Stunting NTB 13,39% di Bawah Nasional, Gubernur Iqbal Ini Kerja Bersama Kab/Kota

Warta.in
Mataram, NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan perkembangan terbaru penanganan stunting sepanjang Tahun 2025. Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, persentase stunting di NTB tercatat 13,39% atau 51.809 kasus dari 387.065 balita.
Angka ini menunjukkan capaian yang sangat positif karena lebih rendah dari rata-rata nasional 18,8% serta telah melampaui target NTB Tahun 2025 sebesar 21,7%.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang terus diperkuat hingga ke tingkat desa.

“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekedar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat yang terus bergerak memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujar Aka.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa penurunan stunting adalah agenda prioritas yang menyangkut masa depan generasi NTB.

“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama Kab/Kota Se-NTB tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga pada kesinambungan program agar kasus baru bisa dicegah sejak awal. Ini komitmen kita bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.

Adapun capaian penanganan Stunting per Kabupaten/Kota di NTB Desember 2025 berdasarkan data laporan gizi pada aplikasi sigizikesga Kementerian RI 2026:
– Lombok Barat: 9,58%
– Lombok Tengah: 9,99%
– Lombok Timur: 22,39%
– Sumbawa: 10,70%
– Dompu: 12,61%
– Bima: 12,22%
– Sumbawa Barat: 7,1%
– Lombok Utara: 14,18%
– Kota Mataram: 6,57%
– Kota Bima: 9,49%

Pemprov NTB memandang data tersebut sebagai dasar penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan lebih terarah, tepat sasaran, serta memperkuat daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan.

“Data kabupaten/kota menjadi pijakan untuk memperkuat strategi. Daerah yang sudah rendah tetap dijaga agar tidak naik, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif,” tambah Aka.

Selain capaian tahun 2025, hasil pemantauan juga menunjukkan perkembangan kasus baru pada awal 2026. Pada Januari 2026, NTB mencatat 0,6% atau 1.890 kasus stunting baru, data ini tentunya menjadi pengingat bahwa pencegahan stunting harus terus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh lengah.
Rincian perkembangan stunting baru Januari 2026 per kabupaten/kota:
– Lombok Barat: 1,0% (479 kasus baru)
– Lombok Tengah: 0,9% (653 kasus baru)
– Lombok Timur: 0,8% (545 kasus baru)
– Sumbawa: 0,3% (79 kasus baru)
– Dompu: 0,0% (tidak ada stunting baru)
– Bima: 0,1% (36 kasus)
– Sumbawa Barat: 0,4% (39 kasus baru)
– Lombok Utara: 0,3% (41 kasus baru)
– Kota Mataram: 0,001% (4 kasus baru)
– Kota Bima: 0,2% (14 kasus baru)
Untuk persentase data stunting ini akan selalu di update sesuai hasil pengukuran tinggi badan setiap bulan, papar Aka.

Gubernur Miq Iqbal mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru, sekaligus mendorong percepatan penguatan layanan pada wilayah yang masih menunjukkan penambahan kasus.

Lebih lanjut Gubernur Iqbal juga menekankan bahwa, “Penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Kita harus menguatkan pencegahan di hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, sampai layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas. Semua pihak harus bergerak,”.

Dan harus diingat Pencegahan Dimulai dari Keluarga, untuk itu Pemprov NTB menekankan bahwa pencegahan stunting tidak hanya bertumpu pada layanan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama keluarga.

Karena nya kami menghimbau masyarakat untuk:
memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin dan asupan gizi seimbang,
memberikan ASI eksklusif dan MPASI sesuai standar,
rutin membawa balita ke Posyandu untuk pemantauan pertumbuhan,
menjaga sanitasi dan pola hidup bersih sehat.
Berkonsultasi ke fasilitas kesehatan jika ditemukan risiko gangguan tumbuh kembang anak.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat langkah-langkah strategis untuk menjaga tren penurunan stunting sekaligus menekan kasus baru secara cepat dan terukur.

“Capaian tahun 2025 ini patut kita syukuri, namun kita tidak boleh berhenti. Tahun 2026, Dinas Kesehatan NTB bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan memperkuat pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi yang lebih terarah, berbasis data, serta mempercepat respons terhadap kasus baru,” jelas Fikri.

Ia menyebutkan sejumlah langkah utama yang akan dijalankan, antara lain
Aksi Bergizi di Sekolah, untuk membangun pola konsumsi sehat sejak usia dini.
Penguatan Surveilans Gizi, agar data lebih akurat dan cepat ditindaklanjuti.

Pemantauan Pertumbuhan Balita, melalui layanan Posyandu dan Puskesmas secara rutin.
Refreshing PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Balita), untuk memperkuat edukasi keluarga.

Tatalaksana Masalah Gizi, termasuk penanganan cepat pada balita berisiko.
Selanjutnya koordinasi lintas program dan lintas sektor, agar intervensi lebih kuat dan terintegrasi.
Monitoring dan evaluasi program gizi di Desa Berdaya, sebagai lokus percepatan.

