Warta.in-Bengkulu.

Dana Hibah Pemerintah Pusat Tahun 2024 baru direalisasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025. Dana Hibah tersebut digunakan untuk pembangun Pengaman Jalan Kelas 1 jalan lintas Muara Aman- Rejang Lebong berlokasi di Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang kabupaten Lebong.

Dari pantauan tim awak media ini di lapangan, CV.Artomoro sebagai pelaksana lapangan yang menggunakan alat pengecoran berupa mixer mini beberapa waktu yang lalu dan sekarang menggunakan molen. Hal ini Sangat di sayangkan, dana hibah pemerintah pusat untuk daerah yang di kucurkan untuk pembangunan pengaman jalan kelas 1 tersebut menghabiskan anggaran cukup besar yaitu Rp,7.347.101.600,- dugaannya asal jadi, karena adukan cor belum tentu ketemu campurannya pada saat di masukkan kedalam tiang besi cor.

Apabila pembangunan daerah hanya di peruntukan asal anggaran dana hibah dari pusat habis tanpa perencanaan yang matang, karena semua hal itu terlihat dari proses pengerjaan nya saja tanpa pengawasaan yang ketat dari konsultan pengawas, maupun instansi terkait.

Jadi, dari permasalahan diatas timbul pertanyaan Salah satu masyarakat berinisial (FD), Kenapa tidak menggunakan mixer besar supaya campuran adukan semen,sirtu /batu split dan pasir bisa ketemu adukannya,apalagi kondisi lokasi yang curam.Karena tidak mungkin tidak bisa menggunakan mixer besar dengan anggaran yang cukup besar tersebut. Selain itu juga terlihat pengerjaan cor nya asal jadi dengan alat yang di rakit sendiri oleh pekerja, Apakah tidak menyalahi perencanaan awal ,dan juga terlihat pasangan batu yang tanpa galian pondasi dan juga tidak rapi. Sudah jelas pengerjaan nya tanpa pengawasan dari konsultan pengawas.Penilaian Masyarakat sekitar pengerjaan pengaman jalan diduga dibangun asal jadi,takutnya tidak bertahan lama,apabila tidak mempunyai ketahanan yang cukup kuat untuk menopang badan jalan tersebut.

” Proyek pekerjaan ini terkesan asal- asalan bangunnya, dana besar sampai 7 miliar lebih, alat yang digunakan seadanya,mixer kecil yang digunakan sekarang molen digunakan untuk ngecor,itu yang dirakit alat untuk lewat material cor, seperti anggaran ratusan juta aja ya pembangunan ini, tapi tidak ada teguran dari pengawasnya seolah pembiaran. Apa tidak menyalahi aturan sepeti itu, terus pasangan batunya terlihat tidak ada pondasinya, seperti terkesan asal jadi proyek ini,” ungkap Inisial FD kepada Awak media ini, Minggu (2/11/2025) siang.

Saat konfirmasi dengan sekreraris BPBD provinsi, Senin (3/11/2025) mengatakan,” Silakan Hub orang kita dilapangan pak, namanya pak nopan,saya kirim kontak ke bapak,”katanya.

Setelah diarahkan Sekdis BPBD Provinsi untuk menghubungi orang lapangan, ternyata yang terkesan menghindar untuk dikonfirmasi dengan janji akan menghubungi kalau sudah dilokasi dan sekarang lagi ke daerah lain kabupaten.

” Saya lagi di kabupaten lain pak, kalau saya sudah dilokasi pekerjaan kabupaten Lebong saya hubungi, ” Kata Nopan selaku orang lapangan dari Dinas BPBD provinsi Bengkulu.

Dengan janji manis yang tak kunjung ditepati, padahal awak media ini hanya menjalankan tugasnya sebagai jurnalis menindak lanjut informasi dari masyarakat setempat terkait teknis pekerjaan baik pengecoran, maupun pasangan batu pembuatan saluran air yang diduga asal jadi.

Dan awak media Lanjut konfirmasi dengan sekretaris BPBD Dinas Provinsi, ternyata nomor HP media ini sudah di blokir dan pak Nopan selaku orang lapangan Dinas BPBD Provinsi, sampai pemberitaan ini ditayangkan belum juga menghubungi awak media ini sesuai janji yang pernah dikatakan, serta awak media ini masih mengupayakan hak jawab orang Lapangan Dinas BPBD dan dari pihak terkait lainnya.(Tim)

PALI — Pemerintah Desa Raja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menggelar pelatihan produk unggulan desa berupa membatik yang didanai melalui Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Berasan Desa Raja, Jumat (19/12/2025), sebagai upaya mendorong pengembangan ekonomi kreatif masyarakat desa berbasis potensi lokal.

Pelatihan tersebut dihadiri Camat Tanah Abang Dadang Afriandy, SH., M.Si., Ketua TP PKK Kecamatan Tanah Abang Sri Utari Dadang, AMKP, Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tanah Abang Fifih Husna, Ketua TP PKK Desa Raja beserta anggota, perwakilan Dekranasda Kabupaten PALI Uci Suprapti, Dinas PMD Kabupaten PALI yang diwakili Denmar Aksi Bidang PSN, Tenaga Ahli Kabupaten PALI Dede Fatimah, SP., M.Si., Bhabinkamtibmas Beni, Babinsa, serta perangkat dan masyarakat Desa Raja.

