Wartain Banten | Pemerintahan | 13 November 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menerima kunjungan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (12/11/2025). Kunjungan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Prancis di berbagai sektor strategis.

Pertemuan itu membahas peluang kolaborasi di bidang ekonomi, investasi, industri, pendidikan vokasi, dan pariwisata. Gubernur Andra Soni menilai kunjungan Dubes Prancis menjadi momentum untuk memperluas jejaring kerja sama internasional dan menarik lebih banyak investasi ke Banten, yang memiliki posisi strategis sebagai kawasan industri dan pintu gerbang barat Pulau Jawa.

“Kami ingin bekerja sama dengan seluruh Provinsi, bukan hanya Jakarta. Banten adalah wilayah yang penting secara ekonomi dan memiliki banyak potensi,” ujar Fabien Penone.

Potensi Investasi dan Dukungan Bahan Baku

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa dua perusahaan besar asal Prancis, yakni Michelin dan Tereos FKS, telah lama beroperasi di Banten dan menjadi bagian dari rantai industri global. Kedua perusahaan tersebut dinilai sebagai contoh sukses kemitraan ekonomi antara Prancis dan Banten. Selain itu, Dubes Prancis Fabien Penone menyebutkan dua perusahaan lainnya, Saint-Gobain dan Air Liquide, yang tengah menjajaki peluang kerja sama di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Penone juga berharap Banten dapat mendukung ketersediaan bahan baku jagung berkualitas tinggi guna menunjang industri pengolahan di masa mendatang.

“Saat ini pasokan jagung lokal terus berusaha memenuhi kebutuhan 12 perusahaan pakan ternak di Banten. Peningkatan produksi pangan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Bapak Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan nasional,” jelas Andra Son, sembari menambahkan bahwa Pemprov terus berupaya memanfaatkan lahan tidak produktif untuk meningkatkan produksi jagung dan beras.

Fokus pada Pendidikan Vokasi dan Pariwisata

Selain sektor industri, kerja sama antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Prancis juga mencakup bidang pendidikan vokasi dan pertukaran pelajar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan tenaga kerja yang kompeten.

“Ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dan menciptakan tenaga kerja yang kompeten,” tutur Gubernur.

Kedua pihak juga menyoroti potensi besar di sektor pariwisata, dengan fokus pada pengembangan destinasi yang menarik bagi wisatawan Eropa, terutama dari Prancis yang jumlah kunjungannya ke Indonesia terus meningkat.

“Wisatawan Prancis cenderung menyukai destinasi otentik yang menonjolkan budaya, kuliner, dan keindahan alam. Ini membuka peluang besar promosi budaya dan ekonomi kreatif daerah,” kata Gubernur.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Andra Soni menegaskan kesiapan Pemprov Banten untuk menjadi mitra strategis Prancis dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Ia meyakini, sinergi dengan mitra internasional seperti Prancis akan memperkuat daya saing daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Banten.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 13 November 2025  — Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan pentingnya penerapan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Menurutnya, transparansi merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Dimyati saat menghadiri acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025, hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (12/11/2025).

“Output dari predikat KIP yang didapat itu adalah kepercayaan publik yang tinggi kepada lembaga pemerintahan. Kepercayaan itu mahal sekali. Oleh karenanya kita wajib menjaga itu, salah satunya dengan transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menilai penghargaan Keterbukaan Informasi Publik menjadi tantangan baru bagi seluruh badan publik di Banten untuk terus menjaga dan meningkatkan capaian transparansi. Ia menekankan agar seluruh kegiatan di lingkungan Pemprov Banten dilakukan secara terbuka, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan APBD.

Menurutnya, keterbukaan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena transparansi menciptakan rasa nyaman dan menghapus praktik tertutup dalam birokrasi.

“Kalau semuanya sudah terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, kita juga enak,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten Ojat Sudrajat mengungkapkan bahwa rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 telah berlangsung sejak Mei 2025 melalui beberapa tahapan, termasuk penyampaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) kepada 107 badan publik, dengan 77 lembaga yang mengembalikan. Penilaian tahun ini menggunakan enam indikator, yakni kualitas dan jenis informasi, pelayanan informasi, komitmen organisasi, sarana prasarana, serta digitalisasi.

Berdasarkan keputusan KI Banten, sebanyak 77 badan publik meraih predikat Informatif, terdiri atas 40 OPD, 8 pemerintah kabupaten/kota, 11 lembaga nonstruktural, 14 BUMD, dan 4 desa.

