Wartain Banten | Pemerintahan | 16 Desember 2025  —  Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara orang tua dan guru dalam pembentukan karakter anak usia dini. Menurutnya, keterlibatan bersama antara keluarga dan satuan pendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Tinawati saat mengunjungi TK Negeri Pertiwi Cikupa, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (16/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, Tinawati didampingi Bunda PAUD Kabupaten Tangerang, Rismawati Maesyal Rasyid, sekaligus meninjau langsung aktivitas belajar mengajar anak-anak di sekolah tersebut.

Tinawati menyampaikan bahwa pembentukan karakter anak usia dini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Peran aktif orang tua di rumah harus berjalan selaras dengan peran guru di satuan PAUD agar nilai-nilai positif yang diajarkan dapat tertanam dengan baik.

“Pembentukan karakter anak harus dilakukan secara bersama-sama. Apa yang diajarkan guru di sekolah perlu diperkuat oleh orang tua di rumah, sehingga anak tumbuh dalam lingkungan yang konsisten, aman, dan positif,” ungkap Tinawati.

Tinawati menekankan peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus menanamkan nilai karakter sejak dini.

Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi orang tua dan guru dalam mengawasi serta membatasi penggunaan gawai agar tidak menghambat perkembangan sosial dan komunikasi anak.

“Kolaborasi orang tua dan guru juga penting dalam mengawasi tumbuh kembang anak, termasuk dalam membatasi paparan gawai. Anak usia dini membutuhkan interaksi sosial dan pendampingan langsung agar perkembangan karakternya optimal,” katanya.

Dalam kunjungannya, Tinawati berinteraksi langsung dengan pendidik dan anak-anak serta mengamati proses belajar mengajar yang berlangsung dalam suasana ramah dan menyenangkan.

Bunda PAUD Kabupaten Tangerang, Rismawati Maesyal Rasyid, mengapresiasi kunjungan Bunda PAUD Provinsi Banten sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan PAUD di Kabupaten Tangerang.

“Kami sangat antusias dan merasa bergembira atas kunjungan Bunda PAUD Provinsi. Ini merupakan bagian dari dukungan dan motivasi bagi kami dalam meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya suasana belajar yang hangat dan ceria dalam pembentukan karakter anak.

Pada kesempatan tersebut, juga disalurkan bantuan 50 paket makanan bergizi bagi keluarga berisiko stunting untuk mendukung upaya penurunan angka stunting di daerah tersebut.(WartainBanten)

Warta.in Jabar ◊ Selasa, 16 Desember 2025.

Kota Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi menggelar kegiatan pembekalan bagi 56 operator kelurahan dalam rangka penguatan pelaksanaan Program Jaga Desa, sebagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan kelurahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pencegahan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Kota Bekasi Dr. Achmad Shovie Samabta Bhakti, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bekasi Ryan Anugrah, serta puluhan operator kelurahan yang menjadi garda terdepan dalam pengelolaan dan pelaporan data kelurahan melalui aplikasi Jaga Desa.

Dalam kegiatan ini, pihak Kejaksaan Negeri Bekasi memberikan pembekalan secara langsung kepada para operator kelurahan, khususnya terkait pemahaman aspek hukum, pencegahan potensi penyimpangan administrasi, serta tata cara penginputan dan pengelolaan data pada sistem aplikasi Jaga Desa.

Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi menyampaikan bahwa Program Jaga Desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang bersih dan profesional.

“Melalui pembekalan ini, diharapkan para operator kelurahan memiliki pemahaman yang utuh, baik dari sisi teknis maupun hukum, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan bertanggung jawab,” ujar Shovie Kabag Tapem.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bekasi menegaskan bahwa pendampingan dan pembinaan melalui Program Jaga Desa merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam melakukan pencegahan dini terhadap potensi permasalahan hukum di tingkat kelurahan.

“Jaga Desa bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mendampingi dan memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap implementasi Program Jaga Desa dapat berjalan efektif, serta menjadi sarana penguatan integritas, transparansi, dan pelayanan publik di seluruh kelurahan di Kota Bekasi.

(Jefry. Smk)

Wartain Banten | Pemerintahan | 16 Desember 2025  —  Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, kembali menyalurkan bantuan sosial berupa program perbaikan Rumah Layak Huni Baznas (RLHB) kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Provinsi Banten.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada Askah (55), warga Desa Cilaja, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, pada Senin (15/12/2025). Bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang rumahnya masuk kategori tidak layak huni.

