Beranda blog

Rasyid Ridho Nasution Apresiasi Kontribusi Pramuka Kota Medan pada Puncak Harpram ke-65 Sumatera Utara

Penulis
Penulis Medan
-
0

Rasyid Ridho Nasution Apresiasi Kontribusi Pramuka Kota Medan pada Puncak Hari Pramuka ke-65 Tingkat Sumatera Utara

SERDANG BEDAGAI — Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan, Rasyid Ridho Nasution, S.STP., menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh utusan Pramuka Kota Medan yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan puncak peringatan Hari Pramuka ke-65 Tingkat Daerah Sumatera Utara Tahun 2026.

Peringatan yang berlangsung pada Sabtu (31/10/2026) tersebut dipusatkan di Alun-Alun Kabupaten Serdang Bedagai, Sei Rampah, dan diikuti oleh perwakilan Gerakan Pramuka dari berbagai kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Upacara peringatan dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, H. Timur Tumanggor, yang hadir mewakili Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Utara Dikki Anugerah Panjaitan, para bupati dan wakil bupati se-Sumatera Utara, serta delegasi kehormatan Pengakap Negeri Terengganu, Malaysia.

Dalam momentum tersebut, kontingen Kwarcab Kota Medan tidak hanya hadir sebagai peserta upacara. Sejumlah anggota Gerakan Pramuka Kota Medan yang berasal dari beberapa gugus depan juga mengambil bagian sebagai pengisi acara, menghadirkan berbagai penampilan yang turut menyemarakkan rangkaian puncak peringatan Hari Pramuka.

Keterlibatan tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata anggota Pramuka Kota Medan dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan tingkat daerah. Kehadiran mereka sekaligus memperlihatkan potensi, kreativitas, dan semangat kolaborasi yang tumbuh di lingkungan gugus depan.

Ketua Kwarcab Kota Medan, Rasyid Ridho Nasution, menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota yang telah menjalankan tugas dan mengambil peran dalam kegiatan tersebut. Apresiasi juga ditujukan kepada para pembina, pelatih, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan mempersiapkan keikutsertaan kontingen Kota Medan.

Menurutnya, keikutsertaan dalam kegiatan tingkat daerah bukan semata-mata tentang kehadiran dalam sebuah seremoni, melainkan kesempatan bagi anggota Pramuka untuk menunjukkan kemampuan, membangun persaudaraan, memperluas pengalaman, dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan.

Partisipasi anggota dari berbagai gugus depan juga menjadi gambaran pentingnya pembinaan yang berkelanjutan. Sebab, Pramuka yang aktif dan berdaya saing lahir dari proses pendidikan, latihan, kreativitas, serta kesempatan untuk mengambil peran dalam kegiatan nyata.

Peringatan Hari Pramuka ke-65 ini diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan dan kolaborasi Gerakan Pramuka, sekaligus mendorong seluruh jajaran Kwarcab Kota Medan untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda.

Pramuka bukan sekadar hadir dalam upacara, tetapi harus mampu mengambil peran, menunjukkan karya, dan memberikan kontribusi nyata. Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam membangun Gerakan Pramuka Kota Medan yang semakin aktif, progresif, dan bermanfaat bagi masyarakat.(SU16)

Personil Polsek Ngimbang Gelar Pengamanan Ibadah Minggu Pagi Di Gereja GKJTU Dan GJWI Desa Ngasemlemahbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Personil Polsek Ngimbang Aiptu Djudi Dan
Brigadir Bayu Gelar Pengamanan Ibadah Minggu Pagi Di Gereja GKJTU Dan GJWI Desa Ngasemlemahbang

LAMONGAN//Warta.in –Dalam rangka kedekatan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi kamtibmas yang aman dan kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman saat masyarakan menjalankan ibadah kaum Nasrani di wilayah Ngimbang

Kali ini petugas personil Polsek Ngimbang melaksanakan kegiatan pengamanan giat masyarakat umat Kristiani diwilayah Desa Ngasemlemahbang Kecamatan Ngimbang, Minggu (01/11/2026) pukul 06.30 wib sampai selesai

Pengamanan Ibadah Minggu Pagi Kaum Nasrani ini personil Polsek Ngimbang Aiptu Suhadi dan Aipda Novan hadir dalam melaksanakan kegiatan pengamanan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan pastikan masyarakat sudah terlayani dengan sepenuh hati.

