Sukarna, Spd, Kepala Pusat Pelayanan Sosial Bina laras (PPSBL) Mutmainnah ( tengah) diapit 2 perawat Yuli Handayani

Warta.in
Mataram,NTB – Ditemui ditengah kesibukannya melayani dan mengurus para Penerima Manfaat berstatus ODGJ dari kendaraan pengangkut.
Kemudian menemani mereka untuk pendaftaran pemeriksaan kesehatan agar para PM tertib dan teratur.

Sukarna, Spd, Kepala Pusat Pelayanan Sosial Bina laras (PPSBL) Muthmainnah, Selebung Lombok Tengah. Kepada Wartawan , mengungkapkan
kedatangannya dengan 38 orang ODGJ adalah untuk memeriksa kesehatan mereka , sebagai Penerima Manfaat yang dilakukannya secara rutin tiap bulan.

Sukarna menjelaskan saat ini para penerima manfaat yang berada dalam pelayanan PPSBL Mutmainnah berjumlah 109 orang. Jumlah ini menurutnya mengalami overload dikarenakan melebihi kapasitas yang ditetapkan yaitu 100 orang.

” Artinya ada kelebihan 9 orang.
Sementara daftar tunggu saat ini sudah mencapai 87 orang, ” ujarnya kepada Media ini Kamis, 5 Februari 2026.
Dengan keterbatasan ini Sukarna merasa kesulitan dalam memberikan pelayanan optimal kepada para PM (ODGJ – Penerima Manfaat ) karena Kurangnya Ruang Asrama, Ruang Isolasi yang belum ada .

” Kan kita tidak tahu kapan mereka (ODGJ ) kumat ,” tandasnya setengah bertanya.
Sehingga, lanjunya kondisi keterbatasan ini sedikit tidak mengganggu operasional pelayanan.

Dia menandaskan sejumlah keterbatasan yang dihadapi saat ini seperti plafon asrama yang sudah rusak dan harus segera mendapatkan perhatian.
Kondisi terbatas seperti ini menyebabkan kaburnya PM sekitar satu atau dua orang tiap minggu.

Selain itu perjalanan dinas juga dinilainya sangat terbatas. sehingga jika ada PM yang kabur seperti kasus sebelumnya bahkan PM yang Kabur sampai Sumbawa Barat , itu ditanggulangi dengan biaya sendiri.

” Besar harapan kami kedepan agar pihak Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang datang langsung berkunjung ke Selebung untuk memeriksa kesehatan PM,” harapnya.

Sementara kendala lainnya yang dirasa berat adalah ketika akan menyalurkan PM setelah sembuh dari rehabilitasi. Yaitu saat keluarga atau masyarakat tidak menerima mereka, terutama PM yang pernah mempunyai kasus pembunuhan, pembakaran dan lainnya. Akibat penolakan ini para PM kembali ke asrama dan tetap menjadi tanggung jawab pihaknya.

Begitu pula dengan masalah sarana transportasi yang dinilai belum memadai, sehingga ketika para penerima manfaat butuh sarana transportasi maka pihaknya harus menyewa kendaraan umum untuk mengangkut PM.

Kendati demikian Sukarna mengakui ada 3 kendaraan sebagai fasilitas transportasi yang layak digunakan. Namun, sambungnya ada 2 yang tidak layak pakai. Itupun diperoleh dari hibah RSJ Mutiara Sukma. Itulah sebabnya mengapa alat-alat dan sarana transportasi ini agar mendapatkan perhatian.

Yuli Hadayani, yang mendampingi Sukarna Menambahkan baru sekitar 34 sampai 50 persen PM yang memiliki BPJS selebihnya mereka belum memiliki BPJS. Akibatnya pelayanan kepada para PM belum merata. Persoalannya keluarga para PM berasal dari kalangan tidak mampu membayar BPJS Mandiri.
” Kami berharap agar semua PM dalam layanan kami mendapatkan BPJS secara merata, ” imbuhnya.(sr)

Pasamoan Agung TPID–TP2DD Jabar Perkuat Kendali Inflasi Jelang Ramadhan–Idul Fitri 2026

SUBANG.| Warta In — Dalam rangka Strategi Pengendalian Inflasi Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 2026, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menggelar Pasamoan Agung (High Level Meeting) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat.

Dalam acara kegiatan tersebut Kabupaten Subang dihadiri oleh Wakil Bupati Subang H. Agus Masykur Rosyadi, pada Kamis (05/02/2026) yang berlangsung di Alun-Alun Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan dan Perluasan Digitalisasi yang Tangguh dan Berdaya Tahan Menghadapi Ramadhan–Idulfitri 2026.”

