Pemprov NTB Salurkan Bantuan bagi Korban Banjir Lombok Timur

Warta.in
Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Lombok Timur, khususnya Kecamatan Jerowaru, pada Senin (2/2/2026).

Banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang sejak Jumat (30/1/2026) sekitar pukul 10.30 WITA.

Peristiwa tersebut mengakibatkan genangan air di sejumlah permukiman warga di Desa Ekas Buana, Desa Kwang, dan Desa Seriwe.

Berdasarkan laporan BPBD, jumlah warga terdampak mencapai 145 Kepala Keluarga (KK) atau 568 jiwa. Rinciannya, 54 KK di Desa Ekas Buana, 3 KK di Desa Kwang, dan 88 KK di Desa Seriwe.

Hingga Senin (2/2/2026), genangan air di beberapa titik masih belum sepenuhnya surut sehingga menghambat aktivitas masyarakat.

Sebagai bentuk respons cepat, BPBD Provinsi NTB berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Lombok Timur serta unsur TNI, Polri, Pemerintah Kecamatan, dan aparat desa setempat. Tim Reaksi Cepat (TRC) telah diterjunkan untuk melakukan asesmen di lokasi terdampak, termasuk upaya penyedotan air di sejumlah wilayah.

Adapun kebutuhan mendesak saat ini meliputi bantuan logistik tanggap darurat, mesin penyedot air, serta bahan bakar minyak (BBM) guna mendukung operasional penanganan bencana.

Atas atensi Gubernur NTB melalui Sekretaris BPBD Provinsi NTB, pemerintah menyalurkan bantuan logistik berupa air mineral, 24 paket sandang, 20 lembar tikar, 20 paket sembako, 10 dus mie instan, serta paket bahan pangan lainnya. Logistik untuk korban bencana banjir di Kecamatan Jerowaru telah didistribusikan dan diterima secara resmi oleh pihak Kantor Camat Jerowaru. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

Sekretaris BPBD Provinsi NTB, Ahmad Yani, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa seluruh jajaran terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

“BPBD bersama seluruh pemangku kepentingan terkait terus berupaya memberikan penanganan terbaik bagi masyarakat terdampak. Kami juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem,” ujarnya.

Selain penyaluran bantuan, BPBD Provinsi NTB juga melakukan pelaporan dan diseminasi informasi secara berkala guna memastikan data kejadian tetap akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Memasuki puncak musim hujan, Pemerintah Provinsi NTB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologis, seperti banjir, angin kencang, dan tanah longsor yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta meningkatkan kesiapsiagaan guna meminimalisir risiko dan dampak bencana.
(sr/dkintb)

Wartain Banten | Pemerintahan | 02 Februari 2026  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) serta unsur insan pers terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026. Kegiatan nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 9 Februari 2026 di Provinsi Banten.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, seluruh persiapan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan PWI Pusat, PWI Provinsi Banten, serta seluruh elemen pers di Banten agar pelaksanaan HPN 2026 dapat berjalan lancar dan sukses.

“Alhamdulillah, persiapan berjalan bersama-sama dengan PWI Pusat, PWI Provinsi Banten, dan seluruh unsur pers yang ada di Provinsi Banten,” ujar Andra Soni, Minggu (1/2/2026).

Menurut Andra Soni, Pemprov Banten menyambut pelaksanaan HPN 2026 dengan penuh antusias karena merupakan agenda nasional yang strategis. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif bagi perkembangan pers, tetapi juga mendorong kemajuan daerah, khususnya di Provinsi Banten.

Ia menegaskan, pers memiliki peran penting dalam menjaga iklim kebebasan berpendapat yang sehat, bertanggung jawab, dan beretika. Selain itu, pers juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Andra Soni berharap peringatan HPN di Banten tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi ruang konsolidasi dan refleksi bersama untuk memperkuat peran pers dalam mendukung pembangunan demokrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga kebebasan pers juga tumbuh dengan baik dan pers dapat menjadi bagian dari pendukung, sekaligus mitra strategis, menuju Banten maju, adil merata, tidak korupsi,” pungkasnya.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah berharap pers dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyosialisasikan program kepada masyarakat, sekaligus menjadikan HPN 2026 sebagai momentum untuk memperkenalkan dan mengangkat potensi Provinsi Banten ke tingkat nasional.

“Mudah-mudahan melalui peringatan HPN tahun 2026, Provinsi Banten semakin dikenal dan terangkat seluruh potensi wilayahnya,” ungkapnya.

