Beranda blog

Pangdam I/BB Pimpin Penutupan Dikmata, 1.955 Siswa Resmi Jadi Prajurit TNI AD

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Pematangsiantar – Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa memimpin Upacara Penutupan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) Infanteri TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Jenderal Soedirman Rindam I/BB, Rabu (9/9/2026). Dalam upacara tersebut, sebanyak 1.955 siswa resmi dilantik menjadi prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Dua (Prada) setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan.

Setibanya di Mako Rindam I/BB, Pangdam menerima laporan dari Danrindam I/BB Brigjen TNI Abdul Razak Rangkuti serta menerima penghormatan dari regu jajar kehormatan. Usai penyambutan, selanjutnya Pangdam menuju lapangan upacara untuk memimpin jalannya upacara penutupan Dikmata Infanteri TNI AD Gelombang II TA 2026. Rangkaian upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan resmi penutupan pendidikan, pembacaan surat keputusan, pelantikan Tamtama, penerimaan medali dan ijazah, serta pengucapan sumpah prajurit dan penandatanganan berita acara penyumpahan.

Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang dibacakan Pangdam I/BB, disampaikan ucapan selamat kepada 19.114 mantan siswa di seluruh jajaran TNI AD yang telah menyelesaikan pendidikan dan resmi dilantik menjadi prajurit TNI AD. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesungguhan, kedisiplinan dan kerja keras para prajurit, dukungan lembaga pendidikan, serta doa dan dukungan orang tua.

KSAD menekankan bahwa pembangunan kekuatan TNI AD, termasuk pembentukan Satuan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP), terus dipacu. Para prajurit tidak hanya dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah rawan. Kepercayaan negara tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan amanah.

Para Tamtama Remaja diminta menjadikan pendidikan selama dua bulan sebagai bekal awal untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Mereka juga diingatkan untuk menjaga disiplin, kehormatan diri dan nama baik satuan, serta memberikan kemampuan terbaik dalam setiap penugasan. Pelantikan bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Upacara penutupan turut diisi dengan pemberian ucapan selamat, penghargaan kepada mantan siswa berprestasi, pengalungan medali, penyerahan piagam dan foto bersama, kemudian dilanjutkan demonstrasi keterampilan oleh para Tamtama Remaja. Turut hadir Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Danrindam I/BB, Danrem 022/PT, para pejabat utama Kodam I/BB, para Kabalakdam, para Dansat, serta unsur Forkopimda dari Pematangsiantar, Simalungun, Batu Bara dan Toba. (RN)

Sumber: Pendam I/BB

Kapoksahli Pangdam I/BB Terima Audensi Kepala Pusat Veteran Bacadnas Kemhan

Penulis
Roy Mansyah
-
0

Warta.in Medan — Kapoksahli Pangdam I/BB Brigjen TNI Dr. David Hatigoran Hutagaol menerima audiensi Kepala Pusat Veteran Bacadnas Kemhan Brigjen TNI Asep Tardiyana Wachgi, S.H., M.H., di Lounge Room Lt I Makodam , Rabu (9/9/2026).

Audiensi tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi antara jajaran Kodam I/BB dan Kemhan. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, termasuk upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam memberikan perhatian terhadap keberadaan serta pengabdian para veteran.

Kapoksahli Pangdam I/BB menyambut baik audiensi tersebut. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas sekaligus menjaga hubungan kelembagaan yang selama ini telah berjalan.

Kegiatan audiensi kemudian diakhiri dengan foto bersama. Pertemuan ini diharapkan dapat semakin memperkuat silaturahmi dan sinergi antara Kodam I/BB dengan Kemhan dalam mendukung pengabdian kepada bangsa dan negara. (RN)

Sumber : Pendam I/BB

Purwakarta Bergerak Kembali Kepung DPRD, Desak BK Tegas dan Tantang Tes Urine Anggota Dewan

Penulis
ds2025
-
0

Warta.in, Purwakarta — Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta kembali menjadi pusat perhatian publik. Untuk kedua kalinya, mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam gerakan “Purwakarta Bergerak” menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Purwakarta, Selasa (8/9/2026).

Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian kekecewaan massa terhadap sejumlah persoalan yang dinilai menyangkut sensitivitas pejabat publik, etika anggota dewan, serta respons lembaga legislatif terhadap kondisi masyarakat.

Sejumlah mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi. Suasana aksi semakin memanas ketika massa membakar ban bekas sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi pemerintahan dan tuntutan agar DPRD lebih serius menanggapi aspirasi yang mereka sampaikan.

Salah satu sorotan utama massa adalah dugaan gaya hidup hedonis dan perilaku hura-hura oknum pejabat publik yang dinilai tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.

Massa bahkan memberikan ultimatum 2 x 24 jam kepada DPRD Kabupaten Purwakarta untuk segera memberikan respons terhadap tuntutan yang disampaikan.

Koordinator aksi, Jalal, secara khusus mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Purwakarta agar tidak pasif dan segera menjalankan fungsi pengawasan etik terhadap anggota dewan.

“Kami minta Ketua BK DPRD, Ir. H. Moh. Arief, segera menjalankan tugas dan wewenangnya memantau disiplin, tata tertib, serta etika anggota DPRD demi menjaga martabat lembaga,” teriak salah seorang orator.

Desakan Tes Urine Memanaskan Aksi

Salah satu bagian paling menyita perhatian dalam aksi tersebut terjadi ketika mahasiswa menyampaikan tuntutan agar anggota DPRD Kabupaten Purwakarta menjalani tes urine.

Desakan itu disampaikan di tengah beredarnya informasi dan pemberitaan di media sosial mengenai dugaan pelanggaran norma moral dan etika yang dikaitkan dengan oknum anggota dewan.

Meski demikian, informasi tersebut masih sebatas isu dan tudingan yang beredar sehingga diperlukan pembuktian serta klarifikasi melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Luthfi Bamala, menyatakan pihaknya terbuka terhadap aspirasi mahasiswa.

“Kami selalu mendukung dan berkomitmen terhadap tujuh poin aspirasi yang disampaikan mahasiswa,” ujarnya.

Ketika ditanya secara langsung mengenai tuntutan tes urine, Luthfi memberikan jawaban tegas.

“Silahkan, kami siap. Tentunya bukan kami saja, para aksi mahasiswa pun harus siap untuk lakukan tes urine. Dan kami sarankan jangan melebar ke mana-mana, fokus pada poin yang sudah kita sepakati,” tegas Luthfi.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pihak DPRD menyatakan kesediaannya menghadapi tuntutan tersebut, namun meminta agar seluruh pihak tetap berada dalam koridor aspirasi yang telah disepakati.

DPRD Diuji Merespons Tekanan Publik

Aksi “Purwakarta Bergerak” untuk kedua kalinya ini menjadi sinyal bahwa tuntutan terhadap DPRD Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya mereda.

Sorotan terhadap etik, kedisiplinan, perilaku anggota dewan dan transparansi pejabat publik kini menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan.

Publik tentu menunggu langkah konkret DPRD, khususnya Badan Kehormatan, dalam menindaklanjuti setiap laporan atau dugaan pelanggaran etik yang memang memiliki dasar dan bukti.

Di sisi lain, seluruh tudingan terhadap individu tertentu juga semestinya ditempatkan secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, agar penegakan etik tidak berubah menjadi penghakiman tanpa proses.

Dengan adanya ultimatum 2 x 24 jam, bola kini berada di tangan DPRD Kabupaten Purwakarta. Respons lembaga legislatif terhadap tuntutan tersebut akan menjadi ukuran sejauh mana aspirasi publik benar-benar didengar dan ditindaklanjuti. (ds)

Darurat Karhutla, PMII Minta Bupati PALI Alihkan Sekolah ke Sistem Daring!

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in//PALI, 9 September 2026 – Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kini telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Menanggapi situasi krisis ini, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Selatan melayangkan desakan keras kepada Bupati PALI, Asgianto, untuk segera menghentikan sementara aktivitas Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di seluruh satuan pendidikan yang terdampak.

