Warta.in Jabar ◊ Selasa, 16 Desember 2025.

Kota Bekasi – Dalam upaya mengurangi sampah plastik sekaligus sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air minum di ruang terbuka publik, Pemerintah Kota Bekasi bersama Perumda Tirta Patriot meluncurkan _Spot Air Minum Keren_ di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bekasi Jl. A. Yani, pada Senin (15/12)

Sebelumnya, _Spot Air Minum Keren_ telah hadir di Plaza Patriot Candrabhaga yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh warga masyarakat.

Air minum yang disediakan di _Spot Air Minum Keren_ bersumber dari bawah permukaan yang melalui proses sterilisasi sehingga bisa langsung diminum dan saat ini sudah terdapat 2 unit di Lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menjelaskan bahwa kehadiran _Spot Air Minum Keren_ dimulai dari inisasi Pemerintah Kota Bekasi yang tidak lagi menggunakan minuman kemasan plastik dan para aparaturnya diwajibkan memakai tumbler, maka dari itu kehadiran _Spot Air Minum Keren_ dapat memenuhi kebutuhan air minum.

“Di setiap rapat dan di setiap pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kota Bekasi tidak lagi menyiapkan air minum kemasan plastik, dan seluruh aparatur harus membawa tumbler, sekarang atas ide inovasi dari Perumda Tirta Patriot, _Spot Air Minum Keren_ bisa memenuhi kebutuhan air minum para aparatur dengan harga murah,” jelas Tri Adhianto.

Tri Adhianto pun menambahkan, “ke depannya, program _Spot Air Minum Keren_ ini bisa hadir di setiap sekolah, sehingga anak-anak sudah bisa mendapatkan air minum yang tentunya bersih dan aman, sehingga budaya mengurangi sampah plastik bisa ditanamkan sejak dini mulai dari lingkungan sekolahnya masing-masing,” imbuhnya.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto juga menjelaskan mengapa _Spot Air Minum Keren_ ini tidak digratiskan, hal itu, bukan mencari keuntungan semata, tetapi agar operasional Perumda Tirta Patriot tetap berjalan.

“Tidak digratiskan karena ada operasional dan perawatan mesin di _Spot Air Minum Keren_ ini agar mesin ini bisa terus digunakan dengan baik, tapi tentunya kita tetapkan harganya sangat murah dan mudah-mudahan program ini terus berkembang dan berkelanjutan,” pungkas Tri.

(Jefry. Smk)

Wartain Banten | Pemerintahan | 15 Desember 2025  —  Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan (Rakorbinwas) Provinsi Banten Tahun 2025 di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Senin (15/12/2025).

Dalam arahannya, Dimyati menekankan pentingnya evaluasi intensitas pelaksanaan Rakorbinwas. Ia menginstruksikan agar forum strategis ini tidak hanya digelar setahun sekali, melainkan dilakukan setiap tiga bulan (triwulan) untuk mempercepat identifikasi dan penyelesaian masalah.

“Saya meminta kepada Inspektur agar Rakorbinwas dilakukan per triwulan, tidak setahun sekali. Tujuannya agar dapat menghasilkan solusi baru secara berkala dan cepat merespons inventarisasi masalah,” tegas Dimyati

Dimyati menilai Rakorbinwas sebagai sarana penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah penyelesaiannya, sejalan dengan harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan melayani.

Konsep 7P dalam Pencegahan Korupsi

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa korupsi kerap melibatkan banyak unsur sehingga perlu upaya pencegahan yang menyeluruh. Untuk itu, ia memperkenalkan konsep 7P sebagai alur pencegahan korupsi, yang mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan.

“Binwas (Pembinaan dan Pengawasan) adalah sebuah evolusi untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, serta meningkatkan sinkronisasi. Menuju tahun 2026, kita harus mengarah pada budaya bersih dan baik. Intinya, kita tidak ingin ada masalah hukum di Provinsi Banten,” tambahnya.

Sinergi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Inspektur Daerah Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina, menyatakan bahwa Rakorbinwas menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rakorbinwas berperan memastikan amanat peraturan perundang-undangan dijalankan dengan baik, sejalan dengan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai kebijakan pembangunan nasional.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 15 Desember 2025  —  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten memperkuat upaya pencegahan potensi masalah hukum dalam program percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Koperasi Merah Putih).

Komitmen sinergi ini diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengawalan dan Pengamanan Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih, Senin (15/12/2025) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang.

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Banten Andra Soni dan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Bernadeta Maria Erna Elastiyani. Melalui kesepakatan ini, kedua pihak berkomitmen untuk melakukan pengawalan hukum dan pengamanan terhadap seluruh tahapan pembangunan koperasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Pijakan Hukum Pencegahan Potensi Masalah

Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa kerja sama antara Pemprov dan Kejati Banten bertujuan memitigasi potensi masalah hukum dalam pembangunan fisik dan operasional Koperasi Merah Putih.

“Kesepakatan ini menjadi pijakan hukum dalam pelaksanaan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Banten,” ujar Andra Soni.