“Tahun ini kami menggunakan enam indikator penilaian, pertama kualitas informasi, jenis informasi, pelayanan informasi, komitmen organisasi, sarana dan prasarana, serta digitalisasi,” jelasnya.

Selain itu, KI Banten juga menganugerahkan Life Achievement Award kepada 14 tokoh yang dinilai berkontribusi besar dalam mendorong keterbukaan informasi, termasuk Gubernur Andra Soni, Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, dan Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim.(WartainBanten)

Warta.in-Rejang Lebong,Bengkulu.

Salah Satu Program Pemerintah Pusat wajib dijalan kan disetiap daerah salah satu untuk menanggulangi kemiskinan di indonesia
Seperti yang dilaksanakan Pemerintah Desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang, kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Pada hari ini Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sumber dana Dana Desa (BLT-DD) selama 3 bulan dari bulan Juli, Agustus, dan September 2025. Sesuai harapan pemerintah untuk merentas kemiskinan dan membantu masyarakat kurang mampu.

Dalam Sambutannya Kepala Desa Air Meles Atas, Syamsul Bahrun, mengingatkan supaya penerima bantuan memanfaatkan dana dengan sebaik-baiknya dan tidak untuk hal-hal yang tidak penting.

“Misalkan ada masyarakat yang mempunyai sangkutan atau yang lainnya. Maka dari itu, kami harap dengan bantuan ini digunakan untuk hal-hal yang prioritas.penyaluran ada sedikit kendala bukan dari desa atau pun kabupaten dikarenakan ada kesalahan sistem antara pusat ke kabupaten yang belum klop laporannya,” tuturnya.

Tambahnya, perlu diketahui juga pemerintah desa juga menginformasikan kepada semua penerima BLT -DD tidak boleh tumpang tindih atau dapat dua-duanya dengan bantuan penerima PKH maupun yang lainnya seandainya ada mohon maaf penerima harus memilih salah satu.

“ untuk warga yang menerima PKH tidak dibolehkan menerima BLT atau salah satunya dipilih. selanjuynya, semua penerima akan diverifikasi dengan teliti supaya tidak ada doubel bantuan,” tambahnya.

Dilanjutkan dengan Program BLT DD,harapan sekcam Selupu Rejang ,sukandar, untuk digunakan dengan sebaik mungkin supaya kegunaannya sesuai kepentingan yang diutamakan sehari-hari,agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

” untuk Pemerintah desa diharapkan dengan bantuan dana ini diperuntukan dengan kepentingan sehari-hari. Bantuan BLT dana Desa ini mungkin belum dapat membantu semua kebutuhan dirumah.akan tetapi setidaknya mengurangi beban kebutuhan bagi Penerima,” tuturnya.

Melalui penyaluran BLT-DD ini, pemerintah berharap masyarakat penerima dapat terbantu secara ekonomi serta termotivasi untuk memanfaatkan dana dengan produktif demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hadir dalam acara penyaluran BLT-DD hari ini,Sekcam Selupu Rejang, Kades serta perangkat desa,PD ,PLD, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, dan Para Penerima Bantuan.(A)

Warta.in-Mukomuko, Bengkulu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan infrastruktur daerah dengan melaksanakan audensi bersama Dinas PUPR dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu pada 9 Oktober 2025 yang lalu. Audensi ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, Ir. Apriansyah, ST, MT.(12/11/25)

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mukomuko, bersama dengan Camat dan beberapa Kepala Desa dari Kecamatan Selagan Raya, menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mendesak masyarakat terkait infrastruktur. Dua poin utama yang menjadi fokus perjuangan adalah pembangunan jalan provinsi di Desa Talang Medan dan permohonan hibah rangka jembatan untuk Sungai Gading Besar.

Pembangunan jalan provinsi di Desa Talang Medan diharapkan dapat membuka aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Dengan konektivitas yang meningkat, diharapkan roda perekonomian desa dapat berputar lebih cepat dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

Sementara itu, hibah rangka jembatan untuk Sungai Gading Besar menjadi prioritas mengingat pentingnya infrastruktur ini dalam menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Jembatan yang layak akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, serta memperlancar arus transportasi barang dan jasa.

Ir. Apriansyah, ST, MT, menyampaikan harapannya agar audensi ini dapat membuahkan hasil positif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko. “Kami berharap, melalui audensi ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan infrastruktur di Kabupaten Mukomuko,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan dan memberikan dukungan agar upaya yang telah dilakukan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (HD)