*Advokat Alfan Sari: Pasal ‘Zombi’ di KUHP Baru Bisa Kriminalisasi Nasionalisme Rakyat*

JAKARTA – Dunia hukum kembali diguncang dengan munculnya aturan yang disebut sebagai pasal “mati segan hidup tak mau”. Advokat berpengalaman sekaligus pengamat hukum dan kebijakan publik, Alfan Sari, mengeluarkan kritik tajam terkait Pasal 237 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.

Permasalahan yang diangkat cukup krusial: pasal tersebut dinilai merupakan replika dari aturan lama (Pasal 69 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009) yang sebelumnya telah dinyatakan batal dan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Keterangan ini disampaikan Alfan Sari saat jeda dalam acara Pre-Graduation Photo Session putri keduanya, Amirah Luthfiyyah Marchellia – yang akrab dipanggil Ratu di lingkungan kampus dan komunitas beladirinya – dari Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta. Lokasi foto wisuda tersebut berada di salah satu anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada pagi hari Minggu lalu.

Sebagai praktisi hukum yang juga berprestasi dengan Sabuk Hitam (Yudansha) dalam olahraga beladiri Shorinji Kempo, Alfan mengaku tidak mengerti mengapa norma yang sudah dinyatakan tidak sesuai konstitusi justru dihidupkan kembali.

“Kita harus menjalankan hukum dengan prinsip fair-play. Tahun 2013 melalui Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012, hakim telah memutus bahwa penggunaan lambang negara oleh rakyat merupakan bentuk cinta tanah air, bukan suatu tindakan yang harus dianggap kriminal. Namun kini di KUHP baru, aturan tersebut muncul kembali seperti mayat hidup atau zombi. Ini seperti kita melupakan sejarah hukum sendiri,” ujar Alfan dengan nada tegas dan tampak prihatin saat diminta tanggapan mengenai pasal yang jadi sorotan.

Dampak Sosial: Ekspresi Kebanggaan Malah Jadi Ancaman

Ayah dari tiga putri yang berprestasi secara nasional di cabang olahraga Kempo ini juga mengingatkan akan dampak sosial yang mungkin terjadi. Jika pasal ini tidak segera direvisi, bisa saja terjadi apa yang disebutnya sebagai “kriminalisasi massal” terhadap masyarakat luas yang hanya ingin mengekspresikan rasa cinta tanah air. “Bayangkan saja, seseorang yang memasang stiker Garuda di kendaraannya, mengenakan kaos atau jaket dengan lambang negara saat menyaksikan pertandingan Timnas, atau bahkan pengrajin lokal yang membuat karya seni bertema kebangsaan bisa saja ditangkap dan dikenai denda hanya karena pasal ini. Ini bukanlah cara menjaga kehormatan negara, melainkan membuat rakyat merasa khawatir untuk menunjukkan rasa bangganya,” jelasnya dengan tegas.

Menurut Alfan, lambang negara seharusnya menjadi simbol kebanggaan yang membuat rakyat merasa dekat dengan negara, bukan menjadi alat birokrasi yang digunakan untuk “menekan” atau melakukan kriminalisasi terhadap warga melalui denda kategori II.

Rekomendasi Hukum: MK Diminta Konsisten dan Tegas

Sebagai praktisi hukum yang juga terbiasa dengan disiplin tinggi di matras beladiri, Alfan mendesak MK untuk bersikap progresif dalam menangani hal ini. Ia mengajak agar Pasal 237 KUHP segera dianulir atau diberikan batasan yang jelas dan tegas.

“MK harus konsisten dengan putusan sebelumnya. Jika tidak ingin dianulir sepenuhnya, minimal memberikan penafsiran bersyarat (conditionally constitutional). Seseorang baru bisa dikenai pidana jika memang terdapat niat jahat (mens rea) untuk menghina negara. Jika hanya sekadar menunjukkan rasa bangga sebagai warga Indonesia, bagaimana mungkin mereka harus masuk penjara?” tambahnya.

Ia juga menyarankan pemerintah untuk membuat pedoman yang jelas bagi Aparat Penegak Hukum (APH) di lapangan agar tidak sembarangan melakukan penangkapan terkait penggunaan stiker, kaos, atau bentuk ekspresi lainnya yang menunjukkan kebanggaan terhadap simbol atau lambang negara. Menurutnya, pendekatan melalui edukasi jauh lebih bermakna daripada hanya mengandalkan ancaman hukum.

