Warta In | Palembang, 29 Juli 2025 – Kodim 0418/Palembang menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan generasi muda, melalui kehadiran Kasdim 0418/Palembang, Letkol Inf Dery Septriandi, S.T., M.M. dalam kegiatan Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Paskibraka Kota Palembang Tahun 2025, Selasa (29/7/2025) di Hotel Aston, Jalan Basuki Rahmat, Palembang.

Acara yang dimulai pada pukul 14.00 WIB ini dihadiri sejumlah pejabat dari Pemerintah Kota Palembang dan instansi vertikal, serta para calon paskibraka (Capaska) beserta orang tua dan kepala sekolah masing-masing.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Wali Kota Palembang Edison, S.Sos – Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM Pemkot Palembang, Rudi Indawan Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang, AKP Jaijili mewakili Kapolrestabes Palembang

Para kepala sekolah, orang tua Capaska, serta calon peserta diklat Paskibraka Tahun 2025

Dalam arahannya, Letkol Inf Dery Septriandi, S.T., M.M. menekankan bahwa Paskibraka bukan hanya bertugas sebagai pengibar bendera pada upacara HUT RI, namun juga menjadi simbol keteladanan bagi generasi muda lainnya.

“Melalui program ini, para Capaska dibina tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental, kedisiplinan, serta cinta tanah air. Ini menjadi bagian dari investasi bangsa dalam membentuk pemuda berkarakter,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran TNI dalam mendukung pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara, sebagai pondasi utama dalam memperkuat nasionalisme di kalangan pelajar.

PONTIANAK – Proyek galian untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Jalan Pemda Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, Kalimantan Barat diduga mengalami penyimpangan yang melibatkan kontraktor pelaksana. Indikasi adanya ketidak sesuaian volume galian untuk pemasangan pipa dengan spesifikasi gambar.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kedalaman galian pipa di beberapa titik hanya berkisar antara 30 hingga 45 cm, jauh dari standar yang seharusnya .

Salah seorang warga pemda yang engan menyebutkan namanya mengatakan, bahwa kedalaman galian seharusnya 80 cm sesuai standar yang di tetapkan,” jelasnya.

“Tapi coba cek informasi langsung ke kontraktor atau pengawas proyek, berapa sebenarnya kedalaman galian sesuai standar,” ujarnya.

Kami sangat khwatirkan pipa tersebut akan terangkat karena tidak sesuai kedalaman ini akan bisa mengakibatkan kebocoran jika warga melewati jalan ini untuk itu kami berharap kepada Dinas terkait agar mengcros ceck kelapangan.

Proyek ini di biayai dari APBD Kota Pontianak dengan anggaran Rp.197.926.000.00,- waktu pelaksanaan 30 hari kalender yang kerjakan oleh CV Angkasa Wana Khatulistiwa.

Konsultan mengatakan di spek memang di galian pipa memang tidak ada asal pasir, untuk kedalaman galian pipa ada yang dalam ada yang tidak.

Media ini konfirmasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pontianak mengatakan. Terima kasih informasinya. Saya sudah minta kepada PPK dan PPTK untuk chek ke lapangan dan menegur pelaksana, agar melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan spek dan ketentuan yg berlaku.

Dilain tempat sekretaris LPK-RI Kalimantan Barat mulyadi mengatakan meminta kepada Pihak PUPR agar lebih tegas dalam pengawasan di setiap kegiatan, proyek dilapangan.

“Pelaksanaan kegiatan Proyek PDAM dilapangan saat ini Banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat selaku Konsumen dalam Pemanfaatan sarana air Baku, jelas Mulyadi kepada media, Selasa (29/7).

Kami mengharapkan PDAM bisa lebih baik dalam melayani serta memberikan yang terbaik bermutu dan kualiatas dalam pendistribusian terhadap masyarakat kedepan,” ucapnya.

Bukan hanya dalam pendistribusian sarana air baku namun setiap Proyek yang dikerjakan dilapangan juga harus termonitoring dengan baik dan diawasi dengan ketat. Sehingga tidak adalagi.

“Kontraktor yang nakal serta brani ber spekulasi dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Mengingat anggaran yang di danai dari uang negara maka hasil dan kulitas dari pekerjaan yang dilakukan harus juga sesuai dengan perencanaan,

Beberapa laporan tentang kegiatan dilapangan kita terima dan kami minta pihak PDAM dapat segera mengevaluasi hal yang menjadi tanda tanya dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut.

Mulyadi menambahkan, dimana pekerjaan tersebut mengarah kepada standarisasi pelaksanaan galian alur pipa hanya 30 senti meter di area kulturtanah yang bergerak.

Standarisasi peraturan yang seharusnya dengan kedalaman tanam harus mengacu pada ketentuan standar minimal 50 senti meter sampai dekapan puluh.

Sehingga dapat menghindari pergeseran pada tanah yang dilalui beban berat ini harus mendapatkan pengawasan yang lebih efektif dari pihak instansi terkait,” tegas Mulyadi.

(Tim Liputan)

Operasi Patroli Laut Terpadu Bea Cukai Semester 1 2025 Lindungi Negara dari Kerugian Triliunan Rupiah

WARTA.IN _ Tanjung Balai Karimun,29 Juli 2025-Bea Cukai resmi menutup Operasi Patroli Laut Terpadu Semester I Tahun 2025,yang terdiri dari Operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea, dengan capaian yang signifikan dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Operasi ini merupakan bentuk nyata pengawasan maritim yang dilakukan Bea Cukai untuk melindungi negara dari potensi kerugian penerimaan,sekaligus menjaga masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama mengungkapkan bahwa operasi ini berhasil menunjukkan efektivitas patroli laut terpadu Bea Cukai sebagai benteng ekonomi negara. “Keberhasilan operasi ini menjadi bukti konkret komitmen Bea Cukai dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia melalui pengawasan maritim yang kuat dan sinergis,” ujarnya.

Secara nasional,hingga Juli 2025, Bea Cukai mencatat 14.657 penindakan dengan nilai barang mencapai Rp4,3 triliun,termasuk 252 penindakan di laut. Untuk pelaksanaan Operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea sendiri, yang dimulai sejak 1 Mei hingga 7 Juli 2025,Bea Cukai mengerahkan 43 kapal patroli yang terdiri dari fast patrol boat (FPB)28meter,FPB 38 meter, dan 15 speedboat, serta melibatkan 816 personel di lapangan.Hasilnya,terdapat total 16 penegahan di wilayah barat dan timur terhadap berbagai komoditas ilegal,seperti narkotika, pasir timah, rokok impor ilegal, produk hortikultura, pakaian bekas, senapan angin, dan bahan pokok.

Tiga penindakan besar dalam operasi tersebut pun menjadi sorotan utama, yaitu:

1. Penindakan 2 ton sabu di Perairan Kepulauan Riau terhadap MV Sea Dragon Tarawa,hasil kolaborasi Bea Cukai, BNN, TNI AL, dan Polri. Penindakan ini diperkirakan menyelamatkan 51 juta jiwa dan menghindarkan negara dari kerugian biaya rehabilitasi sebesar Rp15 triliun.
2. Penindakan 49,9 ton pasir timah di perairan Pulau Pengibu yang diangkut oleh KM Budi untuk diekspor ke Malaysia secara ilegal.
3. Penindakan 51,2 juta batang rokok ilegal (5.120 karton) hasil sinergi penanganan perkara oleh Bea Cukai dan TNI AL di Perairan Riau terhadap KM Harapan Indah 99.

Data barang hasil penindakan dari Operasi Terpadu Bea Cukai di wilayah barat, yaitu di Perairan Timur Sumatera, yang diekspos adalah sebagai berikut:

1. Tiga kasus penyelundupan pasir timah sebanyak 2.696 karung dengan berat 95,25 ton yang diangkut menggunakan KM Budi, KM Sunarti Indah II, KM Airyan 8.Penangkapan terlaksana pada tanggal 10 dan 13 Mei 2025 di Perairan Pulau Pengibu,Pulau Numbing, dan Tanjung Bayung dan saat ini telah selesai dilakukan penyidikan oleh Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau.

1. Empat kasus pengangkutan beras sebanyak 27.090 karung dengan berat 714,25ton dan gula sebanyak 396 karung dengan berat 19,8 ton. Komoditas tersebut diangkut tanpa dokumen pelindung menggunakan KLM 96 Jaya, KLM Harli Jaya 99,KLM Nusa Jaya 2,dan KM Camar Jonathan 05 yang ditegah pada tanggal 21 Mei, 07Juni,09 Juni,dan 10 Juni 2025 di perairan Selat Pengelap, Karas Kecil, Pulau Cempa,dan Pulau Dempo, dengan tujuan daratan Sumatra. Penanganannya saat ini telah dilakukan secara sinergis bersama Badan Karantina.
2. Penindakan dan penanganan tiga kasus penyelundupan rokok ilegal sebanyak 75,1 juta batang pada 21 Juni, 26 Juni, dan 04 Juli 2025 di Perairan Riau,Perairan Pulau Burung, dan Peraian Bagan Siapi-Api. Komoditas tersebut diangkut menggunakan KM Harapan Indah 99, speedboat tanpa nama, dan dua kapal berkecepatan tinggi (high speed craft/HSC) yang masing-masing dilengkapi tujuh mesin berkapasitas 300 PK dan 250 PK. Kasus ini sedang dalam proses penyidikan oleh Bea Cukai dan sudah penetapan sebagai barang dikuasai negara (BDN).
3. Produk tekstil sebanyak 627 koli yang diangkut menggunakan KLM 96 Jaya dan ditegah pada tanggal 21 Mei 2025 di Perairan Selat Pengelap. Saat ini,sudah ditetapkan sebagai BDN.

Capaian tersebut menunjukkan tingginya tingkat kerawanan di wilayah pesisir timur Sumatra yang menjadi salah satu fokus Bea Cukai dalam melakukan pengawasan di laut untuk menutup pintu masuknya barang ilegal. Djaka juga memastikan seluruh barang hasil penindakan akan ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel, termasuk melalui pemusnahan, sebagai bentuk komitmen menjaga integritas sistem kepabeanan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Satuan Tugas Patroli Laut Bea Cukai beserta seluruh pihak seperti TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait yang mendukung pelaksanaan operasi sehingga dapat berjalan dengan maksimal,”tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan tersebut, Bea Cukai mengumumkan keberlanjutan operasi pengawasan wilayah Indonesia, melalui pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupanyang telah berjalan sejak awal Juli 2025. Satgas ini merupakan bentuk penguatan strategi nasional dalam menghadapi penyelundupan yang kian kompleks, melalui sinergi dan kolaborasi antarunit kerja Bea Cukai, seluruh aparat penegak hukum, dan instansi teknis terkait.

Sejak dibentuk, satgas ini telah melaksanakan 1.645 penindakan, termasuk penggagalan penyelundupan 2.500 karton atau 23 juta batang rokok ilegal oleh dua HSC di Perairan Pulau Pendamaran,Bagan Siapi-api. “Pembentukan satgas ini adalah wujud komitmen kami untuk menjaga wilayah kedaulatan maritim Indonesia secara berkelanjutan,dengan pendekatan kolaboratif lntas sektor,” tegas Djaka.

Bea Cukai berharap seluruh kegiatan pengawasan ini dapat mengamankan penerimaan negara secara optimal, menutup kebocoran-kebocoran fiskal, serta mendukung pencapaian program strategis nasional dan visi Presiden sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.

Warta In | PALEMBANG, – Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla),Polda Sumsel turut serta dalam apel gelar pasukan serta peralatan dan simulasi karhutla Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di lapangan Griya Agung, Palembang Selasa 29 Juli 2025 pagi

Acara ini dipimpin langsung oleh menteri Lingkungan hidup, Republik Indonesia DR Hanif Faisol Nurofiq ,
SH,M.Hum didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi,SIK
MH dan Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, serta dihadiri oleh Ka BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto
Sos ,MM pejabat utama Polda dan stakeholder Forkopimda Provinsi Sumsel.

Apel ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi ancaman karhutla yang kerap terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Dalam kesempatan tersebut, berbagai peralatan pemadam kebakaran dan alat berat ditampilkan, menunjukkan kesiapan yang matang dalam menangani situasi darurat.

Saat dimintai keterangan nya usai pimpin Apel menteri Lingkungan hidup Republik Indonesia mengatakan Hari ini sebenarnya kita agak sedikit berbangga, terjadi penurunan (karhutla) yang cukup serius di Sumsel dibandingkan provinsi lain,” ungkap Hanif usai apel pasukan siaga karhutla di Griya Agung Palembang, Selasa (29/7/2025).

Hanif menambahkan, Sumatera Selatan memiliki luas lahan gambut mencapai 2,1 juta hektar. Ia menyebutkan, lahan gambut tersebut relatif stabil dengan tinggi muka air yang terjaga, sehingga kecil kemungkinan untuk terbakar. “Kita menjaga tinggi muka air gambut tidak melampaui batas yang menyebabkan kebakaran secara mandiri. Ini kebakaran hanya mungkin terjadi bila mana ada upaya membakarnya,” jelasnya.

