Masuk
26.7 C
Jakarta
Sabtu, Februari 14, 2026
Masuk
type here...
Beranda blog Halaman 27

Dari KONCAB PGRI Blanakan, Suhandi Siap Bawa Organisasi Lebih Progresif

Penulis
H2R
-
0
0-0x0-0-0#

Dari KONCAB PGRI Blanakan, Suhandi Siap Bawa Organisasi Lebih Progresif

BLANAKAN | Warta In Jabar — Kongres Cabang (KONCAB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Blanakan masa bakti XXIII periode 2025–2030 berlangsung lancar dan demokratis pada Rabu, 4 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan dan penguatan organisasi PGRI di tingkat kecamatan.

Kegiatan KONCAB PGRI Cabang Blanakan tersebut dipimpin oleh Ibu Eros selaku Ketua Panitia dari Blanakan. Sementara itu, dari PGRI Kabupaten Subang hadir sebagai pengawas dan pendamping jalannya kongres, yakni Abdul Rosid, S.Pd., Abas, M.Pd., dan Aep Saefuloh, S.Pd.

Dalam proses pemilihan, tercatat sebanyak 76 peserta yang memiliki hak pilih. Pemilihan ketua diikuti oleh dua calon, yakni Suhandi, S.Pd. dan Hj. Tuti Suwarsih, MM.Pd. Selain itu, forum juga membahas mekanisme penyusunan kepengurusan melalui Formatur Dua (F2) sebagai bagian dari regenerasi organisasi.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Suhandi, S.Pd. terpilih sebagai Ketua PGRI Cabang Blanakan periode 2025–2030 setelah meraih 54 suara, sementara Hj. Tuti Suwarsih, MM.Pd. memperoleh 22 suara.

Selanjutnya, forum melaksanakan pemilihan Formatur Dua (F2) yang menghasilkan susunan sebagai berikut:

H. Tatang Sunarya, S.Pd. sebagai Wakil Ketua I dengan perolehan 35 suara,

Kasnali sebagai Wakil Ketua II dengan perolehan 10 suara,

Kusmana sebagai Sekretaris dengan perolehan 10 suara.

Selain formatur terpilih, terdapat 47 orang anggota calon pengurus yang tidak seluruhnya otomatis masuk dalam struktur, melainkan akan diseleksi dan ditetapkan oleh Ketua PGRI Cabang Blanakan terpilih guna membentuk sebagian formasi kepengurusan PGRI periode 2025–2030, sesuai kebutuhan organisasi serta ketentuan AD/ART PGRI.

Usai seluruh rangkaian pemilihan dan penetapan formatur selesai, kegiatan KONCAB dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus PGRI Cabang Blanakan yang baru, sebagai tanda dimulainya masa bakti kepengurusan periode 2025–2030. Diharapkan, kepengurusan baru ini mampu membawa PGRI Cabang Blanakan menjadi organisasi yang semakin solid, profesional, dan progresif dalam memperjuangkan aspirasi serta peningkatan mutu guru.

Pemprov Banten–DKJ Teken MoU Studi MRT Kembangan–Balaraja

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | Pemerintahan | 04 Februari 2026  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Studi Potensi Kontribusi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja. Penandatanganan berlangsung di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa sinergitas antarpemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem transportasi massal terintegrasi di kawasan metropolitan Jakarta–Banten. Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan.

“Nota kesepahaman ini menjadi pembuka jalan bagi cita-cita bersama menghadirkan transportasi massal terintegrasi,” ujar Andra Soni.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama tujuh perusahaan pengembang yang berada di sepanjang rencana koridor trase MRT Kembangan–Balaraja. Kerja sama ini menjadi tahap awal penyusunan studi komprehensif pengembangan jalur MRT lintas wilayah Jakarta–Banten.

Ruang lingkup studi mencakup tiga aspek utama, yakni kajian kelembagaan, kajian keuangan, serta kajian teknis termasuk penentuan trase. Proses kajian diperkirakan berlangsung selama delapan hingga sepuluh bulan dan hasilnya akan menjadi dasar penentuan skema pembiayaan serta model pengembangan proyek MRT ke wilayah Banten.

