Perencanaan Dinilai Kurang Tepat, Program Upland Nanas di Subang Dikhawatirkan Gagal Panen

Subang, Warta In Jabar – Program Upland yang menjadi salah satu program unggulan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong pengembangan sektor pertanian di wilayah dataran tinggi, kini menuai sorotan di Kabupaten Subang. Perencanaan yang dinilai kurang tepat memunculkan kekhawatiran akan terjadinya gagal panen pada komoditas nanas.

Pada tahun anggaran 2025, Kabupaten Subang melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) menjadi salah satu penerima Program Upland dengan nilai anggaran sebesar Rp10,2 miliar. Namun, dana yang akan dicairkan disebut hanya sebesar Rp7,6 miliar. Program tersebut difokuskan pada budi daya nanas dengan total luasan 170 hektare, terdiri dari 70 hektare lahan existing dan 98 hektare lahan new planting.

Kegiatan Upland ini melibatkan 11 kelompok tani yang tersebar di empat kecamatan, yakni Sagalaherang, Jalancagak, Ciater, dan Kasomalang. Adapun bantuan yang diberikan meliputi bibit nanas dengan alokasi 16 ribu batang per hektare, pupuk nitrogen, pupuk NPK, hand sprayer, mesin pemotong rumput, serta bantuan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) senilai Rp350 juta dengan spesifikasi panjang 1.000 meter dan lebar 2 meter.

Namun demikian, seorang warga sekaligus petani nanas yang ditemui Warta In saat meninjau salah satu lokasi kebun nanas menyampaikan kekhawatirannya. Ia mengaku bersyukur dan bangga atas adanya bantuan Program Upland, namun menilai waktu tanam yang dipilih kurang tepat.

“Secara teori nanas memang bisa ditanam kapan saja, tapi idealnya penanaman dilakukan pada bulan Agustus saat musim kemarau. Kalau ditanam November atau Desember yang notabene musim hujan, dikhawatirkan akar akan membusuk akibat kelembapan tanah yang terlalu tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, jika penanaman dilakukan pada bulan Agustus, maka ketika memasuki musim hujan pada November, akar tanaman sudah cukup kuat karena telah berumur sekitar tiga bulan. “Coba lihat nanti di bulan Februari hasilnya seperti apa. Saya menduga banyak bibit yang mati dan hasilnya tidak maksimal,” tambahnya.

Ia juga menyoroti jumlah bibit bantuan yang dinilai jauh dari ideal. “Untuk lahan datar, idealnya 40 ribu batang per hektare dengan jarak tanam 40 x 50 cm. Sedangkan untuk lahan miring antara 30 sampai 35 ribu batang per hektare. Bantuan yang hanya 16 ribu batang per hektare itu jelas sangat kurang,” tegasnya.

Selain itu, bantuan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) juga dinilai tidak mempertimbangkan kondisi lapangan. Pasalnya, setiap kelompok tani menerima nilai anggaran yang sama, padahal medan jalan berbeda-beda.

“Ada jalan yang datar, ada yang naik turun, bahkan ada yang melewati solokan kecil sehingga harus dibuat gorong-gorong. Apakah konsultan sebelumnya tidak melakukan survei lapangan?” katanya dengan nada mempertanyakan.

Ia berharap Program Upland benar-benar dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi petani. Namun, sebagai petani nanas yang telah puluhan tahun berkecimpung, ia menilai perencanaan awal sangat menentukan hasil akhir.

“Kalau dari awal perencanaannya sudah kurang baik, bagaimana mau menentukan hasil yang maksimal. Saya berharap program ini bukan sekadar untuk menyerap anggaran akhir tahun saja,” pungkasnya lirih.

Sementara itu, saat Warta In berupaya mengonfirmasi hal tersebut kepada Manajer Kegiatan Upland Nanas, Supriatana, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Disperta Subang, melalui sambungan telepon seluler pada Jumat (19/12/2025), ia menyampaikan kesediaannya untuk memberikan klarifikasi secara langsung.

“Silakan bertemu hari Senin, 22 Desember 2025, pukul 08.00 WIB di kantor, karena saat ini banyak kegiatan,” ujarnya singkat.