Hanif meminta Kapolda Sumatera Selatan untuk tidak ragu dalam mengambil tindakan hukum terhadap pemilik lahan konsesi yang membiarkan kebakaran terjadi di wilayah mereka. “Kami dari Lingkungan Hidup juga akan mendorong penanggung jawab para pemegang konsesi jika terjadi kebakaran lahan di wilayahnya. Jadi segala upaya, segala cara telah diupayakan oleh Bapak Presiden untuk menjamin bahwa di tengah-tengah krisis panas ini, maka api tidak boleh menjadi bencana yang besar,” tambahnya.

saat dimintai keterangan Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH melalui Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK MH menyatakan pentingnya koordinasi dan kerja sama antara semua pihak terkait dalam penanggulangan karhutla.

“Kita harus selalu siap dan sigap dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Semua pihak harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik agar upaya pencegahan dan penanggulangan bisa berjalan efektif,” ujarnya.

Kabid Humas Polda Sumsel menambahkan
bahwa Polri, siap mendukung penuh setiap upaya penanggulangan karhutla. “Kami telah menyiapkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk membantu mengatasi karhutla. Kami juga terus melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran,kita siap berkolaborasi dan bersinergi bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah sangat penting dalam menghadapi tantangan ini,” tegasnya.

Menurut mantan Kapolresta Pekanbaru Polda Riau ini,Tindakan membakar pada kawasan hutan dan lahan gambut saat membuka kebun baru dan pembakaran untuk membersihkan lahan dari sisa panen yang biasa dilakukan pada setiap musim kemarau tidak boleh dilakukan lagi.

Dampak pembakaran itu selain menimbulkan masalah di daerah ini, juga sering dikeluhkan masyarakat internasional karena asapnya mengganggu kesehatan dan aktivitas penerbangan tambah Alumni Akpol 97

Aksi tersebut tidak boleh terjadi lagi, sebagai tindakan pencegahan pihaknya mengimbau kepada masyarakat dan pemilik perusahaan perkebunan agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau beberapa bulan ke depan.

Lahan perkebunan yang rawan terjadi kebakaran pada setiap musim kemarau, diminta kepada pemiliknya atau pengelolanya membangun kanal, menyiapkan sumber air, dan peralatan yang dapat digunakan dengan mudah dan cepat untuk memadamkan api.

Jika sampai terjadi kebakaran pada lahan perkebunan milik masyarakat dan perusahaan, akibat unsur kesengajaan pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan tegas memprosesnya sesuai ketentuan hukum, katanya

Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi pada setiap musim kemarau dapat dicegah, jika dilakukan berbagai langkah antisipasi serta persiapan sejak jauh-jauh hari.

Beberapa daerah yang tergolong rawan kebakaran hutan dan lahan seperti Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Ogan Ilir yang pada tahun kemarinnya sering terjadi kebakaran lahan.

Melalui penegakan hukum secara tegas, serta berbagai upaya pencegahan dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, pihaknya optimistis bencana kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada setiap musim kemarau dapat dihindari pada tahun ini, tandasnya

Warta In | Indralaya, 28 Juli 2025 — Polsek Indralaya berhasil mengungkap kasus tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Pelaku berinisial D (39), warga Desa Talang Aur, Kecamatan Indralaya, ditangkap oleh Tim Singa Layo Reskrim Polsek Indralaya pada Senin malam (28/7) di Desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Ilir.

Penangkapan dipimpin langsung oleh Kapolsek Indralaya, AKP Junardi, SH., M.A.P., didampingi Kanit Reskrim AIPTU Defriansyah, S.E., bersama anggota opsnal. Setelah memperoleh informasi keberadaan pelaku, tim berkoordinasi dengan Polsek setempat dan melakukan penangkapan sekitar pukul 23.30 WIB. Pelaku mengakui telah menggelapkan satu unit becak motor (bentor) milik korban.

Korban bernama Nurmala (39), seorang ibu rumah tangga asal Desa Ulak Segelung, Kecamatan Indralaya. Berdasarkan laporan polisi nomor LP / B / 114 / V / 2025 / SUMSEL / RES OI / SEK IND tanggal 14 Mei 2025, kejadian bermula pada Senin, 17 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB. Saat itu, pelaku menyewa 1 unit bentor Honda GL Nopol BG 6738 TK tahun 2012 milik korban dengan membayar Rp30.000 untuk durasi sewa satu hari, namun kendaraan tersebut tidak pernah dikembalikan.

Barang bukti berupa 1 unit bentor berhasil diamankan dan kini berada di Polsek Indralaya bersama pelaku untuk proses hukum lebih lanjut.