Andra Soni menjelaskan, kedekatan geografis antara Banten dan Jakarta, serta tingginya pergerakan komuter setiap hari, menyebabkan tekanan lalu lintas terjadi secara bergantian di kedua wilayah, terutama pada jam sibuk.

“Sebagian besar warga Banten bekerja di Jakarta. Pagi hari kepadatan terjadi di Jakarta, malam hari bergeser ke Banten. Ketergantungan pada kendaraan pribadi perlu dikurangi,” katanya.

Ia menilai pengembangan MRT hingga Balaraja merupakan solusi jangka menengah dan panjang untuk mengurangi beban jalan sekaligus mendorong peralihan masyarakat ke transportasi publik.

“Jika terealisasi, ini akan mengurangi beban jalan di Jakarta dan Banten, memudahkan masyarakat menggunakan angkutan massal, serta menumbuhkan budaya transportasi publik di kawasan perbatasan,” jelasnya.

Gubernur DKJ Pramono Anung menegaskan kerja sama MRT lintas Jakarta–Banten memperkuat kolaborasi antardaerah. Keterlibatan pengembang dinilai mempercepat pengembangan kawasan berbasis transit (TOD) sekaligus memperkuat pembiayaan proyek.

“Ini merupakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara Pemerintah Jakarta, Pemerintah Banten, pengembang dan MRT baik dari sisi pengembangan kawasan maupun pembiayaan,” ujar Pramono.

Pemda DKJ akan mengacu pada pengalaman pengembangan MRT Utara–Selatan, dengan target studi rampung agar pembangunan MRT Kembangan–Balaraja dapat dimulai dalam satu hingga dua tahun ke depan.(WartainBanten)

PT Surya Cipta Salurkan Bantuan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana Ke Pemda Subang 

Penulis
H2R
-
0

PT Surya Cipta Salurkan Bantuan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana Ke Pemda Subang

SUBANG. | Warta In — Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, R. Memet Hikmat, menerima bantuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berupa sarana dan prasarana penanggulangan bencana dari PT Surya Cipta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang, pada Rabu (04/02/2026).

Ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT. Surya Cipta, khususnya kepada Bapak Bowo, atas bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Bantuan yang diserahkan tersebut meliputi:

1. 3 Unit Perahu Karet;

2. 500 pcs Matras;

3. 3 unit Tenda Barak Kapasitas 30-50 orang;

4. 2 unit Mesin perahu 15 Pk.

Plh. Sekda Subang menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat, khususnya dalam mendukung upaya penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana.

“Bantuan ini sangat berguna untuk proses penanganan dan pemulihan korban bencana, terutama bagi masyarakat yang berada di lokasi pengungsian,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak PT Surya Cipta atas respons cepat dan kepeduliannya terhadap bencana yang terjadi di Kabupaten Subang.

Dalam kesempatan tersebut, Plh. Sekda menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara profesional dan terkoordinasi, dengan peran masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Ia menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertugas melakukan penanganan langsung di lokasi kejadian, Dinas Sosial berperan dalam penanganan pengungsi serta distribusi logistik, BPBD didukung oleh TAGANA, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berperan dalam perbaikan infrastruktur, khususnya pada tahap pascabencana.

“Di sinilah pentingnya kolaborasi. Dengan kolaborasi yang kuat, hasil penanganan bencana akan jauh lebih maksimal,” tegasnya.

Plh. Sekda juga menyampaikan bahwa terdapat dua objek utama dalam penanganan bencana, yakni keselamatan masyarakat dan kondisi lingkungan terdampak.

“Yang pertama adalah orangnya, bagaimana menyelamatkan masyarakat, memperhatikan kondisi kesehatan, lokasi pengungsian, dan kebutuhan dasar. Yang kedua adalah tempatnya, di mana pada tahap pascabencana peran PUPR mulai berjalan,” ujarnya.

Ia turut mengingatkan agar seluruh aset penanggulangan bencana yang dimiliki pemerintah daerah dapat dipelihara dengan baik, meskipun tidak selalu digunakan.