Kepala Desa Raja, Aswin Markosuma, mengatakan bahwa pelatihan membatik bukanlah hal baru bagi desanya, namun terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Pelatihan membatik ini sudah kami rintis sejak tahun 2016. Waktu itu kami belajar dan mengikuti pelatihan di Jambi, Cirebon, dan Yogyakarta. Program satu desa satu produk kami terapkan dengan memilih produk yang berbeda, yaitu batik sebagai produk unggulan Desa Raja,” ujar Aswin.

Ia berharap melalui pelatihan ini, keterampilan masyarakat semakin meningkat sehingga batik Desa Raja mampu bersaing dan menjadi sumber pendapatan baru bagi warga.

Sebelum membuka kegiatan, Camat Tanah Abang Dadang Afriandy, SH., M.Si. menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Desa Raja dalam mengembangkan potensi lokal melalui sektor ekonomi kreatif.

“Program satu desa satu produk ini harus benar-benar dimanfaatkan. Batik Desa Raja memiliki ciri khas dan potensi besar untuk dikembangkan, baik di tingkat kecamatan ,kabupaten maupun lebih luas lagi,” ujar Dadang.

Materi pelatihan disampaikan oleh Dinas PMD Kabupaten PALI melalui Denmar Aksi Bidang PSN yang memaparkan potensi batik sebagai produk unggulan desa, mulai dari penguatan kualitas, manajemen usaha, hingga pemasaran.

Sementara itu, Uci Suprapti dari Dekranasda Kabupaten PALI menjelaskan konsep satu desa satu produk sebagai strategi meningkatkan daya saing desa. “Setiap desa harus memiliki produk khas yang berkelanjutan. Batik Desa Raja ini sudah tepat, tinggal diperkuat dari sisi desain, kualitas, dan pemasaran,” ujarnya.

Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan masyarakat serta memperkuat posisi batik sebagai identitas dan produk unggulan Desa Raja di Kabupaten PALI.

Pontianak, WARTA IN Kalbar — Perkumpulan Lintas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) se-Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) di Jalan Rahadi Oesman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Jumat (19/12/2025). Rapat ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus penyampaian sikap bersama lintas ormas terhadap sejumlah isu kebangsaan dan kemanusiaan.

Kegiatan yang digelar di kawasan Tanjung Ria tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi kemasyarakatan, di antaranya Habib Rizal Al Qadri, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemuda Pancasila (PP), IKBMK, LKM, Bala Komando, Cobra, KIIL, SPM Pom, Front Persaudaraan Islam (FPI), serta berbagai organisasi lainnya yang tergabung dalam Lintas Ormas Kalimantan Barat.

Agenda utama rapat koordinasi ini adalah penutupan kegiatan penggalangan dana kemanusiaan bagi korban banjir bandang di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Selain itu, forum juga menegaskan bahwa perkumpulan lintas ormas di Kalimantan Barat telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rapat tersebut, Habib Rizal Al Qadri menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait dugaan tindak kekerasan yang melibatkan warga negara asing (WNA) asal Tiongkok di Kabupaten Ketapang. Ia mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut diduga terjadi pada 14 Desember 2025 di wilayah Tumbang Titi, Ketapang.

“Kami dari Lintas Ormas se-Kalimantan Barat, dari berbagai etnis, suku, dan agama, hari ini hadir untuk bangsa Indonesia. Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap negara. Berdasarkan informasi yang kami terima, telah terjadi dugaan pengeroyokan oleh WNA asal China yang menggunakan senjata tajam serta melakukan perusakan kendaraan,” ujar Habib Rizal dalam forum tersebut.

Menurutnya, kejadian tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus menjadi yang pertama sekaligus terakhir. Ia menegaskan pentingnya ketegasan negara dalam menjaga kedaulatan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

“Kami meminta kepada aparat pemerintah dan penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius. Jangan sampai dibiarkan, karena jika dibiarkan akan menimbulkan kegaduhan dan kemarahan di tengah masyarakat serta lintas ormas,” tegasnya.

Habib Rizal juga menekankan bahwa kehadiran lintas ormas bukan untuk kepentingan tertentu, melainkan didasari kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menyatakan penolakan keras terhadap tindakan WNA yang dinilai bertindak sewenang-wenang di wilayah Indonesia.

“Kami datang karena cinta kepada Republik Indonesia. Kami tidak ingin warga asing bertindak semaunya di negeri ini. Kami meminta setegas-tegasnya aparat menindak WNA tersebut agar tidak menimbulkan kemarahan masyarakat. Lintas Ormas se-Kalimantan Barat siap datang ke Ketapang untuk mengawal proses hukum,” tambahnya.

