Melalui Pembiayaan, Legalitas, dan Perluasan Akses Pasar, Ekosistem UMKM NTB Menguat

Warta.in
Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat ekosistem pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai langkah strategis, mulai dari perluasan akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, kemudahan memperoleh legalitas, hingga pembukaan akses pasar nasional dan internasional.

Data yang dihimpun Dinas Kominfotik Kamis, (6/8/2026) dari sejumlah perangkat daerah Pemprov NTB menyebutkan, berbagai program tersebut diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan investasi dan perekonomian daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat akses pembiayaan melalui kerja sama Pemerintah Provinsi NTB dengan sektor perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank NTB Syariah. Kerja sama tersebut telah diimplementasikan sejak Juli 2026 melalui penandatanganan perjanjian kerja sama, sehingga seluruh jaringan bank yang terlibat kini telah membuka akses penyaluran KUR bagi pelaku UMKM di NTB.

Dalam implementasinya, perbankan memanfaatkan data transaksi digital berbasis QRIS sebagai dasar pemetaan sekaligus screening calon penerima KUR. Melalui data tersebut, bank dapat menilai aktivitas usaha pelaku UMKM secara lebih objektif sehingga proses penyaluran pembiayaan menjadi lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.

Saat ini sekitar 13 ribu pelaku UMKM di NTB telah menggunakan QRIS dan menjadi bagian dari basis data transaksi digital. Data tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan.

Sebagai contoh, salah satu pelaku UMKM di Lombok mampu mencatat hingga 746 transaksi QRIS dalam satu bulan. Frekuensi transaksi tersebut menunjukkan aktivitas usaha yang sehat dan menjadi salah satu indikator kelayakan bagi bank untuk memperoleh fasilitas KUR.

Pada tahap awal, penyaluran difokuskan pada segmen KUR Super Mikro dengan plafon pembiayaan di atas Rp10 juta hingga Rp15 juta. Selanjutnya tersedia pula skema KUR Mikro dengan plafon pembiayaan yang lebih besar sesuai ketentuan pemerintah.

Selain memperluas akses pembiayaan, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat daya saing produk UMKM melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, serta penguatan jejaring kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, pemerintah mengembangkan program pendampingan Desa Ekspor bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, standardisasi mutu produk, hingga konsolidasi produk sejenis agar mampu memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar secara berkelanjutan.

Konsolidasi pelaku usaha menjadi salah satu strategi utama. Pemerintah menghimpun UMKM yang menghasilkan produk sejenis agar kapasitas produksi meningkat secara kolektif dan pasokan tersedia sepanjang tahun. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi produksi yang selama ini masih bersifat sporadis sehingga kontinuitas pasokan lebih terjamin ketika permintaan pasar meningkat.

Di sisi pemasaran, Pemerintah Provinsi NTB terus membuka berbagai kanal promosi produk lokal melalui kerja sama dengan pelaku ritel modern, termasuk Uniqlo, serta pengembangan ruang promosi di berbagai lokasi strategis seperti bandara, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan pariwisata.

Penguatan perdagangan antardaerah juga terus dilakukan melalui penyelenggaraan pasar lelang yang telah mencatat nilai transaksi hampir Rp1 miliar dalam satu hari pelaksanaan. Berbagai kerja sama perdagangan regional terus diperluas guna membuka peluang pasar baru bagi produk unggulan NTB.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, menyampaikan bahwa pembinaan UMKM kini diarahkan pada pengembangan sentra-sentra produksi berbasis komunitas. Pendekatan tersebut dilakukan agar pelaku usaha tidak berkembang sendiri-sendiri, tetapi mampu membangun ekosistem produksi yang saling mendukung dengan standar kualitas yang seragam.

Menurutnya, bantuan pemerintah diprioritaskan kepada kelompok usaha yang telah menunjukkan konsistensi produksi, memiliki pasar, dan mampu menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Setelah usaha berkembang dan permintaan pasar meningkat, pemerintah akan membantu memenuhi kebutuhan peralatan produksi maupun dukungan lainnya guna meningkatkan kapasitas usaha.

Melalui pendekatan tersebut diharapkan pelaku usaha yang telah berkembang dapat mendorong lahirnya pelaku usaha baru di lingkungan sekitarnya sehingga terbentuk sentra-sentra produksi yang mampu memenuhi permintaan pasar dalam skala besar.

Pemerintah optimistis berbagai langkah tersebut mampu mendorong realisasi investasi sektor UMKM hingga mencapai target Rp1 triliun pada akhir tahun 2026.

Di sektor industri, Pemerintah Provinsi NTB juga melanjutkan pengembangan kawasan industri yang telah direncanakan sebelumnya. Fokus saat ini adalah percepatan penetapan pengelola kawasan agar pengembangannya segera berjalan sesuai rencana. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pengelola sumber daya bahan baku guna mempercepat realisasi investasi di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB menjelaskan bahwa pembinaan UMKM dilaksanakan secara berkelanjutan melalui Balai Latihan Koperasi (Balaikop) maupun Unit Pelaksana Teknis pemerintah daerah. Berbagai pelatihan terus diselenggarakan, mulai dari kewirausahaan, peningkatan kapasitas koperasi, hingga keterampilan pengolahan produk pangan dan pembuatan aneka kue.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, saat ini terdapat sekitar 324 ribu unit UMKM yang tersebar di seluruh wilayah NTB. Pemerintah terus melakukan pendampingan agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas, kualitas produk, dan daya saing usahanya.

