Data Disnaker Cuma 38 Orang, Ribuan TKA di BYD Subang Diduga Tanpa Izin: Pemkab Desak Imigrasi Turun Tangan

Subang, Warta In, Pemerintah Kabupaten Subang mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera menertibkan ribuan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diduga bekerja tanpa izin di wilayahnya, terutama di proyek PT Build Your Dreams (BYD).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Subang, Rona Mariansyah, mengungkapkan bahwa data resmi TKA yang tercatat di instansinya sangat timpang dengan kondisi di lapangan. Hingga Kamis, (16 -04/2026, Disnakertrans Subang hanya menerima laporan 38 orang TKA yang telah mengantongi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

“Instansi kami hanya menerima laporan TKA yang telah mengantongi RPTKA. Adapun yang tercatat di kami hanya berjumlah 38 orang,” kata Rona saat ditemui di ruang kerjanya.

Padahal, berdasarkan pantauan di lapangan, jumlah TKA yang dipekerjakan di PT BYD mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Rona mengakui pihaknya kesulitan melakukan pengawasan karena keterbatasan kewenangan terhadap TKA yang tidak berizin.

“Keinginan untuk menertibkan kerap berbenturan dengan batas kewenangan antarinstansi. Kewenangan penuh penertiban TKA asing ada pada Ditjen Imigrasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya kerap menerima laporan masyarakat terkait keberadaan TKA asal China di Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Keberadaan mereka terus menyedot perhatian publik, terutama soal dampaknya terhadap peluang kerja tenaga lokal serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

“Tidak dipungkiri, sesuai pantauan di lapangan, para TKA tersebut bekerja sejak tahap awal pembangunan, khususnya dalam pemasangan struktur bangunan sebagai buruh kasar. Padahal pekerjaan seperti ini bisa dikerjakan oleh tenaga lokal,” tegas Rona.

Menurutnya, Pemkab Subang sudah berkirim surat resmi ke Ditjen Imigrasi untuk meminta langkah penertiban. Namun hingga saat ini belum ada respons positif.

Rona berharap pemerintah pusat segera turun tangan agar penggunaan TKA sesuai aturan dan tidak menggerus kesempatan kerja warga Subang.

(Bobby Cengos)

Warta.In | Palembang – Di Desa Lebak Budi, Merapi Barat, pada 2 Mei 1968, lahirlah anak bungsu dari delapan bersaudara. Umurnya kini 57 tahun, namun semangatnya masih semuda langkah pertamanya. Namanya Cik Ujang, disematkan dari nama sang ibu, Hj. Ciknap, seakan doa yang ditanam di ladang takdir. Putra H. Menawi ini tumbuh di tanah Lahat yang bersahaja. Di antara riak sungai Lematang dan wangi kebun kopi, ia menyimpan cita sebesar Bukit Serelo: mandiri, dan membuat orang tua tersenyum bangga.

Bangku SDN 12 Ulak Pandan, SMPN Lahat, hingga SMAN 2 Lahat menjadi saksi ia menimba ilmu. Lulus sekolah, ia menaruh rindu di kampung dan memilih merantau ke Jakarta. Ibukota tidak menyambutnya dengan karpet merah. Ia justru bersahabat dengan debu gudang di sebuah mall. Di ruang pengap itu ia belajar bahwa keringat tidak pernah berbohong. Belum puas, tangannya berpindah ke bengkel. Di antara oli dan besi, ia menempa tekad sambil menabung mimpi dan recehan.

Tiga musim ia taklukkan Jakarta. Tahun 1993, ia pulang membawa lebih dari sekadar uang tabungan. Ia membawa keyakinan. Sang ayah menawarkan kebun kopi dan karet, warisan yang cukup untuk hidup tenang. Namun Cik Ujang menolak hidup yang terlalu tenang. Ia memilih jalan yang belum tertebas. Ia jatuh hati pada kayu. Tahun 1997, satu truk kayunya membelah jalan menuju Jakarta. Dari roda truk itulah rezeki besar pertama mengetuk pintu, mengubah pemuda desa menjadi pengusaha yang diperhitungkan.

