Wartain Banten | Pemerintahan | 07 Februari 2026  — Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mendorong Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Wilayah Banten untuk mengambil peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wagub Dimyati usai menghadiri pengukuhan Ketua Umum dan Pengurus Iluni UI Wilayah Banten periode 2025–2028 di Aula Setda Kota Serang, Sabtu (7/2/2026).

Dalam sambutannya, Dimyati menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan para kaum intelektual. Ia menginstruksikan pengurus Iluni UI untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap alumni UI yang berdomisili atau berkarier di Provinsi Banten. Tujuannya adalah untuk menyatukan potensi yang ada agar kontribusi alumni dapat lebih terarah dan maksimal.

“Saya meminta agar alumni UI dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan di Provinsi Banten. Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan pengurus untuk mendata seluruh alumni UI di Banten, sehingga kita dapat segera bersinergi dalam langkah yang nyata,” ujar Wagub Dimyati.

Jembatan Antargenerasi dan Tanggung Jawab Moral

Wagub Banten, Dimyati Natakusumah, menekankan tanggung jawab moral alumni UI untuk berkontribusi pada kemajuan Banten melalui disiplin keilmuan.

Ia memandang Iluni UI sebagai wadah silaturahmi dan pertukaran pengetahuan antar generasi, dengan tetap mengedepankan etika dan kelestarian lingkungan.

“Peran Iluni UI harus memberikan kemanfaatan luas. Jangan sampai kehadiran organisasi justru merugikan masyarakat, apalagi sampai merusak kelestarian alam,” tegasnya.

Sebagai dukungan awal, Wagub memberikan bantuan kas perdana Rp5 juta dari Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur.

Optimalisasi Peran Strategis Alumni

Ketua Umum Iluni UI Banten 2025–2028, Ahmad Mujahid, menyatakan siap mengoptimalkan potensi alumni.

Ia menekankan tantangan utama adalah menyatukan alumni yang tersebar di berbagai sektor agar Iluni UI Banten menjadi platform yang berdampak positif bagi masyarakat dan mendukung program pembangunan pemerintah.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 07 Februari 2026  — Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya peran pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah proses pembangunan daerah. Ia mengajak seluruh insan pers untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah demi memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Dimyati saat membuka Seminar Nasional dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Auditorium Hotel Aston Serang, Sabtu (7/2/2026).

Menurut Dimyati, posisi jurnalis sangat strategis karena mampu menyampaikan fakta di lapangan sekaligus menjadi penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Ia menilai kritik dan masukan dari media sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif dan sangat dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan.

“Saya kerap menerima tautan berita terkait jalan atau jembatan rusak dari rekan-rekan media. Setelah diverifikasi dan terbukti benar, saat itu juga saya instruksikan dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan,” ujar Dimyati.

Wakil Gubernur berharap forum seminar ini menjadi wadah bagi para jurnalis untuk menyampaikan masukan yang menyeluruh. Dengan wawasan dan referensi yang luas, insan pers diharapkan dapat membantu memastikan program pembangunan pemerintah terlaksana secara efektif dan sesuai sasaran.

Kemandirian Fiskal Banten

Wagub Dimyati menyampaikan bahwa kondisi fiskal Provinsi Banten tergolong mandiri, dengan APBD yang sebagian besar ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah.

“Kemandirian fiskal kita cukup tinggi. Dukungan dana transfer dari pemerintah pusat hanya berkisar 20 persen, sementara 80 persen sisanya bersumber dari PAD,” jelasnya.

Sekitar 80 persen pembiayaan pembangunan bersumber dari PAD, sementara dana transfer pusat hanya sekitar 20 persen, meski kebutuhan pembangunan mencapai sekitar Rp10 triliun.

Rangkaian HPN 2026

Sekretaris Jenderal PWI, Zulmansyah Sekedang, menjelaskan bahwa seminar pembangunan ini bagian dari rangkaian HPN 2026 di Banten.

Seminar membahas infrastruktur, pariwisata olahraga, dan Kawasan Ekonomi Khusus, dengan tujuan memberikan dorongan dan perspektif baru bagi daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat..(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 07 Februari 2026  — Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengingatkan pentingnya peran pers dalam mengawasi jalannya pembangunan daerah. Menurutnya, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai kontrol sosial dan mitra strategis pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Dimyati dalam sambutannya pada kegiatan Tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Jumat (6/2/2026).

“Pers memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026,” kata Dimyati.

Dimyati menuturkan, di tengah derasnya arus informasi saat ini, pers dituntut untuk menyampaikan kebenaran dan menyajikan fakta yang akurat kepada masyarakat. Ia menegaskan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam memerangi hoaks yang berpotensi menyesatkan publik.

“Pers sebagai menyampaikan kebenaran. Memerangi hoaks. Pers menyajikan fakta yang terjadi,” katanya.

