Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Kamis, 30 April 2026. WARTA. IN
Bidan Farida Aryani, S.ST. Kepala UPTD DALDUK PK Kecamatan Ciparay “Pengendalian Penduduk Dan Pembangunan Keluarga”, menghadiri LOKTRI Lokakarya Triwulan 14 Desa Se-Kecamatan Ciparay.
Wanita, Kartini Ciparay berdaya, papar bidan Farida, Aplikasi Digital isi data Calon Pengantin, Balita, Bumil, EHDW, data masuk per Hari.
Tugas TPK mendampingi, hidup di era Digitalisasi Aplikasi Pemerintah harusnya Ciptakan hanya Satu Aplikasi, Satu Basis Data untuk semuanya, Saran dan pinta Bidan Farida.
1287 yang menikah di Kecamatan Ciparay, 400 yang Terdampingi ( 25 % ),
TPPPS ( TP3S )
Team Percepatan, Penurunan, Pencegahan Stunting. Stunting yang masih tinggi, merupakan Harga Diri Dr. H. Dadang Supriatna, S. Ip. M. Si. Bupati Bandung, yang masih menjadi Sorotan. Stunting dalam artian Keluarga Resiko Stunting, Sampah, Sanitasi, Galon Isi Ulang yang harusnya di rebus dahulu, sebelum di minum, resiko terpapar bakteri,
Indikasi Stunting, Ekonomi, pola asuh, lingkungan, sanitasi, asap rokok di keluarga, papar Bidan Farida.
Kesepakatan setelah kegiatan LOKTRI, Jadwal Verifikasi Validasi PKM Ciparay, Pakutandang, Sumbersari, Siap Jawab dr. Tatun Nurfiatun Kapus Ciparay, Bidan Kokon N. M. Ter. Keb. Kapus Pakutandang, drg. Ailsa Kapus Sumbersari.
Dari Kegiatan ini masih banyak masalah, tindak lanjut Pak Camat Ciparay, Anjar Lugiyana, S. Ip. M. Ip. Pungkas Bidan Farida. WARTA. IN Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.
Bidan Farida Aryani, S.ST. Hadiri LOKTRI Stunting 14 Desa Se-Kec. Ciparay, Kab. Bandung Kamis,30 April 2026
KUNJUNGI DOLOK SOHALIAPAN di DESA PARLONDUT, Dr drh R Wendeilyna S MSi CMed, BENARKAH ASALNYA RAJA SILO ?
Samosir, Dari pencarian literatur digital, ada petunjuk asal Raja Silo leluhur marga Sitanggangl Silo dari Dolok Sohaliapan (sekarang Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir). Sudah berbulan bulan ini kami merencanakan untuk mencari Dolok Sohaliapan dan menggali sejarah apakah memang dahulu kala ada marga Sitanggang Silo yang menetap di Dolok Sohaliapan, namun belum sempat terlaksanakan. Tadi sore ketika sedang melayat almarhum Kades Sianting anting, kami berbincang bincang dengan Tulang Malau dari Aek Lan, yang menegaskan Dolok Sohaliapan tersebut memang ada dan letaknya tak jauh dari Desa Sianting anting. Dolok Sohaliapan masuk Desa Parlondut. Dari kediaman alm Kades Sianting anting, kami pun menuju ke Desa Parlondut dan langsung menuju ke Lumban Sitanggang untuk meminta petunjuk dimana Dolok Sohaliapan tersebut. Penghuni Dolok Sohaliapan adalah keturunan marga Malau dan tanah tersebut di berikan oleh marga Sitanggang Bau sehingga sebelum ke Dolok Sohaliapan, agar bertanya dulu ke yang dituakan di Lumban Sitanggang tersebut, demikian saran Tulang Malau. Kami pun bertemu dengan Ibu Sitanggang di Lumban Sitanggang Dusun 2 Desa Parlondut dan membenarkan bahwa jaman dahulu, Dolok Sohaliapan diberikan Sitanggang Bau kepada borunya marga Malau. Dolok Sohaliapan ada di bawah dekat tower, ujar Ibu Sitanggang tersebut. Terus terang, kami sangat terkesima dengan hal yang kami peroleh secara spontan ini, tidak disangka bisa menemukan Dolok Sohaliapan dengan sangat gampang. Akhirnya kami pun tiba di Dolok Sohaliapan dan bertemu dengan keturunan opung Dofur Malau Sipukka Dolok Sohaliapan, ujar Dr drh R Wendeilyna S MSi CMed yang biasa di sapa Wendy, yang di dampingi Romuel Sitanggang. Mungkin 5 atau 6 generasi lah diatas saya, opung yang membuka kampung ini. Hanya ada 3 rumah di Dolok Sohaliapan ini. Namun karena sesuatu hal, ketiga