Kondisi udara yang kian memburuk dinilai bukan lagi sekadar masalah pencemaran lingkungan biasa, melainkan sudah menjelma menjadi ancaman nyata bagi kesehatan publik, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak sekolah.Keselamatan Siswa di Atas Segalanya Edo Saputra, S.Pd., perwakilan dari PKC PMII Sumatera Selatan, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memiliki keberanian dan ketegasan dalam mengambil langkah penyelamatan. Jika indikator kualitas udara menunjukkan tingkat bahaya, maka opsi menutup sekolah atau mengalihkan sistem belajar ke metode dalam jaringan (daring) adalah harga mati.

“Pemerintah jangan lamban dan menunggu sampai anak-anak jatuh sakit atau tumbang baru sibuk mengambil kebijakan. Keselamatan fisik dan mental peserta didik harus menjadi panglima dalam setiap keputusan. Di tengah situasi darurat seperti ini, pembelajaran daring bukanlah sebuah kemunduran, melainkan instrumen mitigasi risiko yang sah dan dilindungi undang-undang,” ujar Edo dengan nada tegas.

Ia menambahkan, hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh mengorbankan hak konstitusional mereka untuk menghirup udara yang bersih dan hidup di lingkungan yang sehat. Membiarkan siswa tetap pergi ke sekolah di bawah kepungan asap tebal tanpa adanya evaluasi berkala yang objektif dinilai sebagai bentuk pembiaran yang berisiko tinggi.

Tantang Pemerintah Buka Data ISPU Lebih lanjut, PMII Sumsel mengingatkan Pemerintah Kabupaten PALI agar tidak mengambil kebijakan publik hanya berdasarkan intuisi atau sekadar melihat tebal-tipisnya asap secara visual. Edo menuntut adanya transparansi data secara real-time terkait Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), konsentrasi partikulat (PM2.5), sebaran titik panas (hotspot), hingga grafik kunjungan pasien ISPA di puskesmas maupun rumah sakit.

“Kalau memang hasil uji laboratorium menyatakan kualitas udara di PALI masih aman, silakan buka dan tunjukkan datanya ke publik secara transparan agar masyarakat tenang. Namun, jika sebaliknya data menunjukkan udara sudah masuk kategori tidak sehat atau berbahaya, jangan ragu untuk bertindak! Kebijakan publik yang baik harus berbasis bukti (evidence-based policy), bukan sekadar menunggu gelombang keluhan masyarakat membesar di media sosial,” cecar Edo.

Lawan Normalisasi Asap Tahunan Dalam rilis tersebut, PKC PMII Sumsel juga menyoroti fenomena “normalisasi” kabut asap yang seolah-olah dianggap sebagai siklus bencana tahunan yang lumrah. PMII menilai, berulangnya bencana karhutla mencerminkan adanya kelonggaran dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum.

Edo mendesak agar dilakukan evaluasi total dan mendasar terhadap lini pencegahan dini, pengawasan konsesi lahan, kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga koordinasi lintas sektoral.“Musuh kita bersama bukan sekadar kabut asap yang tampak di mata, melainkan akar masalah yang membuat lahan-lahan kita terus terbakar setiap tahunnya. Jika pemerintah setiap tahun hanya bisa membagikan masker gratis tanpa menyelesaikan hulu persoalannya, maka pola penanganan kita gagal dan hanya bersifat reaktif belaka,” tambahnya.

Desak Langkah Nyata Bupati Di akhir pernyataannya, PMII Sumsel menekankan bahwa esensi dari sebuah kepemimpinan daerah diuji ketika daerah tersebut berada dalam situasi krisis. Bupati PALI dituntut untuk segera memimpin rapat koordinasi darurat dan mengeluarkan instruksi resmi yang jelas untuk memberikan kepastian hukum bagi para guru dan orang tua murid.

