30.2 C
Jakarta
Selasa, April 21, 2026
Beranda blog

Pengamanan Haji 2026, Polda NTB Pastikan Pengawalan Jamaah dari Daerah hingga Asrama Aman

0

Pengamanan Haji 2026,
Polda NTB Pastikan Pengawalan Jamaah dari Daerah hingga Asrama Aman

Warta.in
Mataram, NTB – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan kesiapan penuh dalam pengamanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Seluruh personel dan skema pengamanan telah dipersiapkan sejak awal guna menjamin kelancaran dan keamanan jamaah, baik saat keberangkatan maupun kepulangan.

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda NTB, Erwin Rahmat, melalui Kompol Ahmad menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi, termasuk koordinasi lintas sektor untuk mendukung pengamanan secara menyeluruh.

“Dalam rangka pengamanan haji tahun ini, Alhamdulillah kami telah mempersiapkan diri sejak awal. Untuk pengamanan baik di dalam maupun di luar komunitas, kami siap melayani masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengamanan jamaah sudah dimulai sejak keberangkatan dari masing-masing kabupaten dan kota di NTB. Setiap daerah telah menyiapkan personel pengamanan yang akan mengawal jamaah hingga tiba di Asrama Haji.

“Untuk kedatangan dari kabupaten atau kota, sudah ada pengamanan dari sumber masing-masing dan untuk penjagaan juga sudah siap. Kami siap sejak hari kedatangan dari kabupaten hingga memasuki asrama haji,” jelasnya.

Selain itu, Polda NTB juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antarinstansi dalam memastikan seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Sinergi antara aparat keamanan, panitia haji, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci utama keberhasilan pengamanan.

“Yang jelas adalah koordinasi atau kerja sama. Alhamdulillah setiap Korda siap melayani dan mendampingi para jamaah yang berangkat dan kembali ke tempat ibadah haji,” katanya.

Dengan kesiapan tersebut, Polda NTB berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman dan nyaman, tanpa adanya gangguan selama proses keberangkatan hingga kepulangan.(sr/hpntb)

Bobotoh penuhi Halaman Disparpora Subang, Wabup Agus Masykur Nobar Bareng Viking

0

Bobotoh penuhi Halaman Disparpora Subang, Wabup Agus Masykur Nobar Bareng Viking

Subang Warta In, — Antusiasme bobotoh Subang tumpah ruah dalam acara nonton bareng (Nobar) Persib yang digelar di halaman Kantor Disparpora Kabupaten Subang. Sekitar seribu anggota Viking Subang memadati lokasi untuk memberikan dukungan langsung lewat layar lebar.

Acara nobar ini turut dihadiri Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosadi didampingi Kepala Disparpora Nenden Setyawati,M.Si. Kehadiran keduanya menambah semangat bobotoh yang datang dari berbagai koordinator wilayah se-Kabupaten Subang.

Ketua Viking Subang menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemkab Subang yang memfasilitasi tempat nobar. “Mudah-mudahan ke depan kita bisa selalu nonton bareng di tempat ini, karena memang ini tempatnya. Saya berharap semua nonton dengan aman, tentram, dan suasana tetap kondusif,” ujarnya di sela acara.

Wabup Agus Masykur menyebut nobar jadi ruang silaturahmi positif warga. “Sepak bola itu pemersatu. Kalau dikelola baik seperti ini, nobar bisa jadi hiburan rakyat yang aman dan mempererat kebersamaan,” katanya.

Kadisparpora Nenden Setyawati menambahkan, pihaknya terbuka menjadikan halaman kantor sebagai pusat kegiatan kepemudaan dan olahraga, termasuk nobar, selama digelar tertib dan tidak mengganggu karena semua yang ada disini merupakan fasilitas pemerintah jadi harus sama-sama kita jaga.

(papap)

Jember Selatan Bersatu Mengunci Barisan, Konsolidasi Akbar Jadi Titik Ledak: Ultimatum Keras “Tutup PT Imasco!”