Tindak lanjut yang dilakukan meliputi pengamanan pelaku dan barang bukti, pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi, koordinasi dengan Polres Ogan Ilir dan jajaran, pengumpulan bahan keterangan, serta pelengkapan berkas perkara untuk dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Kegiatan penangkapan berjalan aman dan kondusif.

*Humas res oi*

Warta In | Pemulutan, 28 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bersama Polres Ogan Ilir dan sejumlah instansi terkait melakukan pemantauan langsung ke Pabrik PT. Buyung Putra Pangan di Desa Harapan, Kecamatan Pemulutan, guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok beras di tengah kekhawatiran masyarakat akan naiknya harga dan beredarnya isu beras oplosan.

Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan pada Senin pagi pukul 10.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Ogan Ilir, H. Muchsin Abdullah, ST, MM, MT, dan dihadiri jajaran dinas terkait, aparat Kepolisian, serta perwakilan dari Kejaksaan dan media lokal.

Berdasarkan hasil pengecekan, diketahui bahwa stok beras di gudang PT. Buyung Putra Pangan mencapai ± 20.000 ton, yang bersumber dari daerah Banyuasin, Belitang OKU Timur, dan Pemulutan sendiri. Perusahaan memproduksi empat jenis beras, yaitu Topi Koki, Belida, BPS (kategori premium), dan Arjuna (kategori medium), dengan harga jual masing-masing:

Beras premium (Topi Koki, Belida, BPS): Rp146.000 per 10 kg

Beras medium (Arjuna): Rp116.000 per 10 kg

Harga beli gabah dari petani sendiri berada di kisaran Rp7.000 per kilogram.

Mesin penggilingan, pengemasan, serta standar mutu beras dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai regulasi Kementerian Pertanian dan Bulog, termasuk batas kadar air dan mutu patahan beras.

Usai pengecekan, dilakukan wawancara oleh media PAL TV kepada Sekda Ogan Ilir dan Kapolsek Pemulutan Iptu Nugrah Angga, SH.

Kasat Intelkam Polres Ogan Ilir, AKP Hendry Antonius, SH, dalam laporannya menyampaikan bahwa untuk saat ini produksi dan distribusi beras masih tergolong aman dan stabil. Namun, potensi gejolak harga tetap diantisipasi, terutama pasca adanya temuan beras oplosan secara nasional yang dapat mempengaruhi psikologis pasar dan kepercayaan konsumen.

Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, Polres Ogan Ilir telah melakukan langkah-langkah antara lain

Monitoring harga dan stok beras di pasar serta toko sembako.

Koordinasi lintas instansi dengan Dinas Pertanian dan Disperindag.

Instruksi pengecekan gudang dan toko sembako oleh Unit Sosek Intelkam.

Rekomendasi penindakan tegas oleh Sat Reskrim jika ditemukan indikasi penimbunan atau beras oplosan.

Kasat Intelkam menegaskan bahwa upaya deteksi dini dan pemantauan akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan distribusi beras di Kabupaten Ogan Ilir tetap lancar, aman, dan sesuai standar.

*Hms res oi*

Warta In | Pelembang – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Adri Koesdyanto menghadiri Apel Simulasi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang bertempat di Griya Agung Jl. Demang Lebar Daun Kota Palembang, Selasa (29/07/2025).

Kegiatan Apel Simulasi Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut dilaksanakan dalam rangka kesiapan dalam penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Dr. Hanif Faisol Nurofiq, turut pula dihadiri oleh Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumsel Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, PLT.Kepala BMKG Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Deputi Bidkoor Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam RI Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, serta Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi.

Menurut Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari, kegiatan apel tersebut merupakan upaya semua pihak dalam menghadapi kemungkinan yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.

“Menteri Lingkungan Hidup RI Bapak Hanif Faisol Nurofiq mengaungkap terdapat 10.104 hotspot dengan luas mencapai 34 hektar,” terang Kapenrem.

“Bapak Menteri juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dalam menanggulangi Karhutla di Sumsel dan semua titik api berhasil dipadamkan,” lanjutnya.

Kemarau sudah melanda 70% wimlayah Sumsel dan resiko terus meningkat perlu adanya kesiapsiagaan dari satgas yang mungkin akan terjadi di Sumsel, angka karhutla saat ini didominasi diluar wilayah hutan.

Apel hari ini merupakan kesiapsiagaan dari Satgas di Sumatra Selatan, untuk meningkatkan segala penegakan hukum dalam penanganan Karhutla.