Warta.in || Jateng Rembang ||‎ Sebanyak 9.434 pengajar lembaga keagamaan Islam di Kabupaten Rembang telah mendapatkan insentif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pencairan intensif tersebut untuk termin 3 tahun 2025, yaitu bulan September, Oktober, November dan Desember 2025. Lembaga keagamaan Islam tersebut adalah madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT/Madin), Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) dan

Kepala Seksi Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren Kemenag Rembang, Hanik Khuriana mengatakan, besaran insentif adalah sebesar Rp100rb/bulan. Sehingga pada termin 3 tahun 2025, masing-masing penerima manfaat memperoleh Rp400rb. “Insentif tersebut langsung dicairkan melalui rekening,” kata Hanik.

Sementara termin I (4 bulan pertama) dan termin II (4 bulan kedua) tahun 2025 sudah diterima. Besaran insentif yaitu Rp100.000/bulan/orang. Sehingga selama satu tahun, mereka mendapatkan insentif Rp1,2juta/orang.

“Kami memfasilitasi pencairan insentif bagi 9.434 ustadz/ustadzah ini. Bantuan ini adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi kepada guru LPKI,” kata Kasi PD Pontren Kemenag Rembang, Hanik Khuriana.

Sementara untuk pengajuan insentif termin I tahun 2026 sudah dikirim kepada pihak Seksi PD Pontren Kemenag Rembang paling lambat Jumat (30/1/2026).

Hanik menyebutkan syarat Penerima Bantuan Pengajar Keagamaan Islam tahun 2026 :

1. Berstatus sebagai Pengajar Keagamaan Islam, yaitu Madin, LPQ dan Ponpes yang memiliki Izin Operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan telah melakukan Update Data EMIS Pontren secara Online;

2. Mengajar minimal 2 Tahun dan berumur minimal 19 Tahun;

3. Tidak berstatus ASN dan tidak sedang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG), Honor Penyuluh Agama dan Bantuan Insentif APBN pada tahun yang sama; dan

4. Diusulkan oleh lembaga kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui koordinator EMIS Kecamatan masing-masing.

( wik )

Warta.in Jakarta, 29 Januari 2026 — Ramadan masyarakat Indonesia selama hampir dua dekade tak terpisahkan dari kehadiran “Para Pencari Tuhan” (PPT) di layar SCTV. Menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, SCTV kembali mempersembahkan “Para Pencari Tuhan Jilid 19” bertajuk “TOBAT, Woy…!” sebagai program unggulan dalam rangkaian “Ramadan Penuh Cinta”.

Tak hanya PPT Jilid 19, SCTV juga menghadirkan kelanjutan serial legendaris “Lorong Waktu Jilid 2”, tausiyah inspiratif Ustaz Pantun (Ustaz H. Yaufiaurrahman, S.A.) dalam program “Mengetuk Pintu Hati”, serta “Mutiara Hati” bersama Prof. Dr. Quraish Shihab. Keragaman program religi ini dilengkapi dengan “Gema Ramadan”, segmen khusus “Galeri Ramadan” dari Liputan 6, hingga program aksi sosial tahunan “SCTV Cinta Anak Yatim” yang kembali digelar untuk menumbuhkan kepedulian dan solidaritas, khususnya bagi anak yatim serta masyarakat terdampak bencana di Sumatra dan Aceh.

> “Ramadan Penuh Cinta merupakan tradisi yang terus kami jaga untuk menghadirkan tayangan yang bermakna, menghibur, sekaligus sarat pesan kebaikan. Tahun ini, selain program ikonik Ramadan SCTV, kami juga menghadirkan serial baru ‘Petualangan Rahasia Gueena’ serta program kuis ‘Tiba-Tiba Kuis’ yang diharapkan dapat semakin menyemarakkan suasana Ramadan pemirsa setia SCTV,” ujar Banardi Rachmad, Deputy Director Programming SCTV.

PPT Jilid 19 Angkat Realitas Sosial dan Makna Tobat

Mengisi momen jelang sahur, “Para Pencari Tuhan Jilid 19: TOBAT, Woy…!” akan tayang setiap hari pukul 02.45 WIB. Serial religi ini kembali dibintangi jajaran aktor papan atas, di antaranya Deddy Mizwar, Udin Nganga, Asrul Dahlan, Jarwo Kwat, Tio Pakusadewo, Raihan Khan, Zairin Zain, Farisa Fasa, Angga Putra, dan deretan pemeran lainnya.