0

Warta.in, Jember – Kesabaran warga Jember Selatan tampaknya telah mencapai batasnya. Dalam satu komando bernama Jember Selatan Bersatu (JSB), masyarakat dari 12 desa bersama MAKI Jawa Timur dan Laskar Jahanam Jember kini mengunci barisan, menyiapkan Konsolidasi Akbar yang disebut sebagai titik ledak perlawanan terhadap operasional PT Imasco.

Gerakan ini tidak lahir dari ruang kosong. Pada 17 April 2026, Ketua MAKI Jatim dan Ketua Laskar Jahanam Jember turun langsung ke tengah masyarakat. Dari pertemuan itu, mengemuka satu benang merah: akumulasi kekecewaan warga atas berbagai persoalan yang dinilai tak kunjung terselesaikan, mulai dari dampak lingkungan, terganggunya aktivitas warga, hingga janji perusahaan yang dianggap tak lebih dari sekadar retorika.

Alih-alih mereda, kondisi justru mengeras. Dalam waktu singkat, pada 18 April 2026, perwakilan warga dari 12 desa sepakat membentuk Jember Selatan Bersatu (JSB) sebuah konsolidasi kekuatan rakyat yang kini tidak lagi sekadar menyuarakan keluhan, tetapi menyatakan sikap perlawanan terbuka.

Konsolidasi Akbar yang dijadwalkan pada Minggu, 26 April 2026, di Lapangan Desa Kasiyan Timur (Lapangan Kapuran), Jember, diprediksi akan dihadiri ribuan warga. Agenda ini bukan sekadar forum silaturahmi, melainkan deklarasi sikap kolektif: warga tidak lagi ingin diabaikan.

Lebih dari itu, Konsolidasi Akbar disebut sebagai langkah final sebelum Aksi Demo Akbar digelar. Seluruh perangkat aksi kini tengah dimatangkan secara sistematis dan terukur. Arah gerakan pun dibuat terang, menekan hingga tercapai tuntutan utama: penghentian operasional PT Imasco.

MAKI Jatim dan Laskar Jahanam Jember menyatakan siap berdiri di garis depan. Seluruh struktur organisasi hingga satuan tugas akan dikerahkan untuk memastikan gerakan ini tidak terpecah dan tetap berada dalam satu komando perjuangan.

Tekanan juga mulai digeser ke level nasional. MAKI Jatim mengungkapkan telah membuka komunikasi dengan Komisi XII DPR RI serta Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, guna mendorong digelarnya Rapat Dengar Pendapat. Tujuannya jelas: membuka persoalan ini secara terang di hadapan publik nasional.

Tak berhenti di situ, langkah yang lebih agresif tengah disiapkan. Jaringan media nasional dan NGO di Jakarta mulai digerakkan untuk mengangkat isu ini menjadi perhatian luas. Bahkan, sebuah surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto tengah disiapkan sebagai bentuk tekanan langsung dari masyarakat yang merasa haknya diabaikan.

Di sisi lain, dorongan evaluasi terhadap legalitas perizinan PT Imasco juga menguat. Koordinasi dengan Komnas HAM RI serta kementerian terkait dilakukan untuk memastikan apakah seluruh proses perizinan telah berjalan sesuai ketentuan atau justru menyimpan persoalan serius yang selama ini luput dari pengawasan.

Di tengah memuncaknya situasi, satu hal menjadi semakin terang: kepercayaan warga terhadap PT Imasco terus runtuh. Janji-janji yang dulu disampaikan kini dipandang sebagai komitmen yang tidak pernah benar-benar diwujudkan.

Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa fase ini bukan lagi sekadar penyampaian aspirasi.

“Ini adalah titik balik. Ini adalah ultimatum. Dalam barisan Jember Selatan Bersatu, kami tegaskan, perjuangan ini tidak akan berhenti di tengah jalan. Kami akan terus bergerak sampai ada kejelasan dan keadilan bagi masyarakat terdampak,” tegasnya.

