BENGKAYANG, KALBAR WARTA IN— Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke sejumlah jerigen dan wadah penampung berukuran besar di SPBU PT Imanuel Jaya Nomor Registrasi 6479120, Jalan Basuki Rahmat/Jalan BRC, kawasan Simpang Tiga, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, menjadi sorotan.

Aktivitas yang dilaporkan terjadi pada Sabtu (19/9/2026) tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan publik. Sejumlah wadah tampak berada di area pengisian BBM, sementara antrean kendaraan juga terlihat di lokasi.

Persoalannya bukan semata-mata soal adanya jerigen atau wadah, tetapi apakah proses pengisian, volume pembelian, jenis BBM, peruntukan, pencatatan transaksi, serta aspek keselamatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas kondisi tersebut, Ketua DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat, Budi Gautama, mendesak aparat penegak hukum (APH) dan instansi berwenang melakukan pemeriksaan langsung.

«“Jangan hanya melihat foto atau menerima laporan. Turun langsung ke SPBU, periksa faktanya. Kalau memang sesuai aturan, sampaikan kepada publik. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, tindak tegas sesuai ketentuan hukum,” tegas Budi Gautama.»

APH Diminta Jangan Tutup Mata

Menurut Budi, pengawasan terhadap penyaluran BBM merupakan persoalan kepentingan publik. Pemerintah dan aparat memiliki kewenangan untuk memastikan kegiatan penyaluran BBM berlangsung sesuai ketentuan, aman, tertib, dan tidak merugikan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat harus antre panjang, sementara ada pembelian atau pengisian dalam jumlah besar yang tidak jelas peruntukannya. Ini yang harus diperiksa secara objektif,” katanya.

Budi menegaskan ASWIN tidak sedang memvonis pengelola SPBU telah melakukan pelanggaran.

“Kami tidak menuduh. Kami meminta pemeriksaan. Bedakan antara dugaan dengan fakta hukum. Kalau hasil pemeriksaan menyatakan tidak ada pelanggaran, tentu itu harus dihormati. Namun jika ditemukan pelanggaran, jangan ada pembiaran,” ujarnya.

7 PERTANYAAN ASWIN UNTUK PENGELOLA DAN INSTANSI PENGAWAS

ASWIN menilai setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terang:

1. BBM jenis apa yang diisi ke dalam jerigen dan wadah penampung tersebut?

2. Berapa volume BBM yang dibeli dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi?

3. Siapa pembeli dan untuk kepentingan apa BBM tersebut digunakan?

4. Apakah pembelian tersebut memiliki dokumen atau dasar yang dipersyaratkan apabila memang diperbolehkan?

5. Apakah seluruh transaksi tercatat sesuai sistem administrasi dan ketentuan SPBU?

6. Apakah metode pengisian dan wadah yang digunakan memenuhi standar keselamatan serta ketentuan penyaluran BBM?

7. Apakah terdapat potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi atau penyimpangan tata niaga yang perlu ditindaklanjuti?

Ketujuh pertanyaan tersebut, menurut ASWIN, seharusnya dapat dijawab melalui pemeriksaan lapangan dan pencocokan data transaksi, bukan sekadar berdasarkan pernyataan sepihak.

Bukan Sekadar Foto, ASWIN Minta Pemeriksaan Data

Budi juga meminta instansi terkait tidak berhenti pada pemeriksaan visual.

“Periksa CCTV jika diperlukan, cocokkan transaksi, lihat volume penyaluran, periksa jenis BBM, identitas pembeli apabila diwajibkan, serta telusuri peruntukannya. Dengan begitu masyarakat mendapatkan jawaban berdasarkan fakta,” katanya.

Ia meminta pengawasan dilakukan secara profesional dan tidak tebang pilih.

«“Kalau ada SPBU yang terbukti melanggar, siapa pun pengelolanya, harus diproses sesuai aturan. Jangan ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” tegas Budi.»

ASWIN: Pengawasan Bukan Tuduhan

ASWIN menekankan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi pers dalam melakukan kontrol sosial dan menyampaikan informasi yang menjadi perhatian masyarakat.

Namun demikian, ASWIN tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang hak jawab kepada pihak pengelola SPBU dan instansi terkait.

Sampai berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari pengelola SPBU PT Imanuel Jaya mengenai aktivitas pengisian BBM ke wadah tersebut belum diperoleh.

