Beranda blog

*TEGAS DAN JELAS: ATURAN MUTLAK KENDARAAN YANG BERHAK MENERIMA BBM SUBSIDI SERTA BATASAN KUOTA PEMBELIANNYA*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*TEGAS DAN JELAS: INI DIA ATURAN MUTLAK KENDARAAN YANG BERHAK MENERIMA BBM SUBSIDI SERTA BATASAN KUOTA PEMBELIANNYA*

MUKOMUKO – Demi menjaga keadilan sosial, menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat yang paling membutuhkan, serta mencegah segala bentuk penyalahgunaan yang merugikan keuangan negara, Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan regulasi yang tegas dan terperinci mengenai hak akses terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Aturan ini disusun dengan landasan hukum yang kuat dan berlaku efektif mengikat seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum utama pelaksanaan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang berlaku per 1 April 2026, selaras dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan turunan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta pelaksana lapangan PT Pertamina (Persero) melalui program terintegrasi MyPertamina Subsidi Tepat.

Adapun jenis BBM yang masuk dalam kategori penugasan dan subsidi, yang pengadaannya dibatasi aksesnya agar tidak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, meliputi Pertalite (RON 90) dan Biosolar atau Solar Subsidi. Kedua jenis bahan bakar ini dijamin keberadaannya untuk pelayanan dasar masyarakat, dan bukan diperuntukkan bagi kendaraan mewah, kendaraan bermesin sangat besar, atau kepentingan komersial di luar ketentuan pelayanan umum.

Dalam upaya mewujudkan transparansi penuh, seluruh mekanisme pembelian di lapangan kini wajib terintegrasi melalui sistem digital MyPertamina. Mulai dari pendaftaran kendaraan, verifikasi data kendaraan dan pemilik, hingga transaksi pembayaran yang menggunakan kode QR atau barcode guna memastikan akurasi dan mencegah kebocoran.

Berikut adalah rincian kriteria teknis yang baku dan mutlak bagi setiap kendaraan yang berhak mengisi BBM bersubsidi:

Pertama, Khusus BBM Jenis Pertalite (RON 90):

1. Sepeda motor dengan kapasitas mesin di bawah 250 cc;
2. Mobil penumpang atau kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin maksimal 1.400 cc;
3. Kendaraan yang bersifat pelayanan vital masyarakat, seperti angkutan umum resmi, ambulans, pemadam kebakaran, dan sejenisnya, yang di luar batasan kapasitas mesin namun tetap terdaftar secara sah;
4. DILARANG KERAS bagi mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc, sepeda motor 250 cc ke atas, kendaraan dinas instansi pemerintah, kendaraan mewah, serta kendaraan barang proyek atau pertambangan yang tidak masuk dalam kategori pelayanan dasar rakyat.

Kedua, Khusus BBM Jenis Solar Subsidi / Biosolar:
Kelompok yang berhak menikmatinya meliputi:

– Kendaraan angkutan umum penumpang maupun barang yang memiliki izin operasional resmi;
– Kendaraan operasional sektor produktif rakyat seperti pertanian, perkebunan rakyat, dan perikanan;
– Kendaraan pelayanan masyarakat, antara lain ambulans, pemadam kebakaran, truk sampah, dan kendaraan ibadah;
– Kendaraan niaga skala kecil hingga menengah sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

Sebaliknya, kelompok yang TIDAK BERHAK dan dilarang mutlak adalah kendaraan milik perusahaan pertambangan, alat berat, truk proyek berskala besar, kendaraan dinas kantor atau eksekutif, serta segala jenis kendaraan mewah yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan atau pelayanan umum.

Sebagai bentuk pengendalian yang ketat, ditetapkan pula batas maksimal pembelian per hari bagi setiap unit kendaraan sesuai Keputusan BPH Migas 2026:

– Kendaraan pribadi roda empat: maksimal 50 liter per hari;
– Angkutan umum roda empat: maksimal 80 liter per hari;
– Kendaraan barang atau angkutan umum dengan roda enam atau lebih: maksimal 200 liter per hari;
– Kendaraan pelayanan umum khusus (ambulans, pemadam, pengangkut jenazah): maksimal 50 liter per hari.

