Desa Cikitu, Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Warta In. , Rabu, 3 Desember 2025
Ade Busen, Kepala Desa Cikitu, melaksanakan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Pacet Peningkatan Kapasitas Adaptif Perubahan Iklim Desa Cikitu-Desa Cinanggela Tahun 2025.
Deteksi Dini Perubahan Iklim Tanggap di ikuti 30 Peserta, 20 dari Desa Cikitu, 10 peserta dari Desa Cinanggela.
Seragam yang Peserta gunakan dalam pelatihan Tanggap Bencana dan kekeringan ini, bukti tanggung jawab kita, untuk diterapkan di wilayahnya masing-masing, jelas AdeS Husen
Tak lupa Ade Busen, Kades Desa Cikitu, mengucapkan bela sungkawa, dan prihatin, atas bencana alam di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatera Barat, tambah Ade Husen, Kades Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
Desa Cikitu, erada di daerah dataran tinggi, di lingkungan Gunung, berharap Denga pelatihan Tanggap Bencana ini, kita menjaga dan memelihara alam lingkungan desa kita, jelas Ade.
Acara di hadiri, AdeS Husen, Kades Cikitu, Kasatpol PP, mewakili Camat Pacet, instansi terkait, Dosen Politeknik Bandung, BPBD Kabupaten Bandung, Relawan Tanggap Bencana.Ibnu S. Warta In. Biro Bandung.
Badan Kerjasama Antar Desa Kec. Pacet Peningkatan Kapasitas Adaptif Perubahan Iklim Desa Cikit
Diduga, Dibalik Meriahnya Acara Lelang Lebak Lebung kec.Tanah Abang, Menuai Banyak Kritik
Sumatra Selatan (PALI)
Warta.in
PALI-Lelang Lebak Lebung Sungai Suak di Kecamatan Tanah Abang, PALI, hari ini 3 / 12 /2025 biasanya diikuti oleh masyarakat sekitar yang ingin memanfaatkan sumber daya perairan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Pada tahun 2024, sebanyak 80 objek lebung dari 14 desa di Kecamatan Tanah Abang sungai dilelangkan acara tersebut , pada tahun 2025 Desember berkurang di duga ada sungai2 yang kering. . Acara ini hadiri BAPENDA BAPAK FIRMAN DAN DARI DINAS PERTANIAN BAPAK BISMA , Kapolsek Tanah Abang, TNI, Tanah Abang kabupeten pali, pihak terkait peserta lelang.
Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berlandaskan pada asas kekeluargaan, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan individu atau kelompok. Ini berarti bahwa perekonomian Indonesia harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan keadilan sosial.
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: Cabang-cabang pengelolaan hasil yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara cabang-cabang pengelolaan hasil yang penting bagi negara dan masyarakat. Ini berarti bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan cabang-cabang pengelolaan hasil yang penting bagi negara dan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ini berarti bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan kekayaan negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,Tanah abang 2 /12/2025.
media lain seolah tiada arti atau tidak di butuhkan, beberapa awak media yang hadir di acara tersebut ada justru merasa tersinggung Dengan sikap seorang pemimpin seperti itu dan menimbulkan kecemburuan sosial bagi media lain, yang pandangan buluh atau pilih kasih perorangan, di mana letak harga diri parah awak media lain jika di perlakukan seperti itu, dan di mana kebijakan jiwa seorang pemimpin, atau pemerintah yang ada di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, apakah masih layak di pertahankan seorang pemimpin seperti itu di kabupaten PALI kita ini apakah ini yang di sebut mensejahterakan rakyat.
Menurut Undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) dan undang-undang pers memberikan dasar hukum yang saling mendukung bagi wartawan untuk mendapatkan informasi.
UU KIP (UU No. 14 Tahun 2008) menjamin hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dari badan publik, yang meliputi wartawan sebagai individu. Sementara itu, UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999) memberikan perlindungan hukum khusus bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya, termasuk meliput dan memperoleh informasi.
Hak wartawan berdasarkan undang-undang,Hak untuk mencari dan memperoleh informasi: Wartawan memiliki hak untuk mencari dan memperoleh informasi dari badan publik sesuai dengan UU KIP. Ini adalah hak dasar setiap warga negara, termasuk wartawan.
Hak untuk meliput: UU Pers menegaskan bahwa wartawan berhak melakukan peliputan, dan siapa pun dilarang menghalang-halangi tugas jurnalistiknya.