**TIM**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Bupati Bekasi serta kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Bekasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis malam (18/12/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, sekitar pukul 19.00 WIB sejumlah penyidik KPK tiba secara tertutup dan langsung memasuki ruang kerja bupati. Dalam waktu singkat, penyidik melakukan penyegelan serta membawa keluar sejumlah dokumen dan berkas yang diduga berkaitan dengan proses penyidikan.

Selain ruang kerja bupati, kantor Disbudparpora Kabupaten Bekasi juga turut disegel. Langkah ini memicu perhatian publik dan spekulasi luas terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Di tengah penyegelan tersebut, beredar informasi adanya dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. OTT itu diduga melibatkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Disbudparpora Kabupaten Bekasi Imam Nugraha, serta sejumlah pihak lainnya.

Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait kebenaran informasi OTT maupun status hukum pihak-pihak yang disebutkan. Belum ada penjelasan terbuka mengenai perkara yang sedang ditangani penyidik.

Sementara itu, meski sejumlah ruangan disegel untuk kepentingan penyidikan, aktivitas pelayanan publik di lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaporkan tetap berjalan normal.

Awak media masih terus melakukan upaya konfirmasi kepada pihak KPK dan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan informasi resmi dan perkembangan lanjutan.

PANGKALAN BUNUT – Dalam upaya mempererat silaturahmi dan menjaga kondusivitas wilayah, Kepolisian Sektor (Polsek) Bunut kembali melaksanakan kegiatan rutin Jumat Curhat. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 19 Desember 2025 ini dipimpin oleh Kapolsek Bunut AKP Arinal Fajri, S.H., yang dalam hal ini diwakili oleh Kanit Binmas Aipda S.E. Pardosi.

​Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Quick Wins Kapolri ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi, keluhan, maupun laporan masyarakat terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) di wilayah hukum Polsek Bunut.

​Pesan Penting Kamtibmas

​Dalam kesempatan tersebut, Aipda S.E. Pardosi menyampaikan beberapa poin himbauan strategis dari Kapolsek Bunut untuk menjadi perhatian bersama:

1. ​Pencegahan Kriminalitas (C3): Masyarakat diajak untuk proaktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Polsek Bunut mendorong pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) guna mencegah tindak kejahatan berupa Curat (Pencurian dengan Pemberatan), Curas (Pencurian dengan Kekerasan), maupun Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor).
2. ​Pemberantasan Narkoba: Mengingat bahaya penyalahgunaan narkoba yang masih mengancam, Unit Binmas memberikan edukasi mengenai sanksi hukum yang berat bagi pelaku maupun penyalahguna. Masyarakat diminta membentengi keluarga agar tidak terjerumus dalam lingkaran gelap narkotika.
3. ​Stop Judi Online: Menyelaraskan dengan langkah tegas Pemerintah yang telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, Polsek Bunut menghimbau warga agar menjauhi segala bentuk perjudian daring. Hal ini ditekankan karena judi online sangat merusak ekonomi keluarga dan stabilitas sosial.
4. ​Menjaga Norma dan Moralitas: Warga diingatkan untuk menjauhi segala bentuk perbuatan asusila yang melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat demi menjaga martabat dan ketenteraman desa.
5. ​Larangan Membakar Lahan: Memasuki isu lingkungan, Unit Binmas menegaskan bahwa membuka lahan dengan cara membakar adalah tindakan ilegal. Selain merusak ekosistem, tindakan ini memiliki sanksi hukum pidana yang tegas bagi para pelanggarnya.

​Wadah Solusi Masyarakat

​Kapolsek Bunut melalui Kanit Binmas menegaskan bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pemecah masalah (problem solver).

​”Melalui Jumat Curhat ini, kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kendala di tengah masyarakat. Setiap keluhan akan kami tampung untuk dicarikan solusinya secara bersama-sama, demi terciptanya wilayah Bunut yang aman, tertib, dan kondusif,” ujar Aipda S.E. Pardosi menutup kegiatan tersebut.

​Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan mendapat apresiasi positif dari warga yang hadir, yang merasa lebih terbantu dengan adanya ruang komunikasi dua arah antara masyarakat dan kepolisian.