Beranda blog

Rombongan Negeri Melaka dan Kapolres Meranti Ditepungtawari, Sinergi Adat hingga Green Policing Menguat

Penulis
Zulfikar .
-
0

MERANTI – Prosesi Tepung Tawar yang digelar Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (31/7/2026), menjadi lebih dari sekadar tradisi penyambutan tamu kehormatan. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, lembaga adat, serta masyarakat serumpun Melayu dari Negeri Melaka, Malaysia, sekaligus menegaskan komitmen bersama mendukung pelestarian budaya dan lingkungan.

Majelis yang berlangsung di Balai Adat LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah mewakili Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., Ketua DPH LAMR Datuk Afrizal Cik, Ketua MKA LAMR Datuk Seri Asnawi Nazar, jajaran Polres, pengurus LAMR, serta rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung Negeri Melaka yang dipimpin Encik Shaari bin Abu.

Kedatangan rombongan disambut dengan tabuhan kompang dan pertunjukan silat Melayu sebelum memasuki balai adat. Di dalam majelis, Kapolres Kepulauan Meranti menerima pemasangan tanjak sebagai simbol penghormatan, kemudian menjalani prosesi Tepung Tawar dan doa restu yang dipimpin Sekretaris Daerah bersama para Datuk LAMR.

Dalam sambutannya, Ketua DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Afrizal Cik, mengapresiasi hubungan baik yang selama ini terjalin antara LAMR dan Polres Kepulauan Meranti. Menurutnya, kedua lembaga memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keamanan sekaligus melestarikan adat dan budaya Melayu.

Ia juga menyoroti ancaman abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir Kepulauan Meranti. Kondisi itu dinilai bukan hanya mengancam lingkungan, tetapi juga keberlangsungan warisan budaya Melayu.

“Sinergi antara Lembaga Adat Melayu Riau dengan Polres Kepulauan Meranti selama ini terjalin dengan sangat baik. Visi dan misi yang diemban sejalan, yaitu menjaga, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta budaya Melayu,” ujar Datuk Afrizal.

Ia pun mengapresiasi Program Green Policing yang diinisiasi Polda Riau sebagai langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Hadirnya program Green Policing yang digagas Kapolda Riau memberikan harapan baru dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Atas hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polri,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita mengaku tersentuh dengan penyambutan yang diberikan LAMR. Ia menegaskan bahwa kehadirannya di Kepulauan Meranti bukan hanya untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan kepolisian, tetapi juga ingin menjadi bagian dari masyarakat Melayu.

“Saya mengucapkan terima kasih atas penyambutan yang hangat dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti. Kehadiran saya di sini bukan hanya sebagai Kapolres yang baru, tetapi juga untuk menjadi bagian dari masyarakat dan adat Melayu. Saya berharap dapat diterima, diberikan bimbingan, nasihat, serta dukungan dalam menjalankan amanah sebagai Kapolres,” ujar AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung Negeri Melaka juga menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan masyarakat Kepulauan Meranti. Mereka mengaku terkesan dengan kekayaan budaya Melayu yang masih terjaga dan berharap hubungan kedua wilayah terus berkembang.

“Menyampaikan komitmen untuk mempererat hubungan dan membangun kolaborasi dengan masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di berbagai bidang, khususnya pelestarian budaya Melayu,” demikian salah satu poin sambutan rombongan Negeri Melaka.

Rombongan juga mengundang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta Kapolres untuk melakukan kunjungan balasan ke Negeri Melaka sebagai bentuk penguatan hubungan masyarakat serumpun.

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung pelestarian adat sebagai identitas masyarakat Melayu.

“Kami juga menyampaikan selamat datang kepada rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung Negeri Melaka, Malaysia. Kunjungan ini menjadi wujud eratnya hubungan persaudaraan serumpun yang telah terjalin sejak lama. Semoga silaturahmi ini semakin memperkuat kerja sama di bidang budaya, pariwisata, pendidikan, dan ekonomi,” kata Sudandri membacakan sambutan Bupati.