Kegiatan pengamanan Ibadah umat Kristiani di Gereja GKJTU dan GJWI yang bertempat di Desa Ngasemlemahbang Kecamatan Ngimbang dalam persembahyangan Minggu pagi umat Kristiani digereja GKJTU dan GJWI Desa Ngasemlemahbang

Sementara itu Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S. Tr. K. S. I. K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, saat dikonfirmasi oleh awak media, “Bahwa pengamanan ini guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi yang menjalankan Ibadah di Hari Minggu dan pastikan masyarakat sudah terlayani dengan sepenuh hati “Terangnya

Kami berharap dengan adanya Patroli pengamanan secara rutin di Hari Minggu ini masyarakat dalam menjalankan Ibadah bisa tenang dan nyaman sehingga wilayah Ngimbang tetapaman dan kondusif,pungkasnya (roy)

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light Guna Menjaga Siskamtibmas Daerah Rawan Kriminal Di Wilayah Ngimbang

Penulis
Rohmat .
-
0

Polsek Ngimbang Gelar Patroli Blue Light Guna Menjaga Siskamtibmas Daerah Rawan Kriminal Di Wilayah Ngimbang

LAMONGAN//Warta.in – Peran Polsek Ngimbang sebagai ujung tombak Polri di tengah masyarakat terus diperkuat. Hal ini sejalan dengan arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya pengembangan pengamanan siskamtibmas dalam membangun kemitraan dengan masyarakat serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.

Polsek Ngimbang sendiri, peran pengamanan sangat di butuhkan selain pengama swakarsa s
Kondisi ini Polri harus bisa mengayomi ratusan bahkan ribuan warga di wilayanya Seperti yang terjadi di Kecamatan Ngimbang secara rutin di laksanakan Patroli Blue Light, Sabtu (31/10/2026)

Kegiatan di laksanakan pukul 21.30 wib oleh petugas jaga Polsek Ngimbang Aiptu Suhadi, Aipda Novan, Aipda Dian, P. dan Brigadir Deny untuk menyasar daerah- daerah rawan kriminalitas di Jalan raya poros Ngimbang – Jombang, SPBU Ngimbang, Pabrik Rokok R3, dan Bank BRI dan masyarakat Ngimbang

Kapolsek Ngimbang AKP Andrian Permana, S.Tr.K.S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, mengatakan bahwa menjaga keamanan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

“Jumlah personel tentu terbatas, sehingga keamanan lingkungan akan lebih kuat jika masyarakat ikut berperan. Kekuatan terbesar sebenarnya ada pada masyarakat itu sendiri untuk menjaga lingkungannya,” ujarnya.

Menurutnya, konsep Polri saat ini tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga hadir dengan pendekatan humanis yang dekat dengan masyarakat.

Polri dituntut menjadi garda terdepan yang serba bisa, mampu berkomunikasi, menyelesaikan masalah di masyarakat, hingga menjadi jembatan antara warga dan kepolisian.

Wakapolsek, juga mengimbau warga Masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memasang portal di pintu masuk kampung serta mengaktifkan kembali kegiatan ronda atau siskamling.

“Kalau siskamling hidup dan warga saling peduli, pelaku kejahatan seperti pencuri kendaraan bermotor tentu akan berpikir dua kali. Lingkungan yang kompak biasanya membuat pelaku kejahatan langsung ciut atau ‘kena mental’,” jelasnya.

