warta.in Bekasi ◊ Kamis,18 Desember 2025

KOTA BEKASI — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya kembali menegaskan posisinya sebagai garda depan penjaga marwah profesi jurnalistik melalui Seminar & Pelatihan Jurnalistik PWI Bekasi Raya 2025 yang digelar di Aula Universitas Bina Insani, Kota Bekasi, Rabu (17/12/2025).

Mengusung tema “Kode Etik, Undang-Undang Pers, Perilaku Wartawan, PD–PRT, dan Logical Fallacy dalam Praktik Jurnalistik Modern”, kegiatan ini diikuti ratusan wartawan, anggota PWI, serta peserta dari berbagai elemen masyarakat. Seminar ini menjadi ruang refleksi serius di tengah tantangan dunia pers yang kian kompleks, cepat, dan berisiko hukum.

Sejak sesi pembukaan, atmosfer forum terasa padat gagasan. Ketua Panitia Seminar Suryo menegaskan bahwa kegiatan ini lahir dari kesadaran panitia bahwa profesi wartawan tidak cukup hanya bermodal keberanian dan kecepatan.

“Kami menyadari, tantangan jurnalisme hari ini bukan hanya soal teknis menulis, tetapi soal etika, kepatuhan hukum, dan kemampuan berpikir logis. Seminar ini adalah ikhtiar panitia agar wartawan Bekasi Raya tidak tersandung masalah karena kelalaian profesional,” tegas Suryo.

Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H. dalam sambutannya menegaskan bahwa PWI tidak boleh abai terhadap pembinaan anggotanya.

“PWI harus hadir bukan hanya saat ada persoalan, tetapi sejak awal membekali wartawan dengan pemahaman etik dan hukum. Kebebasan pers bukan kebebasan tanpa batas. Ia harus dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas,” ujar Ade.

Tiga Pilar Negara Bicara: Eksekutif, Legislatif, dan Penegak Hukum

Memasuki sesi keynote speaker, Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adhianto menekankan pentingnya relasi sehat antara pemerintah daerah dan media.

“Keterbukaan informasi publik tidak akan berjalan tanpa pers yang profesional. Pemerintah membutuhkan media sebagai mitra kritis, bukan musuh, dan media membutuhkan pemerintah yang transparan,” kata Tri.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M. menegaskan fungsi pers sebagai mitra kontrol demokrasi.

“Legislatif dan pers berada di jalur yang sama: mengawasi kekuasaan agar tidak melenceng dari kepentingan rakyat. Namun kontrol itu harus dijalankan secara berimbang, objektif, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Dari perspektif hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang diwakilkan oleh Kasi Intel Ryan Anugrah S.H. memberikan peringatan keras namun edukatif.

“Tidak semua produk jurnalistik otomatis dilindungi hukum. Jika ada unsur mens rea, penggiringan opini, atau itikad tidak baik, maka wartawan bisa berhadapan dengan risiko pidana, termasuk UU ITE,” jelasnya.

Ia mengingatkan wartawan agar memahami batas antara kritik jurnalistik dan pelanggaran hukum.

Etika Lapangan, Organisasi Pers, dan Bahaya Logical Fallacy

Pada sesi materi utama, Direktur UKW PWI Pusat Aat Surya Safaat mengajak wartawan kembali pada nilai dasar profesi.

“Wartawan keluar rumah harus berniat baik. Niat baik itu tercermin dari cara konfirmasi, cara doorstop, dan cara menulis yang berimbang. Jangan pernah melupakan kode etik jurnalistik,” katanya.

Sekjen SMSI Pusat Makali Kumar, S.H., M.H. menyoroti pentingnya profesionalisme dan tata kelola media siber.

“Media digital menuntut kecepatan, tapi organisasi pers harus tetap menjaga disiplin, struktur, dan standar etik. Tanpa itu, media mudah tergelincir,” ujarnya.

Sementara Tenaga Ahli Dewan Pers Hendrayana, S.H., M.H. mengupas bahaya logical fallacy dalam pemberitaan.

“Kesalahan logika, framing berlebihan, dan generalisasi sering menjadi pintu masuk sengketa pers. Wartawan harus sadar bahwa kesalahan berpikir bisa berujung konflik hukum,” paparnya.

