Wartain Banten | Pemerintahan | 12 November 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya sinergi antara Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tahun 2025 tingkat Provinsi Banten yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang, Rabu (12/11/2025).

Keluarga Sebagai Basis Utama Pembangunan

Dalam kesempatan itu, Gubernur Andra Soni hadir bersama Ketua TP PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, serta jajaran Forkopimda, Ketua TP PKK kabupaten/kota, dan para kader PKK dari seluruh wilayah Banten. Acara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menggerakkan keluarga sebagai unit terkecil pembangunan masyarakat.

“Sinergitas inilah yang akan sangat membantu jalannya pemerintahan di Provinsi Banten. PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan keluarga,” ujar Andra Soni.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat berawal dari keluarga yang kuat, terutama dengan memastikan setiap keluarga memiliki rumah yang layak dan sehat. Ia juga mengapresiasi inovasi para kader PKK, khususnya melalui program PKK Mengajar, yang dinilainya luar biasa karena tidak hanya berfokus pada pembelajaran ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga.

Sinergi Program Desa dan Posyandra

Untuk memperkuat kolaborasi dengan PKK, Pemerintah Provinsi Banten memprioritaskan program pembangunan berbasis desa, seperti Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang bertujuan meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu,

Pemprov juga tengah menyiapkan program Pos Pelayanan Desa Sejahtera (Posyandra) yang akan bersinergi dengan kader PKK di tingkat desa dan kelurahan.

“Melalui Posyandra, PKK bisa berperan langsung di lapangan, mendampingi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari monitoring pelaksanaan program sosial dan gizi anak,” jelas Andra Soni.

10 Program Pokok PKK Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ketua TP PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, mengajak seluruh kader PKK untuk terus aktif, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK guna mewujudkan keluarga sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

“Tema HKG PKK tahun ini menegaskan bahwa gerakan PKK tidak berdiri sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan keluarga sehat, cerdas, dan sejahtera,” ungkap Tinawati.

Tinawati juga menyoroti peran penting PKK dalam menghadapi berbagai tantangan seperti stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi keluarga.

“Tim Penggerak PKK harus hadir di tengah masyarakat, membina keluarga berdaya dan mandiri. Para kader PKK adalah ujung tombak pembangunan,” pungkasnya, sembari mengajak untuk bersama-sama mewujudkan Banten maju, adil merata, tidak korupsi.

Penghargaan dan Apresiasi

Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Provinsi Banten turut dihadiri oleh berbagai pejabat dan tokoh, termasuk Forkopimda Provinsi Banten, Sekda Deden Apriandhi, sejumlah kepala OPD, perwakilan instansi vertikal, serta organisasi wanita di Banten.

Dalam rangkaian acara tersebut, diberikan penghargaan Adhi Bhakti Utama, Madya, dan Pratama kepada para kader PKK berprestasi, serta diumumkan pemenang lomba HKG tingkat Provinsi Banten sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam mendukung program pemberdayaan keluarga di daerah.(WartainBanten)

Warta.in-Mukomuko, Bengkulu.

Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, menggelar acara sosialisasi pencegahan kenakalan remaja yang bertujuan untuk mewujudkan generasi muda berkualitas. Acara ini juga menyoroti peran penting orang tua dalam membimbing dan mengawasi anak-anak mereka.RABU. 12 November 2025. –

Acara yang berlangsung di aula kantor Camat Lubuk Pinang ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk seluruh kepala desa se-Kecamatan Lubuk Pinang, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), siswa-siswi SMA, SMK, SMP, dan MTs, Bhabinkamtibmas, Babinsa se-Kecamatan Lubuk Pinang, tokoh masyarakat, serta perwakilan orang tua. Suasana penuh hikmah dan antusiasme mewarnai jalannya acara.

Camat Lubuk Pinang, Evi Busmanja, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah kecamatan dalam memberikan perhatian serius terhadap perkembangan generasi muda. “Kenakalan remaja menjadi isu yang sangat penting untuk kita tangani bersama. Melalui sosialisasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para remaja tentang dampak negatif dari kenakalan remaja serta bagaimana cara menghindarinya,” ujar Evi.