ASWIN membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pengelola maupun pihak terkait untuk menjelaskan jenis BBM, volume, dasar pembelian, peruntukan, prosedur pengisian, serta aspek keselamatan dalam kegiatan tersebut.

Kini publik menunggu langkah konkret APH, Pertamina, BPH Migas, dan instansi pemerintah terkait untuk memastikan apakah aktivitas tersebut sesuai ketentuan atau justru terdapat pelanggaran yang harus ditindaklanjuti.

Kota sukabumi -Buka Akses Perguruan Tinggi, STIES Al Junaediyah dan KNPI Kota Sukabumi Inisiasi Program “Satu Kelurahan Satu Sarjana”

Judul : STIES Al Junaediyah Gandeng KNPI Kota Sukabumi, Dorong Beasiswa
“Satu Kelurahan Satu Sarjana”

SUKABUMI – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Al Junaediyah Sukabumi resmi menjalin sinergi strategis dengan DPD KNPI Kota Sukabumi untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi muda. Sinergi ini diwujudkan melalui peluncuran program Beasiswa Pemuda KNPI bertajuk “Satu Kelurahan Satu Sarjana.”

Program ini dirancang khusus untuk membuka peluang bagi para pemuda di setiap kelurahan se-Kota Sukabumi agar dapat mengecap pendidikan di bangku perguruan tinggi. Selain mempermudah akses studi, inisiatif ini ditargetkan mampu mencetak SDM berdaya saing yang siap berkontribusi langsung dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Ketua STIES Al Junaediyah Sukabumi, Dr. Saehudin, S.Th.I., M.Ud, menegaskan bahwa kemitraan dengan KNPI merupakan wujud nyata komitmen kampus dalam mendekatkan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat luas, khususnya kaum muda.

“Kami ingin pendidikan tinggi makin mudah dijangkau oleh generasi muda. Melalui Program Beasiswa Pemuda KNPI ‘Satu Kelurahan Satu Sarjana’, kami berharap lebih banyak pemuda yang berkesempatan kuliah, mengasah kompetensi, dan kelak kembali untuk mengabdi kepada masyarakat,” tegas Saehudin dalam keterangan resminya kepada awak media, Minggu (19/9/2026).

Ia menambahkan, konsep menghadirkan satu sarjana di tiap kelurahan bukan sekadar memenuhi capaian akademis formal, melainkan sebuah gerakan fondasi dalam membangun kualitas SDM dari tingkat tapak.

“Satu sarjana dari setiap kelurahan mungkin terlihat sederhana, namun bila dijalankan secara konsisten, ini akan menjadi gerakan pendidikan yang berdampak luas. Mereka dapat menjadi penggerak kemajuan di wilayah kelurahannya masing-masing,” lanjutnya.

Sambut hangat kerja sama ini, Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi, Dr. Sudar Fauzi, M.Si, menilai kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan institusi akademis merupakan langkah strategis dalam menciptakan ruang pemberdayaan pemuda yang berkelanjutan. Menurutnya, program beasiswa ini menjadi bukti kepedulian nyata terhadap masa depan pendidikan pemuda di tingkat basis sekaligus mempererat hubungan antara perguruan tinggi, pemuda, dan pemangku kepentingan lokal.

Tak hanya berfokus pada pembiayaan studi, kemitraan STIES Al Junaediyah dan DPD KNPI Kota Sukabumi ini juga mencakup spektrum pemberdayaan yang lebih luas. Berbagai program prioritas telah disiapkan, meliputi pendidikan dan pelatihan, peningkatan kapasitas kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.

Saehudin menekankan bahwa sinergi lintas lembaga ini harus menghadirkan dampak riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Perguruan tinggi tidak boleh hanya mengurung diri di ruang akademik. STIES Al Junaediyah berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat dan merangkul pemuda melalui aksi nyata yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Melalui program “Satu Kelurahan Satu Sarjana,” STIES Al Junaediyah Sukabumi bersama DPD KNPI Kota Sukabumi optimistis dapat melahirkan generasi muda yang unggul secara intelektual, memiliki keterampilan berwirausaha, berkarakter kuat, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan daerah.

Nias Barat,Warta.in — Bantuan pangan yang seharusnya menjadi hak warga miskin, di Nias Barat diduga tersandera politik. Seorang warga berinisial YD mengaku sejak Pilbup 2020 hingga kini tak pernah lagi tersentuh bantuan pemerintah.