Pembinaan gizi bagi SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tepat sasaran dan berkualitas.
Pemenuhan Pita LILA untuk skrining keluarga, sebagai deteksi dini risiko stunting.

“Kami juga menekankan pentingnya intervensi berkelanjutan untuk kasus stunting baru, serta dukungan kabupaten/kota dalam pendampingan Survey SSGI 2026.

Target kita jelas: menurunkan stunting dengan cara yang terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” tutup Hamzi Fikri. (sr/dkintb)

Warta.in, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember wujudkan komitmennya untuk memperkuat program Cinta Kesehatan Ibu dan anak dengan mengumpulkan 1.200 tenaga kesehatan (Nakes) dan seluruh element terkait baik kepala Puskesmas maupun Camat se Kabupaten Jember pada 26 January 2026 bertempat di GOR PKPSO Kaliwates.

Program yang dikhususnya untuk memperkecil angka stunting dan angka kematian ibu dan anak (AKI/AKB) diharapkan mampu menurunkan persentase Kabupaten Jember yang menduduki peringkat tertinggi kedua se Jawa Timur.

“10 tahun terkahir Jember masuk dalam angka tertinggi ke-dua se jatim, maka dengan ini kita akan bergerak bersama mengatasi hal ini,” ujar Gus Fawait.

Dalam penanganan dan penerapan mengenai program ini, Gus fawait akan melibatkan seluruh unsur yang ada di kecamatan dan desa per wilayah se Kabupaten Jember.

“Hari ini kita akan jadikan satu, para nakes, penyuluh KB, nanti juga Kepala Puskesmas, Camat, bahkan tadi saya libatkan pengawas sekolah, para kepala sekolah, nanti akan terlibat bahu-membahu untuk menjadi bagian satgas pencegahan stunting, AKI, dan AKB ini,” Lanjut Gus Fawait.

Evaluasi untuk memantau kinerja para Nakes beserta semua element terkait akan dilakukan setiap 3bulan sekali, bahkan Gus Bupati menegaskan yang akan bertanggung jawab adalah pemimpin serta kepala ditiap wilayah.

“Kalo 3 bulan kedepan berarti pak Camat sudah tidak berkenan menjadi pak camat lagi, Kepala Puakesmas sudah tidak berminat jadi kepala lagi Kepala Dinas Kesehatan sudah tidak berkenan menjadi Kepala Dinas lagi,” tegas Gus fawait.

Hal ini dilakukan agar sistem satu komando melalui pembentukan satuan tugas lintas sektor benar-benar berjalan secara maksimal, angka stunting di Jember bisa keluar dari posisi teratas di tingkat provinsi. Dan dalam Lima tahun ke depan angka stunting di Jember dapat menjadi salah satu yang terendah di Provinsi Jawa Timur.

“kalau ini dikerjakan secara bersama-sama, anggarannya juga dibikin secara utuh, pergerakannya sesuai perencanaan, semua pihak terlibat, target kami stunting, AKI, AKB harus turun drastis di tahun 2026 dan target ditahun 2029 atau 2030 harus terendah se Jawa Timur,” tutupnya.

Wartain Banten | Pemerintahan | 26 Januari 2026  — Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan pentingnya setiap produk undang-undang yang dihasilkan tidak membebani keuangan daerah dan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan kerja (Kunker) Badan Legislasi (Baleg) DPR Republik Indonesia (RI) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (26/1/2026).

“Kami berharap setiap produk undang-undang tidak membebani keuangan daerah dari sisi dampak anggaran (budget impact). Harus produk undang-undang yang efisien dan efektif,” tegasnya.

Sebagai mantan pimpinan Baleg DPR RI, Dimyati menekankan pentingnya mempertimbangkan implikasi keuangan daerah dalam setiap kebijakan. Ia menyoroti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai contoh kebijakan yang membutuhkan perhatian khusus terkait anggaran daerah.

Menurut Dimyati, status sebuah rancangan undang-undang, apakah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau tidak, harus disampaikan secara transparan agar masyarakat memahami prosesnya.

“Fungsi Baleg sangat krusial di DPR, bahkan bisa disebut sebagai ‘pakunya’ DPR karena seluruh pembahasan calon produk hukum undang-undang masuk melalui Baleg,” tambahnya.

Dimyati juga mengungkapkan kebanggaannya karena Provinsi Banten terpilih sebagai salah satu daerah lokus penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) dalam penyusunan Prolegnas.

“Kita dapat menyampaikan aspirasi terhadap pembahasan Prolegnas untuk satu tahun ke depan,” ujarnya.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, menyatakan kunjungan kerja ke Banten menghasilkan sejumlah masukan penting yang akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan Prolegnas 2026.

