Beranda blog

Proyek Rp6,3 M di Lolowua Tak Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Bore Pile Tak Sesuai RB

Penulis
SABAR HATI HALAWA
-
0

Gunungsitoli,Warta.in – Proyek Pembangunan Turap/Talud/Bronjong pada Jalan Provinsi Ruas Miga-Lolowua KM 16+900 Kota Gunungsitoli (PHTC-5A) senilai Rp6,3 Miliar disorot. Tak diduga tak sesuai spesifikasi.

Proyek milik Pemprov Sumut melalui UPTD BMCK Gunungsitoli, penyedia CV. NOVITA RENSA NR, No Kontrak 620/10/SP/UPTD-BMCK/GST/VII/2026 tanggal 01 Juli 2026, nilai Rp6.365.920.267 dari APBD Sumut T.A 2026 ini diduga kuat bermasalah pada pondasinya.

Sumber terpercaya yang namanya dirahasiakan menyebutkan kepada Warta.in, Rabu (8/10), Borfail turap tersebut tak sesuai spesifikasi, diduga kuat pendalaman bore pile tidak sesuai ketentuan RB.

Secara aturan ini jelas melanggar UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Perpres No 16 Tahun 2018 Jo No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan, serta Spek Umum Bina Marga 2018 Revisi 2. Jika ada pengurangan volume, berpotensi melanggar UU Tipikor No 31 Tahun 1999 Jo No 20 Tahun 2001.

Bore pile adalah nyawa turap. Jika kedalaman dicuri, turap rawan ambruk dan membahayakan pengguna jalan provinsi.

Hingga berita diterbitkan, PPK UPTD BMCK Gunungsitoli dan CV. Novita Rensa NR belum berhasil dikonfirmasi.

Warga minta Kadis BMCK Provsu dan APH segera turun audit dan ukur ulang bore pile tersebut.

Warta.in

Pengurus PWI Tulis Model Komunikasi PRISM untuk Polri dan Kapolri Baru

Penulis
Alpin Andreas Simbolon
-
0

warta.in Bekasi ◊ Kamis, 08 Oktober 2026

JAKARTA — Persoalan membangun kembali kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi bahasan utama dalam buku Model Manajemen Komunikasi dalam Merekonstruksi Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Buku tersebut ditulis oleh salah seorang Pengurus PWI Pusat, Dr. Eddy Iriawan, yang menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum dan HAM PWI Pusat. Buku ini menawarkan pendekatan pengelolaan komunikasi yang dapat digunakan Polri dalam menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat, terutama setelah perkembangan media sosial membuat arus informasi bergerak semakin cepat.

Eddy mengatakan, buku tersebut merupakan pengembangan dari hasil disertasinya pada Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara (USU). Ia sengaja membukukan hasil penelitian tersebut agar gagasan yang diperoleh selama proses akademik tidak berhenti sebagai karya ilmiah semata, tetapi dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengelolaan komunikasi institusi.

“Buku ini merupakan hasil disertasi saya. Dari penelitian ini saya mencoba melihat bagaimana institusi kepolisian menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat di tengah banjir informasi, terutama melalui media sosial,” kata Eddy kepada wartawan.

Menurut Eddy, perkembangan teknologi informasi membuat persoalan yang terjadi di lingkungan kepolisian dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik. Informasi, kritik maupun pengalaman masyarakat dapat menyebar luas dan pada akhirnya ikut membentuk citra institusi.

“Bagaimana diksi ‘no viral, no justice’ bisa direduksi oleh institusi Polri menjadi salah satu persoalan yang coba dijawab melalui pendekatan komunikasi dalam buku ini,” ujar Eddy.

Buku tersebut tidak hanya membahas bagaimana Polri menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana institusi merespons persoalan, mengelola isu, mendengar masyarakat dan membangun komunikasi publik secara berkelanjutan.

Eddy memasukkan model PRISM sebagai gagasan utama. PRISM merupakan singkatan dari Participation, Responsiveness, Integrity, Synergy, dan Monitoring. Kelima unsur tersebut menjadi kerangka pengelolaan komunikasi yang menempatkan partisipasi publik, kecepatan respons, integritas, sinergi dan pemantauan sebagai bagian yang saling berkaitan.

“Citra negatif Polri ini sebesar 66,2 persen didasarkan pada pengalaman buruk pribadi yang dialami para individu saat berurusan dengan polisi. Di antaranya tidak mendapat respons atas pengaduan yang mereka sampaikan,” ujarnya.

Menurut Eddy, persoalan komunikasi menjadi semakin kompleks ketika kasus yang melibatkan oknum kepolisian mendapat perhatian besar di media maupun media sosial.