Di lapangan, setiap pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memikul tanggung jawab hukum penuh dengan kewajiban: memastikan setiap kendaraan telah terdaftar dan terverifikasi dalam sistem MyPertamina; melakukan pengecekan teliti terhadap pelat nomor, jenis kendaraan, kapasitas mesin, hingga kelengkapan izin operasi; memastikan transaksi terekam secara digital; serta berhak menolak pelayanan secara tegas jika syarat tidak terpenuhi, meskipun pembeli bersedia membayar tunai.

Aturan ini diberlakukan demi tegaknya keadilan ekonomi, menjaga ketersediaan pasokan bagi rakyat kecil, serta mencegah penyalahgunaan dan perdagangan gelap yang merugikan hajat hidup orang banyak. Bagi setiap pelanggaran yang ditemukan, baik oleh pengguna kendaraan maupun pengusaha SPBU, sanksi tegas siap diterapkan mulai dari pencabutan izin usaha, pemblokiran akses pembelian subsidi, hingga proses tindak pidana sesuai Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat memahami, mendukung, dan bersama-sama menjaga kelestarian subsidi ini agar tetap tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat harga demi kesejahteraan bersama. (Tim/Red)

LPM SIAP DATANGI PERTAMINA KALBAR JIKA PASOKAN BBM TIDAK SEGERA NORMA

Penulis
Pardansyah .
-
0

Pontianak, WARTA IN 27 Juli 2026 – Komandan Komando Inti Laskar Lapangan (KILL) DPP LPM Kalimantan Barat, Apriansyah (AAF), menegaskan bahwa LPM memberikan waktu 1 x 24 jam kepada pihak Pertamina Kalimantan Barat untuk memastikan distribusi BBM kembali berjalan normal di seluruh SPBU.

Pernyataan ini disampaikan menyusul mulai munculnya antrean panjang di sejumlah SPBU yang menimbulkan keresahan masyarakat. Menurut AAF, BBM merupakan kebutuhan vital yang menyangkut aktivitas ekonomi, transportasi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga gangguan distribusi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

> “Masyarakat tidak boleh terus menjadi korban. Jangan memberikan harapan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian distribusi BBM berjalan lancar, bukan alasan yang berulang-ulang,” tegas AAF.

AAF menyatakan bahwa apabila dalam waktu 1 x 24 jam kondisi distribusi BBM masih belum normal dan antrean panjang masih terjadi, maka DPP LPM Kalimantan Barat akan menggelar aksi penyampaian aspirasi secara damai di Kantor Pertamina Kalimantan Barat sebagai bentuk kontrol sosial dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat.

DPP LPM juga mendesak Pertamina Kalbar untuk:

Segera menormalkan pasokan BBM di seluruh SPBU.

Menyampaikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab gangguan distribusi.

Menjamin ketersediaan stok agar tidak terjadi kelangkaan dan kepanikan.

Mengambil langkah cepat sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat antrean berkepanjangan.

Panglima Besar DPP LPM Kalimantan Barat, Hadi Firmansyah (Adhi Black), menegaskan bahwa LPM akan terus mengawal persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

> “Kami berpihak kepada rakyat. Selama distribusi BBM belum kembali normal dan masyarakat masih mengalami kesulitan, LPM akan terus menyuarakan aspirasi secara tegas, sesuai koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

DPP LPM Kalimantan Barat berharap Pertamina segera mengambil langkah nyata agar distribusi BBM kembali normal sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu dan situasi tetap kondusif.

“BBM Lancar, Rakyat Sejahtera. Jangan Uji Kesabaran Rakyat.”

Tim : Humas DPP LASKAR PEMUDA MELAYU (LPM) KALIMANTAN BARAT
Bersatu, Bergerak, Membela Rakyat.

