Mitigasi Multi Bencana NTB sebagai Investasi Peradaban, Peringatkan Sejak Dini Sebelum Bencana terjadi
Warta.in
Mataram,NTB – Catatan Lapangan Gubernur Miq Iqbal Meninjau Bencana Lombok dan Sumbawa.
Bencana tidak pernah benar-benar “datang tiba-tiba”. Yang sering tiba-tiba adalah kesadaran kita. Ketika banjir merendam permukiman, ketika longsor memutus jalan, ketika kekeringan memaksa warga antre air, atau ketika gempa mengguncang rumah dan sekolah, barulah semua pihak serentak menyebut kata “mitigasi”.
Padahal mitigasi seharusnya bekerja jauh sebelum hujan turun, jauh sebelum retakan tanah muncul, jauh sebelum sirene peringatan terdengar.
Di titik inilah NTB harus jujur wilayah kita tidak kekurangan keberanian untuk bangkit, tetapi masih membutuhkan ketegasan untuk mencegah.
Dalam catatan lapangan saat Gubernur NTB Miq Iqbal meninjau sejumlah titik terdampak bencana di Lombok dan Sumbawa, ada pesan yang menguat: mitigasi multi bencana bukan biaya, melainkan investasi peradaban. Ini bukan slogan. Ini adalah cara baru membaca pembangunan.
Sebab NTB hidup di lanskap resiko yang kompleks, hidrometeorologi yang makin ekstrem, degradasi lingkungan, kerentanan infrastruktur, hingga ancaman gempa bumi yang selalu mengintai. Jika pembangunan hanya mengejar cepat dan besar tanpa menghitung resiko, maka kita sedang membangun di atas fondasi rapuh. Satu bencana besar saja cukup untuk membuat kita kembali ke titik nol.
Rekam Jejak Bencana Sejak 2016: Ini Bukan Kebetulan, Ini Pola
Catatan dari 2016, NTB mengalami rangkaian kejadian bencana yang membentuk pola berulang: banjir, longsor, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrem, hingga gempa bumi. Kita menyaksikan bagaimana banjir dan longsor kerap datang setelah hujan intensitas tinggi, memutus akses jalan dan merusak permukiman. Kita juga mengalami musim kemarau yang keras, ketika beberapa wilayah harus berjuang memenuhi kebutuhan air bersih. Kebakaran hutan dan lahan muncul di periode tertentu, menambah ancaman kesehatan dan, kerusakan ekologi.
Puncak ujian itu terjadi pada Gempa Lombok 2018, yang menjadi salah satu catatan paling traumatik dalam sejarah kebencanaan NTB. Gempa bukan hanya mengguncang bangunan, tetapi mengguncang sendi sosial-ekonomi seperti rumah warga rusak, fasilitas publik lumpuh, aktivitas pendidikan terganggu, layanan kesehatan terhambat, dan pemulihan membutuhkan waktu panjang.
Setelah itu, NTB tetap menghadapi ancaman berulang, terutama bencana hidrometeorologi yang makin sering dan makin “tidak ramah”, seiring perubahan iklim yang menggeser pola musim, memperpanjang kekeringan, dan memadatkan hujan dalam durasi pendek namun intensitas tinggi.
Rangkaian peristiwa ini mengirim pesan yang tidak boleh kita abaikan: bencana di NTB bukan anomali, melainkan realitas struktural. Karena itu, solusi kita tidak boleh insidental. Tidak bisa lagi sekedar “pemadam kebakaran”. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara berpikir: dari respons ke resiko, dari reaktif ke proaktif, dari sektoral ke sistemik.
Dari Teori ke Aksi: Kebencanaan Harus Menjadi Bagian dari Pembangunan
Literatur manajemen bencana menegaskan perubahan paradigma global: bencana tidak cukup ditangani saat darurat, tetapi harus dikelola sebagai resiko pembangunan. Wignyo Adiyoso, salah satu rujukan penting dalam literatur kebencanaan Indonesia, menekankan pendekatan holistik yang mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan. Intinya, manajemen bencana tidak boleh berhenti pada logistik dan tenda pengungsian, tetapi harus masuk ke desain kebijakan publik sejak awal. Dalam bahasa sederhana: kualitas pembangunan menentukan seberapa besar korban ketika bencana datang.
Namun, teori yang baik sering kali tersandung pada praktik yang tidak solid. Adiyoso juga menyoroti dua persoalan yang kerap menjadi “biang lemah” manajemen bencana: ketimpangan kapasitas antarlevel pemerintahan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Kita harus mengakui, NTB masih menghadapi dua persoalan ini dalam berbagai bentuk. Ada wilayah yang kuat secara kapasitas, ada yang tertinggal. Ada desa yang aktif, ada yang masih menunggu.
