Warta In | Palembang. – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) terus dilakukan secara masif, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Dalam dialog interaktif bertema “OMC sebagai Langkah Strategis Cegah Karhutla di Musim Kemarau”, hadir Kepala Stasiun Meteorologi SMB II Palembang Siswanto, S.T., M.Si dan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Sumsel Sudirman, S.K.M., M.Si sebagai narasumber.

Siswanto menjelaskan bahwa OMC merupakan bagian dari mitigasi bencana karhutla di Sumsel, dilakukan dengan merekayasa dinamika atmosfer agar awan berpotensi hujan. “Tujuan OMC di musim kemarau adalah menyemai garam ke awan untuk memicu hujan, khususnya di daerah rawan karhutla seperti lahan gambut,” katanya, Selasa (30/7/2025).

Menurutnya, istilah populer “hujan buatan” lebih tepat disebut modifikasi cuaca karena tetap bergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan awan cumulus, kelembaban relatif (RH), dan arah angin. “BMKG mendukung secara teknis dengan data dari radar cuaca dan satelit untuk menentukan wilayah yang memungkinkan penyemaian,” jelasnya.

Pelaksanaan OMC sesi pertama telah dilakukan pada 13–18 Juli 2025 berdasarkan SK Gubernur Sumsel tentang status siaga darurat kabut asap tertanggal 17 Juni 2025. Target OMC difokuskan di empat kabupaten: OKI, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin (Muba). Daerah tersebut dinilai memiliki tingkat kekeringan tinggi, lahan gambut luas, dan potensi hotspot terbanyak.

“Setiap hari dilakukan 1–3 kali penerbangan dengan membawa 800 kg hingga 1 ton garam yang disemai dari ketinggian tertentu,” beber Siswanto.

Ia juga menyampaikan, pelaksanaan sesi kedua tengah direncanakan karena potensi awan masih memungkinkan, terlebih puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus–September.

“OMC ini melibatkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk BNPB, BPBD, TNI/Polri, KLHK, dan perusahaan swasta. Ini upaya strategis agar Sumsel tak kembali mengalami krisis kabut asap seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Sudirman menambahkan bahwa kolaborasi antarinstansi sangat penting karena keberhasilan OMC sangat ditentukan oleh potensi awan di wilayah target. “Semakin banyak awan, semakin besar peluang hujan dan karhutla bisa dicegah,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa beberapa hotspot sudah terdeteksi di OKI, Ogan Ilir, dan sekitar Tol Palembang–Prabumulih. Berdasarkan data, 99% karhutla disebabkan oleh faktor manusia dan sisanya oleh alam seperti angin kencang.

“Oleh karena itu, sosialisasi ke masyarakat sangat penting. Terutama di wilayah gambut, karena jika terbakar sulit dipadamkan kecuali dengan hujan intensitas tinggi,” tambahnya.

Sudirman juga menyarankan peningkatan patroli udara, sistem peringatan dini melalui BMKG, dan pengelolaan lahan terlantar agar memiliki nilai ekonomi. “Kami imbau masyarakat segera melapor jika melihat tanda-tanda kebakaran ke aparat desa, kecamatan, hingga kabupaten untuk ditindaklanjuti secepatnya,” pungkasnya. (*)

Warta In | Palembang – Massa yang tergabung dalam aliansi Garda Prabowo Sumsel, Garda Prabowo Muba, Garda Prabowo Muratara, Gempita Sumsel,
serta Ikatan Keluarga Serasan Sekate hari ini menggelar aksi damai di depan Kantor
Gubernur Sumatera Selatan Jalan Kapten Arivai, Sungai Pangeran Ilir Timur I pukul 10.00 Wib.Palembang, (30/2025).

Aksi ini di komandoi Rahmad Sandi Satgasus DKD Garda Prabowo, sebagai bentuk protes terhadap belum tuntasnya persoalan batas
wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Kabupaten Musi Rawas Utara
(Muratara). Para demonstran menuntut kejelasan status beberapa wilayah yang secara
historis dan administratif masuk wilayah Muba namun kini tercatat sebagai bagian
Muratara berdasarkan Permendagri No. 76 Tahun 2014 yang bertentangan dengan
Permendagri No. 50 Tahun 2014.

Wilayah-wilayah tersebut antara lain:
Desa Sako Suban, Kecamatan Batanghari Leko
Desa Ulak Macan dan Munang, Kecamatan Sanga Desa
Total luas lahan yang berpindah klaim mencapai 12.860 hektare. Hal ini dinilai
menimbulkan keresahan dan potensi konflik sosial antarwarga.
Koordinator Lapangan, menyampaikan bahwa “Presiden harus segera turun tangan!
Gubernur Sumsel jangan diam. Jika tidak ada solusi konkret, maka yang terjadi adalah
perpecahan sosial dan hancurnya tata kelola pemerintahan daerah.”

Dalam aksi tersebut, massa juga menyerukan agar:

1.Presiden RI segera memimpin penyelesaian konflik batas Muba-Muratara.

2.Mendagri mencabut Permendagri No. 76 Tahun 2014 atau merevisi batas
berdasarkan musyawarah daerah.

3.Gubernur Sumsel memfasilitasi mediasi langsung antara kedua kabupaten dan
melibatkan masyarakat terdampak.

Aksi damai ini akan terus dilakukan hingga pemerintah benar-benar menanggapi
dan menyelesaikan polemik ini dengan adil dan transparan.

PT Risetcar Teknologi Internet Sah sebagai Badan Hukum Nasional dan Internasional

Pesisir Selatan, 30 Juli 2025 — PT Risetcar Teknologi Internet kini resmi mengantongi legalitas penuh dari pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, menandai tonggak penting dalam ekspansi bisnisnya sebagai perusahaan teknologi kendaraan otonom berkelas dunia.

Perusahaan berbasis inovasi ini telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan administratif di dua yurisdiksi utama—Indonesia dan Amerika Serikat—yang memperkuat posisinya sebagai pelaku usaha global berbasis teknologi canggih.

Legalitas Resmi di Indonesia

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0055942.AH.01.01.Tahun 2025 tertanggal 8 Juli 2025, PT Risetcar Teknologi Internet telah sah berdiri sebagai Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) yang berkedudukan di Jakarta Barat. Pengesahan akta pendirian dilakukan oleh Notaris Lilis Ismawati Siburian, S.H., M.Kn.

Tak hanya itu, Risetcar juga telah memperoleh:

• NPWP: 1000 0000 0438 1386 dari KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan per tanggal 22 Juli 2025.
• Nomor Induk Berusaha (NIB): 2207250138999 dari sistem OSS Kementerian Investasi/BKPM, yang diterbitkan pada tanggal yang sama.

NIB tersebut menjadi dasar legalitas utama untuk menjalankan kegiatan usaha meliputi ekspor-impor, jaminan sosial tenaga kerja, dan pelaporan ketenagakerjaan perusahaan (WLKP).

Legalitas Internasional: Terdaftar Resmi di Amerika Serikat

Sebagai bagian dari strategi ekspansi global, Risetcar Inc — entitas hukum dari PT Risetcar Teknologi Internet di AS — telah resmi didirikan di negara bagian Colorado, Amerika Serikat, dengan Entity ID: 20251065235. Legalitas ini dibuktikan dengan Certificate of Incorporation yang diterbitkan oleh Secretary of State of Colorado pada tanggal 20 Januari 2025.

Dengan demikian, Risetcar kini memiliki dua basis hukum yang sah: Indonesia dan Amerika Serikat — menjadikannya korporasi lintas negara yang siap menghadapi tantangan bisnis global.

Struktur Kepemimpinan

Manajemen PT Risetcar Teknologi Internet dipimpin oleh figur profesional bertaraf internasional:

• Komisaris: Knox Adam
• Direktur: Weaver

Struktur kepemilikan saham dan susunan pengurus telah disahkan dan dicatat dalam dokumen resmi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Komitmen terhadap Inovasi, Legalitas, dan Tata Kelola Global

Dengan legalitas yang kini lengkap di dua negara, Risetcar menegaskan komitmennya terhadap tata kelola perusahaan yang baik, keterbukaan hukum, dan pengembangan teknologi otonom yang bertanggung jawab.

Pengesahan dari Kemenkumham RI, penerbitan NPWP dan NIB, serta pengakuan sebagai badan hukum korporasi di AS menjadi landasan kuat dalam membangun ekosistem usaha yang terpercaya dan berdaya saing tinggi.

🟩 Redaksi Warta.in