PLt Bupati Tulungagung Hadiri Pengajian Akbar di Desa Kepuh

Penulis
Pauji
-
0

PLt Bupati Tulungagung Hadiri Pengajian Akbar di Desa Kepuh

Tulungagung –WARTA IN,27 Juli 2026 Pelaksana Tugas (Plt) Bupati , H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., menghadiri Pengajian Akbar yang digelar di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu. Kegiatan yang berlangsung pada malam hari tersebut dihadiri ratusan jamaah dari Desa Kepuh dan wilayah sekitarnya dengan penuh khidmat dan antusias.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan dengan lantunan sholawat, sambutan para tokoh, serta tausiyah agama yang mengajak masyarakat untuk meningkatkan keimanan, mempererat tali silaturahmi, dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Berdasarkan banner kegiatan, pengajian juga dirangkaikan dengan santunan bagi anak yatim sebagai bentuk nyata kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Baca Selengkapnya Rayakan Idul Adha, Satgas Indobatt TNI Serahkan 100 Hewan Kurban Untuk Masyarakat Lebanon Selatan

Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Tulungagung menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh masyarakat Desa Kepuh yang terus menjaga tradisi kegiatan keagamaan sebagai sarana mempererat persatuan dan kebersamaan warga. Ia berharap pengajian tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu memberikan nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap ukhuwah Islamiyah semakin kuat, semangat gotong royong terus terjaga, dan kepedulian terhadap sesama semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Tulungagung akan terus mendukung kegiatan keagamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca Selengkapnya Kejati Jatim Terapkan Keadilan Restoratif, Belasan Perkara Dihentikan

Suasana pengajian berlangsung hangat dan penuh kekhusyukan. Kehadiran Plt Bupati disambut antusias oleh masyarakat yang memadati lokasi acara. Selain mendengarkan tausiyah, para jamaah juga mengikuti rangkaian doa bersama demi keberkahan, keamanan, serta kemajuan Kabupaten Tulungagung.

Melalui momentum Pengajian Akbar tersebut, diharapkan semangat kebersamaan, nilai-nilai religius, dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang harmonis, rukun, dan penuh keberkahan.

Pewarta : pauji kabiro tulungagung

Sekjen DPP APSI, Sandi Fitriadi: Memiliki Rumah Syariah adalah Ikhtiar Menghadirkan Hunian yang Berkah

Penulis
Akbaruddin
-
0

Warta.in | – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Properti Syariah Indonesia (APSI), Sandi Fitriadi, menegaskan bahwa pelatihan developer rumah subsidi yang diselenggarakan APSI merupakan bentuk nyata dukungan organisasi terhadap program pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat melalui target pembangunan 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan Sandi Fitriadi saat menghadiri Pelatihan Developer Rumah Subsidi APSI yang berlangsung di Hotel Diara, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mendorong peningkatan produktivitas pembangunan rumah subsidi untuk mengurangi backlog perumahan nasional. Karena itu, APSI berupaya meningkatkan kapasitas para pengembang agar mampu menghadirkan hunian yang berkualitas sekaligus sesuai dengan prinsip syariah.

“Melalui pelatihan ini kami berharap para developer semakin terpacu untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik dalam pembangunan rumah subsidi. Tujuannya membantu pemerintah menyediakan perumahan rakyat yang berkualitas tanpa mengabaikan akad dan kaidah syariah,”ujar Sandi.

Ia menjelaskan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari kontribusi APSI dalam mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah yang hingga kini masih menghadapi tantangan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak.

“Sebagai asosiasi, kami ingin mengambil peran aktif melalui edukasi dan peningkatan kapasitas developer agar target pemerintah dapat tercapai,” katanya.

Edukasi Masyarakat tentang Properti Syariah
Sandi menilai, salah satu pekerjaan besar yang masih harus dilakukan adalah meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep properti syariah.

Menurutnya, memiliki rumah memang merupakan kebutuhan dasar setiap keluarga. Namun bagi umat Islam, proses memperoleh rumah juga harus memperhatikan kesesuaian akad dengan prinsip syariat.

“Kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa bukan hanya memiliki rumah yang penting, tetapi bagaimana cara memperolehnya juga harus sesuai dengan syariat Islam,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa developer syariah tidak cukup hanya mengusung label syariah, tetapi juga wajib menghadirkan kualitas bangunan yang baik, legalitas yang jelas, serta pelayanan yang profesional.

