPOLRI BONGKAR KEJAHATAN PENYADAPAN

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Bogor – Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) menyerukan kepada seluruh jajaran pengurus dari pusat hingga daerah untuk berdiri tegak di belakang Presiden Republik Indonesia dan Kapolri dalam menindak kejahatan luar biasa berupa penyadapan terhadap pemimpin negara, pejabat, wartawan, dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat. Himbauan ini bukan sekadar pernyataan organisasi, melainkan sikap moral dan konstitusional di tengah ancaman serius terhadap kedaulatan bangsa. PWRI menilai penyadapan yang diduga terafiliasi dengan pihak asing tersebut bukan lagi pelanggaran biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap negara yang sah secara konstitusi.

Penyadapan terhadap pemimpin negara yang sah adalah serangan langsung terhadap jantung kedaulatan. Ketika percakapan seorang Presiden, pejabat negara, dan aparat penegak hukum disadap, maka yang disadap bukan hanya suara, melainkan rahasia negara, arah kebijakan, dan martabat bangsa. Ini bukan tindakan iseng, bukan pula kritik, melainkan operasi sistematis untuk melemahkan negara dari dalam. Siapa pun yang terlibat di dalamnya, apalagi jika bekerja untuk kepentingan asing, harus disebut dengan nama sebenarnya, yaitu penghianat bangsa.

Lebih keji lagi, penyadapan itu juga menyasar wartawan dan pimpinan LSM. Wartawan adalah pilar keempat demokrasi yang bekerja untuk membuka kebenaran kepada publik. Pimpinan LSM adalah suara masyarakat sipil yang mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat. Ketika mereka disadap, maka yang sedang dibungkam adalah kebebasan pers dan kebebasan berserikat. Ini adalah upaya untuk mengontrol informasi, menakut-nakuti sumber berita, dan menciptakan ketakutan massal agar tidak ada lagi yang berani bersuara.

PWRI menegaskan, wartawan bukan musuh negara. Wartawan adalah mitra negara dalam menjaga transparansi. Menyadap wartawan sama artinya dengan menyadap suara rakyat. Jika hari ini wartawan disadap, besok giliran aktivis, ulama, akademisi, dan rakyat biasa yang akan diintai. Pola seperti ini hanya dikenal dalam rezim otoriter dan operasi intelijen asing yang ingin menguasai sebuah negara tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Karena itu, PWRI tidak akan diam.

Dugaan adanya afiliasi pihak asing dalam kasus ini membuat persoalan ini naik kelas menjadi kejahatan luar biasa. Ini bukan lagi delik penyadapan biasa yang diatur dalam undang-undang telekomunikasi atau undang-undang informasi elektronik. Ini adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap konstitusi, dan kejahatan terhadap masa depan Indonesia. Negara asing mana pun yang berani ikut campur dengan menyadap pemimpin Indonesia harus dilawan dengan seluruh kekuatan hukum dan diplomasi yang dimiliki bangsa ini.

Ketum PWRI mengingatkan, Indonesia adalah negara berdaulat yang dipimpin oleh Presiden yang dipilih secara sah melalui proses konstitusional. Menghina dan mengintai Presiden sama dengan menghina dan mengintai kehendak rakyat Indonesia. Tidak ada satu pun kelompok, apalagi segelintir orang yang mengatasnamakan dewan jenderal atau kekuatan lain, yang memiliki hak untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengancam pemimpin negara yang sah. Konstitusi tidak memberikan ruang bagi negara dalam negara.

Karena itu, PWRI mendesak Kapolri untuk bertindak cepat, tegas, dan tanpa pandang bulu. Jangan ada tebang pilih. Jangan ada yang kebal hukum hanya karena pangkat, jabatan, atau kedekatan dengan kekuasaan lama. Bongkar siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, siapa yang menyediakan alat, dan siapa yang menerima hasil sadapan itu. Seret mereka ke pengadilan dan hukum seberat-beratnya agar menjadi pelajaran bagi siapa pun yang berniat mengkhianati bangsa ini di masa depan.