“Masyarakat dan orang tua murid butuh kepastian, bukan sekadar imbauan normatif. Kami mendesak Bupati PALI untuk segera hadir memimpin penanganan ini. Jika kondisi udara hari ini tidak sehat, liburkan PTM sekarang juga dan alihkan ke daring. Pendidikan memang penting, tetapi kesehatan dan nyawa anak-anak kita jauh lebih berharga dan tidak boleh dikorbankan,” pungkas Edo Saputra.

(Randi)

*10 DESA DI MAMASA LAPORAN KE KEJAKSAAN, DUGAAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA 9 TAHUN NILAI MILIARAN RUPIAH*

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

*10 DESA DI MAMASA LAPORAN KE KEJAKSAAN, DUGAAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA 9 TAHUN NILAI MILIARAN RUPIAH*

 

MAMASA, 9 SEPTEMBER 2026 — Sepuluh desa di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Mamasa atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) selama kurun waktu sembilan tahun berturut-turut, yaitu dari tahun anggaran 2018 hingga 2026.

Laporan resmi ini diajukan oleh Ayu Lestari Silo, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkara Provinsi Sulawesi Barat. Sepuluh berkas laporan dengan nomor surat berturut-turut mulai nomor 52 hingga 62 telah resmi diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Mamasa pada hari Selasa, 9 September 2026, dengan bukti penerimaan yang telah ditandatangani dan distempel resmi.

Berikut adalah sepuluh desa yang dilaporkan:

1. Desa Pangandaran, Kecamatan Tabulahan
2. Desa Kebanga, Kecamatan Buntu Malangka
3. Desa Panura, Kecamatan Pana
4. Desa Datubaringan, Kecamatan Pana
5. Desa Sapan, Kecamatan Pana
6. Desa Batupapan, Kecamatan Nosu
7. Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa
8. Desa Parinding, Kecamatan Nosu
9. Desa Pamosean, Kecamatan Mambi
10. Desa Pamoseang Pangga, Kecamatan Aralle

Dalam setiap surat laporan, LSM Perkara menyoroti dugaan ketidakberesan pengelolaan anggaran yang mencapai miliaran rupiah di masing-masing desa. Pos-pos anggaran berulang senilai ratusan juta rupiah tercatat muncul setiap tahun, namun pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tersebut dinilai belum menunjukkan hasil yang sebanding dengan besarnya dana yang telah disalurkan.

Ayu Lestari Silo menegaskan, langkah ini merupakan wujud nyata pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara yang harus tetap akuntabel dan transparan di setiap jenjang pemerintahan.

“Dana Desa adalah uang rakyat, bukan milik perorangan. Jika ada indikasi penyalahgunaan, penegak hukum wajib memeriksa dan memproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Ayu Lestari Silo.

Pihak Kejaksaan Negeri Mamasa diharapkan segera membuka penyelidikan, meneliti kelengkapan dokumen, dan menindaklanjuti laporan ini secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang namanya tercantum dalam laporan ini untuk menyampaikan hak jawab maupun klarifikasi terkait pemberitaan tersebut. (Tim/Red)

Sumber Dokumen: Bukti Penerimaan Surat/Ekspedisi DPD LSM Perkara Provinsi Sulawesi Barat, diterima Kejaksaan Negeri Mamasa, 9 September 2026.

Hino hantam Jembatan 40 Ton Batu Bara Berhamburan Tutupi Jl Laswi No 728 Manggungharja, Ciparay

Penulis
Ibnu Siswoyo SH
-
0

Tes

Hino Euro4-500,Pecah Ban Kiri Depan,Hantam Jembatan 40 Ton Batu Bara Berhamburan Tutupi Jl.Laswi 728 Ciparay

Penulis
Ibnu Siswoyo SH
-
0

Desa Manggungharja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung,Rabu, 9 September 2026 WARTA. IN

Hino Euro 4-500 dari arah Bale Endah Menuju Majalaya, sekitar Jam 7.30 , Pecah Ban Kiri Depan,Hantam Jembatan Terguling, 40 Ton Batu Bara Berhamburan Tutupi Jl Laswi no. 728 desa Manggungharja, Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Tidak ada Korban jiwa dalam kejadian tersebut, supir,kernet, petugas DPUTR yang sedang membersihkan selokan, Warga, maupun pengguna jalan.