“Beberapa masukan di antaranya terkait desa adat, mengingat di Banten terdapat masyarakat adat Baduy yang harus diperkuat dan dipertahankan. Selain itu, terdapat aspirasi mengenai pengelolaan sampah serta usulan perubahan ibu kota Provinsi Banten,” ungkap Sturman.

Aspirasi tersebut mencakup penguatan desa adat, pengelolaan sampah, dan usulan perubahan ibu kota Provinsi Banten. Pada 2026, terdapat 64 RUU dalam Prolegnas, terdiri dari 47 usulan DPR, 15 usulan pemerintah, dan 2 usulan DPD. RUU tentang desa adat termasuk di dalamnya, sementara RUU Pilkada belum masuk Prolegnas tahun ini.(WartainBanten)

LAMPUNG BARAT- Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus melihat langsung progres pembangunan pembukaan badan jalan menuju lokasi pembangunan potensi panas bumi (Geothermal) Sekincau, Senin 26 Januari 2026.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggandeng PT Star Energy untuk mengeksplorasi potensi panas bumi yang berada di Suoh-Sekincau.

Dengan akan dibangunnya geothermal maka dilakukan pembukaan badan jalan terlebih dalu untuk menuju lokasi. Tidak main-main jalan yang dibangun sepanjang 890 meter dengan luas badan jalan 10 meter.

Berdasarkan hasil meninjauan Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus didampingi Wakil Bupati Mad Hasnurin progres pembangunan jalan sudah sampai ditahap pengeringan tanah untuk dilakukan pengaspalan.

Dengan adanya pembangunan ini dinilai Bupati Lampung Barat sebagai langkah strategis untuk mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah.

Menurutnya, langkah ini diharapkan benar-benar membawa dampak positif, baik melalui peningkatan pendapatan daerah maupun melalui kontribusi langsung untuk masyarakat, terutama di wilayah sekitar proyek.

Senada sisampaikan kepala dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat, Mia Miranda pembangunan badan jalan tersebut selain akses menuju pembangunan Geothermal juga sebagai akses untuk jalan masyarakat.

Wartain Banten | Pemerintahan | 26 Januari 2026  — Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, mengatakan Posyandu di Banten terus bertransformasi melalui integrasi layanan primer guna mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan agar pelayanan semakin lengkap, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Posyandu saat ini terus bertransformasi melalui integrasi layanan primer agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih lengkap dan berkelanjutan,” ungkap Tinawati saat menghadiri Penilaian Lomba Posyandu Bina Keluarga Nasional (BKN) dan Kader Berprestasi di Posyandu Mawar C.X Yon Arhanud 1 Koorcab Divif 1 PG Kostrad, Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan, Senin (26/1/2026).

Tinawati menjelaskan, peran Posyandu saat ini tidak lagi terbatas pada pelayanan ibu dan balita. Posyandu telah berkembang untuk melayani seluruh siklus kehidupan masyarakat, mulai dari anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Hal tersebut sejalan dengan penerapan standar baru Posyandu, yakni Enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM).

Adapun 6 SPM tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial. Dengan cakupan layanan yang lebih luas, Posyandu diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat secara terpadu.

“Melalui Posyandu, kita harapkan pelayanan dasar lebih dekat, mudah diakses, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ucap Tinawati.

Dalam kesempatan itu, Tinawati juga mengapresiasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang telah berjalan baik di Posyandu Mawar. Ia menilai peran aktif para kader menjadi kunci keberhasilan Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain memberikan apresiasi, Tinawati turut menyampaikan sejumlah masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan pada empat bidang SPM lainnya agar dapat diimplementasikan secara optimal.

“Saya mengapresiasi seluruh kader Posyandu Mawar atas semangat, kekompakan, dan dedikasinya. Lomba ini bukan semata mencari juara tetapi menjadi sarana belajar, berbagi praktik baik dan memperkuat peran Posyandu di tengah masyarakat,” ucapnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi inspirasi bagi Posyandu lainnya di Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi inspirasi bagi Posyandu lainnya di Provinsi Banten,” kata Tinawati menambahkan.

Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Divif 1 PG Kostrad, Ira Ahmad Fikri Musmar, menyampaikan bahwa penilaian Posyandu digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menilai prestasi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan peningkatan kapasitas kader Posyandu untuk mendukung kesehatan keluarga, khususnya ibu dan balita.

“Merupakan momentum dalam rangka bersyukur dan mendukung kesehatan keluarga. Khususnya pada ibu dan balita. Semoga menjadi manfaat nyata bagi kita semua,” paparnya.

Usai penilaian, Tinawati bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Tangerang Selatan dan tim penilai melakukan peninjauan langsung ke Posyandu Mawar Arhanud 1, meliputi pelayanan enam SPM, kebun TOGA, TK Kartika IX-19, serta kebun hidroponik. Penilaian ini diikuti Posyandu di bawah naungan Persit Kartika Chandra Kirana TNI AD.(WartainBanten)