Hak untuk mengakses dan menyebarluaskan informasi: Wartawan juga berhak untuk menyimpan dan menyampaikan informasi yang telah diperolehnya, yang merupakan bagian dari hak masyarakat atas informasi publik.
Batasan dan tanggung jawab wartawan Informasi pribadi: Wartawan tidak boleh merekam tanpa izin jika berkaitan dengan kehidupan pribadi narasumber atau hal-hal yang disepakati untuk off the record.
Hak tolak: Wartawan memiliki hak untuk menolak mengungkapkan sumber informasi yang bersifat rahasia untuk melindungi pemberi informasi.
Penyampaian informasi yang akurat: Wartawan harus memastikan informasi yang disampaikan akurat dan tidak menimbulkan kerancuan. Badan publik memiliki hak jawab atau koreksi atas informasi yang belum final.
Pelaksanaan UU KIP: AJI (Aliansi Jurnalis Independen) mengajak wartawan untuk memantau pelaksanaan UU KIP, karena keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat yang perlu dikawal.
Keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers adalah dua hal yang saling melengkapi. Wartawan berperan penting dalam mengawal keterbukaan informasi dengan memanfaatkan hak-hak yang dijamin UU KIP dan UU Pers, sambil tetap mematuhi etika dan batasan yang ada.
Hingga berita ini diterbitkan, Camat Tanah Abang belum memberikan keterangan terkait dugaan penghindaran wartawan tersebut, PALI.
Muhamad Randi (Team/red)
Andra Soni Prioritaskan Perbaikan Jalan Menuju Curug Cimanggung untuk Dongkrak Pariwisata Desa
Wartain Banten | Pemerintahan | 3 Desember 2025 — Gubernur Banten Andra Soni melakukan peninjauan langsung kondisi infrastruktur akses menuju kawasan wisata Curug Cimanggung di Desa Cinoyong, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, pada Selasa (2/12/2025). Kunjungan ini sekaligus memastikan bahwa perbaikan jalan menuju destinasi wisata tersebut menjadi salah satu prioritas dalam Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).
Kedatangan Gubernur disambut antusias oleh masyarakat setempat. Di hadapan warga, Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan aksesibilitas dan menata kawasan wisata sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
“Terima kasih atas sambutan warga. Meski bukan hari libur, antusiasme warga luar biasa. Setelah melihat langsung kondisi jalannya, Insya Allah segera kita cari solusinya,” ujar Andra.
Menurutnya, Program Bang Andra dirancang untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur yang memiliki dampak langsung pada mobilitas masyarakat. Perbaikan akses ke Curug Cimanggung disebutnya penting tidak hanya bagi sektor pariwisata, tetapi juga bagi pendidikan dan pertanian.
“Yang utama adalah akses jalan diperbaiki agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat, mulai dari anak sekolah, petani, hingga wisatawan. Kita siapkan skemanya melalui hibah. Namun, saya minta masyarakat juga ikut menjaga fasilitas ini setelah terbangun,” tegasnya.
Penataan Ekosistem Wisata
Gubernur Banten Andra Soni menekankan bahwa perbaikan infrastruktur wisata harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan budaya pelayanan. Ia mengingatkan warga untuk menjaga keramahan, kebersihan, serta transparansi pengelolaan parkir melalui Peraturan Desa agar wisatawan tidak membawa kesan buruk.
“Jangan sampai wisatawan pulang membawa kesan buruk. Jika jalannya sudah bagus, hindari kesan parkir mahal, pelayanan tidak ramah, atau lingkungan yang kotor. Soal retribusi parkir, sebaiknya dibuatkan Peraturan Desa (Perdes) agar jelas payung hukumnya,” imbau Andra.
Selain itu, Andra juga menyoroti potensi agrowisata lokal, khususnya durian, yang dinilai dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan pariwisata daerah.
Teknis Penanganan Jalan
Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, menjelaskan bahwa akses jalan menuju Curug Cimanggung memiliki panjang sekitar 6 kilometer, dengan 1,6 kilometer di antaranya dalam kondisi rusak. Perbaikan akan disesuaikan dengan kontur dan kondisi tanah, menggunakan kombinasi paving block, beton, dan aspal untuk memastikan ketahanan konstruksi.
Arlan menegaskan bahwa titik-titik kritis akan diprioritaskan, namun pemerataan penanganan di seluruh ruas tetap diperhatikan.