Usahanya tumbuh bersama nama Ayik Batu Gung. Sejak 2009 hingga 2018, ia dipercaya sebagai Komisaris PT Ayik Batu Gung dan Komisaris CV Ayik Batu Gung. Di kursi itu ia belajar membaca angka, mengelola manusia, dan merawat kepercayaan. Dunia bisnis menjadi sekolah kepemimpinannya yang pertama.

Panggilan pengabdian lalu datang. Tahun 2009 rakyat Lahat memberinya amanah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lahat. Amanah itu kembali dipercayakan untuk periode kedua 2014 hingga 2018. Di gedung dewan, suaranya bukan sekadar setuju atau tidak. Ia membawa suara gudang, suara bengkel, suara petani yang pernah ditinggalkannya merantau.

Langkahnya terus menanjak. Tahun 2018, ia menapaki takdir menjadi Bupati Lahat hingga 2023. Ia memimpin seperti ia berdagang dulu: menghitung dengan cermat, bergerak dengan cepat, dan tidak lupa asal. Baginya, jalan berlubang bukan sekadar data di kertas. Kakinya pernah lecet di jalan yang sama.

Jalan politiknya pun berlapis. Ia setia menapaki tangga Partai Demokrat. Tahun 2001 ia mulai sebagai Ketua PAC Partai Demokrat Kabupaten Lahat. Tahun 2006 dipercaya menjadi Bendahara DPC. Tahun 2011 naik menjadi Sekretaris MPC. Tahun 2017 ia memimpin sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lahat. Tahun 2021 hingga 2026, ia menakhodai Demokrat di level provinsi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan. Dari ranting hingga dahan, ia rawat partai itu dengan loyalitas dan kerja nyata.

Kini, takdir kembali memanggil lebih tinggi. Periode 2025 hingga 2030, H. Cik Ujang, S.H. mengemban tugas sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Dari anak bungsu di Lebak Budi, dari kuli gudang di Jakarta, dari sopir truk kayu, ia kini ikut memikirkan satu provinsi.

H. Cik Ujang, S.H. bukan sekadar nama dalam daftar riwayat hidup. Ia adalah syair yang ditulis dengan jatuh bangun. Ia bukti bahwa akar yang menghujam di desa bisa menjulang menembus langit provinsi, asal disiram kerja keras, keberanian memilih jalan sendiri, dan kesetiaan untuk pulang membangun.

Dari Lebak Budi ia berangkat, untuk Sumatera Selatan ia mengabdi. Kisahnya belum selesai. Setiap jabatannya adalah bait baru bagi anak-anak daerah yang sedang menatap mimpi. (Red/Fan)

Viral Narasi ” Wartawan Bodong”, Jurnalis Karawang Klaim Nama Baiknya Tercemar

KARAWANG – Polemik mencuat di Kabupaten Karawang setelah beredarnya video yang diduga dirilis Humas Polres Karawang terkait penangkapan kasus obat keras tertentu (OKT) jenis Tramadol di wilayah Dawuan, Cikampek. Video tersebut viral di media sosial dan memuat narasi adanya sosok yang mengaku wartawan namun diduga tidak memiliki identitas resmi.

Dalam kutipan laporan petugas yang beredar, disebutkan:

“Izin melaporkan, saat kami melaksanakan pengamanan, ada seseorang yang mengaku sebagai media dari Cikampek dan mengikuti kami dalam proses pengembangan.”

Narasi itu diperkuat dengan percakapan internal yang menyebut individu tersebut tidak dapat menunjukkan kartu tanda anggota (KTA).

“Katanya ada yang ngikutin, cuman pas dicek KTA-nya nggak ada semua. Berarti bodong,” ujar petugas dalam percakapan yang turut tersebar di publik.

Konten tersebut dengan cepat memicu persepsi publik bahwa sosok yang dimaksud adalah “wartawan bodong”.