Buku ini kemudian menawarkan sejumlah langkah dalam penerapan model PRISM, antara lain mengenali isu sejak awal, memantau aktivitas tagar di media, mengelompokkan isu, membaca konteks sosial dan narasi yang berkembang, serta mengidentifikasi aktor yang berperan dalam penyebaran isu.

Tahap berikutnya adalah menyusun respons berbasis data, membangun kolaborasi dengan lembaga lain, membuka ruang dialog dengan masyarakat, mengevaluasi dampak komunikasi, serta mendokumentasikan hasilnya sebagai bahan pembelajaran dalam menghadapi persoalan serupa.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat Marthen Selamat Susanto, mengatakan PWI Pusat berencana menggelar bedah buku tersebut dalam waktu dekat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi kepolisian.

Akhmad Munir mengatakan gagasan penerbitan buku tersebut juga lahir dari PWI Pusat sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi institusi kepolisian. Gagasan itu kemudian dikembangkan dan ditulis oleh Eddy Iriawan, dengan berpijak pada hasil penelitian akademiknya.

“Ide buku ini berangkat dari PWI Pusat sebagai sumbangan pemikiran kepada Polri. Kemudian ditulis dan dikembangkan oleh Dr. Eddy Iriawan. Kami berharap gagasan dalam buku ini dapat menjadi salah satu bahan pemikiran bagi Polri dan Kapolri baru dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta membangun kepercayaan publik,” kata Munir.

Menurut Ketua Dewan Pengawas yang pernah menjabat Dirut Antara ini, tantangan komunikasi Polri ke depan tidak hanya berkaitan dengan kecepatan menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana institusi mampu mendengar dan memberikan respons terhadap persoalan yang disampaikan masyarakat.

“Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui komunikasi satu arah. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat keterbukaan, respons, integritas dan kesungguhan institusi dalam menyelesaikan persoalan. Kami berharap buku ini dapat ikut memperkaya gagasan untuk memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat,” ujarnya.

PWI Pusat berharap bedah buku tersebut nantinya menjadi ruang pertukaran gagasan antara pers, akademisi, kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan mengenai strategi komunikasi Polri di tengah perubahan lanskap informasi dan semakin besarnya peran media sosial dalam membentuk persepsi publik.

(Alpin A.S)

SURAT TERBUKA KEPADA GUBERNUR JAWA BARAT

Penulis
ALFI YONIMAR B
-
0

SURAT TERBUKA KEPADA GUBERNUR JAWA BARAT

 

Perihal: Permohonan Pengawasan dan Transparansi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Jawa Barat

 

Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat

Dedi Mulyadi

 

Dengan hormat,

 

Kami mencermati pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

 

Berdasarkan informasi yang tersedia, anggaran nasional untuk program revitalisasi satuan pendidikan pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp14 triliun hingga Rp14,1 triliun yang dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program tersebut pada tahap awal menyasar 11.744 sekolah dan terus diperluas hingga puluhan ribu satuan pendidikan di berbagai daerah.

 

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar melalui APBD Jawa Barat Tahun 2026 untuk rehabilitasi 123 ruang kelas yang tidak layak pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi.

 

Sehubungan dengan pelaksanaan program tersebut, kami meminta perhatian Bapak Gubernur beserta Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk memastikan seluruh kegiatan revitalisasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

 

Kami juga berharap dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset hasil pembongkaran atau aset pendidikan yang timbul dari proses revitalisasi, seperti besi, baja, kusen, maupun material lainnya. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai pendataan, penyimpanan, pemanfaatan, maupun mekanisme penghapusan aset tersebut agar tidak menimbulkan pertanyaan atau dugaan yang dapat mengurangi kepercayaan publik.

 

Khususnya pada pelaksanaan revitalisasi sekolah di wilayah Kabupaten Sukabumi dan daerah lainnya di Jawa Barat, kami memohon agar dilakukan monitoring serta evaluasi secara menyeluruh untuk memastikan seluruh aset negara atau aset daerah tetap tercatat dan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Melalui surat terbuka ini, kami tidak bermaksud menyampaikan tuduhan kepada pihak tertentu, melainkan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari uang rakyat.

 

Besar harapan kami agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Inspektorat, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait dapat memberikan penjelasan dan pengawasan yang maksimal demi terwujudnya tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan peserta didik.

 

Atas perhatian Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

 

Hormat kami,

 

Masyarakat Peduli Transparansi Pendidikan

 

8 Oktober 2026

FPT Resmi Melaporkan PT Carly Alfa Timur ke Polres Toraja Utara

Penulis
Wildan
-
0

TORAJA UTARA – Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Toraja (LSM FPT), hari ini secara resmi melaporkan PT Carly Alfa Timur ke Polres Toraja Utara, Rabu (7/10/2026).