“Penanganan jalan akan disesuaikan dengan kontur dan kondisi tanah yang bervariasi, mulai dari penggunaan paving block, beton, hingga aspal. Tujuannya agar konstruksi lebih awet. Titik-titik kritis akan menjadi prioritas, namun kami tetap memperhatikan pemerataan di setiap wilayah,” jelas Arlan.
Kepala Dinas Pariwisata Banten, Eli Susiyanti, mengajak masyarakat dan wisatawan untuk turut mempromosikan Curug Cimanggung melalui unggahan di media sosial sebagai upaya meningkatkan kunjungan.
“Mari berwisata, berswafoto, dan jangan lupa mengunggahnya. Langkah kecil ini sangat membantu memperluas informasi dan meningkatkan kunjungan wisata ke Curug Cimanggung,” tutur Eli.
Rencana perbaikan akses jalan melalui Program Bang Andra disambut harapan besar dari warga, yang mengapresiasi respons cepat pemerintah dan berharap realisasinya dapat segera terwujud.(WartainBanten)
Bantuan Abrasi Rp148 Juta Mangkrak, Warga Jayamukti Desak Camat Tindak Kades
Bantuan Abrasi Rp148 Juta Mangkrak, Warga Jayamukti Desak Camat Tindak Kades
Blanakan | Warta In Jabar – Mangkraknya bantuan penanganan abrasi senilai Rp148 juta dari BPBD memicu kemarahan warga Desa Jayamukti. Mereka menilai Kepala Desa Surjaya tidak responsif sehingga dana yang sangat dibutuhkan para petani tambak tak kunjung terserap. Merasa diabaikan, warga akhirnya mendatangi Camat Blanakan Cucu Wahyu, S.Pd., M.Si. untuk meminta tindakan tegas terhadap pemerintah desa.
Kelompok perwakilan masyarakat Jayamukti menyebut bahwa pada masa awal kepemimpinan Surjaya, roda pemerintahan berjalan normatif. Namun, setelah lebih dari tiga tahun menjabat, mereka menilai pelayanan publik di desa terus menurun dan kerap tersendat.
Warga menyoroti buruknya pelayanan administrasi, terutama dokumen yang wajib ditandatangani Kepala Desa seperti SKTM, surat waris, PPAT desa, dan administrasi lainnya. Mereka mengaku sering mendapati kepala desa tidak berada di kantor pada jam pelayanan.
“Banyak warga yang butuh cepat, tapi tidak bisa dilayani karena kepala desa tidak ada. Beberapa kali kami datang, tetap saja kosong,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat dalam audensi.
Disebutkan pula bahwa Kepala Desa Surjaya kerap tidak hadir dalam rapat mingguan desa—agenda penting untuk menyampaikan hasil rapat kecamatan dan mengoordinasikan pelayanan publik. Ketidakhadiran itu dinilai berpengaruh terhadap lemahnya respons desa terhadap kebutuhan masyarakat.
Keluhan paling krusial datang dari para petani tambak yang tergabung dalam KUD Karya Bukti Sejati. Tambak mereka mengalami kerusakan berat akibat abrasi yang dipicu oleh hilir-mudik perahu di wilayah perairan Blanakan. Para petani telah lama meminta penanganan darurat.
Upaya melalui BPBD sebenarnya sudah dilakukan. Bahkan BPBD telah menyiapkan anggaran Rp148 juta untuk perbaikan tanggul, namun dana hanya bisa disalurkan apabila ditransitkan melalui rekening desa sesuai prosedur.
Masalah muncul ketika Kepala Desa Jayamukti dinilai tidak bersedia menerima anggaran tersebut ke rekening desa, sehingga proses penyaluran bantuan terhenti.
“Ini mematahkan semangat petani. Sudah bertahun-tahun mereka tidak produksi. Ketika ada solusi, justru desa tidak mau terima anggaran itu,” tegas warga.
Ketua KUD Karya Bukti Sejati, Cartimudin, bersama BPD dan tokoh masyarakat, sebelumnya telah bertemu dengan BPBD untuk memperkuat permohonan penanganan abrasi, namun semua upaya tetap mandek di tingkat desa.
Karena merasa diabaikan oleh pemerintah desa, warga akhirnya meminta Camat Blanakan Cucu Wahyu, S.Pd., M.Si. untuk turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami mohon Pak Camat tidak membiarkan ini berlarut. Ini bukan hanya soal pelayanan, tapi soal penghidupan petani tambak,” ujar Dartim perwakilan warga.