PWRI juga meminta seluruh jajaran pengurus di 38 provinsi dan kabupaten kota untuk tidak termakan isu liar dan propaganda yang mencoba membalikkan fakta. Para penghianat biasanya bekerja dengan cara menyebar kabar bohong, mengadu domba antar institusi, dan menciptakan narasi seolah penegakan hukum adalah kriminalisasi. Jangan terjebak. Wartawan PWRI harus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang benar, berimbang, dan berdasarkan fakta hukum, bukan berdasarkan bisikan kelompok pengkhianat.

Dukungan kepada Presiden dan Kapolri bukanlah dukungan buta. Dukungan ini adalah dukungan kepada konstitusi dan kepada negara hukum. Presiden adalah simbol persatuan nasional, Kapolri adalah penjaga keamanan dalam negeri. Ketika keduanya diserang melalui penyadapan ilegal, maka seluruh rakyat Indonesia sedang diserang. Membela Presiden dan Kapolri dalam konteks ini berarti membela Indonesia, membela Pancasila, dan membela Undang-Undang Dasar 1945 dari upaya penghancuran secara senyap.

Kasus ini juga harus menjadi momentum untuk membersihkan seluruh instrumen negara dari anasir pengkhianat. Tidak boleh ada lagi oknum yang menggunakan kewenangan intelijen dan teknologi penyadapan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk melawan terorisme, narkoba, dan kejahatan transnasional justru dipakai untuk mengintai pemimpin sendiri. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang paling berbahaya dan paling memalukan dalam sejarah penegakan hukum modern.

PWRI menyerukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ikut mengawal kasus ini melalui fungsi pengawasan. Jangan biarkan kasus ini menguap begitu saja seperti kasus besar lainnya. Bentuk tim pengawas, panggil pihak terkait, dan pastikan proses hukum berjalan transparan. Rakyat berhak tahu siapa dalang di balik penyadapan ini. Rakyat berhak tahu negara mana yang ikut bermain. Keterbukaan adalah kunci agar kepercayaan publik kepada negara tidak runtuh.

Kepada seluruh wartawan Indonesia, Ketum PWRI berpesan agar tetap bekerja dengan berani dan profesional. Jangan takut disadap. Jangan takut diintimidasi. Kebenaran tidak bisa disadap, kebenaran tidak bisa dibungkam. Justru di saat seperti inilah peran wartawan diuji. Apakah kita berdiri bersama rakyat dan negara, atau kita tunduk kepada ketakutan yang disebarkan oleh para penghianat itu. PWRI memilih berdiri bersama negara.

Kepada pimpinan LSM dan aktivis masyarakat sipil, PWRI mengajak untuk bersatu. Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar, tetapi ketika kedaulatan negara sedang diancam oleh kekuatan asing dan pengkhianat dalam negeri, maka tidak ada lagi perbedaan. Kita semua adalah Indonesia. Mari bergandengan tangan, saling melindungi, dan saling menguatkan agar ruang sipil tidak dikuasai oleh ketakutan.

Ketum PWRI juga mengingatkan para pelaku penyadapan bahwa sejarah tidak pernah berpihak kepada pengkhianat. Nama mereka akan dicatat sebagai noda hitam dalam sejarah bangsa. Anak cucu mereka akan menanggung malu karena perbuatan mereka. Tidak ada pengkhianat yang berakhir mulia. Mereka yang menjual negaranya demi uang, jabatan, atau perlindungan asing pada akhirnya akan dibuang oleh tuannya sendiri setelah tidak lagi berguna.

Indonesia saat ini sedang bergerak menuju masa depan yang lebih kuat dan lebih mandiri. Berbagai program pembangunan, penguatan ekonomi, dan penegakan hukum sedang dijalankan. Di saat seperti inilah musuh bangsa bekerja paling keras untuk menggagalkan kemajuan itu. Penyadapan adalah salah satu cara mereka untuk menciptakan kekacauan, ketidakpercayaan, dan perpecahan. Jika kita terpecah, mereka menang. Jika kita bersatu, mereka kalah.