Selaku Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjalankan fungsi sebagai sosial kontrol, FPT melaporkan PT Carly Alfa Timur atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Dimana pihak PT Carly Alfa Timur diketahui telah membangun Bronjong Kawat di atas wilayah ruang badan sungai tanpa izin dari pemerintah sebagaimana yang telah dimaksudkan oleh Dinas PUTR Toraja Utara melalui Surat Teguran/Peringatan Pertama.

Laporan Polisi tersebut saat dikonfirmasi langsung usai memberikan laporan di SPKT Polres Toraja Utara, Yulius Dakka selaku Ketua FPT menekankan bahwa ini bagian dari fungsi kontrol.

“Benar, kami telah memberikan Laporan Polisi secara resmi hari ini. Dan ini bagian dari fungsi sosial kontrol terhadap dugaan tindakan yang melanggar aturan terlebih kepada tindak lanjut pemerintah yang seolah stagnan terhadap suatu dugaan pelanggaran,” kata Yulius Dakka.

Selain itu, Dakka juga menilai bahwa setelah SP pertama pihak PUTR yang ditindaklanjuti dengan pendampingan atas Kunjungan Komisi 3 DPRD Toraja Utara pada tanggal 2 Oktober 2026 ke lokasi tersebut, ada penekanan yang seharusnya menjadi perhatian bersama yaitu adanya pengakuan pihak PT Carly Alfa Timur kalau sudah salah, lalai dan bahkan berjanji menghentikan pembangunan.

“Ini kan sangat jelas kita lihat hasil kunjungan Komisi 3 DPRD Toraja Utara yang didampingi Dinas PUTR dimana di situ ada pengakuan pihak PT CAT dan berjanji hentikan pekerjaan tapi dari partisipasi teman-teman wartawan yang juga menjalankan fungsinya sebagai amanah UU Pers di situ masih ditemukannya aktivitas pada tanggal 5 Oktober 2026,” beber Dakka.

Ya seharusnya, lanjut Dakka, PUTR Toraja Utara sebagai Dinas teknis bisa langsung bertindak tegas ataupun DPRD sebagai lembaga yang juga punya kewenangan menjalankan pengawasan juga dapat mengambil sikap tegas.

“Ini sepertinya teman-teman di Dinas PUTR bersama DPRD yang sudah turun bersama yang kemudian menyampaikan agar pembangunan dihentikan tapi seolah gak diindahkan. Tapi kok aneh aja, gak ada ketegasan setelah itu, padahal ramai diberitakan jika masih lanjut pekerjaan Bronjongnya,” ketus Dakka.

Jadi dari semua itu, kami ambil sikap karena jika ada pembiaran ini bagaikan hianati saudara-saudari kita sebagai warga yang bermukim di daerah sebrang yang bisa menjadi dampak hempasan atau dorongan luapan air sungai saat musim penghujan tiba, sambungnya.

Selaku pemerhati lingkungan, Dakka juga menyebutkan bahwa memang saat sekarang ini kita bisa saja berasumsi atau beranggapan jika dampak luapan air ke pemukiman di sebrang tidak akan terjadi atau jauh dari pemikiran itu, tapi jika itu terjadi maka siapa lagi yang yang akan bertanggung jawab.

“Kita bukan mendoakan agar terjadi luapan air sungai ke pemukiman warga di seberang di Ampalla Kalaulu dan itu tidak kita inginkan tapi lebih kepada mencegah karena kalau sudah terjadi siapa yang akan bertanggung jawab. Apakah pihak PT Carly Alfa Timur bersedia bertanggung jawab ?,” pungkasnya.

Alumni STM Balige Angkatan 1970 Kembali ke Almamater, Sahat P Pasaribu Beri Motivasi dan Bantuan untuk Siswa

Penulis
Benny Juniver
-
0

Balige, warta.in – Kunjungan seorang alumni ke sekolah tempatnya menimba ilmu puluhan tahun lalu menjadi momentum penuh makna bagi keluarga besar STM Negeri Balige, yang kini bernama SMK Negeri 1 Balige.

PadaSenin/5 Oktober 2026, alumni STM Balige angkatan 1970, Ir. Sahat Parulian Pasaribu, M.Pd.AK, kembali menyambangi almamaternya di Balige. Kedatangannya bukan sekadar bernostalgia, tetapi juga membawa pesan penting bagi generasi muda: pendidikan kejuruan dapat menjadi bekal untuk membangun masa depan, termasuk menjadi seorang pengusaha.

Dalam kunjungan tersebut, Ir. Sahat hadir sebagai salah satu alumni yang telah berhasil membangun kiprah di dunia usaha. Ia juga dipercaya menjadi pembina upacara sekaligus memberikan pengarahan dan motivasi kepada para siswa.

Kehadirannya disambut jajaran guru dan keluarga besar SMK Negeri 1 Balige. Turut hadir Wakil Bupati Toba serta sejumlah alumni yang mendampingi Ir. Sahat dari Jakarta, di antaranya St. Resman Pasaribu dan St. Sitompul.