Setelah prosesi adat selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata, ramah tamah, dan foto bersama.

Sebagai penutup, seluruh tamu kehormatan bersama jajaran LAMR, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Polres Kepulauan Meranti, dan rombongan Negeri Melaka melakukan penanaman pohon secara simbolis di halaman Balai Adat LAMR dalam rangka mendukung Program Green Policing.

Aksi tersebut menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, lembaga adat, dan masyarakat serumpun Melayu dalam menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta mengurangi dampak abrasi yang menjadi tantangan di wilayah pesisir Kepulauan Meranti.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh nuansa kekeluargaan, sekaligus mempertegas bahwa pelestarian adat, penguatan persaudaraan serumpun, dan kepedulian terhadap lingkungan dapat berjalan beriringan melalui kolaborasi berbagai pihak.

Menutup kegiatan, Polres Kepulauan Meranti mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan dan budaya Melayu. Masyarakat juga diimbau agar tidak ragu memanfaatkan Layanan Call Center Polri 110 yang aktif selama 24 jam untuk melaporkan tindak kriminal, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), maupun situasi darurat lainnya yang membutuhkan kehadiran petugas kepolisian.

Rilis : Humas Polres Kep. Meranti

Plt Bupati Hadiri Sidang Paripurna DPRD Tulungagung, Setujui 9 Ranperda Jadi Perda

Penulis
Pauji
-
0

TULUNGAGUNG, WARTA IN – Jumat,31 Juli 2026,Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda penting, yakni persetujuan bersama terhadap sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan berbagai rancangan kebijakan daerah.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras meneliti, mengoreksi, menyempurnakan, hingga menyetujui sembilan Ranperda menjadi Perda,” ujarnya.

Plt Bupati menegaskan bahwa, pembahasan seluruh Ranperda dilakukan dengan semangat kebersamaan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan regulasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sembilan Ranperda yang disahkan menjadi Perda meliputi Perda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, perubahan Perda Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung, Penguatan Pendidikan Karakter, Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, Ketahanan Pangan, Sistem Kesehatan Daerah, serta Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Menurutnya, Perda tentang BUMDes menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan regulasi nasional sekaligus memperkuat tata kelola aset daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien agar mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Perubahan Perda mengenai izin penebangan pohon dan pemindahan taman juga dinilai penting untuk menyesuaikan perkembangan regulasi serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengaturan mengenai penggantian pohon,” katanya.

“Disisi lain, perubahan regulasi terkait Perumda Aneka Usaha dilakukan untuk mengakomodasi penyertaan modal sekaligus menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mampu mendukung pengembangan usaha milik daerah,” imbuhnya.

Pihaknya menekankan, pentingnya Perda Penguatan Pendidikan Karakter sebagai benteng moral generasi muda di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang memunculkan berbagai persoalan seperti perundungan, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, hingga menurunnya nilai kejujuran.

Selain itu, Perda Ketahanan Pangan diharapkan mampu menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, serta menjaga stabilitas distribusi dan harga pangan bagi masyarakat Tulungagung. Sedangkan Perda Sistem Kesehatan Daerah disusun sebagai pelajaran dari pandemi COVID-19 untuk memperkuat sistem kesehatan yang terintegrasi, adil, dan lebih mengedepankan upaya promotif serta preventif daripada sekadar pengobatan.

Adapun Perda Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi dasar percepatan transformasi digital pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan efisien.

Dalam rapat tersebut, juga disepakati KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027. Struktur anggaran yang disepakati meliputi pendapatan daerah sebesar Rp2,708 triliun, belanja daerah sebesar Rp2,995 triliun, dengan defisit anggaran sebesar Rp286,866 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama sehingga SILPA ditargetkan nihil.

Pihaknya menjelaskan, bahwa penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 telah diselaraskan dengan RKPD serta prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Timur melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan yang sama, Plt Bupati juga menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD 2026.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,954 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3,431 triliun dengan defisit sebesar Rp477,649 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sehingga tidak terdapat SILPA.

Bupati berharap DPRD dapat memberikan masukan, koreksi, dan pembahasan secara komprehensif terhadap Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.

“Semoga seluruh rangkaian proses ini dapat kita laksanakan dalam keadaan yang kondusif, tertib, dan lancar sehingga mampu mewujudkan masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa,” pungkasnya. (Dst).

Pewarta : pauji kabiro tulungagung

 

Perkuat Ketahanan Pangan, PTBA Perkenalkan Kalium Humat ‘BA Grow’ di Inagritech 2026

Penulis
Zulkifli
-
0

Warta In

“Jakarta, 30 Juli 2026,” PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID, menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui hilirisasi batubara yang bernilai tambah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi PTBA pada ajang Inagritech 2026 yang berlangsung di Jakarta International Expo pada 28 hingga 30 Juli 2026.

Mengusung tema “Dari Kalium Humat, Menuju Ketahanan Pangan Nusantara”, PTBA menghadirkan booth yang menampilkan inovasi produk Kalium Humat yang rencananya akan dikomersialisasikan dengan nama BA Grow, salah satu produk hilirisasi batubara yang dikembangkan sebagai pembenah tanah (soil conditioner) untuk mendukung pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno mengungkapkan, keikutsertaan dalam Inagritech 2026 menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam memperluas jejaring kemitraan strategis dengan pelaku industri agrikultur, akademisi, peneliti, maupun instansi pemerintah.

“Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan inovasi hasil hilirisasi batubara bagi sektor pertanian sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Eko menegaskan, partisipasi PTBA dalam Inagritech 2026 juga mempertegas komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung peningkatan produktivitas pertanian, serta berkontribusi terhadap terwujudnya ketahanan pangan Indonesia.

Melalui inisiatif “Dari Batubara untuk Tanah”, Perseroan menunjukkan bahwa batubara tidak hanya berperan sebagai sumber energi, tetapi juga dapat bermanfaat bagi sektor pertanian melalui produk bernilai tambah.

Selama pameran, PTBA memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai manfaat kalium humat dalam meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara, serta mendukung produktivitas tanaman secara berkelanjutan. Informasi tersebut disajikan melalui berbagai media interaktif, termasuk layar display yang menampilkan proses pengembangan dan manfaat BAgrow Kalium Humat.

Booth PTBA juga menyediakan area konsultasi bagi calon mitra, distributor, pelaku usaha pertanian dan perkebunan, serta pemangku kepentingan lainnya yang ingin memperoleh informasi lebih mendalam mengenai pemanfaatan BAgrow Kalium Humat.

Melalui pengembangan BAgrow Kalium Humat, PTBA terus memperkuat transformasi bisnis menuju perusahaan energi dan kimia berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Inovasi ini menjadi bukti bahwa hilirisasi batubara mampu menciptakan nilai tambah sekaligus menghadirkan solusi bagi berbagai sektor strategis, termasuk pertanian.

(Zulkifli)

 

Upaya Lahir dan Batin, Ratusan Prajurit Kodam XII/Tpr Gelar Sholat Istisqo Memohon Hujan

Penulis
ARIANSYAH
-
0

Kubu Raya – Tak hanya berjibaku di lapangan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ratusan prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodam XII/Tanjungpura juga menempuh jalur spiritual. Mereka menggelar Sholat Istisqo untuk memohon diturunkan hujan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ibadah yang berlangsung di Lapangan Tidayu, Makodam XII/Tpr, Kubu Raya, pada Jumat (31/7/2026) ini diikuti langsung oleh Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si., bersama para Pejabat Utama (PJU) Kodam XII/Tpr. Selaku imam dan khatib, Ustadz Mas’udi Syamsudin, S.Pd.I, pimpinan Pondok Pesantren Darul Qur’an Wadda’wah Kubu Raya.

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, menyampaikan bahwa aksi pemadaman yang terus dilakukan oleh TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni dan Relawan harus diimbangi dengan doa dan pendekatan spiritual.

“Penanganan karhutla membutuhkan ikhtiar bersama, baik secara fisik di lapangan maupun secara spiritual. Selain prajurit terus berjuang memadamkan titik api bersama instansi terkait, hari ini kita berserah diri memohon bantuan Yang Maha Kuasa agar mengaruniakan hujan. Ini adalah bentuk ikhtiar lahir dan batin kita bersama,” ujar Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito.

Pangdam menambahkan, pelaksanaan ibadah memohon hujan ini tidak hanya dilakukan oleh prajurit yang beragama Islam melalui Sholat Istisqo, tetapi juga dilaksanakan oleh prajurit beragama lain sesuai dengan tata cara dan kepercayaan masing-masing.

Sementara itu, dalam tausiyah dan pesannya, Ustadz Mas’udi Syamsudin mengingatkan pentingnya berserah diri, mengikis kesombongan, dan memohon ampunan kepada Allah SWT di tengah ujian musibah karhutla dan kemarau.

​”Kita ditakdirkan untuk bersama-sama sujud dan menghadap Allah, mengakui bahwa diri kita adalah hamba yang tak berdaya apa-apa, hamba yang sangat butuh kepada Allah SWT. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa kalian akan diterima. Allah sangat menyambut hamba-Nya yang bersujud, bertobat dan merengek memohon ampunan-Nya,” tegas Ustadz Mas’udi Syamsudin.

​Ustadz Mas’udi Syamsudin juga menegaskan bahwa istighfar dan pemohonan ampun merupakan senjata paling ampuh untuk mendatangkan kasih sayang Allah SWT berupa berkah hujan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Nuh ayat 10–12.

Melalui kegiatan ini, Kodam XII/Tpr berharap potensi titik api di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya dapat segera teratasi sehingga masyarakat terbebas dari dampak buruk bencana asap. (Pendam XII/Tpr)

Diduga Tak Kantongi Izin Lintas, Angkutan Sawit PT Inti Agro Makmur Dikeluhkan Warga; Humas Pilih Bungkam!

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Sumatera Selatan, Warta.in – PALI,
Aktivitas pengangkutan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Inti Agro Makmur menuju PT GBS Perambatan memicu keresahan mendalam bagi warga setempat. Pasalnya, armada angkutan bertonase besar milik perusahaan tersebut diduga kuat beroperasi tanpa mengantongi Izin Lintas resmi di sepanjang jalur jalan provinsi desa Karang Tanding yang dilaluinya.

Keresahan warga didasari oleh dampak negatif yang mulai dirasakan sehari-hari, mulai dari potensi kerusakan fasilitas jalan umum, debu yang mengganggu kesehatan, hingga ancaman keselamatan bagi pengguna jalan lainnya. Dikarenakan lebih dari 20 armada yang melintas setiap harinya.

Berdasarkan pengakuan sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya, aktivitas lalu lalang truk sawit ini dinilai terkesan bebas tanpa ada pengawasan ketat dari instansi terkait. Warga mengaku tidak setuju dengan Armada dari Argo yang melintas.

Saat dikonfirmasi mengenai legalitas operasional angkutan tersebut, Kepala Desa setempat secara mengejutkan mengaku sama sekali tidak mengetahui keberadaan status Izin Lintas yang dimiliki oleh PT Inti Agro Makmur untuk rute jalan provinsi menuju PT GBS Perambatan.

Pihak pemerintah desa merasa tidak pernah dilibatkan atau menerima salinan dokumen izin apa pun terkait aktivitas korporasi tersebut di wilayah mereka.

Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menegaskan bahwa aktivitas armada angkutan milik PT Inti Agro Makmur yang melintasi fasilitas jalan publik di wilayah tersebut berstatus ilegal alias tidak memiliki izin resmi.

Hal ini disampaikan langsung oleh perwakilan Dinas Perhubungan PALI, Rio, saat dikonfirmasi oleh awak media Jum’at 31 juli 2026. Menurutnya, kepastian tersebut didapatkan setelah pihak internal Dishub melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh dokumen perizinan yang masuk.

“Setelah kami cek dokumen secara mendalam, tidak ada izin lintas yang dikeluarkan atas nama PT Inti Agro Makmur, baik untuk melintasi jalan Desa Karang Tanding maupun jalan provinsi yang menuju ke arah PT GBS Perambatan,” ujar Rio tegas kepada tim media

Pelanggaran Jalur Publik dan Dampaknya
Pernyataan resmi ini sekaligus menjawab keresahan masyarakat terkait hilir mudik kendaraan bermuatan berat milik perusahaan perkebunan tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat dua titik jalur utama yang dilanggar oleh operasional armada perusahaan:

• Jalan Desa Karang Tanding: Akses jalan pemukiman yang tidak dirancang untuk menahan beban angkutan berat komersial.
• Jalan Provinsi Menuju PT GBS Perambatan: Fasilitas jalan negara yang pemanfaatannya wajib mematuhi regulasi tonase dan perizinan daerah.

Guna menjaga keberimbangan berita (cover both sides), tim awak media telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak manajemen perusahaan. Namun, saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp, Hubungan Masyarakat (Humas) PT Inti Agro Makmur memilih bungkam dan tidak memberikan respons atau klarifikasi sedikit pun hingga berita ini diturunkan.

Sikap tertutup dari pihak humas perusahaan ini semakin memperkuat spekulasi negatif di tengah masyarakat mengenai kepatuhan hukum PT Inti Agro Makmur terhadap regulasi penggunaan jalan publik untuk aktivitas industri.

Warga mendesak dinas perhubungan dan aparat penegak hukum segera turun tangan guna menertibkan armada angkutan tersebut sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi fasilitas negara dan keselamatan publik.

Muhamad Randi (Tim)

Lantik 118 Pejabat Fungsional Sekda NTB Ingatkan Pelantikan adalah Pengakuan Kompetensi

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Lantik 118 Pejabat Fungsional Sekda NTB Ingatkan Pelantikan adalah Pengakuan Kompetensi

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melantik 118 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB pada Jumat (31/7) di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur Provinsi NTB. Pelantikan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair.

Dalam sambutannya, Sekda Abul menegaskan bahwa pelantikan pejabat fungsional bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bentuk pengakuan negara atas kompetensi, keahlian, dan profesionalisme aparatur sipil negara. Dari 118 pejabat yang dilantik, sebanyak 99 orang merupakan pengangkatan pertama pada berbagai jabatan fungsional.

“Hari ini bukan tentang jabatan, tetapi tentang pengakuan negara atas keahlian, kompetensi, dan profesionalisme masing-masing,” tegas Sekda Abul.

Sekda Abul mengungkapkan bahwa beragam jabatan fungsional yang ada mencerminkan semakin kuatnya pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Karena itu, seluruh pejabat fungsional diharapkan terus meningkatkan kapasitas diri melalui pembelajaran, inovasi, dan pengembangan kompetensi.

Menurutnya, keberhasilan tidak cukup hanya dengan meniru praktik baik, tetapi juga harus diiringi dengan upaya mencari referensi, memperkaya pengetahuan, dan terus berinovasi agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan organisasi.

“Jabatan struktural adalah nahkoda organisasi, sedangkan jabatan fungsional menjadi penggerak melalui keahlian dan kompetensinya. Karena itu, saya berharap seluruh pejabat fungsional dapat mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah,” kata Sekda Abul.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Abul juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah. Seluruh aparatur diharapkan mampu memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil pejabat fungsional harus berlandaskan ilmu pengetahuan, standar profesi, data, etika, dan integritas.

“Keputusan yang diambil harus lahir dari ilmu, standar profesi, data, etika, dan integritas, bukan karena tekanan ataupun asumsi,” ujar Sekda Abul.