Karena itu, arah kebijakan yang ditegaskan Gubernur Miq Iqbal menjadi penting: mitigasi harus menjadi kerja bersama. Pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendiri, kabupaten/kota tidak bisa berjalan sendiri, desa tidak bisa dibiarkan sendiri. Semua harus bertemu dalam satu agenda besar: keselamatan rakyat sebagai prioritas pembangunan.
Mitigasi Hidrometeorologi: Ekologi Adalah Infrastruktur Keselamatan
Bencana hidrometeorologi di NTB tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekologi. Ketika hutan rusak, ketika daerah resapan berkurang, ketika sungai dangkal dan sempadan terokupasi, maka hujan berubah menjadi ancaman. Di musim penghujan, air meluncur cepat membawa material, menimbulkan banjir dan longsor. Di musim kemarau, cadangan air menghilang, memicu kekeringan dan krisis air bersih.
Data daerah menunjukkan degradasi hutan dan tekanan terhadap kawasan tangkapan air menjadi faktor yang memperparah risiko banjir, longsor, dan kekeringan. Pada saat yang sama, perubahan iklim meningkatkan ketidakpastian cuaca: hujan ekstrem lebih sering muncul, sementara kemarau bisa menjadi lebih panjang dan keras.
Ini sebabnya mitigasi tidak boleh semata “proyek fisik”. Mitigasi harus menyentuh akar: pemulihan ekosistem.
Rehabilitasi hutan, perlindungan mata air, penguatan kawasan resapan, serta konservasi lahan adalah investasi yang dampaknya jauh melampaui satu musim.
Pembangunan embung desa, sumur resapan, biopori, dan infrastruktur hijau lainnya harus dipandang sebagai strategi pengurangan risiko, bukan sekadar program lingkungan. Ini bukan romantisme ekologis, tetapi logika keselamatan publik.
Gubernur Miq Iqbal menempatkan isu ini sebagai fondasi: tanpa ekologi yang sehat, tidak ada ekonomi yang stabil. Pertanian tidak bisa hidup tanpa air. Pariwisata tidak bisa berkembang di wilayah rawan banjir dan longsor. Dunia usaha dan investasi tidak akan tahan pada ketidakpastian bencana. Jadi mitigasi adalah syarat pertumbuhan.
Mitigasi Gempa: Rumah Aman dan Budaya Siaga
Jika hidrometeorologi menuntut pemulihan ekosistem, maka gempa menuntut ketegasan standar keselamatan bangunan. NTB berada pada zona rawan gempa, sehingga mitigasi gempa tidak boleh hanya mengandalkan do’a dan keberuntungan.
Gempa tidak bisa dicegah, tetapi korban jiwa dan kerugian bisa ditekan jika rumah dan fasilitas publik dibangun dengan benar.
Pelajaran penting dari 2018 adalah banyak kerusakan terjadi pada bangunan yang tidak memenuhi prinsip tahan gempa. Maka mitigasi gempa harus masuk ke jantung kebijakan pembangunan.
rumah rakyat, sekolah, puskesmas, kantor layanan publik, pasar, dan tempat ibadah harus memenuhi standar aman. Ini bukan urusan teknis semata. Ini urusan keberpihakan. Negara tidak boleh membiarkan rakyat tinggal di rumah yang rapuh.
Tetapi mitigasi gempa juga bukan hanya soal beton dan besi. Mitigasi gempa adalah soal struktur kesadaran. Simulasi evakuasi, pelatihan kebencanaan, pendidikan risiko di sekolah, dan penguatan komunitas siaga harus menjadi kebiasaan, bukan seremoni. Masyarakat harus paham apa yang dilakukan saat guncangan terjadi: melindungi diri, mengevakuasi keluarga, dan bergerak cepat tanpa panik.
Dalam catatan lapangan, kita melihat bahwa kesiapsiagaan paling efektif adalah yang lahir dari kedekatan dengan realitas warga. Karena itu, Gubernur Miq Iqbal mendorong mitigasi sebagai budaya: melibatkan sekolah, desa, tokoh agama, pemuda, relawan, hingga dunia usaha. Dalam jam-jam pertama bencana, “responder” paling cepat bukanlah pemerintah, melainkan warga itu sendiri.
Masalah Terbesar: Bukan Kekurangan Program, Tapi Kekurangan Integrasi
NTB sebenarnya tidak miskin inisiatif. Program ada. Kegiatan ada. Rapat ada. Namun, tantangan besarb kita sering berada pada satu kata: integrasi. Bencana tidak datang sektoral. Tetapi respons dan mitigasi kita masih sering berjalan sektoral.