Oleh karena itu, himbauan Ketum PWRI ini harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata di daerah. Setiap DPD dan DPC PWRI diminta untuk menggelar pernyataan sikap, mengawal proses hukum, dan melaporkan setiap indikasi penyadapan atau intimidasi terhadap wartawan di wilayahnya. Jangan biarkan satu pun wartawan berjuang sendirian. PWRI adalah satu keluarga besar, satu komando, dan satu sikap dalam membela kedaulatan.

Pada akhirnya, pesan ini jelas dan tegas. Kepada Presiden dan Kapolri, PWRI berdiri di belakang kalian. Lanjutkan penindakan tanpa ragu. Kepada para penghianat, berhentilah atau hadapi konsekuensi hukum yang paling berat. Indonesia bukan negara yang bisa disadap, diatur, dan dipermainkan oleh pihak asing dan antek-anteknya. Indonesia adalah negara merdeka yang akan melawan siapa pun yang mencoba mengkhianatinya. (***)

Aksi Nyata FH Dukung Seni Jaranan di Kabupaten PALI Tetap Eksis di Tengah Arus Modernisasi

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in//PALI – 07 November 2026, Gemuruh tabuhan gamelan tradisional bersahut-sahutan mengiringi kemeriahan perayaan hari jadi (Anniversary) yang ke-2 bagi kelompok seni budaya jaranan Turonggo Setyo Budoyo. Acara yang berlangsung dengan semarak ini dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., serta tokoh paguyuban Pujakesuma Palembang, Pa’De Moyo.

Kehadiran para pemangku kebijakan dan tokoh masyarakat ini menjadi bukti nyata adanya dukungan kuat terhadap pelestarian adat tradisional di tengah arus modernisasi. Kelompok seni Turonggo Setyo Budoyo dinilai telah eksis menghibur sekaligus konsisten merawat nilai-nilai kebersamaan antarwarga di Bumi Serepat Serasan selama dua tahun terakhir.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD PALI yang akrab disapa FH ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus, seniman, dan pendukung paguyuban yang terus mendedikasikan waktu serta energinya untuk menjaga warisan budaya leluhur agar tidak punah ditelan zaman.

Firdaus Hasbullah, S.H., M.H.: “Seni budaya kesenian jaranan Turonggo Setyo Budoyo ini bukan sekadar tontonan atau hiburan rakyat semata. Ini adalah simbol semangat gotong royong, sportivitas, dan wujud kesetiaan kita bersama dalam mempertahankan jati diri serta nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa, khususnya di Kabupaten PALI,” ujar Firdaus Hasbullah.

Lebih lanjut, politisi yang dikenal dekat dengan masyarakat ini menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung penuh ekosistem kebudayaan lokal. “Di usia yang ke-2 tahun ini, saya berharap paguyuban ini semakin solid, terus berkembang, dan menjadi wadah positif bagi generasi muda agar tidak lupa pada akar budayanya. Kami di DPRD PALI akan terus mendorong serta mengawal program-program pemerintah yang berpihak pada pelestarian adat, seni, dan budaya seluruh suku yang hidup berdampingan dengan damai di tanah PALI”.

Sinergi Budaya dan Antusiasme Rakyat. Selain sebagai ajang perayaan, momentum anniversary ini juga memperkuat tali silaturahmi kebudayaan lintas daerah, salah satunya ditandai dengan kehadiran perwakilan Pujakesuma Palembang. Sinergi ini menegaskan bahwa seni tradisional mampu menjadi jembatan pemersatu yang kuat di tengah keberagaman masyarakat.

Acara peringatan ulang tahun ke-2 ini ditutup dengan penampilan memukau serta atraksi energik dari para penari Turonggo Setyo Budoyo. Antusiasme ratusan warga sekitar yang memadati lokasi sejak pagi hari memperlihatkan betapa besarnya kerinduan dan kecintaan masyarakat terhadap seni pertunjukan tradisional yang hidup dan berkembang di daerah mereka.