Camat Blanakan Cucu Wahyu, S.Pd., M.Si. menerima seluruh aspirasi dan berjanji akan menindaklanjuti sesuai kewenangannya untuk memastikan pemerintah desa dapat menjalankan pelayanan dan respons atas kebutuhan masyarakat.
Forum Konsultasi Publik (FKP) Polres Lebong di hadiri Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen,S. Sos.
Warta.in-Bengkulu.
Kepolisian Daerah Bengkulu melalui Kepolisian Resor (Polres) Lebong mengadakan acara Forum Konsultasi Publik ( FKP) di gedung Pertemuannya. Ternyata Giat Polres Lebong hari ini di dukung oleh Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S. Sos, yang menyempatkan hadir memenuhi undangan acara hari ini di Polres Lebong, Selasa (2/12/2025).
Tujuan diadakan acara FKP hari ini, Untuk Pembahasan Tentang bermacam-macam isu terkait kebijakan tata cara pelayanan publik, supaya bisa melakukan penerapannya, bisa merasakan dampak yang akan diterima apa bila tidak dilaksanakan, serta harus secara rutin mengevaluasi dari masalah yang sudah ada, harapan kita bersama supaya terlaksananya pelayanan yang lebih maksimal demi menjaga tata cara pelayanan yang lebih transparan dan efektif untuk kita semua terutama bagi Polres Lebong untuk kedepannya.
Acara kegiatan FKP polres Lebong yang berlangsung bisa menghasilkan hal positif untuk kita semua, pada saat awak media konfirmasi kepada ketua DPRD kabupaten Lebong Carles Ronsen,S.sos.,setelah usai acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Polres Lebong.
Terlihat Hadir dalam pelaksanaan acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Polres Lebong berlangsung, ternyata salah satu Narasumbernya ialah perwakilan dari Ombudsman provinsi bengkulu serta juga terlihat para pejabat dari lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Lebong, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) , Dinas Dukcapil dan Bansatpol PP Serta tokoh Pemuka agama, adat, tokoh pemuda, beberapa Ormas serta para Media di kabupaten Lebong.
Saat mendengarkan penjelasan dari Ketua DPRD Kabupaten Lebong Carles Ronsen,S.Sos., mengatakan bahwa ia memberikan apresiasi positif terkait giat hari ini atas terlaksankananya Forum Konsultasi Public (FKP) Polres Lebong, Tujuan utama nya agar bermanfaat bagi masyarakat supaya bisa meningkatkan kualitas layanan publik melalui dialog partisipatif antara pemerintah daerah dengan masyarakat . Dilanjutkan semua masukan- masukan akan ditampung sebagai pedoman untuk pelayanan kedepannya , mengetahui cara pelayanan maksimal, menerima semua saran, dan kritikan, serta semua ini agar bisa disinkronkan dengan kebijakan yang sudah ada.
” Harus diketahui bahwa Salah satu Fungsi FKP merupakan sebagai sarana prasarana didalam peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maupun perumusan pada saat penyelenggaraan pelayanan public terutama di dalam jajaran Polres Lebong itu sendiri, semoga lebih baik lagi kedepannya,” Ujarnya Carles.
Untuk lebih detail Carles menambahkan bahwa tujuan utama FKP dilaksanakan di antaranya:
” Peningkatan kualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat, dengan cara berdialog dan berdiskusi di dalam acara hari ini, kita bersama bisa mengetahui apa saja yang perlu dibenahi untuk terlihat standar pelayanan yang lebih bagus, cepat, paham, dan mengutamakan terlebih dahulu kepuasan pelayanan bagi masyarakat.
Lanjut carles, kita harus menerima apa saja masukan dari masyarakat, berikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan semuanya mulai dari keluhan, ide, saran, kritik, dan aspirasi secara bebas dan terbuka di dalam forum FKP Polres Lebong yang sedang berlangsung ini.
Memberikan kebebasan Agar masyarakat diberi peluang bisa ikut serta didalamnya, memberi kesempatan masyarakat supaya bisa langsung terlibat aktif didalam perancangan kebijakan dan cara memperoleh pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat.
Masih ia menambahkan agar Bisa memperoleh pelayanan yang transparansi dan akuntabilitas, dengan memberikan kesempatan yang bebas untuk semua dialog yang disampaikan antara pemerintah dan publik. Pastikan agar tercapai pelaksanaan pelayanan lebih adil, transparan, dan akuntabel.
