*Mengikis Kelakuan Oknum dan Menegakkan Keadilan, Ketika Suara Rakyat dan Polisi Baik Menyatu*

Palembang – Kekuasaan tanpa pengawasan adalah resep pasti menuju kesewenang-wenangan. Dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia, institusi kepolisian sering kali diuji oleh perilaku oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi. Namun, secercah harapan muncul ketika masyarakat sipil dan aparat penegak hukum yang berintegritas berdiri di barisan yang sama untuk membongkar kebobrokan tersebut.

Kisah penindakan terhadap kasus dugaan pemerasan dan penipuan yang melibatkan oknum penyidik Sub Unit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan, AKP Taufik Ismail, menjadi cermin besar bagi pembenahan internal kepolisian. Kasus yang terdaftar dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/1451/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN tertanggal 31 Agustus 2026 ini menunjukkan bahwa keberanian masyarakat dalam bersuara mampu meruntuhkan tembok kekebalan hukum yang selama ini berlindung di balik seragam.

*Ucapan Terima Kasih dari Dalam Benteng*

Sebuah momen menarik terjadi pada Senin, 12 Oktober 2026. Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menerima sambungan telepon dari seorang Polisi Wanita (Polwan) muda yang bertugas di Polda Sumatera Selatan – sebut saja Mbak Melati. Telepon tersebut bukan sekadar komunikasi biasa, melainkan ungkapan rasa lega dan terima kasih atas keberanian PPWI dalam membongkar ulah destruktif AKP Taufik Ismail.

Menurut Melati, perilaku tidak terpuji oknum tersebut telah menjadi rahasia umum di lingkungan internal maupun masyarakat luas. Meski peringatan demi peringatan telah dilayangkan, oknum tersebut justru kian menjadi-jadi dan terus mencoreng citra institusi. Selama ini, para polisi yang jujur dan berdedikasi hanya bisa “mengelus dada”, menanggung beban moral serta cemoohan publik akibat ulah segelintir oknum bermental bejat. Mereka menyadari bahwa hanya masalah waktu sebelum hukum akhirnya menjerat pelaku.

Merespons hal tersebut, Wilson Lalengke menegaskan bahwa langkah PPWI membongkar kasus ini adalah bentuk tanggung jawab moral untuk membela warga yang teraniaya. Lebih dari itu, tindakan pembongkaran ini merupakan jawaban atas doa dan harapan para anggota polisi baik yang selama ini merasa risih dan tertindas oleh stigma negatif akibat perbuatan rekannya sendiri.

*Esensi Pengawasan Publik dalam Perspektif Filosofis*

Tindakan kolaboratif antara partisipasi warga dan penegakan hukum ini sejalan dengan pandangan para filsuf dunia mengenai kekuasaan dan pengawasan. Filsuf pencerahan Inggris, John Locke (1632-1794), dalam teorinya tentang _Social Contract_, menegaskan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum hanya memegang wewenang yang dititipkan oleh rakyat.

Ketika penegak hukum menyalahgunakan wewenangnya, seperti melakukan pemerasan, mereka secara otomatis merusak kontrak sosial tersebut dan kehilangan legitimasi moralnya. Oleh karena itu, pengawasan aktif dari rakyat bukan sekadar hak, melainkan kewajiban untuk menjaga agar kekuasaan tidak berubah menjadi tirani kecil di lapangan.

Sejalan dengan Locke, filsuf Prancis Michel Foucault (1926-1984) melalui analisisnya tentang _Panopticon_ dan relasi kekuasaan mengingatkan bahwa lembaga-lembaga negara cenderung menciptakan struktur kekuasaan yang tertutup jika tidak diawasi secara eksternal. Pengawasan publik melalui media dan organisasi masyarakat sipil berfungsi sebagai “penyinaran” yang membawa tindakan-tindakan tersembunyi di balik dinding birokrasi ke ruang terang transparansi. Tanpa partisipasi aktif warga, seperti yang dilakukan PPWI, penyalahgunaan wewenang akan terus tumbuh subur dalam kegelapan impunitas.

*Efek Domino dan Harapan Pembenahan Total*

Dampak dari kasus ini tidak berhenti pada sosok AKP Taufik Ismail semata. Kasus yang menghebohkan publik Sumatera Selatan ini turut menyeret nama jajaran pimpinan Polda Sumsel saat itu, termasuk mantan Kapolda Sumsel Irjenpol Shandi Nugraha, Direktur Reskrimum KBP Yohanes Bangun, Kabag Wassidik AKBP Parlindungan Lubis, serta Kasubdit III Jatanras AKBP Muhammad Sofwan Rosyyidi. Mereka dilaporkan ke Divpropam Polri atas dugaan kelalaian dan ketidakprofesionalan dalam menjalankan fungsi pengawasan kepemimpinan.

Hal ini menjadi teguran keras bahwa kepemimpinan yang pembiaran (_permissive leadership_) sama berbahayanya dengan pelanggaran itu sendiri. Seorang pimpinan bertanggung jawab penuh atas tindakan anak buahnya di lapangan.

Mengakhiri komunikasinya, Wilson Lalengke berpesan agar seluruh jajaran kepolisian tidak ragu untuk menjadi pengawas bagi rekannya sendiri dan berani melapor jika menemukan penyimpangan wewenang.