Meski demikian, pemerintah mengakui pelaksanaan program pembinaan tahun ini masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut berdampak pada ruang gerak pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, namun pembinaan UMKM tetap menjadi prioritas.

Selain pengembangan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM juga terus memperkuat pembinaan koperasi syariah melalui pembentukan tim khusus yang bertugas melakukan pendampingan agar koperasi berkembang secara sehat, profesional, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pembinaan diarahkan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kapasitas pengurus, serta memastikan koperasi menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Pemerintah juga melakukan verifikasi terhadap koperasi yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh dukungan pengembangan sesuai ketentuan.

Perkembangan koperasi syariah di NTB menunjukkan tren positif yang tercermin dari meningkatnya kepatuhan dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), semakin baiknya administrasi kelembagaan, serta meningkatnya tingkat kesehatan koperasi.

Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UKM juga tengah mempersiapkan penguatan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sesuai mekanisme yang ditetapkan, pada dua tahun pertama operasional pembinaan dan pendampingan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM sebelum pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada desa atau pengurus koperasi.

Sebagai bagian dari proses tersebut, pemerintah sedang menyusun mekanisme pelatihan bagi para manajer KDKMP melalui Balaikop. Pelatihan ini diharapkan membekali para pengelola dengan kompetensi manajerial, tata kelola koperasi, serta kemampuan mengembangkan usaha secara profesional.

Sementara itu, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) turut memperkuat pendampingan legalitas produk pangan bagi UMKM. Sepanjang tahun 2025 diterbitkan sekitar 202 Nomor Izin Edar (NIE), sedangkan hingga pertengahan tahun 2026 telah terbit 46 izin baru sehingga total penerbitan selama periode 2025–2026 mencapai sekitar 246 Nomor Izin Edar.

Khusus produk kopi khas NTB, sejak tahun 2025 hingga Semester I 2026 telah diterbitkan lima Nomor Izin Edar. Selain itu, Balai POM juga mendampingi berbagai produk pangan khas NTB, seperti ayam taliwang dalam kemasan siap bawa, agar memenuhi persyaratan legalitas dan dapat dipasarkan lebih luas.

Balai POM menegaskan seluruh proses pendampingan dilakukan secara gratis. Pelaku usaha hanya dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp350 ribu pada tahap akhir penerbitan Nomor Izin Edar dan biaya tersebut dibayarkan langsung ke kas negara.

Untuk mempermudah pelayanan, Balai POM juga menghadirkan inovasi layanan digital sehingga pelaku usaha dapat mengurus seluruh proses pendampingan tanpa harus datang ke kantor. Ke depan, sistem tersebut akan diintegrasikan dengan berbagai dashboard layanan pemerintah, termasuk sistem PNBP, e-commerce, dan pemantauan aktivitas produksi pangan.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, Dekranasda, Balai POM, dunia usaha, serta berbagai kementerian dan lembaga, Pemerintah Provinsi NTB optimistis ekosistem UMKM akan semakin kuat. Integrasi layanan pembiayaan, legalitas, digitalisasi transaksi, peningkatan kapasitas produksi, serta perluasan akses pasar diharapkan mampu melahirkan lebih banyak UMKM yang naik kelas, berdaya saing tinggi, serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (sr/dkisntb)

Realisasi Investasi Semester I 2026 Capai 51,26 Persen, Pemprov NTB Perkuat Ekonomi Inklusif Lewat UMKM

Warta.in
Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian positif realisasi investasi pada Triwulan II dan Semester I Tahun 2026. Di tengah dinamika berbagai sektor usaha, realisasi investasi telah mencapai Rp33,73 triliun atau 51,26 persen dari target tahunan sekitar Rp64 triliun yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Capaian ini menjadi indikator bahwa iklim investasi di NTB tetap kondusif sekaligus mencerminkan perekonomian daerah yang terus tumbuh dan memiliki daya tahan yang kuat.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia, dan instansi terkait, target investasi NTB pada Tahun 2026 meningkat sekitar 6,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan target tersebut sejalan dengan sasaran pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB sebesar 12 persen, sehingga mendorong penguatan investasi sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi NTB sendiri masih berada pada level yang tinggi dan berada di atas rata-rata nasional sebagaimana diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi NTB tetap kokoh meskipun sektor pertambangan mengalami normalisasi aktivitas.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, mengatakan, bahwa realisasi investasi tahun ini menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Pada Semester I Tahun 2025, dengan target investasi yang lebih rendah, capaian realisasi belum mencapai seperempat target. Tahun ini, meskipun target meningkat menjadi sekitar Rp64 triliun, realisasi hingga Semester I sudah mencapai lebih dari 51 persen. Ini merupakan perkembangan yang sangat positif,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, pada gelar Press Release Capaian Realisasi Investasi NTB Triwulan II dan Semester I tahun 2026 di Bale Kita Mataram, Kamis (6/8/2026).