Selain itu, Evi juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. “Orang tua adalah garda terdepan dalam mencegah kenakalan remaja. Dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang baik, kita dapat membantu anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia,” tambahnya.

Kepala Desa Lubuk Gedang, Yunna Aswardi, turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Lubuk Pinang dan Camat Evi Busmanja atas inisiatif dan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Camat atas aspirasi dan motivasinya. Beliau adalah motivator utama dalam pembentukan perilaku generasi muda sebagai penerus bangsa yang baik. Kami berharap, melalui kegiatan ini, kita dapat menciptakan generasi penerus yang teruji dan memiliki gebrakan gemilang untuk Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, khususnya di Kecamatan Lubuk Pinang,” kata Yunna.

Acara sosialisasi ini diisi dengan berbagai kegiatan menarik, seperti penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya, sesi tanya jawab, serta penampilan seni dari para siswa. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi acara dan aktif bertanya kepada narasumber.

Dengan suksesnya acara sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pencegahan kenakalan remaja di Kecamatan Lubuk Pinang. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua sangat penting untuk mewujudkan generasi muda yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan, serta menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: HD (Hidayat)

Warta.in-Mukomuko, Bengkulu.

Serapan APBD Kabupaten Mukomuko tahun 2025 yang disorot DPRD karena sangat rendah kembali memancing gelombang kritik keras dari aktivis pengawasan anggaran. Ketua Korda LP-KPK Kabupaten Mukomuko, M. Toha, menyebut fenomena ini bukan kebetulan, tetapi pola yang terus berulang selama masa kepemimpinan Bupati Choirul Huda.(11/11/2025)

Toha menegaskan, publik tidak boleh diam terhadap dugaan praktik “penikmatan bunga deposito APBD” yang saat ini ramai menjadi pembahasan nasional.

“Mukomuko ini bukan ladang untuk penikmat bunga deposito berkedok kepala daerah. Serapan anggaran rendah dari tahun ke tahun ini mencurigakan. Kita melihat indikasi kuat bahwa dana APBD sengaja diendapkan di bank supaya bunganya bisa dinikmati pihak tertentu,” tegas Toha dengan suara keras.

LP-KPK menilai pola rendahnya serapan anggaran bukan baru terjadi, melainkan tercatat berulang:
1. Tahun 2018 serapan rendah, SiLPA melejit
2. Tahun 2019 kembali terjadi, dikritik DPRD
3. Tahun 2021–2024 penyerapan menumpuk di akhir tahun dan banyak kegiatan tidak berjalan

Masyarakat menunggu pembangunan, sementara anggaran justru mengendap.

“Rakyat butuh jalan, irigasi, kesehatan, pendidikan. Tapi pemerintah daerah justru seolah sengaja membiarkan anggaran tidur. Pertanyaannya: kenapa? Siapa yang menikmati bunganya?” ucap Toha.

LP-KPK mengaitkan fenomena ini dengan pernyataan resmi pejabat Kementerian Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut ada kepala daerah di Indonesia yang sengaja menyimpan APBD di deposito untuk menikmati bunganya.

“Jika itu terjadi di daerah lain, bukan tidak mungkin terjadi di Mukomuko. Apalagi polanya sangat mirip: serapan lambat, Silpa tinggi, dan pembangunan lambat,” lanjutnya.

Jika APBD tidak terserap sekitar Rp150 miliar, dan ditahan di bank selama satu tahun:

Nilai Dana Perkiraan Bunga Deposito 4% – 5% / Tahun Dugaan Keuntungan

Rp150.000.000.000 Rp6.000.000.000 – Rp7.500.000.000 Hingga Rp7,5 Miliar / Tahun

“Angka 6 sampai 7,5 miliar itu bukan receh! Kalau benar dinikmati pribadi, itu perampokan uang rakyat dengan cara paling halus,” tegas Toha.

Toha menyatakan LP-KPK sedang menyusun laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).

“Kami menduga ada permufakatan jahat antara kepala daerah dan oknum bank daerah dalam permainan bunga deposito APBD. Ini bukan isu kecil. Ini harus diusut hingga akar-akarnya,” tegas Toha.

