Polda Jateng-Kab. Klaten | Penanganan cepat jajaran Polres Klaten dalam peristiwa keracunan massal di Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, mendapat apresiasi dari Puskesmas Gantiwarno. Kepala Puskesmas Gantiwarno, Dr. Andi Markoco, menyebut respon cepat dan kolaborasi yang terjalin baik dengan pihak Kepolisian menjadi kunci dalam penanganan kasus tersebut sekaligus menjaga situasi tetap kondusif di suasana krisis.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan di Puskesmas Gantiwarno pada Kamis, (17/4/2025) siang, dirinya mengungkap bahwa setelah pihak Puskesmas mengetahui kasus keracunan makanan di desa Karangturi, segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Polsek Gantiwarno dan Kecamatan.

“Setelah kejadian tersebut, kami segera berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Polsek Gantiwarno,” ujarnya.

Dr. Andi menambahkan, respon cepat dari Polsek Gantiwarno yang segera turun ke lokasi membantu proses evakuasi dan pengamanan situasi di lokasi kejadian sangat menunjang kelancaran pelayanan kesehatan di lapangan.

“Kami mengapresiasi upaya responsif yang dilakukan pihak kepolisian, khususnya kepada Pak Kapolsek beserta jajarannya yang dengan segera mengirimkan bantuan di lokasi sehingga kami bisa menjalankan tugas memberikan pertolongan kepada warga dengan baik,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan kehadiran Polisi di tengah masyarakat saat kejadian sangat membantu menciptakan suasana kondusif, menghindari kepanikan berlebih dari warga. Bahkan, bersama Polisi, pihaknya mendirikan posko darurat di sekitar lokasi kejadian selama tiga hari, sebelum kemudian dipindahkan ke Puskesmas Gantiwarno.

“ Kehadiran Kepolisian, pada kasus keracunan massal sangat membantu memperlancar penanganan yang dilakukan pihak Puskesmas terhadap warga yang menjadi korban,” jelas Dr. Andi.

Salah satu bentuk kolaborasi yang menurutnya sangat membantu adalah pada proses pengumpulan sampel makanan. Awalnya pihak Puskesmas mengalami kendala, namun berkat dukungan pihak Kepolisian, pengumpulan sampel bisa dilakukan dan selanjutnya diperiksa di laboratorium.

Dirinya merasa bersyukur berkat kolaborasi tersebut membuat penanganan kasus keracunan massal dapat tertangani dengan baik dan meminimalkan jumlah korban fatal.

“Kami dari Puskesmas Gantiwarno mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Kepolisian baik Polsek Gantiwarno maupun Polres Klaten dalam penanganan kasus keracunan massal, Berkat kolaborasi dan bantuan dari Kepolisian kami bisa menjalankan tugas dengan baik dalam memberikan pertolongan kesehatan, masyarakat bisa kondusif dan tenang, dan Alhamdulillah sudah berangsur membaik yang dirawat inap sudah bisa dipulangkan, yang rawat jalan kami pantau juga sudah mulai sembuh,” pungkasnya.

Warta In | Palembang, – Baru lebih dari setengah tahun duduk sebagai Wakil Rakyat DPRD Kota Lubuklinggau berinisial FA sudah ketiban masalah.

Wakil rakyat dari salah satu parpol itu dilaporkan kolega bisnisnya dengan tuduhan penipuan penggelapan uang titipan sebesar Rp2,5 milyar yang awalnya diperuntukkan untuk menjalankan bisnis.

Pelapor Napoleon (36) warga Kabupaten Muara Enim yang didampingi tim kuasa hukumnya melaporkan FA ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel, Kamis (17/4/2025) sore.

Napoleon mewakili kedua orang rekannya yang sebelumnya menitipkan uang sebesar total Rp2,5 milyar kepada FA.
Yang tersebut ditransferkan melalui rekening istri FA yang berinisial WN secara bertahap selama rentang waktu 7 Oktober hingga 3 November 2023 silam.