Hadir di TKP Bhabinkamtibmas Babinsa Desa Manggungharja, petugas Polsek Ciparay, Dishub Ciparay, atur Lalin yang hanya bisa dilalui R2, Sementara R4 di alihkan ke jalan Alternatif.

Rakor Bersama Mabes Polri, Polda NTB Matangkan BKO Personel Pengamanan MotoGP

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Rakor Bersama Mabes Polri, Polda NTB Matangkan BKO Personel Pengamanan MotoGP

Warta.in
Mataram, NTB – Persiapan pengamanan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Kali ini, Polda NTB kembali menggelar rapat koordinasi secara daring bersama Karobinoos Stamaops Polri dan Karobinoos Sops Polri, Selasa (08/09/2026).

Rakor yang berlangsung dari Gedung Presisi Polda NTB tersebut dihadiri langsung Kapolda NTB didampingi Karoops Polda NTB serta sejumlah Pejabat Utama Polda NTB. Pembahasan difokuskan pada pemantapan dukungan personel dan sarana prasarana untuk pelaksanaan Operasi Mandalika Rinjani 2026.

Kabid Humas Polda NTB mengatakan, dalam rakor bersama Mabes Polri tersebut dibahas sejumlah pengajuan dukungan, terutama penambahan personel Bawah Kendali Operasi (BKO) serta sarana dan prasarana penunjang pengamanan MotoGP 2026 yang akan berlangsung di Lombok Tengah.

“Jadi beberapa pengajuan kita hampir terpenuhi meski jumlahnya berkurang. Hal ini disesuaikan dengan anggaran yang ada di Mabes Polri,” ujarnya.

Meski tidak seluruhnya sesuai jumlah yang diajukan, sebagian besar kebutuhan yang disampaikan Polda NTB mendapat dukungan. Namun, terdapat beberapa pengajuan yang dibatalkan, di antaranya dukungan kapal Polairud serta BKO satu SSK dari Polda Bali dan Polda Jawa Timur.

Sebagai gantinya, Polda Bali akan memberikan dukungan personel Dalmas dan K9 sebanyak 89 orang untuk diperbantukan ke Polda NTB selama pelaksanaan MotoGP Mandalika.

“Ada beberapa pertimbangan dengan pembatalan tersebut. Yang jelas terkait padatnya tugas yang dilakukan oleh Mabes Polri dan beberapa Polda. Namun demikian, hampir seratus personel dari Polda Bali akan di-BKO-kan di Polda NTB selama pelaksanaan MotoGP,” jelasnya.

Menurut Kabid Humas, keterbatasan dukungan sarana prasarana maupun anggaran dari Mabes Polri tidak boleh mengurangi kualitas kesiapan pengamanan. Polda NTB tetap akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memastikan seluruh rangkaian event internasional tersebut berlangsung aman dan lancar.

“Pengamanan tetap diupayakan dengan maksimal meski dukungan berbagai hal akan berkurang,” tegasnya.

Selain penguatan personel dan sarana prasarana, Polda NTB juga mendapat arahan untuk memberikan perhatian maksimal terhadap sejumlah potensi gangguan. Di antaranya penanganan situasi kontinjensi, ancaman terorisme, serta pengamanan para penonton, khususnya warga negara asing (WNA).

Seluruh kesiapan tersebut menjadi bagian dari Operasi Mandalika Rinjani 2026. Polda NTB memastikan skema pengamanan terus dimatangkan agar perhelatan MotoGP Mandalika tidak hanya berjalan sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat, penonton, dan tamu yang hadir di Lombok Tengah.(sr/hpmtb)

Hidupkan Kembali Lapangan Tua: Pertamina EP Adera Field Sukses Temukan Cadangan Migas Baru BNG-082

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in//PALI, 9 September 2026 – Di tengah tantangan penurunan produksi alami pada lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang telah berusia matang (mature field), PT Pertamina EP (PEP) Adera Field membuktikan bahwa kreativitas dan penerapan teknologi modern mampu membalikkan keadaan. Menjadi bagian dari Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina, PEP Adera Field sukses melakukan optimasi pada Sumur BNG-082 di Struktur Benuang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan.