 

Tembus 374 Ribu Pendaftar, Aplikasi Nyari Gawe Jadi Andalan Baru Pencari Kerja di Jawa Barat. 

0

Tembus 374 Ribu Pendaftar, Aplikasi Nyari Gawe Jadi Andalan Baru Pencari Kerja di Jawa Barat.

Subang, Warta In — Aplikasi pencari kerja milik Pemprov Jawa Barat, Nyari Gawe, kini menjadi tumpuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan secara digital. Sejak diluncurkan Oktober 2025 hingga 10 April 2026, jumlah pencari kerja yang terdaftar telah menembus 374.567 orang.

Antusiasme warga terlihat dari jumlah lamaran yang masuk. Tercatat 518.213 lamaran kerja dikirim melalui aplikasi ini, menunjukkan pergeseran besar cara masyarakat mengakses peluang kerja dari konvensional ke platform digital yang lebih praktis dan terintegrasi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, mengungkapkan pendaftar berasal dari berbagai daerah seperti Karawang, Subang, hingga Kota Bandung. Bahkan, ada pula pelamar dari luar Jawa Barat.

Dari ratusan ribu pelamar tersebut, hasilnya mulai terlihat. Sebanyak 1.198 pelamar masih dalam tahap peninjauan perusahaan, 2.016 orang sudah menjalani wawancara, dan 493 orang dinyatakan diterima kerja.

Saat ini, 71 perusahaan aktif membuka lowongan di Nyari Gawe dengan total 337 jenis pekerjaan. Ragamnya luas, mulai dari chef, telemarketing, staf akunting, hingga dokter umum.

Pemprov Jabar memastikan layanan aplikasi terus diperbaiki. Berbagai kendala teknis yang sempat muncul seperti login, OTP, hingga pengisian data telah ditangani cepat agar pengalaman pengguna makin nyaman.

Fenomena Nyari Gawe menegaskan perubahan perilaku pencari kerja. Proses yang dulu didominasi datang langsung dan kirim berkas fisik, kini cukup lewat genggaman dengan jangkauan perusahaan yang lebih luas.

(Bardun Botol)

Talangagung memanas: dugaan praktik prostitusi,kades dan aparat dipertanyakan

0

Warta.in||Malang – Dugaan praktik prostitusi terselubung di salah satu hotel di wilayah Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Aktivitas yang disinyalir berlangsung secara diam-diam itu memicu keresahan warga yang merasa lingkungan mereka tidak lagi aman dan kondusif.(21/4/2026)

Sejumlah warga mengaku kerap melihat aktivitas keluar-masuk tamu dengan intensitas tinggi, terutama pada malam hingga dini hari. Pola tersebut dinilai tidak lazim untuk operasional hotel pada umumnya, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik prostitusi terselubung yang berjalan secara terorganisir.

Kondisi ini semakin memantik pertanyaan di tengah masyarakat terkait peran pemerintah desa setempat. Kepala desa (kades) beserta perangkatnya dinilai belum menunjukkan langkah tegas, bahkan terkesan melakukan pembiaran terhadap aktivitas yang diduga melanggar norma dan hukum tersebut.

Tak hanya itu, muncul pula anggapan di kalangan warga bahwa pihak-pihak tertentu seolah “kebal hukum”, mengingat hingga kini belum terlihat adanya tindakan konkret dari aparat berwenang.

“Kami hanya ingin lingkungan kami bersih dan aman. Kalau memang ada pelanggaran, seharusnya segera ditindak, jangan dibiarkan berlarut-larut,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Situasi ini juga menimbulkan tanda tanya besar terhadap keseriusan aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Malang.

Warga berharap pihak kepolisian bersama pemerintah daerah segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh serta mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.

Praktik prostitusi terselubung tidak hanya melanggar norma sosial dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi memicu dampak negatif lain seperti meningkatnya tindak kriminalitas dan terganggunya ketertiban umum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun aparat penegak hukum terkait dugaan tersebut.