Dalam perjanjian itu selaku pemberi modal Napoleon dan kedua rekannya bakal menerima bagi hasil dari bisnis yang dijalankan oleh FA yang diduga turut dibantu oleh sang istri, WN ini.

“Awalnya terlapor (FA) mengajukan permohonan untuk peminjaman modal usaha kepada klien kami sebesar Rp2,5 milyar. Dengan perjanjian akan dikembalikan saat setelah dia dilantik sebagai anggota dewan,” ungkap Taufan Widodo SH MH C.MSP dari kantor hukum HM Antoni Toha and Partners selaku kuasa hukum pelapor, kemarin (17/4/2025).

Namun, setelah dilantik menjadi anggota DPRD Kota Lubuklinggau periode 2024-2029 di bulan Oktober 2024 silam trnyata FA tak kunjung menepati janji untuk mengembalikan uang tersebut.
Padahal, Napoleon beserta kedua temannya telah berupaya menagih namun dijawab FA dirinya tak memiliki uang untuk membayar.

“Kami juga telah sebanyak empat kali melayangkan somasi tapi tak kunjung direspons oleh terlapor. Hingga akhirnya lantaran tak ada itikad baik klien kami memutuskan untuk menempuh upaya hukum dengan melapor ke Polda Sumsel,” tegas Taufan yang didampingi Muhammad Romadhona SH dan ini.
Dengan melaporkan FA yang juga sebagai salah satu ketua parpol di Lubuklinggau ini ke polisi Taufan berharap agar laporan kliennya dapat ditindaklanjuti.

“Kami masih memberikan kesempatan kepada FA agar segera mengembalikan uang klien kami meski saat ini sudah ada di ranah hukum. Masih kami buka pintu jika dia mau mengembalikan uang tersebut. Kami juga bakal melayangkan surat kepada pucuk pimpinan DPRD Lubuklinggau dan pimpinan parpol tempat FA bernaung terkait persoalan ini,” tegas Taufan.(*)

Salatiga, 16 April 2025 — Anggota Komisi XII DPR RI, Muh Haris, menyatakan dukungannya terhadap target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) terbesar di dunia pada tahun 2029. Hal ini ia sampaikan di sela kegiatan reses di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (16/4).

Muh Haris menilai, langkah pemerintah untuk menyalip Amerika Serikat dalam pengembangan energi panas bumi merupakan ambisi yang realistis sekaligus strategis dalam mendorong transisi energi bersih nasional. Ia pun mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku industri seperti BUMN dan swasta, dapat bersinergi dan bekerja lebih progresif.

“Potensi panas bumi kita mencapai lebih dari 23 gigawatt, namun baru sekitar 11 persen yang dimanfaatkan. Ini peluang besar untuk kita dorong bersama. Komisi XII DPR RI akan terus mendukung percepatan realisasi target ini, termasuk dari sisi regulasi dan pengawasan kebijakan,” ujar Haris.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas panas bumi sebesar 5,2 GW. Jika target antara 2024 hingga 2029 sebesar 1,1 GW dapat tercapai, Indonesia diperkirakan akan menyalip Amerika Serikat dan menjadi pemilik kapasitas PLTP terbesar di dunia.

Haris juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur, investasi, dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan panas bumi. Ia berharap pengembangan sumber daya energi ini juga dapat menciptakan dampak ekonomi positif di daerah-daerah penghasil energi.

“Kita ingin energi bersih yang bukan hanya berkelanjutan, tetapi juga adil dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat lokal,” tegas politisi dari daerah pemilihan Jawa Tengah I ini.

Sebagai informasi, saat ini Indonesia berada di posisi kedua dunia dalam kapasitas terpasang PLTP setelah Amerika Serikat, dengan kapasitas sekitar 2,68 GW per akhir 2024. Pemerintah menargetkan pengembangan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.

Dengan dukungan legislatif dan sinergi semua pihak, Haris optimis Indonesia mampu menjadi raksasa energi hijau dunia dalam waktu dekat.