“Di sini kita memiliki aset yang cukup banyak, mohon dipelihara dengan baik agar selalu siap digunakan kapan pun dibutuhkan,” pesannya.

Kepada Kepala Pelaksana BPBD, Plh. Sekda juga mendorong agar pelatihan lapangan penanganan bencana dapat dijadwalkan secara rutin dan intensitasnya ditingkatkan, sehingga keterampilan sumber daya manusia serta kesiapan peralatan pendukung terus terjaga.

Menutup sambutannya, Plh. Sekda kembali menyampaikan apresiasi kepada PT Surya Cipta.

“Terima kasih kepada Bapak Bowo dan Manajemen PT Surya Cipta. Bantuan ini tentu sangat bermanfaat bagi kami. Kolaborasi dan koordinasi seperti ini saya harapkan terus diperkuat ke depan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Daerah I Setda Subang, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Subang, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Kepala BPBD Kabupaten Subang, serta Manajer Sosial&Manajemen PT Surya Cipta.

**Bobby Eko**

Cerdas Kelola Keuangan, Kunci UMKM Belitang Naik Kelas Bersama PTBA

Penulis
Zulkifli
-
0

PTBA Micro & Small Enterprise Funding Section Head, Weny Yuliastuti menyampaikan pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen PTBA dalam mendukung penguatan UMKM binaan agar semakin mandiri dan berdaya saing.

“Kami berharap melalui pelatihan ini, pelaku UMKM tidak hanya memahami pentingnya pengelolaan keuangan, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten. Keuangan yang dikelola dengan baik akan menjadi pondasi kuat bagi UMKM untuk tumbuh, berkembang, dan siap naik kelas,” ujar Weny Yuliastuti.

Pelatihan dihadiri oleh DR. H. Purwanto, S. Kom., MM., CFP yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan bukan sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi merupakan strategi penting untuk menjaga keberlanjutan usaha.

“UMKM yang ingin naik kelas harus memulai dari keuangan yang tertib dan terukur. Dengan pencatatan yang rapi, pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, mengelola risiko, serta merencanakan pengembangan usaha secara berkelanjutan,” jelas DR. H. Purwanto.

Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai dasar-dasar manajemen keuangan UMKM, pengelolaan arus kas, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang.

“Pelatihan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi UMKM Belitang, sehingga ilmu yang diperoleh tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga diterapkan secara langsung untuk mendorong pertumbuhan usaha dan kesiapan UMKM dalam menghadapi tantangan ke depan,” pungkas Weny.

(Zulkifli)

Musrenbang RKPD 2027 Aceh Barat: Wistha Tekankan Integrasi dengan Program Strategis Nasional

Penulis
DEVI YULIA MURNI
-
0

Meulaboh – Bupati Aceh Barat diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Wistha Nowar membuka kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Samatiga dan Kecamatan Bubon di kantor Camat setempat pada Rabu (4/2/2026).

 

Wistha mengatakan, kegiatan Musrenbang merupakan ruang dan forum diskusi strategis dalam menyampaikan aspirasi, ide, gagasan serta berbagai masukan konstruktif guna menyelaraskan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

 

“Musrenbang tingkat kecamatan ini merupakan momen yang sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengkomunikasikan dan menyelaraskan usulan serta rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang gampong agar mampu menjawab isu strategis pembangunan daerah,” kata Wistha.

 

Dikatakan Wistha, Musrenbang memiliki agenda utama yaitu menyempurnakan rancangan awal RKPD tahun 2027 dengan mengacu kepada tema pembangunan tahun ketiga rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata di berbagai sektor pembangunan.

 

“Kami menegaskan bahwa arah pembangunan Aceh Barat telah dirumuskan secara jelas dalam 100 program prioritas bupati dan wakil bupati yang dsusun dan ditetapkan sebagai peoman pembangunan daerah,” katanya.

 

Wistha berharap, seluruh usulan aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibahas dapat difokuskan dan diarahkan pula untuk mendukung 100 program prioritas tersebut, serta berbagai aspek kepentingan masyarakat lainnya.