rumah itu terbakar dan sudah tak ada lagi rumah tinggal di Dolok Sohaliapan ini. Opung kami dimakamkan di sini. Kami belum melaksanakan acara adat mengokal holi, jadi opung kami masih berpencar makamnya. Memang cerita yang kami dengar bahwa opung boru kami yang diatas adalah boru Sitanggang Silo. keturunan tulang Sitanggang Silo ada di Pangururan, ujar pak Malau. Kami baru 7 tahun tinggal disini, jika kami tak kembali kesini dan tinggal disini, maka Dolok Sohaliapan pun akan hilang karena semua keturunan opung kami telah merantau. Selanjutnya kamipun berjiarah kemakam opung Dofur Malau Sipukka Dolok Sohaliapan yang ada di belakang rumah pak Malau. Setelah berjiarah, kami menghubungi Sudung Sitanggang keturunan.Opung Tongam Sitanggnag Sipukka Lumban Silo,yang saat ini berada di Jakarta, untuk memberitahu bahwa kami telah menemukan Dolok Sohaliapan dan memang ada leluhur Malau yang mempunyai istri boru Sitanggang Silo namun setelah berkali kali di telfon dengan 2 nomor handphone nya, tak bisa tersambung. Kamipun menyampaikan terimakasih atas keramahan pak Malau dan istrinya boru Nainggolan yang telah menerima kami dan memberikan informasi mengenai sejarah Dolok Sohaliapan. Sayangnya Sdr Sudung Sitanggang tak bisa dihubungi melalui sambungan telfon, sehingga mewakili yang bersangkutan, kami menyampaikan terima kasih ke pak M
alau. Jika nanti Sdr Sudung Sitanggang datang ke Pangururan, akan datang ke Dolok Sohaliapan ini, ujar Wendy Simarmata (red)
Hari Buruh 2026, MAKI Jatim Tegaskan Perlawanan Ketidakadilan
Warta.in, Jember 30 April 2026 — Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026 menjadi momentum penting bagi berbagai elemen masyarakat untuk kembali menegaskan komitmen terhadap keadilan sosial. Hal ini juga disuarakan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur.
Dalam pernyataan resminya, MAKI Jatim tidak hanya menyampaikan ucapan peringatan Hari Buruh, tetapi juga menegaskan sikap tegas dalam mengawal hak-hak buruh dari berbagai bentuk ketimpangan dan penindasan.
Koordinator Wilayah MAKI Jatim, Heru Satryo, menyampaikan bahwa perjuangan buruh memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan roda ekonomi nasional. Menurutnya, tanpa kontribusi nyata para pekerja di berbagai sektor, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan secara optimal.
“Perjuangan buruh adalah fondasi keadilan sosial. Tanpa kerja keras para buruh, roda ekonomi tidak akan pernah berputar dengan baik,” tegas Heru dalam pernyataan tertulisnya.
Lebih lanjut, MAKI Jatim menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama buruh dalam mengawal kebijakan pemerintah maupun praktik di dunia kerja. Langkah ini dinilai penting guna memastikan tidak ada lagi praktik ketidakadilan, eksploitasi, maupun kesenjangan yang merugikan pekerja.
Dalam konteks saat ini, sejumlah isu krusial seperti upah layak, jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja, hingga transparansi kebijakan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian utama. MAKI Jatim menilai pengawasan publik terhadap kebijakan terkait buruh harus terus diperkuat agar tidak membuka celah bagi praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.
Peringatan Hari Buruh tahun ini juga menjadi pengingat bahwa solidaritas antarpekerja merupakan kunci dalam memperjuangkan hak-hak mereka. MAKI Jatim mengangkat semangat persatuan sebagai landasan utama dalam mendorong perubahan yang lebih adil.
“Buruh bersatu, keadilan terwujud,” menjadi pesan penutup yang menegaskan bahwa kesejahteraan buruh tidak dapat dipisahkan dari martabat bangsa secara keseluruhan.