Toha menegaskan, bila dugaan ini terbukti, maka dapat dijerat dengan:
1. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor
2. Pidana penjara hingga 20 tahun
3. Penyitaan seluruh hasil keuntungan

“Kalau benar ada yang mencari keuntungan pribadi dari APBD, maka itu korupsi kelas berat. Dan LP-KPK akan kawal sampai proses jeruji besi berjalan,” tutup Toha.

Mukomuko tidak boleh dikelola seperti kas pribadi. APBD adalah hak rakyat, bukan tabungan berbunga pejabat.(TIM RED)

Warta.in-Bengkulu,Jakarta.

Suasana khidmat bercampur haru menyelimuti Istana Negara pada hari ini, saat Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Acara sakral ini menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para putra-putri terbaik yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara.Senin. 10 November TA. 2025.

Gelar Pahlawan Nasional ini diberikan sebagai bentuk pengakuan tertinggi negara atas pengorbanan, dedikasi, dan perjuangan tanpa pamrih yang telah mereka berikan. Para ahli waris dari pahlawan yang dianugerahi gelar hadir secara langsung untuk menerima kehormatan tersebut, mewakili semangat dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Momen ini, lanjut beliau, bukan sekadar seremoni belaka, melainkan sebuah pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia akan warisan api perjuangan yang tak boleh padam. Semangat juang para pahlawan harus senantiasa hidup dalam sanubari setiap warga negara, menjadi inspirasi untuk terus membangun Indonesia yang lebih baik.

Upacara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting negara, termasuk para menteri kabinet, pimpinan lembaga negara, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai elemen bangsa. Kehadiran mereka menjadi simbol persatuan dan kesatuan dalam menghormati jasa para pahlawan.

Anggota DPD RI, Lia Istifhama, mengungkapkan rasa bangga yang mendalam atas keputusan presiden atas penghargaan yang diberikan negara kepada almarhum Gus Dur. Beliau berharap, semangat perjuangan dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pahlawan dapat menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia.

Penganugerahan tersebut tertuang dalam keputusan presiden (KEPPRES) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November TA. 2025, Gus Dur di anugerahi Gelar tersebut atas jasa dan perjuangannya dalam bidang politik dan pendidikan Islam.

Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ini diharapkan dapat semakin memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme seluruh rakyat Indonesia. Semangat juang para pahlawan harus terus dikobarkan, menjadi motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, “Tutup Lia.

Wartain Banten | Pemerintahan | 12 November 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sektor pariwisata yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan. Salah satu langkah konkretnya diwujudkan melalui Pelatihan Pemandu Wisata bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan ini mendapat perhatian khusus dari Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, yang hadir langsung untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada para peserta pelatihan. Dalam sambutannya, Tinawati menyampaikan apresiasi sekaligus rasa haru bisa bertemu langsung dengan para penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan tersebut.

“Terima kasih atas undangannya. Ini kali pertama saya hadir dalam kegiatan seperti ini, dan saya sangat terharu bisa bertemu langsung dengan teman-teman penyandang disabilitas. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan awal, tetapi terus berlanjut dan berkembang,” ujar Tinawati, Selasa.

Ketua TP PKK sekaligus Bunda Literasi Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menegaskan bahwa pelatihan pemandu wisata bagi penyandang disabilitas sejalan dengan visi Gubernur Banten untuk mewujudkan Banten yang indah, kuat, dan ramah bagi semua pihak. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pariwisata yang ramah anak, ramah keluarga, dan ramah disabilitas.

“Sebagai Bunda Literasi, saya juga ingin belajar dan berkontribusi. Termasuk belajar bahasa isyarat agar dapat lebih memahami dan berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas. Saya berharap pelatihan ini menjadi langkah baik untuk bersama-sama menciptakan pariwisata yang benar-benar inklusif,” tambahnya

Dalam sesi dialog, ia menanggapi sejumlah masukan dari peserta difabel, seperti kebutuhan rambu visual bagi tuna rungu dan pelatihan pertolongan pertama bagi pemandu wisata. Aspirasi tersebut, katanya, akan ditindaklanjuti bersama Dinas Pariwisata dan diupayakan masuk dalam anggaran tahun 2026. Ia menegaskan, pelatihan ini merupakan langkah awal perhatian Pemprov Banten terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di sektor pariwisata.