 

“Berbagai rencana pembangunan kedepan juga perlu diintegrasikan selaras dengan program strategis nasional seperti Koperasi Merah Putih, program 3 juta rumah, pembangunan sekolah rakyat dan swasembada pangan,” ujar Wistha.

Meulaboh – Bupati Aceh Barat diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Wistha Nowar membuka kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Samatiga dan Kecamatan Bubon di kantor Camat setempat pada Rabu (4/2/2026).

Wistha mengatakan, kegiatan Musrenbang merupakan ruang dan forum diskusi strategis dalam menyampaikan aspirasi, ide, gagasan serta berbagai masukan konstruktif guna menyelaraskan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

“Musrenbang tingkat kecamatan ini merupakan momen yang sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengkomunikasikan dan menyelaraskan usulan serta rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang gampong agar mampu menjawab isu strategis pembangunan daerah,” kata Wistha.

Dikatakan Wistha, Musrenbang memiliki agenda utama yaitu menyempurnakan rancangan awal RKPD tahun 2027 dengan mengacu kepada tema pembangunan tahun ketiga rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata di berbagai sektor pembangunan.

“Kami menegaskan bahwa arah pembangunan Aceh Barat telah dirumuskan secara jelas dalam 100 program prioritas bupati dan wakil bupati yang dsusun dan ditetapkan sebagai peoman pembangunan daerah,” katanya.

Wistha berharap, seluruh usulan aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibahas dapat difokuskan dan diarahkan pula untuk mendukung 100 program prioritas tersebut, serta berbagai aspek kepentingan masyarakat lainnya.

“Berbagai rencana pembangunan kedepan juga perlu diintegrasikan selaras dengan program strategis nasional seperti Koperasi Merah Putih, program 3 juta rumah, pembangunan sekolah rakyat dan swasembada pangan,” ujar Wistha.

Pemprov Banten Raih Skor Tinggi SPI dan MCSP, KPK Beri Apresiasi

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | Pemerintahan | 04 Februari 2026  — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten atas peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan. Apresiasi tersebut tercermin dari capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan skor 73,22 serta hasil Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP) yang mencapai nilai 89.

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Awal Program Kegiatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (4/2/2026).

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK atas pendampingan serta berbagai program penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang telah dilakukan.

“Terima kasih kepada aparatur Pemerintah Provinsi Banten atas berbagai upaya tata kelola yang dilakukan, sehingga indeks integritas Pemerintah Provinsi Banten pada Survei Penilaian Integritas 2025 mencapai 73,22, meningkat dari capaian tahun 2024  dengan skor 71,21,” ucarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil MCSP yang dilakukan KPK RI, Provinsi Banten berhasil meraih nilai 89 dan menempati peringkat delapan secara nasional.

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa dari delapan area penilaian MCSP, terdapat lima area prioritas yang harus ditindaklanjuti pada 2026, yakni manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi pendapatan daerah.

“Seluruh perangkat daerah agar menyusun rencana aksi tindak lanjut MCSP Tahun 2026,” tambah Andra Soni.

Selain itu, Andra Soni memaparkan berbagai capaian Pemprov Banten, antara lain nilai sangat baik pada Indeks Kualitas Kebijakan 2025, predikat Badan Publik Informatif, peringkat dua nasional reformasi hukum, serta peringkat sembilan nasional kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

“Pemerintah Provinsi Banten meraih kategori A pada kualitas pelayanan publik tahun 2025. Berbagai indikator pencapaian keuangan daerah juga terus mengalami pertumbuhan positif. Semoga capaian tata kelola tersebut semakin meningkatkan sinergi dan kolaborasi kita bersama dalam upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Banten,” ungkapnya.

Gubernur mengajak seluruh aparatur menginternalisasi visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi secara sungguh-sungguh

“Harus kita jalankan sungguh-sungguh dengan segenap hati nurani,” ucapnya.

Terakhir, menurut Gubernur adalah menindaklanjuti masukan KPK terkait perlunya peningkatan sosialisasi pencegahan korupsi di setiap OPD, yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah.