Dengan semangat Hari Buruh 2026, MAKI Jatim berharap seluruh pihak baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat dapat bersinergi dalam menciptakan ekosistem kerja yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Isu Ketimpangan Pembangunan Daratan dan Kepulauan,Kepala Bappeda Sumenep Angkat Bicara
Menanggapi isu ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan,Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Dr.Ir.Arif Firmanto,
menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus mengarahkan masa depan daerah.
“Distribusi pembangunan yang adil menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif,” ujar Arif,Kamis (30/04/26).
“Perencanaan pembangunan itu,harus dirancang secara seimbang antara kondisi riil di lapangan dan visi jangka panjang pemerintah daerah,” imbuhnya.
Ia menilai, pendekatan yang terlalu idealistis berpotensi sulit direalisasikan, sementara pendekatan yang terlalu pragmatis bisa kehilangan arah pembangunan.
“Jadi perencanaan itu harus mampu menjembatani antara apa yang ada sekarang dengan apa yang ingin dicapai di masa depan,” ucapnya.
Arif menegaskan, kebijakan pembangunan ke depan harus mengedepankan prinsip keadilan agar manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Sumenep.
Dirinya juga menyebut, perencanaan pembangunan memiliki peran penting di tengah dinamika global yang tidak menentu.
“Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus mampu menjadi alat mitigasi risiko sekaligus panduan dalam menentukan prioritas kebijakan daerah,”tegas Arif.
“Diharapkan dengan adanya perencanaan yang matang, arah pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan yang berkelanjutan dan merata,baik itu di daerah kepulauan maupun didaratan” tukasnya.(hrs)
Sengketa Tanah di Kalibaru Manis Kian Memanas, Kuasa Hukum dan Ahli Waris Resmi Layangkan Somasi
Warta.in, Banyuwangi — Sengketa tanah di Dusun Sumber Beringin, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, kian memanas dan mengarah pada potensi proses hukum pidana. Kuasa hukum bersama ahli waris keluarga Utomo dan keluarga Sunarya (Sunarja) resmi melayangkan somasi keras kepada sejumlah pihak pada Kamis 30 April 2026, menyusul dugaan serius berupa salah objek lahan hingga dugaan indikasi pemalsuan dokumen.
Dalam somasi pertama, kuasa hukum menyoroti dugaan penyerobotan lahan oleh Muhammad Romli (Pipin) atas tanah Petok 989 Persil 225 yang dulunya seluas sekitar 2.500 da. Lahan yang berada di Dusun Sumber Beringin tersebut ditegaskan oleh ahli waris belum pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun. Atas dasar itu, pihaknya menuntut pengosongan lahan sebagai bentuk pemulihan hak.
“Objek tanah tersebut masih sah milik ahli waris dan tidak pernah dialihkan. Penguasaan tanpa dasar yang jelas berpotensi melanggar hukum,” tegas kuasa hukum dalam keterangannya.
Tak hanya itu, somasi kedua turut dilayangkan kepada Kepala Desa Kalibaru Manis, H. Andrian Bayu Donata, S.H. dikarenakan adanya indikasi dugaan penerbitan atau perubahan dokumen palsu atas sejumlah bidang tanah di lokasi yang sama, perlu diketahui perubahan ini diduga terjadi sebelum dirinya menjabat dengan rincian; Petok 990 Persil 288/SIV seluas 220 da, Persil 227/SIV seluas 060 da, Persil 230a/SIV seluas 800 da, Persil 231/SIV seluas 450 da, Persil 232/SIV seluas 400 da, Persil 233/SIV seluas 060 da.
Dalam tuntunan somasi itu Kuasa hukum dan ahli waris dari pihak Sunarya (Sunarja) yaitu Moh. Ponidi mendesak kepada Kepala Desa Kalibaru Manis, H. Andrian Bayu Donata, S.H. agar buku krawangan atau Letter C segera dibuka secara transparan mengacu pada Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hal ini penting untuk mengungkap dugaan perubahan identitas kepemilikan dari almarhum Sunarya (Sunarja) menjadi almarhum Sukarja (Sukarjo), yang disebut tidak pernah melalui transaksi sah.
Lebih jauh, kuasa hukum membeberkan sejumlah pasal yang diduga dilanggar dalam kasus ini, di antaranya:
Pasal 263 KUHP junto Pasal 227 KUHP terkait dugaan pemalsuan dokumen.
Pasal 385 ayat (1) KUHP tentang penyerobotan atau penguasaan tanah secara melawan hukum.