Menurut Irnadi, salah satu faktor penting yang menopang keberhasilan investasi daerah adalah meningkatnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga Semester I Tahun 2026, realisasi investasi UMKM mencapai Rp496,68 miliar, meningkat 22,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp406,19 miliar.

Ia menjelaskan bahwa pengalaman pada akhir Tahun 2025 menunjukkan investasi UMKM menjadi faktor penentu keberhasilan NTB mencapai realisasi investasi sebesar 100,2 persen. Saat itu, penutupan lebih awal sistem pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menyebabkan sebagian data investasi perusahaan besar belum dapat diinput. Melalui arahan Kementerian Investasi, data investasi UMKM senilai lebih dari Rp600 miliar berhasil dimasukkan sehingga mampu menutup kekurangan capaian investasi daerah.

Berangkat dari pengalaman tersebut, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat komitmen memberikan kemudahan layanan perizinan, pembinaan, serta pendampingan kepada pelaku UMKM sebagai bagian dari strategi peningkatan investasi daerah.

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi investasi non-UMKM masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar sekitar Rp12,14 triliun atau 81,85 persen dari total investasi non-UMKM. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai sekitar Rp2,7 triliun atau 18,15 persen. Pemerintah optimistis investasi asing akan terus meningkat pada semester berikutnya seiring masuknya sejumlah investasi baru yang saat ini masih dalam proses.

Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Sumbawa Barat masih menjadi penyumbang investasi terbesar di NTB dengan nilai lebih dari Rp11 triliun, terutama berasal dari sektor pertambangan. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Dompu yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, disusul Kabupaten Lombok Tengah melalui pengembangan Kawasan Mandalika, sektor pariwisata, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Realisasi investasi juga tersebar pada berbagai sektor strategis. Sektor PKP, BIR, dan HEFA memberikan kontribusi sekitar 7,24 persen, diikuti sektor perindustrian dan perdagangan yang secara kumulatif menyumbang hampir 9 persen. Sektor PUPR berkontribusi sekitar 1,6 persen, sedangkan sektor lainnya mencapai 4,84 persen. Dari sisi investasi asing, modal yang masuk berasal dari berbagai negara tanpa dominasi satu negara tertentu, dengan Spanyol dan Australia menjadi penyumbang investasi terbesar berikutnya pada Semester I Tahun 2026.

Pemerintah Provinsi NTB juga terus membangun ekosistem investasi yang memberikan ruang lebih besar bagi investor domestik, terutama pada sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan. Dominasi investasi domestik pada sektor-sektor tersebut membuat perputaran ekonomi lebih banyak terjadi di dalam daerah sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat NTB.

Selain investasi skala besar, penguatan sektor UMKM terus menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan realisasi investasi UMKM mampu menembus Rp1 triliun hingga akhir Tahun 2026 melalui berbagai program pendampingan, digitalisasi usaha, kemudahan perizinan, serta perluasan akses pembiayaan.

Berbagai kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, antara lain melalui penerapan sistem perizinan OSS-RBA, kemudahan pendirian koperasi, fasilitasi kemitraan usaha, akses pemasaran, hingga perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Pemerintah juga terus memperluas penggunaan transaksi digital melalui QRIS sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital bagi pelaku UMKM.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah sekaligus penggerak utama ekonomi masyarakat.

“UMKM adalah pahlawan ekonomi yang bekerja di balik layar. Mereka terus berinovasi, berani mencoba, dan mampu bertahan meskipun dengan berbagai keterbatasan. Inilah kekuatan yang harus terus kita dukung bersama,” ujarnya.

Menurutnya, Dekranasda terus memperkuat sinergi dengan Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, serta berbagai perangkat daerah melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan akses pasar.

Salah satu program yang terus diperkuat adalah kurasi produk melalui Gerai Balekita sebagai etalase produk-produk UMKM lokal yang telah memenuhi standar kualitas dan keaslian produk. Bagi pelaku usaha yang produknya belum memenuhi standar, pemerintah memberikan pembinaan agar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing hingga menembus pasar nasional maupun internasional.

Dalam pertemuan tersebut secara umum semakin meneguhkan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong lahirnya UMKM berorientasi ekspor.

Sejumlah produk unggulan daerah telah berhasil memasuki pasar internasional, termasuk Jepang dan Arab Saudi, bahkan beberapa pelaku usaha telah menerima permintaan dari negara lainnya.

Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menyederhanakan birokrasi, memperluas pendampingan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat layanan perizinan guna meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan investasi yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak insan media untuk terus menyampaikan informasi positif mengenai perkembangan investasi dan keberhasilan pelaku UMKM. Publikasi yang konstruktif diyakini mampu meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat citra NTB sebagai daerah yang aman, kondusif, dan memiliki prospek investasi yang menjanjikan, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah.

Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pelaku UMKM, lembaga keuangan, dan media massa, Pemerintah Provinsi NTB optimistis target investasi Tahun 2026 dapat tercapai sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (sr/dkisntb)