“Setiap kepala OPD punya tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi di lingkungan kerja masing – masing,” ucapnya.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Brigjen Bahtiar Ujang Permana menyampaikan bahwa rapat koordinasi juga mengevaluasi capaian perbaikan tata kelola Pemprov Banten tahun 2025, khususnya terkait integritas dan sistem pencegahan korupsi.

“Saya ucapkan terima kasih, karena Provinsi Banten untuk penilaian integritas mengalami kenaikan. Harapan kami, untuk total skor integritas bisa ditingkatkan pada angka 78, dan ini perlu upaya mewujudkan itu,” tambahnya.

Bahtiar menekankan pentingnya penguatan sosialisasi antikorupsi yang tidak hanya bersifat imbauan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk pengawasan melekat oleh masing-masing OPD.

“Tidak hanya mengandalkan Inspektorat saja. Kemandirian OPD sangat penting untuk memastikan lingkungannya ini antikorupsinya betul-betul kuat,” tambahnya.

Selain itu, KPK meminta Pemprov Banten menyusun mekanisme MCSP mandiri yang disesuaikan dengan karakteristik daerah guna mempercepat dan mengefektifkan pencegahan korupsi.

“Silakan teman-teman di daerah membuat semacam metode MCSP tersendiri dengan karakter dan data faktual yang ada di Provinsi Banten, untuk percepatan dalam mewujudkan pencegahan dalam rangka edukasi yang efektif dan efisien,” ucapnya.

KPK juga menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan siap memberikan pendampingan serta fasilitasi dalam penguatan tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten..(WartainBanten)

Pembobol Salon Cakranegara Terungkap, Terduga Pelaku Merupakan Residivis Kambuhan

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Pembobol Salon Cakranegara Terungkap, Terduga Pelaku Merupakan Residivis Kambuhan

Warta.in
Mataram, NTB – Unit Jatanras Sat Reskrim Polresta Mataram kembali mengungkap kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukumnya. Kali ini, polisi berhasil mengungkap aksi pencurian di Salon Ladiva, Cakranegara, yang terjadi pada Kamis (15/01/2026) sekitar pukul 03.00 WITA.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap dua terduga pelaku pencurian yang telah diamankan sebelumnya. Keduanya berinisial AR dan IM, warga Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP I Made Dharma YP. .T.K., SIK., M.SI., menjelaskan bahwa pengungkapan pencurian di Salon Ladiva berawal dari pendalaman kasus pencurian lain yang melibatkan kedua terduga.

“Kedua terduga ini merupakan residivis. Dari hasil pemeriksaan, mereka mengakui sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Kota Mataram,” ungkap AKP I Made Dharma.

Peristiwa pencurian di Salon Ladiva terjadi pada dini hari saat kondisi sekitar sepi. Kedua terduga masuk ke dalam salon dengan cara mencongkel pintu harmonika, lalu mengambil sejumlah barang berharga.
“Barang yang diambil di antaranya satu unit speaker aktif dan beberapa parfum salon. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp3 juta,” jelasnya.

Aksi pencurian tersebut baru diketahui oleh pemilik salon keesokan harinya. Menyadari tempat usahanya dibobol, korban langsung melaporkan kejadian itu ke Polresta Mataram.

Saat ini, kedua terduga masih menjalani proses penyidikan di Sat Reskrim Polresta Mataram. Polisi juga telah mengamankan berbagai barang bukti yang berkaitan dengan aksi pencurian tersebut.

Atas perbuatannya, AR dan IM dijerat Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman penjara sesuai ketentuan yang berlaku.

Polisi menegaskan akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan TKP lain yang melibatkan kedua residivis tersebut, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa di wilayah Mataram.(sr/hpntb)

Siaga Banjir Jerowaru, Brimob Polda NTB Bangun Tenda Darurat dan Salurkan Bantuan

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Siaga Banjir Jerowaru, Brimob Polda NTB Bangun Tenda Darurat dan Salurkan Bantuan

Warta.in
Lombok Timur,NTB — Personel Kompi 3 Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda NTB, Selasa (3/2/2026), bergerak cepat merespons banjir di wilayah Jerowaru, Lombok Timur. Pasukan siaga bencana turun langsung memberi pertolongan sekaligus membangun tenda darurat bagi warga terdampak.

