NTB Perkuat Kerja Sama Antardaerah dengan Lampung

Warta.in
Bandar Lampung, NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal terus memperkuat keterhubungan dengan berbagai daerah sebagai bagian dari upaya membuka ruang kerja sama dan pertukaran praktik baik dalam pembangunan. Salah satunya dengan Pemerintah Provinsi Lampung, yang ditindaklanjuti melalui pengiriman tim Pemprov NTB untuk memperkuat komunikasi antarpemerintah provinsi sekaligus menggali peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama.

Tim yang dikirim Gubernur NTB terdiri atas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., Kepala Bappeda NTB Bq. Nelly Yuniarti, AP., M.Si., Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. H. Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Mirza Amir Hanzah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian H. Lalu Wiranata, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Muhammad Riadi, Sekretaris BRIDA Retno, Prof. Dahlanuddin, Lalu Fahrurrozi selaku Tim Ahli Gubernur, serta Kepala Bidang P2M Bappeda NTB.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal terkait pentingnya memperkuat hubungan antardaerah, membangun komunikasi lintas sektor, serta membuka ruang kerja sama dan pertukaran pengalaman atas praktik pembangunan yang berkembang di kedua provinsi.

Setiba di Kantor Gubernur Lampung, tim Pemprov NTB diterima Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., bersama jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Lampung. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi kedua provinsi sekaligus membahas potensi kerja sama yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan keunggulan masing-masing daerah.

Salah satu titik temu yang dibicarakan adalah pembangunan berbasis desa. NTB memiliki Program Desa Berdaya, sementara Lampung mengembangkan Program Desaku Maju. Keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap penguatan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun pendekatan dan bentuk intervensinya disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

Di NTB, Desa Berdaya dikembangkan melalui pendekatan Desa Berdaya Transformatif dan Desa Berdaya Tematik, dengan perhatian pada penguatan masyarakat, pengembangan potensi lokal dan pembangunan ekonomi desa. Sementara di Lampung, Desaku Maju diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi desa melalui peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi komoditas, penguatan kelembagaan ekonomi, pelatihan serta dukungan sarana dan prasarana.

Kesamaan orientasi tersebut membuka ruang pertukaran pengalaman yang lebih substantif. Desa ditempatkan bukan semata sebagai lokasi pelaksanaan program pemerintah, tetapi sebagai ruang tumbuhnya produktivitas, kemandirian ekonomi dan inovasi masyarakat.

Dari Kantor Gubernur Lampung, tim Pemprov NTB kemudian melanjutkan kunjungan ke Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, untuk melihat secara langsung praktik pembangunan ekonomi desa yang dikembangkan melalui Program Desaku Maju.

Di Wonomarto, tim diterima unsur pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa bersama jajaran terkait. Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah pengembangan Pupuk Hayati Cair (PHC) yang dimanfaatkan untuk mendukung pertanian masyarakat dan dibagikan secara gratis kepada petani. Desa tersebut juga tengah mengembangkan pakan untuk ternak ayam petelur, sebagai bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Praktik lain yang menjadi bagian dari ekosistem Desaku Maju adalah pengembangan bed dryer, yakni sarana pengering hasil pertanian yang digunakan untuk mempercepat proses pascapanen, menjaga kualitas komoditas dan membuka peluang peningkatan nilai tambah bagi petani. Dalam dokumen kunjungan Pemprov NTB, bantuan dryer ditempatkan sebagai bagian dari pendekatan yang menghubungkan produksi, pascapanen, kelembagaan ekonomi dan pasar.

Pengalaman tersebut menjadi relevan bagi NTB karena pengembangan Desa Berdaya juga membutuhkan ekosistem yang menghubungkan potensi desa dengan produktivitas, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat dan peluang pasar. Karena itu, pertukaran pengalaman dengan Lampung tidak diarahkan untuk menyeragamkan model pembangunan desa, melainkan untuk memperkaya pilihan pendekatan sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Dalam konteks itu, kerja sama antardaerah menjadi semakin penting. NTB dan Lampung memiliki karakteristik, komoditas, struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut justru membuka ruang untuk saling berbagi pengalaman dan menemukan praktik yang dapat dikembangkan secara kontekstual.