Masyarakat mendesak agar instansi terkait segera melakukan penelusuran mendalam dan memberikan kepastian hukum demi menjaga ketertiban serta moralitas lingkungan di Desa Talangagung.
(bersambung)

Talangagung memanas: dugaan praktik prostitusi,kades dan aparat dipertanyakan

0

Brv.com||Malang – Dugaan praktik prostitusi terselubung di salah satu hotel di wilayah Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Aktivitas yang disinyalir berlangsung secara diam-diam itu memicu keresahan warga yang merasa lingkungan mereka tidak lagi aman dan kondusif.(21/4/2026)

Sejumlah warga mengaku kerap melihat aktivitas keluar-masuk tamu dengan intensitas tinggi, terutama pada malam hingga dini hari. Pola tersebut dinilai tidak lazim untuk operasional hotel pada umumnya, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik prostitusi terselubung yang berjalan secara terorganisir.

Kondisi ini semakin memantik pertanyaan di tengah masyarakat terkait peran pemerintah desa setempat. Kepala desa (kades) beserta perangkatnya dinilai belum menunjukkan langkah tegas, bahkan terkesan melakukan pembiaran terhadap aktivitas yang diduga melanggar norma dan hukum tersebut.

Tak hanya itu, muncul pula anggapan di kalangan warga bahwa pihak-pihak tertentu seolah “kebal hukum”, mengingat hingga kini belum terlihat adanya tindakan konkret dari aparat berwenang.

“Kami hanya ingin lingkungan kami bersih dan aman. Kalau memang ada pelanggaran, seharusnya segera ditindak, jangan dibiarkan berlarut-larut,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Situasi ini juga menimbulkan tanda tanya besar terhadap keseriusan aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Malang.

Warga berharap pihak kepolisian bersama pemerintah daerah segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh serta mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.

Praktik prostitusi terselubung tidak hanya melanggar norma sosial dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi memicu dampak negatif lain seperti meningkatnya tindak kriminalitas dan terganggunya ketertiban umum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun aparat penegak hukum terkait dugaan tersebut.

Masyarakat mendesak agar instansi terkait segera melakukan penelusuran mendalam dan memberikan kepastian hukum demi menjaga ketertiban serta moralitas lingkungan di Desa Talangagung.
(bersambung)

*PROGRAM MBG, SEKOLAH RAKYAT, DAN KOPERASI MERAH PUTIH PATUT DIDUKUNG PENUH DEMI KESEJAHTERAAN BANGSA*

0

*MENUJU KEMAKMURAN: PROGRAM MBG, SEKOLAH RAKYAT, DAN KOPERASI MERAH PUTIH PATUT DIDUKUNG PENUH DEMI KESEJAHTERAAN BANGSA*

JAKARTA, Warta.in. – Berbagai kebijakan strategis yang digulirkan oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta penguatan Koperasi Merah Putih, dinilai sebagai langkah besar yang sangat berpihak kepada rakyat dan patut mendapatkan dukungan yang luas dari seluruh lapisan masyarakat. Ketiga program ini merupakan wujud nyata dari komitmen kuat negara untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, sebagaimana amanat konstitusi.

Menanggapi dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tokoh nasional Hashim Djojohadikusumo menilai bahwa tantangan yang muncul adalah hal yang wajar mengingat cakupan penerima manfaat yang sangat luas. Namun demikian, berbagai insiden yang sempat terjadi, mulai dari kasus keracunan hingga temuan kualitas makanan yang tidak layak konsumsi, merupakan hal yang sulit untuk dibenarkan dan harus menjadi perhatian serius bagi pihak pelaksana teknis di lapangan.

“Program ini pada dasarnya sangat baik dan membuktikan bahwa Pemerintah sungguh-sungguh pro-rakyat, sehingga sudah sepatutnya didukung. Namun, teknis pelaksanaan yang dinilai masih kacau dan belum maksimal harus segera dievaluasi ulang serta diperbaiki, agar kejadian yang mengecewakan masyarakat tidak terulang kembali di masa mendatang,” ungkap Hashim.