Kegiatan dimulai pukul 15.15 Wita. Personel melaksanakan apel pengecekan, dilanjutkan pergeseran pasukan menuju Dusun Kaliantan, Desa Serewe. Fokus utama tertuju pada keselamatan warga serta kebutuhan hunian sementara.

Menjelang sore, koordinasi berlangsung bersama ketua RT dan warga setempat. Langkah ini membuka jalan pembangunan tenda darurat. Pukul 19.00 Wita, dua unit tenda regu berdiri di lokasi terdampak, termasuk kawasan Dusun Sungkun, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru.

Tak berhenti di situ, bantuan logistik diserahkan malam hari. Komandan Kompi 3 Yon B Pelopor bersama anggota, menemui warga untuk memastikan kebutuhan mendesak terpenuhi.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., menyampaikan apresiasi atas respons cepat jajaran Brimob.

“Kehadiran personel Brimob di lokasi terdampak banjir menjadi wujud kesiapsiagaan Polri. Kami pastikan pelayanan kemanusiaan terus berjalan, terutama saat warga menghadapi situasi darurat,” ujar Kholid saat dikonfirmasi terpisah.

Ia menambahkan, Polri berkomitmen hadir di tengah masyarakat, khususnya saat bencana melanda. Sinergi dengan perangkat desa dan warga dinilai penting, agar penanganan berjalan efektif dan tepat sasaran.(sr/hpntb)

SDN 01 Ambulu Diduga Lakukan Pengangkatan Guru Honorer, KS Angkat Bicara

Penulis
ANDRI PRAS
-
0
Ket foto : Plt Kepala sekolah SDN 01 Ambulu Jember, Siti Yuliana Margareta, S. Pd saat di ditemui oleh awak media.

Warta.in, Jember – Beredarnya informasi mengenai dugaan pengangkatan tenaga honorer di SDN 01 Ambulu dibantah secara tegas oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah SDN 01 Ambulu, Siti Yuliana Margareta, S.Pd.

Saat dikonfirmasi awak media pada Rabu, 04 Januari 2026, Yuliana menegaskan bahwa Lathifa Aly, S.Pd sama sekali bukan tenaga honorer, melainkan relawan pengajar sukarela yang tidak memiliki status pengangkatan resmi di lingkungan sekolah.

“Lathifa Aly, S.Pd adalah relawan sukarela, bukan honorer,” tegas Yuliana.

Yuliana menjelaskan, nama Lathifa memang sempat tercantum dalam daftar petugas upacara yang memuat nama guru PPPK dan ASN. Namun, pencantuman tersebut bukan karena pengangkatan atau penetapan status, melainkan karena Lathifa saat itu membantu sebagai pengajar anak inklusi sekaligus pembina upacara.

Menurutnya, kondisi tersebut kerap disalahartikan oleh pihak luar sebagai pengangkatan tenaga honorer baru, padahal tidak memiliki dasar administratif maupun legal.

Lebih lanjut, saat ditanya apakah hal ini telah diketahui oleh pihak Dinas Pendidikan, Yuliana mengakui bahwa Dinas Pendidikan tidak mengetahui keterlibatan Lathifa dalam daftar pembina upacara. Bahkan, nama Lathifa juga diketahui sempat tercantum dalam daftar tugas kegiatan luar sekolah, termasuk kegiatan Lomba Mewarnai TK B SDAMSA Fun Fest 2026.

Meski demikian, Yuliana menegaskan bahwa status Lathifa tetap sebagai guru sukarela, yang keterlibatannya terbatas pada kegiatan pembina upacara dan pengajar anak inklusi, tanpa adanya kewenangan kepegawaian.
Ia memastikan bahwa tidak pernah ada pengajuan, rekomendasi, maupun proses pengangkatan tenaga honorer baru di SDN 01 Ambulu.

