Kepsek Pendi Suhendi Ajak Umat Islam Sebarkan Aqidah Murni dan Sepikan Malam Tahun Baru

WARTA IN JABAR | Subang – Ajakan untuk menyikapi pergantian malam tahun baru dengan kegiatan yang sesuai ajaran Islam kembali mengemuka di tengah masyarakat. Sebuah spanduk bertema “Sepikan Malam Tahun Baru” terlihat terpasang di ruang terbuka dan menyampaikan pesan agar umat Islam tidak larut dalam perayaan yang dinilai tidak sejalan dengan nilai aqidah.

Spanduk tersebut mengajak umat Muslim untuk mengisi waktu pergantian tahun dengan cara agama masing-masing serta memperkuat kebanggaan sebagai seorang Muslim. Pesan yang disampaikan menekankan pentingnya menjaga kemurnian aqidah sesuai tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah Pendi Suhendi menyampaikan ajakan kepada umat Islam agar pesan-pesan keagamaan seperti ini dapat disebarluaskan secara bijak, sehingga semakin banyak Muslim yang memahami pentingnya menjaga aqidah, khususnya di momentum pergantian tahun.

“Ini adalah pengingat internal bagi umat Islam agar mengisi masa liburan dan malam tahun baru dengan cara agama kita masing-masing, sesuai Qur’an dan Sunnah,” ujar Pendi Suhendi.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, setiap unggahan bukan hanya berdampak sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi moral dan spiritual.

“Ingat, jari kita di hari kiamat kelak akan memberi kesaksian terhadap apa yang kita posting. Karena itu, sebarkanlah aqidah yang murni sesuai Qur’an dan Sunnah,” tegasnya.

Pendi menekankan bahwa ajakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak lain, melainkan sebagai bentuk penguatan keimanan umat Islam agar tetap konsisten menjalankan ajaran agama di tengah keberagaman masyarakat.

Warta In Jabar mencatat, ajakan seperti ini kerap muncul setiap akhir tahun sebagai bentuk kepedulian sebagian masyarakat Muslim terhadap praktik perayaan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, dengan tetap mengedepankan sikap saling menghormati antarumat beragama.

Proyek Turap Banyusari Karawang Diduga Asal Jadi, Pemborong Cahyo Disebut Pekerja Lapangan

Karawang | Warta In Jabar — Proyek pembangunan turap saluran air di Jl. Karang Anyar, Dusun Gempol Kolot, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menuai sorotan tajam. Proyek tersebut diduga dikerjakan asal jadi, minim pengawasan, serta tidak sesuai prosedur teknis konstruksi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah seorang pekerja di lapangan yang enggan disebutkan namanya, proyek turap tersebut diborong oleh seseorang bernama Cahyo. Sumber menyebutkan bahwa sejak awal pekerjaan dilakukan tanpa mengikuti standar teknis yang seharusnya.

“Pemborongnya Cahyo. Kerjaannya asal jadi, mutunya jelek,” ungkap sumber kepada wartawan.

Di lapangan, terlihat batu belah dipasang langsung di dalam lumpur dan genangan air, tanpa adanya upaya pengeringan area kerja atau pembuatan bendungan sementara. Padahal, secara teknis, pemasangan turap seharusnya dilakukan pada dasar yang kering dan stabil agar konstruksi kuat dan tahan lama.

Selain itu, kualitas material juga dipertanyakan. Pasir yang digunakan tampak berkualitas rendah, sementara adukan semen dan pasir diduga tidak sesuai takaran, sehingga dikhawatirkan mengurangi kekuatan struktur turap. Bahkan, muncul dugaan adanya pengurangan volume dalam pemasangan.

Proyek ini juga disorot karena tidak dilengkapi papan nama atau plang informasi proyek. Tidak adanya papan informasi membuat publik tidak mengetahui sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana kegiatan, maupun masa pekerjaan. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa proyek ini merupakan proyek siluman.

Di lokasi pekerjaan, terlihat sekitar sembilan orang pekerja. Saat ditanya mengenai siapa pemborong proyek, sebagian pekerja mengaku tidak tahu, sementara lainnya memilih diam, seolah menutupi pihak yang bertanggung jawab.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa proyek turap ini berpotensi gagal fungsi dan merugikan keuangan negara, apabila benar menggunakan anggaran pemerintah.