Dengan kebersamaan antara masyarakat dan kepolisian, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Ngimbang tetap terjaga, sehingga warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa aman dan nyaman, pungkasnya (roy)

Demi Antisipasi Pohon Tumbang Polsek Ngimbang Sisir Dan Patroli di Daerah Rawan Bencana

Penulis
Rohmat .
-
0

Demi Antisipasi Pohon Tumbang Polsek Ngimbang Sisir Dan Patroli di Daerah Rawan Bencana

LAMONGAN//Warta.in –Dalam Rangka bentuk kepedulian polri dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati kali ini jajaran personil Polsek Ngimbang giat patroli pemantauan dan antisipasi Pohon Tumbang Guna cegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di jalan Raya Tanjung – Songowareng Bluluk yang berada di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, Sabtu (30/10/2026) pukul 10.00 wib

Patroli dan pengecekan serta pemantauan pohon tumbang ini di laksanakan olehnya anggota jaga Polsek Ngimbang Aipda Afis dan Brigadir Deny
untuk mengecek dan memantau kondisi pohon di pinggir jalan raya Babat – Jombang untuk antisipasi pohon tumbang agar tidak mengganggu kamtibmas dan tetap kondusif di wilayah Kecamatan Ngimbang

Untuk semua masyarakat di harapkan tetap Waspada apabila waktu Hujan dan Angin untuk menghindari pohon tumbang segera melaporkan ke Polsek atau Damkar setempat

Sementara itu Kapolsek Ngimbang AKP Andian Permana, S.Tr.K.S.I.K, melalui Wakapolsek Ngimbang Ipda Istiono, S.H, menjelaskan “Bahwa kegiatan Patroli dan pemantauan dan pengecekan pohon tersebut untuk antisipasi terjadinya bencana alam tumbangnya pohon saat hujan dan angin ribut .

Untuk pengendara apabila melintas selalu hati – hati dan Polsek Ngimbang memberikan himbauan kamtibmas juga himbauan agar selalu menjaga kebersihan yaitu dengan mematuhi Peraturan lalu lintas, ”Pesan Wakapolsek Ngimbang

Sehingga masyarakat merasakan kenyamanan dengan pelayanan dan kehadiran polisi ditengah – tengah masyarakat agar kondisi wilayah Ngimbang Aman dan kondusif (roy)

Redam Potensi Bentrok Antar Desa, Bupati PALI Panggil Tiga Kades Terkait Sengketa Batas Wilayah.

Penulis
Muhamad Randi
-
0

Warta.in//PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bergerak cepat merespons gejolak di masyarakat terkait konflik batas wilayah yang tak kunjung usai. Pada Sabtu, 31 Oktober 2026, jajaran tinggi Pemkab PALI menerima audiensi resmi dan penyampaian aspirasi dari Aliansi Masyarakat Tempirai Raya Bersatu (AMTRB) guna membahas jalan keluar atas sengketa tapal batas antara Desa Tempirai Selatan dengan Desa Mangkunegara dan Mangkunegara Timur.

Pertemuan krusial yang berlangsung di ruang audiensi ini dihadiri langsung oleh Bupati PALI, Asgianto, ST. Didampingi oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. H. Andre Fajar Wijaya, S.Si., C.SEF, serta Camat Penukal Faizen Oto Berlin, S.P., pihak pemerintah mendengarkan langsung tuntutan yang dibawa oleh perwakilan masyarakat. Sementara dari kubu AMTRB dipimpin langsung oleh Dr.Subiyanto Pudin selaku Ketua Koordinator aksi beserta tokoh masyarakat lainnya.

Dalam penyampaiannya yang lugas, Ketua Koordinator AMTRB Dr.Subiyanto Pudin menegaskan bahwa ketidakpastian batas wilayah ini telah memicu tensi tinggi di tingkat akar rumput. Pihaknya mendesak agar Pemkab PALI tidak lagi menunda-nunda keputusan taktis.

“Kami meminta dengan tegas kepada Bupati PALI Bapak Asgianto untuk segera menyelesaikan permasalahan tapal batas ini secara definitif. Jangan sampai pembiaran ini berlarut-larut dan menyulut kericuhan fisik antardesa yang sama-sama tidak kita inginkan. Kepastian hukum atas batas wilayah Tempirai Selatan, Mangkunegara, dan Mangkunegara Timur harus segera disahkan,” ujar Dr.Subiyanto Pudin di hadapan jajaran pemerintah.