Persepsi dan sinergi agar bisa disejalan, tujuannya agar tercipta pemahaman yang sama antara pemerintah dengan semua objek kepentingan, supaya bisa terselesaikan masalah yang timbul dan berjalannya program yang sinergi supaya terlaksana secara lebih efektif dengan melihat dari kesesuaian kebutuhan masyarakat.
Kebijakan harus Sinkron, maksudnya dipastikan ada kesamaan antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan disaat memberikan apa saja kebutuhan masyarakat supaya bisa terpenuhi.
Berbagai hal yang diterima dari semua yang sudah dibahas di forum hari ini, semua sudah kita sampaikan dan Uraikan secara bersama dalam Forum konsultasi Publik (FKP) Polres Lebong, hasil giat hari ini untuk kita semua kedepannya agar bisa menjadi bahan kajian, semoga ada manfa’atnya demi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih maksimal mulai hari ini dan seterusnya,” Tutupnya. (A)
Camat kec.Tanah Abang, Pali, Diduga hindari, Wartawan, Ada Apa Dengan Pak Camat 🤔
Sumatra Selatan
Warta.in
PALI_Camat Kecamatan Tanah Abang, Dadang Aftriandy SH, M,Si. yang diduga menghindari wartawan untuk mencari informasi, tentang Lelang Lebak, Lebung Danau dan Suak, Usai acara selesai. yang diadakan di Gedung Serbaguna kecamatan Tanah Abang pada hari Selasa 2 Desember 2025.
“Sebagai kepala wilayah pemerintah kecamatan Tanah Abang, tidak seharusnya bersikap begitu, Apalagi terhadap teman teman media atau wartawan, karna seorang camat harus senantiasa bersikap simpati bukan antipanti. Sebab ada Undang Undang nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, “Ujarnya
Lanjutnya menambahkan, jadi seorang camat memang harus siap menerima siapa pun, apalagi yang namanya media atau wartawan yang ingin wawancara, kenapa mesti takut dan harus berbohong agar bisa terhindar dari wawancara media, ada apa. Tidak boleh bersikap demikian, karna seorang camat bertanggung jawab atas lingkup wilayah kerjanya. Camat harus siap bekerja 24 jam, karna tidak muda menjadi seorang camat, “Tegasnya.
Sambungnya, Camat punya tanggung jawab yang Sangat Besar, ini baru. Urusan media saja sudah susah dan di duga Berbohong, kalau memang tidak bisa menjadi seorang kepala Wilayah Pemerintah Kecamatan, Tanah Abang, alangkah baiknya mundur saja. Karena masih banyak orang yang bisa dan pintar dan punya Etika yang baik, “Tuturnya.
Intinya seorang Camat itu, harus Sensitif, Responsif, Aspiratif dan harus Menjalin Komunikatif baik. Terhadap persoalan sekecil apapun. Camat juga harus bisa menjadi orang yang menjadi contoh, di masyarakatnya.
Bila Merasa berat menjadi Camat atau tidak mampu menjalankan tugas pungsi sebagai aparatur sipil negara (ASN) dalam hal ini sebagai pejabat publik, maka sebaiknya mengundurkan diri, apa lagi dengan kejadian ini membohongi wartawan. Hilang wibawa seorang Camat, “Ungkapnya.
(Muhamad Randi)
Semarak HUT DWP ke-26, Momen Eratkan Silaturahmi dan Kekompakan
Semarak HUT DWP ke-26, Momen Eratkan Silaturahmi dan Kekompakan
Warta.in
Mataram,NTB — Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi NTB, Sukartini, S.T, Provinsi NTB resmi membuka rangkaian lomba dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun DWP ke-26, di Gedung Sangkareang,(02/12/2025). Acara berlangsung hangat, penuh kekeluargaan, dan disambut antusias para anggota.
Dalam sambutannya, Ketua DWP NTB, Sukartini, S.T, mengajak seluruh anggota untuk menjadikan momentum ini bukan sekadar perlombaan, melainkan sarana mempererat persaudaraan.
“Di HUT ke-26 ini kami hanya ingin memperkuat silaturahmi dan persaudaraan antara kita semua,” ujarnya.