Ia juga menekankan peran pers sebagai penyedia informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta mediator antara pemerintah dan masyarakat melalui jurnalistik yang akurat, berimbang, dan konstruktif guna mendorong akuntabilitas dan perbaikan tata kelola pemerintahan.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 02 Februari 2026  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah mematangkan persiapan program unggulan Sekolah Gratis bagi jenjang Madrasah Aliyah (MA) swasta. Program ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Banten dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, mengatakan saat ini pemerintah daerah masih mengkaji formula terbaik agar pelaksanaan sekolah gratis di MA swasta dapat berjalan optimal dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pemprov Banten saat ini sedang mengkaji formula terbaik untuk pelaksanaan sekolah gratis di Madrasah Aliyah. Kami harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Deden usai memimpin Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Provinsi Banten Tahun 2026 di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (2/2/2026)

Pemprov Banten menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Sekolah Gratis yang telah diatur dalam Pergub Nomor 15 Tahun 2025 dan dilaksanakan pada tahun ajaran 2025–2026 bagi siswa kelas X.

Meski jenjang Madrasah Aliyah telah tercantum sebagai penerima manfaat, Pemprov Banten masih melakukan kajian mendalam agar pelaksanaannya sesuai regulasi, tidak tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Agama, serta memiliki dasar hukum yang kuat.

“Pak gubernur sangat memahami bahwa siswa Madrasah Aliyah merupakan masyarakat Banten. Karena itu, kami berupaya mencari skema yang tepat, aman secara regulasi, dan tidak mengambil alih kewenangan Kementerian Agama,” katanya.

Pemprov Banten menilai perlu adanya penyelarasan aspek hukum, tata kelola, dan mekanisme teknis dalam pelaksanaan Sekolah Gratis, sehingga akan segera berkomunikasi dengan Kementerian Agama.

“Kami berharap ke depan ada komunikasi yang lebih intens antara pengelola madrasah, Kementerian Agama, dan Pemerintah Provinsi Banten. Dengan begitu, data dan aspirasi yang disampaikan benar-benar faktual dan menjadi dasar penyusunan kebijakan,” imbuhnya.

Selain itu, Pemprov Banten mendorong komunikasi intensif antara pengelola madrasah, Kemenag, dan pemerintah daerah agar kebijakan disusun berdasarkan data dan aspirasi yang faktual.

Deden juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota demi keberlanjutan pembangunan pendidikan, karena Sekolah Gratis merupakan ikhtiar bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Banten secara nyata.(WartainBanten)

Ciparay, Kabupaten Bandung, Senin, 2 Februari 2026. Warta. In Bidan Farida Aryani, hadiri Bina Wilayah Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Dan Evaluasi Pelaksanaan 6 SPM Posyandu Di Wilayah Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
Hadir dalam acara tersebut, Hj. Emma Dety Permanawati, S.Pd.I. MM. Ketua TP PKK Kabupaten Bandung dan Popy Jayanthi Woelansari, S.Ip. Ketua TP PKK Kecamatan Ciparay, sebagai tuan rumah, Porkopincam, KA UPT Puskesmas, UPT PU, Kades, TP PKK Desa, Bidan Desa, Kader Posyandu.
PR Stunting tertinggi di kabupaten Bandung, adalah Ciparay 1482 Kategori Stunting, jelas Hj. Emma. Penilaian PKK desa, kecamatan, kabupaten Data harus sama, antar desa dan posyandu, koordinasi dengan Sekdes, Sekcam, lanjut Hj. Emma.
Bermadu, Bermain Bersama Di Posyandu, SPM Pokja 2, inovasi di kecamatan Ciparay, harus terus di lanjutkan, tambah Hj. Emma. Fase PAUD untuk Bermadu, tekanan pada Kelompok Dada Wisma,Awal, Akhir tahun, sarana informasi Posyandu, harus tetap di isi, ada yang meninggal, pindah, lahir. Seluruh RW berbasis 6 SPM tidak hanya layani masalah kesehatan, tapi ringankan pekerjaan musdes, Musrenbang, lanjut Hj. Emma.
PKK tidak perlu di dominasi perempuan, laki-laki juga bisa berkontribusi, termasuk Karang Taruna, jelas Hj. Emma, karena dalam pemberdayaan keluarga, harus bersama laki-laki, Sebagai contoh, di Kabupaten, ada 14 laki-laki, 4 diantaranya pemuda. Ketua Pokja 4 Tingkat Nasional Ketuanya Laki-laki, lanjut Hj. Emma.
Hj. Emma, berharap, isu Stunting dan Kekerasan Kepada Anak, Ciparay, Pacet, hamil di atas usia 40-50 tahun, masih terjadi, yang seharusnya di usia tersebut, tinggal bermain, mengurus Cucu, Jelas Hj. Emma.
Masalah sampah, Hj. Emma menyarankan agar dalam kegiatan untuk mengurangi sampah, bawa Tumbler u tuk minum, dan misting untuk Snack. Pilah pilih sampah dari rumah, sementara untuk kotak sampah, Hj. Emma, anjurkan 5 Kotak, Organik, B3, plastik, beling, kertas. Warta. In Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.