Merespons desakan yang kian memuncak dan demi mengantisipasi potensi konflik sosial, Bupati PALI Asgianto, ST. mengambil sikap tegas dan menolak untuk bersikap pasif. Beliau secara langsung menginstruksikan jajarannya untuk menjadwalkan rapat koordinasi total pada Senin, 2 November 2026.

Bupati menegaskan komitmennya untuk mengedepankan asas keadilan dengan mendengarkan keterangan dari semua pihak secara berimbang. Namun, ia juga memberikan peringatan keras kepada para kepala desa yang terlibat agar tidak main-main dengan agenda penyelesaian ini.

“Saya tidak mau hanya mendengar suara dari satu pihak saja. Oleh karena itu, saya mengundang ketiga kepala desa—baik Tempirai Selatan, Mangkunegara, maupun Mangkunegara Timur—untuk duduk bersama, buka-bukaan data pada hari Senin besok,” tegas Bupati Asgianto.

Lebih lanjut, Bupati PALI mengeluarkan ultimatum tertulis dan lisan yang sangat tegas terkait jalannya agenda mediasi ini. Jika ada pihak yang sengaja menghambat atau mangkir dari undangan penting tersebut, pemerintah daerah akan mengambil langkah sepihak demi ketertiban umum.

“Apabila dalam undangan hari Senin nanti ada kepala desa yang sengaja tidak hadir, khususnya Kepala Desa Mangkunegara dan Mangkunegara Timur, dan tidak ada sanggahan atau tuntutan lain yang sah, maka saya sampaikan secara terbuka bahwa Pemerintah Kabupaten PALI sepakat untuk langsung mengesahkan seluruh tuntutan dari Aliansi Masyarakat Tempirai Raya Bersatu (AMTRB). Ini demi kepastian hukum dan keamanan daerah yang tidak bisa ditawar lagi,” pungkas Asgianto dengan nada tegas.

Pertemuan tindak lanjut pada 2 November 2026 ini dipastikan akan menjadi penentu akhir dari sejarah panjang sengketa batas wilayah di wilayah Penukal. Masyarakat kini menunggu ketegasan Pemkab PALI dalam mengeksekusi kebijakan demi terciptanya kedamaian dan kejelasan wilayah di Bumi Serepat Serasan.

Diduga Marak Penipuan Berkedok Judi Online, Situs Kagura 198 Dikeluhkan Masyarakat

Penulis
Albert Gupiarta
-
0

 

Warta in.musi Banyuasin Sumatra Selatan Sejumlah masyarakat diduga menjadi korban penipuan yang dikaitkan dengan situs Kagura 198, yang disebut-sebut berkedok layanan judi online. Modus yang dikeluhkan diduga berkaitan dengan kendala kata sandi akun dan permintaan pengiriman uang dengan alasan pemulihan akses.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, modus tersebut bermula ketika pengguna mengalami kendala saat masuk ke akun karena kata sandi disebut tidak dapat digunakan. Pengguna kemudian diarahkan untuk melakukan reset atau pemulihan kata sandi (password).

Dalam proses tersebut, pengguna mengaku diminta mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bank BCA atas nama Rika Dian Puspitasari. Namun, setelah proses pengiriman dilakukan, pengguna kembali mendapat informasi bahwa kata sandi yang dikirimkan salah.

Tidak berhenti di situ, pengguna disebut kembali diarahkan untuk mengirimkan uang ke rekening BCA. Meski demikian, setelah mengikuti arahan tersebut, situs yang dimaksud dilaporkan tidak dapat diakses atau tidak ditemukan.

Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang mengaku mengalami kerugian. Dugaan praktik tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban.

Masyarakat yang merasa dirugikan diimbau untuk menyimpan bukti transaksi, tangkapan layar percakapan, alamat situs, serta informasi rekening terkait. Korban juga disarankan segera menghubungi pihak bank melalui saluran resmi dan melaporkan dugaan penipuan kepada pihak kepolisian.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai identitas pengelola situs, kebenaran keterkaitan rekening yang disebutkan, jumlah korban, serta total kerugian belum terverifikasi secara independen. Belum ada pula keterangan resmi dari pihak-pihak terkait dalam bahan informasi yang diterima.