Melalui pendekatan berbasis integrasi data bawah permukaan (subsurface), pengeboran sumur pengembangan di lokasi eksisting ini berhasil mengidentifikasi dan membuka lapisan produktif baru yang dinamakan TAF-P2a. Lapisan ini belum pernah diproduksikan oleh sumur-sumur lain di sekitarnya, sehingga membuka lembaran baru bagi potensi komersialitas Struktur Benuang.Rekor Pengeboran: Lebih Cepat, Efisien, dan Zero Accident Proses pengeboran Sumur BNG-082 mencatatkan performa operasi yang luar biasa. Proyek ini berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 32 hari, melampaui target awal yang ditetapkan dalam perencanaan yaitu 36,6 hari. Efisiensi waktu ini dicapai tanpa mengorbankan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di mana seluruh operasional diselesaikan dengan predikat aman, selamat, dan nihil kecelakaan kerja (zero accident).

Keberhasilan operasional ini langsung disusul oleh hasil yang masif pada tahap pengujian. Pada uji alir awal (initial flow test) yang dilaksanakan bertepatan dengan momen menjelang kemerdekaan pada 16 Agustus 2026, sumur BNG-082 menunjukkan laju aliran migas yang sangat menjanjikan. Pada kondisi open flow—aliran migas natural tanpa hambatan pada katup kepala sumur (choke)—sumur ini memproduksikan minyak sebesar 302,4 BOPD (Barel Minyak per Hari) dan gas bumi sebesar 5,597 MMSCFD (Juta Standar Kaki Kubik per Hari).

“Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi berbasis integrasi data subsurface yang terus dilakukan Pertamina EP dapat membuka potensi-potensi baru. Ini memungkinkan lapangan-lapisan yang sudah tua (mature) tetap bisa bersaing dan berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan energi nasional,” ujar Budi Darmawan, Manager Subsurface Development Area 1, yang mengomandoi pengembangan di wilayah kerja Pertamina EP Adera Field.

Rahasia di Balik Sukses: Teknologi Data-Driven dan Model ZonasiKeberhasilan sumur BNG-082 tidak lepas dari transformasi metodologi kerja yang diterapkan oleh tim subsurface Pertamina EP. Budi menyampaikan bahwa strategi pengeboran sumur ini ditopang oleh pendekatan layer-focused and data-driven development drilling.Secara teknis, tim engineering mengintegrasikan tiga pilar utama:Pemodelan Geologi secara Presisi: Memetakan karakter batuan dan jebakan hidrokarbon bawah permukaan secara detail.Interpretasi Seismik Multiatribut: Menggunakan algoritma canggih untuk membaca sifat fisik batuan dari data gelombang seismik.

Akuisisi Data MDT-LFA (Modular Formation Dynamics Tester – Lean Fluid Analyzer): Teknologi mutakhir untuk mengevaluasi tekanan reservoir secara real-time, mengidentifikasi jenis fluida (minyak, gas, atau air), serta melihat indikasi konektivitas antar-reservoir pada setiap lapisan batuan.Selain ketiga teknologi tersebut, Pertamina EP Adera Field juga menerapkan metode inovatif bernama Sectorization Zoning Model. Metode ini bekerja dengan cara mengintegrasikan dan menumpuk (stacking) peta Hydrocarbon Pore Volume (HCPV) dari berbagai lapisan batuan di bawah tanah.

“Dengan pendekatan-pendekatan ini, tingkat ketidakpastian (uncertainty) bawah tanah bisa dikurangi seminimal mungkin. Kami bisa memetakan area mana yang memiliki peluang paling besar mengandung akumulasi hidrokarbon produktif. Dampaknya, penempatan titik sumur baru menjadi jauh lebih terarah, efektif, dan efisien secara biaya,” tambah Budi Darmawan.