Sekda Abul berharap seluruh pejabat fungsional menjadi pusat pengetahuan sesuai bidang masing-masing dan mampu menghadirkan solusi bagi organisasi maupun masyarakat.

“Jadilah orang yang dicari karena mampu memberikan solusi, bukan karena memiliki kewenangan,” pesan Sekda Abul.

Menutup sambutannya, Sekda Abul menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat sumber daya manusia yang profesional untuk mendukung pembangunan daerah.

“Provinsi NTB sedang bergerak maju dengan menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan untuk membawa NTB ke arah yang lebih baik,” tutup Abul.(sr/dkisntb)

 

Buruh Pelabuhan Indonesia Siagakan Mogok Nasional

Penulis
M FIDRI
-
0

Jakarta, warta.in| 31 Juli 2026 – Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia menyatakan bahwa buruh pelabuhan di seluruh Indonesia saat ini berada dalam kondisi siap melakukan Mogok Nasional sebagai bentuk perjuangan konstitusional apabila aspirasi dan tuntutan pekerja terus diabaikan.

Buruh pelabuhan merupakan garda terdepan yang menjaga kelancaran arus logistik nasional, ekspor-impor, serta distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia. Namun hingga saat ini masih banyak pekerja pelabuhan yang menghadapi persoalan kesejahteraan, akses pendidikan, peningkatan kompetensi, dan kepastian memperoleh hunian yang layak.

TUNTUTAN BURUH PELABUHAN INDONESIA

1. Peningkatan Kesejahteraan Buruh Pelabuhan*

– Penghasilan yang layak dan berkeadilan.

– Perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja

– Kepastian hubungan kerja serta perlindungan terhadap hak-hak normatif pekerja.

 

2. Program Pendidikan Buruh Pelabuhan*

– Program Buruh Sekolah dan Sarjana bagi pekerja dan keluarga pekerja.

– Beasiswa pendidikan dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi.

– Peningkatan kualitas sumber daya manusia buruh pelabuhan.

 

3. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Nasional*

– Pelatihan kerja berkelanjutan.

– Sertifikasi kompetensi K3 sesuai standar nasional dan internasional.

– Peningkatan profesionalisme tenaga kerja bongkar muat dalam menghadapi transformasi industri pelabuhan.

 

4. Penyediaan Lahan dan Program Perumahan Pekerja

– Penyediaan lahan oleh pemerintah untuk pembangunan Perumahan Pekerja Pelabuhan.

– Program rumah layak huni yang terjangkau bagi buruh pelabuhan.

– Dukungan pembiayaan perumahan bagi pekerja berpenghasilan rendah.

 

*PERMINTAAN KEPADA PEMERINTAH*

Pimpinan Pusat meminta Presiden Republik Indonesia beserta kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta seluruh operator pelabuhan untuk segera membuka dialog nasional bersama organisasi buruh pelabuhan guna membahas penyelesaian menyeluruh terhadap tuntutan tersebut.

 

SIAGA MOGOK NASIONAL

Apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat langkah nyata dan komitmen penyelesaian dari para pemangku kepentingan, maka Pimpinan Pusat akan melakukan konsolidasi nasional dan mempertimbangkan pelaksanaan Mogok Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Kami menegaskan bahwa langkah tersebut bukan merupakan tujuan utama, melainkan pilihan terakhir apabila upaya dialog dan penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil.

 

SERUAN

Kami mengajak seluruh buruh pelabuhan Indonesia untuk tetap menjaga persatuan, solidaritas, disiplin organisasi, serta mengedepankan perjuangan yang damai, bermartabat, dan sesuai hukum.

 

Buruh Pelabuhan adalah Pilar Logistik Nasional.

 

Sejahterakan Buruh Pelabuhan, Majukan Pelabuhan Indonesia.

 

“Bersatu Berjuang – Bersama Mewujudkan Buruh Pelabuhan yang Sejahtera, Profesional, dan Bermartabat.”

