Wartain Banten | Pemerintahan | 12 Februari 2026  — Gubernur Banten, Andra Soni, dinilai berhasil menguasai berbagai persoalan yang selama ini terjadi di dunia pendidikan Provinsi Banten. Dari pengelolaan PPDB, ketersediaan infrastruktur penunjang, hingga tata kelola sumber daya manusia di lingkungan sekolah, kepemimpinannya dianggap memberikan perubahan signifikan.

Selama setahun menjabat, Andra Soni menegaskan penghapusan budaya titip-menitip di lingkungan SMA dan SMK Negeri. Kepala sekolah kini diminta untuk fokus menjalankan aturan dan prosedur yang berlaku tanpa intervensi pihak luar. Bahkan, Gubernur langsung berada di belakang pihak sekolah untuk memberikan dukungan.

“Jadi kami juga merasa enak menjalankannya. Tidak ada beban dan hanya fokus pada aturan yang ada. Apalagi Pak Gubernur Andra Soni langsung yang melindungi, yang berada di belakang kita,” kata Kepala Sekolah SMAN 1 Ciruas Mulyadi, Kamis (12/2/2026).

Salah satu program unggulan yang digagas Andra Soni adalah Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta, sebagai solusi atas persoalan daya tampung sekolah negeri. Selama ini, terbatasnya daya tampung menjadi salah satu kendala utama PPDB, memicu persaingan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri secara gratis.

“Bahkan, tidak sedikit juga yang memanfaatkan kedekatan dengan orang-orang di lingkaran kekuasaan untuk bisa diterima di sekolah negeri,” ujarnya

Sejak diberlakukannya program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta, persoalan daya tampung di sekolah negeri teratasi. Calon siswa kini dapat memilih sekolah alternatif dengan fasilitas setara sekolah negeri.

“Program Sekolah Gratis SMA, SMK dan SKh swasta ini memberikan pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Para orang tua tidak lagi perlu khawatir anaknya tidak diterima di sekolah negeri, karena mereka bisa sekolah di swasta dengan mendapatkan fasilitas yang setara dengan sekolah negeri,” jelasnya.

Kebijakan Gubernur Andra Soni untuk menempatkan kepala sekolah dan dewan guru sesuai domisilinya dinilai positif dalam tata kelola SDM sekolah. Saat ini, banyak kepala sekolah bertugas jauh dari tempat tinggalnya, yang memakan waktu dan mengurangi efektivitas dalam menjalankan tugas.

“Kebijakan ini mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat terutama para pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Banten,” ujarnya.

Di bidang infrastruktur penunjang, Gubernur Andra Soni menekankan pentingnya ketersediaan dan kebersihan toilet sekolah serta kondisi ruang belajar yang representatif.

Ia menegaskan maksimal 36 siswa per kelas agar proses belajar mengajar tetap efektif.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 12 Februari 2026  — Suasana haru mewarnai kegiatan PKK Mengajar di Sekolah Khusus (SKh) Bina Citra Anak, Kragilan, Kabupaten Serang, Kamis (12/2/2026). Seorang alumni sekolah tersebut, Wilson Tan, tampil membawakan lagu Mandarin klasik di hadapan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Banten, Tinawati Andra Soni, serta para orang tua siswa.

Wilson Tan tampil penuh semangat setelah mengikuti sesi edukasi dan dialog interaktif bersama rombongan TP PKK Provinsi Banten. Ia secara sukarela mengajukan diri untuk bernyanyi sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran program PKK Mengajar di sekolahnya. Dalam kesempatan itu, ia membawakan dua lagu, yakni lagu Mandarin berjudul Hen Ni Bu Hui Tou dan lagu Jangan Menyerah dari D’Masiv.

Kunjungan TP PKK Banten ke SKh Bina Citra Anak diisi dengan edukasi dan dialog interaktif bersama tenaga pendidik serta orang tua murid mengenai pola asuh anak berkebutuhan khusus, mulai dari penguatan potensi dan bakat anak hingga cara menghadapi tantangan pendampingan anak istimewa.

Tinawati Andra Soni menegaskan bahwa kehadiran PKK Mengajar bukan untuk menggantikan peran tenaga pendidik, melainkan untuk memberi dukungan dan motivasi bagi anak serta orang tua.