Solusi Efisiensi: Pengelolaan Melalui Orang Tua Murid

Hashim Djojohadikusumo menawarkan gagasan cemerlang agar pelaksanaan MBG menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Menurutnya, teknis pelaksanaan dapat dialihkan dengan memberikan kewenangan pengelolaan kepada orang tua atau wali murid, sesuai dengan standar menu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Dengan penyaluran yang langsung menyentuh pihak keluarga, maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi lebih ringkas dan fokus. Selain itu, cara ini dinilai jauh lebih hemat karena tidak memerlukan pembangunan infrastruktur dapur umum yang biayanya besar, tidak memerlukan banyak petugas teknis, serta meniadakan kebutuhan logistik pengantaran dan pengumpulan peralatan makan yang rumit,” paparnya.

Lebih jauh, skema ini akan memangkas biaya-biaya yang tidak mendesak, termasuk pengadaan kendaraan operasional dengan nilai yang fantastis yang sebenarnya tidak mutlak diperlukan. Artinya, program MBG akan benar-benar mengalir maksimal untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, menekan potensi kebocoran anggaran, serta memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh yang berhak menerimanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam acara bergengsi Jaga Desa Award, pada Minggu, 19 April 2026, di Jakarta. Hal ini menjadi bukti nyata perhatian terhadap program sosial agar benar-benar berjalan sesuai tujuan mulianya. Kritik yang berkembang di masyarakat justru menunjukkan tingginya harapan publik agar MBG dapat berjalan prima, efisien, dan menjawab kebutuhan dasar rakyat.

Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih: Konsep Jenius

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai sebagai solusi jenius dan sangat tepat dalam upaya penanganan masalah stunting serta pemenuhan gizi nasional. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan konsep besar “Sekolah Rakyat” dan didukung oleh gebrakan baru melalui “Koperasi Merah Putih”. Ketiganya merupakan satu rangkaian kebijakan yang luar biasa, yang menunjukkan keberpihakan negara yang nyata terhadap kesejahteraan umat.

Hal ini sejalan dan selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan jelas memerintahkan negara untuk menyejahterakan fakir miskin, menolong anak terlantar, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam konteks pengembangan Sekolah Rakyat, penting untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang sudah ada. Rekrutmen tenaga pengajar sebaiknya memberikan prioritas utama kepada para guru honorer yang selama ini masih banyak terabaikan hak-haknya. Mereka layak diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur yang pasti, lepas dari status kontrak atau outsourcing yang belum menjamin masa depan, sehingga mereka dapat mengemban profesi mulia sebagai pendidik dengan tenang dan penuh dedikasi.

Sementara itu, untuk pengelolaan Koperasi Merah Putih, langkah yang paling ideal adalah melakukan sinergi dan pemberdayaan terhadap koperasi-koperasi yang sudah berdiri di tingkat desa. Pemerintah pusat dan daerah cukup melakukan pembenahan manajemen, seleksi ketat terhadap pengurus yang memiliki integritas, serta pendampingan intensif, daripada harus membentuk lembaga baru yang belum tentu memiliki pengalaman dan akar di masyarakat.

“Perlu diingat bahwa tujuan utama koperasi adalah untuk memakmurkan anggotanya dan rakyat banyak, bukan untuk memperkaya segelintir pengurus semata. Prinsip ini pun harus menjadi dasar yang sama dalam pelaksanaan MBG maupun Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Pada akhirnya, seluruh program unggulan Pemerintah Presiden Prabowo yang serius berpihak kepada rakyat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan baik secara materi maupun spiritual, akan selalu mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat luas, asalkan pelaksanaannya bersih, transparan, dan benar-benar mengutamakan kepentingan umum.

