Wartain Banten | Pemerintahan | 27 Januari 2026  — Gubernur Banten Andra Soni mendorong para pemuda di Provinsi Banten untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bekal menghadapi era Society 5.0 sekaligus mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pesan tersebut disampaikan Andra Soni melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Banten, Ahmad Syaukani, pada Simposium Nasional dan Refleksi Awal Tahun yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Intelektual Pemuda Indonesia di Kota Tangerang Selatan, Senin (26/1/2026).

Menurut Andra Soni, saat ini dunia berada pada era 5.0 yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan derajat hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemuda dituntut tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya secara produktif dan inovatif.

Demikian diungkapkan Andra Soni dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (Kadispora) Provinsi Banten, Ahmad Syaukani pada Simposium Nasional dan Refleksi Awal Tahun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Intelektual Pemuda Indonesia di Kota Tangerang Selatan (26/1/2026). 

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda merupakan warga negara Indonesia berusia 16 hingga 30 tahun yang berada pada periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Di Provinsi Banten, jumlah penduduk yang masuk kategori pemuda mencapai sekitar 3,3 juta jiwa dari total lebih dari 12 juta penduduk.

“Kondisi itu, merupakan modal untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” kata Andra Soni.

Andra Soni menegaskan, pemuda berada pada usia produktif yang memiliki tenaga handal serta pemikiran yang tajam. Potensi tersebut, lanjutnya, harus diarahkan dan dikembangkan melalui peningkatan kapasitas, literasi digital, serta penguasaan teknologi informasi

“Hal tersebut, merupakan modal untuk membangun daya saing pemuda,” katanya.

Gubernur Banten Andra Soni mendorong pemuda Banten, melalui Kadispora Ahmad Syaukani, untuk memanfaatkan peluang demi pemberdayaan diri, salah satunya dengan menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari.

“Saat ini, penguasaan dan pemanfaatan teknologi merupakan keniscayaan,” tandasnya.

Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi DPP Perkumpulan Intelektual Pemuda Indonesia atas penyelenggaraan simposium bertema “Mencetak Pemimpin Bangsa Inovatif Kolaboratif Menuju Indonesia Emas.”

Untuk pemberdayaan pemuda, Pemprov Banten menyediakan berbagai program, termasuk Pemuda Pelopor, yang menargetkan pemuda 16-30 tahun dengan inisiatif dan inovasi untuk mencetak pemimpin masa depan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga teknologi.

Ketua Panitia Simposium Nasional DPP Perkumpulan Intelektual Pemuda Indonesia, Ahmad Daffa, menyatakan simposium ini menjadi ajang diskusi lintas bidang antara ahli, praktisi, mahasiswa, dan pemerintah untuk meningkatkan kolaborasi dalam menangani isu-isu terkini di masyarakat.(WartainBanten)

Warta.in || Jateng Rembang || Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang merencanakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Rembang bagian timur sebagai upaya pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Bupati Rembang Harno menyampaikan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit tersebut. Pembebasan lahan direncanakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026.

“Tahun ini saya akan membebaskan lahan. Lahannya sudah ada dan sudah deal harga, lokasinya di sebelah utara jalan,” ujar Harno.

Selain pembebasan lahan, Pemkab Rembang juga tengah menyusun Detail Engineering Design (DED) sebagai tahapan awal perencanaan pembangunan.

Harno menargetkan, pada akhir 2026 usulan pembangunan RSUD Rembang timur sudah dapat diajukan ke pemerintah pusat. Ia memperkirakan kebutuhan anggaran pembangunan rumah sakit tersebut berkisar antara Rp50 miliar hingga Rp100 miliar, tergantung pada spesifikasi dan kapasitas layanan yang direncanakan.

Rencana pembangunan RSUD ini disambut positif oleh masyarakat. Warga Kecamatan Sarang, Asrori, mengaku langkah tersebut akan sangat membantu warga di wilayah timur Rembang dalam mengakses layanan kesehatan.

“Selama ini kalau membutuhkan layanan rumah sakit harus ke Rembang kota atau Lasem. Jaraknya jauh, sekitar 45 kilometer. Biayanya juga besar, apalagi kalau tidak punya kendaraan,” katanya.

Saat ini, Kabupaten Rembang baru memiliki satu rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni RSUD dr. R. Soetrasno yang berada di Kecamatan Rembang. Pembangunan RSUD di wilayah timur diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

( wik )

Wartain Banten | Pemerintahan | 26 Januari 2026  — Gubernur Banten Andra Soni melantik sepuluh pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan menerapkan sistem manajemen talenta berbasis kinerja. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Banten dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjunjung prinsip meritokrasi.

Pelantikan berlangsung di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen KH Syamun Nomor 5, Kota Baru, Kota Serang, Senin (26/1/2026).