Pasal 2 UU Nomor 51/PRP/1960 tentang larangan penggunaan tanah tanpa izin dari pemilik sah.
Pasal 14 KUHP yang menegaskan jual beli atas barang milik orang lain dinyatakan batal.
Menurutnya, rangkaian dugaan tersebut menunjukkan adanya potensi pelanggaran hukum yang tidak bisa dianggap sepele dan harus diuji melalui proses hukum.
Kuasa hukum juga memberikan peringatan tegas. Apabila somasi tidak diindahkan dan tidak ada itikad baik dari pihak-pihak terkait, maka langkah lanjutan akan segera diambil, mulai dari somasi berikutnya hingga pelaporan resmi ke aparat penegak hukum.
“Jika tidak ada respon, kami pastikan perkara ini akan kami bawa ke ranah hukum, pidana maupun perdata,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disomasi. Awak media juga belum berhasil menemui pihak terkait untuk dimintai klarifikasi atas persoalan tersebut.
Kasus ini kini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan praktik penguasaan lahan tanpa dasar sah serta potensi manipulasi dokumen, yang apabila terbukti dapat berimplikasi hukum serius bagi pihak-pihak yang terlibat.
Wawan Ridwan Kades Sukarame Selamat Datang,Deni Natarul Zaman,Terima Kasih Pj.Kades Sukarame 2026 Kec. Pacet
Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Kamis 30 April 2026 WARTA. IN
Wawan Ridwan Resmi menjabat Kepala Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, per 30 April 2026.
Serah Terima dilakukan Deni Natarul Zaman Pj. Kepala Desa Sukarame kepada Wawan Ridwan, disaksikan Asep Sutanto, S.STP. MM. Camat Pacet, beserta Kepala Desa Se-Kecamatan Pacet.
Nining Sarifah Susanto, Ketua TP-PKK Kecamatan Pacet, menyematkan Pin kepada Irma Novita Sari Ketua TP-PKK Desa Sukarame, disaksikan Ibu Kepala Desa Se-Kecamatan Pacet.
Kita harus menghormati perempuan, di setiap Kamis, Jum’at dilaksanakan Korpe, Papar Camat Pacet.
Sukarame Maju oleh orang Sukarame, papar Ketua APDESI, yang juga Kepala Desa Nagrak.
Apa yang telah bapak Deni Rintis, akan saya lanjutkan dan tingkatkan, papar Wawan Kades Sukarame, terima kasih Pak Deni telah menjadi bagian dari dan berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Sukarame, Pungkas Wawan.
Saya akan tetap mengawal pembangunan di Desa Sukarame, Papar Deni. WARTA. IN Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.
Peringatan May Day, Polda Sulsel Siagakan 2.181 Personel Gabungan
MAKASSAR – Mengamankan peringatan May Day, Polda Sulawesi Selatan siagakan sedikitnya 2.181 personil gabungan melalui Operasi Kontingensi Aman Nusa I-2026, Kamis (30/4/2026).
Kesiapan personel gabungan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, hari ini sebagai bentuk komitmen dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
Dari 2.181 personel gabungan yang disiagakan tersebut terdiri dari 932 personel Polda Sulsel dan 1.049 personel dari Polres jajaran.
Selain itu, turut diperkuat oleh 200 personel dari instansi terkait, yakni TNI sebanyak 100 personel, Satpol PP Provinsi Sulsel 60 personel, Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel 30 personel, serta Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar sebanyak 10 personel.
Melalui arahannya dalam apel gelar pasukan tersebut, Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol. Muhammad Ridwan mengatakan bahwa apel ini bertujuan untuk mengecek kesiapsiagaan seluruh personel dan sarana prasarana pendukung dalam rangka menghadapi potensi gangguan kamtibmas, khususnya pada momentum peringatan Hari Buruh Internasional.
Melalui arahannya juga, Kombes Pol. Muhammad Ridwan menekankan bahwa walaupun secara umum, situasi kamtibmas di wilayah Sulawesi Selatan saat ini dalam keadaan aman dan terkendali, namun seluruh personel diingatkan untuk tetap waspada dan profesional dalam pelaksanaan tugas guna menjaga stabilitas keamanan.
Sementara berdasarkan informasi yang dihimpun melalui Humas Polda Sulsel bahwa sebelumnya Polda Sulsel juga telah melaksanakan Tactical Wall Game (TWG) sebagai bagian dari langkah strategis dalam mengantisipasi potensi konflik sosial pada rangkaian pengamanan aksi unjuk rasa selama bulan Mei 2026.