 

1,5 Tahun Disurati, Bupati Nias Barat Bungkam Soal Aset Pendopo II dan Hak Pensiun

Penulis
SABAR HATI HALAWA
-
0

Nias Barat  Sumut ,Warta.in. – Polemik aset inventaris Pendopo Wakil Bupati dan hak pensiun mantan kepala daerah di Kabupaten Nias Barat belum menemui titik terang hingga 1,5 tahun berjalan.

Hal itu diungkapkan mantan Wakil Bupati Nias Barat periode 2021-2025, *Dr. Era Hia, M.M., M.Si*, melalui surat terbuka di media sosial, Rabu (30/7/2026).

Dalam surat “Istimewa” tertanggal 4 Maret 2025 yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat *Eliyunus Waruwu*, Era Hia mengajukan dua opsi terkait aset Pendopo II.
“Jika aset akan dilelang, saya ajukan untuk membelinya. Jika tidak disetujui, maka aset tersebut dikembalikan ke Pemerintah Daerah,” tulisnya dalam surat tersebut.

Era Hia mengaku, sebelum surat itu dikirim, pada 12 Februari 2025 telah dilakukan pengecekan inventaris bersama Tim dari Inspektorat, Bagian Umum, BPKPAD, dan Pengelola Barang. Saat itu, ia menyebut Bupati dan istri hadir dan memberikan arahan agar barang yang diperlukan dibawa pulang agar tidak rusak di gudang.

Permintaan pinjam pakai aset sambil menunggu proses lelang juga disebut telah disetujui secara lisan.
“Saya sudah laksanakan sesuai arahan. Tapi sampai sekarang belum ada keputusan tertulis,” ujarnya.

Selain soal aset, Era Hia juga menyoroti belum diprosesnya hak pensiun bagi mantan Bupati dan Wakil Bupati. Ia mengaku telah melayangkan surat pada 6 April 2026 dan 15 Juni 2026, namun tidak mendapat tanggapan.
“Pengajuan pensiun tidak ada kaitannya dengan aset. Jangan dipersulit,” tegasnya.

Ia juga menyinggung keterlambatan pembayaran di lingkungan Pemkab Nias Barat. Dalam postingannya, ia menyebut gaji P3K, tunjangan ASN, dan gaji aparat desa tertahan selama 7 bulan.

Yang paling disorotnya adalah adanya LHP Verifikasi tanggal 27 Februari 2026 dan Nota Dinas 20 Juli 2026, padahal ia telah meninggalkan Pendopo II sejak 13 Februari 2025.
“Logikanya di mana? Ini mempermalukan pemerintah sendiri,” tulisnya.

Era Hia juga mempertanyakan perlakuan berbeda terhadap aset Pendopo I milik mantan Bupati Khenoki Waruwu yang menurutnya tidak pernah dipermasalahkan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui Humas dan Bagian Aset belum memberikan keterangan resmi terkait surat dan tudingan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.

Redaktur : SH.

Demi Kelancaran Dan Cegah Kemacetan Polsek Ngimbang Secara Rutin Gelar Commanderwish Di Pagi Hari

Penulis
Rohmat .
-
0

Demi Kelancaran Dan Cegah Kemacetan Polsek Ngimbang Secara Rutin Gelar Commanderwish Di Pagi Hari

LAMONGAN//Warta.in –Anggota jaga Polsek Ngimbang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkativitas pagi hari di jalan raya sekaligus mengurai kemacetan dan antisipasi kecelakaan yang sering terjadi tempat keramaian seperti di Jalan Raya simpang tiga Pasar Ngimbang Kecamatan Ngimbang, Jum’at Pagi (31/07/2026) pada pukul 06.30 WIB

Kegiatan masyarakat yang beraktifitas pada pagi hari semakin meningkat seiring dengan kegiatan masyarakat yang berangkatnya bekerja dan pergi belanja menuju ke pasar atau kawasan pertokoan, pasar maupun kesekolah.