“Jika teman-teman polisi melihat adanya perilaku menyalahgunakan wewenang dan tidak profesional yang terjadi di lingkungan kerjanya, jangan ragu untuk menyampaikan kepada PPWI. Nanti kita bantu bongkar dan benahi penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum tersebut,” tegas alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Langkah tegas ini menjadi peringatan keras bagi seluruh aparat penegak hukum: tidak ada tempat bagi oknum pemeras di dalam tubuh kepolisian, dan masyarakat sipil akan selalu siap berdiri di garis depan untuk membela keadilan bersama para polisi yang baik. (TIM/Red)

*REKONSTRUKSI KASUS PEMBUNUHAN ENDAR PERMANA: URUTAN KEJADIAN DIPAPARKAN DI TIGA LOKASI, 31 ADEGAN DIPERAGAKAN*

MUKOMUKO, 12 OKTOBER 2026 — Satuan Reserse Kriminal Polres Mukomuko hari ini, Senin (12/10/2026), secara resmi menggelar rekonstruksi peristiwa dalam kasus dugaan pembunuhan yang merenggut nyawa Endar Permana (16), seorang pelajar berdomisili di Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang. Jasad korban sendiri ditemukan di kawasan Pantai Kebun Jarak pada tanggal 24 September 2026 yang lalu, dan sejak saat itu penanganan perkara berjalan secara intensif dan transparan di bawah pengawasan hukum yang berlaku.

Kegiatan rekonstruksi ini berlangsung di tiga lokasi berbeda yang dianggap krusial dalam mengungkap kronologi peristiwa, dengan menampilkan sebanyak 31 adegan yang merekonstruksi secara berurutan rangkaian kejadian yang diduga menimpa korban. Dalam pelaksanaannya, proses ini menghadirkan satu orang tersangka beserta dua orang saksi, dan berlangsung dalam pengawalan ketat dari personel Polres Mukomuko serta pengawasan langsung dari pihak Kejaksaan Negeri Mukomuko, guna menjamin segala sesuatunya berjalan tertib, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berbagai adegan diperagakan secara berurutan, dimulai dari momen ketika korban menjemput tersangka, perjalanan membeli pil jenis Samcodin dan minuman tuak, hingga keduanya mengonsumsinya di kawasan Kebun Jarak. Rekonstruksi juga menampilkan momen terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara kedua belah pihak yang kemudian memuncak pada dugaan tindakan pencekikan dan pemukulan menggunakan sebatang kayu yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Rangkaian kejadian dilanjutkan dengan adegan di mana tersangka diduga menyeret jenazah korban, lalu membuangnya ke perairan pantai menggunakan sepeda motor jenis CRF milik almarhum.

Berdasarkan hasil rekonstruksi dan penyelidikan yang dilakukan, diketahui bahwa sepeda motor korban kemudian disembunyikan di kawasan perkebunan kelapa sawit wilayah Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, perangkat telepon genggam merek iPhone 11 milik korban diduga dibuang oleh tersangka ke dalam sungai di sekitar kawasan Jembatan Silaut. Kedua informasi ini menjadi petunjuk penting bagi penyidik dalam melengkapi bukti-bukti perkara.

Kapolres Mukomuko, AKBP Riky Crisma Wardana, melalui Kasat Reskrim Polres Mukomuko, Panji Nugraha, menyampaikan bahwa pelaksanaan rekonstruksi memiliki makna yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. “Rekonstruksi ini dilakukan guna membuat terang secara utuh mengenai urutan kejadian yang sebenarnya terjadi, sehingga tidak ada lagi keraguan mengenai kronologi peristiwa, dan keadilan dapat ditegakkan sejelas-jelasnya,” ujarnya.

Tersangka dalam perkara ini telah ditetapkan dan saat ini sedang menjalani proses hukum dengan disangkakan melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 458 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Atas perbuatan tersebut, tersangka terancam pidana penjara maksimal selama 15 tahun.

Proses hukum dalam perkara ini masih terus berjalan, dan masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang guna memperoleh kejelasan yang akurat dan terverifikasi.

CATATAN REDAKSI: Berita ini disusun berdasarkan prinsip jurnalisme berimbang dan mengacu pada fakta yang terhimpun dari pihak kepolisian. Seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini berhak menyampaikan tanggapan maupun klarifikasi secara terbuka. Asas praduga tak bersalah berlaku sepenuhnya hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(Tim Redaksi Berita Mukomuko)

Warta.in, Jember – Upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus dilakukan Polres Jember melalui kegiatan pemberantasan sarang narkoba. Kali ini, Satresnarkoba Polres Jember bersama tim gabungan menyasar wilayah Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, pada Sabtu (10/10/2026) malam.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan razia di sejumlah sasaran serta pemeriksaan urine terhadap lima warga. Pelaksanaan pemeriksaan turut disaksikan unsur pemerintah desa dan aparat setempat sebagai bentuk keterbukaan dalam menjalankan upaya pemberantasan narkoba.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan adanya pelaku peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba. Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah Desa Curahtakir juga terpantau aman dan kondusif.

Kapolres Jember AKBP Alaiddin melalui Kasatresnarkoba Polres Jember IPTU Bagus Dwi Setyawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan upaya berkelanjutan serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Menurutnya, langkah pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dan tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Polres Jember pun mengajak masyarakat untuk berani menolak narkoba serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkotika di lingkungan sekitarnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan lingkungan. Sebab, menciptakan wilayah yang sehat, aman, dan bebas dari bahaya narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga membutuhkan kepedulian bersama demi melindungi generasi bangsa.

Polres Jember – Polisi Bersama Masyarakat.

Bersatu Lawan Narkoba, Selamatkan Generasi Bangsa!