Dalam kesempatan tersebut, Ir. Sahat juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp10 juta untuk mendukung kegiatan para siswa. Selain itu, ia menyampaikan komitmen untuk memberikan tambahan bantuan berupa lima unit laptop yang nantinya akan dikirimkan kepada sekolah.

Dari bangku STM menuju dunia usaha

Kisah Ir. Sahat menjadi salah satu contoh bahwa perjalanan seorang siswa SMK tidak harus berhenti ketika menyelesaikan pendidikan.

Alumni STM Balige angkatan 1970 itu datang kembali ke sekolah bukan hanya sebagai orang yang pernah belajar di tempat tersebut, tetapi sebagai seorang alumni yang ingin membagikan pengalaman perjalanan hidup dan dunia usaha kepada generasi yang sedang menempuh pendidikan.

Pesan yang dibawanya sederhana namun penting: siswa harus berani bermimpi, memiliki keterampilan, membangun karakter, disiplin, serta mampu melihat peluang.

Pengalaman alumni seperti Ir. Sahat menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan memiliki hubungan yang erat dengan dunia kerja dan kewirausahaan.
Hal tersebut bahkan sejalan dengan visi SMK Negeri 1 Balige yang saat ini menekankan pembentukan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, berkarakter, berjiwa wirausaha, dan mampu bersaing di era global.

STM Balige, sekolah kejuruan yang telah melewati perjalanan panjang
SMK Negeri 1 Balige memiliki sejarah panjang. Berdasarkan profil resmi sekolah, lembaga pendidikan ini pada awal berdirinya bernama Sekolah Teknologi Menengah Negeri Balige dan berdiri pada 1957.

Sekolah tersebut kemudian berkembang mengikuti perubahan pendidikan kejuruan di Indonesia hingga kini menjadi SMK Negeri 1 Balige. Profil resmi sekolah mencatat berbagai bidang kompetensi, antara lain Teknik Geomatika, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, Bisnis Konstruksi dan Properti, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Elektronika Industri, Teknik Pemesinan, Teknik Pengelasan, hingga Teknik Kendaraan Ringan Otomotif.

Artinya, bagi alumni seperti Ir. Sahat, kembali ke sekolah pada 5 Oktober 2026 bukan sekadar kembali ke sebuah bangunan.

Ada sejarah panjang di baliknya.

Ada ruang kelas, guru, teman seperjuangan dan pengalaman masa muda yang menjadi bagian dari perjalanan hidup seorang alumni.

Karena itu, pertemuan alumni dan siswa menjadi penting. Siswa masa kini dapat melihat bahwa orang yang dahulu duduk di bangku sekolah yang sama dapat menempuh perjalanan panjang hingga mencapai keberhasilan di dunia profesional dan usaha.

Alumni sukses jangan lupa almamater
Kehadiran Ir. Sahat sekaligus memperlihatkan pentingnya hubungan antara alumni dan almamater.
Sekolah membutuhkan dukungan banyak pihak agar pendidikan tidak berhenti pada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Peralatan praktik, teknologi, akses informasi dan pengalaman dari dunia kerja maupun dunia usaha juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan siswa.
SMK Negeri 1 Balige sendiri mencantumkan sejumlah kemitraan dengan dunia industri, antara lain untuk praktik industri dan penyaluran lulusan.
Dalam konteks itu, bantuan Rp10 juta dan rencana lima laptop dari Ir. Sahat bukan hanya dapat dilihat sebagai bantuan materi.
Lebih jauh, bantuan tersebut menjadi simbol bahwa alumni masih memiliki ikatan dengan sekolah yang pernah membentuk dirinya.
Laptop yang akan diberikan nantinya diharapkan dapat mendukung aktivitas belajar siswa di tengah tuntutan pendidikan yang semakin membutuhkan kemampuan teknologi digital.
Pesan penting untuk generasi muda
Di hadapan para siswa, pengalaman alumni sukses tentu memiliki nilai tersendiri.
Guru memberikan ilmu di ruang kelas. Namun alumni dapat memberikan gambaran tentang bagaimana ilmu, keterampilan, kedisiplinan dan keberanian mengambil peluang digunakan setelah seseorang meninggalkan bangku sekolah.
Ir. Sahat datang dengan pengalaman puluhan tahun setelah menjadi siswa STM Balige.
Pesan yang dapat dipetik dari kunjungan tersebut adalah bahwa asal-usul pendidikan tidak boleh dilupakan ketika seseorang telah berhasil.
Justru ketika sudah memiliki kemampuan dan keberhasilan, alumni dapat kembali memberikan sesuatu kepada generasi berikutnya.
Dari STM Balige angkatan 1970, Ir. Sahat Parulian Pasaribu kembali pada 5 Oktober 2026. Kali ini bukan sebagai siswa, tetapi sebagai alumni yang datang membawa pengalaman, motivasi dan dukungan untuk adik-adik yang sedang menyiapkan masa depan.
Itulah makna penting sebuah almamater: tempat seseorang pernah belajar, sekaligus tempat yang selalu dapat menjadi alasan untuk kembali dan berbagi. (red)