Kepada wartawan, YD bercerita lugas. Pada Pilbup Nias Barat 2020, ia menjatuhkan pilihan kepada calon bupati yang kalah. Sejak itu, namanya seolah hilang dari daftar penerima bantuan.

“Saya dukung calon yang tidak jadi. Sejak itu saya tidak pernah dapat bantuan,” kata YD.

Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Ketika istrinya mencoba menanyakan alasan tak kunjung menerima bantuan kepada aparat desa, jawaban yang didapat hanya satu kalimat: data dari pusat.

Jawaban yang bagi warga justru janggal. Sebab, dalam regulasi, data penerima bantuan tidak pernah statis dari pusat. Data harus hidup di desa.

Aturan Main Dilanggar

Secara hukum, dalih “data dari pusat” bertentangan dengan regulasi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 38 secara tegas melarang setiap orang atau institusi yang dengan sengaja memalsukan data penerima bantuan. Ancamannya pidana.

Kemudian, Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS Pasal 20 ayat 1 dan Pasal 11 menyebutkan, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial wajib dilakukan setiap bulan melalui musyawarah desa/kelurahan dengan melibatkan RT, dusun, dan perangkat desa. Artinya, desa adalah filter pertama, bukan sekadar penerima data dari atas.

Yang paling krusial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf (b) dan (g) melarang kepala desa dan perangkat desa melakukan perbuatan diskriminatif terhadap warga dan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan warga. Larangan itu mutlak.

Jika terbukti bantuan dihambat karena perbedaan pilihan politik, maka tindakan tersebut tidak lagi sekadar pelanggaran administrasi. Ia masuk ranah pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam *UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 3, dengan ancaman penjara 1 tahun sampai 20 tahun.

Warga kini menanti ketegasan Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu. Warga berharap bupati memberi instruksi keras kepada para kepala desa dan kepala dusun: hentikan politisasi bantuan. Bantuan harus berbasis kriteria fakir miskin, bukan berbasis siapa memilih siapa.

Catatan Redaksi: Dugaan adanya kaitan pilihan politik dengan bantuan pangan merupakan keterangan sepihak dari warga, bukan kesimpulan redaksi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi 2×24 jam kepada pemerintah desa dan Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Editor : Red.

Warta In

LAWANG KIDUL,Muara enim.18/19/2026.DIFFUSION.Festival karang asam yang resmi dibuka pada tanggal 17-18-19 dan berakhir 20 September 2026.

Gelaran budaya dan ekonomi terbesar di Kabupaten Muara Enim, Karang Asam Festival (KAF) 2026 Diffusion Festival resmi dibuka.

Pembukaan Festival Karang Asam 2026 yang mengusung tema DiFFUSiON. Festival ini merupakan festival berbasis masyarakat yang telah masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata RI.

Rangkaian acara meliputi,” Pameran UMKM Masyarakat Kecamatan Lawang Kidul, Bekela Kampung, Festival Jaranan & Kuda Lumping, dan DiFFUSiON Music Stage dengan bintang tamu Batas Senja, Opick, dan penampilan spesial yang dinantikan kedatangan *Upex dari Jakarta*.

Acara pembukaan dihadiri dan dibuka langsung oleh *Plt Bupati Muara Enim, Hj. Sumarni*. Turut hadir mendampingi *Ketua Bapak PKK Kabupaten Muara Enim, Ahmad Yani*, Ketua Pariwisata Sumatera Selatan, Camat Lawang Kidul, Kapolsek Lawang Kidul, Danramil Lawang Kidul, Kapolres Muara Enim, Dandim 0404 Muara Enim, Lurah Tanjung Enim Selatan, perwakilan PT Bukit Asam Tbk, seluruh OPD terkait, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan ratusan pelaku UMKM.

Pembukaan dilaksanakan pada *Kamis, 17 September 2026*. Sedangkan festival utama akan berlangsung selama 4 hari penuh, mulai *17 hingga 20 September 2026*.

Bertempat di *Lapangan Karang Asam, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.*

Plt Bupati Sumarni dalam sambutannya menegaskan, KAF bukan hanya sekadar hiburan, melainkan strategi untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan dan melestarikan kearifan lokal. Masuknya KAF dalam KEN menjadi bukti bahwa budaya lokal Lawang Kidul memiliki daya saing nasional.