Terlihat kesibukan Anggota Petugas Polsek Ngimbang Aiptu Suhadi dan Aiptu Hadi Gunarto, S.H, melaksanakan pengaturan lalu lintas cegah lakalantas dipagi hari di daerah rawan kemacetan di wilayah Ngimbang

Untuk melayani masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dijalan raya, Kegiatan pengaturan lalu lintas ini untuk menjaga dan memmelihara Kamseltibcar (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran) arus lalu lintas, dimana pagi hari banyak para pedagang dan pengendara angkutan umum serta masyarakat melakukan aktivitas dipagi hari, sehingga menimbulkan potensi kemacetan, kecelakaan dan antisipasi tindak kriminalitas, sehingga perlu kehadiran petugas kepolisian untuk melakukan pengaturan lalu lintas.

Pada kesempatan terpisah, Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana S.Tr.K. S.I.K, mengatakan, “Kegiatan pengaturan lalu lintas di pagi hari ini merupakan bentuk pelayanan polsek Ngimbang secara rutin dipagi hari yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama para pengendara dan angkutan umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam tertib mematuhi aturan berkendara maupun rambu-rambu lalu lintas,helm dan surat – surat kendaraan dengan tetap mengedepankan protokoler kesehatan”, ungkapnya

Kami berharap dengan melaksanakan pengarturan Commonderwish di pagi hari secara rutin wilayah Ngimbang tetap aman dan kondusif, pungkasnya (roy)

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light Guna Menjaga Siskamtibmas Daerah Rawan Kriminal Di Wilayah Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H Gelar Patroli Blue Light Guna Menjaga Siskamtibmas Daerah Rawan Kriminal Di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Warta.in – Peran Polsek Ngimbang sebagai ujung tombak Polri di tengah masyarakat terus diperkuat. Hal ini sejalan dengan arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya pengembangan pengamanan siskamtibmas dalam membangun kemitraan dengan masyarakat serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.

Polsek Ngimbang sendiri, peran pengamanan sangat di butuhkan selain pengama swakarsa s
Kondisi ini Polri harus bisa mengayomi ratusan bahkan ribuan warga di wilayanya Seperti yang terjadi di Kecamatan Ngimbang secara rutin di laksanakan Patroli Blue Light, Kamis (30/07/2026)

Kegiatan di laksanakan pukul 22.00 wib di Pimpin oleh Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono S.H, bersama personil Polsek Ngimbang Aiptu Suhadi, Aiptu Hadi Gunarto S.H, Aipda Eric Cahyono dan Brigadir Elbiyun untuk menyasar daerah- daerah rawan kriminalitas di Jalan raya poros Ngimbang – Jombang, SPBU Ngimbang dan Warkop Ngimbang

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr.K.S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, mengatakan “bahwa menjaga keamanan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif”.

Jumlah personel tentu terbatas, sehingga keamanan lingkungan akan lebih kuat jika masyarakat ikut berperan. Kekuatan terbesar sebenarnya ada pada masyarakat itu sendiri untuk menjaga lingkungannya,ujarnya.

Menurutnya, konsep Polri saat ini tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga hadir dengan pendekatan humanis yang dekat dengan masyarakat.

Polri dituntut menjadi garda terdepan yang serba bisa, mampu berkomunikasi, menyelesaikan masalah di masyarakat, hingga menjadi jembatan antara warga dan kepolisian.

Ipda Istiono, S.H juga mengimbau warga Masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memasang portal di pintu masuk kampung serta mengaktifkan kembali kegiatan ronda atau siskamling.

“Kalau siskamling hidup dan warga saling peduli, pelaku kejahatan seperti pencuri kendaraan bermotor tentu akan berpikir dua kali. Lingkungan yang kompak biasanya membuat pelaku kejahatan langsung ciut atau ‘kena mental’,” jelasnya.

Dengan kebersamaan antara masyarakat dan kepolisian, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Ngimbang tetap terjaga, sehingga warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa aman dan nyaman, pungkasnya (roy)

123...1,543Halaman 1 dari 1,543