Warga dan pemerhati pembangunan mendesak Dinas terkait, Inspektorat Kabupaten Karawang, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, mengecek kualitas pekerjaan, keabsahan proyek, serta menelusuri peran pemborong yang disebut bernama Cahyo.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pemborong maupun instansi pelaksana proyek terkait berbagai dugaan tersebut.

Polsek Patokbeusi Tempel Surat Himbauan Penutupan Tempat Hiburan Jelang Tahun Baru 2026

Patokbeusi Subang | Warta In Jabar – Personel Polsek Patokbeusi, Polres Subang, melaksanakan penempelan surat himbauan penutupan sementara tempat hiburan dan kafe di sepanjang Jalur Pantura, Kecamatan Patokbeusi, menjelang pergantian malam Tahun Baru 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan secara door to door pada Selasa, 30 Desember 2025, dengan menempelkan brosur dan surat edaran langsung di setiap tempat hiburan dan kafe. Selain itu, personel juga menyampaikan himbauan secara lisan kepada para pemilik maupun pengelola usaha.

Kapolsek Patokbeusi, Kompol Anton Indra Gunawan, S.E., M.H., menjelaskan bahwa penutupan sementara ini dilakukan berdasarkan surat edaran Forkopimcam Patokbeusi. Seluruh tempat hiburan dan kafe diwajibkan tidak beroperasi selama pergantian malam Tahun Baru 2026.

“Seluruh tempat hiburan dan kafe wajib tutup dan baru diperbolehkan buka kembali pada 1 Januari 2026 pukul 20.00 WIB. Hal ini demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif,” ujar Kapolsek.

Ia menegaskan, apabila terdapat tempat hiburan atau kafe yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Langkah ini merupakan upaya antisipasi untuk mencegah terjadinya kerumunan massa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat selama perayaan pergantian tahun.

Polsek Patokbeusi berharap seluruh pemilik tempat hiburan dan kafe dapat mematuhi surat edaran yang telah disampaikan, serta ikut berperan aktif dalam menjaga kondusivitas wilayah.

“Polsek Patokbeusi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya ini demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif,” tutupnya.

(Humas Polsek Patokbeusi)

Bansos Digelar di Jam Kerja, Pelayanan Kantor Kecamatan Banyusari Jadi Korban

KARAWANG – Pembagian Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) Kesra tahap II tahun 2025 yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Banyusari, Selasa (30/12/2025), menuai sorotan publik. Kegiatan penyaluran bantuan oleh PT Kantor Pos kepada 1.318 penerima manfaat dari 12 desa tersebut dinilai mengganggu pelayanan administrasi pemerintahan karena dilakukan pada hari dan jam kerja aktif.

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Banyusari, Dadi Ali Suhardi, menyatakan bahwa pelaksanaan pembagian bansos tersebut telah mendapatkan izin dari Camat Banyusari, Tri Warakanti. Pernyataan itu disampaikan Dadi di sela kegiatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan situasi berbeda. Kantor kecamatan tampak dipadati antrean warga penerima BLTS Kesra, yang menyebabkan ruang pelayanan publik bercampur dengan antrean bansos. Akibatnya, masyarakat lain yang hendak mengurus administrasi kependudukan dan pelayanan publik mengalami keterlambatan dan ketidaknyamanan.

Sejumlah warga mengeluhkan kondisi tersebut. Mereka menilai penyaluran bantuan sosial seharusnya dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang agar tidak mengorbankan fungsi utama kantor kecamatan sebagai pusat pelayanan publik.

“Harusnya ada pengaturan waktu dan tempat yang lebih tepat. Kami datang untuk urus administrasi, tapi ruangan penuh antrean bansos,” keluh salah seorang warga.

Situasi ini juga berdampak pada kinerja aparatur kecamatan. Para pegawai dituntut tetap memberikan pelayanan maksimal di tengah kondisi kantor yang penuh sesak dan kurang kondusif, sehingga efektivitas pelayanan menjadi terganggu.

Kondisi tersebut memantik perhatian publik. Pemerintah Kabupaten Karawang didorong untuk melakukan evaluasi dan penataan ulang mekanisme penyaluran bantuan sosial, agar ke depan tidak lagi mengganggu pelayanan pemerintahan.

Publik berharap, pembagian bantuan sosial dapat dilaksanakan di luar jam kerja aktif atau di lokasi alternatif, sehingga hak masyarakat penerima bantuan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan hak warga lainnya dalam memperoleh pelayanan publik yang optimal.