Gabungan Rukun Nelayan Brondong Gelar Petik Laut, 16 Tonglek Hadir dari 4 Kabupaten

LAMONGAN// Warta. In, 17.januari.2026 –Rukun Nelayan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, menggelar acara Petik Laut

Acara ini dimeriahkan dengan kehadiran 16 grup Tonglek dari beberapa daerah, di antara 4 Kabupaten..,
Lamongan,Tuban,Bojonegoro,dan Gersik, pada Minggu (17/01/2026)

Petik Laut merupakan tradisi tahunan yang dilakukan oleh nelayan untuk memohon keselamatan dan hasil tangkapan yang melimpah. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan kebersamaan bagi masyarakat nelayan.

16 grup Tonglek yang hadir berasal dari 4 Kabupaten,Lamongan,Bojonegoro,Tuban,dan Gersik.semua membawa kesenian dan kebudayaan masing-masing. Mereka menampilkan pertunjukan yang memukau dan menghibur masyarakat.

Acara ini juga di hadiri oleh tokoh”penting,seperti Bapak Ndan Ramel Muchtarul Amin Lettu ,Bapak Polsek Iptu Ahmad Zainudin S,H, Ibu Camat Brondong Nurul Khumaidah,S,H,M,M. dan Bapak Lurah Brondong Muhammad Riadol S.H,yang menunjukkan dukungan mereka terhadap kegiatan masyarakat nelayan.

Acara Petik Laut ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga laut dan sumber daya alam, serta mempererat hubungan antar masyarakat nelayan. (**).

Dana Desa Jadi Ladang Korupsi, TGR dan Pendamping Desa Disorot

Warta In Jabar | Subang — Program Dana Desa yang digulirkan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kembali menuai sorotan tajam. Alih-alih menjadi pengungkit kemajuan desa, Dana Desa justru kerap disalahgunakan dan menyeret ratusan aparatur desa ke ranah hukum.

Dalam rentang waktu 2022 hingga 2025, kasus korupsi Dana Desa terus bermunculan. Hingga tahun 2024, tercatat sedikitnya 973 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Dana Desa.

Ironisnya, sekitar 50 persen dari jumlah tersebut merupakan kepala desa, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola anggaran desa yang jujur, transparan, dan akuntabel.
Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung yang menyebutkan bahwa tren korupsi Dana Desa yang melibatkan kepala desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Lemahnya pengawasan serta rendahnya pemahaman tata kelola keuangan desa dinilai menjadi faktor utama Dana Desa tetap menjadi sektor rawan penyimpangan.

Berbagai modus korupsi pun berulang, mulai dari penggelembungan anggaran proyek, laporan fiktif, pemotongan dana, hingga penggunaan Dana Desa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Memasuki tahun 2025, tren tersebut belum menunjukkan penurunan.

Sepanjang tahun ini saja, tercatat 477 kepala desa kembali terjerat kasus korupsi Dana Desa.

Selain itu, mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR) juga menuai kritik. Sejumlah kalangan menilai TGR berpotensi menjadi celah penyelesaian administratif yang justru menahan terbongkarnya praktik korupsi secara pidana.

Tanpa skema TGR, bukan tidak mungkin jumlah aparat desa yang diproses hukum akan jauh lebih besar. Mekanisme ini dinilai minim efek jera dan berisiko melemahkan upaya penegakan hukum.

Sorotan tajam juga diarahkan pada peran pendamping desa. Pemerhati pembangunan desa, Riki Damayanto, menuturkan bahwa keberadaan pendamping desa saat ini dinilai belum memberikan pengaruh signifikan dalam mencegah penyimpangan Dana Desa.

Menurut Riki, peran pendamping desa di lapangan nyaris tidak dirasakan oleh masyarakat. Ia bahkan menantang publik untuk bertanya langsung kepada warga desa secara jujur terkait sejauh mana peran pendamping desa benar-benar berjalan.

“Faktanya, tidak ada satu pun berkas pengajuan, laporan pertanggungjawaban (LPJ), atau dokumen yang berkaitan dengan Dana Desa yang mewajibkan persetujuan pendamping desa. Mereka pada praktiknya hanya menjadi pelengkap administrasi dan penonton di lapangan,” ujar Riki.

Lebih lanjut, Riki menegaskan bahwa pendamping desa tidak memiliki kewenangan apa pun ketika terjadi penyimpangan.

“Jika ada pelanggaran, pendamping hanya bisa melapor ke Inspektorat Daerah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan atau mencegah penyimpangan sejak awal,” tegasnya.

Ia menilai kondisi tersebut sebagai kegagalan sistemik dalam pengawasan Dana Desa. Oleh karena itu, Riki mendesak kementerian terkait untuk segera melakukan evaluasi nasional terhadap pendamping desa di seluruh Indonesia.

“Jumlah pendamping desa mencapai ribuan orang dan seluruhnya digaji menggunakan uang rakyat. Jika perannya tidak efektif dalam mencegah korupsi Dana Desa, maka keberadaan mereka patut dipertanyakan dan harus dievaluasi secara serius,” tandasnya.

Meningkatnya kasus korupsi Dana Desa menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Penguatan pengawasan, pembenahan mekanisme TGR, evaluasi menyeluruh terhadap pendamping desa, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dinilai harus dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan.

Tanpa langkah tegas dan pembenahan menyeluruh, Dana Desa yang diharapkan menjadi tulang punggung pembangunan pedesaan justru berpotensi terus berubah menjadi ladang korupsi yang merugikan masyarakat desa.

Meranti – Polres Kepulauan Meranti memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW di Mesjid Ar- Rahman Polres Meranti Jalan Gogok Darussalam Jumat (16/1/2026) Malam.

Selain itu, Kegiatan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW Polres Kepulauan Meranti berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta mendapat respon positif dari personel dan tamu undangan yang hadir serta memberikan santunan anak yatim 10 Orang Oleh Polres Kepulauan Meranti.

Adapun Penyampaian Ceramah Agama Terkait Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW yang di sampaikan oleh Ustadz Muhamad Rizky, S Ag mengatakan Adapun peristiwa Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat yang sangat agung dan menjadi bukti kebesaran Allah SWT kepada Rasul-Nya, serta mengandung banyak pelajaran penting bagi umat Islam dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

“Dalam peristiwa Isra Mikraj tersebut, Nabi Muhammad SAW menerima perintah kewajiban melaksanakan shalat lima waktu, yang hingga saat ini menjadi ibadah pokok dan tiang agama bagi umat Islam. Oleh karena itu, shalat harus dilaksanakan secara tepat waktu, disiplin, dan penuh keikhlasan,” kata Ustadz.

Kata Ustadz, sholat memiliki peran penting dalam membentuk akhlak dan kepribadian seorang muslim, karena shalat yang dilaksanakan dengan khusyuk dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar.

“Dengan Pentingnya meneladani sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta sikap saling menghormati antar sesama, Meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya kepada anak yatim dan kaum dhuafa, sebagai wujud pengamalan ajaran Islam dan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi melalui Kasubbagdalops Bag Ops Polres Kepulauan AKP Hendri juga berpesan bahwa Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta pembinaan mental dan rohani personel Polres Kepulauan Meranti melalui pemahaman nilai-nilai keagamaan yang disampaikan dalam ceramah.

” Polres Kepulauan Meranti dalam hal ini juga memberikan santunan kepada anak yatim merupakan bentuk kepedulian sosial Polres Kepulauan Meranti dan dapat mempererat hubungan silaturahmi antara institusi Polri dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, bahwa dalam Materi ceramah yang disampaikan relevan dengan pelaksanaan tugas personel Polri, khususnya dalam menanamkan nilai disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas melalui pemahaman kewajiban ibadah shalat.

” Secara keseluruhan, kegiatan ini mendukung program pembinaan Personel Polri dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan profesional dalam menjalankan tugas,” tukasnya.