Kasus ini diharapkan dapat menjadi perhatian aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk menelusuri dugaan penipuan tersebut serta mencegah jatuhnya korban lainnya.(Albert)

Kebijakan ZIS ASN Lebong Tuai Keberatan, DPRD Terima Aduan Soal Dugaan Pemotongan Gaji Rp50 Ribu

Penulis
Hari
-
0

Warta.in – Lebong.

Kebijakan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menuai polemik. Sejumlah ASN mengadukan keberatan mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong melalui Komisi I terkait penerapan Instruksi Bupati (Inbup) yang dinilai menimbulkan persoalan di kalangan pegawai.

Persoalan tersebut berkaitan dengan Instruksi Bupati Lebong Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyaluran ZIS bagi ASN. Dalam instruksi tersebut terdapat empat poin ketentuan, dengan dua ketentuan utama yang mengatur kewajiban zakat profesi dan imbauan infak maupun sedekah.Pada poin pertama, ASN beragama Islam yang penghasilan bulanannya telah mencapai nisab diwajibkan menyalurkan zakat profesi sebesar 2,5 persen dari gaji maupun pendapatan lain yang diterima setiap bulan.

Sementara itu, ASN yang penghasilannya belum mencapai nisab tidak diwajibkan membayar zakat profesi, melainkan diimbau untuk memberikan infak atau sedekah sesuai kemampuan serta ketentuan yang berlaku.

Instruksi Bupati tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 29 September 2025. Namun, proses seleksi pengurus Baznas baru dilaksanakan pada November 2025, sedangkan pemotongan dana ZIS dari gaji ASN mulai diterapkan pada Januari 2026.

Salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan keberatan atas kebijakan pemotongan tersebut. Ia mengaku penghasilan yang diterimanya setiap bulan belum mencapai nisab zakat. Meski demikian, dirinya tetap diminta menandatangani surat pernyataan kesediaan pemotongan gaji sebesar Rp50 ribu.

Menurutnya, permintaan tersebut menimbulkan tekanan tersendiri bagi ASN yang kondisi ekonominya juga masih terbatas.

“Penghasilan kami belum mencapai nisab. Namun, kami diminta menandatangani surat pernyataan. Karena ada tekanan dan harus menunjukkan loyalitas, akhirnya kami terpaksa menandatanganinya. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, gaji yang kami terima masih dirasakan kurang. Bukan berarti kami tidak mau bersedekah, tetapi kalau namanya sedekah seharusnya diberikan secara ikhlas,” ungkapnya.

Keluhan mengenai pemotongan Rp50 ribu tersebut disebut telah berlangsung cukup lama. Persoalan ini kemudian menjadi salah satu materi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Lebong setelah adanya pengaduan masyarakat mengenai penyaluran gaji ASN melalui Baznas.

Rapat tersebut dihadiri anggota Komisi I DPRD Lebong, di antaranya Suan dan Silvi Anjasari dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), serta didampingi politisi Partai Perindo, Pipit Irianto.Dalam keterangannya, anggota Komisi I DPRD Lebong, Suan, menyampaikan bahwa pihaknya pada dasarnya mendukung keberadaan Baznas sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan mengelola zakat. Namun, dukungan tersebut juga harus memperhatikan kondisi dan kemampuan ekonomi ASN.

“Pada prinsipnya, kami dari DPRD Lebong mendukung kegiatan Baznas, termasuk penyaluran gaji ASN melalui Baznas. Akan tetapi, kami juga menerima laporan bahwa masih terdapat ASN yang merasa keberatan karena penghasilan mereka dinilai belum mencukupi,” jelas Suan.

Selain menampung aspirasi ASN, Komisi I DPRD Lebong turut mempertanyakan landasan hukum yang menjadi dasar penerapan pemotongan 2,5 persen gaji ASN untuk penyaluran zakat melalui Baznas.Dalam agenda RDP tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong tidak dapat hadir dan hanya diwakili oleh Asisten III. Suan menjelaskan bahwa kebijakan yang saat ini dijadikan acuan pemerintah daerah masih berupa Instruksi Bupati.