Mandalika Jadi Rumah Para Rider, NTB Menyambut dengan Energi Dunia

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Mandalika Jadi Rumah Para Rider, NTB Menyambut dengan Energi Dunia

Warta.in
Mataram,NTB— Sirkuit Mandalika tidak lagi sekadar menjadi tempat berlangsungnya balapan MotoGP. Memasuki tahun kelima penyelenggaraan, Mandalika mulai menjadi rumah yang dirindukan para rider, sementara masyarakat Nusa Tenggara Barat menyambut mereka dengan energi, budaya, dan antusiasme yang terus tumbuh.

Gambaran itu terasa dalam Rider Parade MotoGP Mandalika 2026 di Kota Mataram, Rabu (7/10/26). Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan dan usia memadati sepanjang rute parade, menyambut para pembalap yang akan berlaga pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, 9–11 Oktober.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, setelah lima edisi penyelenggaraan, sejumlah pembalap mulai menyebut Mandalika sebagai homebase mereka.

“Setelah edisi kelima, para pembalap mengaku Mandalika sebagai homebase mereka. Kalau mereka merindukan tempat kita, maka kita harus menyukseskan MotoGP tahun ini,” ujar Iqbal.

Bagi pemerintah daerah, parade bukan sekadar agenda pembuka menuju balapan. Kehadiran para rider di tengah kota menjadi kesempatan mempertemukan ajang olahraga internasional dengan masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan MotoGP Mandalika.

Sepanjang Jalan Pejanggik, kawasan Perempatan Bank Indonesia, Jalan Udayana hingga Teras Udayana, warga dari berbagai usia berdiri di sepanjang jalan. Anak-anak, pelajar, komunitas, keluarga hingga penggemar otomotif menunggu iring-iringan pembalap melintas. Spanduk, sorakan dan kamera telepon genggam memenuhi sejumlah titik, menciptakan suasana perayaan yang terasa bukan hanya di kawasan sirkuit, tetapi juga di jantung Kota Mataram.

Antusiasme itu sekaligus menunjukkan bahwa MotoGP Mandalika telah berkembang menjadi pengalaman bersama. Masyarakat tidak hanya datang untuk menyaksikan balapan, tetapi ikut menjadi bagian dari suasana, budaya dan keramahan yang menyertai kedatangan para rider ke NTB.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kota Mataram menyiapkan penyambutan dengan melibatkan berbagai unsur. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Sekretaris Daerah NTB Abul Chair hadir langsung dalam parade, bersama Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana serta jajaran perangkat pemerintah dan unsur penyelenggara MotoGP.

Keterlibatan pemerintah daerah juga terlihat dari rangkaian atraksi budaya yang mengiringi parade. Tarian Harmony of Sasambo yang dibawakan para pelajar membuka rangkaian pertunjukan, disusul Gendang Beleq, marching band IPDN, musik Tongtong dan berbagai kesenian lokal sepanjang rute.

Di Teras Udayana, para rider kemudian berinteraksi langsung dengan masyarakat, berbagi kesan dan persiapan menghadapi balapan. Suasana semakin semarak ketika para pembalap ikut memukul Gendang Beleq, sebuah perjumpaan sederhana tetapi kuat antara olahraga dunia dan ekspresi budaya NTB.

Sejumlah rider yang mengikuti parade antara lain Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Máximo Quiles dan pembalap Indonesia Veda Ega Pratama. Parade juga diramaikan iring-iringan komunitas motor besar serta pelaku UMKM melalui Pasar Rakyat Mandalika di Teras Udayana.

Rider Parade menjadi bagian dari rangkaian side event menuju Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan tema “Energizing Indonesia”. Namun, energi yang dibangun NTB tidak berhenti pada lintasan balap.

Ketika para rider kembali menuju Mandalika, yang mereka bawa bukan hanya persiapan menuju balapan, tetapi juga pengalaman tentang sebuah daerah yang menyambut mereka dengan masyarakatnya, budayanya, dan keramahan yang hidup di ruang-ruang publik.