“Beberapa hal sudah kami catat, seperti kebutuhan rambu visual di lokasi wisata dan pelatihan pertolongan pertama bagi pemandu. Insya Allah akan kami bahas bersama Dinas Pariwisata untuk bisa dianggarkan pada tahun 2026,” jelasnya.

Tinawati berharap, penyandang disabilitas dapat memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagai pelaku usaha maupun pemandu wisata profesional, dengan dukungan kerja sama bersama berbagai asosiasi pariwisata di Banten.

“Ke depan kami ingin agar teman-teman difabel memiliki hak yang sama, baik sebagai pelaku usaha pariwisata maupun sebagai pemandu wisata profesional. Kami juga akan menjalin kerja sama dengan asosiasi-asosiasi pariwisata untuk memberdayakan mereka,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susiyanti, menjelaskan bahwa Pelatihan Pemandu Wisata bagi Penyandang Disabilitas diikuti oleh 50 peserta dari berbagai komunitas difabel, termasuk Gerkatin, HWDI, Audisi, PPDI, YDMI, dan YPKM.

Eli menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk berperan aktif dalam sektor pariwisata.

“Kami ingin mewujudkan wisata Banten yang aman dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya

Pelatihan menghadirkan narasumber dari Balawista, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, dan Pusat Studi Kepariwisataan, dengan materi meliputi dasar-dasar pemanduan wisata, etika pelayanan, komunikasi efektif, dan public speaking.(WartainBanten)

Warta.in-Rejang Lebong,Bengkulu.

Setelah Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu melaksakan Monev ke Sekolah SMKN 6 Rejang Lebong. Akhirnya,Terjawab sudah atas informasi yang beredar dikalangan masyarakat tentang pungli. Ternyata, Informasi itu di sebar oleh seorang Oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelum nya Media ini sudah menerbitkan tentang pungli ini. Akan tetapi belum bisa konfirmasi dengan kepsek kebenaran informasi yang beredar ini , di karenakan kepsek pada saat itu masih ada kegiatan dinas di luar (DL). Dan Hari ini Awak media ini dapat ber komunikasi kepada Plt.Kepala Sekolah dan Wali Murid disekolah,Selasa(11/11/2025) Siang.

Awak Media ini akhirnya bisa konfirmasi dengan Plt. Kepsek SMKN 6 RL Desy okta marika di ruangannya dan menanggapi bahwa, ” Kami pihak sekolah menanggapi berita yang sudah tayang pak, bahwa Semua informasi yang beredar itu tidak benar. Ya silahkan bapak bertemu langsung dengan salah satu murid atau pun sama walinya. Disekolah kami ini kerumahnya. Boleh ditanya langsung pak benar atau tidaknya. Intinya pak kami pihak sekolah tidak pernah menerima uang seragam sekolah dalam bentuk apapun dari murid atau wali murid kami pak,mereka membeli atau memesan langsung ketempat yang mereka mau. Kami tidak ikut campur atas hal itu,mengenai kop diatas ya kami membantu bahwasa nya menunjukan asal sekolah murid itu,bukan kami ikut campur pak,itu saja.” Jelas Desy.

Lanjut Salah Satu Wali Murid Airin klas 10 Di SMKN6 Rejang Lebong, juga mengatakan,” tidak ada pungutan kami kasih uang atau apa sekolah untuk seragam,kami tempah sendiri untuk anak kami,beli sendiri,tidak ada ikut campur sekolah,kalau yang dikertas tu pak nunjukan sekolah anak kami,karno banyak yang nempahnya /beli ditoko itu .Jelasnyo dagdo pak ngasih duit kesekolah ini, informasi tu pak tidak benar tu,” Katanya ke pada awak media ini.

Tambah Plt. Kadis Diknas Melalui Sekdis Diknas Provinsi Bengkulu, Inne Ristanti, menjelaskan ” Ya , Untuk masalah terkait pungli sudah selesai, tidak ada masalah, kita sudah turun langsung kesekolah,semua hanya rumor yang disebar oknum yang tidak tanggung jawab. Kami sudah perintahkan kepsek SMKN 6 Rejang Lebong klarifikasi langsung kepada rekan media untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya, dan rekan media sudah temui Kepala Sekolah ,” Tutupnya.(A)