Pemprov NTB Ajukan KUA-PPAS 2027, Percepat Program Prioritas

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Provinsi NTB sebagai landasan penyusunan APBD tahun depan. Melalui rancangan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya mempercepat berbagai program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan pariwisata berkualitas, serta pengembangan ekosistem industri agromaritim.

Dokumen KUA-PPAS diserahkan oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat Tambora, Kantor DPRD Provinsi NTB, Mataram, Selasa (14/7/2026).

Mengawali penyampaian nota pengantar, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat NTB yang terus menjaga stabilitas daerah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, stabilitas tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat sekaligus mempercepat pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut, Pemerintah Provinsi NTB memproyeksikan kapasitas fiskal daerah pada tahun 2027 semakin kuat sehingga memberikan ruang yang lebih besar untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan. Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Umi Dinda menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Salah satu capaian penting adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menjadi bagian dari lima bendungan strategis nasional.

“Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi NTB juga terus memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan penyelenggaraan Pocari Sweat Run Lombok 2026, yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah, dinilai memberikan dampak nyata terhadap sektor perhotelan, transportasi, UMKM, dan ekonomi kreatif. Momentum tersebut akan berlanjut melalui penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB, hingga persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan tema pembangunan “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.” Tema tersebut menjadi arah utama penyusunan program dan anggaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Tema ini mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, baik dalam jangka pendek maupun berkelanjutan,” jelas Umi Dinda.

Wakil Gubernur menegaskan bahwa meskipun ruang fiskal diproyeksikan semakin baik, penyusunan APBD tetap diarahkan pada pemenuhan belanja wajib, belanja yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked), serta berbagai program prioritas pembangunan. Pengelolaan anggaran juga akan terus mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Umi Dinda turut memaparkan garis besar rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 yang mencakup tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen tersebut akan menjadi dasar pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah Provinsi NTB berharap pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara konstruktif dan disepakati tepat waktu. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, APBD 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat.(sr/dkisntb)

Gubernur NTB Tawarkan Bali Jadi Destinasi Wisata Hijau Berbasis Energi NTB–NTT

Warta.in
Bali,NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menawarkan gagasan besar menjadikan Bali sebagai destinasi wisata hijau (green tourism) kelas dunia melalui pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Gagasan tersebut disampaikan dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali, Selasa (14/7/2026), sebagai bagian dari upaya membangun kawasan Bali–NTB–NTT sebagai pusat energi bersih Indonesia.

Gagasan tersebut disampaikan Gubernur Miq Iqbal saat menjadi panelis pada forum yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) bertema From Ambition to Action: Scaling the 100 GW Solar Frontier for National Energy Sovereignty. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, serta mitra internasional untuk membahas percepatan pengembangan energi surya menuju target nasional 100 gigawatt (GW).

Dalam sesi diskusi The Role of Provincial Governments in Advancing Solar Power Development Toward National Energy Independence, Miq Iqbal menegaskan bahwa kerja sama regional Bali–NTB–NTT (KRBNN) memiliki peluang besar menjadi model pengembangan kawasan berbasis energi bersih di Indonesia.

“Bayangkan Bali menjadi destinasi wisata yang benar-benar 100 persen hijau. Bali tidak perlu lagi membangun pembangkit listrik sendiri karena kebutuhan energinya dapat dipasok dari NTB dan NTT. Potensi energi surya di kedua provinsi ini sangat besar,” ujar Miq Iqbal.

Menurutnya, NTB memiliki fondasi yang kuat untuk mewujudkan gagasan tersebut. Saat ini NTB memiliki 77 bendungan, dengan 15 bendungan besar yang berpotensi dikembangkan sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating solar photovoltaic).

Ia menjelaskan, apabila sekitar 20 persen luas genangan bendungan dimanfaatkan untuk pemasangan panel surya, NTB diperkirakan mampu menghasilkan lebih dari 500 megawatt (MW) listrik. Bersama potensi energi yang dimiliki NTT, kedua provinsi diproyeksikan mampu memasok sekitar 5–7 gigawatt (GW) listrik dalam lima tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mendorong pembangunan super grid yang menghubungkan sistem kelistrikan Bali, NTB, dan NTT. Interkoneksi tersebut dinilai akan membentuk sistem kelistrikan kawasan yang lebih andal, memperbesar bauran energi terbarukan, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Miq Iqbal juga menegaskan bahwa percepatan transisi energi membutuhkan dukungan investasi yang kuat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan NTB Capital, sebuah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan investor melalui percepatan perizinan dan penyelesaian berbagai persoalan sosial di sekitar lokasi investasi.