Andra Soni menegaskan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemprov Banten tidak lagi semata-mata berbasis administrasi. Seluruh proses penempatan jabatan kini dilakukan melalui pendekatan manajemen talenta yang terintegrasi dengan data kepegawaian ASN secara menyeluruh, meliputi kualifikasi, kompetensi, serta rekam jejak kinerja.

“Pelantikan ini ada yang promosi dan ada juga yang rotasi. Semuanya berbasis kinerja dan berbasis manajemen talenta,” ujar Andra Soni.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta di Pemprov Banten didasarkan pada data kepegawaian yang lengkap dan terstruktur, mencakup riwayat jabatan, pengalaman kerja, kompetensi, serta rekam jejak kinerja ASN.

“Manajemen talenta itu basisnya adalah data kepegawaian yang lengkap, termasuk pengalaman di mana yang bersangkutan pernah bekerja dan rekam jejak kinerjanya. Dari situlah penilaian dilakukan,” jelasnya.

Kebijakan ini merupakan wujud penerapan prinsip meritokrasi, di mana pelantikan, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan berbasis kinerja.

“Intinya, pelantikan, rotasi, mutasi, dan promosi ini berdasarkan kebutuhan organisasi dan berbasis kinerja,” tegasnya.

“Untuk eselon tiga dan empat sedang dalam proses. Saat ini dilakukan pemetaan, dan kami targetkan secepatnya bisa dilakukan pengisian,” ujarnya.

Selain JPT Pratama, proses pemetaan dan pengisian jabatan eselon III dan IV saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan segera terealisasi.

Kepada para pejabat yang dilantik, Andra Soni menekankan pentingnya bekerja secara efisien, profesional, dan berorientasi pada hasil, serta mampu beradaptasi, membangun kerja sama tim, dan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.

“Efisien itu wajib. Segala sesuatu yang kita kerjakan hasilnya harus maksimal dan dilakukan secara efisien, baik dari sisi waktu, anggaran, maupun sumber daya lainnya,” katanya.

Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan kinerja birokrasi Pemprov Banten diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Fokus utama kita adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan Provinsi Banten,” pungkasnya.

Pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Banten dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 57 Tahun 2026 tanggal 19 Januari 2026.

Dalam pelantikan tersebut, sembilan pejabat dilantik untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada berbagai posisi strategis, meliputi Inspektur Daerah, kepala badan, kepala biro, serta kepala dinas.

Selain itu, Gubernur Banten juga mengukuhkan Komarudin sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026.

Pelantikan dan pengukuhan ini merupakan bagian dari penataan organisasi serta penguatan kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 26 Januari 2026  — Gubernur Banten, Andra Soni, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir untuk wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan di Kantor Gubernur Banten, Senin (26/1/2026). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi bencana banjir yang terjadi di Provinsi Banten.

Dalam pertemuan tersebut, Andra menegaskan bahwa normalisasi sungai menjadi prioritas utama dalam upaya mitigasi banjir.

“Kami berupaya mengoordinasikan langkah-langkah pascabanjir agar ke depannya permasalahan banjir dapat dimitigasi bersama. Kami melibatkan semua pihak untuk mencari solusi agar kondisi ini segera teratasi,” ujar Andra Soni.

Rapat ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah provinsi, balai sungai, bupati, dan wali kota, dalam menangani banjir secara efektif. Normalisasi sungai dipilih sebagai langkah awal karena hasil kunjungan lapangan menunjukkan adanya penyempitan aliran sungai di beberapa titik serta bangunan liar yang menghambat laju air.

Selain itu, Gubernur Andra menambahkan bahwa pihaknya juga melibatkan Kantor Wilayah Pertanahan untuk meninjau status lahan di bantaran sungai.

“Kami juga meminta pandangan hukum dari Kantor Wilayah Pertanahan terkait status lahan. Tim teknis akan segera menindaklanjutinya mulai besok,” tambahnya.

Selain normalisasi sungai, Gubernur Andra Soni menekankan pentingnya sinergi dalam penyesuaian RTRW dengan pendampingan Kantor Wilayah Pertanahan untuk mewujudkan tata ruang yang lebih tahan terhadap bencana.

DPUPR Provinsi Banten bersama BBWS C2 dan pemerintah daerah akan melakukan survei awal di Sungai Cirarab untuk mengidentifikasi bangunan di sempadan sungai dan akses alat berat guna mendukung normalisasi pada titik-titik penyempitan aliran sungai.

“Kami mengidentifikasi bangunan di sempadan sungai serta jalur akses alat berat untuk keperluan normalisasi di titik-titik penyempitan aliran sungai,” kata Arlan.

Sejalan dengan itu, Kepala BBWS C2, David Partonggo Oloan Marpaung, menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus bersinergi serta mengerahkan alat berat dalam pelaksanaan di lapangan.(WartainBanten)