Dari Mandalika, NTB ingin memastikan MotoGP tidak hanya menjadi tontonan dunia, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan yang memperkenalkan wajah NTB kepada dunia. Ketika Mandalika mulai disebut sebagai rumah oleh para rider, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap kedatangan mereka selalu menemukan alasan untuk kembali. (sr/dkisntb)

Gubernur NTB Komitmen, Gunakan APBD tuk Pembangunan Berdampak Nyata Bagi Masyarakat

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Gubernur NTB Komitmen, Gunakan APBD tuk Pembangunan Berdampak Nyata Bagi Masyarakat

Warta.in
Mataram,NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat, H L Muhamad Iqbal berkomitmen, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2026 yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan untuk pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Target utama untuk menjawab persoalan masyarakat dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan dampak yang dapat kita lihat dan ukur”, ujar Gubernur.

Hal itu dikatakannya dalam pendapat akhir sidang paripurna pembahasan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan oleh Kementerian Dalam Negeri di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur di Mataram, Selasa (06/10/2026).

Gubernur menekankan, setelah proses pembahasan dan persetujuan RAPBD 2026 bersama DPRD adalah memastikan kebijakan anggaran dijalankan untuk pelayanan publik yang lebih cepat dan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

“Selain itu kita (eksekutif dan legislatif) perlu menyamakan persepsi terkait anggaran, bergeser pada orientasi serapan tapi dampak dan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administratif namun menjelaskan hasilnya kepada publik,” tambah Gubernur seraya mengingatkan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja.

DPRD melalui Badan Anggaran dalam penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri menekankan beberapa hal penting terutama dalam hal memastikan pelaksanaan APBDP dalam sisa waktu dua bulan tahun anggaran terkait percepatan belanja dan resiko Silpa sementara realisasi anggaran hingga September baru sebesar Rp 3,523 triliun atau 60,3 persen dari pagu Rp 5,869 triliun.

Menurut Banggar, dibutuhkan percepatan yang patuh, terukur dan bertanggungjawab dengan pemetaan belanja yang efektif dan berkualitas serta prioritas kewajiban daerah.

Hal lain dari sepuluh butir rekomendasi penyempurnaan berdasarkan evaluasi Kemendagri adalah terkait kepastian pendanaan dan kondisi kas daerah dimana dalam APBDP, pendapatan direncanakan sebesar Rp 5,683 triliun dan belanja sebesar Rp 6,053 triliun, selisih sebesar Rp 369,617 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan harus memperhatikan ketersediaan kas daerah dan pengelolaan arus yang memadai.

Banggar DPRD juga menyoroti beberapa program strategis pemerintah provinsi diantaranya ketahanan pangan dan pariwisata yang serapan anggarannya dinilai masih rendah.

Beberapa hal tersebut dalam pandangan Banggar DPRD terkait pengawasan anggaran menuntut tata kelola kehati hatian, kepatuhan dan akuntabilitas dengan percepatan yang efektif. (sr/dkisntb)

DJKN DKI Jakarta Dorong Sampah Plastik Diolah Jadi Produk Bernilai Ekonomi

Penulis
Akbaruddin
-
0

Warta.in | Jakarta — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta mendorong pengelolaan sampah plastik yang efektif dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan ramah lingkungan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan knowledge sharing bertema “Kesetaraan Gender dalam Menciptakan Ruang Publik yang Sehat dan Inklusif melalui Pengelolaan Sampah Plastik yang Efektif dan Berkelanjutan”.

Dalam kegiatan tersebut, DJKN DKI Jakarta juga meresmikan penggunaan mesin Plasticpay, yang memungkinkan sampah botol plastik dikumpulkan untuk selanjutnya didaur ulang.

Foto: Ibu Kusuma Wardhani selaku Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta

Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Kusuma Wardhani mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda berkelanjutan DJKN DKI Jakarta, termasuk dalam mendorong kesetaraan gender serta menciptakan lingkungan kantor yang lebih ramah lingkungan.

“Ini merupakan keberlanjutan dari program kerja kami. Pada 2025, DJKN DKI Jakarta memperoleh penghargaan platinum dari Kementerian Keuangan dalam implementasi Eco Office,” ujar Kusuma.

Menurut dia, kehadiran mesin Plasticpay menjadi salah satu langkah konkret untuk melanjutkan program Eco Office di lingkungan DJKN DKI Jakarta. Melalui mesin tersebut, pegawai maupun masyarakat di lingkungan kerja DJKN DKI Jakarta dapat mengumpulkan botol plastik untuk kemudian diproses melalui mekanisme daur ulang.

“Pegawai bisa membawa botol plastiknya untuk dimasukkan ke mesin. Tujuan utamanya adalah bagaimana program ini bisa berkelanjutan dan menjadi bagian dari budaya kita untuk mengurangi sampah plastik,”katanya.