“Festival ini adalah milik masyarakat. Kita ingin UMKM kita naik kelas. Ketika festival ramai, UMKM laku, ekonomi bergerak, dan budaya kita tetap lestari. Ini kolaborasi hebat antara pemerintah, TNI-Polri, BUMN dan masyarakat,” tegas Sumarni.

Acara pembukaan diawali dengan doa bersama, tarian selamat datang dari sanggar lokal, dan pemukulan gong oleh Plt Bupati sebagai tanda resmi dibukanya festival.

Setelah itu, Plt Bupati bersama Forkopimda berkeliling meninjau langsung puluhan stand UMKM yang menjajakan produk unggulan mulai dari kuliner, wastra, hingga kriya.

Antusiasme warga terlihat sangat ramai memenuhi Lapangan Karang Asam dipadati pengunjung sejak sore hari. Keamanan dijaga ketat oleh gabungan Polsek, Koramil, Polres dan Kodim untuk memastikan acara kondusif.

Panitia mengajak seluruh masyarakat Muara Enim dan Sumatera Selatan untuk hadir dan meramaikan puncak KAF 2026 pada 17-20 September 2026.

(Zulkifli)

Soe 19 September 2026_warta.in

Seorang Ibu Rumah Tangga berinisial YA Resmi melaporkan Dugaan tindak pidana Penganiayaan ke Polres Timor Tengah Selatan (TTS) Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat 19 September 2026

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan No. (STTLP/B/ 642/ IX/2026 ). Dalam laporan tersebut, YA memastikan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut akan terjerumus dalam unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Peristiwa ini bermula pada Minggu, 13 September 2026 sekitar pukul 16.00 WITA, di jalan umum wilayah Desa Putun, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Berdasarkan uraian dalam laporan, kejadian ini bermula ketika pelapor keluar dari rumah dan hendak menukar uang. Dalam perjalanan, pelapor bertemu dengan terlapor yang disebut berinisial N.M.

Menurut keterangan yang dituangkan dalam laporan, terlapor diduga memaki pelapor dan kemudian memukul bagian kepala pelapor secara berulang kali. Akibat pemukulan tersebut, pelapor menyebut dirinya mengalami benjolan dan rasa sakit pada bagian kepala.

Atas kejadian itu, pelapor kemudian mendatangi ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres TTS untuk membuat laporan agar peristiwa tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Laporan  tersebut kini resmi diterima dan diketahui oleh pihak kepolisian pada 19 September 2026.

Warta.in Karo – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan jajaran Kodim 0205/TK. Pada Senin (14/9/2026) hingga pukul 13.00 WIB, patroli penanggulangan karhutla digelar di sejumlah wilayah Kabupaten Karo. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi wilayah aman dan terkendali, dengan tidak ditemukan titik hotspot maupun titik api.

Patroli dilakukan secara serentak oleh jajaran Koramil 01/Barusjahe hingga Koramil 09/Laubaleng. Personel menyisir sejumlah wilayah yang dinilai perlu mendapat perhatian, sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan karhutla. Di antaranya Desa Tanjung Barud, Kodon-Kodon, Lau Gumba, Sukanalu, Negeri Jahe, Kutambaru-Gunung Saribu, Juhar Perangin-angin, Kuta Buara hingga Lau Garut. Dari seluruh lokasi yang dipantau, tidak ditemukan adanya titik api, termasuk di sekitar kawasan hutan Tahura.

Untuk mengantisipasi munculnya kebakaran, Kodim 0205/TK bersama Polri, BPBD dan aparat desa juga menyiagakan personel serta perlengkapan pendukung. Sebanyak 20 personel Kodim, 10 personel Polri, 10 personel BPBD dan enam aparat desa disiagakan, didukung 20 kendaraan roda dua, satu kendaraan roda empat serta satu unit pompa air. Sementara itu, kegiatan satuan tugas udara dan pemadaman tidak dilakukan karena tidak ditemukan titik api maupun area yang terbakar.

Patroli dan pemantauan akan terus dilakukan sebagai langkah deteksi dini sekaligus mencegah terjadinya karhutla. Babinsa bersama aparat desa juga terus memonitor kondisi wilayah dan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Hingga laporan ini dibuat, situasi wilayah Kodim 0205/TK dalam kondisi aman dan terkendali. (RN)

Sumber: Pendam I/BB