Wartain Banten | Pemerintahan | 28 Januari 2026  — Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (27/1/2026).

Dua Raperda yang disetujui tersebut yakni Raperda tentang perubahan bentuk hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Banten menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda) serta Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Dalam sambutannya di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Dimyati menegaskan pentingnya pengelolaan PT Jamkrida Banten Perseroda secara profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, seluruh potensi daerah harus dikelola dengan tata kelola yang baik.

“Pengelolaan potensi daerah harus dilakukan secara profesional. Laporan keuangan, neraca, dan laba Jamkrida harus ditangani secara aktual dan sesuai fakta. Jangan sampai ada laporan yang tidak selaras dengan kondisi sebenarnya,” tegas Dimyati.

Memperkuat Peran Strategis BUMD

Dimyati menjelaskan bahwa perubahan bentuk hukum Jamkrida menjadi Perseroda bertujuan memperkuat peran BUMD dalam pelayanan publik, mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Sebagai lembaga penjamin kredit, Jamkrida memiliki peran strategis dalam menghubungkan sektor perbankan dengan dunia usaha, mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha, sekaligus memitigasi risiko bagi perbankan.

“Jamkrida itu ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi membantu perbankan, di sisi lain memberikan kemudahan akses modal bagi pelaku usaha. Jika dikelola dengan baik, hal ini pasti memberikan keuntungan bagi daerah dan masyarakat,” imbuhnya.

`

Keberpihakan pada UMKM

Wakil Gubernur Banten berharap Jamkrida semakin fokus mendukung UMKM melalui penjaminan kredit agar mampu berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Juru Bicara Pansus 4 DPRD Provinsi Banten, Lukman Nulhakim, menilai perubahan status hukum Jamkrida sebagai langkah normatif dan strategis untuk memperkuat kelembagaan BUMD ga`meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menjamin keberlangsungan usaha penjaminan kredit daerah dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“Perubahan bentuk hukum ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran BUMD dalam pelayanan masyarakat serta menjamin keberlangsungan usaha penjaminan kredit daerah berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance),” ujar Lukman.

Sejalan dengan itu, DPRD Banten menilai perubahan status hukum Jamkrida menjadi Perseroda sebagai langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kinerja usaha, memperluas akses pembiayaan, serta memastikan tata kelola perusahaan yang baik demi pertumbuhan ekonomi masyarakat Banten.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 28 Januari 2026  — Bunda Literasi Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menekankan pentingnya solusi bersama agar program literasi dapat berjalan optimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Menurutnya, keberhasilan program literasi sangat bergantung pada sinergi dan komitmen berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan Tinawati usai menerima audiensi Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Provinsi Banten di Gedung PKK Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (27/1/2026).

Tinawati menegaskan bahwa peningkatan minat baca masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan tugas bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah, pegiat literasi, hingga masyarakat.

“Mudah-mudahan nanti kita bisa mencari jalan keluarnya, sehingga minat baca dan tadi indeks IPLM-nya semakin meningkat,” paparnya.

Ia menyampaikan bahwa pertemuan dengan para pegiat literasi tersebut menjadi ruang untuk saling bertukar gagasan sekaligus membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan literasi di Provinsi Banten.

“Pertemuan hari ini kita saling memberi masukan, kemudian mencari solusi bagaimana dengan program literasi di Provinsi Banten,” katanya.

Ketua Forum TBM Provinsi Banten, Rudi Gunawan, menyampaikan bahwa audiensi dilakukan untuk memberikan masukan sekaligus mendorong kolaborasi dalam penguatan literasi di Banten. Ia menyebutkan terdapat lebih dari 800 TBM dan perpustakaan desa di Banten yang telah menerima bantuan buku bermutu dari Perpusnas, yang perlu dioptimalkan melalui kegiatan literasi berkelanjutan.

“Kehadiran kami kesini adalah untuk memberikan masukan, mengajak kolaborasi penguatan literasi di Provinsi Banten,” katanya.

Rudi juga menyoroti belum optimalnya regenerasi relawan literasi dan berharap adanya kolaborasi dengan Bunda Literasi untuk melahirkan relawan-relawan baru guna meningkatkan minat baca masyarakat.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 27 Januari 2026  — Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menghadiri rapat paripurna pengucapan sumpah janji Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PAN, Riyan Hidayat, yang menggantikan Ahmad Farizi.

Dalam kesempatan tersebut, Dimyati menekankan pentingnya anggota DPRD menjalankan fungsi legislatifnya secara optimal, termasuk pengawasan terhadap pemerintah daerah.

“Hal itu sebagai bentuk check and balance. Jangan sampai ada kesalahan yang dibiarkan. Harus terus diawasi,” kata Dimyati di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (27/1/2026).

Dimyati juga mengingatkan bahwa PAW bukan sekadar pergantian kursi, tetapi pemindahan tanggung jawab dalam menyalurkan dan merealisasikan aspirasi masyarakat.

“Berbagai keluhan masyarakat harus bisa dipenuhi. Ini memang tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, anggota DPRD harus benar-benar bekerja untuk masyarakat yang telah memilihnya,” tuturnya.

Selain itu, Dimyati menegaskan bahwa PAW juga bertujuan menjaga keberlanjutan kinerja legislatif agar tetap berjalan secara optimal.

“Karena di sana ada hak dan tanggung jawab kepada masyarakat, terutama dari daerah pemilihan (dapil)nya,” imbuhnya.

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mengucapkan selamat kepada Riyan Hidayat yang resmi dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Banten melalui Pengganti Antarwaktu (PAW).

Dimyati menekankan pentingnya pengawasan terhadap seluruh kinerja dan kebijakan kepala daerah serta kepala OPD.

Pelaksanaan PAW ini merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.4-35 dan 100.2.1.4-36 Tahun 2026. Prosesi pengucapan sumpah janji dipimpin Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan penyematan pin kepada Riyan Hidayat.(WartainBanten)

Warta.in, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali mencatatkan prestasi di tingkat Nasional dengan menerima penghargaan sebagai daerah kategori Madya dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Jember Muhammad Fawait, S.E., M.Sc dan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, bersama Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam ajang UHC Awards 2026 yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Penghargaan UHC kategori Madya diberikan berdasarkan pemenuhan sejumlah kriteria penilaian strategis. Kabupaten Jember, Jawa Timur dinilai berhasil mencapai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai minimal 98 persen.

Peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam memdorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungam kepersertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

Capaian UHC tidak hanya berdampak pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kesejahteraan sosial. Berdasarkan penelitian LPEM FEB UI 2025, daerah yang mencapai UHC, memliki tingkat kesakitan yang lebih rendah, akses pelayanan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan tanpa hambatan finansial. Pencapaian UHC kategori Madya ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Jember dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkelanjutan.

Warta.in || Jateng Rembang || Prioritas dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas komitmen dan keberhasilannya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas capaian Pemkab Rembang dalam memperluas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara merata dan berkelanjutan.

Penghargaan UHC Prioritas diberikan kepada daerah yang dinilai memenuhi standar nasional kepesertaan JKN, termasuk keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu melalui dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Rembang dinilai konsisten menghadirkan perlindungan kesehatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Fahrudin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh memastikan setiap warga memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan berkualitas melalui program JKN.

“Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memastikan seluruh warga mendapatkan perlindungan kesehatan yang berkeadilan, berkualitas, dan berkelanjutan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional,” ujar Fahrudin, Selasa (27/1).

Ia menjelaskan, dari total jumlah penduduk Kabupaten Rembang sekitar 667.092 jiwa, sebanyak 99,16 persen telah terdaftar sebagai peserta JKN, dengan tingkat keaktifan mencapai 83,20 persen.

“Capaian ini menandai bahwa Kabupaten Rembang telah berhasil mencapai Universal Health Coverage prioritas,” imbuhnya.

Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan layanan kesehatan dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Pemkab Rembang berkomitmen untuk mempertahankan status UHC Prioritas sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

( wik )