“NTB Capital akan menjadi assurance bagi investor. Kami membantu mempercepat proses perizinan sekaligus memfasilitasi penyelesaian berbagai isu sosial yang mungkin muncul di sekitar lokasi investasi,” katanya.

Selain investasi, Gubernur NTB juga mendorong penyempurnaan sejumlah regulasi nasional agar pengembangan energi baru terbarukan berlangsung lebih cepat. Salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk membangun sistem kelistrikan mandiri (off-grid) melalui pemberian wilayah usaha (Wilus).

Menurutnya, kebijakan tersebut akan mempercepat pemanfaatan potensi energi surya di kawasan seperti Mandalika yang memiliki tingkat radiasi matahari sangat tinggi dengan potensi pembangkit mencapai sekitar 100 MW.

Miq Iqbal juga mengusulkan agar pemerintah memberikan ruang bagi daerah untuk memasarkan listrik berbasis energi terbarukan secara lebih fleksibel, termasuk kepada konsumen secara langsung maupun pasar internasional, tanpa mengganggu sistem kelistrikan nasional.

“Ketika pemerintah memberikan ruang bagi pengembangan energi terbarukan, daerah juga perlu diberi keleluasaan agar mampu memanfaatkan potensi energi yang dimiliki untuk pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Pandangan tersebut mendapat dukungan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang menegaskan kesiapan NTT menjadi pusat investasi energi baru terbarukan. Menurutnya, NTT memiliki potensi energi baru terbarukan sekitar 396 GW, didukung tingkat radiasi matahari yang tinggi serta musim kemarau yang panjang sehingga sangat prospektif untuk pengembangan energi surya.

Melki menegaskan Pemerintah Provinsi NTT siap memberikan kemudahan perizinan, kepastian tata ruang, penyediaan lahan, serta membangun ekosistem investasi yang kondusif bagi para investor.

Gagasan membangun kawasan Bali–NTB–NTT sebagai pusat energi bersih tidak hanya menawarkan solusi menuju kemandirian energi nasional, tetapi juga membuka peluang lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi hijau baru di Indonesia. Dengan potensi energi surya yang melimpah, dukungan pemerintah daerah, serta kolaborasi antardaerah, kawasan timur Indonesia berpeluang menjadi penggerak transisi energi sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.(sr/dkisntb)

Wartain Banten | Pemerintahan | 15 Juli 2026  — Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung progres pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMA Negeri 30 Kabupaten Tangerang, Selasa (14/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan sarana pendidikan berjalan sesuai rencana sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh para peserta didik.

Dalam peninjauan tersebut, Andra Soni mengatakan SMA Negeri 30 Kabupaten Tangerang merupakan sekolah yang mulai dibangun pada tahun 2024 dan kini memasuki tahun ketiga penerimaan peserta didik baru. Seiring bertambahnya jumlah siswa setiap tahun, kebutuhan ruang belajar pun terus meningkat.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada Tahun Anggaran 2026 membangun sebanyak 12 ruang kelas baru yang ditujukan untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar.

“Sekolah ini pertama dibangun pada tahun 2024 dan sekarang memasuki tahun ketiga penerimaan siswa. Kebutuhan ruang kelasnya sedang dalam proses pembangunan. Ada 12 rombongan belajar yang dibangun tahun ini dan Insya Allah selesai pada akhir tahun,” ungkap Andra Soni.

Menurut Andra Soni, pembangunan ruang kelas baru merupakan bagian dari komitmen Pemprov Banten dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang.

Ia menjelaskan, SMA Negeri 30 Kabupaten Tangerang berdiri di atas lahan seluas lebih dari dua hektare. Ke depan, sekolah tersebut diharapkan menjadi salah satu fasilitas pendidikan yang representatif dengan kualitas bangunan yang baik serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.

“Harapan kita, sekolah ini yang berdiri di atas lahan sekitar dua hektare lebih memiliki kualitas bangunan yang baik dan fasilitas yang baik untuk masyarakat, khususnya di wilayah Sukamulya,” katanya

Andra Soni juga berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar sesuai jadwal sehingga 12 ruang kelas baru dapat selesai pada akhir tahun 2026 dan segera digunakan oleh para siswa.

“Mohon dukungannya agar pembangunannya dapat berjalan lancar dan para siswa dapat merasakan manfaat dari pembangunan ini,” katanya.

Pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri 30 Kabupaten Tangerang diharapkan mampu mengakomodasi peningkatan jumlah peserta didik setiap tahun sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman, dan kondusif. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Banten dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.(WartainBanten)