“Untuk dasar yang digunakan saat ini masih menggunakan instruksi Pak Bupati,” ungkapnya.

Ketika kembali dimintai penjelasan oleh awak media mengenai keberadaan regulasi yang lebih kuat, seperti Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bupati (Perbup), maupun Peraturan Daerah (Perda), Suan mengakui bahwa hingga saat ini aturan tertulis tersebut belum tersedia.

Ketiadaan regulasi yang lebih kuat tersebut menjadi salah satu perhatian Komisi I DPRD Lebong. DPRD menilai perlu adanya kepastian hukum agar pelaksanaan program penyaluran ZIS melalui Baznas tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di kalangan ASN.

DPRD Lebong berharap pemerintah daerah segera menyusun regulasi yang jelas sebagai landasan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, sosialisasi kepada seluruh ASN juga dinilai penting agar mekanisme penyaluran zakat, infak, dan sedekah dapat dipahami secara menyeluruh.

Dengan adanya aturan yang memiliki kepastian hukum, disertai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, program Baznas diharapkan dapat berjalan dengan baik serta memperoleh penerimaan dari ASN tanpa menimbulkan polemik di kemudian hari.

(Tim Redaksi)

Ketua DPRD Lebong Hadiri Rakor Lintas Sektoral, Matangkan Pengamanan Operasi Ketupat 2026

Penulis
Hari
-
0

Warta.in – Lebong.

Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, S.Sos., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka persiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah hukum Polres Lebong, Polda Bengkulu, Senin (2/3/2026).

Rakor lintas sektoral ini bertujuan untuk menyatukan langkah serta meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada kesiapan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran melalui Operasi Ketupat 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Command Center Mapolres Lebong tersebut mengusung tema “Mudik Aman, Keluarga Bahagia”. Turut hadir dalam kegiatan itu Bupati Lebong H. Azhari, S.H., M.H., Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen, S.Sos., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait lainnya.

Usai mengikuti rapat koordinasi, Carles Ronsen menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian pengamanan menjelang, selama, hingga setelah perayaan Idulfitri dapat berjalan optimal. Ia berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lebong tetap terjaga dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

“Harapan kita bersama, pelaksanaan pengamanan selama Lebaran melalui Operasi Ketupat oleh Polres Lebong, dengan dukungan TNI serta instansi terkait lainnya, dapat berjalan maksimal. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan merayakan Idulfitri dengan aman serta nyaman,” ujar Carles.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Lebong melalui fungsi pengawasan kelembagaan siap mendukung langkah-langkah seluruh pihak  dalam menyukseskan pengamanan Lebaran. Menurutnya, sinergi dan kerja sama lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan keamanan di berbagai titik strategis, mulai dari jalur mudik, pusat keramaian, hingga kawasan permukiman masyarakat.

Dengan koordinasi dan kesiapan seluruh unsur terkait, diharapkan situasi kamtibmas di Kabupaten Lebong tetap terpelihara dengan baik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dengan penuh rasa aman, tenang, nyaman, dan bahagia.

(Tim Redaksi)

Perkuat Referensi Pembangunan Daerah, Komisi II DPRD Lebong Lakukan Studi Koordinasi ke Bekasi

Penulis
Hari
-
0

Warta.in – Lebong.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut difokuskan pada koordinasi dan konsultasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Minggu (28/2/2026).

Kunjungan kerja yang berlangsung selama lima hari, terhitung sejak 24 hingga 28 Februari 2026 tersebut, menjadi sarana bagi anggota Komisi II DPRD Lebong untuk menggali informasi, memperluas wawasan, sekaligus memperoleh referensi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan keterangan Adhitya Latif Prahesta, S.Tr.Ak., staf Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Lebong saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon, terdapat tiga instansi yang menjadi sasaran koordinasi dan konsultasi rombongan Komisi II di Kota Bekasi.

Ketiga instansi tersebut meliputi:

  1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi, khususnya bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.

