WARTA.IN – Pekanbaru — Pemadaman listrik massal yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat malam (22/5) kembali memunculkan kritik terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional, khususnya di luar Jawa. Gangguan yang berdampak pada wilayah Riau, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, dan sejumlah daerah lainnya tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas rumah tangga, layanan publik, kawasan usaha, jaringan komunikasi, hingga lalu lintas di berbagai kota.

Berdasarkan keterangan sementara PT PLN (Persero), gangguan diduga terjadi pada ruas transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai yang terdampak cuaca buruk di wilayah Jambi. Gangguan tersebut menyebabkan sebagian sistem transmisi keluar dari sistem kelistrikan Sumatera dan memicu padamnya pasokan listrik di sejumlah wilayah.

Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menilai pemadaman besar tersebut tidak bisa semata dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Menurutnya, persoalan blackout di Sumatera menunjukkan adanya persoalan sistemik yang berulang dan perlu diinvestigasi secara terbuka.

“Dalam sistem kelistrikan, gangguan besar biasanya memiliki tiga lapis persoalan: penyebab langsung, faktor pemicu, dan akar masalah sistemik. Jika investigasi hanya berhenti pada penyebab langsung, misalnya cuaca buruk atau sambaran petir, maka risiko kejadian serupa akan terus berulang,” ujar Fabby.

Ia menegaskan bahwa pemulihan listrik pada sistem besar memang membutuhkan proses bertahap, mulai dari isolasi titik gangguan hingga memasukkan pembangkit kembali ke sistem secara bertahap agar kestabilan beban tetap terjaga. Namun menurutnya, yang lebih penting bukan hanya kecepatan pemulihan, melainkan transparansi investigasi dan langkah perbaikan jangka panjang.

Fabby menyoroti bahwa kasus gangguan besar di sistem Sumatera bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, gangguan serupa juga pernah terjadi pada sistem Jawa-Bali maupun Bali. Namun hasil investigasi atas blackout besar tersebut dinilai jarang dipublikasikan secara terbuka sehingga publik tidak mengetahui apakah akar persoalan benar-benar telah diperbaiki.

Ia membandingkan praktik tersebut dengan negara-negara Eropa yang secara terbuka merilis investigasi pemadaman besar agar dapat menjadi pembelajaran bagi operator, regulator, dan masyarakat. Menurutnya, transparansi menjadi bagian penting untuk membangun akuntabilitas serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Selain itu, Fabby juga menilai pemadaman ini memperlihatkan ketimpangan kualitas layanan listrik nasional. Jika wilayah Jawa-Bali relatif menikmati pasokan listrik stabil, maka banyak daerah luar Jawa masih menghadapi persoalan keandalan sistem, kualitas tegangan, hingga gangguan pasokan yang berulang. Menurutnya, persoalan kelistrikan tidak hanya soal listrik menyala atau padam, tetapi juga terkait mutu layanan yang diterima masyarakat sehari-hari.

Fabby mengingatkan bahwa isu keandalan listrik akan semakin krusial seiring meningkatnya kebutuhan energi nasional, termasuk untuk transisi energi, kendaraan listrik, elektrifikasi industri, dan pengembangan energi terbarukan. Karena itu, ia meminta pemerintah dan regulator melakukan investigasi menyeluruh atas blackout Sumatera serta mempublikasikan hasilnya kepada publik, sekaligus memastikan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem transmisi, gardu induk, proteksi petir, relay proteksi, hingga perawatan jaringan secara berkala.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi-Politik, Dian Agustina, menilai pemerintah dan PLN tidak bisa lagi terus-menerus menganggap blackout sebagai kejadian insidental semata. Menurutnya, persoalan utama sistem kelistrikan Sumatera bukan terletak pada ketersediaan daya, melainkan lemahnya sistem transmisi, proteksi jaringan, pemeliharaan infrastruktur, dan mitigasi gangguan. “Karena itu, yang dibutuhkan bukan lagi permintaan maaf rutin, melainkan pembenahan serius. Jangan buru-buru menyebut blackout Sumatera ini semata gangguan teknis biasa. Ini persoalan struktural. Masalah PLN di Sumatera ini bukan soal kekurangan daya, system penyalurannya tidak andal,” ujar Dian.