Foto: Ibu Kusuma Wardhani selaku Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta

Kusuma menjelaskan, program tersebut dijalankan melalui sinergi dengan berbagai pihak, di antaranya Bank BRI, Plasticpay, serta seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta. Selain mendukung pengurangan sampah plastik, keberadaan mesin tersebut juga menjadi salah satu bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Penempatan mesin Plasticpay di lingkungan kerja DJKN DKI Jakarta turut memberikan kontribusi melalui biaya sewa yang masuk ke kas negara.

“Kami ingin menjadi salah satu pihak yang menginisiasi dan mengedukasi seluruh warga di lingkungan kerja DJKN untuk mulai memperhatikan persoalan sampah plastik, bagaimana mengurangi penggunaannya dan bagaimana melakukan recycle,” tutur Kusuma.

Foto: Ibu Kusuma Wardhani selaku Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta

Ia menambahkan, proses daur ulang sampah plastik tidak berhenti pada pengumpulan botol bekas. Material hasil daur ulang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan bahkan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Plasticpay, kata dia, juga bekerja sama dengan UMKM dalam mengolah material hasil daur ulang menjadi berbagai produk. Salah satunya digunakan sebagai bahan untuk karpet mobil, sementara material lainnya dapat diolah menjadi dakron yang digunakan sebagai bahan pengisi kasur maupun bantal.

“Jadi kami ingin menginspirasi dan mewujudkan bahwa recycle menjadi sebuah budaya. Harapannya, budaya ini bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang terus bertambah, baik di lingkungan kantor maupun di masyarakat,” ujarnya.

Foto: Ibu Kusuma Wardhani selaku Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta

Kusuma berharap langkah yang dilakukan DJKN DKI Jakarta dapat menjadi contoh sekaligus mendorong semakin banyak pihak untuk membangun kesadaran terhadap pengelolaan sampah plastik. Menurutnya, upaya menciptakan kantor ramah lingkungan membutuhkan keterlibatan bersama, bukan hanya dari institusi, tetapi juga dari setiap individu di dalamnya.

Dengan pengelolaan sampah yang lebih baik, DJKN DKI Jakarta berharap lingkungan kerja tidak hanya menjadi ruang yang sehat dan nyaman, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan lingkungan.

#Kanwil DJKN DKI Jakarta (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) DKI Jakarta

#Media Partners Kanwil DJKN DKI Jakarta (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) DKI Jakarta

Langkah Nyata Cegah Asap: Karang Tanding dan Lubuk Tampui Jadi Pionir Desa Peduli Api di PALI.

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in//PALI, – Sebagai langkah konkret dalam memperkuat sistem pertahanan dini terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Pemerintah Kecamatan Penukal Utara bersama Pemerintah Desa Karang Tanding dan Desa Lubuk Tampui resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Manggala Agni Daops 16 Lahat.

Sinergi ini diwujudkan melalui pembentukan kelompok relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang ditetapkan secara resmi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, pada Selasa, 7 Oktober 2026. Langkah mitigasi berbasis masyarakat ini disahkan secara hukum melalui Keputusan Camat Penukal Utara Nomor 012/KPTS/PU/2026 tentang Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Karang Tanding dan Desa Lubuk Tampui. 

Melalui regulasi ini, struktur komando di tingkat tapak langsung dibentuk guna memastikan pergerakan relawan berjalan terorganisasi. Kelompok MPA Desa Karang Tanding dipercayakan untuk dipimpin oleh Asnawi Hasan, sedangkan kelompok MPA Desa Lubuk Tampui dinakhodai oleh Mumberi.

Kolaborasi Lintas Sektor di Tingkat Tapak, Camat Penukal Utara, Fahrudin, menegaskan bahwa pembentukan MPA ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan sebuah kebutuhan mutlak untuk membangun kesiapsiagaan kolektif. Menghadapi potensi ancaman karhutla yang dinamis, keterlibatan aktif masyarakat lokal dinilai sebagai kunci utama keberhasilan pencegahan.

“Pembentukan Masyarakat Peduli Api ini merupakan langkah bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan harus dilakukan sejak dini dan melibatkan masyarakat secara langsung. Keberadaan kelompok MPA diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam sistem pencegahan karhutla, terutama melalui peningkatan kepedulian dan kesiapsiagaan di tingkat desa,” ujar Fahrudin dalam keterangannya, Selasa (7/10/2026).

Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Karang Tanding, Asnawi Hasan, menyambut positif inisiatif ini. Menurutnya, pemerintah desa siap memberikan dukungan moral maupun fasilitas demi memastikan kelompok MPA dapat berfungsi optimal sebagai garda terdepan pelindung lingkungan desa.

“Kami menyambut baik pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api. Ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan melakukan pencegahan apabila terjadi potensi kebakaran. Peran aktif warga sangat dibutuhkan karena pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat di tingkat desa,” kata Asnawi menekankan pentingnya gotong royong.