  2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

  3. Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Adhitya menjelaskan bahwa agenda kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan koordinasi dan konsultasi untuk memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD.

“Ada tiga Organisasi Perangkat Daerah yang dikunjungi. Tujuannya untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka kegiatan kunjungan kerja di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Adapun anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lebong yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari Pip Haryono, Rozi Evandri, Debi Sanca Irama, Afri Medo, Asniwati, serta Sudarmadi atau yang akrab disapa Sudek.

Melalui pertemuan dengan sejumlah instansi tersebut, rombongan Komisi II diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai berbagai kebijakan, program, serta strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya pada sektor pekerjaan umum, pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.

Selain menjadi wadah konsultasi kelembagaan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk saling bertukar pengalaman dan mempelajari praktik-praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Informasi dan pengalaman yang diperoleh dari kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan sekaligus referensi bagi DPRD Kabupaten Lebong dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah.

Dengan demikian, hasil koordinasi dan konsultasi di Kota Bekasi diharapkan tidak hanya menambah wawasan anggota dewan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi pemikiran serta gagasan baru yang relevan untuk mendukung kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong ke depannya.

(Tim Redaksi)

DPRD Lebong Setujui Dua Raperda Penting, Pembahasan Aturan Pilkades 2026 Rampung dalam Empat Hari

Penulis
Hari
-
0
Oplus_16908288

Warta.in – Lebong.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong resmi menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Lebong, Kamis (30/4/2026).

Dua regulasi yang disepakati tersebut meliputi Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Tebo Emas.

Menariknya, proses pembahasan kedua Raperda tersebut berjalan relatif singkat. Bahkan, pembahasan Raperda terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berhasil diselesaikan melalui pembahasan intensif selama empat hari. Capaian ini menjadi gambaran keseriusan dan sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mempercepat penyelesaian regulasi yang dibutuhkan daerah.

Percepatan pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lebong bersama DPRD untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2026. Langkah ini sekaligus mendukung komitmen politik Bupati Lebong H. Azhari bersama Wakil Bupati Bambang ASB dalam merealisasikan percepatan pesta demokrasi di tingkat desa.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, didampingi Wakil Ketua I Ahmad Lutfi dan Wakil Ketua II Rinto Putra Cahyo. Sementara dari jajaran pemerintah daerah, hadir Bupati Lebong H. Azhari bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam agenda penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Lebong menyatakan menerima dan menyetujui kedua Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pandangan dan persetujuan masing-masing fraksi disampaikan oleh juru bicara yang telah ditunjuk, yakni:

  • Fraksi PAN disampaikan Pip Haryono.

  • Fraksi Golkar disampaikan Rozi Evandri.

  • Fraksi Demokrat disampaikan Asniwati.

  • Fraksi PKB disampaikan Erlan F Jaya.

  • Fraksi Persatuan Indonesia Raya disampaikan Sriwijaya.

Walaupun seluruh fraksi memberikan persetujuan, masing-masing tetap menyampaikan sejumlah masukan dan catatan penting sebagai bahan perhatian pemerintah daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar kedua regulasi yang telah disepakati dapat diterapkan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lebong.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen dalam sambutan penutupnya menegaskan bahwa lembaga legislatif siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti dan melaksanakan kedua Perda tersebut.

Ia berharap regulasi mengenai Pilkades dapat menjadi landasan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa yang tertib, lancar, dan mampu menghasilkan pemimpin desa yang memiliki integritas serta amanah dalam menjalankan tugasnya.

“Kami mendukung Bupati Lebong agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lancar dan melahirkan pemimpin desa yang amanah. Begitu juga kepada Direktur PDAM, agar Perumda Air Minum Tirta Tebo Emas terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Carles Ronsen.

Dengan adanya persetujuan terhadap dua Raperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebong diharapkan dapat segera melanjutkan tahapan persiapan Pilkades serentak tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengesahan regulasi mengenai Perumda Air Minum Tirta Tebo Emas diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, serta mendorong pengembangan perusahaan daerah demi memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lebong.

(Tim Redaksi)

123...1,678Halaman 1 dari 1,678