Dimana Tactical Wall Game ini diikuti oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro., Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri., Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol. Hartoyo, serta para Pejabat Utama Polda Sulsel.
Dalam Tactical Wall Game yang dilaksanakan tersebut menitikberatkan pada peningkatan profesionalisme dan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan.
Selain itu, melalui Tactical Wall Game seluruh jajaran Polda Sulsel diharapkan semakin siap dalam menjaga stabilitas keamanan serta mampu memastikan setiap aksi unjuk rasa dapat berlangsung secara tertib, aman, dan kondusif, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan profesional.
Arif Firmanto,Tentukan Enam Aspek Prioritas Pembangunan Menuju Sumenep Mandiri,Berdayasaing dan Berkeadilan
Tahun 2026,Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menetapkan enam prioritas besar pembangunan daerah.Enam arah kebijakan ini disebut sebagai “peta jalan” menuju Sumenep yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP, menyatakan bahwa seluruh kebijakan pembangunan tahun 2026 dirancang bukan sekadar untuk mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan dan keberlanjutan
“Enam aspek prioritas ini merupakan komitmen bersama untuk membangun Sumenep secara terencana, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat,” ujar Arif, Kamis (30/04/26).
Ia menyebut,tema besar pembangunan tahun 2026 ini mengusung semangat “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.” Sebuah visi yang menjadi fondasi dalam setiap langkah pembangunan daerah.
Adapun enam Prioritas Pembangunan Sumenep 2026 antara lain;
Pertama, pemerintah menitikberatkan pada stabilisasi kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor unggulan daerah. Pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, dan perdagangan menjadi tulang punggung utama, diperkuat dengan pola padat karya untuk membuka lapangan kerja baru di tengah masyarakat.
Kedua, penguatan ekonomi kerakyatan dan penciptaan tenaga kerja produktif. Pemerintah menyiapkan pelatihan berbasis kompetensi serta penguatan kewirausahaan, khususnya bagi generasi muda agar mampu bertahan dan bersaing di tengah perubahan ekonomi global.
Ketiga, fokus diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan sejahtera. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama, termasuk pemerataan akses hingga wilayah kepulauan yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.
Di sektor pendidikan, peningkatan sarana, kualitas tenaga pendidik, dan budaya literasi terus digenjot. Sementara di sektor kesehatan, Pemkab berkomitmen memperluas layanan hingga ke pelosok dengan dukungan tenaga medis dan dokter spesialis.
Keempat, pemerataan pembangunan infrastruktur daratan dan kepulauan. Infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai fisik pembangunan, tetapi sebagai penghubung ekonomi, layanan dasar, hingga mitigasi bencana di wilayah rawan.
Kelima, penguatan stabilitas keamanan dan ketentraman sosial politik. Pemerintah memperkuat sinergi Forkopimda, OPD, serta lembaga masyarakat, termasuk optimalisasi layanan darurat Si-Lapor 112 sebagai sistem respon cepat terhadap berbagai kondisi darurat.
Dan keenam, peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Reformasi birokrasi, penguatan SDM aparatur, serta sistem pengendalian internal menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.
Arif Firmanto menegaskan, keenam prioritas ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi merupakan kompas besar yang akan mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan daerah.
“Semua ini adalah upaya bersama untuk memastikan Sumenep tidak hanya tumbuh, tetapi juga tumbuh dengan adil, merata, dan berkelanjutan,” ungkapnya penuh harap.(hrs)
Hearing APPM NTB di Kantor PUPR NTB Kondusif, Polisi Kawal Aspirasi Massa
Hearing APPM NTB di Kantor PUPR NTB Kondusif, Polisi Kawal Aspirasi Massa
Warta.in
Mataram, NTB – Aparat gabungan dari Polresta Mataram dan Polsek Mataram melaksanakan pengamanan aksi hearing yang digelar Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat NTB di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Jalan Majapahit, Kamis (30/04/2026).
Kapolsek Mataram, AKP Mulyadi, S.H., selaku penanggung jawab wilayah, menegaskan bahwa pengamanan dilakukan guna memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan.
“Kami menerjunkan personel baik secara terbuka maupun tertutup. Tujuannya agar kegiatan berjalan kondusif tanpa mengganggu ketertiban umum,” ujar AKP Mulyadi.