Namun, pihak yang diduga dalam video itu membantah dan menyatakan keberatan. Ia merasa dirugikan karena video dirinya disebarkan tanpa klarifikasi berimbang.

Di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan peristiwa ini bermula dari penangkapan seorang terduga pengedar OKT oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang pada Selasa (14/4/2026) di kawasan Jalan Interchange Dawuan Kalihurip, Desa Cikampek Pusaka.

Seorang wartawan berinisial AH dari media online Hiwaka mengaku berada di lokasi bersama dua orang wartawan lainnya saat penangkapan berlangsung dan menjalankan tugas jurnalistik.

“Saya sedang di warung, lalu ada penangkapan. Karena itu bagian dari tugas jurnalistik, saya langsung melakukan peliputan dan merekam kejadian,” ujar AH kepada awak media (Kamis, 16/4/2026)

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial A alias Bule (28), warga Aceh Besar, beserta barang bukti 158 butir obat keras, terdiri dari 128 pil berlogo “MF” dan 30 butir Tramadol, serta uang tunai Rp1.600.000.

Namun, persoalan muncul setelah proses penangkapan. AH mengaku dihentikan oleh petugas saat dalam perjalanan pulang menuju Rengasdengklok karena dianggap mengikuti kendaraan polisi.

“Saya ditanya kenapa ngikutin. Saya jelaskan itu jalur pulang saya. Tapi tetap dicurigai,” ungkapnya.

Situasi memanas saat AH tiba di depan Mapolres Karawang. Ia mengaku diminta berhenti dan dipaksa menunjukkan hasil liputannya.

“Saya disuruh berhenti, lalu diminta menunjukkan video. Petugas bilang, ‘mana videonya, hapus semua’. Handphone saya diambil dan seluruh video liputan dihapus,” katanya.

Tak hanya itu, AH juga menilai penyebaran video oleh pihak kepolisian yang menggiring opini “wartawan bodong” telah mencoreng nama baik dan kredibilitasnya sebagai jurnalis.

Kasus ini memperlihatkan benturan serius antara kewenangan aparat penegak hukum dan kebebasan pers. Di satu sisi, polisi memiliki kepentingan menjaga proses penyidikan. Namun di sisi lain, kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara tegas menyebutkan bahwa setiap pihak yang menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik dapat dipidana dengan ancaman penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

Selain itu, penyebaran video yang mengarah pada identitas seseorang tanpa verifikasi dan klarifikasi berimbang juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum lain, termasuk dugaan pencemaran nama baik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Karawang terkait dua hal krusial: dugaan penghapusan paksa materi jurnalistik serta penyebaran video yang memicu stigma terhadap wartawan. Humas Polres Karawang sudah dikonfirmasi melalui pesan whatsapp belum dijawab.

Peristiwa ini kini menjadi sorotan tajam publik, karena menyangkut batas kewenangan aparat, perlindungan profesi wartawan, serta etika dalam penyebaran informasi di ruang publik.

Modong — Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Modong kembali menjadi sorotan. Alokasi anggaran bernilai ratusan juta rupiah dalam beberapa tahun terakhir memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan realisasi program di lapangan.

Berdasarkan data yang dihimpun, pada Tahun Anggaran (TA) 2022 pemerintah desa mengalokasikan Rp 189.166.400 untuk peningkatan produksi peternakan. Pada TA 2023, anggaran sebesar Rp 192.475.000 digelontorkan untuk penguatan ketahanan pangan desa. Sementara pada TA 2024, tercatat Rp 153.375.000 dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan.