Yuliana juga menekankan bahwa keterlibatan Lathifa dalam data pembina upacara yang telah ditandatangani olehnya murni bersifat insidental, dan tidak dapat dijadikan legitimasi status kepegawaian dalam bentuk apa pun.

“Tidak pernah ada pengangkatan honorer baru di SDN 01 Ambulu,” tegasnya kembali.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan atas isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan penambahan tenaga honorer secara tidak prosedural di SDN 01 Ambulu.

Hingga berita ini ditayangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Arief Tjahjono, belum memberikan keterangan terkait dugaan ini, karena saat dihubungi oleh awak media beliau masih sedang dalam perjalanan dinas di luar kota.

Tak Ada Rotan Akar Pun Jadi, Gaji Kalem Salu Sarre di Sopai Dialokasikan ke Pelebaran Jalan

Penulis
Linggi
-
0

TORAJA UTARA – Misi membangun kampung melalui program mandiri untuk kepentingan masyarakat menjadi prioritas dari di Lembang Salu Sarre di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, Rabu (4/2/2026).

Hal inilah yang dilakukan Yunus Rombe selaku Kepala Lembang Salu Sarre di Kecamatan Sopai untuk menjawab kepentingan masyarakat di wilayah pemerintahannya di tengah berkurangnya anggaran Dana Desa.

Di sela-sela kesibukannya pada hari Rabu (4/2/2026), saat mengawasi langsung pekerjaan peningkatan atau pelebaran akses jalan penghubung antara Lembang (Desa) tetangga, Yunus Rombe menyebutkan jika program tersebut murni menggunakan anggaran atau dana pribadi.

“Ini jalan sepanjang 300 meter, merupakan akses menuju ke Objek Wisata Air Terjun Sarambu Sikore. Selain itu merupakan akses jalan penghubung ke desa Salu,” ucap Yunus Rombe.

Akses Jalan Setelah Dilebarkan di Lembang Salu Sarre 

Selaku Kepala Lembang, Yunus Rombe juga menjelaskan jika akses jalan tersebut sangat kecil yang rawan bagi masyarakat pengguna jalan akibat badan jalan yang sangat kecil dimana hanya bisa dilalui oleh 1 kendaraan roda 4 saja

“Jalan ini juga sebagai akses utama menuju ke Sekolah terdekat dan Poskesdes sehingga rawan bagi pengguna kendaraan roda 4 baik kendaraan pribadi maupun kendaraan pengangkut barang keperluan masyarakat hingga kendaraan operasional pemenuhan gizi anak sekolah,” jelas Yunus Rombe.

Untuk itu kata Yunus Rombe, demi lancarnya mobilitas sosial masyarakat sehingga bukan suatu halangan untuk membangun kampung walaupun harus menggunakan dana pribadi yang bersumber dari gaji.

“Biayanya ini saya gunakan dana pribadi atau gaji saya karena Dana Desa berkurang. Jadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat harus dijawab sebagai pelayan masyarakat,” ungkap Kalem Yunus Rombe.

Ya karena gaji saya kan bersumber dari masyarakat juga, melalui pajak. Digunakan untuk membangun terutama perhatian ke akses jalan merupakan perhatian membangun kampung dan membangun kebersamaan menjawab kebutuhan masyarakat, bebernya.

Akses Jalan Menuju Obwis Air Terjun Sarambu Sikore Rawan Ambruk

Untuk itu Kepala Lembang Salu Sarre berharap kepada pemerintah daerah sekitarnya jalan tersebut bisa menjadi salah satu perhatian serius berhubung ada titik rawan yang bisa putus.

“Saya berharap selaku Pemerintah setempat kepada pemerintah daerah semoga bisa menjadi salah satu perhatian serius karena akses jalan ini baik sebagai akses jalan wisata juga sebagai akses mobilitas masyarakat setiap hari. Sementara ada satu titik rawan bisa putus akibat longsor,” pungkas Yunus Rombe.

 

1...262728...1,079Halaman 27 dari 1,079
© PT. WARTA INFORMASI TEKNOLOGI. - Nomor : AHU-007835.AH.01.30.Tahun 2023