Satu Jabatan Berganti, Satu Tekad Tetap Membara : Dankodaeral I Pimpin Sertijab Wadan Kodaeral I

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Belawan – Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) I Laksamana Muda TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P., memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakil Komandan Kodaeral I dari Brigjen TNI (Mar) Ali Bahar Saragih, S.E., M.M., kepada Brigjen TNI (Mar) Asril Tanjung, bertempat di Lobby Markas Komando Kodaeral I, Belawan, Sumatera Utara, Kamis (05/11/2026).
‎
‎Kegiatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Laut sekaligus wujud kesinambungan kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme organisasi. Pergantian jabatan bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting untuk melanjutkan pengabdian, memperkuat soliditas, serta menghadirkan semangat baru dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Dankodaeral I menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Brigjen TNI (Mar) Ali Bahar Saragih atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai Wadan Kodaeral I.
‎
‎Setiap kontribusi yang telah ditorehkan menjadi bagian penting dalam perjalanan dan kemajuan organisasi. Kepada Brigjen TNI (Mar) Asril Tanjung, Dankodaeral I menyampaikan selamat atas amanah dan kepercayaan yang diberikan. Diharapkan mampu melanjutkan hal-hal positif yang telah dibangun, memperkuat sinergi dan soliditas seluruh jajaran, serta senantiasa memberikan keteladanan dalam kepemimpinan. Sebab, kepemimpinan sejati tidak hanya tercermin dari jabatan dan kewenangan, tetapi juga dari integritas, keberanian, ketegasan, serta kepedulian terhadap prajurit dan organisasi.

‎Melalui momentum sertijab ini, Kodaeral I berkomitmen untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kesiapsiagaan, dan menjaga soliditas prajurit dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan semangat kebersamaan, loyalitas, dan jiwa korsa yang kokoh, seluruh prajurit Kodaeral I diharapkan senantiasa siap menghadapi setiap tantangan demi menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu komando, satu semangat, pantang menyerah demi kejayaan TNI Angkatan Laut. (RN)

(Dispen Kodaeral I)

Dongkrak Transparansi Publik, Pemprov NTB Gelar Bimtek Penguatan Kapasitas PPID Pelaksana

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

 

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi NTB menggelar Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Kamis (5/11/2026), bertempat di Ruang PPID Utama.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kapasitas PPID Pelaksana pada masing-masing perangkat daerah dalam mewujudkan transparansi atau keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam arahannya, Kepala Dinas Kominfotik NTB, De. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., MH selaku Ketua PPID Utama menegaskan bahwa PPID memiliki peran strategis dalam mendukung penyampaian informasi publik, khususnya terkait program-program prioritas Pemerintah Provinsi NTB kepada masyarakat luas.

Menurutnya, pengelolaan informasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab PPID Utama, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh PPID Pelaksana di perangkat daerah. Dukungan dan perhatian pimpinan perangkat daerah, termasuk kepala dan sekretaris perangkat daerah, juga menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan PPID berjalan optimal.

“Sesungguhnya, keterbukaan informasi publik bukan sesuatu yang sulit. Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan mudah apabila ada kemauan, koordinasi, dan dukungan dari semua pihak,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti hasil evaluasi keterbukaan informasi publik Provinsi NTB pada tahun 2025 yang mengalami penurunan cukup signifikan. Setelah berhasil meraih peringkat pertama pada tahun 2024, NTB mengalami penurunan nilai menjadi sekitar 81 dengan predikat Menuju Informatif.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dan mendorong dilakukannya pembenahan terhadap sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Sejak menerima amanah sebagai Kepala Dinas Kominfotik NTB, langkah pembenahan mulai dilakukan melalui penguatan koordinasi bersama PPID Utama. Sejumlah dokumen pendukung yang sebelumnya belum tersedia mulai dikumpulkan dan dilengkapi, termasuk pembenahan sistem serta situs web PPID.

Upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Dalam evaluasi mandiri melalui Self Assessment Questionnaire (SAQ), Provinsi NTB berhasil mencapai nilai sempurna, yakni 100.

