Masuk
27.9 C
Jakarta
Rabu, April 29, 2026
Masuk
type here...
Beranda blog Halaman 355

Camat XIV Koto Galang Solidaritas bagi korban Sumatera, Batuan Bencana diserahkan ke Pemda. 

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

Warta.in-Mukomuko,Bengkulu.

Pemerintah Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, bersama seluruh elemen masyarakat, menggelar gerakan solidaritas yang besar untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang terkena dampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bantuan yang dikumpulkan berupa sembako, yang kemudian disebut sebagai “batuan bencana” sebagai simbol kekuatan dan dukungan bersama, akan diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko pada hari Selasa, 9 Desember 2025.

Pengumpulan “batuan bencana” ini dipimpin langsung oleh Camat XIV Koto, Singgih Pramono, bersama dengan Sekretaris Camat (Sekcam) dan Kepala Bagian (Kasubag) jajaran pemerintahan kecamatan. Gerakan ini tidak hanya melibatkan perangkat pemerintah, tetapi juga melibatkan donatur, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga masyarakat secara luas. Kontribusi yang mengalir berasal dari berbagai lapisan, mulai dari jajaran pegawai kecamatan, kepala desa dan stafnya, hingga warga biasa yang ingin menyampaikan kepedulian mereka kepada saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan.

Dalam keterangan yang disampaikannya, Camat Singgih Pramono menekankan bahwa “batuan bencana” ini merupakan wujud nyata dari solidaritas dan kepedulian masyarakat serta pemerintah Kecamatan XIV Koto terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. “Kami, pemerintah Kecamatan XIV Koto, ingin memberikan semangat dan ketabahan kepada korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bencana yang menimpa adalah ujian bagi kita semua, jangan pernah menyerah dan tetap semangat,” ujarnya dengan penuh perhatian.

Camat Singgih juga menjelaskan bahwa gerakan gotong royong ini telah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu dan masih terus berjalan. “Kami, saudara-saudara mu dari provinsi tetangga, tepatnya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, bersatu padu, bergotong royong, dan bergandengan tangan untuk membantu. Sampai hari ini, kita masih terus melakukan penggalangan dana dan donasi dalam bentuk pakaian layak pakai, sembako, dan barang-barang lain yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di tiga provinsi tersebut,” jelasnya.

Menurut rencana, bantuan yang telah dikumpulkan akan diserahkan ke Pemda Kabupaten Mukomuko paling lambat pada tanggal 9 Desember 2025. Setelah itu, Pemda akan mendistribusikan “batuan bencana” tersebut ke lokasi-lokasi yang terkena dampak bencana. “Insyaallah, bantuan ini akan cepat sampai ke tangan yang membutuhkan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan memberika kesembuhan serta kemakmuran kepada saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan,” tutup Camat Singgih Pramono penuh harapan. (HD)

Sekretaris Inspektorat Banten Gaungkan Visi ‘Tidak Korupsi’ di Peringatan Hakordia 2025

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | Pemerintahan | 8 Desember 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan kembali komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan mengusung visi pembangunan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, yaitu “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten sekaligus Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi – Ahli Pembangunan Integritas (FORPAK-API), Ratu Syafitri Muhayati, saat menjadi pembicara dalam sesi Best Practices Kemandirian Forum pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

Fitri tampil sebagai narasumber di Aula Gedung Pracimasono, Komplek Kepatihan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung pada 6–9 Desember 2025 ini dihadiri oleh para ketua dan anggota FORPAK-API dari seluruh Indonesia.

Dalam paparannya, Fitri menekankan pentingnya upaya kolektif dalam pencegahan korupsi. “Pemberantasan korupsi tidak bisa dari diri saya, tapi kita semua. Upaya ini membutuhkan langkah bersama yang konsisten dan saling menguatkan,” ujarnya.

Fitri menegaskan bahwa visi pembangunan Banten, “Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi”, menjadi arah kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penguatan integritas daerah juga dianggap sebagai kontribusi Banten dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045 yang bebas korupsi.

“Di forum ini saya menegaskan kembali visi pembangunan Banten, yaitu Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi. Ini adalah komitmen bersama di Banten untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Fitri.

Ia memaparkan strategi memperkuat kemandirian forum, termasuk penyusunan agenda terencana, pembagian peran yang jelas, optimalisasi platform digital, monitoring dan evaluasi berkala, serta peningkatan kolaborasi aksi dan knowledge sharing sebagai praktik baik pencegahan korupsi.