Dian menambahkan, berbagai gangguan serupa telah berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan pola penyebab yang relatif sama, mulai dari gangguan transmisi, petir, pohon tumbang, hingga gangguan proteksi gardu induk yang kemudian menjalar menjadi padam luas. Menurutnya, dampak blackout terhadap masyarakat dan pelaku usaha jauh lebih besar dibanding kompensasi yang diberikan. “Ini bukan sekadar insiden. Ini cermin rapuhnya infrastruktur kelistrikan Sumatera. Di wilayah UID S2JB saja, PLN menghitung 2,1 juta pelanggan masuk skema kompensasi. Tapi kompensasi itu sendiri tidak sebanding dengan kerugian nyata warga dan pelaku usaha,” tegas Dian.

Di sisi lain, PT PLN (Persero) menyatakan proses pemeriksaan dan pemulihan sistem kelistrikan masih terus dilakukan secara bertahap di wilayah terdampak. Manager Komunikasi Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau, I Komang Gede Sastrawan, mengatakan bahwa sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Tengah mengalami separated system yang menyebabkan padam total di sejumlah wilayah.

“PLN memahami gangguan ini berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Saat ini tim teknis masih melakukan pengecekan dan penormalan sistem agar pasokan listrik dapat kembali normal secara bertahap,” ujar Komang.

PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat dan memastikan informasi perkembangan penanganan gangguan akan terus disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile dan layanan Contact Center PLN 123.

Meluruskan Logika Geopolitik dan Etika Kemanusiaan: Jawaban atas Paradoks Pembelaan Aktivisme Tanpa Prosedur

Jakarta – Debat mengenai penahanan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh otoritas Israel di perbatasan konflik tidak boleh direduksi menjadi sekadar pertarungan sentimen atau retorika anti-penjajahan yang emosional. Respons publik yang menyerang analisis kritis jurnalisme rasional justru sering kali terjebak dalam bias konfirmasi dan pengabaian fakta-fakta hukum internasional (lex lata).

Untuk mendudukkan perkara ini secara objektif, argumen-argumen yang membela aksi nekat tersebut perlu dijawab menggunakan fakta media terverifikasi, instrumen hukum laut dan keimigrasian, serta pendekatan filsafat hukum.

Kritik yang menyebut Mosab Hassan Yousef (MHY) sebagai “pengkhianat” semata adalah bentuk simplifikasi sosiologis yang mengabaikan penderitaan internal rakyat Palestina. MHY, dalam disertasinya di berbagai forum global, memilih jalan bekerja sama demi menghentikan lingkaran setan kekerasan yang dipicu oleh taktik perang asimetris Hamas.

Dalam filsafat moral Immanuel Kant (1724-1804) mengenai Categorical Imperative, suatu tindakan dinilai benar jika tindakan tersebut tidak menjadikan manusia lain sebagai “sarana” demi tujuan politik. Ketika Hamas menggunakan taktik perang di pemukiman padat yang memicu balasan militer masif, warga sipil menjadi korban tameng hidup.

Langkah MHY, terlepas dari kontroversinya, didasarkan pada kesadaran intrinsik bahwa ekstremisme bersenjata justru menjauhkan Palestina dari solusi dua negara (Two-State Solution) yang diamanatkan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Menolak sikap MHY bukan berarti kita harus membenarkan metodologi perlawanan yang mengorbankan masa depan anak-anak Gaza.

Argumen bahwa misi Global Flotilla berlayar di perairan internasional sehingga tidak memerlukan izin militer adalah sebuah kekeliruan fatal dalam memahami Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Benar bahwa perairan internasional (High Seas) menjamin freedom of navigation. Namun, berdasarkan Pasal 52 dan 53 UNCLOS, serta aturan Naval Blockade dalam Hukum Humaniter Internasional (San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea), suatu negara yang sedang berada dalam situasi konflik bersenjata resmi memiliki hak hukum untuk memberlakukan blokade laut terverifikasi.

Ketika sebuah kapal logistik atau penumpang secara sengaja mengumumkan niatnya untuk menembus blokade militer aktif tanpa koordinasi keimigrasian dan pemanduan otoritas terkait, maka secara hukum, militer penjaga berhak melakukan intersepsi dan penggeledahan, bahkan di perairan internasional sebelum kapal memasuki laut teritorial. Menuduh pencegatan tersebut sebagai tindakan yang sepenuhnya ilegal tanpa memahami mekanisme blokade perang adalah bentuk kenaifan hukum.

