Wartain Banten | Pemerintahan | 2 Desember 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memperkuat strategi pengelolaan pendapatan menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025. Hingga 30 November 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp8,79 triliun atau 83,74 persen dari target APBD sebesar Rp10,50 triliun.

Capaian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bapenda Banten, Berly Rizki Natakusumah, dalam paparannya di Kantor Bapenda Banten, Senin (1/12/2025).

Berly menyampaikan bahwa realisasi ini menunjukkan progres positif, meskipun ruang optimalisasi masih terbuka dan perlu terus didorong melalui kerja kolaboratif seluruh perangkat pemungut pendapatan.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp5,68 triliun atau 82 persen dari target Rp6,93 triliun. Pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat pemungut dan meningkatnya kesadaran wajib pajak. Namun kita harus terus mendorong optimalisasi,” ujarnya.

Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung PAD. Tercatat, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp5,13 triliun atau 82,14 persen dari target Rp6,25 triliun.

Meski demikian, Berly mengakui terdapat penurunan penerimaan BBNKB akibat meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang dikenakan tarif pajak 0 persen, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih sehingga memengaruhi kemampuan membayar pajak.

“Tetapi hal ini tidak mengurangi komitmen kami untuk memaksimalkan capaian. Dalam sisa satu bulan anggaran (Desember 2025), percepatan penerimaan dari sektor PKB dan retribusi menjadi prioritas,” tegasnya.

Untuk mengejar target pendapatan, Bapenda Banten mengintensifkan penagihan tunggakan pajak senilai sekitar Rp2,3 triliun melalui mekanisme penagihan terstruktur dan berjenjang. Selain itu, Bapenda mengusulkan sejumlah langkah strategis, termasuk revisi kebijakan pajak kendaraan listrik agar lebih proporsional.

Pemprov Banten juga meluncurkan Program Penghargaan dan Undian Patuh Pajak Kendaraan Bermotor pada 24 November–20 Desember 2025, yang memberikan apresiasi bagi wajib pajak tepat waktu dan undian elektronik bagi yang membayar pajak selama periode tersebut.

Untuk 2026, Bapenda mengusulkan insentif berupa diskon pajak bagi wajib pajak yang membayar lebih awal.

“Ke depan fokus kami adalah mengapresiasi yang patuh, bukan menunggu penunggak pajak,” kata Berly.

Bapenda Banten memperkuat pengelolaan pajak alat berat melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di mana perusahaan diwajibkan melunasi pajak sebelum memperoleh surat izin yang diperlukan.

Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga dilakukan dengan meminta data resmi dari BPH Migas dan melakukan korespondensi dengan Pertamina untuk memastikan akurasi data realisasi DO bahan bakar.

Selain itu, Pemprov Banten mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mengalihkan kendaraan operasional ke pelat nomor Banten guna meningkatkan kontribusi PKB bagi pembangunan infrastruktur.

“Sekitar 220 kendaraan di wilayah Bojonegara dan Pulau Ampel akan segera melakukan balik nama ke plat nopol Banten. Ini langkah konkret agar perusahaan turut bertanggung jawab terhadap kondisi jalan yang mereka gunakan,” jelasnya.

Pemprov Banten menegaskan bahwa seluruh ASN Bapenda memiliki peran penting dalam optimalisasi pendapatan daerah, termasuk membantu penagihan pajak kendaraan bermotor. Kinerja penagihan bahkan akan menjadi bagian dari evaluasi tunjangan pegawai.

“Pendapatan daerah berdampak langsung pada pembangunan. Karena itu, seluruh pegawai Bapenda Banten memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi sesuai kapasitasnya,” ujar Berly.