“Kami menginginkan Banten menjadi daerah yang maju, berintegritas, dan bermartabat. Dengan begitu, kita ikut memperkuat pondasi Indonesia Emas 2045 yang bebas korupsi,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan Hakordia 2025 menjadi kesempatan bagi penyuluh dan agen pembangunan integritas untuk berbagi pengalaman, memperluas jejaring, dan memperkuat komitmen gerakan antikorupsi di seluruh Indonesia. Pemprov Banten memastikan perannya tetap aktif dengan mendorong pembangunan daerah yang bersih, adil, dan berintegritas.(WartainBanten)

MoU Pemprov Banten dan KPK: Wujud Komitmen Bangun Birokrasi Antikorupsi

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | Pemerintahan | 8 Desember 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mempertegas komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama ini berfokus pada pelaksanaan program percontohan pembelajaran elektronik (e-learning) untuk meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, dan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana. Prosesi tersebut turut disaksikan langsung oleh Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto. Kegiatan ini berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Benteng Vredeburg, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Senin (8/12/2025).

Komitmen Mewujudkan Visi Banten Bebas Korupsi

Sekda Banten, Deden Apriandhi, menegaskan bahwa kerja sama dengan KPK merupakan bentuk keseriusan Pemprov Banten dalam membangun budaya birokrasi bersih, sejalan dengan visi “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi” dari Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah.

Melalui program “E-Learning Petty Corruption: Integrity Ranger”, pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi dan menanamkan nilai integritas pada ASN. Deden menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, disiplin, dan integritas ASN untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional.

“ASN harus terus meningkatkan kapasitas, disiplin, dan integritas agar pelayanan publik semakin bersih dan profesional,” ujar Deden usai acara

Teknologi sebagai Sarana Penguatan SDM

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa e-learning dipilih sebagai metode strategis untuk meningkatkan kualitas ASN secara fleksibel dan berkelanjutan.

“Ini adalah pembelajaran elektronik yang sudah disiapkan untuk memperkuat integritas. Kita semua adalah penjaga integritas sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tutur Setyo.

Setyo juga menyoroti bahwa kualitas SDM menjadi indikator utama dalam penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK), sehingga peningkatan kompetensi, kedisiplinan, dan kapabilitas ASN merupakan langkah strategis untuk memperbaiki ekosistem birokrasi di daerah.

Rangkaian Kegiatan Pendukung

Menjelang puncak peringatan Hakordia 2025, rombongan Pemprov Banten mengikuti berbagai agenda pendukung, termasuk peluncuran program E-Learning Petty Corruption: Integrity Ranger, talkshow tentang pemanfaatan e-learning untuk pembelajaran integritas, serta workshop percontohan pembelajaran integritas berbasis elektronik.(WartainBanten)

Gubernur Banten Terima Donasi Rp112,4 Juta dari Bank Banten untuk Korban Banjir Sumatera

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | Pemerintahan | 8 Desember 2025  — Gubernur Banten, Andra Soni, secara simbolis menerima donasi kemanusiaan sebesar Rp112,4 juta dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) untuk membantu korban bencana banjir di Pulau Sumatera. Penyerahan bantuan dilakukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, pada Senin (8/12/2025).

Donasi tersebut merupakan bagian dari dukungan Bank Banten terhadap program penggalangan dana yang diinisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Seluruh dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten untuk membantu wilayah-wilayah terdampak banjir.

Sebelumnya, Pemprov Banten telah mengirimkan bantuan sebesar Rp3 miliar kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai langkah cepat dalam mendukung penanganan darurat bencana di kawasan tersebut.

“Kita masih terus berproses dalam penggalangan dana. Alhamdulillah, dari Pemprov Banten kita telah menyalurkan Rp3 miliar kepada saudara-saudara kita di Pemerintah Provinsi Aceh, Sumbar, dan Sumut. Kemudian, kita juga menggalang donasi bantuan dari berbagai pihak, termasuk Bank Banten yang hari ini menyampaikan amanahnya untuk kita teruskan,” ujar Andra Soni.

Solidaritas Insan Bank Banten

Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, menyampaikan bahwa dana bantuan Rp112,4 juta berasal dari kontribusi komisaris, direksi, karyawan, dan nasabah. Ia memastikan operasional kantor cabang Bank Banten di Medan tetap aman dan tidak terdampak bencana.

