Wartain Banten | Pemerintahan | 26 Februari 2026  — Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan Provinsi Banten yang adil, merata, dan bebas dari praktik korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan yang berlangsung di Masjid Jami Awwabin, Jalan Raya Mauk, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Selasa (24/2/2026).

“Visi yang ingin kita bangun adalah Provinsi Banten yang maju, adil merata, dan tidak korupsi. Kami memohon maaf jika masih terdapat keterlambatan dalam merespons aspirasi masyarakat, namun kami berkomitmen untuk senantiasa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Andra Soni di hadapan jamaah dan tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Andra Soni bersama istri, Tinawati Andra Soni, mengajak warga untuk mendoakan agar kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah selalu lancar, sehat, dan penuh keberkahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Banten.

Tinjau Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan

Gubernur Andra Soni meninjau proyek strategis Pemprov Banten di Sepatan, meliputi antisipasi banjir, pengerjaan teknis di Sungai Gelam dan pintu air Bendung Sarakan yang telah dilengkapi sistem hidrolik otomatis, serta gedung SMAN 33 Sepatan yang siap digunakan pada tahun ajaran 2026-2027.

Untuk perbaikan jalan rusak, Gubernur berkoordinasi dengan Pemkab Tangerang, dengan larangan sementara bagi kendaraan berat demi keselamatan pengguna jalan.

Apresiasi Masyarakat dan Penyaluran Bantuan

Rombongan Gubernur disambut hangat oleh warga dan pengurus masjid. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Awwabin, KH Buchori Muslim, menyampaikan penghargaan atas kunjungan tersebut serta program-program konkret yang dibawa Pemprov Banten ke wilayah Sepatan.

“Terima kasih atas kunjungannya. Semoga kehadiran Bapak Gubernur membawa berkah bagi wilayah kami, dan program-program yang dijalankan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas,” tutur KH Buchori.

Dalam kegiatan Safari Ramadan, Gubernur menyerahkan bantuan simbolis berupa paket sembako, kursi roda dan alat bantu kesehatan, insentif untuk guru ngaji dan marbot, serta dukungan operasional masjid dan pondok pesantren.

Kegiatan ini bertujuan mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Banten yang lebih baik.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 26 Februari 2026  — Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyalurkan bantuan renovasi untuk dua rumah tidak layak huni (RTLH) milik lansia di Kota Cilegon, masing-masing senilai Rp 25 juta.

Bantuan pertama diberikan kepada Johariah (60), warga Lingkungan Cikebel Bawah, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, yang tinggal bersama anak ketiga dan cucu-cucunya di rumah yang sebagian sudah roboh.

Bantuan kedua diberikan kepada Sarfiah (85), warga Lingkungan Ciora Kwista, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, yang hidup sendiri setelah ditinggal suami dan mengandalkan bantuan anak-anaknya.

Wagub Dimyati menekankan bahwa bulan Ramadan menjadi momentum untuk menumbuhkan empati dan kepedulian sosial.

“Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk membantu masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Dimyati mengarahkan jajaran pengurus BAZNAS Provinsi Banten untuk berkoordinasi dengan perusahaan di Cilegon guna meningkatkan kolaborasi dalam penyaluran CSR serta Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) demi kepentingan masyarakat secara langsung.

“Ini untuk kepentingan masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Wagub juga mengingatkan agar bantuan renovasi benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah, serta melibatkan warga setempat dalam proses renovasi.

“Kepala RT dan lurah setempat, tolong ikut membantu sampai proses renovasi rumahnya benar-benar selesai,” paparnya.

Johariah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Wagub Dimyati atas bantuan renovasi rumahnya.