Pecenongan, 20 April 2026
Jacob Ereste

(TIM/Red)

MBG Sambangi MA Al-Ahzar Kp. Carik Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kab. Bandung Di Sambut Antusias Siswa

0

Padamulya Kecamatan Majalaya kabupaten Bandung, Senin, 20 April 2026. WARTA. IN
Program MBG, disambut antusias murid dan guru MA Al-Azhar di Kampung Carik, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya kabupaten Bandung.
Alhamdulillah, sekarang MA. Al-Azhar menempati Gedung Sekolah MA Al-Azhar, proses belajar mengajar berjalan Lancar, papar KH. Luthfi, Kepala MA. Program MBG pub sudah siswa terima, dengan antusias dan semangat, dalam belajar, dan dalam pemenuhan gizi siswa, yang diamini siswa, Tambah Luthfi.
Siswa MA, aktif dalam kegiatan pentas seni, dalam menyalurkan bakat akting siswa, Pungkas Luthfi. WARTA. IN Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.

Dihadiri 1.000 Bobotoh, Distrik Viking Subang Rayakan Ultah ke-2 Dekade: “Pokona Persib Juara Deui”

0

Dihadiri 1.000 Bobotoh, Distrik Viking Subang Rayakan Ultah ke-2 Dekade: “Pokona Persib Juara Deui”

Subang, Warta In, — Semarak perayaan ulang tahun ke-2 dekade Distrik Viking Subang berlangsung meriah, Minggu, (19-04/2026) Acara yang dipusatkan di Subang ini dihadiri seluruh koordinator wilayah se-Kabupaten Subang dan sekitar 1.000 bobotoh dari berbagai distrik.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Disparpora Kabupaten Subang, Nenden Setiawati, M.Si. Dalam sambutannya, Nenden menyampaikan apresiasi atas solidnya bobotoh Subang menjaga silaturahmi dan sportivitas. “Acara ini jadi ajang silaturahmi untuk semua bobotoh. Mudah-mudahan Persib bisa jadi juara lagi dan Viking Subang makin dewasa di usia 2 dekade,” ujarnya.

Kemeriahan ultah makin lengkap dengan penampilan hiburan dari Novia Rozma & Brothers Rasta. Ribuan bobotoh larut dalam euforia, menyanyikan chant kebanggaan sambil mengibarkan bendera biru Persib.

Ketua Viking Subang, Akim, menegaskan usia 20 tahun menjadi momentum untuk memperkuat kekompakan dan loyalitas. “Di ultah ke-2 dekade ini, semoga kita semakin kompak, semakin loyal. Pokona Persib juara deui,” tegas Akim disambut gemuruh bobotoh.

Panitia menyebut acara berjalan tertib dan kondusif dari awal hingga akhir. Selain hiburan musik, kegiatan juga diisi dengan doa bersama.

Distrik Viking Subang berharap di usia 2 dekade, kontribusi bobotoh tak hanya di tribun, tapi juga di aksi sosial dan menjaga nama baik Persib di mana pun berada.

(papap)

Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Polda Sumsel Sambangi Komisi Informasi Provinsi

0

Warta.In | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui sinergi strategis dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., pada Senin, 20 April 2026, di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan standar pelayanan informasi publik di lingkungan kepolisian dengan prinsip-prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Rombongan Polda Sumsel disambut langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Joemarthine Chandra, S.H., M.H., bersama jajaran komisioner. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak melakukan dialog konstruktif terkait penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik.

Sinergi ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat akurat, transparan, dan mudah diakses, sehingga mampu meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Polda Sumsel dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan lembaga pengawas informasi. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel menegaskan bahwa Polri terus bertransformasi menjadi institusi yang modern dan terbuka dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Sinergi dengan Komisi Informasi ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan transparansi serta mendukung program Presisi Kapolri agar Polri semakin dipercaya oleh masyarakat,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Melalui koordinasi ini, Polda Sumsel berharap dapat memperkuat sistem komunikasi publik yang efektif serta meningkatkan literasi informasi masyarakat guna mencegah disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.

Kegiatan ditutup dengan kesepahaman untuk terus mempererat kolaborasi antara Polda Sumsel dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik di wilayah Sumatera Selatan.