“Lambang negara adalah milik rakyat seluruh Indonesia, bukan hanya milik pejabat atau pemerintah saja. Jangan sampai semangat nasionalisme masyarakat padam hanya karena adanya aturan yang justru membuat kita mundur ke belakang,” pungkas Alfan sebelum melanjutkan sesi foto pra-wisuda bersama keluarga dan putri yang menjadi kebanggaannya. (Tim/Red)

*Bertautnya Nilai intelektualitas dan Spiritualitas Dalam Dialog Refli Harun Bersama Sri Eko Sriyanto Galgendu*

Warta.in, – Ulasan Refli Harun tentang “Kitab MA HA IS MA YA” yang disampaikan Sri Eko Sriyanto Galgendu dalam bentuk do’a dan syair bahasa Bhumi memiliki apresiasi yang luar biasa dalam konteks memahami lantunan do’a yang penuh nuansa spiritual dari sudut pandang intelektual. Sehingga kedekatannya relatif bisa lebih mendekat — merapat — antara oleh bathin dan olah pikir yang perlu dan patut dihayati, dimengerti dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar intelektualitas tidak mengabaikan spiritualitas yang mampu membimbing setiap manusia tegak lurus dan tegar berpegang pada etika, moral dan akhlak mulia manusia sebagai pengemban amanah Illahi Rabbi, sehingga manusia tetap utuh dan tangguh menjadi khalifatullah — wakil Tuhan — di bumi.

Tercerainya intelektual dari spiritual sebagai potensi yang bersifat ilahiah bagi manusia, telah menimbulkan kesesatan dalam dunia yang terang, sehingga perbuatan buruk — yang diperbudak oleh nafsu serakah, tamak dan rakus telah mengakibatkan kerusakan di bumi, tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga non-fisik. Hukum sebagai bagian dari percikan spiritual sudah lebih parah nilainya hingga bisa diperjual-belikan seperti barang di pasar loak. Karena itu, atas dasar kesadaran dan kemauan serta kemampuan yang luar biasa, Refli Harun mau dan mampu memasuki wilayah spiritual dengan baik dan sungguh sangat mengagumkan sebagai seorang pengamat dan ahli politik tata negara serta aktivis yang berbasis intelektual memberi perhatian yang sangat luar biasa terhadap nilai-nilai spiritual yang patut untuk dimiliki oleh semua orang agar dapat menjaga dan merawat etika, moral dan akhlak mulia kemanusiaan sebagai anugrah Tuhan.

Pendekatan Refli Harun dengan lebih banyak mengajukan pertanyaan terhadap Sri Eko Sriyanto Galgendu sebagai Pemimpin Spiritual Nusantara jejas menunjukkan sikap ugahari sekaligus membuktikan bahwa muatan nilai-nilai spiritual untuk dapat menata kehidupan yang lebih baik, jelas telah mendapat tempat dalam kancah politik dan ketatanegaraan yang selama ini disuntuki oleh kaum intelektual dan akademisi kampus.

Setidaknya dengan terbukanya sekat wayah spiritual dengan sekat intelektual melalui podcast yang dikelola Refli Harun, bisa semakin memaksimalkan wilayah pergerakan kebangkitan serta kesadaran dan pemahaman spiritual yang sangat penting untuk menjadi semacam terapi psikologis bagi para tokoh, pejabat publik utamanya untuk para pengambil kebijakan dan keputusan di republik ini guna melempangkan jalan luruh dari arah dan tujuan bangsa dan negara mewujudkan kemerdekaan dalam arti luas — lahir dan bathin — yang adil dan sejahtera.

Apresiasi Refli Harun terhadap keberadaan penggagas, penggerak sekaligus pelaku spiritual di Indonesia seperti sosok Sri Eko Sriyanto Galgendu — yang sudah nyaris 30 tahun menggulati spiritual sejal awal berkiprah bersama Gus Dur dan Sri Susuhunan Paku Buwono XII melalui GMRi (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) menandai langkah baru yang sungguh sangat menggembirakan untuk memposisikan kecerdasan spiritual dapat membimbing dengan baik dari kecerdasan intelektual yang selama manusia yang selama ini membuat keblinger, lantaran abai pada nilai-nilai spiritual yang dianggap sakral, yaitu etika, moral dan akhlak mulia manusia sebagai khalifatullah di muka bumi. Jadi jelas, hasil podcast Refli Harun dengan menampilkan percikan pandangan serta pendapat Sri Eko Sriyanto Galgendu merupakan fenomena baru yang menandai terpautnya intelektualitas dengan spiritualitas bagi manusia yang selama ini terabaikan. (TIM HD/Red)

(Banten, 19 April 2026. Jacob Ereste)