Wagub Dimyati menjelaskan, pada tahap penyaluran kali ini terdapat 13 unit rumah di Kabupaten Pandeglang yang menerima bantuan perbaikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memprioritaskan masyarakat yang membutuhkan hunian yang aman dan layak.

“Hari ini kami memberikan bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Total keseluruhan penerima manfaat di Kabupaten Pandeglang saat ini sebanyak 13 rumah,” ungkap Dimyati usai penyerahan bantuan.

Rincian Penyaluran Bantuan

Setiap penerima manfaat program RLHB menerima dana stimulan sebesar Rp22,5 juta untuk renovasi rumah yang telah disalurkan ke beberapa kecamatan di Kabupaten Pandeglang.

Program ini bertujuan menjamin kesehatan dan keselamatan penghuni rumah serta meringankan beban masyarakat dengan mencegah risiko kecelakaan akibat kondisi rumah yang tidak layak huni.

“Kami akan bantu semua yang menjadi prioritas. Tujuannya supaya penghuni rumah sehat dan jangan sampai ada kecelakaan akibat rumah roboh. Bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat,” tegasnya.

Stimulus Ekonomi dan Keagamaan

Selain bantuan hunian, Wagub Banten juga menyalurkan bantuan modal usaha kepada 10 pelaku UMKM sebesar Rp1 juta per orang, sebagai stimulus agar usaha mereka berkembang.

“Bantuan ini sebagai stimulus dan wujud rasa peduli negara, pemerintah, dan Baznas. Kami harap ini dapat membantu usaha mereka bangkit, meraih prestasi, serta dapat dicontoh oleh UMKM lainnya,” jelas Dimyati.

Selain itu, dukungan diberikan kepada lembaga keagamaan, dengan tiga Majelis Taklim dan satu Pondok Pesantren masing-masing menerima bantuan sebesar Rp5 juta. Program ini bertujuan menunjukkan kepedulian pemerintah dan Baznas serta mendorong kemajuan ekonomi dan keagamaan masyarakat.

Apresiasi Penerima Manfaat

Askah (55), penerima bantuan RLHB, merasa haru dan berterima kasih kepada Pemprov Banten dan Baznas atas perhatian mereka terhadap rumahnya yang sudah lama memprihatinkan.

Ia menyampaikan kebahagiaannya karena doa dan harapannya didengar oleh Wakil Gubernur.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 16 Desember 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali meraih predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Republik Indonesia. Penghargaan ini menegaskan konsistensi Pemprov Banten dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 sekaligus peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam penilaian tersebut, Provinsi Banten meraih predikat Informatif dengan skor 96,45 dan menempati peringkat delapan dari 21 provinsi yang berhasil memperoleh predikat informatif secara nasional.

Anugerah tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten, Beni Ismail. Penilaian dilakukan melalui proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Pusat dengan prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Beni Ismail menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Banten dalam menjalankan keterbukaan informasi publik secara konsisten.

“Predikat Informatif ini adalah bentuk pengakuan atas komitmen Pemprov Banten dalam memenuhi hak masyarakat terhadap informasi publik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat memahami berbagai kebijakan serta program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

“Melalui informasi yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat memahami kebijakan serta program pembangunan yang dijalankan pemerintah,” katanya.

Beni menegaskan bahwa keterbukaan informasi berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik karena mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat.

“Masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga dapat berpartisipasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.

Ke depan, Pemprov Banten berkomitmen terus memperkuat sistem dan sumber daya agar layanan informasi semakin optimal dan manfaat keterbukaan informasi dapat dirasakan luas oleh masyarakat.

“Kami akan terus melakukan penguatan sistem dan sumber daya agar keterbukaan informasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Ketua Komisi Informasi Donny Yoesgiantoro mengapresiasi komitmen pimpinan badan publik dalam mewujudkan transparansi informasi dan berharap capaian predikat Informatif dapat memotivasi badan publik lainnya.

Ia menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 serta bagian dari target RPJMN. Pada 2025, Komisi Informasi memantau 387 badan publik, dengan 197 di antaranya atau 50,9 persen meraih kualifikasi Informatif, melampaui target RPJMN.

Ke depan, Komisi Informasi mendorong penguatan komitmen melalui kolaborasi dengan masyarakat sipil dan media guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.(WartainBanten)