“Ada beberapa penyaluran. Yang pertama melalui Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah). Hari ini, sebesar Rp112,4 juta disalurkan melalui BPBD Provinsi Banten. Kantor cabang kita di Medan sementara ini aman, tidak terdampak bencana tersebut. Saya mendapat informasi bahwa tidak ada yang terdampak, baik kantor maupun pegawai,” jelas Busthami.

Komisaris Bank Banten, Rina Dewiyanti, menambahkan bahwa bantuan ini merupakan bentuk empati keluarga besar Bank Banten dan diharapkan dapat meringankan beban korban banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Mungkin ini jumlahnya tidak seberapa, tetapi ini adalah bentuk kepedulian kami. Mudah-mudahan kita semua bisa berperan. Kita juga berharap dan berdoa agar badai ini cepat berakhir,” tutur Rina.

Tentang Pemerintah Provinsi Banten

Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk memperkuat solidaritas antar-daerah dalam penanganan bencana alam, dengan membangun sinergi bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk BUMD dan masyarakat.(WartainBanten)

Kapolsek Patokbeusi dan Kelompok Tani Gelar Panen Raya Jagung di Rancamulya

Penulis
H2R
-
0

Kapolsek Patokbeusi dan Kelompok Tani Gelar Panen Raya Jagung di Rancamulya

Patokbeusi Subang | Warta In Jabar – Kapolsek Patokbeusi Polres Subang, Kompol Anton Indra, SE., MH., bersama jajaran anggota, UPTD Pertanian, serta Kelompok Tani Desa Rancamulya melaksanakan panen raya jagung di Dusun Mayasuta, Desa Rancamulya, Kecamatan Patokbeusi, Senin (8/12/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Gugus Tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Penanaman jagung hibrida tersebut telah melalui masa tanam selama 90 hari. Sebelum pelaksanaan panen, Kapolsek melakukan koordinasi dengan UPTD Pertanian dan kelompok tani terkait proses pertumbuhan hingga kesiapan tanaman.

Kapolsek Patokbeusi menegaskan bahwa program ini menjadi bentuk nyata dukungan Polri dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan lahan produktif milik masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi contoh bagaimana lahan produktif dapat dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai lahan warga terbengkalai atau beralih fungsi. Manfaatkan pekarangan atau tanah kosong untuk ditanami jagung hibrida,” ujar Kompol Anton Indra.

Selain memperkuat ketahanan pangan, kegiatan panen raya ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya kelompok tani di wilayah hukum Polsek Patokbeusi.

“Melalui kegiatan ketahanan pangan bersama petani ini, kami berharap tercipta hubungan yang semakin harmonis serta memberikan motivasi bagi petani untuk terus mengelola lahan pertanian secara maksimal,” tambah Kapolsek.(Humas Polsek Patokbeusi)

Warga Desa Duku Ulu Ditemukan Tak bernyawa dipinggir Jalan.

Penulis
Hari
-
0

Warta.in-RejangLebong,Bengkulu

Warga Desa Duku Ulu, Kecamatan Curup Timur Sekitar pukul 06.40 WIB, dikejutkan dengan penemuan seorang perempuan yang tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi yang mengenaskan. Perempuan tersebut diketahui bernama Emilida Gustianti (52), Senin (8/12/2025)

Pertama kali yang Menemukan Korban ialah warga setempat lalu bergegas melaporkannya kepada kepala desa. Sesaat di lokasi, Kepala Desa dan warga langsung membawa korban ke RS Annisa untuk mendapatkan pertolongan medis. Sangat disayang kan pada saat di rumah sakit, ternyata korban sudah dinyatakan meninggal dunia.

Informasi dibenarkan oleh Kapolres Rejang Lebong AKBP Florentus Situngkir, melalui Kasi Humas AKP Sinar Simanjuntak, menjelaskan, bahwa pihak polres menerima informasi dari warga atas dugaan tindak pidana dengan seorang korban yakni berjenis kelamin perempuan. Setelah mendapati laporan tersebut, anggota yang piket diunit SPKT bersama polsek Selupu Rejang unit Intelkam Polsek bergegas menuju lokasi TKP serta meminta keterangan beberapa saksi disekitar Lokasi.

Dari Hasil pemeriksaan bahwa korban telah ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan beberapa sejumlah luka ringan, yakni lecet di atas bibir kanan, lecet di dahi kiri, serta pendarahan dari hidung dan telinga kiri, termasuk pendarahan aktif dari telinga kanan.

“ bahwa Korban pada saat ditemukan dalam kondisi tergeletak dipinggir jalan dan tidak sadarkan diri. Lalu Tim medis RS An-Nisa menyatakan korban meninggal dunia setelah diberikan pertolongan intensif,” jelas Kasi Humas.