Sukartini menegaskan, berbagai lomba yang digelar bukan untuk mencari siapa yang terbaik, tetapi sebagai wadah membangun kekompakan dan kebersamaan antaranggota DWP.
“Jadikan lomba bukan sebagai ajang kompetisi, tetapi sebagai cara untuk menguatkan kekompakan kita,” pesannya.
Dihadiri puluhan anggota dengan penuh semangat dan tawa ceria, rangkaian lomba dibuka resmi oleh Ketua DWP NTB dengan mengucapkan basmallah.
“Semoga acaranya berjalan sukses, dan dengan mengucapkan basmallah, rangkaian kegiatan ini resmi saya buka,” pungkasnya.
Di acara yang sama Ketua DWP Diskominfotik NTB, Amalia Yusron, berharap DWP yang semakin memberikan manfaat bagi masyarakat, dan kekompakan antar anggota semakin terjalin.
“Semoga di HUT yang ke -26 tahun ini DWP semakin bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan makin kompak antar anggota,” tutupnya
Kegiatan HUT DWP ke-26 tahun ini dirangkai dengan berbagai lomba yang berlangsung meriah, sekaligus menjadi ruang bagi anggota untuk saling mendekat, berbagi cerita, dan memperkuat rasa kekeluargaan yang telah terbangun selama ini.(sr/hpm)
Kompaknya Personel Ciptakan Kamtibmas Kondusif, Polsek Narmada Anugerahkan 3 Reward
Kompaknya Personel Ciptakan Kamtibmas Kondusif, Polsek Narmada Anugerahkan 3 Reward
Warta.in
Lombok Barat,NTB – Polsek Narmada menggelar apel pagi yang sedikit berbeda dari apel-apel sebelumnya. Selain pengecekan kehadiran personel, Selasa (2/12/2025), Kapolsek Narmada AKP I Kadek Ariawan, S.H. juga memberikan penghargaan kepada Bhabinkamtibmas, yang paling aktif mengisi aplikasi BOS V2 atau Binmas Online System Versi 2.0.
Apel berlangsung di halaman Polsek Narmada mulai pukul 08.00 Wita dan diikuti seluruh personel. Dalam arahannya, Kapolsek mengajak jajarannya membuka kegiatan dengan rasa syukur.
“Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas seperti biasa,” ujar AKP Kadek Ariawan.
Kapolsek juga memberikan apresiasi atas kinerja anggota dalam dua pekan terakhir yang dinilai berjalan aman, lancar, dan kondusif. Ia kemudian memberikan beberapa penekanan, salah satunya untuk Unit Samapta.
“Saya minta sepeda patroli dirawat dan diaktifkan kembali. Kehadiran patroli sepeda sangat membantu pemantauan wilayah,” tegasnya.
Untuk SPKT, Kapolsek berpesan agar kesiapsiagaan terus dijaga. “Respons cepat kalian itu penting. Pertahankan, bahkan tingkatkan,” ucapnya.
Momen menarik dalam apel pagi tersebut, pemberian reward kepada tiga Bhabinkamtibmas yang dianggap paling aktif dan tercepat mencapai target dalam pelaporan aplikasi BOS V2.
AKP Kadek Ariawan menyebut penghargaan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk apresiasi nyata untuk memacu semangat anggota.
“Pelaporan BOS V2 harus ditingkatkan. Rekan-rekan Bhabinkamtibmas punya peran penting di lapangan, dan reward ini sebagai motivasi, agar terus berbuat yang terbaik,” katanya.
Di akhir arahan, Kapolsek kembali mengingatkan seluruh personel untuk menjaga soliditas dan kekompakan.(sr/hpm)
Balap Liar Resahkan Warga Sambelia, Laporan Call Center 110 Polisi Gercep Membubarkan
Balap Liar Resahkan Warga Sambelia, Laporan Call Center 110 Polisi Gercep Membubarkan
Warta.in
Mataram, NTB – Layanan Call Center 110 kembali membuktikan efektivitasnya sebagai jalur pelaporan cepat gangguan keamanan. Pada Minggu (30/11/2025), Polres jajaran Polda NTB bergerak sigap menindaklanjuti laporan warga terkait aktivitas balap liar di kawasan Jalan Raya Obel-Obel, Belanting, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur.
Begitu menerima aduan, Personel Polsek Sambelia langsung menuju lokasi untuk memastikan situasi. Warga sebelumnya mengeluhkan aktivitas balapan tersebut karena sangat mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan yang melintas.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa layanan 110 memang disiapkan untuk mempermudah masyarakat menyampaikan informasi secara cepat dan langsung ditindaklanjuti aparat terdekat.