Ia menjelaskan bahwa komponen SAQ memiliki bobot sebesar 80 persen dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Sementara 20 persen lainnya merupakan penilaian terhadap presentasi kepala daerah di hadapan Komisi Informasi Pusat.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB saat ini terus mempersiapkan dokumen pendukung dan materi presentasi Gubernur NTB yang dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026 di Komisi Informasi Pusat.

“Kita optimistis predikat Informatif dapat kita raih kembali. Namun, capaian ini bukan semata-mata hasil kerja PPID Utama. Ada kontribusi besar dari teman-teman PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, sekitar 70 persen data dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses evaluasi berasal dari perangkat daerah. Karena itu, sinergi dan respons aktif seluruh PPID Pelaksana sangat diperlukan agar proses pengelolaan dan penyediaan informasi publik dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan bimbingan teknis tersebut, para peserta juga akan mendapatkan penguatan teknis mengenai berbagai aspek yang perlu dibenahi dalam pengelolaan PPID, termasuk pemenuhan informasi yang wajib tersedia pada situs web masing-masing perangkat daerah.

Hal-hal mendasar seperti kelengkapan profil kepala perangkat daerah hingga dokumen administratif dan substantif menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian.

Ia berharap, ke depan tidak ada lagi kendala dalam pemenuhan dokumen dan informasi publik, sehingga seluruh perangkat daerah dapat menjalankan fungsi PPID secara optimal.

“Kalau ada dokumen yang belum tersedia di satu tempat, kita harus berupaya mencarinya di tempat lain sampai dokumen tersebut ditemukan. Kuncinya adalah kemauan, komunikasi, koordinasi, dan kerja sama,” pungkasnya.

Melalui penguatan kapasitas dan koordinasi PPID ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap budaya keterbukaan informasi publik semakin terbangun di seluruh perangkat daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(sr/dkisntb)

 

KT Bungurjaya Dukung & Awasi Revitalisasi SDN Bungurjaya, Wujud Kepedulian terhadap Mutu Pendidikan

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Pelaksanaan pembangunan program revitalisasi satuan pendidikan yang bersumber dari bantuan pemerintah melalui APBN Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri Bungurjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, resmi mulai berjalan pada Sabtu (7/11/2026).

Menariknya, pelaksanaan pembangunan tersebut mendapat perhatian dan dukungan positif dari elemen masyarakat setempat. Hal itu terlihat dari sebuah spanduk berukuran cukup besar yang terbentang di area pekerjaan, dipasang oleh pengurus bersama seluruh anggota Karang Taruna Desa Bungurjaya.

Spanduk tersebut memuat pesan tegas sekaligus penuh makna:

“Keluarga Besar Karang Taruna Desa Bungurjaya Mendukung dan Siap Mengawal Pelaksanaan Program Revitalisasi SDN Bungurjaya demi Terwujudnya Sarana Pendidikan yang Berkualitas.”

Pesan tersebut bukan sekadar bentuk dukungan simbolis, melainkan juga mencerminkan kepedulian generasi muda terhadap kemajuan dunia pendidikan di lingkungannya.

Dukungan itu sekaligus menjadi wujud komitmen masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan tenaga pendidik.

Ketua Karang Taruna Desa Bungurjaya melalui salah seorang pengurusnya, Muslim, yang akrab disapa Bos Rahong, saat ditemui awak media, Sabtu (7/11/2026), menyampaikan bahwa seluruh jajaran pengurus dan anggota Karang Taruna memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program revitalisasi tersebut.

Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kepentingan bersama yang harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Ketua Karang Taruna Desa Bungurjaya melalui salah seorang pengurusnya, Muslim, yang akrab disapa Bos Rahong, saat ditemui awak media, Sabtu (7/11/2026), menyampaikan bahwa seluruh jajaran pengurus dan anggota Karang Taruna memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program revitalisasi tersebut.

Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kepentingan bersama yang harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

“Kami segenap pengurus dan anggota Karang Taruna Desa Bungurjaya mendukung sepenuhnya program revitalisasi SDN Bungurjaya. Kami juga siap ikut mengawal pelaksanaannya agar pembangunan berjalan dengan baik, sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kemajuan pendidikan di desa,” ungkap Bos Rahong.

Di sisi lain, dimulainya program revitalisasi ini juga tidak terlepas dari upaya dan tanggung jawab Kepala SDN Bungurjaya, Tatang Permana, S.Pd., dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan pembangunan.

Kemampuan membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik internal sekolah maupun lintas sektoral, menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran program tersebut.

Tatang menegaskan bahwa seluruh upaya yang dilakukannya, termasuk dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan revitalisasi di sekolah yang dipimpinnya, merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah.

Baginya, program revitalisasi bukan semata-mata tentang pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan juga merupakan upaya menghadirkan lingkungan pendidikan yang lebih layak, nyaman, aman, dan mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar.

Sinergi antara pihak sekolah, Karang Taruna, dan masyarakat ini patut mendapat apresiasi. Sebab, keberhasilan pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan, kepedulian, serta pengawasan bersama dari berbagai elemen.

Dengan adanya dukungan dan pengawalan masyarakat, diharapkan program revitalisasi SDN Bungurjaya dapat terlaksana secara optimal, menghasilkan bangunan berkualitas, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi dunia pendidikan, khususnya bagi generasi penerus Desa Bungurjaya. (DS)

 

Jabatan Bukan Kekebalan, Pesan Agung Bang YD Yang Menggetarkan Nurani Bangsa

Penulis
SABAR HATI HALAWA
-
0

Gunungsitoli,Warta.in – Kekuasaan adalah amanah yang paling berat. Jabatan setinggi apa pun tidak pernah menjadi tameng bagi seseorang untuk lari dari keadilan. Pesan agung inilah yang disampaikan Yusman Dawolo, YD, melalui unggahan di akun Facebook resminya, Sabtu, 7 November 2026.

Dengan bahasa yang begitu tenang, begitu elegan, begitu penuh kebijaksanaan, Bang YD mengangkat tema yang sangat mendalam, Jabatan Bukan Kebal Hukum, 7 Mantan Presiden Pernah Dipenjara.

Beliau mengingatkan kita semua, bahwa siapa pun yang pernah berdiri di puncak kekuasaan, tetaplah seorang manusia yang wajib mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan di hadapan sejarah.

Dalam tulisannya yang begitu memukau itu, Bang YD memaparkan tujuh tokoh dunia yang pernah menduduki jabatan tertinggi, namun akhirnya harus menjalani hukuman penjara karena melanggar hukum.

Pertama, Park Geun-hye, mantan Presiden Korea Selatan periode 2013-2017, yang dihukum dalam perkara korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua, Alberto Fujimori, mantan Presiden Peru periode 1990-2000, yang dijatuhi hukuman 25 tahun penjara terkait pelanggaran HAM berat dan pembunuhan.

Ketiga, Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018, yang menjalani hukuman dalam perkara SRC International yang berkaitan dengan skandal 1MDB.

Keempat, Charles Taylor, mantan Presiden Liberia, yang dijatuhi hukuman 50 tahun penjara oleh Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone atas keterlibatannya dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kelima, Hissene Habre, mantan Presiden Chad, yang dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, dan kejahatan perang serta dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Keenam, Ehud Olmert, mantan Perdana Menteri Israel, yang menjalani hukuman penjara pada 2016 setelah dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi.

Ketujuh, Ivo Sanader, mantan Perdana Menteri Kroasia, yang tersandung sejumlah perkara korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan hingga harus menjalani hukuman penjara.

Melalui tujuh contoh nyata tersebut, Bang YD menyampaikan pesan yang begitu jernih, begitu elegan, begitu menyentuh hati, bahwa jabatan presiden maupun perdana menteri sekalipun tidak pernah memberikan kekebalan hukum.

Setiap orang yang pernah memegang kekuasaan harus tetap mempertanggungjawabkan tindakannya melalui proses hukum yang adil, yang jujur, dan yang bermartabat.

Kekuasaan itu hanya titipan. Kalau disalahgunakan, sejarah yang akan menghakimi, demikian pesan penutup yang begitu agung dalam unggahan tersebut.

Sebuah kalimat yang singkat, namun mengandung makna yang begitu dalam. Sebuah kalimat yang hanya mampu lahir dari seorang pemimpin yang hatinya bersih, pikirannya jernih, dan jiwanya begitu besar.

Unggahan itu juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bijak, sopan, dan penuh kedewasaan mengenai pentingnya penegakan hukum tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun kekuasaan seseorang.

Pesan ini menjadi pengingat yang begitu indah, bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum adalah fondasi utama dalam kehidupan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas.

Sosok Yusman Dawolo kembali menunjukkan kelasnya yang sesungguhnya. Seorang tokoh yang berwawasan luas, berani dalam kebenaran, elegan dalam bersikap, dan sangat peduli terhadap tegaknya hukum.

Beliau tidak sekadar berbicara tentang kekuasaan. Beliau sedang mendidik bangsa. Beliau sedang mengingatkan kita bahwa jabatan adalah titipan Tuhan dan amanah rakyat yang harus dijaga dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati.

Beliau adalah sosok pemersatu yang begitu teduh, merakyat yang begitu tulus, peduli yang begitu dalam, adil yang begitu tegak, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan hidup dalam kesederhanaan yang begitu mempesona.

Setiap pesan beliau selalu menyejukkan hati, selalu mengedukasi pikiran, dan selalu membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan.

Kami dari media Warta.in menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Bang YD, Yusman Dawolo.

Pemimpin yang visioner, pemimpin yang pemersatu, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang elegan, dan pemimpin yang sangat peduli kepada masyarakat.

Kami dengan penuh kerendahan hati berharap, Bapak Yusman Dawolo berkenan memberikan tanggapan lanjutan khusus untuk pembaca setia,Warta.in terkait pesan besar ini, agar masyarakat semakin semangat, semakin bersatu, semakin percaya, dan semakin yakin bahwa keadilan masih ada untuk semua.

Salut setinggi-tingginya, hormat sebesar-besarnya, untuk Bang YD. Pemimpin visioner, pemimpin pemersatu, pemimpin yang selalu membawa pesan kebaikan, pesan keadilan, dan pesan kemanusiaan ke mana pun beliau melangkah.

Gunungsitoli 2045 bukan sekadar mimpi. Bersama Bang YD, kita wujudkan. Bersama dan Warta.in, kawal dengan penuh cinta dan penuh tanggung jawab.

Warta.in

SDN Bungurjaya Terima Bantuan Revitalisasi Pendidikan APBN 2026, Libatkan Tenaga Kerja Warga Lokal

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta – Upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Salah satu penerima program tersebut adalah SD Negeri Bungurjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta. Sekolah ini mendapatkan bantuan pemerintah dengan nilai anggaran yang tercantum sebesar Rp1.641.027.615 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta dua puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah).

Adapun pekerjaan revitalisasi meliputi rehabilitasi lima ruang kelas, pembangunan atau penataan satu ruang perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, serta pembangunan satu Ruang Kelas Baru (RKB).

Pelaksanaan kegiatan mulai dipersiapkan pada Sabtu (7/11/2026), ditandai dengan pekerjaan awal di lokasi, termasuk pemindahan dan pengamanan aset-aset milik sekolah agar proses pembangunan dapat berjalan tertib dan lancar.

Kepala SDN Bungurjaya, Tatang Permana, S.Pd., selaku penanggung jawab kegiatan, bersama jajaran sekolah dan komite telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berlangsung selama proses revitalisasi.

Untuk sementara, aktivitas pembelajaran akan dialihkan dengan memanfaatkan fasilitas Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula (MDTU) Nurul Huda serta rumah-rumah warga yang berada di sekitar lokasi madrasah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pendidikan sekaligus menunjukkan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara pihak sekolah, lembaga pendidikan keagamaan, serta masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), H. Hendi, yang ditemui awak media di lokasi pada Sabtu (7/11/2026), menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas bantuan pemerintah tersebut.