Diskusi interaktif yang menyusul memperlihatkan antusiasme peserta, dengan berbagai pertanyaan kritis seputar kriminalisasi pers, batas kebebasan berekspresi, hingga etika di era clickbait.

PWI Bekasi Raya: Tegas Membina, Bukan Membiarkan

Menutup rangkaian acara, Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H. kembali menegaskan komitmen organisasi.

“PWI Bekasi Raya memilih jalur pembinaan, bukan pembiaran. Kami ingin wartawan di Bekasi Raya kuat secara etik, cerdas secara hukum, dan matang secara profesional. Inilah cara kami menjaga marwah pers,” tandasnya.

Ia menegaskan bahwa seminar ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan komitmen ideologis PWI Bekasi Raya untuk melahirkan wartawan yang berintegritas, berani, dan bertanggung jawab.

Dengan kegiatan ini, PWI Bekasi Raya menegaskan diri sebagai organisasi pers yang kritis dalam sikap, tegas dalam prinsip, dan konsisten dalam pembinaan—menjadikan pers bukan hanya bebas, tetapi juga bermartabat.

(Alpin A.S)

Warta.in, Jakarta | – PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) mencatat penguatan fundamental hingga November 2025, ditopang lonjakan DPK, pendapatan non-bunga, serta likuiditas dan permodalan solid. Pendapatan bunga bersih tumbuh 1,28 persen menjadi Rp257,84 miliar hingga November 2025,” ujar Finance Director BSWD Rahmat Hendratama dalam Public Expose di Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025.

Kinerja tersebut mencerminkan stabilitas pendapatan inti bank di tengah dinamika ekonomi, sekaligus menjadi fondasi penguatan ekspansi bisnis secara terukur dan berkelanjutan. Secara rinci, total aset meningkat menjadi Rp6,94 triliun atau tumbuh 1,79 persen secara year to date, dibandingkan posisi Desember 2024 sebesar Rp6,82 triliun.

Penyaluran kredit juga mengalami pertumbuhan menjadi Rp4,19 triliun atau naik 1,07 persen year to date, mencerminkan pendekatan selektif pada sektor produktif. Dana Pihak Ketiga terjadi lonjakan signifikan sebesar 9,67 persen menjadi Rp3,40 triliun, menunjukkan kepercayaan nasabah yang semakin kuat terhadap stabilitas Bank of India Indonesia.

Manajemen menilai pertumbuhan DPK turut dipengaruhi optimalisasi layanan digital dan peningkatan kualitas layanan transaksi yang semakin relevan dengan kebutuhan nasabah. Meski pendapatan bunga bersih dan non-bunga meningkat, laba bersih tercatat Rp32,95 miliar, menurun akibat lonjakan biaya pencadangan kerugian penurunan nilai sebesar 39 persen secara tahunan.

Pendapatan non-bunga justru melonjak 81,62 persen menjadi Rp46,15 miliar, terutama ditopang recovery aset dan peningkatan fee kredit yang semakin terdiversifikasi. Kualitas aset tetap terjaga dengan rasio NPL net berada di bawah 5 persen, Net Interest Margin di atas 4 persen, serta efisiensi operasional tercermin dari CIR sekitar 44 persen.

Dari sisi likuiditas, bank berada pada posisi sangat kuat dengan rasio LCR dan NSFR yang konsisten berada jauh di atas ketentuan regulator. Capital Adequacy Ratio mencapai 88,68 persen, memberikan ruang ekspansi luas tanpa rencana penambahan modal jangka pendek, namun tetap terbuka terhadap opsi strategis jangka panjang.

Sementara itu, Carolina Dina Rusdiana, Operational Director BSWD menegaskan komitmen tata kelola melalui penguatan compliance dan AML/CFT, dengan mempertahankan peringkat 5-Star PPATK selama empat tahun berturut-turut.

Ke depan, BSWD memprioritaskan pertumbuhan kredit berkualitas, penguatan CASA, peluncuran kartu debit, QRIS, layanan cash in-cash out, serta efisiensi berbasis digital.

Dengan permodalan kokoh dan transformasi digital berkelanjutan, BSWD optimistis mampu memperkuat kinerja serta menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi pemangku kepentingan,”tutupnya.