Rehabilitasi hutan berjalan sendiri. Tata ruang berjalan sendiri. Infrastruktur jalan dan jembatan berjalan sendiri. Pendidikan kebencanaan berjalan sendiri. Sistem peringatan dini berjalan sendiri. Padahal semua ini seharusnya satu orkestrasi.
Kerusakan hutan memperparah banjir. Banjir merusak jalan. Jalan rusak menghambat evakuasi. Evakuasi terlambat meningkatkan korban. Korban meningkat memperbesar beban sosial dan fiskal. Beban fiskal naik m
engurangi ruang pembangunan, layanan publik terganggu, ekonomi rakyat terpukul, lalu kemiskinan meningkat dan kemiskinan adalah bahan bakar kerentanan berikutnya. Siklus ini berulang.
Karena itu, arah yang ditegaskan Gubernur Miq Iqbal menjadi penting: kebencanaan harus menjadi bahasa bersama pembangunan NTB. Setiap perangkat daerah harus memasukkan perspektif resiko. Setiap kabupaten/kota harus disambungkan dalam koordinasi yang nyata, bukan administratif. Setiap proyek fisik harus melewati pertimbangan mitigasi. Dan setiap data bencana harus menjadi dasar kebijakan, bukan sekedar arsip.
Mitigasi Itu Lebih Murah dari Pemulihan: Ini Soal Akal Sehat Fiskal
Ada yang masih menganggap mitigasi itu mahal. Ini logika yang keliru. Yang mahal adalah kerusakan berulang. Yang mahal adalah pemulihan yang tak selesai-selesai. Yang mahal adalah ketika APBD tersedot untuk memperbaiki hal yang sama setiap tahun.
Jalan yang dibangun tanpa memperhitungkan drainase akan rusak lagi saat hujan ekstrem. Permukiman yang tumbuh di sempadan sungai akan tergenang lagi saat debit naik. Rumah yang tidak tahan gempa akan runtuh lagi saat guncangan datang. Sekolah yang rapuh akan menambah trauma anak-anak.
Mitigasi adalah investasi fiskal jangka panjang: mengurangi biaya pemulihan, menjaga kesinambungan layanan publik, dan melindungi ekonomi rakyat. Di sinilah mitigasi disebut investasi peradaban: ia menyelamatkan anggaran, sekaligus menyelamatkan martabat manusia.
Teknologi dan Partisipasi: Peringatan Dini Harus Sampai ke Warga
Era digital memberi peluang besar untuk memperkuat mitigasi: sensor, IoT, drone pemantau kawasan rawan, sistem informasi kebencanaan, hingga komunikasi risiko berbasis platform digital dan bahkan mitigasi dalam bentuk kearifan lokal. Namun teknologi tidak boleh berhenti di dashboard. Peringatan dini harus benar-benar sampai ke warga dan mudah dipahami.
Karena itu, mitigasi yang perlu dibangun bukan sekedar teknologi, tetapi teknologi yang bertemu komunitas: sistem peringatan dini yang hidup, partisipatif, dan responsif. Data bertemu kearifan lokal. Kebijakan bertemu realitas lapangan.
Selain itu, NTB memerlukan penguatan riset dan evaluasi: analisis efektivitas biaya berbagai strategi mitigasi, evaluasi rehabilitasi hutan berbasis masyarakat, pengembangan sistem mitigasi terintegrasi gempa-tsunami, serta pemetaan mikrozonasi yang presisi untuk mendukung tata ruang. Kerja mitigasi tidak bisa sekadar meniru daerah lain. NTB harus membangun modelnya sendiri: berbasis karakter geologi, iklim, sosial budaya, dan kapasitas fiskal.
Penutup: Ukuran Peradaban Ada pada Keselamatan Rakyat
Bencana mungkin tidak bisa kita hentikan. Tetapi korban dan kerugian bisa kita kurangi. Dan di situlah ukuran kemajuan sebuah daerah: bukan pada seberapa cepat ia membangun, tetapi pada seberapa bijak ia melindungi.
Mitigasi multi bencana sebagai investasi peradaban berarti keselamatan rakyat menjadi fondasi pembangunan. Ekologi dipulihkan sebagai infrastruktur keselamatan. Bangunan aman ditegakkan sebagai standar negara. Kesiapsiagaan dijadikan budaya. Koordinasi lintas sektor dipadatkan menjadi sistem. Data dijadikan kompas kebijakan.
Jika NTB ingin benar-benar “makmur mendunia”, maka mitigasi tidak boleh menjadi agenda pelengkap. Ia harus menjadi agenda inti. Sebab peradaban bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal kemampuan melindungi warganya dari resiko yang berulang.
Dan ketika NTB memilih mitigasi sebagai jalan utama, kita sedang menulis warisan terbaik untuk generasi mendatang: NTB yang tangguh dan beradab. ( sr/dkintb)