Ia bercerita bahwa renovasi sebelumnya tertunda karena keterbatasan dana, meski beberapa warga telah membantu menyediakan material, dan berharap bantuan Pemprov Banten dapat segera mewujudkan renovasi rumahnya.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 26 Februari 2026  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan bahwa program prioritas Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) bukan sekadar narasi simbolik. Program ini dirancang berbasis data dan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan agar pembangunan jalan perdesaan memberikan manfaat langsung bagi pertumbuhan ekonomi desa.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten, Arif Agus Rakhman, menyampaikan bahwa Bang Andra merupakan bagian dari program prioritas ‘Banten Bagus’, yang fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar di perdesaan. Program ini bertujuan meningkatkan konektivitas, akses ekonomi, serta optimalisasi layanan publik di desa-desa.

“Bang Andra direncanakan dan dilaksanakan melalui APBD dengan indikator capaian yang jelas. Fokus pemerintah adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat desa. Program bangun jalan desa sejahtera telah selaras dengan Asta Cita ke 6 Bapak Presiden yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Arif kepada wartawan di Kota Serang, Rabu (25/2/2026).

Pada tahun anggaran 2025, Pemprov Banten telah membangun 62 infrastruktur desa, terdiri dari 61 ruas jalan dan 1 unit jembatan dengan total panjang 67,87 kilometer. Pembangunan tersebut menyasar desa-desa dengan keterbatasan akses transportasi dan logistik.

Komitmen ini berlanjut pada APBD 2026, dengan alokasi anggaran Rp167,4 miliar untuk membangun 46,71 kilometer infrastruktur desa di berbagai wilayah kabupaten dan kota.

Menurut Arif, keberlanjutan program Bangun Jalan Desa Sejahtera menunjukkan fokus Pemprov Banten pada pemerataan infrastruktur perdesaan, dengan keberhasilan diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar penghargaan eksternal.

“Ukuran keberhasilan program Bang Andra pada berkurangnya keterisolasian desa dan meningkatnya aktivitas ekonomi warga,” tegasnya.

Arif menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, pembangunan jalan desa menjadi fondasi pemerataan pembangunan untuk mendukung distribusi hasil pertanian, UMKM, dan mobilitas masyarakat.

Pemprov Banten juga terbuka terhadap masukan publik dan melakukan evaluasi program secara objektif berdasarkan data fisik, anggaran, dan dampak sosial-ekonomi.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 26 Februari 2026  —  Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah strategis menyelaraskan program kerja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, seluruh kepala biro dan unit kerja harus memastikan program kerja tahun 2027 selaras dengan visi dan misi kepemimpinan Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah.

“Kita sampaikan bahwa seluruh kepala biro dalam hal ini kepala unit kerja, dalam melaksanakan program kerja di tahun 2027 harus betul-betul diselaraskan dengan program pimpinan,” kata Rina di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten, Kota Serang (25/2/2026).

Ia menegaskan, unit kerja perlu menghadirkan inovasi yang mendasar dalam pelaksanaan program. Program tidak boleh sekadar pengulangan kegiatan rutin atau bersifat seremonial, melainkan harus dilakukan secara extraordinary atau out of the box agar mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.

“Harus dilakukan extraordinary atau out of the box, bagaimana kita mampu menjawab program ke depan. Jangan sampai program-program nostalgia saja,” ucapnya.

Menurut Rina, setiap program yang disusun harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Seluruh biro di lingkungan Setda dituntut bekerja secara produktif dan efektif, sejalan dengan tugas aparatur sipil negara (ASN) sebagai pengatur dan pelayan masyarakat.

“Aturan-aturan yang kita buat, yang kita laksanakan atau dilakukan, tentu pada akhirnya bagaimana publik atau masyarakat merasakan tentang apa yang kita lakukan,” paparnya.

Rina juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia menilai, tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

“Provinsi Banten adalah daerah dengan kemandirian fiskal tinggi. Artinya, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 76,42 persen, ini kita sudah tidak tergantung dengan transfer pusat,” jelasnya.

Pendapatan daerah tersebut, lanjutnya, digunakan untuk mendukung pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sanitasi lingkungan. Karena itu, menjaga kepercayaan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan pembangunan.