Ia menutup pemaparannya dengan optimisme bahwa target pendapatan 2025 dapat tercapai melalui percepatan penerimaan, penguatan kebijakan, serta dukungan publik. Menurutnya, keberhasilan pendapatan bukan sekadar capaian angka, melainkan hasil ikhtiar bersama untuk pembangunan Provinsi Banten.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 2 Desember 2025  — Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan yang menjadi akses utama menuju destinasi wisata. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan wisatawan sekaligus mendorong peningkatan kunjungan ke berbagai lokasi pariwisata di Banten.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, menjelaskan terdapat empat ruas jalan provinsi yang saat ini tengah dikejar progres perbaikannya. Jalur-jalur tersebut merupakan akses utama menuju kawasan wisata pantai dan pegunungan di Banten.

“Itu sedang kita kejar, sekarang progresnya untuk perbaikan. Jadi target kita H-10 harus sudah dalam kondisi baik,” ungkap Arlan pada Senin (1/12/2025).

Empat ruas jalan yang tengah diperbaiki Pemprov Banten menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025 adalah Pakupatan – Palima – Cinangka dan Simpang Taktakan – Gunung Sari menuju Pantai Anyer, Mengger – Mandalawangi – Caringin menuju Pantai Carita, serta Saketi – Malingping menuju Pantai Sawarna.

Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk memperhatikan kondisi kendaraan dan mematuhi rambu-rambu jalan agar perjalanan aman dan nyaman.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 2 Desember 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Gubernur Banten, Andra Soni, menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia atas kinerja efektif dalam menurunkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal tinggi pada malam Penganugerahan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (1/12/2025). Trofi diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, didampingi dewan juri yang diwakili peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro.

Penganugerahan ini menjadi bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap berbagai langkah strategis Pemprov Banten dalam memperluas akses pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta menekan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Upaya tersebut dinilai berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten.

Fokus pada Pemerataan Wilayah Utara dan Selatan

Gubernur Andra Soni mengapresiasi penilaian objektif Kemendagri dan menegaskan bahwa penurunan ketimpangan menjadi prioritas utama sejak awal kepemimpinannya. Ia menyoroti pentingnya mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan melalui berbagai kebijakan yang disepakati bersama DPRD Banten.

“Upaya menurunkan ketimpangan adalah fokus kami. Berbagai kebijakan ditempuh dan disepakati bersama DPRD Banten, termasuk keberpihakan terhadap wilayah perdesaan yang masih menghadapi tantangan aksesibilitas,” ujar Andra Soni usai menerima penghargaan.

Salah satu terobosan yang disebutnya adalah program pemerataan pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta, yang telah membantu sekitar 65.000 siswa. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Banten.

Program “Bang Andra” dan Peningkatan Infrastruktur

Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa selain pendidikan, pembangunan infrastruktur perdesaan juga menjadi fokus utama Pemprov Banten. Untuk mengatasi keterbatasan fiskal di daerah, Pemprov menginisiasi program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau “Bang Andra”, yang telah membangun 60 ruas jalan desa pada tahun 2025.

“Ketika jalan-jalan desa dalam kondisi baik, dampaknya sangat luar biasa dalam mempermudah aksesibilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini juga meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) karena jalan desa yang kami bangun merupakan akses strategis pertanian,” jelas Andra Soni.

Roadmap program ini telah tercantum dalam RPJMD sebagai upaya mewujudkan Banten yang maju, adil merata, dan bebas korupsi.

Apresiasi Mendagri dan Iklim Kompetitif

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa penghargaan yang telah digelar selama tiga tahun bertujuan menciptakan iklim kompetitif yang sehat antar daerah.

“Beberapa daerah rutin mendapatkan penghargaan, namun ada juga daerah baru, salah satunya Provinsi Banten. Saya berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Tito.

Tito juga mengungkapkan rencana peningkatan alokasi dana apresiasi, dengan proyeksi insentif mencapai Rp1 triliun pada 2026 bagi daerah-daerah berprestasi di setiap kategori.

Metodologi Penilaian

Penilaian kinerja pemerintahan daerah 2025 didasarkan pada dua kategori utama, yakni tata kelola pemerintahan dan akselerasi Program Strategis Nasional (PSN). Indikator penilaiannya meliputi penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, akses pendidikan dan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta penurunan rasio Gini.