Struktur Benuang: Tulang Punggung Produksi PHR Zona 4Struktur Benuang terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tulang punggung penopang produksi migas di bawah pengelolaan Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4. Sebelum kesuksesan sumur BNG-082, struktur ini juga menjadi arena implementasi teknologi Dual String pada sumur BNG-080 yang diselesaikan pada Juni 2026.

Teknologi dual string pada BNG-080 memungkinkan satu sumur memproduksikan migas dari dua lapisan reservoir berbeda secara bersamaan tanpa saling bercampur di dalam pipa. Pada uji alir akhir Juni lalu, lapisan TAF-L1 berhasil mengalirkan gas sebesar 2,836 MMSCFD, sementara lapisan TAF-N2 sukses menyumbang minyak sebesar 572,8 BOPD serta gas 1,666 MMSCFD.

Rentetan keberhasilan inovasi di Struktur Benuang ini menjadi angin segar sekaligus dorongan kuat bagi pencapaian target kerja PEP Adera Field dalam Work Program & Budget (WP&B) 2026. Perusahaan menargetkan angka produksi tahunan yang cukup agresif, yakni minyak sebesar 4.537 BOPD dan gas bumi sebesar 22,21 MMSCFD. Tambahan produksi dari sumur BNG-082 dan BNG-080 dipastikan akan mengamankan jalur pemenuhan target tersebut.

Sebagai informasi, PHR Zona 4 merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional Sumatra yang berada di bawah koordinasi serta pengawasan ketat SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Wilayah operasional Zona 4 mencakup tujuh wilayah kerja yang sangat luas, tersebar di Kota Prabumulih, Palembang, serta sembilan kabupaten di Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten PALI, Muara Enim, dan Musi Banyuasin. Keberhasilan di sumur BNG-082 ini diharapkan menjadi role model yang dapat direplikasi di lapangan-lapisan matang lainnya demi menjaga kedaulatan energi Indonesia.

Polres Jember Raih Dua Penghargaan KPPN, IKPA Semester I 2026 Capai Nilai Sempurna 100

Penulis
ANDRI PRAS
-
0

Warta.in, Jember — Komitmen Polres Jember dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel kembali mendapat apresiasi. Pada Semester I Tahun Anggaran 2026, Polres Jember berhasil meraih dua penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember.

Penghargaan pertama diberikan kepada Polres Jember sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2026, dengan capaian nilai sempurna 100.

Selain itu, Polres Jember juga berhasil meraih Peringkat III Satuan Kerja dengan Kinerja Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik Lingkup KPPN Jember Semester I Tahun 2026 untuk kategori Pagu Besar.

Penyerahan kedua piagam penghargaan tersebut berlangsung di Aula Kantor KPPN Jember, Rabu (9/9/2026). Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Jember Teguh Irwono dan diterima oleh Wakapolres Jember Kompol A. Effan Sulaiman.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga ditopang oleh tata kelola organisasi dan pengelolaan keuangan yang profesional.

Melalui pengelolaan anggaran yang baik, setiap program dan kegiatan kepolisian diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif sekaligus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., melalui Wakapolres Jember Kompol A. Effan Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan KPPN Jember tersebut.

Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh personel Polres Jember, terutama jajaran yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran serta penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara profesional, transparan dan akuntabel. Nilai IKPA 100 merupakan hasil kerja bersama dan tentunya harus dipertahankan,” ujarnya.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai sebuah pencapaian administratif. Lebih dari itu, capaian tersebut menjadi dorongan bagi Polres Jember untuk terus memperkuat tata kelola organisasi, sehingga setiap anggaran yang dikelola benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas kepolisian.

Dengan diraihnya dua penghargaan tersebut, Polres Jember berkomitmen untuk tidak berhenti pada capaian Semester I 2026. Evaluasi dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran akan terus dilakukan agar prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Kinerja yang terukur, pengelolaan yang profesional, dan akuntabilitas yang berkelanjutan menjadi bagian dari komitmen Polres Jember dalam membangun tata kelola organisasi yang presisi serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

123...1,651Halaman 1 dari 1,651