“Ketika kepercayaan masyarakat terbangun, maka kewajiban untuk membayar pajak tetap terpelihara,” paparnya.

Rina meyakini bahwa dengan kolaborasi dan komitmen bersama, program prioritas gubernur dapat dijalankan dengan baik, dan berharap aparatur mampu mengawal serta melaksanakan program sesuai visi misi Gubernur Banten.

“Sehingga delapan program prioritas Provinsi Banten bisa dilaksanakan,” ujarnya menegaskan.

Ketua Panitia Forum OPD Setda Provinsi Banten, Arif Agus Rakhman, melaporkan bahwa forum diikuti sekitar 100 peserta dari unit kerja, OPD, dan pemangku kepentingan.

Forum ini diselenggarakan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2027, bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan unit kerja dengan prioritas pembangunan provinsi, mempertajam indikator kinerja, menyepakati program prioritas, serta mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan rencana kerja Setda Provinsi Banten.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 26 Februari 2026  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Kepolisian Daerah (Polda) Banten menyusun langkah antisipasi menghadapi arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi melalui Operasi Ketupat Maung 2026. Sinergi lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas selama periode Lebaran.

Koordinasi diawali dengan rapat lintas sektoral yang digelar di Aula Gawe Kuta Baluwarti Polda Banten, Kota Serang, Rabu (25/2/2026). Forum tersebut bertujuan memastikan kesiapan seluruh unsur pelayanan, mengingat Provinsi Banten merupakan daerah penyangga Jakarta sekaligus penghubung utama antara Pulau Jawa dan Sumatra.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama arus mudik.

“Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi.

Pemprov Banten, lanjut Deden, mendukung penuh langkah Polda Banten dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Maung 2026. Upaya preventif dan koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi hambatan, mulai dari kepadatan lalu lintas hingga faktor cuaca.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Banten telah menyiapkan 221 petugas kesehatan, 186 petugas Dinas Perhubungan, serta 180 personel Satpol PP. Selain itu, disiapkan pula berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti posko pemantauan, 13 posko pengatur lalu lintas, dan 88 posko kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Banten.

“Kehadiran seluruh petugas di lapangan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan mudik maupun merayakan Idul Fitri di wilayah Provinsi Banten,” ujarnya.

Di samping pengamanan lapangan, Pemprov Banten juga akan menerapkan kebijakan penyesuaian jam kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) guna mendukung kelancaran arus mudik. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menpan-RB Nomor 2 Tahun 2026 serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/II/2026 tentang Work From Anywhere yang mengatur fleksibilitas kerja bagi pekerja dan buruh.

Lebih lanjut, Deden mengimbau seluruh pihak aktif memantau informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Informasi terkait hujan lebat, gelombang tinggi, maupun potensi cuaca ekstrem dinilai penting untuk mendukung pengaturan lalu lintas dan keselamatan pemudik.

“Pemprov Banten akan memperkuat koordinasi dengan BMKG, dan setiap peringatan dini agar segera disosialisasikan kepada petugas di lapangan serta masyarakat melalui berbagai media komunikasi,” paparnya.

Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki menyatakan Operasi Ketupat Maung 2026 menjadi wujud sinergi dan keseriusan semua pihak dalam memberikan rasa aman dan nyaman saat Idul Fitri. Ia menegaskan pengamanan arus mudik memerlukan perencanaan matang dan kerja keras lintas sektor.

Hengki juga mengingatkan sejumlah potensi kerawanan, seperti kepadatan di pelabuhan, keterbatasan armada penyeberangan, pelanggaran lalu lintas, hingga gangguan kamtibmas.

Karena itu, ia meminta seluruh instansi meningkatkan koordinasi, memperkuat pengawasan lapangan, serta melakukan penegakan hukum secara tegas namun tetap humanis agar pengamanan mudik berjalan aman, lancar, dan menjamin keselamatan masyarakat.(WartainBanten)