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muhammad Nur, menyampaikan bahwa Pasamoan Agung ini merupakan langkah antisipatif pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok pangan dengan harga yang terjangkau menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026.

“Kegiatan ini merupakan upaya antisipasi dengan meningkatkan kolaborasi dan koordinasi untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau serta distribusi yang berjalan lancar,” ujar Muhammad Nur.

Muhammad Nur menjelaskan bahwa menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, tekanan inflasi cenderung meningkat sehingga diperlukan langkah-langkah preventif.

“Sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri yang memiliki kecenderungan tekanan inflasi lebih tinggi dibandingkan momen lainnya. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya preventif agar tekanan inflasi saat Ramadhan dan Idul Fitri dapat tetap rendah,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk terus memantau dan menjaga ketersediaan pasokan pangan serta bahan pokok.

“Saya menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk terus memantau ketersediaan pasokan pangan dan bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri,” tegas Erwan Setiawan.

Erwan Setiawan juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama para pemangku kepentingan.

“Kegiatan ini sangat penting dalam rangka memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta para stakeholder, khususnya dalam penguatan program pengendalian inflasi serta percepatan dan perluasan digitalisasi untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2026,” ungkapnya.

Erwan berharap adanya keseriusan dan perhatian penuh dari seluruh kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan.

“Saya berharap ada atensi dan keseriusan dari para kepala daerah untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2026,” ujarnya.

Lebih lanjut, Erwan mengingatkan bahwa apabila tidak diantisipasi dengan baik, lonjakan permintaan masyarakat berpotensi menimbulkan tekanan inflasi daerah.

“Periode Ramadhan dan Idul Fitri selalu diiringi dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan pangan dan kebutuhan pokok. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan inflasi,” pungkasnya.

Potret Pendidikan di Tanjung 3: SD Taman Siswa Butuh Chromebook hingga Sanitasi Layak

TANJUNG 3 | Warta In Jabar — Berdiri sejak era 1980-an, SD Taman Siswa di Desa Tanjung 3 masih setia mengemban misi mencerdaskan anak bangsa. Di balik semangat belajar 115 siswa yang menimba ilmu di sekolah tersebut, tersimpan berbagai persoalan infrastruktur yang hingga kini belum tertangani secara memadai.

Keterbatasan sarana dan prasarana tak lantas memadamkan prestasi. Pihak sekolah menegaskan bahwa kemampuan akademik maupun non-akademik siswa SD Taman Siswa Tanjung 3 tetap mampu bersaing dengan sekolah lain di wilayah sekitarnya. Dedikasi para guru serta semangat belajar siswa menjadi kunci utama sekolah ini bertahan dan terus berprestasi selama puluhan tahun.

Persoalan serius kini muncul menjelang ujian akhir siswa kelas enam. Kepala SD Taman Siswa Tanjung 3, Ibu Suniah, mengungkapkan bahwa sekolah hingga kini belum memiliki perangkat komputer sendiri.

“Apalagi murid kelas enam sebentar lagi ujian, sementara kami tidak punya Chromebook. Selama ini hanya meminjam,” ujarnya.

Kondisi ini menjadi hambatan besar, mengingat pelaksanaan ujian berbasis digital telah menjadi standar nasional dalam dunia pendidikan.

Tak hanya teknologi, fasilitas dasar pun masih jauh dari kata layak. Jumlah toilet atau WC yang tersedia saat ini tidak sebanding dengan jumlah siswa dan tenaga pendidik.

“Kami masih kekurangan WC. Harapannya bisa dibangun WC empat pintu agar anak-anak tidak kesulitan,” tambah Ibu Suniah.

Masalah lingkungan sekolah juga tak kalah memprihatinkan. Ketiadaan pagar membuat hewan ternak kerap masuk ke area sekolah. Sementara kondisi lapangan yang tidak rata dan becek saat hujan sering memaksa pembatalan upacara bendera maupun kegiatan olahraga.

Selama ini, pemeliharaan sekolah hanya mengandalkan dana operasional yang terbatas serta swadaya orang tua siswa. Namun untuk kebutuhan besar seperti pembangunan WC, pagar sekolah, perbaikan lapangan, dan pengadaan Chromebook, pihak sekolah berharap adanya dukungan dari pemerintah maupun pihak swasta melalui program CSR.

“Kami hanya ingin anak-anak bisa belajar dengan nyaman, memiliki sanitasi yang layak, dan lingkungan sekolah yang bersih,” tutup perwakilan sekolah.