Walaupun begitu, bahwa pihak kepolisian belum menemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada tindakan kriminal. Sedangkan Barang-barang milik korban tidak ada yang hilang, baik itu HP, dompet, serta tas korban masih utuh. Beberapa saksi-saksi di sekitar lokasi kejadian juga mengaku tidak mendengar suara benturan atau keributan sebelum korban ditemukan. Akan tetapi, pihak kepolisian menemukan adanya bekas jejak kendaraan roda empat di sekitar lokasi.

Dan keluarga korban juga menolak proses autopsi, lalu meminta jenazah korban langsung dibawa pulang untuk segera dikebumikan. Dari keterangan keluarga korban, bahwa ia (korban,red) baru pulang merantau dari Jakarta dan tinggal di Desa Duku Ulu diperkirakan sekitar empat bulan lalu. Pada saat ditemukan, bahwa korban diketahui berjalan kaki keluar rumah. Dan phak Keluarga juga menjelaskan bahwa korban memiliki riwayat penyakit jantung.

“ Sementara ini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Anggota kepolisian masih berupaya mencari bukti-bukti dan keterangan beberapa saksi, untuk memperkuat pengunkapan penyebab korban meninggal Dunia,” pungkas nya. (A)

Tingkatkan Kapasitas Petani, UPTD Patokbeusi Gelar Farmer Field Day dan Sosialisasi SLT

Penulis
H2R
-
0

Tingkatkan Kapasitas Petani, UPTD Patokbeusi Gelar Farmer Field Day dan Sosialisasi SLT

PATOKBEUSI SUBANG | Warta In Jabar — UPTD Pengelolaan Pertanian Patokbeusi menggelar kegiatan Farmer Field Day (FFD) sekaligus Sosialisasi Sekolah Lapang Tematik (SLT) Tahun 2025, Senin (08/12/2025), bertempat di Saung Meeting Poktan Cikal Bakal, Desa Ciberes.

Kegiatan ini dihadiri Kepala UPTD Pengelolaan Pertanian Patokbeusi, Haris Ismail, STP., MM, Danramil 0507/Pabuaran Kapten Inf. Odiyarto, Kepala Desa Ciberes, Koordinator Penyuluh, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta perwakilan PT Maxxi sebagai narasumber teknologi pertanian.

Dalam kegiatan tersebut, PT Maxxi memberikan pemahaman teknis penggunaan drone pertanian, mulai dari pengenalan teknologi, manfaat dalam efisiensi usaha tani, hingga praktik operasional di lapangan. Teknologi drone dinilai mampu mempercepat proses penyemprotan, menghemat tenaga, dan meningkatkan ketepatan aplikasi di lahan.

Haris Ismail menjelaskan bahwa Sekolah Lapang Tematik diikuti oleh kelompok tani se-Kecamatan Patokbeusi dengan komoditas utama padi. Melalui SLT dan FFD, petani mendapatkan pembelajaran mengenai teknologi drone, pertanian ramah lingkungan, serta pemahaman menuju sistem pertanian berkelanjutan.

“Sekolah lapang ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan (PKS) petani agar menjadi petani yang maju, mandiri, dan modern,” ujar Haris.

Ia menegaskan bahwa FFD bukan hanya forum temu lapang, tetapi juga ruang berbagi pengalaman antar petani, memperkuat jejaring pelaku pertanian, serta membuka sinergi antara petani, pemerintah, dan sektor swasta.

“Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern,” tambahnya.

Dengan hadirnya teknologi drone dan pendekatan sekolah lapang, UPTD Patokbeusi berharap petani dapat mengadopsi inovasi secara lebih cepat sehingga produktivitas dan efisiensi usaha tani semakin meningkat.

Enam Terdakwa Kerusuhan Bekasi Ajukan Eksepsi: “Pasal Dipaksakan”

Penulis
Alpin Andreas Simbolon
-
0

warta.in Bekasi ◊ Senin,08 Desember 2025

Bekasi,Senin,08 Desember 2025 — Proses persidangan enam terdakwa kasus kerusuhan yang terjadi di depan Polres Metro Bekasi Kota pada 31 Agustus 2025 kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Senin (24/11). Enam terdakwa tersebut adalah Anggi Saputra (26), Muhamad Radit (18), Imam Saepuloh (18), Andra (24), Andika (18), dan Firman Ginting (21).