“Jangan hanya menjual nama syariah. Kualitas bangunan, legalitas, dan pelayanan kepada konsumen juga harus dipenuhi agar masyarakat benar-benar mendapatkan solusi hunian yang aman, nyaman, dan sesuai syariat,” tegasnya.

*Angsuran Tetap Jadi Salah Satu Keunggulan*

Sandi juga mengajak masyarakat untuk mulai memanfaatkan berbagai pilihan produk dan layanan keuangan syariah yang kini semakin berkembang di Indonesia.

Menurutnya, salah satu keunggulan pembiayaan syariah adalah adanya kepastian nilai angsuran sehingga konsumen tidak dibayangi kenaikan pembayaran akibat perubahan suku bunga.

“Keuntungan bagi konsumen adalah angsurannya tetap dan tidak berubah-ubah. Ini memberikan kepastian dalam mengatur keuangan keluarga sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini lembaga keuangan syariah telah berkembang pesat dan didukung teknologi yang semakin modern sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pembiayaan.

Dukung Ekosistem Properti Syariah

Di akhir wawancara, Sandi berharap masyarakat turut mendukung berkembangnya ekosistem properti syariah di Indonesia.

Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang memilih hunian berbasis syariah, semakin besar pula peluang lahirnya developer syariah yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami berharap masyarakat semakin percaya terhadap konsep properti syariah. Dengan dukungan semua pihak, developer syariah Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,”pungkasnya.

#⁶Asosiasi Properti Syariah Indonesia (APSI)

#Media Partners Asosiasi Properti Syariah Indonesia (APSI)

PLt Bupati Tulungagung Hadiri Pengajian Akbar di Desa Kepuh, Ajak Masyarakat Perkuat Ukhuwah al

Penulis
Pauji
-
0

Tulungagung –WARTA IN,27 Juli 2026 Pelaksana Tugas (Plt) Bupati , H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., menghadiri Pengajian Akbar yang digelar di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu. Kegiatan yang berlangsung pada malam hari tersebut dihadiri ratusan jamaah dari Desa Kepuh dan wilayah sekitarnya dengan penuh khidmat dan antusias.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan dengan lantunan sholawat, sambutan para tokoh, serta tausiyah agama yang mengajak masyarakat untuk meningkatkan keimanan, mempererat tali silaturahmi, dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Berdasarkan banner kegiatan, pengajian juga dirangkaikan dengan santunan bagi anak yatim sebagai bentuk nyata kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Baca Selengkapnya Rayakan Idul Adha, Satgas Indobatt TNI Serahkan 100 Hewan Kurban Untuk Masyarakat Lebanon Selatan

Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Tulungagung menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh masyarakat Desa Kepuh yang terus menjaga tradisi kegiatan keagamaan sebagai sarana mempererat persatuan dan kebersamaan warga. Ia berharap pengajian tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu memberikan nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap ukhuwah Islamiyah semakin kuat, semangat gotong royong terus terjaga, dan kepedulian terhadap sesama semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Tulungagung akan terus mendukung kegiatan keagamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca Selengkapnya Kejati Jatim Terapkan Keadilan Restoratif, Belasan Perkara Dihentikan

Suasana pengajian berlangsung hangat dan penuh kekhusyukan. Kehadiran Plt Bupati disambut antusias oleh masyarakat yang memadati lokasi acara. Selain mendengarkan tausiyah, para jamaah juga mengikuti rangkaian doa bersama demi keberkahan, keamanan, serta kemajuan Kabupaten Tulungagung.

Melalui momentum Pengajian Akbar tersebut, diharapkan semangat kebersamaan, nilai-nilai religius, dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang harmonis, rukun, dan penuh keberkahan.

Pewarta : pauji kabiro tulungagung

Tak Boleh Ada yang Tertinggal, Gubernur NTB Dongkrak Desa Berdaya dan Tangani Kekeringan

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Tak Boleh Ada yang Tertinggal, Gubernur NTB Dongkrak Desa Berdaya dan Tangani Kekeringan

Warta.in
Lombok Tengah ,NTB – “Tak boleh ada yang tertinggal.” Kalimat itu menjadi penegasan Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), saat meninjau Desa Pandan Indah, Desa Mangkung, dan Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7/2026). Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan Program Desa Berdaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang dibarengi penguatan layanan kesehatan, penanganan kekeringan, perbaikan infrastruktur, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Miq Iqbal, pembangunan kawasan selatan yang berkembang pesat, terutama dengan hadirnya kawasan pariwisata Mandalika, harus menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan justru meninggalkan mereka.

“Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat. Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama,” tegas Miq Iqbal.

Ia menegaskan, prinsip no one left behind menjadi pijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama menikmati hasil pembangunan.

Sebagai langkah nyata, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan hampir Rp3 miliar melalui Program Desa Berdaya Transformatif untuk memberdayakan sekitar 350 kepala keluarga penerima manfaat di Desa Mangkung dan Desa Sengkol.

Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha yang disesuaikan dengan potensi masing-masing keluarga, mulai dari perdagangan, pengolahan pangan, hingga peternakan unggas. Penyaluran dilakukan secara fleksibel melalui pemerintah desa maupun langsung kepada keluarga penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran dan mampu mendorong lahirnya usaha-usaha produktif.

Khusus di Desa Mangkung, sebanyak 380 calon keluarga penerima manfaat juga menerima paket kebutuhan dasar berupa kasur, selimut, pakaian, beras, gula, minyak goreng, dan mi instan.

Untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat, Miq Iqbal bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendatangi langsung rumah sejumlah warga penerima manfaat, di antaranya Lalu Asli di Dusun Mangkung Lauk, serta Lalu Adnan, Lalu Dani, dan Maujud di Dusun Batu Samban.

Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya Sarap, mengatakan sepanjang 2026 desanya menerima tiga bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB, yakni bantuan CSR Bank NTB Syariah sebesar Rp100 juta untuk Masjid Raudhatul Maujud, revitalisasi Pasar Tradisional Sengkol senilai Rp400 juta, serta Rp300 juta melalui Program Desa Berdaya.

Dana Program Desa Berdaya dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur yang dikelola 55 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Dusun Bonglanda.

“Program ini kami arahkan untuk usaha yang berkelanjutan. Pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani karena dinilai lebih akuntabel dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkesinambungan bagi masyarakat,” ujar Satria.

Selain memperkuat ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB juga bergerak cepat mengantisipasi ancaman kekeringan yang setiap tahun melanda sebagian wilayah Lombok Selatan.

Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi NTB tengah melakukan asesmen pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah rawan kekeringan di Lombok Selatan dan Sumbawa Selatan. Sementara proses tersebut berlangsung, armada mobil tangki milik Dinas Sosial, BPBD, dan Biro Umum telah disiagakan untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak.

Perhatian pemerintah juga diarahkan pada penanganan infrastruktur pengendali banjir. Bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemerintah Provinsi NTB mempercepat perbaikan check dam yang rusak, disertai rencana peninggian elevasi jembatan lama dan pembangunan tanggul pengaman sungai guna mengurangi risiko banjir yang setiap tahun mengancam permukiman warga.

Di sektor permukiman, rehabilitasi rumah tidak layak huni juga dipercepat dengan target sedikitnya enam unit rumah selesai diperbaiki dalam waktu satu minggu.

Untuk mendukung pertumbuhan kawasan Mandalika, Pemerintah Provinsi NTB turut mengalokasikan anggaran bagi revitalisasi Pasar Kuta dan penguatan layanan RS Mandalika sebagai rumah sakit penunjang kawasan pariwisata.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Desa Sengkol juga mengusulkan peningkatan sejumlah infrastruktur desa, antara lain perbaikan lapangan olahraga seluas satu hektare dan renovasi gedung serbaguna desa.

Menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Kepala Desa Sengkol menyampaikan komitmen masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan. Ia berharap proses rekrutmen tenaga kerja oleh ITDC dan MGPA dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat lokal yang memiliki kompetensi memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan kawasan.