Dukungan serupa juga mengalir dari Kepala Desa Lubuk Tampui, Budiman. Ia optimistis bahwa kehadiran MPA akan membawa perubahan paradigma di tengah masyarakat, dari yang semula bersifat reaktif saat kebakaran terjadi, menjadi lebih proaktif dalam melakukan pencegahan dini.

“Dengan adanya kelompok ini, kami berharap masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan dan memahami pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah desa akan terus mendukung kegiatan MPA ke depan,” tegas Budiman.

Fokus Kesiapsiagaan dan Edukasi, Melalui kemitraan dengan Manggala Agni Daops 16 Lahat selaku instansi pemadam kebakaran hutan mutakhir, kelompok MPA yang baru dibentuk ini nantinya akan dibekali dengan serangkaian pelatihan teknis. Pelatihan tersebut mencakup kemampuan dasar patroli pencegahan, pengenalan dini tanda-tanda titik api (hotspot), metode pemadaman mula secara mandiri, hingga teknik edukasi kepada sesama warga mengenai larangan membuka lahan dengan cara dibakar.

Kecamatan Penukal Utara yang memiliki karakteristik lahan yang rentan, kini menempatkan Desa Karang Tanding dan Desa Lubuk Tampui sebagai percontohan (pilot project) penguatan mitigasi berbasis komunitas. Ke depan, kehadiran MPA diharapkan mampu meminimalisasi risiko kerugian lingkungan, ekonomi, dan kesehatan akibat dampak asap karhutla di wilayah Kabupaten PALI.

(Randi)

Tugas Lebih Terarah, Lapas Curup Susun Struktur Kerja Tamping pada Seksi Kegiatan Kerja

Penulis
Hari
-
0

Warta.in-Curup,RejangLebong. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Curup terus memperkuat pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyusun struktur dan daftar pembagian kerja bagi tamping (tahanan pendamping) pada Seksi Kegiatan Kerja (Giatja).

Penyusunan struktur kerja tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pelaksanaan kegiatan kerja  yang lebih tertib, terarah, sistematis, dan mudah dalam pengawasan. Melalui pembagian tugas yang jelas, setiap tamping dapat memahami peran, tanggung jawab, serta pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam mendukung kegiatan di lingkungan Giatja.

Struktur kerja menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan kegiatan kerja. Dengan adanya pem bagian tugas yang tersusun secara jelas, pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan serta fungsi masing-masing. Hal ini diharapkan da pat menciptakan alur kerja yang lebih teratur sekaligus meminimalkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Selain memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab, penyusunan daftar kerja juga memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Petugas dapat mengetahui pembagian tugas masing-masing tamping, sementara warga binaan yang ditugaskan memiliki pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari.

Kegiatan kerja di Giatja sendiri tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan suatu pekerjaan atau produk, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan kemandirian warga binaan. Melalui keterlibatan dalam kegiatan kerja yang dilakukan secara terarah, warga binaan diberikan kesempatan untuk belajar mengenal tanggung jawab, kedisiplinan, ketekunan, kerja sama, serta pentingnya mengikuti aturan dan prosedur dalam melaksanakan pekerjaan.

Pembagian tugas yang jelas juga diharapkan dapat membangun kebiasaan positif dalam diri warga binaan. Mereka dilatih untuk datang dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan, menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, serta bekerja sama dengan warga binaan lainnya. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dari pembentukan sikap dan keterampilan yang dapat bermanfaat ketika warga binaan nantinya kembali dan berinteraksi di tengah masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan struktur kerja juga menjadi bentuk pengelolaan kegiatan yang lebih profesional. Setiap tugas dapat dipantau pelaksanaannya, sehingga apabila ditemukan kendala dalam pekerjaan, petugas dapat melakukan evaluasi dan memberikan arahan atau perbaikan yang diperlukan.

Dengan demikian, kegiatan kerja di Lapas tidak semata-mata berorientasi pada aspek produktivitas.Lebih jauh, kegiatan tersebut menjadi media pembelajaran dan pembentukan karakter bagi warga binaan agar memiliki sikap kerja yang positif, bertanggung jawab, disiplin, serta mampu bekerja sama dengan orang lain.

Melalui penyusunan struktur dan daftar kerja tamping ini, Lapas Kelas IIA Curup berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan kemandirian. Sistem kerja yang lebih tertata diharapkan dapat mendukung terciptanya kegiatan Giatja yang efektif, aman, dan terorganisir, sekaligus memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi warga binaan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan secara mandiri setelah menyelesaikan masa pidana.

Dengan pembagian tugas yang jelas, pengawasan yang terarah, dan pembinaan yang berkelanjutan, Lapas Curup terus mendorong agar setiap kegiatan kerja dapat memberikan manfaat nyata bagi proses perubahan dan kemandirian warga binaan.

(TimRedaksi)

123...1,653Halaman 1 dari 1,653