Mereka hadir didampingi tim kuasa hukum dari LBH Tombak Keadilan Rakyat (TKR):

Unggul Sitorus, S.H.Agus Budiono, S.H.dan Amir Mahmud, S.H.

Dalam sidang pembacaan eksepsi (nota keberatan), kuasa hukum menyatakan keberatan atas seluruh materi dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sehingga dianggap cacat baik secara formil maupun materiil.

Kuasa hukum, Agus Budiono,S.H.menegaskan bahwa pasal-pasal yang disangkakan kepada para terdakwa disusun secara tidak proporsional.

“Pasal-pasal yang disangkakan terkesan berlebihan dan dipaksakan,” tegas Agus Budiono di hadapan majelis hakim.

Ia menyebut dakwaan primer mengenai dugaan pengrusakan berdasarkan Pasal 170 KUHP tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Menurut tim kuasa hukum, fakta lapangan dan alat bukti tidak mendukung tuduhan pengrusakan massal sebagaimana dalam dakwaan jaksa.

“Tidak ada bukti yang cukup dan sah untuk mendukung dakwaan pengrusakan Pasal 170 KUHP,” jelas Agus.

Hal yang sama dinilai terjadi pada dakwaan kepemilikan senjata tajam (sajam). Kuasa hukum menilai tidak ada alat bukti yang meyakinkan terkait keberadaan sajam yang disangkakan.

Tim kuasa hukum juga menyoroti proses penyusunan berkas perkara yang dinilai tidak cermat.

“Penyidik harus profesional. Tidak boleh ada pemaksaan pasal,” tegasnya.

LBH Tombak Keadilan Rakyat menilai perkara ini mengandung kelemahan mendasar mulai dari proses penyidikan hingga penyusunan dakwaan.

Oleh karena itu, mereka meminta majelis hakim melihat ketidakjelasan dakwaan dan mempertimbangkan pembebasan para terdakwa.

“Kami mendesak majelis hakim untuk mencermati kelemahan dakwaan ini dan memberikan putusan seadil-adilnya,” ujarnya.

Perkara ini menjadi perhatian serius LBH TKR. Tim memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan ditegakkan secara penuh.

Sidang berikutnya dijadwalkan menunggu agenda majelis hakim setelah mempelajari eksepsi yang diajukan.

(Alpin A.S)

SE Gubernur Bengkulu:Masyarakat Wajib Jaga Kelestarian Hutan & Lahan Antisipasi Bencana Alam

Penulis
Hidayat Saleh
-
0

Warta.in-Bengkulu.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan telah resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.4/1849/DLHK/2025 yang mengatur Kewajiban untuk Menjaga Kelestarian Hutan dan Lahan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Edaran yang ditujukan kepada semua Bupati dan Wali Kota se-provinsi diterbitkan sebagai langkah antisipasi yang mendesak, menyikapi tren peningkatan bencana alam yang terjadi di kawasan Pulau Sumatera, Senin 8 Desember 2025

Dalam surat edaran tersebut, Gubernur secara tegas meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk menyebarluaskan kepada masyarakat sejumlah larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Larangan-larangan tersebut dirancang untuk mencegah kerusakan hutan yang berlebihan dan melindungi ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan manusia.

Di antara larangan yang ditegaskan adalah pembukaan atau pengerjaan kawasan hutan tanpa izin resmi, pelanggaran wilayah hutan melalui aktivitas merambah, penebangan pohon di daerah berjarak tertentu dari sungai (yang berperan sebagai penahan banjir dan pencegah erosi), serta pembakaran hutan yang seringkali menimbulkan kebakaran luas. Selain itu, masyarakat juga dilarang menebang atau memanen hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, membeli atau memperdagangkan hasil hutan yang diduga berasal dari kegiatan ilegal, dan membawa alat berat yang berpotensi digunakan untuk mengangkut atau merusak hasil hutan tanpa izin.

Selain itu, Gubernur juga menekankan larangan menggembalakan ternak di kawasan hutan tanpa adanya penunjukan lokasi khusus yang telah ditetapkan. Juga dilarang membawa benda-benda yang dapat memicu kebakaran hutan, serta mengeluarkan satwa atau tumbuhan liar yang tidak dilindungi dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Lebih lanjut, Surat Edaran tersebut juga mengingatkan kewajiban khusus bagi pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial (PS) dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap areal perizinan yang mereka kelola. Kewajiban ini tidak hanya sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 399 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 07 Tahun 2021 serta Pasal 93 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021.

“Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,” tulis Gubernur Helmi Hasan dalam bagian penutup surat yang ditandatangani pada tanggal 25 November 2025.

Untuk memastikan pelaksanaan edaran ini berjalan efektif dan terkoordinasi, surat edaran tersebut juga ditujukan sebagai tembusan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kapolda Bengkulu, Kejati Bengkulu, serta Danrem 041/Gamas Bengkulu. Hal ini menunjukkan komitmen penuh pemerintah provinsi untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait dalam melindungi hutan dan lahan Bengkulu. (HD)

Tingkatkan Potensi SDM: Suksesnya Seminar Nasional “Level Up Your Talent”di Universitas Pamulang

Penulis
Ressy Revisa Anggraeni
-
0

Tingkatkan Potensi SDM: Suksesnya Seminar Nasional “Level Up Your Talent”di Universitas Pamulang.

SERANG,– WARTA.IN || Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang sukses menyelenggarakan Seminar Nasional Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tema inspiratif, “Level Up Your Talent: Strategi Menuju SDM Unggul di Dunia yang Terus Berubah.”

Acara yang dipadati oleh akademisi, praktisi, dan mahasiswa ini menjadi wadah penting untuk mendiskusikan strategi adaptif dalam mengembangkan talenta di tengah dinamika global yang tak menentu.Pada 06 Desember 2025.

Seminar ini menyoroti urgensi bagi organisasi dan individu untuk tidak hanya bereaksi terhadap perubahan, tetapi juga proaktif dalam membentuk masa depan SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

Menurut Abbas salah satu mahasiswa ( 05MJSE009). yang ikut dalam kegiatan seminar tersebut mengatakan,

Sangat mendukung kegiatan ini untuk menambah ilmu,wawasan buat kami. semoga di kegiatan berikutnya makin banyak mahasiswa yang ikut. Ditambah pada waktu bersamaan umkm manajement juga mengadakan bazar yang dihadir 25 umkm yang pesertanya semua dari mahasiswa. Dan ini sangat bagus, mahasiswa sudah punya usaha sendiri.ungkap Abbas

Beberapa poin kunci yang didiskusikan meliputi:

Pentingnya Reskilling dan Upskilling: Membekali karyawan dengan keterampilan baru yang relevan dengan perkembangan teknologi (seperti AI dan Otomasi).

Budaya Belajar Berkelanjutan (Continuous Learning): Mendorong pola pikir pertumbuhan yang melihat tantangan sebagai peluang untuk peningkatan

Kepemimpinan.

Adaptif: Menciptakan pemimpin yang mampu menavigasi kompleksitas dan ketidak pastian (VUCA World).

Seminar ini menampilkan pembicara-pembicara terkemuka dari dunia industri dan akademik yang membagikan wawasan praktis mengenai cara mengintegrasikan strategi SDM inovatif ke dalam operasional perusahaan.

Aksi Nyata: Kegiatan Sosial dan Kesehatan

Selain sesi seminar yang berbobot, panitia penyelenggara dari Universitas Pamulang Serang juga menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dengan mengadakan serangkaian kegiatan kesehatan yang bermanfaat bagi komunitas kampus dan sekitarnya:

Pemeriksaan Golongan Darah Gratis: Memfasilitasi peserta untuk mengetahui jenis golongan darah mereka.

Donor Darah Sukarela: Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), kegiatan ini berhasil mengumpulkan kantong darah yang akan sangat membantu mereka yang membutuhkan.

Kegiatan sosial ini berjalan lancar dan mendapatkan sambutan positif, memperkuat pesan bahwa SDM unggul juga harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Dukungan Penuh dari BSI

Kesuksesan acara ini tidak lepas dari dukungan kuat Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai sponsor utama.

Keterlibatan BSI mencerminkan komitmen lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia ini dalam mendukung pengembangan kualitas SDM, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi.

Sinergi antara dunia akademik dan industri perbankan syariah diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang magang dan karier bagi talenta muda.

Seminar Nasional “Level Up Your Talent” di UNPAM Serang telah sukses menciptakan benchmark baru dalam diskusi pengembangan SDM di Banten.

Diharapkan, ilmu dan wawasan yang diperoleh dari seminar ini dapat segera diaplikasikan untuk mencetak SDM Unggul yang siap menghadapi tantangan di masa depan.

( Redaksi)

1...354355356...1,283Halaman 355 dari 1,283
© PT. WARTA INFORMASI TEKNOLOGI. - Nomor : AHU-007835.AH.01.30.Tahun 2023