NTB Percepat Revisi Tata Ruang, Perkuat Mitigasi Bencana dan Investasi

Warta.in
Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mengintegrasikan kajian risiko bencana sebagai fondasi pembangunan yang lebih aman, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus memberikan kepastian bagi investasi. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Koordinasi Kekeringan dan Integrasi Kajian Risiko Bencana (KRB) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, para bupati dan wali kota se-NTB, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait di Astoria Hotel Mataram (24/7).

Gubernur Miq Iqbal mengatakan revisi RTRW menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat pembangunan daerah, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi investasi tanpa mengabaikan aspek keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

“NTB memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama juga menghadapi berbagai potensi bencana. Karena itu, pembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya mitigasi yang terencana dan berkelanjutan,” ujar Miq Iqbal.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat ratusan rencana investasi di NTB yang belum dapat diproses melalui sistem Online Single Submission (OSS) akibat belum selesainya penyesuaian dokumen tata ruang. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya berbagai investasi di sektor perumahan, infrastruktur, pariwisata, hingga pengembangan kawasan ekonomi.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membangun kesepahaman baru dalam penyelesaian revisi RTRW melalui pendekatan yang lebih fleksibel tanpa mengurangi komitmen menjaga ketahanan pangan.

Menurut Miq Iqbal apabila sebelumnya target perlindungan lahan sawah dipenuhi oleh masing-masing kabupaten dan kota, kini pengukurannya dilakukan pada tingkat provinsi sehingga memungkinkan adanya mekanisme subsidi silang antarwilayah.

“Alhamdulillah, melalui komitmen seluruh kepala daerah, NTB berhasil mencapai angka perlindungan lahan sawah sebesar 87,04 persen. Kesepakatan ini menjadi landasan penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan tata ruang sehingga investasi yang selama ini tertunda dapat segera berjalan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB menandatangani komitmen percepatan revisi RTRW dengan mengintegrasikan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam dokumen tata ruang. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh terhadap bencana sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya pangan.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia sehingga mitigasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses pembangunan.

Memasuki musim kemarau, kata Suharyanto, perhatian pemerintah saat ini difokuskan pada ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Berdasarkan analisis BNPB dan BMKG, sebagian wilayah NTB memiliki tingkat kerawanan kekeringan yang cukup tinggi sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.

“Mitigasi jauh lebih murah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan setelah bencana terjadi. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana datang,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerah, BNPB akan terus memperkuat kapasitas penanggulangan bencana melalui penyediaan kendaraan operasional, pompa air, sumur bor, tangki air, logistik kebencanaan, hingga dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai kebutuhan daerah.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan bahwa tata ruang bukan sekadar instrumen perizinan, tetapi menjadi fondasi utama dalam mengatur arah pembangunan, melindungi kawasan pertanian, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan mengurangi risiko bencana.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN pada tahun 2026 mengalokasikan penyusunan enam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Provinsi NTB sebagai bagian dari percepatan pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung pelayanan perizinan yang lebih cepat dan memberikan kepastian bagi investor.

Dalam penyusunan RTRW tersebut, data kebencanaan dari BNPB akan diintegrasikan dengan data geospasial untuk menentukan kawasan rawan bencana, jalur evakuasi, lokasi evakuasi sementara, serta kawasan yang harus dilindungi dari pemanfaatan berisiko tinggi.

Percepatan revisi RTRW yang mengintegrasikan kajian risiko bencana menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelaraskan kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan ketahanan pangan. Dengan kepastian tata ruang yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi bencana, NTB diharapkan mampu menghadirkan iklim investasi yang semakin kondusif, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta membangun daerah yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.(sr/dkisntb)

Warta.in-BENGKULU.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas ruang lingkup penyidikan perkara dugaan suap terkait proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam tahap pengembangan ini, sejumlah pejabat tinggi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, guna mengungkap keseluruhan peristiwa hukum yang menjerat mantan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.

Pemeriksaan berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu pada hari Kamis. Selain Sekda, penyidik juga memeriksa Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rejang Lebong, Muhamad Budianto, sopir pribadi Sekda berinisial DDP, serta tiga ASN Sekretariat Daerah dengan inisial AQM, FRF, dan NS. KPK juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat ASN dari Dinas PUPRPKP Rejang Lebong, yaitu KHR, LBS, MFS, dan MKL.

Pemanggilan dan pemeriksaan para saksi ini merupakan kelanjutan dari pengembangan perkara yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK pada 9 Maret 2026. Berdasarkan hasil operasi tersebut, KPK telah menetapkan mantan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka, bersama dengan Kepala Dinas PUPRPKP Hary Eko Purnomo, Irsyad Satria Budiman (PT Statika Mitra Sarana), Edi Manggala (CV Manggala Utama), serta Youki Yusdiantoro (CV Alpagker Abadi).