Rangkaian kunjungan kerja ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup dilakukan melalui bantuan sosial semata. Pemerintah Provinsi NTB memilih pendekatan yang menyeluruh dengan mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi melalui Program Desa Berdaya, penyediaan air bersih, peningkatan layanan kesehatan, rehabilitasi rumah layak huni, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Komitmen “tak boleh ada yang tertinggal” bukan sekadar slogan. Melalui langkah-langkah nyata tersebut, Pemerintah Provinsi NTB memastikan bahwa setiap desa memiliki kesempatan untuk berkembang, setiap keluarga memiliki peluang untuk bangkit, dan setiap warga dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.(sr/dkisntb)

Gubernur NTB Atensi Hidrosefalus, Tinjau Penanganan Pasien Desa Berdaya di Pandan Indah

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Gubernur NTB Atensi Hidrosefalus, Tinjau Penanganan Pasien Desa Berdaya di Pandan Indah

Warta.in

Lombok Tengah,NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal, memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus hidrosefalus dengan mengunjungi dua warga penderita penyakit tersebut di Dusun Kreak, Desa Pandan Indah, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan setiap warga memperoleh layanan kesehatan, pendampingan sosial, dan penanganan yang berkelanjutan, sekaligus meninjau pelaksanaan Program Desa Berdaya di wilayah tersebut.

Dalam kunjungan itu, Gubernur Miq Iqbal didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Direktur RSUP Provinsi NTB, Kepala Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Baznas, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Kunjungan pertama dilakukan ke rumah Ahmad Yani, pria berusia lebih dari 40 tahun yang menderita hidrosefalus sejak kecil. Akibat penyakit tersebut, Ahmad Yani tidak pernah mengenyam pendidikan formal dan hingga kini hanya dapat berbaring karena tidak mampu berdiri maupun berjalan.

Miq Iqbal berdialog langsung dengan keluarga pasien untuk mendengar kondisi yang dihadapi sekaligus memastikan langkah penanganan yang dapat dilakukan pemerintah.

Ayah Ahmad Yani, Safi’i, mengaku terharu atas perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah datang langsung melihat kondisi anak kami. Ini merupakan pertama kalinya seorang gubernur berkunjung ke rumah kami. Semoga perhatian ini menjadi jalan agar Ahmad Yani mendapatkan penanganan yang lebih baik,” ujar Safi’i.

Selanjutnya, Miq Iqbal mengunjungi Nadira Oktavany Putri, bayi berusia delapan bulan yang juga menjalani pengobatan akibat hidrosefalus. Setelah menjalani operasi di RSUP Provinsi NTB, kondisi Nadira menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan saat ini rutin menjalani kontrol sebanyak dua kali setiap pekan.

Sambil menggendong Nadira, Gubernur memberikan semangat kepada keluarga agar terus menjaga kesehatan dan asupan gizi selama masa pemulihan.

“Alhamdulillah, kondisi Nadira sudah jauh lebih baik. Kepalanya tidak lagi membesar seperti sebelumnya. Tetap dijaga makanannya, harus bergizi. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap senyum,” pesan Miq Iqbal.

Dalam kesempatan tersebut, Miq Iqbal menegaskan bahwa meningkatnya temuan kasus hidrosefalus di sejumlah wilayah menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi NTB. Berdasarkan data yang dihimpun, dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir ditemukan sedikitnya 15 kasus hidrosefalus di beberapa daerah, termasuk di kawasan Lombok bagian selatan.

Menurut Miq Iqbal, kondisi tersebut memerlukan kajian ilmiah yang komprehensif untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi munculnya kasus hidrosefalus sehingga langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Ini menjadi atensi khusus kami. Kami akan berkoordinasi dengan para ahli dan Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian secara menyeluruh sehingga kita mengetahui penyebabnya dan dapat menyusun langkah penanganan yang tepat,” tegasnya.

Direktur RSUP Provinsi NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes., menjelaskan bahwa kasus Ahmad Yani telah berlangsung lebih dari empat dekade. Pada masa itu, fasilitas kesehatan dan layanan bedah saraf di NTB masih sangat terbatas sehingga peluang penanganan optimal belum tersedia.

