*Ketika Kemiskinan dan Kekayaan Menjadi Cermin Tata Kelola Negara: Advokat H. Alfan Sari, SH, MH, MM*

Jakarta – Di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah kutipan dari filsuf Tiongkok, Konfusius, kembali mengundang perenungan. Ia mengatakan, “Kita hidup di masa di mana sebagian orang bangga akan hal yang seharusnya membuat mereka malu. Di negara yang pemerintahannya baik, kemiskinan adalah sesuatu yang memalukan. Di negara yang pemerintahannya buruk, kekayaan adalah sesuatu yang memalukan.”

Kutipan tersebut bukan sekadar ungkapan filosofis, melainkan refleksi tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dalam negara yang menjalankan pemerintahan secara efektif, kemiskinan dipandang sebagai persoalan yang harus segera diatasi melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kesempatan kerja, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Karena itu, tingginya angka kemiskinan menjadi indikator bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Sebaliknya, pada negara yang tata kelolanya lemah, kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar sering kali memunculkan pertanyaan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi nilai yang sangat penting agar setiap bentuk kekayaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum. Dalam konteks ini, pengawasan masyarakat, penegakan hukum yang adil, dan kebebasan pers menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Namun, tantangan pemberantasan korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta kesenjangan sosial masih menjadi pekerjaan bersama yang memerlukan komitmen seluruh elemen bangsa.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk tidak menormalisasi perilaku yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan etika. Kesuksesan seharusnya diukur bukan hanya dari besarnya harta yang dimiliki, tetapi juga dari proses yang ditempuh untuk memperolehnya.

Pada akhirnya, kutipan Konfusius mengajak semua pihak untuk melakukan refleksi. Pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan yang adil dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat, sementara masyarakat diharapkan terus menjaga nilai-nilai kejujuran, integritas, dan kepedulian terhadap sesama.

Dengan demikian, kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas moral, keadilan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. (Tim/Redaksi PPWI)

*Gugatan Sosial dari Rakyat: Menakar Ulang Kontrak Sosial Indonesia di Tengah Badai Korupsi*

Jakarta – Ketika puncak-puncak kekuasaan republik memamerkan pembusukan moral yang nyaris mutlak, sebuah bangsa sewajarnya berhenti sejenak untuk bertanya: untuk apa negara ini masih dipertahankan? Rentetan skandal mega-korupsi akhir-akhir ini bukan lagi sekadar potret buram penegakan hukum, melainkan sebuah visualisasi runtuhnya etika publik di level tertinggi.

Bayangkan saja, Sekretaris Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan terjerat korupsi hingga nyaris satu triliun rupiah. Lembaga yang seharusnya menyidik kejahatan luar biasa, seperti Korps Adhyaksa dan jajaran jenderal TNI-Polri, justru terseret pusaran rasuah dengan angka fantastis mencapai ratusan miliar hingga setengah triliun rupiah.

Bahkan, ironi terbesar terjadi ketika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta jajaran menteri hingga wakil menteri ikut menikmati miliaran uang rakyat tanpa secuil pun rasa bersalah. Puncaknya, potret kepemimpinan tertinggi negara ini, yakni Presiden Indonesia, bahkan sempat dianugerahi “trofi runner-up koruptor tingkat dunia” oleh lembaga internasional.

Jika di puncak piramida kekuasaan perilakunya sekorup ini, jamak memunculkan pertanyaan kritis: Masihkah rakyat bisa percaya bahwa jutaan aparatur sipil negara di bawahnya bersih dari virus yang sama? Ketika para pemimpin mendemonstrasikan perilaku korup selama berdekade-dekade tanpa rasa malu, haruskah rakyat tetap diam berlipat tangan?

Lebih jauh lagi, masihkah adil memaksa rakyat patuh membayar pajak secara tertib sementara uang tersebut dijarah secara terang-terangan di depan mata mereka? Mengapa pula suara-suara vokal rakyat yang mengkritik pembusukan ini justru kerap dibungkam dengan sanksi hukum yang represif?

Pertanyaan-pertanyaan gugatan ini bermuara pada satu refleksi eksistensial yang ekstrem: Apakah negara ini masih layak dipertahankan di tengah dekadensi moral para pejabatnya, ataukah sudah saatnya kita memikirkan ulang bentuk tata kelola pemerintahan yang baru, lebih bermoral, dan adil?

Menanggapi krisis akut ini, tokoh pers dan aktivis kemasyarakatan Wilson Lalengke angkat bicara dengan nada mendalam. Beliau mendesak seluruh elemen warga negara untuk tidak lagi bersikap apatis. Wilson Lalengke menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia bergerak bersama dan berpikir keras untuk menakar serta merumuskan ulang esensi dari kontrak sosial yang pernah disepakati 81 tahun silam melalui Proklamasi Kemerdekaan.

Perlu diingat kembali bahwa berdirinya Republik Indonesia didasarkan pada penyerahan kedaulatan dan kekuasaan dari kerajaan-kerajaan serta sultan-sultan Nusantara secara sukarela kepada sebuah wadah baru bernama Republik Indonesia. Penyerahan mandat besar itu bukan cek kosong.

Mandat itu diberikan dengan sebuah sumpah suci: mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan menciptakan dinasti baru oligarki korup yang menghisap darah rakyatnya sendiri. Ketika mandat tersebut dikhianati oleh perilaku korup para pejabatnya, maka seluruh pemilik saham sah republik ini, yakni rakyat, berhak menuntut kejelasan atas kontrak sosial tersebut.

Jika kita menengok perspektif filsafat dunia, gagasan kontrak sosial ini berakar kuat pada pemikiran Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1794), dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Locke, dalam _Two Treatises of Government_, menegaskan bahwa pemerintah mendapatkan legitimasinya dari rakyat untuk melindungi hak milik, kebebasan, dan hidup warga negara. Jika pemerintah berubah menjadi tirani yang korup dan merampas hak-hak tersebut, maka secara filosofis kontrak sosial itu batal demi hukum, dan rakyat memiliki hak moral untuk mereformasi atau mengganti pemerintahan tersebut.

Di Indonesia, kontrak sosial ini tertuang secara sakral dalam Pembukaan UUD 1945. Alinea keempat menegaskan secara eksplisit bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan mulia ini wajib dipandu oleh sila-sila Pancasila: dari Ketuhanan Yang Maha Esa yang menuntut pertanggungjawaban moral tertinggi, hingga Keadilan Sosial yang menolak segala bentuk penggarongan hak rakyat melalui korupsi.

Korupsi sistemik yang terjadi saat ini pada hakikatnya adalah pengkhianatan paling nyata terhadap Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Ketika keadilan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan ketika kekayaan negara hanya berputar di segelintir elite, maka esensi filosofis bernegara kita sedang mengalami kebangkrutan.

Kita berada di persimpangan jalan sejarah. Membiarkan korupsi terus berjalan tanpa perlawanan sama saja dengan membiarkan Republik Indonesia perlahan-lahan bubar secara moral dari dalam. Seruan untuk merenungkan kembali kontrak sosial 81 tahun lalu bukanlah ajakan untuk memecah belah, melainkan sebuah seruan darurat untuk merebut kembali republik dari tangan para koruptor, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan menata ulang peradaban Indonesia agar tegak lurus di atas fondasi moralitas, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. (TIM/Red)