Dalam proses penyidikan, KPK menduga adanya praktik pemberian dan penerimaan suap yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pemerintah pada tahun anggaran 2025–2026. Tersangka Muhammad Fikri Thobari diduga meminta imbalan atau komisi sebesar 10 hingga 15 persen dari nilai proyek kepada sejumlah rekanan pelaksana pekerjaan, yang mana sebagian dana tersebut diduga akan dialokasikan untuk berbagai keperluan, termasuk pembagian Tunjangan Hari Raya (THR).

Hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka baru dalam perkara ini. Namun, serangkaian pemeriksaan terhadap pejabat dan ASN menunjukkan bahwa penyidik masih terus mendalami konstruksi perkara, menelusuri aliran dana secara rinci, serta mengidentifikasi peran masing-masing pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut. Perlu ditegaskan bahwa seluruh pihak yang saat ini sedang diperiksa masih berstatus sebagai saksi, dan seluruh proses hukum berjalan secara objektif serta mengedepankan asas praduga tak bersalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tim Redaksi)

Desa Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jum’at 24 Juli 2026. WARTA. IN
Anjar Lugiyana, S. Ip. M. Ip. Camat Ciparay, Jum’at, 24 Juli 2026, Membuka Kegiatan Pendidikan, Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, Klaster Kompetensi Kejuruan Pengolahan Hasil Kopi Desa Babakan.
Desa Babakan, terletak di Mini Puncaknya Kabupaten Bandung, di Daerah Dataran Tinggi Arjasari, cocok untuk di tanami Kopi
Kegiatan di hadiri, Kadisnaker Kabupaten Bandung yang di wakili Maksum, S. Sos. Kades Babakan Eman, S. Pdi. Instruktur Pelatihan Rizwan dan Peserta Pelatihan.
Pelatihan Pengolahan Kopi, murni hasil Musrembang 2025, melihat potensi kopi yang melimpah di Desa Babakan,Papar Eman, S. Pdi. Kades Babakan.
Kopi akan nikmat, kalau kita meraciknya dan mengilahnya dengan hati, Lanjut Eman.
Ilmu, materi yang di dapat dalam pelatihan di cermati, dipahami, sebagai bekal untuk diterapkan di lingkungan RW masing-masing, kita ingin hasil olahan kopi Desa Babakan, bisa dinikmati penikmat kopi dari luar Desa Babakan, Pungkas Eman.
Pelatihan Pengolahan Kopi berlangsung 15 Hari, durasi 6 Jam per Hari, Papar Maksum, S. Sos. Mewakili Kadisnaker Kabupaten Bandung.
Peserta yang terpilih dari hasil seleksi, manfaatkan pelatihan dengan baik, potensi kopi di dataran tinggi, apalagi ada kopi kuning, diolah, di rosting, kopi tubruk di terima penikmat kopi, Papar Anjar Lugiyana, S. Ip. M. Ip. Camat Ciparay.
Olahan kopi harus konsisten, mulai dari tanam, petik, pilah pilih, rosting, semuanya harus dengan Hati, Lanjut Anjar.
Peserta pelatihan saling dukung jangan bersaing tetap semangat manfaatkan Anggaran Pemerintah, dan peserta harus bisa mengolah kulit Kopi menjadi olahan Teh, Pungkas Anjar.
WARTA. IN Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.

Wartain Banten | Pemerintahan | 24 Juli 2026  — Pelibatan aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan pajak menjadi perhatian publik. Kebijakan tersebut memunculkan beragam tanggapan, mulai dari dukungan atas upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak hingga kekhawatiran mengenai batas kewenangan aparat dalam urusan administrasi perpajakan.

Perbincangan mencuat setelah beredar informasi mengenai adanya koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan aparat kewilayahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Sebagian kalangan menilai sinergi lintas instansi merupakan hal yang wajar selama bertujuan memperkuat pelayanan dan pendataan perpajakan.

UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 stdtd UU No. 16 Tahun 2009 / Cipta Kerja) memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk membina, meneliti, dan mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

UU HPP (UU No. 7 Tahun 2021) mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak.

Secara hukum, pelibatan Babinsa dalam pengawasan kepatuhan pajak tidak sejalan dengan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2025. Mandat utama TNI berfokus pada fungsi pertahanan negara, sedangkan pengawasan perpajakan merupakan kewenangan administrasi sipil yang berada di bawah otoritas instansi perpajakan.

Meskipun TNI memiliki peran dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), ruang lingkupnya telah ditentukan secara limitatif dan harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan serta keputusan politik negara. Oleh karena itu, pelibatan Babinsa dalam kegiatan pengawasan pajak memerlukan dasar hukum yang jelas dan tidak dapat hanya berlandaskan surat edaran atau kebijakan administratif, agar tetap menjunjung prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta pembagian kewenangan antarinstansi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dinilai penting, namun pelaksanaannya tetap harus menjunjung prinsip kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.(WartainBanten)