“Untuk kasus yang telah berlangsung puluhan tahun, tindakan operasi memiliki risiko yang sangat tinggi dan tidak banyak mengembalikan fungsi tubuh. Karena itu, penanganan difokuskan pada perawatan suportif atau palliative care untuk menjaga kualitas kesehatan dan kenyamanan hidup pasien,” jelasnya.

Ia menambahkan, RSUP Provinsi NTB akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dan puskesmas setempat untuk melakukan pemantauan kesehatan secara berkala.

“Tim medis akan melakukan kunjungan rutin ke rumah pasien agar kondisi kesehatannya terus terpantau,” katanya.

Menurut dr. Asrul, RSUP Provinsi NTB kini telah memiliki dokter spesialis bedah saraf beserta fasilitas yang memadai untuk menangani kasus hidrosefalus. Karena itu, deteksi dini dan penanganan segera setelah bayi lahir menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan terapi dan tumbuh kembang anak.

Selain meninjau pelayanan kesehatan, Gubernur juga melihat perkembangan pelaksanaan Program Desa Berdaya di Desa Pandan Indah.

Kepala Desa Pandan Indah, Maksum, S.Pd.I, menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Berdaya dari Pemerintah Provinsi NTB telah direalisasikan untuk mendukung pengembangan peternakan melalui program penggemukan 10 ekor sapi dan budidaya 525 ekor ayam petelur yang dikelola masyarakat.

“BKK Desa Berdaya sudah kami cairkan. Saat ini kandang sedang dibangun dan nantinya dikelola oleh masyarakat dengan pendampingan pemerintah ldesa. Kami berharap program ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Maksum juga berharap Pemerintah Provinsi NTB terus memberikan pendampingan terhadap pengembangan desa, termasuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan perbaikan jalan lingkungan.

Kunjungan Gubernur ke Desa Pandan Indah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi melalui Program Desa Berdaya. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.(Sr/dkisntb)

Bukti kepedulian kepala desa muktiwari Bapak haji Bahrudin takziah kediaman Bapak Ari Cahyadi

Penulis
Dika Carnika
-
0

BEKASI ; MUKTIWARI, CIBITUNG 27 juli 2026 – Kepala Desa Muktiwari, Haji Bahrudin, S.E., menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi dengan melaksanakan takziah ke rumah duka salah seorang warga di Perumahan Grand Harmoni Cibitung Kecamatan Cibitung.Kehadiran orang nomor satu di Desa Muktiwari ini disambut hangat sekaligus haru oleh pihak keluarga mendiang dan warga sekitar yang sedang berkumpul di rumah duka.

 

Wujud Kepedulian Pemimpin Dalam kunjungannya, Haji Bahrudin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kepergian almarhum/almarhumah.

 

Beliau mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian ini.”Kami atas nama pribadi dan Pemerintah Desa Muktiwari turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya.

 

Semoga almarhum/almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ujar Haji Bahrudin di lokasi.Dekat dengan Masyarakat Aksi turun langsung ke lapangan ini menegaskan komitmen Haji Bahrudin untuk selalu hadir di tengah-tengah warganya, baik dalam suasana formal maupun saat warga sedang berduka. Warga Perumahan Grand Harmoni mengapresiasi kehadiran Kepala Desa yang dinilai sangat peduli dan responsif terhadap kondisi masyarakat di tingkat rukun tetangga (RT).Kegiatan takziah ini diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat untuk mendoakan keselamatan dan ampunan bagi almarhum/almarhumah.

Bukti kepedulian kepala desa muktiwari Bapak haji Bahrudin takziah kediaman Bapak Ari Cahyadi

Penulis
Dika Carnika
-
0

MUKTIWARI, CIBITUNG 27 juli 2026 – Kepala Desa Muktiwari, Haji Bahrudin, S.E., menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi dengan melaksanakan takziah ke rumah duka salah seorang warga di Perumahan Grand Harmoni Cibitung Kecamatan Cibitung.Kehadiran orang nomor satu di Desa Muktiwari ini disambut hangat sekaligus haru oleh pihak keluarga mendiang dan warga sekitar yang sedang berkumpul di rumah duka.

Wujud Kepedulian Pemimpin Dalam kunjungannya, Haji Bahrudin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kepergian almarhum/almarhumah.