#PT. Bank of India Indonesia, Tbk

#Media Partners PT. Bank of India Indonesia, Tbk

warta.in Bekasi ◊ Kamis,18 Desember 2025

BEKASI – Sidang lanjutan kasus kerusuhan di depan Polres Metro Bekasi Kota kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Rabu, 17 Desember 2025. Sidang yang memeriksa Anggi Saputra (26) dan Tiga terdakwa lainnya ini menghadirkan ketegangan baru setelah terungkap fakta bahwa para terdakwa mengaku tidak didampingi penasihat hukum selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Hal ini menjadi sorotan utama mengingat Pasal 170 KUHP yang dijeratkan dalam dakwaan mengancam pidana penjara di atas 5 tahun, sehingga berdasarkan KUHAP, pendampingan hukum adalah hak dan kewajiban yang mutlak.

Para terdakwa didampingi oleh tiga kuasa hukum dari LBH Tombak Keadilan Rakyat (TKR): Unggul Sitorus, S.H., Agus Budiono, S.H., dan Amir Mahmud, S.H..

Konflik Keterangan di Persidangan

Agus Budiono, S.H., selaku kuasa hukum, mengungkapkan kontradiksi serius antara keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan fakta yang diungkap di persidangan.

· Dalam BAP yang disusun penyidik disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap para tersangka (saat itu) didampingi oleh seorang penasihat hukum dengan inisial “J.T.”.

· Di Persidangan, baik para terdakwa maupun saksi dari Polres Kota Bekasi yang dihadirkan secara tegas menyatakan bahwa tidak ada pendampingan hukum sama sekali saat pemeriksaan berlangsung.

“Ini adalah pembohongan,” tegas Agus Budiono seperti dilaporkan dalam sidang. “Kami meminta kepada penuntut umum untuk bisa menghadirkan saksi verbal atau saksi PH (Penasihat Hukum) yang namanya tercantum di BAP tersebut, agar kami bisa meluruskan. Tapi penyidik dan penuntut umum harus bisa mencerna bahwa memang itu tidak ada pendamping,” imbuhnya.

Permintaan Resmi untuk Menghadirkan Saksi Kunci

Menyikapi temuan ini, tim kuasa hukum secara resmi mengajukan permintaan kepada majelis hakim untuk pada sidang-sidang mendatang menghadirkan dua pihak sebagai saksi:

1. Penasihat Hukum “J.T.” yang namanya tercantum dalam BAP.

2. Penyidik dari Polres Kota Bekasi yang menyusun dan menandatangani BAP tersebut.

Permintaan ini dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan kejujuran dari proses penyidikan yang menjadi dasar dakwaan. Unggul Sitorus, S.H., menegaskan bahwa pengakuan para terdakwa di persidangan juga mengungkap adanya tekanan dan arahan dari penyidik saat BAP dibacakan.

“Dalam fakta persidangan tadi terbukti bahwa terdakwa menyampaikan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Maka, ke depan sidang mohon dihadirkan penasihat hukumnya dan saksi yang memeriksa,” pungkas Unggul Sitorus.

Latar Belakang Kasus

Kasus ini berawal dari kerusuhan yang terjadi di depan Polres Metro Bekasi Kota pada 31 Agustus 2025. Setelah penyelidikan, dari puluhan orang yang diamankan, Empat pemuda akhirnya ditetapkan sebagai terdakwa. Mereka adalah:

· Anggi Saputra (26)

· Muhamad Radit (18)

· Imam Saepuloh (18)

· Andra (24)

Tim kuasa hukum telah mengajukan eksepsi (nota keberatan) terhadap dakwaan, yang menyatakan bahwa pasal-pasal yang dijeratkan, terutama Pasal 170 KUHP tentang pengrusakan, terkesan dipaksakan dan tidak didukung alat bukti yang cukup. Namun, berdasarkan berita terakhir, majelis hakim telah menolak eksepsi tersebut pada awal Desember.

Dengan terungkapnya isu pendampingan hukum ini, sidang selanjutnya dipastikan akan fokus pada pembuktian prosedur penyidikan. Majelis hakim akan menentukan apakah permintaan menghadirkan saksi kunci tersebut dikabulkan. Perkembangan kasus ini terus dipantau LBH TKR untuk memastikan proses peradilan yang adil bagi para terdakwa.

(Alpin A.S)