Jika diakumulasi, total anggaran dalam tiga tahun tersebut mencapai lebih dari Rp 500 juta. Besarnya nilai ini menjadi perhatian, terutama terkait sejauh mana program benar-benar direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sejumlah aspek yang kini menjadi sorotan antara lain:

Rincian penggunaan anggaran di setiap kegiatan

Bentuk fisik program yang telah dilaksanakan

Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi

Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban seperti SPJ dan dokumentasi kegiatan

Minimnya informasi yang tersedia secara terbuka menimbulkan ruang tanya di tengah publik. Transparansi dinilai menjadi kunci penting, mengingat Dana Desa merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya konfirmasi, media telah mengajukan permintaan klarifikasi resmi kepada Pemerintah Desa Modong terkait penggunaan anggaran tersebut.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan. Media masih menunggu jawaban guna menyajikan informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Disdikbud Subang Gaspol Atasi 2.000 Kelas Rusak, Optimalkan 20 Persen Dana BOS: Rp330 Miliar untuk Perbaikan Hingga 2029.

Subang Warta In, Pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menyiapkan langkah strategis untuk menuntaskan lebih dari 2.000 ruang kelas rusak hingga 2029. Salah satu jurus utamanya adalah mengoptimalkan 20 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap tahun khusus untuk pemeliharaan infrastruktur.

Kepala Disdikbud Subang, Heri Sopandi, menyampaikan arahan tersebut dalam Rapat Kerja ke-7 Forum Komunikasi Kelompok Kerja Guru Sekolah Dasar di SDN Rawalele. Ia menekankan pentingnya kesamaan visi dan integritas kepala sekolah dalam mengawal roadmap pendidikan Subang.

Dalam paparannya, Heri membeberkan kondisi infrastruktur pendidikan yang masih memprihatinkan. Berdasarkan data Disdikbud, tercatat lebih dari 2.000 ruang kelas di Kabupaten Subang mengalami kerusakan dengan total kebutuhan anggaran penanganan mencapai Rp850 miliar hingga 2029.

“Angka itu terlalu besar jika hanya mengandalkan APBD. Karena itu, peran aktif sekolah lewat pengelolaan dana BOS menjadi krusial untuk mempercepat perbaikan secara bertahap,” tegas Heri, Rabu, 8 April 2026.

Ia menginstruksikan seluruh manajemen BOS di sekolah agar alokasi 20 persen untuk pemeliharaan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan. Dengan total anggaran BOS Subang Rp233 miliar per tahun, alokasi tersebut dinilai signifikan.

“Saya instruksikan kepada manajemen BOS, pemeliharaan 20 persen harus betul-betul dilaksanakan sesuai ketentuan. Kita punya anggaran BOS Rp233 miliar per tahun,” ujarnya.

Heri menghitung, jika konsistensi 20 persen itu dijaga tiap tahun, maka dalam empat tahun ke depan akan terkumpul sekitar Rp330 miliar khusus untuk pemeliharaan. Angka itu diyakini mampu menambal kerusakan kelas secara bertahap dan mengurangi ketergantungan pada APBD.

“Jika 20 persennya konsisten digunakan untuk pemeliharaan, dalam empat tahun ke depan terkumpul sekitar Rp330 miliar. Ini akan sangat membantu menuntaskan kerusakan kelas secara bertahap,” tuturnya.

(Bobi Chengos)

Warta.In | Palembang, Kamis (16/04/2026) – Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang kembali melaksanakan kegiatan razia rutin yang dirangkaikan dengan aksi pembersihan blok hunian sebagai upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan rutan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Palembang, Juanda, dengan melibatkan petugas pengamanan. Razia dilakukan secara menyeluruh di sejumlah blok hunian guna memastikan tidak adanya barang-barang terlarang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di dalam rutan.

Selain pelaksanaan razia, petugas bersama warga binaan juga melakukan kegiatan bersih-bersih di area kamar hunian. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan layak huni bagi seluruh warga binaan.

Kepala Rutan Kelas I Palembang, Muhammad Rolan, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen jajaran Rutan Palembang dalam menjaga keamanan sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara petugas dan warga binaan dalam menciptakan lingkungan rutan yang tertib dan bersih.

“Razia rutin dan kebersihan lingkungan harus berjalan beriringan. Ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga tentang menciptakan kondisi hunian yang sehat dan manusiawi,” ujar Muhammad Rolan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan situasi di Rutan Kelas I Palembang tetap kondusif serta mampu mendukung proses pembinaan warga binaan secara optimal.