Proses penilaian yang ketat dimulai sejak Oktober 2025, melibatkan 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, hingga akhirnya terpilih 19 daerah finalis yang dianggap berhasil mensinergikan kebijakan pusat dan daerah secara efektif.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 2 Desember 2025  — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, membuka kegiatan peningkatan kapasitas kewirausahaan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Banten di Aula Gedung Serba Guna (GSG) Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Senin (1/12/2025). Kegiatan ini bertujuan mendorong semangat wirausaha serta meningkatkan kreativitas dan kemandirian perempuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam sambutannya, Tinawati mengapresiasi komitmen DWP yang dinilai konsisten meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga melalui berbagai program pemberdayaan perempuan. Menurutnya, penguatan kewirausahaan merupakan langkah strategis dalam membuka peluang usaha sekaligus memperluas kontribusi perempuan terhadap pembangunan daerah.

“Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada DWP yang terus berkomitmen meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga. Penguatan kewirausahaan seperti ini bukan hanya membuka peluang usaha, tetapi juga mendorong kemandirian, kreativitas dan kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Pelatihan yang mengusung tema “Membangkitkan Semangat Wirausaha dan Menciptakan Peluang Ekonomi Kreatif” ini diikuti oleh para perempuan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Hadir pula Ketua DWP Provinsi Banten Mira Deden, Kepala DP3AKKB Sitti Ma’ani Nina, para pengurus DWP dan OPD kabupaten/kota, Founder UMKMKU Wulan Ayodya, serta Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Banten, Irna Narulita Dimyati.

Tinawati berharap kegiatan pelatihan kewirausahaan DWP menjadi ruang belajar produktif bagi anggota untuk saling berbagi pengalaman, memperluas jejaring, dan mengembangkan usaha berkelanjutan. Ia menilai sektor UMKM, terutama kuliner, fesyen, dan produk kreatif, masih menjadi peluang terbesar bagi perempuan Banten untuk berdaya.

“Ke depan, peningkatan kualitas kemasan, digital marketing, dan inovasi pemasaran akan terus kita dorong. Pemprov Banten juga memperluas akses pemasaran produk UMKM melalui ruang-ruang publik seperti car fee day dan pengembangan pariwisata,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Banten, lanjutnya, akan terus mendorong peningkatan kualitas produk melalui pengemasan yang lebih baik, pemasaran digital, dan inovasi promosi, termasuk memperluas akses pasar lewat ruang publik seperti car free day dan pengembangan pariwisata. Tinawati juga mengapresiasi banyaknya istri ASN yang aktif berwirausaha, karena hal itu dinilai mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua DWP Provinsi Banten, Mira Deden, menegaskan peran strategis DWP dalam pemberdayaan perempuan, khususnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Ia menyampaikan bahwa sejak 2019 hingga 2024, DWP Banten telah membina sekitar 100 UMKM dari kalangan istri ASN.

Mira berharap pelatihan kewirausahaan ini dapat memberikan keterampilan praktis yang dapat diterapkan di masing-masing wilayah, sehingga perempuan Banten semakin mandiri dan produktif.

“Kewirausahaan merupakan implementasi nilai Panca Dharma Wanita. Para Ketua DWP di wilayah masing-masing adalah motor penggerak. Kita harus mendorong anggota untuk berani memulai usaha, meskipun dari skala kecil,” ujarnya.

Wakil Ketua DWP Provinsi Banten, Desy Mahdani, menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari program ekonomi DWP yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas anggota dalam berwirausaha. Pelatihan tersebut dirancang untuk memperluas pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan inovasi anggota dalam mengembangkan usaha.

Desy menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu mendorong kreativitas dalam pengembangan produk UMKM binaan dan mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga bagi anggota DWP di seluruh Provinsi Banten..(WartainBanten)