Sejalan dengan ciri khasnya, PPT Jilid 19 mengangkat isu-isu sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Kisah berfokus pada Muluk (Raihan Khan), seorang sarjana Manajemen yang belum mendapatkan pekerjaan. Dalam perjalanannya, Muluk berhadapan dengan realitas pahit kehidupan jalanan ketika bertemu Jarot (Ridwan Ghany) yang mengeksploitasi anak-anak untuk mencopet dan mengemis.

Pertemuan Muluk dengan Udin (Udin Nganga) membuka jalan bagi konflik batin dan pencarian makna hidup. Niat Muluk untuk “membenahi” sistem justru menyeretnya pada dilema moral, hingga akhirnya ia bersama Samsul (Angga Putra) dan Pipit (Farisa Fasa) mencari jalan keluar dengan meminta perlindungan dan nasihat kepada Bang Jack (Deddy Mizwar). Tema tobat, keadilan sosial, dan kemanusiaan menjadi benang merah cerita yang relevan dengan spirit Ramadan.

Dengan rangkaian program unggulan ini, SCTV menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan tayangan berkualitas yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan memperkuat nilai-nilai kebaikan selama Bulan Suci Ramadan.

Warta.in,Jakarta — Menyambut implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menggelar Sarasehan Nasional bertajuk “Menata Ulang Sistem Peradilan Pidana dalam Bingkai KUHP & KUHAP Nasional” di Hall D Universitas Atma Jaya, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Sarasehan ini menghadirkan sejumlah pakar dan pejabat strategis di bidang hukum pidana nasional, yakni Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. (Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung RI), Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), serta Dr. Nugroho Adipradana, S.H., M.Sc. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya).

Kegiatan ini menjadi ruang dialog kritis antara akademisi, aparat penegak hukum, dan mahasiswa dalam merespons perubahan fundamental sistem hukum pidana Indonesia pasca disahkannya KUHP dan KUHAP Nasional, yang akan menjadi fondasi baru penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif.

KUHP Nasional: Transformasi Paradigma Hukum Pidana

Dalam paparannya, Prof. Dr. Asep N. Mulyana menegaskan bahwa KUHP Nasional bukan sekadar pengganti produk hukum kolonial, melainkan refleksi jati diri bangsa Indonesia.

> “KUHP Nasional merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Ia menandai pergeseran paradigma dari hukum yang represif menuju hukum yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada keadilan sosial,” ujar Asep.

Menurutnya, tantangan terbesar ke depan adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam menerjemahkan semangat KUHP dan KUHAP Nasional ke dalam praktik penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berintegritas.

KUHAP Baru Perkuat Perlindungan Hak Warga Negara

Sementara itu, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi menyoroti pentingnya KUHAP Nasional sebagai instrumen penyeimbang kekuasaan dalam sistem peradilan pidana.

> “KUHAP Nasional harus ditempatkan sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia. Proses penegakan hukum tidak boleh lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada due process of law,” tegas Pujiyono.

Ia menambahkan, perubahan regulasi ini menuntut reformasi menyeluruh, tidak hanya pada aturan tertulis, tetapi juga pada budaya hukum aparat dan masyarakat.

Peran Akademisi dan Kampus dalam Transisi Hukum Nasional

Dari perspektif akademik, Dr. Nugroho Adipradana menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam mengawal masa transisi penerapan KUHP dan KUHAP Nasional.

> “Kampus memiliki tanggung jawab moral dan ilmiah untuk memastikan bahwa pembaruan hukum pidana dipahami secara utuh, kritis, dan kontekstual oleh generasi penegak hukum masa depan,” ujarnya.

Menurut Nugroho, sarasehan ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif agar pembaruan hukum tidak berhenti pada teks undang-undang, tetapi hidup dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

Ruang Dialog Strategis Menuju Hukum yang Berkeadilan

Sarasehan berlangsung dinamis dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum. Berbagai isu krusial mengemuka, mulai dari asas legalitas, pidana alternatif, restorative justice, hingga tantangan implementasi di tingkat teknis.

Melalui forum ini, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menegaskan komitmennya sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.