Kesepakatan bersama ini menjadi dasar hukum dan landasan normatif untuk pembangunan gerai, pergudangan, serta fasilitas pendukung koperasi, dengan pendampingan hukum sejak perencanaan hingga pelaksanaan agar proses berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan.

“Pendampingan hukum dilakukan agar seluruh proses berjalan tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama Teknis antara Kejati Banten dan perangkat daerah terkait, mencakup pendampingan perencanaan, penyediaan lahan, perizinan, hingga pembangunan koperasi. Program ini menyasar 1.237 desa dan 313 kelurahan di Provinsi Banten, dengan tujuan percepatan pembangunan koperasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dukungan untuk Asta Cita ke-6

Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan bahwa pembangunan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari sinergi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mendukung Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dari desa.

“Koperasi Merah Putih harus menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat yang dibangun secara kolaboratif, tertib hukum, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Kepala Kejati Banten, Bernadeta Maria Erna Elastiyani, menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih bukan hanya entitas bisnis, tetapi gerakan sosial ekonomi berbasis gotong royong.

Pembangunan koperasi harus didukung tata kelola yang baik, kepatuhan hukum, transparansi, dan prinsip zero tolerance terhadap KKN, serta penerapan digitalisasi pembukuan dan pengawasan berbasis integritas agar koperasi dapat tumbuh berkelanjutan. Kejaksaan berperan dalam pendampingan, pengamanan, dan pencegahan penyimpangan hukum sejak tahap awal.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan CSR dari PT Krakatau Steel, PT Pelindo Regional Banten, dan Bank BJB kepada empat Koperasi Desa Merah Putih binaan Kejati Banten, masing-masing senilai Rp68.750.000,00.(WartainBanten)

Warta.in Jabar ◊ Senin, 15 Desember 2025

Kota Bekasi — Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, secara resmi membuka kegiatan Peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Balai Patriot Kota Bekasi 14 Desember 2025.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HIV dan AIDS, sekaligus menguatkan komitmen bersama dalam upaya pencegahan, penanggulangan, serta penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap para penyintas.

Dalam sambutannya, Sekda Kota Bekasi Junaedi menegaskan bahwa peringatan Hari AIDS Sedunia bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi dan aksi nyata bersama.

“Peringatan Hari AIDS Sedunia bukan sekadar seremoni tahunan, namun menjadi momentum refleksi dan aksi bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HIV dan AIDS, sekaligus menghapus stigma dan diskriminasi terhadap para penyintas,” ujar Junaedi.

Junaedi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta penyediaan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

“Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. Kami mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, tenaga medis, dunia pendidikan, komunitas, hingga media, agar penanggulangan HIV dan AIDS dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Junaedi menekankan bahwa HIV dan AIDS tidak hanya merupakan persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang membutuhkan empati dan kepedulian bersama.

“HIV dan AIDS bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan kemanusiaan. Oleh karena itu, mari kita bangun lingkungan yang penuh empati, saling mendukung, serta memberikan ruang yang aman dan bermartabat bagi seluruh warga tanpa terkecuali,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Junaedi juga mengajak seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk terus meningkatkan pengetahuan, menjauhi perilaku berisiko, serta tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.

“Dengan kebersamaan dan kepedulian, kita dapat menekan angka penularan HIV dan mewujudkan Kota Bekasi yang sehat dan berdaya,” tutupnya.

Peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2025 di Kota Bekasi ini diharapkan menjadi penguat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan masyarakat yang sehat, inklusif, dan bebas stigma.

(Jefry. Smk)

Wartain Banten | Pemerintahan | 15 Desember 2025  — Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Baros, Kabupaten Serang, Senin (15 Desember 2025). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat tetap aman dan harga terkendali.

Dalam peninjauan tersebut, Dimyati mendatangi sejumlah pedagang dan toko untuk memantau langsung kondisi stok bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan kebutuhan pokok lainnya. Berdasarkan hasil pantauan, pasokan secara umum dinilai cukup dan tidak terjadi kelangkaan.

“Kalau melihat laporan dari pedagang, Alhamdulillah barang tidak langka. Hanya butuh sedikit upaya stabilitas harga. Ini menjadi sinyal bahwa pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk mengendalikannya,” tegas Dimyati.

Meski demikian, Wagub menilai masih terdapat beberapa komoditas yang memerlukan langkah stabilisasi dan penetrasi pasar agar harga tidak mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah Provinsi Banten, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga.

Dimyati juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang akhir tahun dan menghadapi bulan Ramadhan yang berpotensi memicu lonjakan harga.

“Negara harus hadir di sini. Semua pihak harus bersinergi mencari solusi agar harga tidak memberatkan masyarakat,” imbuh Dimyati.

Komoditas beras di Pasar Baros terpantau stabil dengan stok yang aman dan harga masih dalam batas normal. Menurut Muhammad Kiki, salah satu pedagang beras di lokasi tersebut, ketersediaan beras terjaga dan harga belum mengalami kenaikan signifikan.

“Harga beras bisa dikatakan stabil, stok juga tersedia,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus memantau pergerakan harga serta memastikan kelancaran distribusi bahan pokok guna menjaga inflasi tetap terkendali menjelang pergantian tahun.(WartainBanten)