“Kami bukan ahli pendidik di sekolah khusus. Kami hadir untuk membersamai anak-anak istimewa dan memberi motivasi kepada orang tua. Semua anak memiliki keistimewaan dan kesempatan yang sama,” ujar Tinawati.

Ia juga menekankan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk kebijakan untuk SMA, SMK, dan SKh swasta. Saat ini, tercatat sekitar 200 siswa mengikuti proses pembelajaran di SKh Bina Citra Anak.

Ke depan, TP PKK Banten berupaya mendorong dukungan lanjutan, seperti penyediaan alat edukasi sesuai kebutuhan sekolah khusus

“Pendidikan anak istimewa tetap harus mendapat atensi,” kata Tinawati.

Kepala SKh Bina Citra Anak, Yatmi Nur Agustina, mengapresiasi pelaksanaan PKK Mengajar di sekolahnya.

Ia menilai kegiatan tersebut memberi semangat dan motivasi bagi guru, wali murid, serta anak-anak, sekaligus memberikan penguatan bagi orang tua dalam mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus..(WartainBanten)

Warta.in, Jember – Mendampingi Wakil Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule, Bupati Jember, Gus Fawait, menggelar Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) di Balai Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kamis (12/2/2026).

Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar yang diberikan terhadap isu kemiskinan di Jember.

“Masalah kemiskinan ini tidak bisa diselesaikan sendirian. Harus ada sinergi dan kolaborasi, hari ini adalah awal mula kolaborasi nyata antara Pemerintah Daerah dan Pusat melalui BP Taskin,” ujar Gus Fawait.

Gus Fawait memaparkan bahwa kantong kemiskinan di Jember mayoritas berada di wilayah pedesaan. Khususnya di area pinggir hutan, perkebunan, dan pesisir pantai.

Oleh karena itu, strategi pengentasan yang disiapkan akan menyasar sektor-sektor tersebut. Mulai perbaikan infrastruktur sekolah hingga pemberdayaan ekonomi.

“Pengentasan kemiskinan ini bukan sulap yang bisa selesai dalam semalam. Namun, kami berkomitmen dalam lima tahun ke depan, angka kemiskinan di Jember harus turun secara drastis dibandingkan periode-periode sebelumnya,” tegasnya optimis.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam menyejahterakan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jember juga menyerahkan berbagai bantuan secara simbolis kepada warga yang membutuhkan. Bantuan ini mencakup sektor kesehatan, pangan, hingga pendidikan.

Di antaranya, penyerahan 200 paket bantuan Gemarikan, paket sembako senilai Rp 250.000 disertai santunan tunai Rp100.000, serta distribusi paket sembako di lokasi Kampung Zakat.

Selain itu, aktivasi kembali program PBI JKN, Program Genting (perbaikan atap rumah), serta Program Jambanisasi untuk meningkatkan sanitasi lingkungan. Termasuk pemberian tablet bagi anak yatim usia sekolah (TK & SD), serta bantuan Kacamata Pintar khusus untuk warga tunanetra.

“Kami juga meluncurkan Program Lansia Berdaya untuk memastikan warga senior tetap mendapatkan dukungan di masa tua,” ungkapnya.

Gus Fawait berharap bantuan ini menjadi pemantik semangat bagi warga Jember untuk bangkit dan bersama-sama mewujudkan Jember yang lebih sejahtera.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule menyoroti Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah prioritas karena angka kemiskinan ekstremnya yang masih cukup tinggi. Dia menekankan beberapa poin krusial dalam strategi BP Taskin.

Misalnya, Pogram Berkelanjutan. Yakni, program pengentasan kemiskinan tidak boleh bersifat sementara, melainkan harus berkelanjutan guna menjaga konsistensi penurunan angka kemiskinan.

“Kuncinya adalah kolaborasi dan keberlanjutan. Kami hadir untuk memastikan birokrasi tidak lagi menjadi penghambat bagi program-program kesejahteraan rakyat,” ujar Iwan menutup penjelasannya.

Wartain Banten | Pemerintahan | 12 Februari 2026  — Aktivis antikorupsi Ade Irawan menilai Gubernur Banten Andra Soni memberikan corak tersendiri selama setahun menjabat sebagai orang nomor satu di Provinsi Banten. Sikap responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat disebut menjadi poin plus utama dalam kepemimpinannya.

“Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, Gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik,” kata Ade Irawan pada Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, kehadiran langsung gubernur di tengah masyarakat mampu membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga. Dengan komunikasi yang terbuka, kebutuhan riil masyarakat dapat segera dipetakan dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Ade menilai, langkah tersebut dapat mengakselerasi terwujudnya visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi. Namun, ia menekankan pentingnya kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kebijakan yang paling mendesak agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.

Selain itu, program prioritas Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta dinilai menjadi pembeda dibanding kepala daerah lain. Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang tengah menggodok kebijakan sekolah gratis untuk Madrasah Aliyah.

Meski demikian, Ade mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program pendidikan gratis harus dibarengi dengan upaya peningkatan mutu agar benar-benar berdampak pada pembangunan daerah.

“Bagaimana program ini bisa mendorong pada peningkatan kualitasnya, peningkatan pada sumber dayanya. Karena peningkatan SDM bisa mendorong meningkatnya IPM. Program sekolah gratis yg digagas Andra Soni salah satu pendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten menjadi 77,25 atau masuk kategori tinggi,” paparnya.

Ade Irawan menekankan pentingnya pemerataan kualitas dalam program pendidikan gratis, baik bagi siswa, guru, maupun sarana pendukung.

Pemprov Banten dinilai harus menjadi motor peningkatan kompetensi tenaga pendidik, termasuk memberikan pelatihan dan akses pengembangan bagi guru sekolah swasta, agar akses pendidikan gratis sejalan dengan peningkatan mutu dan keterampilan.

“Jadi, masyarakat mendapatkan akses pendidikan gratis dan juga mendapatkan peningkatan kualitas. Tujuannya adalah peningkatan kemampuan atau skil bukan hanya siswanya tapi tenaga pendidiknya,” paparnya.

Selain itu, ia mengingatkan Gubernur Andra Soni untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.

Meski KPK telah mengapresiasi capaian SPI dan MCSP Banten, penguatan sistem yang bersih dan reformasi kebijakan tetap diperlukan agar pembangunan tepat sasaran serta semangat antikorupsi menjadi budaya bersama di Banten.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 12 Februari 2026  — Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengapresiasi terselenggaranya kegiatan bedah buku berjudul Baduy: Masyarakat 1001 Tabu yang digelar di Aula Horison TC Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Serang, Kota Serang, Kamis (12/2/2027).

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah akademisi sebagai pembedah, di antaranya Prof. Dr. Retty Isnendes dari UPI, Ade Jaya Suryani dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, serta penulis buku, Uday Suhada.

Dimyati menilai buku tersebut memiliki kualitas yang baik, baik dari sisi penulisan, kelengkapan pustaka, maupun hasil kajian empirik yang disajikan.

“Alhamdulillah, hari ini ada bedah buku, dan luar biasa yang membedahnya para profesor. Bukunya bagus, dari sisi penulisannya bagus, dari pustakanya juga bagus, dan dari hasil kajian empiriknya juga bagus,” ungkap Dimyati.

Menurutnya, buku tersebut dapat menjadi referensi penting bagi kalangan akademisi dan mahasiswa yang tengah menyusun skripsi, tesis, maupun disertasi. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang terdorong untuk menghasilkan karya ilmiah, khususnya yang mengangkat potensi dan kekayaan budaya lokal Banten.

Dimyati juga menegaskan bahwa keberadaan buku ini menjadi bagian penting dari dokumentasi dan literasi mengenai masyarakat Baduy, suku adat yang dikenal konsisten menjaga tradisi dan kelestarian alam di Provinsi Banten.

“Baduy ini hanya ada di Banten, di dunia ini hanya ada di Banten. Kita juga harus banyak belajar dari masyarakat Baduy,” katanya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada penulis atas kontribusinya bagi daerah, bangsa, dan negara melalui karya tersebut. Bahkan, Dimyati berharap buku itu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar dapat menjangkau pembaca internasional.