Bagi Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, membangun keterhubungan dengan daerah lain merupakan bagian dari ikhtiar memperluas ruang kolaborasi pembangunan. Hubungan antardaerah tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi perlu diterjemahkan menjadi komunikasi yang produktif, pertukaran pengetahuan dan peluang kerja sama yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebab pembangunan tidak tumbuh dalam ruang yang terpisah. Ia tumbuh ketika daerah saling terhubung, saling berbagi pengalaman dan membuka ruang untuk bekerja bersama. Dari NTB dan Lampung, yang dipertemukan bukan hanya dua pemerintah provinsi, tetapi juga gagasan tentang bagaimana desa dapat menjadi ruang tumbuhnya produktivitas, inovasi dan kemandirian masyarakat.(sr/dkisntb)

Dari Yogyakarta, NTB Belajar Menghidupkan Taman Budaya

Warta.in
Yogyakarta, NTB — Taman budaya bukan sekadar tempat pertunjukan. Ia adalah ruang tempat anak-anak belajar, seniman berkarya, maestro mewariskan pengetahuan, komunitas bertemu, dan masyarakat mengalami kebudayaan secara langsung. Gagasan itu terasa kuat dalam pembukaan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-25 di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta, Senin malam (28/9/2026), yang dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal bersama Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhamad Ihwan.

Lalu Muhamad Iqbal menjadi satu-satunya gubernur dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang diundang panitia menghadiri malam pembukaan. Bersama Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhamad Ihwan, kehadiran Gubernur NTB memberi perhatian tersendiri pada pertemuan yang mempertemukan pengelola taman budaya dan pelaku seni dari berbagai daerah di Indonesia.

Malam pembukaan memperlihatkan bagaimana sebuah panggung budaya dapat menjadi ruang perjumpaan lintas generasi. Konser Orkestra Taman Budaya Yogyakarta di bawah arahan konduktor Oni Krisnerwinto tampil bersama anak-anak Bimbingan Seni Art for Children, Tyok Satrio, Princessa Alicia dan Marcella Dee. Penampilan Ndarboy Genk, Sanggar Kancil Art serta maestro Didik Nini Thowok melengkapi panggung dengan warna dan pengalaman seni yang berbeda.

Kekuatan pertunjukan bukan hanya pada keragaman penampil, tetapi pada rantai kebudayaan yang terlihat di atas panggung. Anak-anak memperoleh ruang untuk tumbuh, seniman muda mendapat kesempatan mengembangkan karya, sementara para maestro memperlihatkan perjalanan panjang sekaligus pengetahuan yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-25 diikuti 17 taman budaya dari berbagai daerah dengan tema Gyaning Rasa Mantraning Nusantara dan semangat Srawung Karya, Gulawenthah Budaya. Pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi karya, pengalaman dan gagasan tentang bagaimana kebudayaan dirawat melalui hubungan antardaerah.

Rangkaian kegiatan juga memperlihatkan bahwa kehidupan kebudayaan tidak berhenti di panggung. Suluh Sumurup Art Festival memberi ruang bagi seniman difabel. Pojok Kreatif mempertemukan pengunjung dengan kerajinan, cendera mata, kuliner dan produk ekonomi kreatif. Pertunjukan delegasi taman budaya, karawitan hingga kegiatan membatik memperluas cara masyarakat berjumpa dengan kebudayaan.

Dalam sambutannya, Menteri Kebudayaan mengajak daerah menempatkan taman budaya sebagai infrastruktur kebudayaan—ruang produksi karya, pembinaan talenta, pendidikan publik, eksperimen gagasan dan pertemuan antara seniman dengan masyarakat. Musik, tari, teater, seni rupa, film dan sastra membutuhkan ekosistem, sementara tradisi lisan, ritus, adat, pengetahuan tradisional dan warisan budaya memberi akar bagi perkembangan karya.

Bagi NTB, gagasan tersebut memiliki relevansi kuat. Kekayaan budaya Sasak, Samawa dan Mbojo hidup melalui para maestro, sanggar, perajin, komunitas dan seniman muda. Mereka membutuhkan ruang untuk belajar, mencoba, tampil dan bertemu dengan publik.

Karena itu, pengalaman Yogyakarta menjadi bahan penting bagi penguatan Taman Budaya NTB. Ruang latihan, lokakarya bersama maestro, pameran, pertunjukan dan dialog publik dapat dibangun sebagai rangkaian yang saling menguatkan. Karya dari Lombok maupun Pulau Sumbawa juga perlu memperoleh kesempatan bertemu dengan masyarakat yang lebih luas, tanpa kehilangan akar komunitas yang melahirkannya.

Penguatan tersebut membutuhkan kerja bersama antara Dinas Kebudayaan, Taman Budaya, museum, pemerintah kabupaten dan kota, sekolah, perguruan tinggi serta komunitas. Tujuannya bukan sekadar memperbanyak acara, tetapi membangun ekosistem kebudayaan yang hidup dan berkelanjutan.

Bagi delegasi NTB, pelajaran penting dari Yogyakarta bukan hanya kemeriahan sebuah malam pertunjukan. Yang lebih penting adalah bagaimana sebuah taman budaya mampu memberi ruang kepada banyak generasi dan berbagai bentuk ekspresi dalam satu ekosistem.

Ketika konser berakhir, pekerjaan kebudayaan justru terus berjalan. Seniman kembali berlatih, guru mendampingi murid, maestro mewariskan pengetahuan, komunitas menyiapkan karya, dan pengelola membuka ruang untuk perjumpaan berikutnya. Di situlah taman budaya menemukan maknanya: bukan sekadar tempat orang datang menonton, tetapi rumah tempat kebudayaan terus tumbuh, diwariskan, dan menemukan generasi penerusnya.(sr/dkisntb)

Sekda NTB Dorong Penguatan Tata Kelola Pendidikan, Energi, dan Ketahanan Pangan Berbasis Data

Warta.in
Mataram,NTB – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abul Chair, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi pada hasil dalam mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB terkait Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pengelolaan Dana Pendidikan, Kinerja Ketahanan Energi Provinsi, dan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2024 sampai dengan Semester I Tahun 2026, di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa 29 September 2026.

Sekda NTB menyampaikan apresiasi kepada tim BPK RI Perwakilan NTB atas pelaksanaan pemeriksaan yang berlangsung pada tahun berjalan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat tata kelola program, menyempurnakan perencanaan, serta memastikan pelaksanaan kebijakan pembangunan berjalan semakin efektif.

“Pemeriksaan kinerja ini memberikan ruang bagi kita untuk melakukan perbaikan. Karena itu, hasil pemeriksaan harus kita manfaatkan sebagai early warning sekaligus bahan evaluasi untuk memperkuat manajemen pemerintahan,” ujar Abul Chair.

Ia meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan pembelajaran bersama, dengan mengedepankan keterbukaan, kolaborasi, dan komitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi secara menyeluruh.

Menurutnya, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu terus diperkuat dalam pelaksanaan program pembangunan, yakni kualitas dan validitas data, konsistensi perencanaan, pengendalian internal, ketepatan sasaran, serta efektivitas monitoring dan evaluasi.

Dalam pengelolaan dana pendidikan, Sekda menekankan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan, peningkatan kualitas data pendidikan, serta penguatan tata kelola dan pengawasan pada satuan pendidikan. Pengelolaan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan juga perlu didukung sistem yang tertib, transparan, dan akuntabel.

“Perencanaan harus berbasis kebutuhan. Sistem pengelolaan harus berjalan dengan baik, fungsi pengawasan harus diperkuat, dan setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” tegasnya.

Pada sektor ketahanan energi, Sekda meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat pengelolaan data, mekanisme verifikasi, serta monitoring dan evaluasi program. Evaluasi pembangunan energi, menurutnya, perlu memperhatikan tidak hanya capaian indikator, tetapi juga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa capaian rasio elektrifikasi, misalnya, perlu dilengkapi dengan pengukuran dampak program terhadap akses masyarakat terhadap energi, termasuk ketepatan penerima bantuan dan keberlanjutan manfaatnya.
Sementara itu, pada sektor ketahanan pangan, Sekda menyoroti pentingnya penguatan data produksi, produktivitas, dan stok komoditas strategis, termasuk tebu dan sapi. Data yang akurat diperlukan agar kebijakan dan program pembangunan pertanian serta peternakan dapat disusun secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Untuk komoditas tebu, pengelolaan data luas tanam, produktivitas, rendemen, dan stok perlu menjadi dasar dalam menyusun perencanaan serta pengembangan produksi. Adapun pada sektor peternakan sapi, diperlukan penguatan pendataan populasi dan produksi, pembibitan, penyediaan pakan, pengelolaan rantai pasok, serta pengembangan sistem peternakan yang berkelanjutan.

Sekda juga menekankan bahwa ketahanan pangan perlu dipahami secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan, aksesibilitas, hingga keterjangkauan pangan oleh masyarakat. Ketersediaan pangan perlu didukung produksi dan cadangan yang memadai, sedangkan aspek keterjangkauan harus mencakup kemudahan akses distribusi maupun kemampuan masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang sesuai.

“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan barang. Kita juga harus memastikan distribusinya berjalan baik dan masyarakat mampu menjangkaunya. Karena itu, kebijakan harus didukung data yang akurat dan evaluasi yang menyeluruh,” jelasnya.

Untuk memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti secara terarah, Sekda meminta Inspektorat Provinsi NTB mengonsolidasikan hasil pemeriksaan ke dalam satu matriks tindak lanjut. Matriks tersebut akan menjadi instrumen pemantauan berkala yang memuat langkah perbaikan, perangkat daerah penanggung jawab, serta perkembangan penyelesaiannya.

Kepala OPD diminta bertanggung jawab atas tindak lanjut sesuai bidang masing-masing, sementara Inspektorat mengawal proses penyelesaian agar berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Yang kita harapkan bukan sekadar penyelesaian administrasi atau perbaikan dokumen, tetapi juga pembenahan proses bisnis dan akar persoalan. Dengan begitu, perbaikan yang dilakukan dapat memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh,” ujarnya.

Sekda menambahkan, penguatan tata kelola pendidikan, energi, dan ketahanan pangan merupakan bagian penting dari dukungan terhadap agenda strategis pembangunan Pemprov NTB. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah, pengelolaan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta evaluasi berbasis hasil perlu terus diperkuat.
Melalui tindak lanjut pemeriksaan tersebut, Pemprov NTB berkomitmen menjadikan evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, sehingga pelaksanaan program pembangunan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. ( sr/dkisntb)

Pemprov NTB Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, PPID OPD Diminta Tingkatkan Layanan

Warta.in
Mataram,NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, Ak., menegaskan bahwa proses pengelolaan dan penyampaian informasi publik bukanlah pekerjaan sederhana. Setiap informasi yang berkaitan dengan program dan kebijakan pemerintah harus disampaikan secara teliti, akurat, dan berdasarkan kepastian data.

“Proses yang dijalankan di PPID OPD bukan sesuatu yang mudah. Dalam menyampaikan informasi terkait program, dibutuhkan ketelitian dan kepastian,” ujar Abul Chair saat menerima Audiensi KI NTB (Ruang Rapat Sekda, 29/9).

Menurutnya, keterbukaan informasi publik juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

Abul Chair juga mengapresiasi langkah Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB dalam mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

“Langkah yang dilakukan KI NTB dalam mengawal keterbukaan informasi sangat baik. Selain banyak sengketa informasi yang diselesaikan, KI juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya untuk tahu,” katanya.

Sementara itu, Ketua KI Provinsi NTB, Sahnam, S.H., menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2026 KI NTB telah menangani hampir 27 kasus sengketa informasi.

Menurut Sahnam, peningkatan kualitas layanan PPID menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya sengketa sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perbaikan layanan PPID perlu terus dilakukan, terutama dalam memberikan informasi berdasarkan SOP yang telah ditetapkan,” ujar Sahnam.

Ia menjelaskan, setiap permintaan informasi dari masyarakat harus mengikuti mekanisme yang berlaku pada PPID masing-masing OPD. Dalam pelaksanaannya, PPID OPD juga dapat melakukan konsultasi dengan KI NTB apabila menghadapi persoalan terkait keterbukaan informasi.

Ke depan, Sahnam berharap peran KI NTB dapat semakin diperkuat, tidak hanya dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam pembinaan PPID OPD.

“Harapannya, KI dapat menjadi bagian dari pembinaan PPID OPD, selain PPID Utama, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi dapat semakin tertata,” jelasnya.

Wakil Ketua KI Provinsi NTB, Sansuri, S.Pt., M.M., C.Med., menyampaikan bahwa secara nasional Provinsi NTB berada pada kelompok daerah dengan capaian keterbukaan informasi yang baik.

Menurut Sansuri, posisi Sekda NTB juga strategis dalam penguatan tata kelola PPID karena Sekda merupakan atasan langsung PPID Utama Pemerintah Provinsi NTB.

“Sekda merupakan atasan langsung PPID Utama Pemprov NTB. Karena itu, penguatan koordinasi dan pembinaan PPID menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

Sansuri mengungkapkan, saat ini permintaan informasi yang banyak ditangani KI NTB antara lain berkaitan dengan kontrak proyek, pengadaan barang dan jasa, Anggaran Dana Desa, serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang berada pada sejumlah OPD.

Khusus informasi mengenai DBHCHT, lanjutnya, permintaan banyak berkaitan dengan aktivitas advokasi organisasi masyarakat sipil, termasuk persoalan tenaga kerja. Permintaan tersebut kemudian menjadi salah satu isu yang cukup banyak ditangani dalam sengketa informasi di KI NTB.

Sansuri menjelaskan, KI NTB memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan UU keterbukaan informasi publik diseluruh badan publik di seluruh NTB. Pengukuran dilakukan melalui mekanisme e-Monev dengan indikator yang mengacu pada ketentuan Komisi Informasi Pusat.

Menurut Sansuri, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan penting bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk mengidentifikasi OPD yang telah memenuhi standar keterbukaan maupun OPD yang masih menghadapi kendala dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Yang perlu kita lihat ke depan adalah OPD mana yang belum informatif dan apa kendala yang dihadapi. Ukurannya berdasarkan e-Monev dengan indikator layanan dan dokumen badan publik sesuai ketentuan KI Pusat,” terangnya.

Pemprov NTB terus mendorong penguatan PPID sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi publik sesuai ketentuan.

Sinergi antara PPID Utama, PPID OPD, KI NTB, serta masyarakat diharapkan dapat terus diperkuat sehingga pelayanan informasi publik di lingkungan Pemprov NTB semakin tertib, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan capaian tersebut, evaluasi terhadap OPD yang belum informatif akan menjadi bagian dari langkah perbaikan berkelanjutan untuk memperkuat budaya keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB. (sr/dkisntb)