Beliau mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian ini.”Kami atas nama pribadi dan Pemerintah Desa Muktiwari turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya.

Semoga almarhum/almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ujar Haji Bahrudin di lokasi.Dekat dengan Masyarakat Aksi turun langsung ke lapangan ini menegaskan komitmen Haji Bahrudin untuk selalu hadir di tengah-tengah warganya, baik dalam suasana formal maupun saat warga sedang berduka. Warga Perumahan Grand Harmoni mengapresiasi kehadiran Kepala Desa yang dinilai sangat peduli dan responsif terhadap kondisi masyarakat di tingkat rukun tetangga (RT).Kegiatan takziah ini diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat untuk mendoakan keselamatan dan ampunan bagi almarhum/almarhumah.

Publik Pertanyakan Anggaran Tebas Bayang Jalan Kabupaten,”Dua Tahun Tak Tersentuh”,Diduga Ada Penyelewengan.

Penulis
Hari
-
0
Oplus_16908288

Warta.in-Rejang Lebong.

Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, khususnya para pengguna jalan, mulai mempertanyakan kejelasan anggaran program Tebas Bayang Jalan Kabupaten tahun anggaran 2025 hingga 2026. Pasalnya, selama dua tahun berjalan, ruas-ruas jalan yang seharusnya mendapatkan pemeliharaan rutin tersebut tak kunjung tersentuh pengerjaan.

Akibat pembiaran tersebut, warga setempat akhirnya mengambil tindakan mandiri. Pada Minggu (26/7/2026), sekitar 30 warga Desa Simpang Beliti menggelar aksi gotong royong membabat semak belukar di sepanjang pinggir jalan. Menggunakan peralatan seadanya tanpa mesin, aksi swadaya ini dilakukan karena rumput liar telah menutupi badan jalan dan membahayakan keselamatan pengendara, baik yang hendak keluar maupun masuk ke arah Desa Apur.

Menurut M, warga Desa Simpang Beliti, aksi gotong royong tersebut murni merupakan inisiatif masyarakat akibat kekhawatiran atas kondisi jalan yang kian rawan.

“Aksi ini kami lakukan atas inisiatif bersama karena belum lama ini sudah terjadi kecelakaan beruntun akibat pandangan pengendara terhalang oleh rumput yang sudah sangat tinggi,” ungkap M.

Berdasarkan data yang dihimpun, program Tebas Bayang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten tahun anggaran 2025 dan berlanjut pada 2026 untuk memelihara serta mencegah kerusakan jalan agar tidak meluas. Namun, kenyataannya kondisi jalan di lapangan makin memburuk, berlubang dalam, dan rawan kecelakaan tanpa ada tanda-tanda pelaksanaan pekerjaan sesuai perencanaan.

“Sangat aneh, anggarannya tercantum dalam dokumen APBD, tetapi sampai sekarang tidak ada pengerjaan di lapangan. Kami mempertanyakan, ke mana perginya anggaran yang disiapkan untuk kepentingan publik ini?” ujar salah satu perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya, Senin (27/7/2026).

Ketiadaan transparansi dan kejelasan pelaksanaan pekerjaan ini memicu dugaan kuat adanya penyimpangan hingga penyelewengan anggaran. Masyarakat menduga proses perencanaan hingga pelaksanaan tidak terbuka, atau bahkan ada penyalahgunaan alokasi anggaran yang tidak sesuai peruntukannya.

Warga mendesak DPRD selaku fungsi pengawasan anggaran, Inspektorat Daerah, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan mendalam. Pihak eksekutif juga diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan penundaan atau ketiadaan pelaksanaan program tersebut.

“Jangan sampai anggaran rakyat yang seharusnya untuk keselamatan bersama justru dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami minta ini ditelusuri sampai tuntas, dan jika terbukti ada pelanggaran, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari dinas terkait maupun Pemerintah Kabupaten setempat mengenai keterlambatan pelaksanaan program Tebas Bayang tersebut. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar memberikan janji yang tak kunjung terealisasi.

(Tim Redaksi)

123...1,533Halaman 1 dari 1,533