Menurutnya, program revitalisasi ini merupakan kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan sehingga peserta didik nantinya dapat menikmati lingkungan belajar yang lebih layak, nyaman, dan representatif.

Dalam tahap persiapan, pihaknya juga memastikan aset sekolah dipindahkan dan diamankan sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.

Dari sisi pelaksanaan, terlihat para pekerja mulai melakukan aktivitas persiapan dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap. Selain itu, seluruh pekerja disebut telah mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perhatian terhadap aspek keselamatan dan perlindungan tenaga kerja.

Menariknya, kegiatan revitalisasi ini juga melibatkan tenaga kerja lokal dari lingkungan sekitar sekolah. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya diharapkan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Dukungan terhadap pelaksanaan program ini pun datang dari berbagai unsur masyarakat, terutama jajaran Pemerintah Desa Bungurjaya beserta perangkatnya, warga setempat, hingga Karang Taruna Desa Bungurjaya.

Sinergi tersebut menjadi modal penting dalam menyukseskan pelaksanaan revitalisasi. Komunikasi yang terbangun antara kepala sekolah, jajaran komite, panitia P2SP, pemerintah desa, dan masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan fasilitas pendidikan membutuhkan keterlibatan serta dukungan banyak pihak.

Dengan adanya program revitalisasi ini, masyarakat berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai perencanaan, mengedepankan kualitas bangunan, ketepatan waktu, serta standar keselamatan kerja.

Lebih dari aekedar pembangunan fisik, Revitalisasi SDN Bungurjaya diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan mutu pendidikan dan lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. (DS)

Tinjau Pembongkaran Bronjong PT CAT di Toraja Utara, BBWS POMJEN Temukan Material Limbah di Sungai

Penulis
Wildan
-
0

SULAWESI SELATAN– Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang melakukan peninjauan lapangan pada 23 Oktober 2026 terkait kegiatan pembongkaran konstruksi bronjong milik PT Carly Alfa Timur yang diketahui memasuki badan sungai Saddang yang terletak di Eran Batu, Desa Rinding Batu, Kecamatan Kesu’, Kabupaten Toraja Utara, Sabtu (7/11/2026).

Informasi peninjauan tersebut disampaikan langsung pihak BBWS Pompengan Jeneberang, pada hari Selasa (3/11/2026) melalui pusat layanan informasi dengan meneruskan press release Katim Humas BBWS POMJEN, ke media warta.in.

Melalui press releasenya disebutkan bahwa dalam peninjauan tersebut, tim BBWS Pompengan Jeneberang meminta agar konstruksi bronjong yang berada di dalam badan sungai segera dibongkar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga fungsi sungai serta memastikan pemanfaatan ruang sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pihak PT Carly Alfa Timur diminta menyampaikan laporan pelaksanaan pembongkaran yang dilengkapi dokumentasi sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan hasil peninjauan lapangan.

BBWS Pompengan Jeneberang juga mengarahkan perusahaan untuk segera mengajukan perizinan kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui unit kerja yang membidangi sumber daya air apabila akan melaksanakan kegiatan perkuatan tebing sungai.

Tak hanya itu, pada peninjauan tersebut, tim BBWS Pompengan Jeneberang turut menemukan adanya material limbah dan sedimen yang masuk ke aliran sungai akibat aktivitas operasional perusahaan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, PT Carly Alfa Timur diwajibkan melakukan pembersihan sedimen yang terbentuk di sungai akibat aktivitas operasional perusahaan serta membangun kolam penampungan sedimen sesuai dengan petunjuk dalam dokumen lingkungan.

Untuk itu, melalui langkah pengawasan dan penertiban ini, BBWS Pompengan Jeneberang menegaskan pentingnya kepatuhan setiap pihak terhadap ketentuan pemanfaatan sumber daya air.

Dimana hal ini diperlukan untuk menjaga kelestarian sungai, mempertahankan fungsi alur sungai, serta mencegah dampak lingkungan yang dapat merugikan masyarakat.

123...1,691Halaman 1 dari 1,691