Selain itu, Dimyati menyebut pers berperan sebagai media pertukaran informasi antara masyarakat dan pemerintah. Melalui pemberitaan, berbagai aspirasi dan persoalan masyarakat dapat tersampaikan dengan cepat sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah penanganan.

“Ada jembatan roboh, pers memberitakannya dan pemerintah bisa mengambil tindakan,” kata Dimyati memberikan perumpamaan.

Lebih lanjut, Dimyati menekankan bahwa fungsi krusial pers lainnya adalah sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Ia menilai, melalui pemberitaan yang objektif dan berimbang, pers dapat memberikan peringatan dini atas potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Melalui pemberitaan, pers dapat memberikan peringatan atas penyelewengan yang terjadi,” katanya.

Dimyati menegaskan, pers memiliki peran sebagai kontrol sosial dalam mengawal proses pembangunan. Ia menyebutkan, beragam persoalan di tengah masyarakat—mulai dari kerusakan infrastruktur, konflik sosial, hingga layanan publik dapat lebih cepat mendapat perhatian dan penanganan apabila pers menjalankan tugas jurnalistiknya secara objektif dan akurat.

Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menegaskan peran pers sebagai penangkal hoaks dan sumber informasi yang akurat bagi masyarakat.

Ia menyebut Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum refleksi untuk meneguhkan fungsi strategis pers, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sarana edukasi publik, kontrol sosial, serta pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Hari Pers Nasional bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi juga momentum refleksi atas peran strategis pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Dewi.

Ketua SMSI Provinsi Banten, Lesman Bangun, menyatakan Tasyakuran HPN 2026 merupakan bagian dari rangkaian peringatan HPN 2026 di Banten yang bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers.

Tasyakuran HPN 2026 sekaligus meneguhkan peran pers sebagai pilar demokrasi, pengawal pembangunan, dan penggerak literasi informasi di masyarakat.(WartainBanten)

Warta.in Medan – Akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU), Arif Qaedy Hutagalung, SE, M.Si, stabilitas ekonomi mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Ekonomi di Sumut harus bagus dengan jalan kolaborasi dan sinergi antarinstasi baik itu Pemda, pihak keamanan, akademisi dan para pelaku usaha.

“Kalau keamanan berantakan ekonominya juga berantakan. Ekonomi yang bagus bakal menghadirkan stabilitas sosial,”jelas Arif Qaedy di sela-sela Forum Diskusi bertema Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Inflasi Daerah, Sektor Usaha Riil/Kewirausahaan dan Situasi Kamtibmas Di Sumatera Utara, Jumat (6/2) di Medan.

Dalam Forum diskusi yang dihadiri sekitar 75 peserta yang berasal dari mahasiswa USU dan pelaku UMKM Kota Medan yang tergabung dalam
Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) ini juga menghadirkan Pembicara lainnya yakni, Kepala BPS Sumut, Asim Saputra.

Dalam pemaparannya, Arif Qaedy menyampaikan, menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak cukup dengan pengendalian harga, tapi membutuhkan penguatan struktur usaha lokal agar masyarakat tetap produktif dan resilien. “Ekonomi daerah yang kuat adalah prasyarat stabilitas sosial dan keamanan jangka panjang,”jelasnya.

Keterkaitan ekonomi dengan keamanan, kata Arif, dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi lokal yang berbanding lurus dengan stabilitas Kamtibmas. Lemahnya sektor usaha mikro dapat berdampak pada meningkatnya kerawanan sosial.

Arif juga menyampaikan, beberapa penyebab potensi gangguan stabilitas gangguan sosial antara lain, tekanan ekonomi berkepanjangan yang dapat memicu, konflik sosial skala kecil, peningkatan kriminalitas ekonomi dan ketegangan di kawasan urban padat penduduk.

Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Asim Saputra menyampaikan, keamanan dan ketertiban masyarakat harus dijaga karena penting untuk menjaga suplai, produksi industri agar pengolahan berjalan dengan lancar. Salah satu tantangan iklim usaha di Sumut
masih banyak (tinggi) biaya produksi dan ini jadi hal yang tidak menarik bagi pengusaha.

“Inflasi bisa kita jaga ketika ekonomi kita kondusif. Untuk menjaga ekonomi kondusif tidak ada pelaku usaha yang mengambil kesempatan ketika situasi ekonomi sedang tidak baik,”jelasnya.

Asim menambahkan, pascabenca Sumatera, kita mengalami kendala distribusi barang. Untuk Nias inflasi sampai 10 persen. Tapi bulan ini (Februari) kita mengalami deflasi cukup dalam sekitar 0, 75 persen. “Ini membuktikan upaya pemerintah untuk memasok komoditas yang dibutuhkan masyarakat khususnya di Kepualana Nias sudah berjalan normal,”tukasnya. (RN)