Klaim bahwa puluhan kapal disita oleh Israel harus dibuktikan dengan dokumen manifes kargo yang transparan. Berdasarkan rilis resmi berbagai lembaga pengawas pelayaran internasional, jumlah armada yang benar-benar berlayar dalam misi Sumud jauh dari angka 50 kapal.

Di sinilah letak validitas kritik Wilson Lalengke: jurnalisme harus berbasis bukti (evidence-based). Jika puluhan kapal diklaim disita, media-media kredibel dunia pasti akan mempublikasikan data nomor registrasi kapal, muatan tonase, dan bendera negara asal. Ketika bukti tersebut absen dari ruang publik, maka narasi tersebut sah untuk disinyalir sebagai bentuk amplifikasi informasi demi menjaga sentimen donor publik.

Bahwa empat dari sembilan WNI tersebut adalah wartawan resmi dari media besar seperti Republika, Tempo, atau iNews yang terdaftar di Dewan Pers, hal itu tidak otomatis membuat mereka kebal hukum di yurisdiksi asing. Kartu pers Dewan Pers berlaku sebagai legalitas domestik di Indonesia di bawah UU No. 40/1999, tidak otomatis berlaku di luar wilayah Indonesia.

Saat memasuki wilayah konflik internasional, seorang jurnalis wajib mengantongi Press Visa khusus dan akreditasi militer dari negara yang mengontrol wilayah tersebut. Menembus perbatasan konflik bersenjata dengan cara membaur dalam rombongan aktivis politik/sosial (Flotilla) justru menggugurkan status independensi jurnalis tersebut. Mereka tidak lagi dipandang sebagai pemantau netral, melainkan sebagai bagian dari entitas politik yang sedang melakukan penetrasi wilayah. Hal ini justru membahayakan keselamatan profesi jurnalis secara global.

Menyamakan perlawanan Hamas dengan Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya adalah lompatan logika yang keliru (faulty analogy). Pejuang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tunduk pada aturan perang, tidak melakukan penyanderaan massal terhadap warga sipil asing di festival musik, dan tidak menggunakan taktik bunuh diri di pusat keramaian sipil.

Terkait situasi di West Bank (Tepi Barat) di bawah kekuasaan Palestinian Authority (PA) yang tetap mengalami represivitas, hal tersebut justru membuktikan bahwa penyelesaian konflik tidak bisa dilakukan secara parsial melalui aksi-aksi jalanan kelompok relawan asing. Penyelesaian West Bank memerlukan tekanan diplomatik multilateral tingkat tinggi melalui jalur United Nations, bukan melalui aksi provokasi kapal sipil yang tidak mengubah peta kebijakan geopolitik di Washington maupun Tel Aviv.

Menyinggung masalah Sahara Maroko dalam konteks ini justru memperkuat konsistensi pemikiran Wilson Lalengke. Dukungan internasional terhadap Rencana Otonomi Maroko di bawah kedaulatan Kerajaan (seperti yang baru-baru ini ditegaskan melalui posisi resmi Prancis, Pantai Gading, Panama, dan Madagaskar dalam kerangka Resolusi PBB 2797) didasarkan pada realitas hukum dan pembangunan ekonomi riil di lapangan.

Sebaliknya, pergerakan kelompok separatis Polisario yang didukung pihak asing terbukti mengisolasi warga Sahrawi dalam kamp-kamp pengungsian tanpa masa depan yang jelas. Aktivisme kemanusiaan yang matang harus mampu membedakan mana gerakan pembebasan yang murni demi kesejahteraan rakyat, dan mana gerakan geopolitik yang sengaja dipelihara untuk menjaga instabilitas kawasan.

Menghormati hak asasi manusia dan mendukung kemerdekaan Palestina tidak harus dilakukan dengan cara menutup mata terhadap prosedur hukum internasional dan rasionalitas lapangan. Aksi nekat tanpa kalkulasi hukum hanya akan melahirkan heroisme semu yang merepotkan korps diplomatik negara, mencederai independensi profesi pers, dan tidak memberikan satu piring makanan pun bagi anak-anak di Gaza yang membutuhkan bantuan melalui jalur-jalur logistik resmi yang legal. (TIM/Red)