“Call Center 110 adalah jalur cepat untuk melaporkan gangguan kamtibmas. Setelah laporan masuk, petugas langsung kami arahkan untuk melakukan pengecekan,” jelasnya.
Sesampainya di lokasi, aparat tidak menemukan lagi kelompok pemuda yang diduga akan melakukan balap liar. Namun demikian, polisi tetap melakukan langkah preventif dengan menyambangi warga sekitar dan memberikan imbauan kamtibmas.
“Warga kami dorong untuk terus aktif memberikan informasi jika melihat potensi gangguan keamanan. Peran masyarakat sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap aman dan kondusif,” ujar Kombes Kholid.
Polda NTB menegaskan komitmennya untuk terus merespons cepat setiap laporan masyarakat guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga di seluruh wilayah hukum NTB.(sr/hpntb)
Tinawati Andra Soni Lantik Truetami Ajeng sebagai Ketua Dekranasda Tangsel 2025–2030
Wartain Banten | Pemerintahan | 2 Desember 2025 — Ketua Dekranasda Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, melantik Truetami Ajeng Soediutomo sebagai Ketua Dekranasda Kota Tangerang Selatan (Tangsel) beserta jajaran pengurus periode 2025–2030. Acara pelantikan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Selasa (2/12/2025), dan turut disaksikan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan.
Dalam sambutannya, Tinawati memberikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan menekankan pentingnya menjalankan tanggung jawab dengan kreativitas dan semangat kolaborasi.
“Saya ucapkan selamat kepada ketua dan seluruh pengurus Dekranasda Kota Tangerang Selatan yang baru. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kreativitas, dan semangat kolaborasi demi mendorong kemajuan sektor kerajinan dan ekonomi kreatif daerah,” ungkapnya.
Tinawati menegaskan bahwa Dekranasda memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam melestarikan warisan budaya dan meningkatkan daya saing produk kerajinan lokal. Menurutnya, Kota Tangerang Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM kreatif.
“Kota Tangerang Selatan dikenal sebagai kota yang penuh inovasi dan memiliki banyak potensi UMKM kreatif,” katanya.
Tinawati menekankan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan, termasuk Dekranasda, Tim Penggerak PKK, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, untuk mendorong UMKM lokal naik kelas menjadi produk unggulan baik di tingkat nasional maupun global.
“Saya percaya, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Dekranasda, TP PKK serta para pelaku usaha, ini dapat melahirkan produk unggulan yang tidak hanya diminati secara lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya pembinaan, pelatihan, dan penguatan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi, yang harus dijadikan program Dekranasda Tangsel untuk memperluas jejaring usaha UMKM.
“Kalau untuk Tangerang Selatan saya rasa juga sudah cukup masif, artinya ini sudah berjalan selaras juga dengan program pusat maupun provinsi dan Kota Tangerang Selatan,” jelasnya.
Setelah pelantikan, Tinawati terlihat mengamati berbagai produk kerajinan dari Kota Tangerang Selatan. Ia mengharapkan agar Dekranasda bersama Pemerintah Kota Tangsel terus mendukung pembinaan para pelaku kerajinan agar kemampuan bersaing mereka semakin meningkat.
Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan menekankan pentingnya peran Dekranasda dalam menggerakkan industri ekonomi kreatif di Tangerang Selatan. Menurutnya, penguatan sektor kerajinan dapat membuka peluang pemberdayaan yang lebih luas, mendorong masyarakat bekerja, serta meningkatkan inovasi dan kemampuan mereka dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif.
“Apabila kita bisa mengembangkan ekonomi kreatif, maka efek dominonya adalah masyarakat bisa bekerja dan semakin banyak masyarakat yang punya inovasi, punya kemampuan untuk mereka juga mengembangkan potensinya di bidang ekonomi kreatif,” katanya.
Ketua Dekranasda Tangsel, Truetami Ajeng Soediutomo, berharap pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat kekompakan pengurus dalam menjalankan tugas.
Ia berkomitmen fokus pada penguatan kapasitas pengrajin, pelestarian budaya lokal, inovasi produk kerajinan, peningkatan akses pemasaran, serta kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mendorong ekonomi kreatif dan menjadikan produk lokal unggulan di pasar.(WartainBanten)