Sikap serupa juga disampaikan Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Barat, Apriansyah. Ia mendesak aparat penegak hukum agar tidak ragu menjatuhkan sanksi hukum tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami meminta aparat bertindak tegas dan menghukum para pelaku sesuai hukum. Jika tidak ada tindakan yang jelas, maka kami siap hadir ke Ketapang untuk menyuarakan sikap kami,” ujar Apriansyah.(ook)

Rapat koordinasi ini menutup rangkaian kegiatan lintas ormas dengan komitmen menjaga kondusivitas daerah, memperkuat solidaritas antarorganisasi, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan tegas demi menjaga ketertiban dan kedaulatan hukum di Kalimantan Barat.

Sumber : Lintas Ormas Se-Kalbar.

Wartain | PALEMBANG — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Palembang Kanwil Ditjenpas Sumsel menerima kunjungan kerja (kunker) reses perseorangan Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I, Drs. H. SN Prana Putra Sohe, MM.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penyerapan aspirasi serta peninjauan langsung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Lapas Kelas I Palembang, pada Jumat (19/12/2025).

Kegiatan tersebut diawali dengan doa dan penayangan video profil Lapas Kelas I Palembang, yang berlangsung di Aula Lapas Kelas I Palembang dalam suasana hangat dan kekeluargaan, turut dihadiri pejabat struktural dan staf Lapas Kelas I Palembang.

Kepala Lapas Kelas I Palembang, M. Pithra Jaya Saragih menyampaikan paparan singkat mengenai kondisi aktual Lapas, mulai dari kapasitas hunian, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan, program kemandirian serta ketahanan pangan, hingga tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Dikatakan Kalapas, pihaknya menegaskan bahwa komitmen jajaran Lapas Kelas I Palembang untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pembinaan secara profesional dan humanis.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI F-PKB, Drs. H. SN Prana Putra Sohe, MM mengapresiasi kinerja jajaran Lapas Kelas I Palembang serta menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak warga binaan secara berkelanjutan.

H SN Prana Putra Sohe menyebut, pihaknya turun langsung untuk menyerap sejumlah aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh para pegawai Lapas Kelas I Palembang.

Di antaranya, terkait layanan kesehatan dan kepesertaan BPJS, pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, kebutuhan formasi Ahli Gizi, sarana dan prasarana Lapas yang mengalami kerusakan berat, serta penyetaraan ijazah pegawai untuk pengembangan karier.

“Alhamdulillah, seluruh masukan sudah kami catat sebagai bahan masukan perbaikan untuk ditindaklanjuti pada Rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI Komisi XIII dan dikoordinasikan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Kak Nanan sapaan akrab Anggota Komisi XIII DPR RI F-PKB, Drs. H. SN Prana Putra Sohe, MM.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan dilanjutkan peninjauan singkat ke area pembinaan kemandirian warga binaan serta dapur Lapas Kelas I Palembang.

Polres Subang Gelar Apel Operasi Lilin Lodaya 2025, Siap Amankan Nataru

Subang | Warta In Jabar — Polres Subang menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Lodaya 2025 dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah hukum Polres Subang. Kegiatan berlangsung khidmat di Lapangan Apel Polres Subang, Jumat (19/12/2025) pagi.

Apel dipimpin langsung Kapolres Subang AKBP Dony Eko Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H., Ph.D., serta dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Subang, TNI, instansi terkait, dan seluruh personel gabungan yang terlibat dalam pengamanan Operasi Lilin Lodaya 2025.

Apel Gelar Pasukan ini menjadi bentuk pengecekan akhir kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum pelaksanaan operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru. Kegiatan diawali dengan pemeriksaan pasukan oleh pimpinan apel bersama Forkopimda, penyematan pita tanda operasi, serta penyerahan bekal kesehatan kepada perwakilan personel.

Dalam amanatnya, Kapolres Subang menegaskan bahwa momentum Natal dan Tahun Baru merupakan agenda nasional yang berdampak pada meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada periode Nataru 2025 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain lonjakan mobilitas, Kapolres juga menekankan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam, mengingat puncak musim hujan diprediksi berlangsung hingga awal 2026. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan ekstra dari seluruh personel dalam memberikan pelayanan, pengamanan, serta respons cepat di lapangan.

Sebagai bentuk kesiapan tersebut, Polri menggelar Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, terhitung mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan personel gabungan TNI-Polri serta instansi terkait. Operasi ini difokuskan pada pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian, jalur lalu lintas, objek wisata, dan lokasi perayaan malam pergantian tahun.

Kapolres Subang juga menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor, optimalisasi pengaturan lalu lintas, pengamanan ibadah Natal, pencegahan gangguan kamtibmas, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Selain itu, layanan kepolisian 110 diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana pelaporan dan permintaan bantuan secara cepat.

“Keberhasilan pengamanan Natal dan Tahun Baru merupakan tanggung jawab bersama. Jaga soliditas, profesionalisme, dan niatkan setiap tugas sebagai ladang ibadah demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” tegas Kapolres.

Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Lodaya 2025 di wilayah hukum Polres Subang diikuti personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, BPBD, Organda, serta instansi terkait lainnya, dan berlangsung aman, tertib, serta kondusif.

Dengan kesiapan yang matang dan sinergi seluruh pihak, Polres Subang berkomitmen memberikan pengamanan maksimal guna memastikan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat.