Gunungsitoli,Warta.in – Diduga bohongi pasien, pelayanan RS Bethesda Gunungsitoli dikeluhkan pasien bernama Ama Gawati Harefa, Senin 26/10/2026.

Ama Gawati Harefa merasa keberatan dan kecewa terhadap dokter RS Bethesda.

“Telapak kaki saya sudah berdarah, saya kejar RS Bethesda untuk pengobatan. Awalnya dilayani, kaki di Latban dan saya disuruh beli obat di Apotik,” ungkap Ama Gawati.

Namun miris, selama hampir satu minggu dirawat, perban lukanya tidak pernah diganti.

“Hingga satu minggu mereka tidak pernah ganti atau buka luka yang sudah di Latban. Saya tidak bisa bergerak,” keluhnya.

Ia juga mengaku tidak pernah disuntik dokter.

“Saya tidak pernah disuntik, mungkin karena saya pakai BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Karena tidak ada kesembuhan, ia minta pulang paksa. “Lebih baik saya dirawat di rumah sendiri oleh keluarga,” tegasnya.

*KEBOHONGAN DIREKTUR TERBONGKAR*

Saat ditanya soal obat, Direktur RS Bethesda menjawab obat berasal dari Kantor BPJS Gunungsitoli.

“Saya tanya ke Direktur, obat ini dari mana Bu? Jawabnya dari Kantor BPJS. Semua obat di Rumah Sakit dari Kantor BPJS,” kata Ama Gawati.

Ama Gawati langsung menghubungi Kepala BPJS Kesehatan Kota Gunungsitoli. Jawabannya mengejutkan dan membantah Direktur RS Bethesda.

“Tidak pak, kalau kita dari BPJS, setiap ada pasien di RS baik Bethesda maupun RS manapun di Kepulauan Nias, kalau pasien pakai BPJS kita bayar dengan UANG bukan obat-obatan. Berapa biaya yang disampaikan RS Bethesda itu yang kami bayarkan,” jawab Kepala BPJS Gunungsitoli.

Sebelumnya pasien ini juga mengaku masuk IGD hari Senin, sehari semalam baru dibawa ke ruang operasi hari Selasa, kaki diperban hingga Jumat-Sabtu dalam kondisi gembung, hingga akhirnya pulang dan berobat sendiri beli obat di luar sampai sembuh.

Hingga berita ini tayang, Direktur RS Bethesda belum berhasil dikonfirmasi. Warta.in membuka ruang hak jawab.

Tim Investigasi Warta.in

KUBU RAYA, – Kepala Desa Radak Satu, Sumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas hadirnya program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Program tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sumardi, kehadiran KDMP merupakan salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.

Ia menilai, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga membutuhkan pengelolaan yang profesional, transparan, serta partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait.

“Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini sangat baik dan patut kita apresiasi. Kami berharap keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan perekonomian desa,” harap Sumardi.

Lebih lanjut, pengelolaan koperasi secara terbuka dan bertanggung jawab dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan serta memperoleh kepercayaan masyarakat.
Dukungan dari pemerintah desa, pengurus koperasi, masyarakat, dan pihak terkait lainnya juga diperlukan untuk memastikan program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dengan adanya KDMP, Pemerintah Desa Radak Satu berharap peluang usaha masyarakat semakin terbuka dan kegiatan ekonomi desa dapat berkembang. Program ini diharapkan tidak hanya menjadi pembangunan sarana fisik, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi warga.

Sumardi berharap program KDKMP dapat dilaksanakan secara optimal, dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Sumber: Tim Investigasi

Nias Barat,Warta.in – Di balik keterbatasan dan minimnya perhatian, ada kisah ketulusan dan keikhlasan yang patut menjadi teladan di TK/Paud Swasta Tunas Ceria Soiwa, Kabupaten Nias Barat.

Hasil pantauan Warta.in, Selasa (27/10/2026), sekolah yang berada di pelosok Soiwa ini tetap berdiri kokoh bukan karena megahnya gedung, tapi karena ikhlasnya para guru mendidik.

Meski tidak menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) hingga tahun 2027 mendatang akibat keterlambatan data, dan meski guru-guru sama sekali tidak mendapatkan honor, mereka tetap datang setiap pagi dengan senyum menyambut anak-anak.

*Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Yang Sesungguhnya Ada Di Soiwa*

Operator sekolah, Juli Waruwu, bersama Ketua Yayasan Ama Jun Waruwu dan Ama Jestin Waruwu, adalah sosok-sosok pejuang pendidikan yang sesungguhnya.

Mereka tidak mengeluh. Mereka tidak menyerah. Dengan mobiler yang sangat kekurangan, jalan masuk sekolah yang belum ada, bahkan harus melewati lumpur, mereka tetap sulap sekolah kecil itu menjadi taman surga belajar bagi anak-anak usia dini.

“Guru-guru kami di sini luar biasa ikhlas. Tidak ada gaji, tidak ada BOP, tapi mereka tetap mendidik dengan penuh kasih sayang. Inilah sekolah dengan hati,” ujar Juli Waruwu bangga.

Pengawas TK Kecamatan yang ikut dalam kunjungan pun memberikan apresiasi tinggi.

“Saya sebagai pengawas sangat bangga dengan TK Tunas Ceria Soiwa. Sekolah ini contoh nyata sekolah yang mendidik dengan hati, bukan dengan materi. Kekurangan fasilitas bukan alasan untuk berhenti mencerdaskan anak bangsa,” puji Pengawas.

Sekolah Kecil Dengan Cita-Cita Besar

TK/Paud Tunas Ceria Soiwa mungkin kecil, mungkin jalan masuknya belum ada, mobilernya masih minim, namun semangat dan cita-citanya besar.

Di tangan dingin Ama Jun Waruwu selaku Ketua Yayasan, sekolah ini menjadi rumah kedua yang penuh cinta bagi puluhan anak-anak Soiwa. Anak-anak diajarkan berdoa, mengenal huruf, bernyanyi, dan sopan santun dengan penuh keceriaan.

Inilah potret sekolah yang sesungguhnya. Tidak mewah, tapi penuh berkah. Tidak kaya fasilitas, tapi kaya keikhlasan.

TK/Paud Tunas Ceria Soiwa layak mendapat acungan jempol dan perhatian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat. Karena dari sekolah kecil inilah, lahir generasi besar Nias Barat di masa depan.

Salut Untuk Guru-Guru Ikhlas TK Tunas Ceria Soiwa!

Tim Warta.in – Nias Barat

PONTIANAK, WARTA IN KALIMANTAN BARAT — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pontianak bersiap memperkuat konsolidasi organisasi dan memantapkan strategi politik dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Mengusung semangat “PKB Pontianak: Heading Towards Victory in the 2029 Election”, partai ini menempatkan penguatan kepengurusan dan soliditas kader sebagai bagian penting dalam membangun langkah menuju kemenangan.

Momentum tersebut ditandai dengan agenda Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Pontianak Masa Bakti 2026–2031, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026, di Mercure Pontianak City Center, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Pengukuhan ini menjadi agenda strategis bagi PKB Kota Pontianak dalam memperkuat fondasi organisasi, menyatukan visi perjuangan, serta meningkatkan kesiapan seluruh jajaran partai dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang.

Kepengurusan masa bakti 2026–2031 diharapkan mampu menjadi motor penggerak organisasi yang solid, progresif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan partai tidak hanya terlihat melalui struktur kepengurusan, tetapi juga melalui kerja nyata dan kontribusi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perkuat Konsolidasi, Bangun Soliditas Organisasi

Dalam perjalanan sebuah partai politik, konsolidasi organisasi memiliki peran penting untuk memastikan seluruh elemen bergerak dalam satu arah perjuangan. Kesamaan visi, komunikasi yang baik, serta koordinasi yang berkesinambungan menjadi modal utama dalam membangun kekuatan politik yang terstruktur.

Melalui pengukuhan pengurus DPC PKB Kota Pontianak, diharapkan terbangun semangat baru untuk memperkuat koordinasi antarpengurus, meningkatkan peran kader, serta memperluas jangkauan pengabdian partai di tengah masyarakat.

Pengurus yang mendapatkan amanah juga diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kekuatan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya kader atau besarnya struktur kepengurusan. Lebih dari itu, kekuatan partai tercermin dari kemampuan membangun kepercayaan publik, menjaga konsistensi perjuangan, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menuju Pemilu 2029, Target Kemenangan Harus Disertai Kerja Nyata

Tema “Heading Towards Victory in the 2029 Election” mencerminkan orientasi politik PKB Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri menghadapi kontestasi demokrasi mendatang.

Namun, target kemenangan membutuhkan persiapan yang matang, strategi yang terukur, serta kerja organisasi yang konsisten. Penguatan kaderisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemetaan aspirasi masyarakat, dan komunikasi politik yang santun merupakan sejumlah langkah penting yang dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu modal utama bagi partai politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena itu, kehadiran kader di tengah masyarakat perlu diwujudkan melalui kegiatan sosial, dialog terbuka, serta keterlibatan aktif dalam memahami kebutuhan warga.

Dengan pendekatan yang mengedepankan keterbukaan, kedekatan, dan tanggung jawab, PKB Kota Pontianak diharapkan mampu memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas perjuangan politiknya.

Pemilu 2029 pun menjadi tantangan bagi seluruh jajaran partai untuk membuktikan bahwa komitmen politik tidak berhenti pada slogan, melainkan diwujudkan melalui kerja yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Amanah Kepengurusan dan Harapan bagi Masyarakat Pontianak

Masa bakti 2026–2031 merupakan periode penting bagi DPC PKB Kota Pontianak untuk membangun organisasi yang semakin matang serta memperkuat kontribusinya dalam kehidupan demokrasi daerah.

Kepengurusan yang solid diharapkan dapat menjalankan fungsi partai secara optimal, mulai dari menyerap aspirasi masyarakat, menyampaikan gagasan pembangunan, hingga mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik melalui mekanisme demokrasi yang berlaku.

Di tengah dinamika pembangunan Kota Pontianak, partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat, memperkuat persatuan, serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari pencapaian elektoral, tetapi juga dari kualitas pengabdian, integritas kader, dan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Menguatkan Langkah, Menatap Masa Depan

Agenda pengukuhan pengurus DPC PKB Kota Pontianak Masa Bakti 2026–2031 di Mercure Pontianak City Center diharapkan menjadi momentum untuk memperbarui semangat perjuangan, memperkuat komitmen organisasi, dan menyatukan langkah menuju Pemilu 2029.

Melalui konsolidasi yang berkesinambungan, kepemimpinan yang bertanggung jawab, serta kerja politik yang dekat dengan rakyat, PKB Kota Pontianak memiliki kesempatan untuk terus memperkuat eksistensi dan membangun kepercayaan publik.

Pada akhirnya, perjalanan menuju kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan menghadapi pemilu, tetapi juga oleh kemampuan partai menjaga amanah, merawat kebersamaan, dan menghadirkan perjuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

PKB Kota Pontianak — memperkuat soliditas, mengabdi kepada masyarakat, dan memantapkan langkah menuju Pemilu 2029…

M.supandi kaperwil kalbar…

MERANTI – Sebanyak 25 ton beras yang diangkut menggunakan KM Kota Banyuwangi diamankan Satpolairud Polres Kepulauan Meranti karena diduga tidak dilengkapi sertifikat kesehatan karantina. Perkara tersebut kini diserahkan kepada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Riau untuk penanganan lebih lanjut.

Penyerahan perkara dan barang bukti itu dipimpin Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., dalam konferensi pers di Mapolres Kepulauan Meranti, Selasa (27/10/2026).

Kapolres menjelaskan, kasus tersebut terungkap ketika personel Satpolairud memeriksa aktivitas bongkar muat beras di sebuah gudang di Jalan Tebing Tinggi, Kelurahan Selatpanjang Kota, pada Jumat (9/10) malam. Saat pemeriksaan, petugas menemukan muatan beras dari Tanjung Berlian, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tidak disertai sertifikat kesehatan karantina.

“Pemeriksaan terhadap muatan kapal menunjukkan bahwa beras tersebut tidak memiliki sertifikat kesehatan yang dipersyaratkan. Dokumen ini penting untuk memastikan lalu lintas komoditas yang menjadi objek pengawasan karantina memenuhi ketentuan,” ujar Gede Adi.

Total barang bukti mencapai 1.000 karung atau 25 ton, terdiri atas 600 karung beras merek Istana Rumah Gadang dan 400 karung merek Dunia Kita. Setiap karung memiliki berat 25 kilogram.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pengangkutan beras itu melibatkan dua orang berinisial NH, nakhoda KM Kota Banyuwangi, dan IS, yang diduga mengatur pengangkutan sekaligus menerima muatan di Selatpanjang. Keduanya telah dimintai keterangan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka.

Kasat Polairud Polres Kepulauan Meranti AKP Ridwan, S.H., M.H., mengatakan penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait serta menelusuri proses pengiriman beras tersebut.

“Sejauh ini, dua orang yang telah dimintai keterangan masih berstatus saksi. Kami masih mendalami keterangan yang diperoleh dan melengkapi bahan penyelidikan sebelum menentukan langkah berikutnya,” kata Ridwan.

Ia menambahkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, beras tersebut belum diserahkan kepada distributor di Selatpanjang dan masih berada dalam penguasaan IS.

“Muatan beras itu belum sampai ke tangan distributor. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, barang masih berada dalam penguasaan pihak yang terkait dengan pengiriman tersebut,” ungkapnya.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau Abdur Rohman, S.ST.Pi., M.Si., menegaskan bahwa setiap produk tumbuhan yang dilalulintaskan wajib memenuhi persyaratan karantina, termasuk sertifikat kesehatan.

Menurutnya, persyaratan tersebut diperlukan untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit tumbuhan melalui perpindahan komoditas antardaerah. Karena itu, kondisi beras yang diamankan akan diperiksa lebih lanjut sebelum ditentukan penanganannya.

“Nasib beras ini akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika ditemukan hama atau penyakit yang membahayakan, pemusnahan dapat menjadi langkah yang diambil. Namun, jika hasil pemeriksaan menyatakan beras aman dan layak dikonsumsi, penanganan berikutnya akan dikoordinasikan sesuai aturan,” jelas Abdur Rohman.

Perkara tersebut disangkakan melanggar Pasal 35 ayat (1) huruf a juncto Pasal 88 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pelanggaran itu diancam pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Kegiatan konferensi pers turut dihadiri Kasi Humas Polres Kepulauan Meranti IPTU Iskandar Nopianto, Ketua Tim Penegakan Hukum Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau Abdul Aziz Nasution, serta sejumlah wartawan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima perkara dan barang bukti kepada pihak balai karantina untuk proses lebih lanjut.

( Rilis: Humas Polres Meranti).