“Saya berharap buku ini diterjemahkan ke bahasa Inggris supaya orang-orang luar bisa membaca dan memahami Baduy. Ini juga bisa mendorong kunjungan wisatawan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dimyati menilai kegiatan bedah buku tersebut tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga seruan untuk meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat. Ia mengapresiasi proses diskusi yang berlangsung terbuka dan ilmiah, sehingga mampu memperkaya wawasan tentang kehidupan masyarakat Baduy.

“Saya yakin buku ini akan banyak dicari orang. Ini bukan hanya untuk Banten, tetapi untuk bangsa dan negara,” jelasnya.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan UPI Prof. Dr. Rudi Susilana menyatakan bahwa bedah buku tersebut merupakan bagian dari komitmen UPI untuk membumikan kampus di tengah masyarakat Banten.

“UPI hadir di Banten harus menyatu dan membumi. Kegiatan ini bagian dari upaya membumikan UPI sekaligus mengangkat komunitas masyarakat yang patut dijadikan contoh dan dibukukan sebagai bahan literasi bagi masyarakat umum,” ujarnya.

Rudi juga menyambut baik usulan Wagub Banten untuk menerjemahkan buku ke bahasa Inggris.

“Kami akan memfasilitasi agar buku ini bisa diterjemahkan dan dicetak dalam edisi bahasa Inggris. Harapannya bukan hanya membumi, tetapi juga mendunia,” katanya.

Penulis Baduy: Masyarakat 1001 Tabu, Uday Suhada, menyampaikan bahwa bedah buku tersebut menghadirkan para pakar untuk menjaga objektivitas dan kualitas akademik karyanya.

“Saya ingin subjektivitas saya dieliminir melalui bedah oleh para pakar dan merupakan akademisi yang memiliki kompetensi dan pengalaman riset tentang Baduy,” ujarnya.

Uday berharap kegiatan itu menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan budaya literasi di Banten. Ia juga menekankan peran perguruan tinggi dalam mendukung penguatan literasi, khususnya narasi kedaerahan, agar keberadaan kampus tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat..(WartainBanten)

Propam Turun Tangan, Personel Polsek Narmada Diperiksa Mendadak

Warta.in
Lombok Barat,NTB – Disiplin internal jadi perhatian serius di jajaran Polsek Narmada. Operasi penegakan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin), Kamis (12/2/2025) pagi, digelar di Lapangan Apel Polsek Narmada.

Operasi Gaktibplin dipimpin langsung Kapolsek Narmada AKP I Kadek Ariawan, S.H bersama Seksi Propam Polresta Mataram dan Unit Propam Polsek Narmada. Pemeriksaan menyasar kehadiran personel hingga kelengkapan administrasi pribadi.

Satu per satu personel diperiksa. KTA, KTP, SIM, STNK, kartu senpi, hingga sikap dan tampang tak luput dari pengecekan. Rambut, jenggot, pakaian dinas, serta atribut jadi fokus pengawasan pagi tadi.

Kapolsek Narmada AKP I Kadek Ariawan, S.H menegaskan, kegiatan seperti itu rutin digelar untuk menjaga profesionalitas anggota.

“Gaktibplin ini untuk saling mengingatkan, agar tidak ada pelanggaran sekecil apa pun. Disiplin harus dimulai dari internal,” tegasnya di sela kegiatan.

Dari hasil pemeriksaan, seluruh personel hadir dengan seragam dinas lengkap sesuai ketentuan. Namun ditemukan beberapa anggota dengan SIM yang telah habis masa berlaku, yakni Aiptu Lalu Puniawan (SIM C), Aipda Fathurahman (SIM A dan C), Aipda Rudi Iskandar (SIM A dan C), serta Brigpol Fachryn Sunandar (SIM A dan C).

Selain itu, tercatat dua personel tidak hadir saat apel tanpa keterangan, yaitu Aiptu I Wayan Ardana Putra dan Bripka Khairul Prangga.

Kapolsek Narmada pun memastikan tindak lanjut akan dilakukan, sesuai aturan yang berlaku.

“Anggota harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Ketertiban administrasi dan kehadiran jadi hal mendasar,” tandasnya.

Operasi berakhir dalam suasana tertib. AKP Ariawan berharap langkah tersebut memperkuat budaya disiplin di tubuh Polsek Narmada, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.(sr/hpm)