Dalam hearing tersebut, massa menyampaikan kekhawatiran terkait aspek keselamatan lokasi RS Siloam yang dinilai terlalu dekat dengan SPBU. Mereka mendesak adanya kajian ulang terhadap mekanisme penerbitan izin operasional rumah sakit tersebut karena dianggap berpotensi menimbulkan risiko.
Aspirasi massa kemudian diterima langsung oleh Kepala Seksi Pemanfaatan PU NTB, L.M. Ramdhani, SE, di ruang rapat Tata Ruang. Dalam penjelasannya, pihak PUPR menyebut bahwa proses perizinan bangunan yang sebelumnya bernama Graha Ultima Medika (GUM) merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2017.
Meski demikian, seluruh masukan dari massa aksi tetap ditampung untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pimpinan serta instansi terkait.
Kapolsek Mataram menambahkan, sebelum kegiatan berlangsung pihaknya telah melakukan pendekatan kepada koordinator massa agar aksi berjalan tertib dan tidak melanggar aturan.
“Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan kondusif. Massa membubarkan diri secara tertib setelah mendengarkan penjelasan dari pihak PUPR,” tutup AKP Mulyadi.
Dengan pengawalan yang maksimal, aktivitas di sekitar lokasi tetap berjalan lancar tanpa gangguan berarti, mencerminkan sinergi yang baik antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai.(sr/hpm)
Keberangkatan 393 Jemaah Haji Kloter 7 Asal Lombok Tengah, Dikawal Ketat Polda NTB
Keberangkatan 393 Jemaah Haji Kloter 7 Asal Lombok Tengah, Dikawal Ketat Polda NTB
Warta.in
Mataram,NTB – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) memastikan seluruh proses embarkasi jemaah haji tahun 2026 berjalan dengan aman, tertib, dan humanis. Fokus pengamanan kali ini tertuju pada keberangkatan Kloter 7 asal Kabupaten Lombok Tengah yang telah memasuki Asrama Haji Provinsi NTB pada Rabu (29/04/2026).
Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda NTB Kombes Pol. Erwin Rachmat menyatakan bahwa pihaknya telah menyiagakan personel gabungan untuk menjamin kenyamanan para tamu Allah tersebut, mulai dari kedatangan di asrama hingga proses pelepasan menuju bandara.
“Kami telah menerjunkan tim terpadu yang terdiri dari Satgas Pengamanan dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Prioritas kami adalah memastikan alur pergerakan jemaah berjalan sesuai prosedur tanpa hambatan keamanan yang berarti,” ujar Karo Ops Polda NTB.
Karo Ops menekankan bahwa kehadiran polisi di asrama haji tidak hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga memberikan pelayanan langsung kepada jemaah, terutama dalam membantu mobilisasi barang bawaan dan pendampingan bagi lansia.
Berdasarkan data operasional, Kloter 7 terdiri dari 393 jemaah (200 laki-laki dan 193 wanita). Dari jumlah tersebut, terdapat 86 jemaah kategori lansia (di atas 65 tahun) yang menjadi perhatian khusus kepolisian.
“Ada perhatian ekstra untuk jemaah lansia. Kami mencatat jemaah tertua adalah Ibu Mahnim Ikat yang berusia 87 tahun dari Berobot. Sebaliknya, jemaah termuda adalah Saudara Muhammad Suprayadi berusia 24 tahun. Rentang usia yang cukup jauh ini menuntut kesigapan petugas di lapangan dalam memberikan pendampingan yang berbeda-beda,” tambah Karo Ops.
Untuk menjaga keselamatan selama di tanah suci, Kloter 7 didampingi oleh tim lengkap yang terdiri dari:
1 orang TPHI dan 1 orang TPIHI.
Tim Medis (1 Dokter & 1 Paramedis).
1 Petugas Haji Daerah (PHD) serta 2 orang pembimbing dari KBIHU.
Di akhir penyampaiannya, Karo Ops Polda NTB memberikan imbauan kepada seluruh jemaah untuk selalu menjaga kondisi fisik di tengah jadwal yang padat.
“Kami mengimbau para jemaah untuk terus menjalin komunikasi dengan petugas dan mengikuti seluruh instruksi yang diberikan. Semoga ibadah haji tahun ini berjalan lancar, khusyuk, dan seluruh jemaah kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur,” pungkasnya.(sr/hpntb)