LPK-RI Vs PT. Mizuho Leasing Indonesia, OJK Regional Kembali Mangkir Panggilan Sidang Kedua di Pengadilan Negri Surabaya

Surabaya, Sidang kedua perkara gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) terhadap PT. Mizuho Leasing Indonesia, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional sebagai Turut Tergugat, kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Namun sangat disayangkan, OJK Regional kembali tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan, 5/2/2026.

Perwakilan LPK-RI Victor Darmawan menilai sikap OJK Regional yang kembali mangkir dari persidangan merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum, sekaligus tamparan terhadap prinsip equality before the law, di mana seharusnya tidak ada satu pun pihak—termasuk lembaga negara—yang kebal dari proses peradilan.

“Ketika konsumen diwajibkan patuh hukum, tetapi lembaga pengawas justru mangkir dari panggilan pengadilan, maka publik patut mempertanyakan: di mana negara hadir untuk rakyat?” tegas victor.

Ketidakhadiran OJK Regional ini memperpanjang daftar mangkirnya institusi negara yang seharusnya hadir sebagai pengawas sektor jasa keuangan dan pihak yang turut dimintai pertanggungjawaban dalam perkara perlindungan konsumen. Victor Darmawan perwakilan LPK-RI Soroti Sikap Tidak Kooperatif OJK.

Victor menilai ketidakhadiran OJK Regional dalam dua agenda persidangan berturut-turut menunjukkan sikap tidak kooperatif terhadap proses penegakan hukum, sekaligus mencederai prinsip akuntabilitas dan transparansi lembaga negara di hadapan publik.

Dirinya menyampaikan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Ketidakhadiran OJK dalam persidangan ini justru menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen,” tegas Victor darmawan perwakilan LPK-RI usai sidang.

Senada dengan hal tersebut Endras david ketua Dpc LPK-RI Kediri menegaskan Hukum Gugatan
LPK-RI mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada lembaga perlindungan konsumen untuk mengajukan gugatan demi kepentingan konsumen.
Selain itu, keberadaan OJK sebagai Turut Tergugat berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang secara tegas mengamanatkan OJK untuk:
Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
Melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan
Konsekuensi Hukum
Dengan kembali mangkirnya OJK Regional, majelis hakim memiliki kewenangan untuk:
Menilai sikap tidak hadir sebagai bentuk pengabaian proses peradilan
Melanjutkan perkara sesuai hukum acara perdata
Menjadikan ketidakhadiran tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan
LPK-RI menegaskan akan terus mengawal perkara ini hingga tuntas, demi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konsumen yang dirugikan.

Desakan juga disampaikan ketua LPK-RI Surabaya Ahmad Nizar dan Adib Wildan juga mendesak
OJK Pusat untuk mengevaluasi kinerja OJK Regional. Negara hadir dalam menjamin perlindungan konsumen
Transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas jasa keuangan
Sidang selanjutnya dijadwalkan pada tgl 12 Februari 2026 di PN surabaya.

Tindaklanjuti Arahan Presiden RI, Polsek Blanakan Bersama Forkopimcam Gelar Kerja Bakti di Jalur Protokol

SUBANG  | Warta In Jabar – Dalam rangka meningkatkan kebersihan serta tata kelola lingkungan, Polsek Blanakan Polresta Subang bersama unsur Forkopimcam Blanakan melaksanakan kegiatan korve atau kerja bakti di jalur protokol Kecamatan Blanakan, termasuk wilayah Desa Blanakan, Kabupaten Subang.

Kegiatan kerja bakti tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Blanakan AKP Andri Sugiarto, S.I.P., M.A.P., dan diikuti para Kanit, Panit, serta anggota Polsek Blanakan. Turut hadir anggota Koramil Ciasem, Camat Blanakan beserta jajaran, serta para Kepala Desa se-Kecamatan Blanakan. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut sekitar 80 orang.

Dalam pelaksanaannya, para peserta secara bersama-sama membersihkan lingkungan jalur protokol dengan mengumpulkan sampah organik, anorganik, serta limbah B3, membersihkan rumput liar, dan merapikan area publik. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Kegiatan korve tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam Taklimat Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Kapolresta Subang AKBP Doni Eko Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H., Ph.D., melalui Kapolsek Blanakan AKP Andri Sugiarto menyampaikan bahwa Polri bersama Forkopimcam Blanakan berkomitmen menindaklanjuti arahan Presiden RI melalui aksi nyata, salah satunya dengan kegiatan kerja bakti di lingkungan pemerintahan maupun fasilitas umum.

“Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus memperkuat sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah kecamatan, dan masyarakat dalam menciptakan wilayah yang bersih, sehat, dan kondusif,” ujar Kapolsek Blanakan.